Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Hadirkan Data Center di RI, Anaplan Dorong Perencanaan Bisnis Real-Time

    Hadirkan Data Center di RI, Anaplan Dorong Perencanaan Bisnis Real-Time

    Jakarta –

    Anaplan resmi membuka pusat data (data center) pertama di Indonesia. Keberadaan pusat data lokal ini diharapkan dapat memperkuat kapabilitas teknologi Anaplan dalam mendukung transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time bagi pelaku industri di Tanah Air.

    Sebagai platform skenario planning dan analitik, Anaplan telah digunakan oleh berbagai perusahaan di seluruh dunia untuk menyusun perencanaan strategis mulai dari proyeksi keuangan, manajemen rantai pasok, hingga pengelolaan sumber daya manusia.

    Managing Director Asia Pasifik Anaplan Amit Bagga mengatakan dengan pusat data yang lebih dekat secara geografis, performa dan keamanan layanan Anaplan di Indonesia akan semakin optimal.

    “Pusat data tersebut merupakan bukti konkret dari komitmen Anaplan untuk menjawab kebutuhan pasar Indonesia yang semakin digital dan dinamis,” ujar Bagga dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Percepat Transformasi Digital

    Bagga menjelaskan kehadiran pusat data Anaplan di Indonesia dapat membuka peluang baru bagi perusahaan untuk mempercepat transformasi digital melalui optimalisasi pemanfaatan data.

    Seiring dengan semakin masifnya adopsi teknologi cloud, kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait kedaulatan data.

    Dalam konteks ini, kehadiran pusat data lokal tidak hanya memperkuat posisi perusahaan dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga membantu mengatasi tantangan teknis, seperti latensi.

    “Kehadiran infrastruktur dalam negeri memudahkan perusahaan untuk menjalankan kewajiban hukum sambil menjaga data tetap berada di Indonesia. Apalagi, kesadaran akan pentingnya mengelola data secara mandiri di dalam negeri semakin bertumbuh,” ungkap Bagga.

    Lebih dari itu, teknologi cloud yang didukung infrastruktur lokal, seperti pusat data Anaplan juga dapat membuka potensi baru bagi instansi pemerintah ataupun sektor swasta dalam memaksimalkan inovasi berbasis data.

    Kemudian, perlindungan terhadap data sensitif pelanggan juga menjadi prioritas dengan sistem keamanan berlapis guna mencegah risiko kebocoran informasi dan ancaman siber lain. Hal ini memberikan jaminan bagi perusahaan bahwa data strategis mereka dikelola dalam ekosistem yang aman dan terkontrol.

    Dalam jangka panjang, infrastruktur tersebut dirancang untuk fleksibel dan terukur sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis yang berkembang.

    Menurut Bagga, baik perusahaan besar maupun organisasi yang sedang bertumbuh, dapat memanfaatkan platform Anaplan untuk mengelola skenario perencanaan yang semakin kompleks tanpa terbatas oleh hambatan teknologi atau kapasitas sistem.

    “Kami tidak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga membangun fondasi strategis yang mendukung perusahaan Indonesia dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan ketidakpastian pasar,” tegasnya.

    Melokal Dengan Teknologi Global

    Kehadiran pusat data Anaplan di Indonesia mendapat sambutan positif dari pelaku industri di Indonesia.

    Head of Corporate IT PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Franciscus Adam menyebut langkah Anaplan merupakan komitmen nyata terhadap kebutuhan transformasi digital perusahaan lokal.

    “Dengan pusat data lokal, kami dapat menjalankan strategi bisnis dengan lebih responsif karena keputusan dapat dibuat berdasarkan data yang selalu terhubung dan diperbarui secara real-time,” kata Franciscus.

    Menanggapi hal ini, Vice President Anaplan Asia Magdalena Hendrata menuturkan inovasi teknologi memang harus mendekat kepada penggunanya.

