Topik: transformasi digital

  • Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030

    Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan adaposi IPv6 mencapai 31% pada 2030 atau naik 1200 basis points (bps) dari posisi saat ini yang sekitar 18%. 

    IPv6 merupakan generasi protokol jaringan terbaru yang dirancang untuk menghubungkan serta mengidentifikasi perangkat di internet secara lebih efisien. IPv6 menjadi penerus IPv4 yang kini semakin terbatas ketersediaannya.

    IPv6 menawarkan keunggulan berupa jumlah alamat IP yang jauh lebih besar, pengelolaan dan delegasi alamat yang lebih efisien, dan konfigurasi otomatis yang lebih baik.

    Target tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang menekankan percepatan transformasi digital untuk mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta penurunan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 0,5 persen. 

    Dalam konteks ini, penerapan IPv6 dipandang sebagai fondasi penting bagi perkembangan ekonomi digital dan peningkatan daya saing Indonesia.

    Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko mengatakan tingkat adopsi IPv6 yang masih rendah. 

    Posisi Indonesia disebut berada di peringkat 8, bahkan masih di bawah Thailand dalam hal penggunaan IPv6. Pemerintah berharap tingkat adopsi ke depan dapat meningkat. 

    “Sementara itu skor ICT Development Index kita 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40,” kata Andianto di Jakarta, Kamis (5/12/2025). 

    Selain itu, Andianto juga menyoroti alokasi spektrum Indonesia memang tergolong cukup baik, namun masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik.

    Bahkan untuk mencapai indeks daya saing global, lanjutnya, Indonesia masih kekurangan sekitar 450 MHz. 

    “Ini yang perlu kita pahami,” jelasnya.

    Masalah lain digitalisasi Tanah Air  adalah faktor geologis dan geografis Indonesia yang turut memperberat pembangunan jaringan digital. 

    Dengan ribuan pulau dan wilayah yang sulit dijangkau, investasi infrastruktur memerlukan biaya sangat besar.

    “Skor ICT Development Index kita tahun 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40. Namun ini tantangan besar karena negara kita adalah negara kepulauan, tidak mudah melakukan investasi capex untuk daerah-daerah terpencil,” ujar Andianto.

    Dalam paparannya, Andianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif operator telekomunikasi, perguruan tinggi, media, serta seluruh pemangku kepentingan.

    “Pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah Barat atau Jawa-Bali saja, tetapi juga harus menyentuh kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. (Nur Amalina)

  • Telkom hadirkan neuCentrIX upaya percepatan transformasi digital Papua

    Telkom hadirkan neuCentrIX upaya percepatan transformasi digital Papua

    Untuk itu kehadiran neuCentrIX Jayapura menjadi wujud komitmen TelkomGroup dalam memperluas infrastruktur digital agar masyarakat Papua memperoleh akses layanan data yang andal dan aman untuk masa depan,

    Jayapura (ANTARA) – PT Telkom Indonesia meresmikan neuCentrIX Jayapura sebagai upaya mempercepat transformasi digital Papua dan sebagai bagian dalam penguatan kedaulatan digital nasional serta pemerataan infrastruktur teknologi di kawasan timur Indonesia secara terpadu berkelanjutan.

    Direktur Utama Telkom Dian Siswarini di Jayapura, Kamis mengatakan, neuCentrIX Jayapura menjadi data center pertama Telkom di Papua yang disiapkan untuk melayani kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan sektor strategis lain di wilayah Jayapura dan sekitarnya secara andal dan berkelanjutan.

    “Untuk itu kehadiran neuCentrIX Jayapura menjadi wujud komitmen TelkomGroup dalam memperluas infrastruktur digital agar masyarakat Papua memperoleh akses layanan data yang andal dan aman untuk masa depan,” katanya usai peresmian center neuCentrIX di Kota Jayapura, Papua, Kamis.

    Menurut Dian, perluasan jaringan data center hingga kawasan timur akan memperkuat ekosistem digital regional sehingga mendukung layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal secara signifikan dan berkelanjutan.

    “Kami sangat menjamin data-data yang ada di neuCentrIX Jayapura sangat aman karena memiliki sistem pengamanan yang ketat dan bertaraf internasional,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, hingga kini, jaringan neuCentrIX Telkom telah tersebar di berbagai daerah Indonesia dan terhubung dengan ekosistem pertukaran trafik NCIX sehingga memungkinkan akses internet efisien tanpa kendala geografis bagi pelanggan nasional regional.

