Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat aturan kepemilikan kartu SIM dengan menetapkan sanksi bagi operator seluler yang melanggar ketentuan maksimal tiga nomor prabayar untuk satu nomor induk kependudukan (NIK). 

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan, sejatinya sudah ada Peraturan Menteri Permen) yang mengatur satu NIK hanya boleh dipakai untuk resgistrasi tiga nomor. Meski aturan tersebut sudah ada, Meutya mengungkapkan sanksi bagi operator yang tidak mematuhi belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan melalui sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK. 

    Meutya juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan oleh operator seluler, terutama dalam rangka mendukung transformasi digital nasional dan keamanan siber.

    “Pada prinsipnya, kami menyampaikan kepada operator selular untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah kami sampaikan juga secara publik,” katanya. 

    Meutya menambahkan pihaknya akan sangat senang apabila DPR turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator selular dalam melakukan pemutakhiran data, mengingat hal ini menyangkut kepentingan publik dengan jumlah nomor yang mencapai 350 juta.

    Dia juga menyoroti pola penggunaan SIM di Indonesia yang unik dibandingkan negara lain, dengan dominasi pelanggan prabayar yang sangat tinggi.

    “Terkait SIM card, mungkin kami sampaikan data di sini bahwa di Indonesia itu kita memiliki kekhasan pelanggan di mana perundingan prabayar itu menempati 96,3%, pascabayar hanya 30,7%. Model ini yang saya rasa di negara lain tidak seperti ini, justru lebih banyak pascabayar,” katanya.

    Dia menambahkan pengaturan baru juga mempertimbangkan dinamika bisnis di industri telekomunikasi, sekaligus mendorong migrasi secara bertahap ke e-SIM yang lebih aman dan efisien.

    Menurut data yang dikantongi Komdigi, dari sekitar 25 juta ponsel yang sudah mendukung teknologi e-SIM, baru sekitar 1 juta yang bermigrasi. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pengguna untuk beralih.

    Upaya ini, kata Meutya, bukan semata-mata untuk migrasi teknologi, melainkan demi keamanan data dan peningkatan layanan bagi masyarakat. Terlebih saat migrasi  ke e-SIM dilakukan pendataan ulang, biometrik, dan akan didorong layanan-layanan IoT lainnya.

    “Dan karena itu sebetulnya kami mendorong untuk juga manfaat keamanan, maupun manfaat layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas,” ungkapnya. 

  • HUT ke-79, Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    HUT ke-79, Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    Jakarta: Kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional kembali menuai apresiasi. Memasuki usia ke-79 tahun, BNI mendapatkan pujian dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, yang menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.

    “Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam pernyataan resminya.

    Ia menyebut BNI telah memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

    “Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.

    Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform “wondr by BNI”. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.
     

    “Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” katanya.

    Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan.

    “Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang sudah mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif—misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.

    Ia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. “Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.

    Program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi, karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.

    Anggia berharap BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.

    “Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial—yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

    Jakarta: Kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional kembali menuai apresiasi. Memasuki usia ke-79 tahun, BNI mendapatkan pujian dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, yang menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.
     
    “Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam pernyataan resminya.
     
    Ia menyebut BNI telah memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

    “Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.
     
    Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform “wondr by BNI”. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.
     

     
    “Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” katanya.
     
    Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan.
     
    “Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang sudah mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif—misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.
     
    Ia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. “Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.
     
    Program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi, karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.
     
    Anggia berharap BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.
     
    “Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial—yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Belum Keluarkan Anggaran, Kapolri Pastikan Robot Polri Masih Tahap Uji Coba

    Belum Keluarkan Anggaran, Kapolri Pastikan Robot Polri Masih Tahap Uji Coba

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa robot Polri masih berada dalam tahap uji coba.

    Menurutnya, dalam tahap uji coba ini pihaknya masih belum memakai anggaran Polri. Alhasil, pernyataan tersebut juga sekaligus membantah anggapan terkait pemborosan anggaran untuk robot Polri tersebut.

    “Robot kan kemarin kita sedang melaksanakan uji coba,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (7/7/2025).

    Namun demikian, Sigit menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengadaan terhadap robot Polri itu. Sebab, hal tersebut merupakan upaya adaptasi korps Bhayangkara terhadap teknologi yang semakin maju.

    Dia menambahkan, negara-negara lain telah memiliki robot polisi untuk mengoptimalkan tugas kepolisian. Oleh karena itu, Sigit menyatakan bahwa Polri juga harus beradaptasi.

    “Tapi ke depan pasti karena di negara-negara modern juga polri dibantu robot, tentunya kita juga bersiap-siap untuk beradaptasi menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, robot Polri ini ditampilkan dalam parade HUT ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Selasa (1/7/2025).