    “Kami percaya bahwa mendekatkan infrastruktur Anaplan ke Indonesia akan mempercepat inovasi dan

    (anl/ega)

  • Adaptasi pilar informasi bangsa menuju relevansi digital

    Adaptasi pilar informasi bangsa menuju relevansi digital

    Jakarta (ANTARA) – Tiga pilar informasi bangsa—TVRI, RRI, dan Perum LKBN Antara—kini dihadapkan pada tantangan krusial, digempur badai disrupsi digital yang menuntut perubahan besar.

    Sebagai media publik, mereka memikul mandat konstitusional menghadirkan informasi berkualitas, memperkuat budaya, dan menjaga keberagaman.

    Dunia sudah berubah total; model penyiaran satu arah tergerus konten berbasis algoritma personal, audiens berbondong-bondong pindah ke platform mobile, dan kepercayaan publik menuntut transparansi serta partisipasi aktif.

    Tantangan utama bagi mereka bukan sekadar bertahan, melainkan tetap relevan dan menjadi lokomotif informasi publik di era multiplatform yang hiruk pikuk ini.

    Sayangnya, TVRI, RRI, dan LKBN Antara belum sepenuhnya masuk radar pasar sebagai institusi media menjanjikan secara komersial. Ini wajar, sebab ketiganya memang tidak didesain sebagai korporasi media biasa yang mengejar profit, melainkan sebagai pelayan publik dengan misi kebangsaan luhur.

    Ironisnya, ketiga lembaga ini memiliki modal raksasa yang unik, namun semua itu bisa jadi tak berarti jika transformasi tak kunjung dilakukan.

    TVRI, misalnya, punya jaringan siaran nasional tak tertandingi dan studio daerah di tiap provinsi, ditambah koleksi konten budaya kaya yang belum tergarap maksimal. RRI punya basis audio luas, menjangkau masyarakat 3T, dengan potensi podcast lokal yang sangat mengena.

    LKBN Antara adalah satu-satunya kantor berita nasional yang punya legitimasi dan akses langsung ke lembaga negara dan media lokal, menjadikannya gudang informasi otentik tak ternilai.

    Ketiga lembaga ini masih terjebak logika administratif yang kerap bertabrakan dengan semangat inovasi media digital serba cepat.

    Sumber pendanaan mayoritas dari APBN membuat mereka tidak fleksibel merespons dinamika pasar.

    Namun, solusinya bukan berarti melepas APBN atau menyingkirkan birokrasi; apalagi privatisasi. Yang dibutuhkan adalah rekayasa kelembagaan cerdas: hibridisasi antara kekuatan negara dan kelincahan korporasi. Dengan begitu, mereka bisa bergerak lincah tanpa kehilangan jati diri publik.

    Aset digital

    Bagi pilar informasi bangsa ini, transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi soal keberanian mengubah orientasi dan mentalitas secara total.

    Bayangkan TVRI menjadi Netflix-nya konten budaya Indonesia—menayangkan serial dokumenter Nusantara atau sinema pendek lokal via aplikasi streaming modern. RRI bisa membangun ekosistem podcast edukatif atau drama radio digital. Konten live audio interaktif juga bisa jadi senjata baru.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MyRepublic Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi – Page 3

    MyRepublic Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – MyRepublic Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat seminar bertajuk “RocketTalks: UMKM Naik Kelas” yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat.

    Acara ini menjadi bagian dari inisiatif jangka panjang perusahaan untuk membantu UMKM memanfaatkan teknologi demi meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, sejalan dengan visi pemerintah menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    “MyRepublic tidak hanya menghadirkan internet cepat tanpa FUP dan kecepatan simetris upload-download, tetapi juga menyediakan berbagai produk yang dirancang khusus untuk UMKM. Internet bukan sekadar alat, tapi katalis penting dalam memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan bisnis,” jelas Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic Indonesia Iman Syahrizal dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Pelaksanaan RocketTalks di Pontianak menjadi simbol kolaborasi antara sektor swasta dan organisasi bisnis daerah, seperti KADIN Kalimantan Barat Bidang UMKM.

