Topik: transformasi digital

  • Teknologi GIS Makin Canggih, Bisa Prediksi Risiko Sampai Pantau Perizinan Real-Time

    Teknologi GIS Makin Canggih, Bisa Prediksi Risiko Sampai Pantau Perizinan Real-Time

    Jakarta

    Teknologi Sistem Informasi Geografis atau GIS (Geographic Information System) sering disalahpahami sebagai alat untuk membuat peta digital semata. Padahal, di balik tampilan peta yang terlihat sederhana, GIS bekerja sebagai mesin analitik yang mampu mengolah data lokasi, memprediksi risiko, hingga mendukung pengambilan keputusan strategis pada level perusahaan maupun pemerintah.

    Kini, GIS berkembang menjadi fondasi transformasi digital di berbagai sektor. Mulai dari energi, layanan publik, transportasi, sampai mitigasi bencana-semuanya semakin mengandalkan data spasial sebagai “bahasa bersama” untuk memahami keadaan di lapangan secara real time.

    Seiring meningkatnya kompleksitas operasional di lapangan, organisasi tak lagi cukup hanya mengandalkan data tabel atau laporan manual. GIS menggabungkan data lokasi, sensor digital, kecerdasan buatan, dan visualisasi dinamis yang memperlihatkan kondisi sebenarnya secara lebih akurat.

    Habisanti, Country General Manager Esri Indonesia, menegaskan bahwa GIS saat ini sudah menjadi teknologi strategis di banyak organisasi. “Organisasi tidak hanya melihat data, tetapi memahami konteks di mana data itu berada. Itulah kekuatan GIS,” ujarnya.

    Dengan kata lain, GIS bukan hanya “menggambar peta”, melainkan memetakan pola, perilaku, risiko, dan potensi yang tidak terlihat oleh mata manusia.

    Salah satu yang mengadopsi GIS datang dari Pertamina. Melalui platform Real-Time Permit, perusahaan energi nasional itu mengelola lebih dari 5.000 dokumen perizinan yang dipantau secara langsung lewat dasbor berbasis lokasi.

    Dengan bantuan GIS, setiap proyek bisa dipetakan statusnya-di tahap evaluasi, sedang diproses, atau sudah selesai. Sistem ini juga dilengkapi automatic alert sehingga risiko administratif dapat diantisipasi sebelum menimbulkan hambatan di lapangan. Transformasi ini membuat tata kelola perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan.

    Habisanti, Country General Manager Esri Indonesia Foto: Esri Indonesia

    GIS juga menjadi tulang punggung transformasi digital PLN, terutama dalam pemeliharaan jaringan listrik. Salah satu inovasi yang tengah berjalan adalah pemanfaatan GIS untuk analisis vegetasi.

    Dengan menggabungkan citra udara, AI, dan peta jaringan listrik, PLN dapat mengidentifikasi titik-titik di mana pepohonan berpotensi mengganggu kabel. Hasilnya, tim operasional dapat melakukan pemangkasan secara terukur dan lebih efisien-bukan lagi berdasarkan perkiraan manual.
    Teknologi ini membantu mencegah padamnya listrik akibat gangguan vegetasi, sekaligus menghemat biaya operasional yang selama ini cukup besar.

    GIS juga menjadi teknologi kunci dalam pembangunan kota pintar. Pemerintah daerah memanfaatkan GIS di antaranya untuk memetakan potensi banjir dan risiko tanah longsor, memantau kualitas udara secara real time, merencanakan jaringan transportasi publik, mengelola layanan air bersih dan sanitasi, hingga mendukung sistem perizinan berbasis lokasi (location-based licensing).

    Pada masa bencana, GIS memungkinkan petugas mengetahui lokasi pengungsian, titik banjir yang tertinggi, hingga rute evakuasi yang paling aman.

    Di tengah ramainya transformasi digital nasional, GIS kini menjadi sistem yang tak bisa dipisahkan dari big data, sensor IoT, dan kecerdasan buatan. Tanpa data spasial, banyak keputusan strategis berpotensi tidak tepat sasaran. Mulai dari pengawasan infrastruktur, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik-semuanya kini membutuhkan analisis spasial untuk memastikan efisiensi dan akurasi.