    Sementara itu, Komisaris Telkom Rizal Mallarageng mengatakan, pemerataan akses digital di seluruh Indonesia, termasuk Papua, merupakan bagian integral dari visi besar kedaulatan digital nasional.

    “Upaya Telkom ini tidak hanya menghadirkan jaringan dan infrastruktur, tetapi juga ekosistem untuk menjadi pijakan bagi terbentuknya era baru dalam mencapai kemandirian digital yang modern,” katanya.

    Sementara itu, Plt Asisten Bidang Umum Setda Papua Suzana Wanggai mengatakan, pihaknya sangat memberikan apresiasi atas kehadiran neuCentrIX yang dinilai strategis untuk mempercepat transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik di Papua secara merata berkelanjutan.

    “Apalagi fasilitas neuCentrIX Jayapura menawarkan layanan kolokasi terintegrasi dengan standar keamanan Tier II, total kapasitas 96 rack, serta konektivitas luas untuk mendukung kebutuhan data pelanggan dari berbagai sektor secara optimal berkelanjutan,” katanya.

    Sebelumnya pada kegiatan peresmian fasilitas edge data center neuCentrIX ke-28 tersebut dihadiri Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Wholesale and International Business Service Honesti Basyir, serta jajaran Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Papua, Kamis (4/12).

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transformasi digital MIND ID jadi fondasi penguatan industri batu bara

    Transformasi digital MIND ID jadi fondasi penguatan industri batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi fondasi penting bagi MIND ID dalam mendorong penguatan industri batu bara nasional.

    Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, menurut dia, terus memperkuat transformasi digital di sektor pertambangan nasional melalui penerapan inisiatif smart mining.

    “Melalui transformasi digital ini, kami berupaya agar sektor pertambangan mampu menjadi tulang punggung untuk kemajuan bangsa,” kata Pria dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Salah satu langkah strategis tersebut dihadirkan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang mengembangkan integrasi digital secara menyeluruh dari tingkat operasional hingga sistem informasi perusahaan.

    Transformasi tersebut, lanjutnya, menjadikan operasional penambangan batu bara Indonesia semakin efisien, aman, guna menghasilkan nilai tambah sekaligus kontribusi yang besar bagi negara.

    Inisiatif digital PTBA, ia mengatakan dikembangkan melalui kerangka kerja yang menghubungkan Operational Technology (OT) dengan Information Technology (IT), sehingga seluruh proses operasional dapat terpantau secara real time, terukur, dan terkoneksi dalam satu ekosistem digital.

    Melalui platform CiSEA (Corporate Information System for Enterprise Application), sistem produksi, pengangkutan, keselamatan kerja, hingga perawatan peralatan tambang, kini dapat dikelola secara komprehensif berdasarkan data terintegrasi.

    Selain itu, menurut dia, penerapan digitalisasi secara real-time mampu meningkatkan produksi batu bara sebesar 10-20 persen dibandingkan sebelum diterapkannya digitalisasi.

    Digitalisasi juga akan menjadi fondasi bagi Grup MIND ID dalam meningkatkan produksi batu bara dari 41 juta ton menjadi 100 juta ton ke depan.

    Bukit Asam saat ini mengoperasikan lebih dari seratus modul digital yang digunakan oleh lebih dari tujuh ribu pengguna internal, dengan tingkat pengumpulan data mencapai tujuh puluh persen dari seluruh aktivitas operasional.

    Sistem tersebut, menurut dia, telah mengintegrasikan jaringan sensor, peralatan otomatis, sistem pemantauan alat berat, hingga analitika berbasis machine learning. Melalui pendekatan ini, proses produksi batu bara dapat dikontrol dengan lebih presisi, termasuk perencanaan tambang, penjadwalan alat produksi, hingga pemantauan energi dan emisi.

    Sistem digital juga memungkinkan perusahaan memperkuat tata kelola lingkungan melalui pemantauan kualitas air, rehabilitasi lahan, serta pengendalian area operasional secara digital. Dengan otomatisasi dan transparansi data, PTBA memastikan seluruh proses penambangan berjalan sesuai kaidah good mining practice.