    Tujuannya adalah membentuk ekosistem yang mendorong pertumbuhan bisnis lokal melalui digitalisasi dan solusi internet berkecepatan tinggi.

     

  • Komdigi Undang Tiongkok Kembangkan AI untuk Perikanan dan Pertanian

    Komdigi Undang Tiongkok Kembangkan AI untuk Perikanan dan Pertanian

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak Tiongkok untuk pengembangan infrastruktur kecerdasan artifisial (AI) khususnya pada sektor perikanan dan pertanian. 

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan Indonesia mengundang Tiongkok untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia pada sektor prioritas, seperti perikanan dan pertanian.

    “Salah satu pengembangan AI yang sedang kita fokuskan adalah perikanan dan juga pertanian. Kami berharap dukungan dari Tiongkok,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/7/2025).

    Meutya mengungkapkan beberapa lahan pertanian di Indonesia telah menerapkan teknologi AI. Dukungan dari Tiongkok, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perangkat-perangkat AI yang digunakan di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi.

    Kedua negara juga akan memperkuat kerja sama di bidang peningkatan infrastruktur digital hingga perluasan kerja sama antarperguruan tinggi sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.

    Meutya menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah daerah di Indonesia.

    “Dalam transformasi digital kita selalu siap bekerja sama dengan semua negara selama menghormati hukum Indonesia,” tambahnya. 

    Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail mengatakan pihaknya mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi di Indonesia dan Universitas Tsinghua di Beijing untuk pengembangan talenta digital di bidang AI.

    “Banyak talenta digital muda kita yang sekarang menuntut ilmu di Universitas Tsinghua di Beijing. Kami mengusulkan Universitas Tsinghua untuk membuka cabang di Indonesia, khususnya di bidang AI,”  ujarnya.

    Ismail juga menambahkan bahwa Kementerian Komdigi siap memfasilitasi kolaborasi antara Universitas Tsinghua dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

  • Menteri PANRB: Stranas PK wujud akselerator reformasi struktural

    Menteri PANRB: Stranas PK wujud akselerator reformasi struktural

    Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya reformasi birokrasi, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, mengingat bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata soal efisiensi, tetapi juga soal integritas da

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga merupakan wujud akselerator reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia.

    “Saat Rapat Koordinasi Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Jakarta (24/7), Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya reformasi birokrasi, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu, katanya, mengingat bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata soal efisiensi, tetapi juga soal integritas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Aksi Stranas PK 2025-2026 yang bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada berbagai program prioritas Presiden.

    Dia mengharapkan peran strategi Stranas PK dalam mendukung agenda pembangunan nasional akan diperkuat dengan memfokuskan pengawalan pada program-program prioritas Presiden dan upaya korupsi, bukan sekadar instrumen pengawasan namun tetap menjadi bagian integral dari transformasi birokrasi.

    Menurut Rini, setidaknya terdapat dua prinsip utama dalam pencegahan korupsi. Pertama, pemanfaatan instrumen digital di dalam kerangka sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan transformasi digital pemerintah untuk mempercepat dan kemudahan pelayanan publik.

    Kedua, lanjut dia, memastikan berbagai sasaran yang terdapat dalam aksi selaras dengan Astacita Presiden Prabowo.

    Adapun Kementerian PANRB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini telah menyusun draf laporan Stranas PK (2025–2026 ) Semester I Tahun 2025.

    Stranas PK 2025-2026 merupakan kelanjutan dari aksi periode-periode sebelumnya, yang lebih difokuskan pada penguatan efektivitas pelaksanaan dari setiap aksi untuk memastikan dampak nyatanya, sehingga dapat lebih terukur secara spesifik.

