Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Pemerintah Bikin Pusat AI untuk Perkuat Pendidikan hingga Investasi

    Pemerintah Bikin Pusat AI untuk Perkuat Pendidikan hingga Investasi

    Jakarta –

    Pusat Kecerdasan Artifisial (AI Center of Excellence) resmi dibuka Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berkolaborasi dengan Indosat Ooredoo Hutchison, Cisco, dan Nvidia. Pusat AI ini akan memperkuat enam pilar utama dalam mendorong perkembangan AI nasional.

    “Ini adalah wujud dari komitmen pemerintah dengan stakeholder untuk mengakselerasi adopsi teknologi AI di Indonesia,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    AI Centre of Excellence dibangun berdasarkan enam pilar institusional yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem AI yang berdaulat, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh Indonesia.

    Pertama, AI Sandbox untuk Pengembangan Aplikasi. Ruang riset dan pengembangan berskala nasional untuk menciptakan solusi nyata berbasis AI di sektor-sektor prioritas seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan inklusi keuangan.

    Kedua, Pelatihan dan Sertifikasi Talenta. Bersama universitas ternama dan mitra teknologi global, inisiatif ini menargetkan sertifikasi puluhan ribu talenta Indonesia dalam bidang AI, machine learning, dan data science.

    Ketiga, Akselerator dan Inkubator Startup AI. Wadah bagi startup AI lokal untuk mendapatkan akses pendanaan, daya komputasi, pendampingan, dan dukungan teknis-mendorong lahirnya inovasi dari ide hingga dampak nyata.

    Keempat, Pusat Inovasi AI untuk Dunia Usaha. Tempat kolaborasi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengembangkan penggunaan AI di industri kunci seperti logistik, ritel, perbankan, dan manufaktur.

    Kelima, Fasilitas Pengembangan Model Bahasa Nasional (LLM). Platform khusus untuk mengembangkan SahabatAI, model bahasa besar berbasis Bahasa Indonesia yang dirancang untuk kebutuhan nasional, mulai dari pendidikan, UMKM, hingga layanan publik.

    Keenam, Forum Pemikiran dan Kebijakan AI yang Bertanggung Jawab. Forum yang dipimpin pemerintah untuk merumuskan panduan etika, kebijakan nasional, dan kerangka regulasi AI yang menjunjung tinggi nilai transparansi, keadilan, dan kearifan lokal Indonesia.

    Adapun, AI Centre of Excellence akan mengakselerasi AI nasional melalui empat pendekatan strategis, yaitu infrastruktur berdaulat, keamanan dalam pengelolaan AI, AI for All, dan pengembangan talenta digital.

    “Ini upaya untuk akselerasi di mana kita melibatkan stakeholder kunci yang mendukung transformasi digital saat ini. Tentu saja konsentrasi kita ke pengembangan AI ini tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi, pemerintah bersama dengan sejumlah korporasi, di sini ada Indosat, Cisco, juga Nvidia, untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital di 2045,” tuturnya.

    (agt/agt)

  • Telkomsel Ungkap Tantangan Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat

    Telkomsel Ungkap Tantangan Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut baik inisiatif pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadirkan konektivitas internet berbasis fiber optik berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps di seluruh sekolah rakyat (SR). 

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan pihaknya melihat ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan semangat Telkomsel dalam mendukung pemerataan akses digital dan kemajuan pendidikan nasional. Namun demikian pihaknya menyadari upaya ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjangkau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dasar.

    “Termasuk diantaranya ketersediaan jalan akses untuk mobilisasi, catu daya listrik yang stabil, dan lainnya,” kata Saki saat dihubungi Bisnis pada Jumat (11/7/2025).

    Namun demikian, lanjut Saki, tantangan tersebut juga menjadi peluang bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Telkomsel, untuk berkontribusi nyata dalam mendorong transformasi digital yang inklusif di Indonesia.

    Saki menambahkan Telkomsel memiliki kapabilitas dan pengalaman untuk mendukung penyediaan konektivitas internet yang andal, termasuk melalui perluasan jaringan fiber optik, integrasi layanan berbasis teknologi, serta pemeliharaan dan dukungan teknis yang berkelanjutan.

    Apabila terdapat mandat atau ruang kolaborasi tambahan, lanjut dia, Telkomsel akan mendukung bersama pelibatan stakeholder lainnya melalui solusi terpadu, meliputi pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah yang belum terjangkau, penyediaan perangkat konektivitas di SR, serta penyediaan platform pembelajaran digital untuk mendukung pembelajaran daring dan interaktif. 