    Pria menambahkan bahwa digitalisasi tambang merupakan lompatan penting bagi masa depan pertambangan Indonesia karena mampu menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, sekaligus memastikan standar keselamatan kelas dunia.

    “MIND ID meyakini bahwa masa depan pertambangan Indonesia ada pada kemampuan kita dalam mengoptimalkan teknologi. Kami tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun landasan pertambangan yang lebih bertanggung jawab, modern, dan siap menyongsong peradaban masa depan Indonesia,” ujar dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKH-Finnet perkuat transformasi digital layanan keuangan haji-umrah

    BPKH-Finnet perkuat transformasi digital layanan keuangan haji-umrah

    Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Finpay untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana haji..,

    Jakarta, DKI Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat pengembangan layanan keuangan digital melalui kolaborasi strategis dengan PT Finnet Indonesia (Finpay), anak perusahaan Telkom Group yang bergerak di bidang sistem pembayaran dan infrastruktur transaksi digital.

    Dalam siaran pers diterima Antara, Kamis, Direktur Utama PT Finnet Indonesia (Finpay) Rakhmad Tunggal Afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya siap memperkuat tata kelola digital layanan haji melalui teknologi yang mereka miliki.

    “Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Finpay untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana haji. Kami ingin memastikan proses transaksi, pelaporan, dan akses layanan berlangsung semakin transparan, mudah, dan aman bagi seluruh jemaah,” ujar Rakhmad.

    Penandatanganan nota kesepahaman sebelumnya telah dilakukan BPKH dan jajaran direksi FINNET Indonesia (Finpay) di FX Sudirman, Jakarta.

    Dalam MoU itu, disepakati integrasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur transaksi elektronik, hingga pengembangan layanan keuangan digital dalam aplikasi haji yang dikelola BPKH.

    Melalui kemitraan ini, Finnet akan menyediakan teknologi transaksi berbasis Finpay-platform pembayaran digital yang telah digunakan secara nasional oleh berbagai lembaga pemerintah dan BUMN.

    Integrasi sistem ini memungkinkan pemantauan setoran BPIH, nilai manfaat, maupun komponen dana haji lainnya dilakukan secara real-time dan aman sesuai standar keamanan sektor keuangan, katanya.

    Melalui sinergi ini, lanjut Rakhmad, Finnet Indonesia atau Finpay akan menyediakan dukungan teknologi yang memungkinkan proses pemantauan, distribusi, dan pengelolaan dana haji dilakukan secara real-time serta aman.

    Sistem tersebut diharapkan mempermudah akses jemaah dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi maupun melakukan transaksi terkait layanan haji.

    Sementara itu, BPKH memandang pemanfaatan layanan digital sebagai kebutuhan untuk memastikan tata kelola dana haji tetap inklusif dan efisien.

    Penguatan infrastruktur digital juga disebut akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan resmi pengelolaan keuangan haji.

    Kerja sama tersebut sekaligus menegaskan komitmen BPKH dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjamin pengelolaan dana haji tetap profesional, transparan, dan akuntabel.

    Dana haji yang dikelola BPKH bersumber dari beberapa komponen, antara lain setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus, Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Abadi Umat (DAU), nilai manfaat keuangan haji, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Pengawasan terhadap dana haji dilakukan secara berlapis, mulai pengawasan internal, audit oleh Badan Pengawas Keuangan Haji, hingga pemantauan oleh DPR RI, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mencegah potensi penyimpangan demi kebermanfaatan jamaah.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Protokol Lawas Masih Dominan, Miliaran Perangkat Internet Belum Beralih ke IPv6

    Protokol Lawas Masih Dominan, Miliaran Perangkat Internet Belum Beralih ke IPv6

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mendorong penetrasi IPv6 yang saat ini porsinya  kecil yaitu 18%. Mayoritas perangkat internet di RI masih bergantung pada protokol internet lawas yang terbatas, IPv4.

    Sekadar informasi, IPv6 adalah versi terbaru dari Protokol Internet (IP) yang dirancang untuk menggantikan IPv4, dengan menggunakan alamat 128-bit yang memungkinkan jumlah alamat IP yang jauh lebih banyak dan unik.