    Saat ini, tercatat ada 15 aksi Stranas PK yang berkaitan dengan tiga fokus utama Stranas PK meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

    Fokus pertama terkait perizinan dan tata niaga secara perinci terdiri atas lima aksi meliputi Aksi Satu Peta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan, Aksi Pengawasan Kuota Impor, Aksi Transparansi Data Beneficial Ownership, Aksi Reformasi Tata Kelola Logistik Nasional, serta Aksi Digitalisasi Layanan Publik dan Perizinan.

    Fokus kedua perihal keuangan negara yang terdiri atas lima aksi, yaitu Aksi Sinergi Pencapaian Program Prioritas Nasional melalui Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Aksi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Aksi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Aksi Optimalisasi Pemanfaatan Data Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Aksi Penyelamatan Aset Negara.

    Fokus ketiga, yakni penegakan hukum dan reformasi birokrasi meliputi lima aksi, yaitu Aksi Peningkatan Integritas Partai Politik Melalui Penerapan Sistem Informasi Partai Politik, Aksi Penguatan Peran dan Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pajak, Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi, serta Aksi Kerja sama BUMN-BUMD.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dave Laksono Lantik Pengurus DPP GRADASI 2025-2030, Tegaskan Komitmen DPR RI – Page 3

    Dave Laksono Lantik Pengurus DPP GRADASI 2025-2030, Tegaskan Komitmen DPR RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Generasi Digital Indonesia (GRADASI), Dave Akbarshah Fikarno Laksono, secara resmi melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) GRADASI periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, disaksikan langsung oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga negara, serta mitra strategis GRADASI dari berbagai stakeholder.

    Dalam seremoni ini, Ketua Umum terpilih DPP GRADASI Upi Asmaradhana menerima estafet kepemimpinan dari Muhammad Sidik K Tomsio. Turut hadir dalam pelantikan ini Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Bahtiar Baharuddin, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, dan Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Saryadi.

    Turut hadir anggota DPR Ahmad Daeng Sere anggota Komisi VII DPRI, akademisi dari berbagai kampus, pegiat literasi, sejumlah pengurus dari berbagai daerah di Indonesia, serta para anggota Dewan Pakar yang dipimpin Damar Juniarto dan anggota Dewan Pengarah dari berbagai organisasi mitra.

    Upi didampingi Sekjen Junaidi dari Lampung dan Bendahara Umum Yunita SE dari Jawa Barat. Pengurus GRADASI periode 2025-2030 terdiri dari 6 Wakil Ketua Umum 7 Koordinator Wilayah dan 18 Departemen serta Poppy Zeidra Direktur Eksekutif di Jakarta.

    Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan GRADASI, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang berkomitmen terhadap penguatan literasi digital dan kedaulatan ruang digital nasional.

    Dalam sambutannya, Dave menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat seperti GRADASI dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan dominasi platform digital asing. Ia juga menegaskan dukungan lembaga legislatif terhadap agenda strategis kedaulatan digital Indonesia.

    “Kiranya ini menjadi awal baru dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas digital bangsa kita. GRADASI diharapkan menjadi mitra kritis dan produktif pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat,” ujar Dave Laksono.

    Lebih lanjut, Dave menekankan bahwa GRADASI memiliki peran strategis dalam membangun ruang digital yang aman, inklusif, dan berdaulat.

    “Kita tidak bisa membiarkan ruang digital Indonesia dikendalikan sepenuhnya oleh platform asing. Literasi digital harus kita tanamkan sejak dini sebagai pondasi, dan GRADASI sangat strategis sebagai mitra masyarakat dalam transformasi digital nasional,” ujar dia.

    Sebagai Ketua Dewan Pembina, Dave menyampaikan optimismenya terhadap kepengurusan baru di bawah komando Upi Asmaradhana. Ia menyebut bahwa kehadiran tokoh-tokoh penting dan kolaborasi lintas sektor yang tergabung dalam kepengurusan DPP GRADASI 2025–2030 akan memperkuat sinergi nasional dalam membangun tata kelola ruang digital yang lebih baik.