    Dalam catatan Bisnis, total ada 30 robot yang diikutsertakan dalam parade ini. Perinciannya, 10 robot humanoid, 13 robodog (quadruped), dan 7 robot penjinak bom. Parade ini bertujuan untuk sosialisasi dan transformasi digital Polri.

    Ditaksir Rp3 Miliar

    Salah satu perusahaan pengembang robot Polri yaitu PT Ezra Robotics Teknologi mengungkap bahwa satu unit robodog bisa ditaksir mencapai Rp3 miliar lebih.

    Presiden Director PT Ezra Robotics Teknologi, R Dhannisaka mengatakan untuk saat ini robot Polri masih dalam pengembangan dan belum siap ditugaskan.

    “Kalau siap digunakan Polri, soalnya dari Polri sendiri belum ada ini sih ya spek yang dibutuhkan seperti apa tapi kalau untuk basic-nya sendiri ya nyaris Rp3 miliar lah ya,” ujarnya di usai HUT ke-79 Bhayangkara, di Monas Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Dia menambahkan, biaya tersebut bisa meningkat apabila ditambahkan komponen pendukung atau tambahan lainnya yang bisa memperluas kemampuan robodog.

    Robot anjing K9 yang digadang-gadang bisa mengoptimasi tugas kepolisian dalam menindak kejahatan seperti berkaitan dengan aksi yang melibatkan bahan berbahaya atau peledak.

    “Ini kan sudah Al ready ya jadi dia bisa autonomous dia bisa melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri tergantung makanya kan seberapa kompleks tugasnya apa aja sensornya nah itu yang akan menentukan tingginya biaya,” pungkasnya.

  • DPR Puji Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    DPR Puji Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    Jakarta –

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dia menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.

    “Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Ia menyebut BNI telah memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

    “Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.

    Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform ‘wondr by BNI’. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.

    “Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” katanya.

    Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan.

    “Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang sudah mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

    “Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.

    Adapun program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi, karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.

    Anggia berharap BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.

    “Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

    Tonton juga “Prabowo Siap Dorong Ekonomi Hijau, Inklusi & Keberlanjutan Bersama!” di sini:

    (akd/ega)

  • Perkuat Transformasi Digital, BRI Luncurkan BRIvolution Initiatives Phase 1 – Page 3

    Perkuat Transformasi Digital, BRI Luncurkan BRIvolution Initiatives Phase 1 – Page 3

     

     

    Untuk menghadapi peluang dan tantangan pasar kedepan, BRI sendiri memiliki fondasi yang kuat dengan memiliki lebih dari 36 ribu tenaga pemasar, customer base lebih dari 220 juta rekening simpanan.

    BRI juga memiliki jaringan terluas, dengan lebih dari 6 ribu unit kerja (Kantor Cabang hingga BRI Unit), dan mengoperasikan lebih dari 742 ribu unit e-channel, lebih dari 10 ribu unit ATM dan 9 ribu unit Cash Recycling Machine (CRM) di seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Penetrasi layanan ke pelosok negeri juga diperluas melalui jaringan AgenBRILink yang telah mencapai lebih dari 1,19 juta agen dan menjangkau lebih dari 67 ribu desa.

    Sebagai informasi, di tengah dinamika ekonomi global yang penuh dengan tantangan, BRI Group hingga Kuartal I 2025, mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp13,80 triliun dan asset tumbuh 5,49% secara year on year (yoy) menjadi sebesar Rp2.098,23 triliun.

    Pertumbuhan tersebut didorong penyaluran kredit sebesar Rp1.373,66 triliun atau tumbuh 4,97% yoy. Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI mampu menghimpun DPK sebesar Rp1.421,60 triliun dengan porsi dana murah (CASA) mencapai 65,77%.

    Meski kinerja saham BBRI masih dalam tekanan, namun belum lama ini JP Morgan Chase & Co. secara signifikan menambah porsi kepemilikannya di saham BBRI sepanjang kuartal II/2025.

    JP Morgan tercatat membeli 117,42 juta saham BBRI selama periode April hingga Juni 2025, menjadikan total kepemilikan mereka mencapai 1,54 miliar lembar saham. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional melihat prospek positif dari Perseroan, dalam hal ini yaitu keyakinan atas fondasi kuat dan strategi transformasi jangka panjang BRI.

     

    (*)

  • Telkomsel Raih 4 Penghargaan di TM Forum’s Innovation Awards 2025

    Telkomsel Raih 4 Penghargaan di TM Forum’s Innovation Awards 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – TM Forum’s Innovation Awards dikenal luas sebagai tolok ukur inovasi industri telekomunikasi global. Ajang ini diseleksi panel independen yang mewakili lebih dari 800 perusahaan anggota TM Forum termasuk 300+ penyedia layanan komunikasi di dunia yang secara kolektif melayani miliaran pelanggan di lebih dari 110 negara.