    Seiring meningkatnya ketergantungan pada teknologi real-time, GIS diprediksi akan menjadi salah satu komponen paling vital dalam roadmap digital Indonesia, baik bagi dunia usaha maupun sektor publik.

    (agt/agt)

  • ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

    ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

    SEMARANG — Dalam sebuah gelaran yang mengikis citra birokrasi sebagai menara gading, lebih dari 1.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang menunjukkan wajah baru. Festival ASN 2025 yang digelar Sabtu (6/12) tidak berakhir dengan seminar dan sertifikat, tetapi dengan aksi nyata berupa penggalangan dana solidaritas untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Aksi “ASN Charity” ini menjadi klimaks dari pernyataan transformasi yang digaungkan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. “Festival ini adalah pernyataan tegas. Kita tidak cukup hanya melanjutkan tradisi; kita perlu menantang tradisi,” tegasnya di hadapan para ASN di UTC Convention Hall.

    Dirinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus melampaui transformasi digital dan mengetuk sisi paling manusiawi aparatur. “Reformasi tidak selalu harus kaku, ia bisa digerakkan lewat ide-ide segar,” ujarnya. Semangat itu diwujudkan dengan menggeser paradigma dari “pikiran pelayan” yang terpaku pada prosedur, menuju “hati warga” yang berempati dan solutif.

    ASN Pemkot Semarang foto bersama Wali Kota Agustina Wilujeng. (IST)

    Personal Social Responsibility (PSR): DNA Baru ASN Semarang

    Landasan perubahan ini adalah konsep Personal Social Responsibility (PSR). Jika Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat kelembagaan, PSR adalah tanggung jawab sosial yang dihidupi setiap individu ASN dalam kesehariannya.

    “Jika di dunia korporasi ada CSR, saya ingin setiap ASN Kota Semarang menghidupi PSR. Ini adalah karakter peduli yang diwujudkan dalam tindakan nyata,” papar Agustina.

    Konsep ini bukan wacana. Ia telah dioperasionalkan dalam tiga gerakan yang membumi: ASN Peduli Pekerja Rentan (pagar sosial untuk pekerja informal), ASN Wegah Nyampah (ASN sebagai teladan kebersihan), dan ASN Peduli Koperasi Merah Putih (penguatan ekonomi kerakyatan). Gerakan-gerakan ini mencerminkan semangat Kota Semarang yang baru dinobatkan sebagai Kota Terbaik nasional dalam mengelola kerukunan umat beragama.

    Transformasi Holistik: Digital dan Kultur Berjalan Beriringan

    Transformasi humanis ini berjalan seiring dengan komitmen kuat pada transformasi digital. Pendekatan ganda ini menjadi kekhasan Semarang, yang baru dinobatkan sebagai pemerintah kota terbaik pertama nasional dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025.

    “Prestasi GM-DTGI Award adalah penanda bahwa kami sudah di jalur yang tepat,” ujar Agustina. Transformasi holistik ini menggeser fokus birokrasi dari sekadar kepatuhan prosedur (output), menjadi penciptaan dampak sosial nyata (outcome). Peran ASN pun berevolusi dari pelaksana aturan menjadi pemecah masalah dan penggerak komunitas.

    Belajar dari Stand-Up Comedy, Bergerak untuk Solidaritas

    Festival ini menjadi cerminan dari cara berpikir baru. Acara menghadirkan talkshow interaktif tentang integritas bersama Pandji Pragiwaksono dan gelak tawa segar dari panggung stand-up comedy Bonar Manalu—format yang jarang ditemui dalam acara resmi pemerintah.

    Puncaknya adalah dua aksi nyata: Bazar ASNpreneur yang mengapresiasi jiwa wirausaha ASN, dan ASN Charity sebagai bukti kongkret PSR. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Korpri Peduli untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana.

    Aksi ini menunjukkan responsivitas birokrasi lokal dalam ekosistem kebencanaan nasional. Sementara TNI, Polri, dan BUMN bergerak di garis depan, ASN Semarang menguatkan “lini belakang” dengan solidaritas terorganisir, membuktikan koordinasi yang efektif.

    Pelatihan Empati Massal dan Investasi Jangka Panjang

    Galang dana ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia adalah bantuan langsung untuk saudara di Sumatra. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai pelatihan empati massal bagi 1.900 ASN. Sensitivitas sosial yang terasah dalam aksi ini diharapkan akan memperkaya kualitas pelayanan publik mereka, menciptakan efek berantai positif bagi warga Semarang.