    Lebih lanjut, Saki mengatakan supaya kolaborasi ini berjalan efektif dan berkelanjutan, Telkomsel memandang pentingnya kepastian regulasi, sinergi lintas sektor dan stakeholder terkait, serta skema insentif yang mendukung keberlanjutan investasi, terutama dalam penggelaran jaringan di wilayah non-komersial. 

    “Dukungan pemerintah, baik berupa insentif fiskal maupun nonfiskal, dibutuhkan demi kelangsungan layanan ini,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi wacana pemerintah mengenai pemberian insentif baik berupa insentif fiskal maupun non-fiskal termasuk keringanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan skema cost-sharing yang diorientasikan untuk pengembangan akses internet di sektor pendidikan. 

    “Kami berharap implementasi kebijakan tersebut dapat memperkuat kontribusi operator dalam menyukseskan program prioritas nasional, termasuk penyediaan layanan internet di SR, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung misi Asta Cita Presiden RI dan visi Indonesia Emas 2045,” tandas Saki.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Wayan menjelaskan apabila di lokasi sekolah belum terdapat jaringan FO, Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah.Sejauh ini, dua sekolah percontohan telah terhubung dengan jaringan FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul dengan kecepatan 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan internet 100 Mbps. 

    Koneksi tersebut telah mendukung aktivitas belajar lebih dari 275 siswa. Menteri Komdigi Meutya Hafid menambahkan, penyediaan layanan internet di SR merupakan bagian dari konsep smart school yang digagas Presiden Prabowo. Konsep ini menempatkan teknologi dan konektivitas sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun, peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat akan dilangsungkan pada 14 Juli 2025 dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Didukung Indosat, Komdigi Buka Pusat AI untuk Genjot Kedaulatan AI

    Didukung Indosat, Komdigi Buka Pusat AI untuk Genjot Kedaulatan AI

    Jakarta –

    Pusat kecerdasan buatan (Artificial Intelligecen/AI) atau AI Center of Excellence resmi dibuka Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perusahaan teknologi raksasa, Indosat Ooredoo Hutchison, Cisco, dan Nvidia, digaet pemerintah untuk memperkuat daya saing AI nasional.

    Pusat AI akan didukung teknologi mutakhir dari Nvidia, dilindungi intelligent infrastructure dari Cisco, dan diperkuat jaringan digital dari operator seluler Indosat Ooredoo Hutchison yang sedang gencar mengembangkan layanan berbasis AI.

    Kehadiran AI Center of Excellence yang merupakan hasil kolaborasi ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun kedaulatan AI, memperkuat nasional, dan membuka akses AI yang merata di seluruh Indonesia, dari desa hingga kota, startup, korporasi besar, hingga lembaga pemerintahan.

    “Jadi, kita bergerak bersama dengan industri, universitas, komunitas-komunitas dalam mengembangkan AI dan bisa menggunakan satu akses yang akan dibuka oleh AI Center of Excellence agar adopsi teknologi AI ini bisa lebih bermanfaat buat masyarakat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Nezar menyebutkan Pusat AI ini selain untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak, juga mendorong inklusivitas dalam adopsi teknologi anyar itu di dalam negeri.

    “Ini upaya untuk akselerasi di mana kita melibatkan stakeholder kunci yang mendukung transformasi digital saat ini. Tentu saja konsentrasi kita ke pengembangan AI ini tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi, pemerintah bersama dengan sejumlah korporasi, di sini ada Indosat, Cisco, juga Nvidia, untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital di 2045,” tuturnya.

    President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan, Pusat AI ini bukan semata tentang penerapan teknologi, tetapi memastikan akses yang merata terhadap pemanfaatan teknologi AI.

    “Di Indonesia, kami percaya bahwa AI harus inklusif -bukan hanya soal akses, tapi juga soal membuka peluang. Dengan dukungan dari para mitra global, kami ingin mempercepat laju pertumbuhan Indonesia dengan memastikan bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi pengguna AI, tapi juga kreator dan inovator,” ungkap Vikram.

    AI Centre of Excellence diresmikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan menggaet perusahaan teknologi, Indosat Ooredoo Hutchison, Cisco, dan Nvidia, dalam memperkuat ekosistem AI nasional. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    AI Center of Excellence akan mengakselerasi AI secara nasional melalui empat pendekatan strategis, yaitu:

    Infrastruktur Berdaulat

    Indosat dan NVIDIA memimpin pengembangan infrastruktur AI berdaulat pertama di Indonesia yang dirancang untuk skala besar, performa tinggi, dan kemandirian nasional. Platform ini akan menjadi fondasi kelas dunia bagi penerapan AI yang aman dan andal, sekaligus mendorong ambisi digital Indonesia dan mempercepat inovasi dalam negeri.