    Protokol ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) untuk mengatasi masalah kelelahan alamat IPv4 yang semakin terbatas seiring pertumbuhan perangkat terhubung . IPv6 mendukung fitur seperti konfigurasi otomatis, keamanan bawaan melalui IPsec, dan efisiensi routing yang lebih baik .

    Ketua Umum Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya mengatakan saat ini penetrasi IPv6 telah mencapai 15.3% – 18%. Pencapaian ini telah meletakkan dasar bagi pengalaman internet yang lebih stabil dan mendukung awal perkembangan ekosistem Internet of Things (IoT) di Tanah Air.

    “Namun, untuk menghubungkan puluhan miliar perangkat cerdas di masa depan dan merevolusi layanan digital publik, percepatan adopsi harus terus dilakukan,” kata Teguh di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Indonesia, kata Teguh, adalah mengakselerasi adopsi ini bersama teknologi pendukung dalam kerangka Net5.5G, seperti SRv6 Slicing, 400/800GE, dan Wi-Fi 7, serta memanfaatkan AI untuk mengelola jaringan yang otonom termasuk jaringan area luas (Wide Access Networks atau WAN), jaringan kampus (campus network), dan jaringan distribusi pusat data (Data Center Network atau DCN).

    Teguh mendorong regulator, operator, pelaku industri, dan pemerintah daerah untuk menerapkan rekomendasi tersebut secara nyata, karena yang dibutuhkan kini adalah eksekusi terkoordinasi agar Indonesia dapat menjadi bangsa digital yang kuat, inklusif, dan kompetitif secara global.

    Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Vivi Yulaswati mengatakan transformasi digital adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Visi 2045.

    Saat ini, menurutnya, Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) mencapai US$360 miliaratau sekitar Rp6 kuadriliun. Meski peluang di masa depan begitu besar, tantangan yang dihadapi juga signifikan. 

    “Net5.5G dan IPv6 Enhanced menjadi infrastruktur strategis yang akan mengakselerasi produktivitas nasional dan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi.” 

    Salah satunya, adalah tingkat literasi digital Indonesia yang masih menduduki paling rendah di ASEAN, yaitu sekitar 62% dari rata-rata di kawasan adalah 70%. Selain itu, masih tingginya risiko kebocoran data, juga masih menjadi tantangan tersendiri. 

    Ilustrasi konektivitas

    Mendukung

    Dari sisi regulasi, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian  Komunikasi dan Digital (Komdigi) Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan migrasi ke IPv6 Enhanced dan Net5.5G memberikan landasan untuk membangun arsitektur jaringan yang lebih aman secara native, yang krusial bagi kedaulatan data dan keamanan siber nasional.

    “Pemerintah berkomitmen menciptakan yang mendukung inovasi lokal dalam ekonomi gigabit ini,” kata Raden.

    Menurutnya, kehadiran teknologi IPv6 dan Net 5.5G memiliki kemampuan untuk memperluas kapasitas jaringan lewat ruang alamat yang jauh lebih besar, peningkatan keandalan, serta kemampuan untuk mendukung aplikasi digital tingkat lanjut. Kombinasi keduanya juga membuka peluang besar bagi IoT dan ekonomi digital, terutama dalam hal pengelolaan data dan pertumbuhan layanan berbasis konektivitas.

    “Indonesia menunjukkan perkembangan positif, dimana adopsi IPv6 naik dari 6% pada 2022 menjadi 16% pada 2024. Pemerintah menargetkan 31% adopsi pada 2030, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya penetrasi 5G yang baru 4,4% populasi mengakses 5G/Net5.5G, serta kurangnya infrastruktur pemancar, keterbatasan perangkat, dan masalah alokasi spektrum,” kata Raden. 

    Di sisi lain, pemanfaatan 5G juga masih tertinggal secara regional, dengan kecepatan rata-rata 58,3 Mbps dan waktu penggunaan yang rendah. Namun potensi masa depannya tetap besar, dimana Net5.5G menawarkan latensi ultra rendah, jaringan lebih cerdas, dan dukungan penuh untuk smart city hingga kendaraan otonom. 

    Wijaya pun menegaskan kehadiran teknologi IPv6 mampu membawa manfaat pada ekspansi IoT, keamanan jaringan, efisiensi routing, dan masa depan digital Indonesia.