    “Pada akhirnya, kekuatan birokrasi ada pada cara kita bekerja dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Wali Kota Agustina. “Kita bekerja untuk kota ini, dan kota ini maju karena kita bersama,” pungkas Agustina.

    Dengan demikian, Festival ASN 2025 bukan sekadar seremoni. Ia adalah deklarasi dan praktik awal jati diri baru birokrasi Semarang: pelayan publik yang tak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga manusiawi dalam bertindak—sebuah lompatan dari “pikiran pelayan” menuju “hati warga” yang solutif. (ADV)

  • ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

    ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

    SEMARANG — Dalam sebuah gelaran yang mengikis citra birokrasi sebagai menara gading, lebih dari 1.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang menunjukkan wajah baru. Festival ASN 2025 yang digelar Sabtu (6/12) tidak berakhir dengan seminar dan sertifikat, tetapi dengan aksi nyata berupa penggalangan dana solidaritas untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Aksi “ASN Charity” ini menjadi klimaks dari pernyataan transformasi yang digaungkan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. “Festival ini adalah pernyataan tegas. Kita tidak cukup hanya melanjutkan tradisi; kita perlu menantang tradisi,” tegasnya di hadapan para ASN di UTC Convention Hall.

    Dirinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus melampaui transformasi digital dan mengetuk sisi paling manusiawi aparatur. “Reformasi tidak selalu harus kaku, ia bisa digerakkan lewat ide-ide segar,” ujarnya. Semangat itu diwujudkan dengan menggeser paradigma dari “pikiran pelayan” yang terpaku pada prosedur, menuju “hati warga” yang berempati dan solutif.

    ASN Pemkot Semarang foto bersama Wali Kota Agustina Wilujeng. (IST)

    Personal Social Responsibility (PSR): DNA Baru ASN Semarang

    Landasan perubahan ini adalah konsep Personal Social Responsibility (PSR). Jika Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat kelembagaan, PSR adalah tanggung jawab sosial yang dihidupi setiap individu ASN dalam kesehariannya.

    “Jika di dunia korporasi ada CSR, saya ingin setiap ASN Kota Semarang menghidupi PSR. Ini adalah karakter peduli yang diwujudkan dalam tindakan nyata,” papar Agustina.

    Konsep ini bukan wacana. Ia telah dioperasionalkan dalam tiga gerakan yang membumi: ASN Peduli Pekerja Rentan (pagar sosial untuk pekerja informal), ASN Wegah Nyampah (ASN sebagai teladan kebersihan), dan ASN Peduli Koperasi Merah Putih (penguatan ekonomi kerakyatan). Gerakan-gerakan ini mencerminkan semangat Kota Semarang yang baru dinobatkan sebagai Kota Terbaik nasional dalam mengelola kerukunan umat beragama.

    Transformasi Holistik: Digital dan Kultur Berjalan Beriringan

    Transformasi humanis ini berjalan seiring dengan komitmen kuat pada transformasi digital. Pendekatan ganda ini menjadi kekhasan Semarang, yang baru dinobatkan sebagai pemerintah kota terbaik pertama nasional dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025.

    “Prestasi GM-DTGI Award adalah penanda bahwa kami sudah di jalur yang tepat,” ujar Agustina. Transformasi holistik ini menggeser fokus birokrasi dari sekadar kepatuhan prosedur (output), menjadi penciptaan dampak sosial nyata (outcome). Peran ASN pun berevolusi dari pelaksana aturan menjadi pemecah masalah dan penggerak komunitas.

    Belajar dari Stand-Up Comedy, Bergerak untuk Solidaritas

    Festival ini menjadi cerminan dari cara berpikir baru. Acara menghadirkan talkshow interaktif tentang integritas bersama Pandji Pragiwaksono dan gelak tawa segar dari panggung stand-up comedy Bonar Manalu—format yang jarang ditemui dalam acara resmi pemerintah.

    Puncaknya adalah dua aksi nyata: Bazar ASNpreneur yang mengapresiasi jiwa wirausaha ASN, dan ASN Charity sebagai bukti kongkret PSR. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Korpri Peduli untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana.