    Indosat, melalui Lintasarta sebagai AI Factory, menjadi yang pertama di Asia Tenggara dalam hal pengintegrasian NVIDIA GB200 NVL72-teknologi terbaru untuk mendukung generative AI dan komputasi performa tinggi (HPC) generasi mendatang.

    Keamanan dalam Pengelolaan AI

    Cisco memperkuat keamanan digital Indonesia dengan menghadirkan infrastruktur cerdas untuk melindungi aset digital dan informasi strategis nasional. Inisiatif ini didukung oleh Sovereign Security Operations Center (SOC) Cloud Platform, yang diperkuat oleh pemanfaatan Splunk pertama di Indonesia serta solusi Managed Security Services dari Cisco.

    Adapun, SOC ini akan menggabungkan deteksi ancaman berbasis AI, pengendalian data, dan integrasi menyeluruh dengan infrastruktur nasional, sehingga pengelola data di Indonesia bisa melindungi aset digital mereka secara lebih aman sesuai aturan yang berlaku.

    AI Centre of Excellence merupakan program kolaborasi penguatan ekosistem AI. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    AI for All

    AI Center of Excellence ditargetkan untuk membuka akses teknologi AI bagi ratusan juta masyarakat Indonesia pada tahun 2027, dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan seluler Indosat. Inisiatif ini bertujuan mendemokratisasi AI yang tidak terbatas aspek geografis, sekaligus membawa manfaat AI untuk membuka peluang baru baik untuk masyarakat kota maupun desa.

    Pengembangan Talenta Digital

    Pusat AI ini akan memberikan pembekalan terhadap satu juta masyarakat Indonesia dengan kecakapan digital di bidang jaringan, keamanan, dan AI pada tahun 2027. NVIDIA akan menghadirkan dukungan riset melalui pusat teknologi AI, pendampingan startup lewat program Inception, dan pelatihan dan sertifikasi dari Deep Learning Institute.

    Sementara itu, Cisco akan menyediakan pelatihan melalui Cisco Networking Academy untuk menciptakan tenaga kerja masa depan yang akan mendorong ekonomi digital. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Cisco untuk melatih 500.000 orang Indonesia di tahun 2030.

    (agt/fay)

  • Menlu RI Dorong Peningkatan Kolaborasi Konkret ASEAN-Inggris untuk Perdamaian dan Pembangunan di Kawasan

    Menlu RI Dorong Peningkatan Kolaborasi Konkret ASEAN-Inggris untuk Perdamaian dan Pembangunan di Kawasan

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong peningkatan kolaborasi konkret Inggris-ASEAN guna menjaga perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan, dalam Pertemuan ASEAN-Inggris Post Ministerial Conference (PMC) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia Hari Jumat.

    Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menyoroti bahaya kejahatan transnasional seperti online scam dan perdagangan manusia, yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan.

    “Kami menyambut baik dukungan Inggris dalam peningkatan kapasitas penegakan hukum, pelatihan, serta berbagi informasi intelijen. Ini penting untuk menekan kejahatan transnasional yang semakin kompleks,” ujar Menlu Sugiono, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 11 Juli.

    Lebih jauh Menlu Sugiono menyampaikan pentingnya konektivitas laut sebagai penggerak pertumbuhan dan ketahanan kawasan. Dalam kaitan ini, Menlu RI menilai Inggris yang memiliki sejarah panjang di bidang perdagangan maritim dan pelayaran, dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat konektivitas maritim ASEAN.

    Dalam pertemuan kali ini Menlu RI juga menyoroti sektor ekonomi hijau. Ia mengatakan Indonesia mengapresiasi komitmen Inggris terhadap kemitraan transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership – JETP), mendorong sinergi lebih lanjut di bidang inovasi, keuangan hijau serta ekonomi digital.

    “Kami melihat keselarasan antara prioritas kawasan ASEAN dan visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, khususnya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital,” pungkas Menlu Sugiono.

    Diketahui, Inggris telah menjadi Mitra Dialog ASEAN pada tahun 2021 lalu. Dalam tahun kelima ini, kemitraan ASEAN-Inggris semakin menunjukkan arah positif, terutama dalam mendorong stabilitas kawasan dan pertumbuhan yang inklusif.