    Capaian terbaru ini melanjutkan momentum positif Telkomsel, setelah pada 2024 perusahaan juga mengantongi tiga penghargaan di ajang yang sama, termasuk Best Moonshot Catalyst – Attendee’s Choice Award dan Outstanding Catalyst – Rising Star. Konsistensi tersebut menegaskan posisi Telkomsel sebagai inovator unggulan di tingkat global.

    Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, menyatakan, “Sejumlah penghargaan dari TM Forum ini membuktikan komitmen Telkomsel menghadirkan inovasi berbasis teknologi terkini, khususnya artificial intelligence (AI). Partisipasi konsisten kami dalam forum global ini selama tiga tahun terakhir merefleksikan dedikasi Telkomsel untuk bersama menciptakan solusi digital future-ready yang mentransformasi jaringan, mengangkat industri, memperkaya pengalaman pelanggan, dan mempercepat transformasi digital Indonesia.”

    Outstanding Catalyst – Business Impact, Attendees’ Choice

    AI-Enhanced Digital Twins for Best NPS Network – Phase II memadukan AI, digital-twin, dan big-data analytics untuk memprediksi kebutuhan kapasitas jaringan, meminimalkan gangguan, dan terbukti meningkatkan Net Promoter Score (NPS). Proyek ini dijalankan bersama AIS, China Mobile, Entel, Globe, STC, Vodafone Turkey, Cantone Technology, Huawei, dan Primforce.

    Outstanding Catalyst – Use of TM Forum Assets

    Melalui GenAI Proactive Customer Care for 5G Monetization, Telkomsel bersama EITC (DU), STC, Telefónica, Huawei, Minsait Brasil, dan Qeema memanfaatkan Gen AI pada jaringan 5G untuk menghadirkan layanan yang lebih personal secara real-time, meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus membuka peluang pendapatan baru.

    Outstanding Catalyst – Interactive Showcase

    Inisiatif Predictive Intelligence for Optimized Networks & Enhanced Experience Resilience (PIONEER) berkolaborasi dengan AIS, Globe, Singtel, Optus, Dell Technologies, FNT, dan Nvidia memungkinkan pemantauan performa jaringan secara prediktif sehingga konektivitas pelanggan lebih stabil.

    “Telkomsel percaya, teknologi terbaik adalah yang memahami kebutuhan pelanggan secara personal. Inilah alasan kami mengembangkan AI dan autonomous network – agar jaringan bekerja lebih cerdas, responsif, dan andal. Melalui proyek-proyek bersama mitra global ini, kami menunjukkan bagaimana AI memangkas waktu respons, mengoptimalkan kapasitas, serta menciptakan peluang baru bagi semua orang, setiap rumah, dan setiap bisnis, di Indonesia.” pungkas Indra.

    Telkomsel juga meraih pengakuan Innovation Hub Pioneer Projects 2025 untuk Intelligent Stability for Highly Autonomous Core Network, bersama Huawei dan STC merintis jaringan inti berotonomi tinggi, tangguh, dan minim kesalahan melalui otomatisasi berbasis AI. Selain itu, Telkomsel juga berpartisipasi dalam empat proyek AI kolaboratif lain sepanjang DTW 2025.

    Informasi selengkapnya tentang TM Forum’s Innovation Awards 2025 dapat diakses melalui situs resmi TM Forum.

  • 79 Tahun Pengabdian BNI: Dari Penerbit ORI Hingga Transformasi Digital

    79 Tahun Pengabdian BNI: Dari Penerbit ORI Hingga Transformasi Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi memasuki usia ke-79 tahun. Dalam perjalanannya yang hampir delapan dekade, BNI tidak hanya dikenal sebagai bank pertama milik pemerintah pascakemerdekaan, tetapi juga sebagai institusi keuangan yang konsisten berinovasi dan mendampingi pembangunan ekonomi nasional.

    Didirikan pada 5 Juli 1946 oleh tokoh bangsa R.M. Margono Djojohadikoesoemo, BNI hadir sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia. Tak sekadar menghimpun dan menyalurkan dana, BNI bahkan memegang peranan strategis dalam sejarah keuangan bangsa dengan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran resmi pertama negara.

    “BNI hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai saksi perjuangan jutaan masyarakat dalam meraih cita-cita lewat kerja keras dan keberanian menghadapi tantangan zaman,” ujar Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies dalam keterangan tertulis, Sabtu, (5/7/2025).

    Seiring berjalannya waktu, BNI terus memperkuat perannya dalam sistem keuangan nasional. Pada 1955, statusnya berubah menjadi bank umum dan mendapatkan hak sebagai bank devisa.