    “Kita tidak bisa lagi membiarkan ruang digital Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma global. GRADASI dapat menjadi pionir dalam menyuarakan kepentingan publik, termasuk dalam penyusunan regulasi digital yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

    Ia menyatakan bahwa Komisi I DPR RI sangat terbuka terhadap masukan masyarakat sipil, termasuk dari GRADASI, dalam penyusunan kebijakan strategis seperti revisi Undang-Undang Penyiaran dan regulasi digital lainnya.

    “Kami di Komisi I saat ini sedang memimpin Panja Revisi UU Penyiaran. Perubahan besar sedang terjadi, karena penyiaran kini bukan lagi urusan TV konvensional saja, tapi sudah merambah OTT dan ruang digital. GRADASI bisa berperan aktif di sini,” tegasnya.

     

  • IEU-CEPA Resmi Disepakati: Jerman hingga Finlandia Berebut Investasi di Indonesia – Page 3

    IEU-CEPA Resmi Disepakati: Jerman hingga Finlandia Berebut Investasi di Indonesia – Page 3

    Perjanjian IEU-CEPA dinilai sebagai katalis utama masuknya investasi berkualitas tinggi dari negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara telah menunjukkan minat yang signifikan:

    Jerman: Tertarik pada pengembangan kendaraan listrik dan rantai pasok industri teknologi tinggi.
    Prancis: Siap mendukung transisi energi nasional melalui PLTS dan teknologi hijau.
    Belanda: Fokus pada kerja sama pelabuhan pintar dan logistik digital ramah lingkungan.
    Italia: Berminat pada sektor farmasi, alat kesehatan, dan bioteknologi.
    Denmark: Menawarkan kemitraan dalam bidang energi angin dan efisiensi energi.
    Finlandia: Membuka peluang kerja sama di sektor digital, kecerdasan buatan, dan pendidikan jarak jauh.

    Indonesia menegaskan bahwa perjanjian ini dirancang secara seimbang dan tetap menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Mekanisme perlindungan investor dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun tetap memberikan ruang bagi kebijakan strategis nasional seperti hilirisasi, transisi energi, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

    Melalui IEU-CEPA, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pusat industri strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kesepakatan ini tidak hanya membuka gerbang bagi investasi global, tetapi juga memperkuat fondasi kemitraan jangka panjang yang bertumpu pada keberlanjutan, inovasi, dan transformasi digital.

  • BI Kepri perluas ekosistem pembayaran digital QRIS di semua sektor

    BI Kepri perluas ekosistem pembayaran digital QRIS di semua sektor

    Pembukaan Cernival (Creative and Innovative Riau Island Carnival) 2025 BI Kepri di Batam, Kepri, Jumat (25/7/2025). (ANTARA/Jessica)

    BI Kepri perluas ekosistem pembayaran digital QRIS di semua sektor
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) memperluas ekosistem pembiayaan berbasis digital yang inklusif, dengan pemanfaatan QRIS untuk bertransaksi pada semua sektor mencakup pelaku usaha mikro hingga pembayaran pajak daerah.

    Kepala KPw BI Kepri Rony Widijarto pada pembukaan Cernival (Creative and Innovative Riau Island Carnival) 2025 di Batam, Jumat, menegaskan bahwa upaya itu dilakukan salah satunya untuk mendukung kemudahan bertransaksi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di sisi lain juga mempermudah pembayaran wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke wilayah tersebut.

    “Kami juga berharap agar wisman bisa belanja dengan mudah tanpa harus menukar uang dulu, dan langsung memakai QRIS cross-border (lintas negara) untuk bertransaksi dengan UMKM kita,” katanya.