  • XLSMART Respons Soal Rencana Komdigi Beri Sanksi Aturan 1 NIK 3 Nomor

    XLSMART Respons Soal Rencana Komdigi Beri Sanksi Aturan 1 NIK 3 Nomor

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan sanksi terhadap operator seluler yang tidak patuh aturan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor telepon. 

    Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto mengatakan perusahaan berkomitmen untuk mematuhi aturan pembatasan registrasi nomor prabayar berdasarkan NIK tersebut. 

    “XLSMART sepenuhnya berkomitmen untuk mematuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku terkait batas penggunaan NIK untuk registrasi nomor, dan kami tentunya juga mendukung rencana-rencana Komdigi tersebut,” kata Henry kepada Bisnis pada Jumat (11/7/2025). 

    Namun demikian, Henry mengatakan pihaknya berharap pemerintah memberikan ruang dialog dalam proses penerapan sanksi terhadap operator seluler yang melanggar.

    “Dalam penerapan sanksi, kami sangat berharap untuk adanya ruang diskusi/dialog dengan kami,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan lebih dari satu perangkat telekomunikasi turut mendorong tingginya kepemilikan multi-SIM card. 

    Lebih lanjut, Henry menyatakan XLSMART telah menjalankan sejumlah langkah konkret untuk menertibkan dan memperbarui data pelanggan sesuai kebijakan yang berlaku. 

    Langkah-langkah tersebut mencakup penerapan sistem validasi data dengan Dukcapil, pembaruan data pelanggan secara berkala, serta sosialisasi kebijakan registrasi kepada masyarakat.

    “Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, XLSMART juga telah membatasi jumlah registrasi kartu prabayar maksimal tiga nomor per NIK secara sistem, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen dalam menjaga ketertiban data pelanggan,” ungkapnya.

    XLSMART juga telah memulai penerapan verifikasi biometrik dalam proses reaktivasi SIM card untuk meningkatkan akurasi dan keamanan data pelanggan. Pihaknya menantikan terbitnya regulasi resmi dari Kominfo agar implementasi penuh dapat segera dilakukan secara nasional. 

    “Kami meyakini percepatan kebijakan ini akan semakin memperkuat ekosistem identitas digital dan perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pihaknya tengah menyiapkan aturan baru yang akan memperkuat penerapan kebijakan pembatasan satu NIK hanya boleh digunakan untuk maksimal tiga nomor prabayar. 

    Aturan ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, namun belum mencantumkan sanksi yang tegas bagi operator yang melanggar.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Dia menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan oleh operator seluler, terutama untuk mendukung transformasi digital nasional dan meningkatkan keamanan siber. Meutya juga mengajak DPR untuk turut mengawasi proses ini secara ketat, mengingat data Komdigi menunjukkan jumlah nomor yang beredar mencapai 350 juta.

    Lebih lanjut, Meutya menyoroti pola penggunaan SIM card di Indonesia yang dinilai unik karena dominasi pelanggan prabayar yang mencapai 96,3%. Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong migrasi ke teknologi e-SIM demi efisiensi dan keamanan data.

    Dari sekitar 25 juta ponsel yang sudah mendukung e-SIM di Indonesia, baru sekitar satu juta yang bermigrasi. 

    “Dan karena itu sebetulnya kami mendorong untuk juga manfaat keamanan, maupun manfaat layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas,” kata Meutya.

  • UBIQU Dukung Transformasi Digital di Hidden Gem Pariwisata RI yang Eksotis

    UBIQU Dukung Transformasi Digital di Hidden Gem Pariwisata RI yang Eksotis

    Jakarta –

    Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan destinasi wisata yang luar biasa, mulai dari pantai tersembunyi, pegunungan tropis, hingga budaya lokal yang otentik. Sayangnya, banyak dari ‘hidden gem’ pariwisata ini belum tergarap maksimal karena minimnya infrastruktur digital, khususnya konektivitas internet.

    Keterbatasan akses digital membuat promosi, sistem reservasi online, hingga pembayaran digital sulit diterapkan oleh pelaku usaha lokal. Sementara itu, transformasi digital merupakan elemen penting untuk menjadikan pariwisata Indonesia semakin kompetitif.

    Terutama dalam menyambut program Indonesia Emas 2045 yang menargetkan pembangunan merata, termasuk sektor pariwisata. Mari lihat bagaimana manfaat koneksi internet satelit dapat menjadi pintu masuk bagi kemajuan sektor pariwisata di daerah terpencil.

    Solusi Internet Satelit Karya Anak Bangsa

    Selain layanan asing seperti Starlink, Indonesia memiliki internet satelit lokal yang tak kalah mumpuni, yakni UBIQU. Layanan ini dikembangkan oleh Pasifik Satelit Nusantara (PSN), perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak 1991 dengan pengalaman lebih dari 34 tahun.