    Respons Operator

    Sementara itu, Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna menjelaskan, bagi para operator seluler adopsi IPv6 membawa peningkatan keamanan signifikan karena IPsec menjadi komponen wajib dalam arsitektur IPv6, dan memungkinkan enkripsi end-to-end.

    “IPv6 juga menghapus fragmentasi oleh router, sehingga hanya pengirim yang dapat melakukan fragmentasi, yang pada akhirnya menekan risiko serangan, sekaligus menuntut firewall IPv6 yang lebih kuat,” ujarnya. 

    Selain itu, IPv6 membantu mengatasi kebutuhan skalabilitas dan efisiensi routing dengan menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar. Peralihan dari manajemen routing manual ke sistem yang lebih terprogram membuka jalan bagi otomatisasi jaringan yang lebih fleksibel dan adaptif, terutama menghadapi beban trafik yang terus meningkat.

    Lebih jauh Indra mengungkapkan, IPv6 juga menawarkan efisiensi performa dan biaya, salah satunya melalui pengurangan ketergantungan pada CGNAT yang sebelumnya menjadi bottleneck. “Telkomsel menegaskan, telah membangun fondasi IPv6 sebagai default yang kuat pada core, transport, dan layanan untuk mendukung Net5.5G dan teknologi masa depan,” ujarnya. 

    President, Carrier IP Marketing & Solution Department Huawei Li Haifeng mengatakan seiring dengan makin pentingnya AI dalam strategi operator, IPv6 Enhanced Net5.5G mendorong integrasi mendalam antara jaringan dan AI. “Solusi AI WAN Huawei dengan arsitektur tiga-lapis yang terdiri dari router AI, koneksi, dan otak,” kata Li.

    Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan melakukan upaya kolaboratif besar untuk mempercepat transformasi digital Indonesia diluncurkan hari ini dalam konferensi “IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025” di Jakarta. Konferensi ini mempertemukan pemerintah, asosiasi industri, operator, akademisi, serta penyedia teknologi dan pelaku sektor swasta lainnya untuk menyepakati sebuah strategi nasional dalam pengembangan konektivitas generasi berikutnya.

    Konferensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Universitas Indonesia, dan Telkom University (Tel-U) ini, menjadi bukti nyata pendekatan kolaboratif multipihak. 

    Puncak dari semangat kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran resmi whitepaper “Building Indonesia’s Connection Highway Based on IPv6 and Net5.5G” yang disusun bersama oleh BAPPENAS dan KOMDIGI.

  • Pemerintah perkuat tata kelola BGN optimalkan program MBG

    Pemerintah perkuat tata kelola BGN optimalkan program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan efektivitas layanan Badan Gizi Nasional (BGN), akan diperkuat dengan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis BGN yaitu Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah.

    Penguatan tata kelola BGN tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih berdampak kepada masyarakat.

    “Penguatan kelembagaan KPPG merupakan isu strategis yang perlu segera dilaksanakan, mengingat KPPG merupakan ujung tombak BGN dalam pelayanan dan distribusi MBG di daerah,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dijelaskan, fungsi KPPG juga diperkuat yaitu termasuk juga melaksanakan koordinasi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah kerjanya sesuai amanat Perpres Nomor 115/2025.

    Ia mengatakan, untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola program MBG ini perlu ditindaklanjuti dengan beberapa regulasi.

    Pertama, Peraturan Presiden mengenai Perubahan Perpres Nomor 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional, sebagai dasar perubahan organisasi BGN yang saat ini telah selesai dilakukan pembahasan dan menunggu penetapan oleh Presiden.

    Kedua, penetapan Peraturan BGN tentang organisasi dan tata kerja BGN beserta UPT. Selanjutnya, penyusunan proses bisnis dan SOP layanan MBG, sebagai acuan baku pelaksanaan pelayanan MBG.

    Kemudian, penetapan Proses Bisnis Tematik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pemenuhan gizi nasional. Terakhir, penetapan proses bisnis masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    Selain itu, untuk memastikan layanan MBG berjalan efektif di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Kementerian PANRB juga mendukung manajemen ASN dalam penyelenggaraan program MBG.