    Pada kesempatan itu, digelar Cernival (Creative and Innovative Riau Island Carnival) 2025 yang berlangsung di Harbor Bay Downtown dari 25 hingga 27 Juli 2025. Ia menjelaskan penggunaan pembayaran digital terus didorong agar salah satunya membantu UMKM lokal  ‘naik kelas’ dan dapat menyediakan pembayaran non-tunai, sehingga pengalaman belanja wisman semakin mudah dan praktis.

    Rony juga turut menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital yang lebih inklusif.

    “Kami juga sudah berkolaborasi bersama Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Batam agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara cashless, tak perlu setor-setor uang tunai dan tidak perlu menyiapkan kembalian karena bisa pakai QRIS,” katanya.

    Hadir dalam acara tersebut, perwakilan Bapenda Batam yang menyiapkan layanan pembayaran pajak melalui  kanal marketplace secara digital seperti Tokopedia, Traveloka, Blibli, Bukalapak, GoPay, LinkAja, dan QRIS.

    “Di sini masyarakat bisa melihat dan praktik langsung bersama UMKM, dengan instansi layanan publik, dan melihat manfaat nyata dari sistem pembayaran digital,” ujarnya.

    Menurut Rony, antusiasme terhadap penggunaan QRIS di Kepri semakin tinggi. Tercatat pada 2025, volume transaksi QRIS di wilayah ini mencapai Rp33,94 juta, meningkat sebesar 117,34 persen secara tahunan (year on year). Bahkan, hingga pertengahan 2025 ini, nominal transaksi telah mencapai Rp4,1 triliun.

    Setelah satu tahun tidak diselenggarakan, BI Kepri menghadirkan kegiatan kembali Cernival pada 2025. Pada 2023, BI Kepri mencatat nilai transaksi Rp408,72 juta dengan lebih dari 13.700 pengunjung di kegiatan tersebut.

    “Tahun ini kami menargetkan lebih banyak pengunjung. Jadi Cernival 2025 bukan hanya menjadi ruang promosi, tapi menjadi contoh nyata bahwa digitalisasi bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Rony.

     

    Sumber : Antara

  • Konsistensi Jaga Likuiditas dan Aset Berkualitas Dorong Kinerja Solid BNI di Paruh Pertama 2025 – Page 3

    Konsistensi Jaga Likuiditas dan Aset Berkualitas Dorong Kinerja Solid BNI di Paruh Pertama 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menutup semester I 2025 dengan kinerja yang tetap solid berkat strategi berkelanjutan dalam menjaga likuiditas serta pengelolaan kualitas aset. Momentum pertumbuhan dana murah (CASA), yang diperkuat oleh akselerasi transformasi digital, menjadi penopang utama dalam memperluas kapasitas penyaluran kredit dan pertumbuhan bisnis yang sehat.

    Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa penguatan fundamental yang dilakukan perseroan menjadi kunci menghadapi dinamika makro ekonomi dan transisi pemerintahan yang berlangsung baik.

    “Kami melihat penguatan CASA dan kualitas aset sebagai pilar utama untuk memperkuat kapasitas ekspansi kredit di semester kedua. Fokus kami tetap pada sektor produktif seperti pertanian, industri makanan dan minuman, telekomunikasi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi energi, dan UMKM,” ujar Alexandra yang akrab disapa Xandra dalam keterangan tertulisnya.

    Sepanjang enam bulan pertama 2025, BNI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 7,1% YoY menjadi Rp778,7 triliun. Kredit korporasi tumbuh 10,4% YoY mencapai Rp435,8 triliun, yang didorong oleh peningkatan penyaluran ke sektor swasta, BUMN, dan institusi pemerintah. Kredit ke sektor swasta dan institusi tumbuh 11,1% YoY menjadi Rp314,6 triliun, sementara kredit ke BUMN meningkat 8,7% YoY menjadi Rp121,2 triliun.