    UBIQU memanfaatkan satelit Indonesia Nusantara Satu yang berteknologi High Throughput Satellite (HTS) sehingga mampu menghadirkan layanan internet yang cepat, aman dan andal hingga di daerah-daerah yang tidak tersentuh infrastruktur selular maupun fiber optik.

    Dengan jangkauan yang luas dan dukungan sumber daya lokal, penggunaan internet satelit Indonesia hadir sebagai alternatif terpercaya yang mendorong transformasi digital, sekaligus mendukung kemandirian teknologi nasional dan kedaulatan ruang angkasa.

    Peran Internet Satelit untuk Akselerasi Transformasi Pariwisata

    Lebih dari sekadar teknologi, internet satelit membuka peluang ekonomi di daerah terpencil. Desa wisata, pulau kecil, dan kawasan konservasi kini memiliki akses digital, berpotensi berkembang menjadi destinasi wisata kelas internasional, tanpa harus menunggu infrastruktur selular maupun fiber optik masuk ke wilayah tersebut.

    UBIQU pun turut berperan dalam proses mencapai misi Indonesia Emas 2045 dengan menjangkau daerah-daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Dengan begitu, pemerataan infrastruktur digital dapat tercapai dan bermanfaat untuk berbagai sektor, termasuk pariwisata.

    Dalam konteks pariwisata, internet bukan sekadar kebutuhan pelengkap. Ini adalah infrastruktur penting yang mendorong banyak aspek, mulai dari promosi destinasi hingga pengalaman wisatawan. Berikut peran penting internet satelit dalam sektor pariwisata, khususnya di daerah pedalaman:

    1. Pemasaran Digital yang Lebih Efektif

    Tanpa internet, promosi wisata hanya mengandalkan media cetak atau dari mulut ke mulut. Cara ini tentu membatasi jangkauan informasi, terutama untuk destinasi yang berada di daerah terpencil. Namun, dengan koneksi internet yang stabil, pelaku pariwisata bisa memasarkan destinasi mereka secara daring. Konten visual, video dokumentasi, hingga testimoni pengunjung dapat dibagikan melalui media sosial, marketplace wisata, hingga platform internasional.

    2. Penerapan E-Ticketing dan Reservasi Online

    Wisatawan kini lebih suka memesan tiket dan akomodasi secara digital. Dengan adanya internet, pelaku usaha dapat mengelola reservasi, menjual paket wisata, hingga menyederhanakan proses pemesanan tiket masuk melalui sistem e-ticketing.

    3. Mendukung Pembayaran Digital dan Ekonomi Digital Lokal

    Internet juga membuka akses bagi penggunaan QRIS, mobile banking, dan dompet digital. Hal ini membuat masyarakat di daerah terpencil memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertransaksi dan mengakses layanan keuangan secara digital.

    4. Meningkatkan Pengalaman Wisatawan

    Wisatawan saat ini sangat bergantung pada koneksi internet, baik untuk navigasi, berbagi pengalaman di media sosial, hingga mengakses informasi destinasi. Dengan adanya konektivitas internet, wisatawan akan merasa lebih nyaman dan aman saat menjelajahi tempat-tempat yang jauh dari pusat kota.

    Itulah berbagai peran internet satelit dalam mendorong transformasi digital di sektor pariwisata Indonesia. Kehadiran teknologi menjadi kunci penting dalam membuka akses dan peluang baru bagi daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Ketika konektivitas hadir di pelosok, potensi yang selama ini tersembunyi perlahan dapat menemukan jalannya untuk bersinar. Dengan begitu, pariwisata di Indonesia kini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan dikenal lebih luas.

    (anl/ega)

  • Sinergi HPE, Equinix, AGIT dorong ekosistem digital dan AI

    Sinergi HPE, Equinix, AGIT dorong ekosistem digital dan AI

    MoU , Hewlett Packard Enterprise (HPE), Equinix Inc (Equinix), dan PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) kolaborasi strategis dalam menghadirkan solusi private cloud berbasis Artificial Intelligence (AI) di Jakarta, Kamis (10/7/2025). Foto: Istimewa

    Sinergi HPE, Equinix, AGIT dorong ekosistem digital dan AI
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 19:00 WIB

    Elshinta.com – Hewlett Packard Enterprise (HPE), Equinix Inc (Equinix), dan PT Astra Graphia Information Technology (AGIT), hari ini menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), menandai dimulainya kolaborasi strategis dalam menghadirkan solusi private cloud berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    Dalam siaran pers yang diterima Elshinta dijelaskan kemitraan strategis ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia. Strategi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memandu pengembangan dan implementasi teknologi AI secara nasional.

    Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem digital yang mendukung penerapan AI dan pengembangan infrastruktur digital di berbagai sektor seperti keuangan, manufaktur, dan energi.

    Inisiatif ini juga mendorong peningkatan inovasi, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan residensi data, serta memperkuat ketahanan operasional melalui layanan private cloud yang aman dan berlokasi di Indonesia.

    Tiga perusahaan teknologi ini menggabungkan kekuatan inti mereka ke dalam solusi kolaboratif, yaitu:

    * HPE menghadirkan kapabilitas AI untuk membantu bisnis bergerak lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan membuka nilai bisnis yang lebih besar. Melalui keahlian yang mendalam dan inovasi, HPE memberdayakan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memanfaatkan data sebagai aset strategis, mengubah wawasan menjadi strategi yang berorientasi pada masa depan, mengoptimalkan  kinerja operasional, serta menciptakan dampak nyata dalam skala yang lebih luas.

    “Kemitraan ini merupakan langkah strategis yang siap untuk merevolusi pendekatan pasar kami.  Dengan menggabungkan Solusi Private Cloud Al HPE dengan pengelolaan managed service AGIT yang kuat di data center kelas dunia yang dimiliki Equinix, kami menawarkan fleksibilitas dan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pelanggan kami di berbagai sektor industri,” ungkap Meygin Agustina – Managing Director PT Hewlett Packard Enterprise Indonesia.

    * Equinix menyediakan infrastruktur digital yang memberikan akses yang aman, low latency access ke beban kerja AI serta ekosistem data melalui lebih dari 270 pusat data yang saling terhubung di 36 negara.

    Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengintegrasikan AI dan teknologi baru ke dalam proses operasional mereka, dibutuhkan konektivitas yang andal dengan ekosistem yang tepat untuk mendorong kinerja, menjaga privasi, dan mengoptimalkan efisiensi biaya dalam penerapan strategi AI yang dijalankan.

    Sebagai bagian dari upaya tersebut, kami sangat antusias dapat bermitra dengan HPE dan AGIT untuk mendukung perusahaan-perusahaan dalam mempercepat transformasi digital dan perjalanan adopsi AI mereka di berbagai sektor industri,” ujar Deon Montasser – Country Sales Director Equinix

    * AGIT menyediakan layanan end to end yang mencakup consulting, system design, infrastructure

    development, infrastructure as a services, hingga managed services Melalui rangkaian layanan ini,

    AGIT bertujuan untuk memastikan integrasi solusi AI secara mulus ke dalam lingkungan perusahaan, dengan tetap menjaga efisiensi operasional, keamanan data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

    “Di era transformasi digital yang semakin cepat, AI memiliki peran penting bagi perusahaan untuk

    mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, keunggulan operasional, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi yang lebih optimal. Namun, mewujudkan seluruh potensi AI bukanlah hal yang mudah, sehingga melalui sinergi ini, kami berharap dapat menunjukkan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, pemanfaatan AI dapat diterapkan secara praktis dan aman untuk setiap  perusahaan di Indonesia,” ungkap Widi Triwibowo – Presiden Direktur PT Astra Graphia Information Technology.

    Melalui sinergi ini, ketiga perusahaan akan menghadirkan infrastruktur AI yang tepat, aman, dan skalabel guna mendukung kebutuhan industri berbasis data yang terus berkembang secara dinamis. (Vit/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Microsoft Hemat Rp8 Triliun Berkat AI Usai PHK Ribuan Karyawan

    Microsoft Hemat Rp8 Triliun Berkat AI Usai PHK Ribuan Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA— Microsoft mengklaim pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional perusahaan. 

    Chief Commercial Officer Microsoft Judson Althoff mengatakan, alat berbasis AI telah meningkatkan produktivitas di berbagai lini seperti penjualan, layanan pelanggan, dan rekayasa perangkat lunak. 

    Bahkan, berkat optimalisasi tersebut, Microsoft mengklaim mampu menghemat lebih dari US$500 juta atau sekitar Rp8,15 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS) hanya dari operasional pusat layanan (call center) sepanjang tahun lalu, sebagaimana dilaporkan Bloomberg.

    Pernyataan tersebut muncul sepekan setelah Microsoft mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 9.000 karyawan. 