    Adapun dalam mendukung transformasi digital, pemanfaatan data dan sistem informasi menjadi salah satu unsur kunci perencanaan Program MBG. Dikatakan perencanaan program tidak hanya menetapkan sasaran, kebutuhan bahan baku dan anggaran, kegiatan serta jadwal pelaksanaan, tetapi juga harus berbasis data kependudukan dan geospasial yang terintegrasi.

    “Untuk itu, arsitektur digital MBG disusun dengan memanfaatkan himpunan data _by name/by address_ dari berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya

    Ia menambahkan, ke depan, pengelolaan bidang data dan sistem informasi turut diusulkan diperkuat dengan keterlibatan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, dan BSSN sebagai bagian dari pelaksanaan SPBE dan Satu Data Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Huawei Beberkan Keunggulan IPv6 dibandingkan IPv4

    Huawei Beberkan Keunggulan IPv6 dibandingkan IPv4

    Bisnis.com, JAKARTA — Huawei, produsen perangkat telekomunikasi, membeberkan sejumlah manfaat yang dimiliki Internet Protocol version 6 (IPv6) ketimbang teknologi sebelumnya terhadap kualitas layanan data.

    Director ICT Strategy & Business Huawei Technologies Mohamad Rosidi mengatakan transisi dari IPv4 ke IPv6 menjadi keharusan untuk mendukung perkembangan teknologi digital, termasuk otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan cloud computing.

    Selain IPv4 sudah hampir penuh, IPv6  menawarkan keunggulan signifikan yang tidak dimiliki oleh teknologi sebelumnya. 

    “IPv6 dari sisi visualnya lebih banyak, artinya penamaan yang lebih unik dengan digit yang lebih panjang,” kata Rosidi kepada Bisnis, Kamis (4/11/2025).

    Rosidi menjelaskan dengan penamaan dan digit yang lebih bervariasi, penamaan alamat IP akan lebih banyak dan unik, mengatasi keterbatasan IPv4 yang semakin menipis.

    Selain itu, dengan penomoran yang lebih unik, IPv6 juga dapat mengurangi risiko serangan siber.

    Sementara itu dari sisi teknis, protokol ini menawarkan latency yang lebih rendah, mendukung respons cepat yang esensial untuk otomatisasi. IPv6 berperan sebagai bagian dari ekosistem transmisi, termasuk integrasi dengan serat optik dan sistem transport lainnya.

    “Kalau ngomong otomatisasi, harus fast response. Dan untuk AI, cloud computing, data center, semuanya butuh integrated solution,” kata Rosidi.

    Rosidi berpendapat dalam mengembangkan infrastruktur digital dibutuhkan ekosistem utuh. Seperti jalan tol, akan lebih optimal jalan til yang besar didukung juga dengan pintu gerbang besar sehingga arus data dapat keluar dan masuk secara optimal. 

    “Tidak bisa jalurnya saja yang besar, tetapi di ujungnya juga harus mendukung. Seperti pipa yang banyak, tapi harus terintegrasi,” katanya. 

    Dengan perkembangan IPv6 yang lebih optimal, kata Rosidi, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transformasi digital, terutama di sektor organisasi, universitas, dan industri yang membutuhkan identifikasi unik untuk perangkat IoT (Internet of Things).

    Adopsi IPv6 tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan alamat IP, tapi juga membuka peluang untuk inovasi berbasis kecerdasan buatan. Huawei mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menggalakkan transisi ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

    Sekadar informasi IPv6 adalah versi terbaru dari Protokol Internet (IP) yang dirancang untuk menggantikan IPv4, dengan menggunakan alamat 128-bit yang memungkinkan jumlah alamat IP yang jauh lebih banyak dan unik.

    Protokol ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) untuk mengatasi masalah kelelahan alamat IPv4 yang semakin terbatas seiring pertumbuhan perangkat terhubung.

    IPv6 menawarkan ruang alamat yang sangat besar, sekitar 340 undecillion alamat unik, sehingga ideal untuk mendukung streaming, gaming, dan jaringan 5G.

  • Profesi Akuntan Sangat Penting, Arsitek Terpercaya yang Tak Tergantikan

    Profesi Akuntan Sangat Penting, Arsitek Terpercaya yang Tak Tergantikan

    Liputan6.com, Jakarta – Kondisi dunia diwarnai pergeseran geopolitik, tantangan iklim, dan disrupsi teknologi pesat pada 2025.Meskipun menghadapi risiko-risiko signifikan tersebut, Indonesia masih mampu menavigasi dengan sukses, didorong oleh target untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia akan menjadi salah satu dari lima ekonomi global teratas.