    Di segmen konsumer, pertumbuhan tercatat sebesar 10,7% YoY menjadi Rp147,0 triliun, terutama didorong oleh kenaikan pada produk personal loan sebesar 11,7% YoY menjadi Rp60,1 triliun, serta KPR yang tumbuh 9,9% YoYmenjadi Rp68,4 triliun. Kredit kepada pelaku UMKM non-KUR turut mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 9,2% YoY menjadi Rp44,4 triliun, sementara kredit segmen komersial mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 5,5%.

    Kontribusi dari anak perusahaan juga signifikan, dengan pertumbuhan kredit usaha sebesar 27,1% YoY menjadi Rp17,2 triliun. Secara khusus, hibank sebagai entitas anak yang fokus pada pembiayaan digital di segmen komersial dan SME, mencatat pertumbuhan kredit 31% YoY dengan rasio NPL tetap stabil di bawah 1%.

    Perbaikan kualitas portofolio tercermin dari penurunan Non-Performing Loan (NPL) ke level 1,9%, serta Loan at Risk (LAR) yang membaik menjadi 11,0%. Hal ini turut menjaga Cost of Credit (CoC) pada tingkat yang sehat, yakni 1%.

    Dengan fundamental yang semakin kokoh, BNI berhasil meraih laba bersih konsolidasi sebesar Rp10,1 triliun pada semester I 2025. Capaian ini menjadi bukti ketangguhan model bisnis BNI dalam menjaga profitabilitas yang berkelanjutan sekaligus memperkuat pondasi pertumbuhan jangka panjang.

  • Tumbuh 7,1%, Kredit BNI Capai Rp 778,7 Triliun di Semester I 2025

    Tumbuh 7,1%, Kredit BNI Capai Rp 778,7 Triliun di Semester I 2025

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan kinerja yang tetap terjaga sepanjang semester I 2025 melalui strategi penguatan likuiditas dan pengelolaan kualitas aset secara berkesinambungan. Momentum pertumbuhan dana murah (CASA), diperkuat oleh konsistensi transformasi digital, menjadi fondasi dalam memperbesar kapasitas ekspansi kredit dan pertumbuhan bisnis perseroan.

    Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar menyampaikan perseroan berhasil memperkuat posisi fundamental di tengah stabilitas ekonomi makro dan transisi pemerintahan yang berjalan baik.

    “Kami melihat penguatan CASA dan kualitas aset sebagai pilar utama untuk memperkuat kapasitas ekspansi kredit di semester kedua. Fokus kami tetap pada sektor produktif seperti pertanian, industri makanan dan minuman, telekomunikasi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi energi, dan UMKM,” ujar Alexandra yang akrab disapa Xandra dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Diketahui, hingga akhir semester I tahun 2025, penyaluran kredit BNI tumbuh 7,1% secara tahunan (Year on Year/YoY) menjadi Rp 778,7 triliun. Kredit korporasi tumbuh 10,4% YoY menjadi Rp 435,8 triliun, terutama berasal dari korporasi swasta, BUMN, dan institusi pemerintah. Kredit kepada sektor swasta dan institusi naik 11,1% YoY menjadi Rp 314,6 triliun, sementara kredit ke BUMN tumbuh 8,7% YoY menjadi Rp 121,2 triliun.

    Di sisi lain, segmen konsumer mencatat pertumbuhan 10,7% YoY menjadi Rp 147,0 triliun, didorong oleh personal loan yang naik 11,7% YoY menjadi Rp 60,1 triliun dan KPR yang meningkat 9,9% YoY menjadi Rp 68,4 triliun. Kredit segmen kecil yaitu UMKM non-KUR telah menunjukkan

    pertumbuhan positif tahun ini, dimana tumbuh 9,2% YoY menjadi Rp 44,4 triliun. Selain itu, kredit segmen komersial juga telah mulai menunjukkan momentum pertumbuhan dengan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5.5%.