    Itu menjadi gelombang ketiga PHK sepanjang tahun ini sehingga total karyawan yang terdampak mencapai sekitar 15.000 orang. Langkah efisiensi ini memicu sorotan karena dilakukan di tengah periode kinerja keuangan perusahaan yang justru sedang mencetak rekor.

    Microsoft dilaporkan mencatat laba bersih senilai US$26 miliar atau sekitar Rp423,8 triliun dan pendapatan sebesar US$70 miliar sekitar Rp1.141 triliun pada kuartal pertama 2025. Belum ada kejelasan apakah ribuan posisi yang dipangkas pada tahun ini memang digantikan oleh AI atau sekadar bagian dari strategi penyesuaian struktur pascapandemi. 

    Microsoft sebelumnya telah mengumumkan rencana investasi senilai US$80 miliar atau sekitar Rp1.304 triliun untuk infrastruktur AI sepanjang 2025. 

    Pada saat yang sama, perusahaan juga terus merekrut talenta-talenta unggulan untuk memperkuat posisinya dalam kompetisi global pengembangan AI, yang kini semakin diperebutkan oleh perusahaan teknologi besar. 

    Prioritas rekrutmen pun tampaknya akan lebih difokuskan pada peneliti dan insinyur AI dengan bayaran tinggi ketimbang posisi manajerial menengah atau staf operasional.

    Sebelumnya, Microsoft menyampaikan bahwa PHK terhadap sekitar 9.000 karyawan yang merupakan kurang dari 4% dari total tenaga kerja global dilakukan untuk menyesuaikan organisasi dan memangkas lapisan manajemen demi meningkatkan efisiensi. 

    PHK ini mencakup berbagai tim, wilayah, dan level jabatan, termasuk divisi penjualan dan Xbox. PHK terakhir ini menyusul pemangkasan pada Mei lalu yang berdampak pada sekitar 6.000 posisi, mayoritas di bidang produk dan teknik.

    Di tengah gelombang transformasi digital dan percepatan investasi AI, perusahaan teknologi seperti Microsoft dihadapkan pada tantangan besar, yakni bagaimana tetap mempertahankan efisiensi sambil menjaga keseimbangan antara keuntungan, inovasi, dan keberlangsungan tenaga kerja.

  • MenPANRB tegaskan fokus pada transformasi untuk melayani negeri

    MenPANRB tegaskan fokus pada transformasi untuk melayani negeri

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (ANTARA/HO-KemenPANRB)

    MenPANRB tegaskan fokus pada transformasi untuk melayani negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan instansi yang dipimpinnya akan terus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi digital, peningkatan kapasitas ASN, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang cepat dan berintegritas.

    Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan kinerja Kementerian PANRB tahun 2025 dan rencana kerja tahun depan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu.

    “Sepanjang tahun 2025, Kementerian PANRB fokus melaksanakan sejumlah program prioritas, antara lain penataan kelembagaan, penyusunan arah reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Rini menjelaskan pada 2026, Kementerian PANRB akan fokus pada pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi (RB) tahap I yakni penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi manajemen ASN berbasis talenta, layanan publik omnichannel, reformasi proses bisnis pemerintahan yang agile dan kolaboratif, serta transformasi digital untuk memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden.

    Pada penerapan roadmap RB tahap I akan dilakukan integrasi kebijakan evaluasi RB dengan kementerian/lembaga serta penerapan RB di level desa. Di tahun yang akan datang, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) harapannya juga sudah bisa mulai diimplementasikan.

    SAKP merupakan inisiatif untuk menyelaraskan kinerja instansi pemerintah, dari yang semula bersifat instansional menjadi kinerja bersama.

    “Perubahan ini mendorong setiap Kementerian/Lembaga bergerak secara sinergis untuk mencapai _outcome_ bersama, yaitu Target Prioritas Pembangunan Nasional,” ungkap Rini.

    Terkait transformasi manajemen ASN, Kementerian PANRB akan melakukan penguatan digitalisasi manajemen ASN, penerapan manajemen talenta, dan penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi atau sistem merit.

    Tidak hanya itu, pada 2026 peran Kementerian PANRB dalam penerapan transformasi digital pemerintah juga akan diperkuat.

    Transformasi Digital Pemerintah bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan perubahan menyeluruh yang mencakup transformasi tata kelola (proses bisnis, SDM, kelembagaan, dan budaya), pemanfaatan teknologi (aplikasi dan infrastruktur), penggunaan data, serta penerapan keamanan digital untuk menghasilkan layanan publik yang optimal dan berorientasi pada pengguna.