    “Mencapai visi ini membutuhkan kepastian dan keyakinan. Keyakinan ini dibangun di atas fondasi kepercayaan dan akuntabilitas. Di sinilah profesi akuntansi menjadi sangat penting, karena peran Anda sebagai akuntan, auditor, dan profesional keuangan adalah sebagai arsitek terpercaya yang tak tergantikan,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech dalam Pembukaan Acara HUT ke-68 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Federation of Accountants (IFAC) Connect Asia Pacific 2025, di Jakarta, Rabu (3/12/2025) seperti dikutip dari laman ekon.go.id.

    Menko Airlangga menuturkan, kepatuhan seorang akuntan atau auditor terhadap standar internasional merupakan jaminan data tersebut akurat, sebanding, dan andal.

    Lantaran, ketika seorang investor membaca laporan keuangan atau seorang pembuat kebijakan meninjau anggaran nasional, mereka sepenuhnya bergantung pada profesionalisme dan objektivitas dari hasil kerja akuntan itu sendiri.

    Tata kelola dan kepercayaan merupakan penentu utama daya saing seiring perekonomian Indonesia yang sedang beralih menuju ekonomi hijau dan digital.

    Dalam hal ini, laporan keuangan dan keberlanjutan yang kredibel memainkan peranan kunci untuk menarik investasi, memastikan dampak sosial dan ekologis yang nyata yang membawa menuju visi Indonesia Emas 2045. Profesi akuntan juga menjadi mitra penting yang mengiringi percepatan reformasi struktural Indonesia, dari transformasi digital hingga transisi energi.

     

     

     

  • Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2025

    Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN Nasional 3 Desember 2025

    Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima Tanda Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
    Penghargaan tersebut diberikan kepada individu yang dinilai memiliki jasa dan dharma bakti luar biasa bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang keamanan siber dan persandian.
    Adibhakti Sanapati juga diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran Rini dalam mengonsolidasikan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta memastikan keamanan digital sebagai elemen utama dalam kerangka besar pemerintahan digital.
    Dalam sambutannya, Rini mengucapkan terima kasih dan menegaskan bahwa percepatan transformasi digital pemerintah memerlukan kolaborasi lintas instansi.
    “Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik seluruh ekosistem birokrasi yang bekerja bersama untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efektif, dan melayani. Keamanan siber adalah prasyarat utama, dan kami akan terus memperkuatnya,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/12/2025).
    Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi
    Menteri PANRB Rini Widyantini
    dalam memperkuat keamanan tata kelola pemerintahan digital nasional.
    “Ibu Menteri telah menunjukkan dedikasi dan komitmen nyata dalam mengorkestrasi pelaksanaan SPBE di seluruh Indonesia. Upaya beliau mempertegas pentingnya keamanan digital menjadi fondasi penting bagi transformasi pemerintahan ke arah yang lebih modern dan aman,” kata Nugroho.
    Penghargaan Adibhakti Sanapati diharapkan dapat semakin mendorong sinergi antara Kementerian PANRB dan BSSN untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital Indonesia yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat mendongkrak ekspor Indonesia ke Eropa lebih dari 50 persen.

    “Kalau itu nanti berlaku sangat besar sekali pengaruhnya, bahkan Bapak Menko Perekonomian kemarin menjamin itu kenaikannya bisa lebih dari 50 persen ekspor kita ke Eropa,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, terdapat 98 persen lebih produk Indonesia yang diekspor ke Eropa nantinya hanya dikenakan tarif nol persen, seperti produk pakaian dan aksesoris (apparel) yang sebelumnya dikenai tarif 7-15 persen di Eropa kemudian menjadi nol persen.

    Contoh lainnya adalah produk-produk agro Indonesia seperti pisang yang diekspor ke Eropa sebelumnya dikenai tarif hingga 16 persen dengan adanya IEU-CEPA menjadi nol persen.

    Kemenko Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa.

    Kemudian kesepakatan itu juga bermanfaat dalam peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    Lewat perjanjian itu pula, lanjutnya, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia mengatakan selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.