    Pertumbuhan kredit usaha di perusahaan anak juga meningkat 27,1% YoY menjadi Rp 17,2 triliun, mencerminkan penguatan sinergi grup. Ekspansi bisnis hibank, anak usaha kami yang fokus pada pembiayaan segmen komersial & SME berbasis digital mampu tumbuh 31% (Year on Year/YoY) dengan kualitas aset yang terjaga dengan baik yaitu NPL rasio dibawah 1% dan stabil dari tahun lalu.

    Sebagai hasil dari akselerasi kredit pada segmen berisiko rendah, kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) membaik ke 1,9%, dan Loan at Risk (LAR) juga membaik menjadi 11,0%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di level 1%.

    Sejalan dengan strategi penguatan fundamental tersebut, BNI berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp10,1 triliun pada semester I 2025. Capaian ini mencerminkan ketangguhan model bisnis BNI dalam menjaga profitabilitas yang sehat di tengah upaya memperkuat kualitas portofolio dan membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.

    Pertumbuhan CASA yang solid Dorong Penguatan Likuiditas

    BNI mencatat pertumbuhan DPK sebesar 16,5% YoY menjadi Rp 900 triliun, didominasi oleh peningkatan dana murah (CASA) yang tumbuh 18,7% YoY menjadi Rp 647,6 triliun. Pertumbuhan rekening giro sebesar 25,1% YoY dan tabungan 10,5% YoY mendorong peningkatan rasio CASA menjadi 72,0% atau naik dari 70,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan strategi BNI untuk fokus dalam membangun struktur pendanaan jangka panjang di tengah fluktuasi kondisi ekonomi.

    Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, pertumbuhan CASA yang solid mencerminkan keberhasilan BNI dalam memperkuat fondasi struktur funding melalui digitalisasi dan transformasi cabang. Sejak diluncurkan pada Juli 2024, wondr by BNI

    mencatat peningkatan signifikan, dari 1 juta pengguna menjadi 8,6 juta pengguna per Juni 2025, dengan nilai transaksi naik 16 kali lipat menjadi Rp 649 triliun dan jumlah transaksi mencapai 702 juta.

    Hal tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan wondr by BNI. Kanal mobile banking BNI secara keseluruhan mencatat transaksi Rp1.188 triliun atau tumbuh 68% YoY. Sementara itu, BNIdirect mencatat pertumbuhan nilai transaksi 31,1% YoY menjadi Rp5.246 triliun, dan volume transaksi naik 22,1% menjadi 717 juta. Transaksi dari klien korporasi menyumbang 78% dari total nilai transaksi, tumbuh 37% YoY.

    Sepanjang semester I 2025 ini, BNI juga berhasil menjaga rasio likuiditas dan permodalan pada level yang sehat. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di 86,2%, sementara Loan to Cash Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) masing-masing mencapai 144,2% dan 143,0%. Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat menjadi 21,1%, memperkuat kapasitas ekspansi.

    Komitmen ESG dan Pembiayaan Berkelanjutan

    Sementara itu, Direktur Risk Management David Pirzada menyampaikan, BNI terus memperkuat peran sebagai institusi keuangan yang adaptif dan berdaya saing global.

    “Hal ini terlihat dari peningkatan peringkat ESG (Environmental, Social, and Governance) MSCI dari BBB menjadi A yang mencerminkan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis,” ujarnya.

    Hingga Juni 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan hijau senilai Rp 74 triliun, dengan pertumbuhan lebih dari 20% selama empat tahun terakhir. Sementara itu, penyaluran Sustainability Linked Loan (SLL) mencapai US$ 352 juta atau Rp 5,74 triliun.

    “Dengan struktur likuiditas yang solid, transformasi digital yang agresif, dan komitmen keberlanjutan yang terintegrasi, BNI siap mempercepat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di semester berikutnya,” tutup David.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, BNI menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) operasional pada tahun 2028 dan NZE pembiayaan pada 2060. BNI juga terus mendorong para debitur untuk mengadopsi praktik ESG.

    (akn/ega)