    Transformasi kelembagaan berlanjut di tahun 1992, ketika BNI mengubah status hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai amanat Undang-Undang Perbankan. Tonggak penting lainnya terjadi pada 1996 ketika BNI menjadi bank BUMN pertama yang melantai di pasar modal melalui IPO di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor perbankan.

    Dengan mengusung slogan ‘Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa’, BNI berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi Indonesia.

    “Kami berkomitmen melayani dengan integritas, relevansi, dan inovasi demi mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing,” tambah Corina.

    Dalam beberapa tahun terakhir, BNI juga terus memperkuat kapabilitas digitalnya. Salah satu inisiatif strategis yang tengah dikembangkan adalah platform wondr by BNI, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan keuangan digital secara inklusif, dari pusat kota hingga pelosok negeri. Platform ini menjadi bagian dari strategi BNI dalam menjangkau lebih banyak segmen masyarakat dengan layanan yang cepat, efisien, dan aman.

    Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-79, BNI menghadirkan program apresiasi bertajuk ‘Rejeki wondr BNI’, yakni undian nasional yang ditujukan bagi nasabah setia. Melalui program ini, BNI ingin mempererat kedekatan emosional dengan masyarakat serta menunjukkan apresiasi atas loyalitas yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

    “Melalui Rejeki wondr BNI, kami ingin berbagi kebahagiaan dan menyampaikan terima kasih atas loyalitas nasabah. Inilah wujud nyata hubungan jangka panjang yang ingin terus kami bangun,” ujar Corina.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Luhut Buka Suara soal Bansos

    Luhut Buka Suara soal Bansos

    Jakarta –

    Digitalisasi pada program penyaluran bansos mulai diuji coba pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin pertemuan strategis dengan jajaran kementerian/lembaga untuk meninjau kesiapan program yang akan dijalankan.

    Pertemuan ini menjadi tonggak enam bulan kerja kolektif lintas kementerian dalam membangun GovTech serta mengembangkan digitalisasi pemerintahan berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

    “Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” ungkap Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2025).

    Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital pada layanan publik, terutama sistem perlindungan sosial.

    Salah satu inisiatif utama yang disiapkan adalah Portal Perlinsos, platform terpadu berbasis DPI yang menggabungkan identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan SPLP sebagai data exchange platform. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman.

    Program utama bansos yang akan mulai melakukan digitalisasi adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT). Uji coba dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.

    “Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” lanjut Luhut.

    Luhut juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dan menekankan pentingnya pelaksanaan pilot yang solid, evaluasi menyeluruh, serta rekomendasi konkret agar model ini dapat direplikasi secara nasional.

    “Pertemuan hari ini bukan hanya sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, guna mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.

    (hal/rrd)

  • Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos

    Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menyusun strategi inklusi keuangan digital dengan berencana membentuk portal perlindungan sosial (perlinsos) agar tidak ada penyalahgunaan data bantuan sosial (bansos).

    “Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Perlindungan Sosial Use Case Program Keluarga Harapan (PKH), di Jakarta, Jumat.

    Meskipun demikian diperlukan berbagi data antar-instansi agar portal perlindungan ini segera terlaksana, dan Luhut meminta seluruh instansi terkait untuk berbagi data demi portal perlindungan sosial ini.

    Ia menjabarkan bahwa setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.

    Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar. Direncanakan, pilot proyek program ini akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun 2025.

    “Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini..

    Dia mengatakan setiap lembaga memegang peran strategis, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu.

    Kementerian PANRB menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama secara penuh untuk mewujudkan portal perlinsos, dengan kolaborasi dan keterpaduan data,

    Rini meyakini digitalisasi perlinsos dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam distribusi bansos yang tepat guna.

    “Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa ke depan. Dan dengan semangat kolaborasi, kita akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat guna,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    Jakarta –

    Sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan mendapatkan kecepatan internet 100 Mbps. Koneksi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan didanai oleh langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi, internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos),” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Penyediaan koneksi internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat merupakan kewajiban Kementerian Komdigi. Nantinya internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar di era digital seperti saat ini.

    “Kami, Komdigi, hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga Quality of Service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Tapi rata-rata ingat, karena kebutuhannya untuk Sekolah Rakyat. Artinya apa? Itu fixed broadband juga, bukan seluler, kalau coverage kan selular,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beberapa waktu meninjau kesiapan internet ngebut di dua Sekolah Rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengan Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Dengan adanya internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, pemerintah menyebutkan akan menciptakan pendidikan berbasis digital, di mana hal itu sejalan dengan agenda besar pemerintah terkait transformasi digital nasional.

    Direncanakan Sekolah Rakyat akan mulai dibuka Agustus hingga September 2025. Kemensos mengatakan fasilitas pendidikan tersebut memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap program prioritas Prabowo.

    “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    (agt/rns)