    Kementerian PANRB akan mendorong perluasan interoperabilitas data dan integrasi layanan digital yang didukung Digital Public Infrastructure (DPI). Pengembangan layanan digital juga akan dilakukan dengan fokus pada _use case_ prioritas Presiden.

    “Melalui fondasi Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment, pemerintah membangun ekosistem digital yang terintegrasi untuk mempercepat pelayanan yang inklusif, cepat, dan aman, seperti dalam _use case_ Perlindungan Sosial (Perlinsos),” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasinya pada kinerja yang telah dilakukan Kementerian PANRB selama ini. Ia berharap kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan serta kolaborasi erat dengan DPR RI juga terus diperkuat guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

    “Komisi II DPR RI akan memberikan dukungan pada semua mitra kerja kami baik Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, maupun Ombudsman untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Respons Pengamat Soal Wacana Sanksi Bagi Operator Tak Taat Aturan 1 NIK 3 Nomor

    Respons Pengamat Soal Wacana Sanksi Bagi Operator Tak Taat Aturan 1 NIK 3 Nomor

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan sanksi kepada operator seluler yang tidak mematuhi aturan maksimal tiga nomor prabayar per satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai dapat mendorong pemutakhiran data pelanggan. 

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan aturan ini mendorong operator untuk meningkatkan sistem verifikasi dan memperbarui data pelanggan, yang akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan keamanan layanan. 

    “Sanksi tersebut dapat mendorong pemutakhiran data pelanggan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (10/7/2025).

    Heru juga melihat langkah ini memiliki potensi jangka panjang untuk dapat memperkuat keamanan siber, mengurangi penyalahgunaan identitas, dan mendorong inovasi seperti e-SIM, yang berpotensi menciptakan peluang bisnis baru bagi operator yang adaptif. 

    Namun demikian, Heru mengatakan penerapan sanksi bagi operator seluler yang melanggar aturan pembatasan registrasi SIM dapat memengaruhi bisnis dan dampak ke pelanggan. Dari sisi bisnis, lanjut Heru, operator mungkin menghadapi biaya tambahan untuk memperbarui sistem verifikasi dan memastikan kepatuhan.

    “Selain itu juga bisa berisiko memicu penurunan jumlah pelanggan aktif jika proses registrasi dianggap rumit,” tambahnya.

    Heru mengingatkan kepuasan pelanggan bisa terganggu, terutama bagi pengguna multi-SIM yang terbiasa dengan fleksibilitas penggunaan lebih dari tiga nomor. 

    Lebih lanjut, dia juga mengkritisi kebijakan pembatasan tiga nomor per NIK yang dinilainya kurang sesuai dengan kondisi pasar Indonesia yang mayoritas masih menggunakan layanan prabayar dan memiliki kebiasaan menggunakan beberapa kartu untuk kebutuhan berbeda.

    Menurutnya banyak pengguna, seperti pedagang atau pekerja mobile, menggunakan lebih dari tiga nomor untuk kebutuhan berbeda misalnya, data, suara, atau promosi. Pembatasan tersebut  menurutnya bisa menyulitkan mereka, mendorong penggunaan identitas pinjaman, atau memicu pasar gelap kartu SIM. 

    “Fleksibilitas aturan, seperti pengecualian untuk kebutuhan bisnis tertentu atau peningkatan batas nomor dengan verifikasi ketat, mungkin lebih sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia yang unik,” kata Heru.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru untuk memberikan sanksi kepada operator yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. 

    Dia menyebut aturan mengenai pembatasan registrasi sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

    Pasal 11 ayat (1) beleid tersebut menyatakan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap penyelenggara jasa telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi, menggunakan sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK. Namun, menurut Meutya, aturan tersebut belum mengatur soal sanksi. 

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise. Mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dia menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan sebagai bagian dari transformasi digital nasional dan upaya memperkuat keamanan siber. Meutya juga mengajak DPR untuk turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator seluler, mengingat jumlah nomor seluler yang beredar telah mencapai sekitar 350 juta.

    Dia turut menyoroti pola penggunaan SIM yang khas di Indonesia, di mana pelanggan prabayar mendominasi hingga 96,3% dari total pelanggan, sementara pascabayar hanya sekitar 3,7%. Dalam waktu bersamaan, Komdigi juga mendorong percepatan migrasi ke teknologi e-SIM yang lebih aman dan mendukung integrasi layanan digital seperti Internet of Things (IoT). 

    Dari sekitar 25 juta perangkat yang sudah mendukung e-SIM, baru satu juta yang bermigrasi. Pemerintah akan terus mendorong percepatan ini karena dinilai penting tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga peningkatan keamanan data dan layanan.