    Aksi ini menunjukkan responsivitas birokrasi lokal dalam ekosistem kebencanaan nasional. Sementara TNI, Polri, dan BUMN bergerak di garis depan, ASN Semarang menguatkan “lini belakang” dengan solidaritas terorganisir, membuktikan koordinasi yang efektif.

    Pelatihan Empati Massal dan Investasi Jangka Panjang

    Galang dana ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia adalah bantuan langsung untuk saudara di Sumatra. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai pelatihan empati massal bagi 1.900 ASN. Sensitivitas sosial yang terasah dalam aksi ini diharapkan akan memperkaya kualitas pelayanan publik mereka, menciptakan efek berantai positif bagi warga Semarang.

    “Pada akhirnya, kekuatan birokrasi ada pada cara kita bekerja dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Wali Kota Agustina. “Kita bekerja untuk kota ini, dan kota ini maju karena kita bersama,” pungkas Agustina.

    Dengan demikian, Festival ASN 2025 bukan sekadar seremoni. Ia adalah deklarasi dan praktik awal jati diri baru birokrasi Semarang: pelayan publik yang tak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga manusiawi dalam bertindak—sebuah lompatan dari “pikiran pelayan” menuju “hati warga” yang solutif. (ADV)

  • Industri Sudah Gaspol Pakai AI, Komdigi Ungkap Roadmap AI Biar RI Aman dan Kompetitif

    Industri Sudah Gaspol Pakai AI, Komdigi Ungkap Roadmap AI Biar RI Aman dan Kompetitif

    Jakarta

    Pemerintah tengah mempercepat finalisasi peta jalan adopsi kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal, mengingat pemanfaatan AI global kini melaju jauh lebih cepat dari kesiapan sebagian besar negara berkembang.

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail, menyampaikan bahwa adopsi AI tidak lagi hanya disiapkan dari sisi teknologi, melainkan juga kesiapan SDM, tata kelola data, keamanan digital, hingga pengaturan spektrum frekuensi sebagai fondasi layanan berbasis AI. Ia menekankan bahwa tantangan terbesar justru berada pada kesiapan masyarakat dan institusi dalam memanfaatkan teknologi ini secara bertanggung jawab.

    “AI sudah menjadi standar baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita siap, melainkan seberapa cepat kita bisa beradaptasi,” ujarnya dikutip Minggu (7/12/2025).

    Di sisi industri, data dari PT Lintas Teknologi Indonesia (LTI) menunjukkan adopsi AI di perusahaan Indonesia tumbuh 47% dalam setahun terakhir. Meski demikian, sebagian besar pemanfaatannya masih berada pada tahap awal dan belum menyentuh proses yang benar-benar otomatis dan cerdas sebagaimana yang terjadi di perusahaan global.

    Tren yang sama terlihat di masyarakat, di mana lebih dari 70% masyarakat Indonesia sebenarnya sudah menggunakan layanan berbasis AI, namun tidak menyadarinya. Rendahnya literasi AI ini membuat pemanfaatan teknologi menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan.

    Dalam diskusi yang mempertemukan regulator dan pelaku industri, Direktur Utama Telkom Indonesia, Dian Siswarini, menjelaskan bahwa operator telekomunikasi kini menjadikan AI sebagai tulang punggung operasi jaringan nasional. Telkom telah mengadopsi AI mulai dari otomasi pemeliharaan jaringan hingga optimalisasi rute trafik, serta menerapkan AI untuk kebutuhan komersial seperti precision marketing dan peningkatan pengalaman pelanggan.

    Sementara itu, operator lain seperti XL Smart Business dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berpandangan bahwa percepatan adopsi AI nasional membutuhkan infrastruktur internet yang lebih kuat, stabil, dan merata.

    Muhamad Paisol, President Director LTI, menambahkan bahwa dampak AI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh perilaku manusia, cara bekerja, hingga cara masyarakat mengambil keputusan. Menurutnya, Indonesia memasuki era baru di mana sinergi manusia dan mesin menjadi standar, sementara kemampuan adaptasi dan literasi digital menjadi prasyarat utama.

    “Perubahan yang dibawa AI tidak hanya terjadi di industri, tapi juga pada cara manusia berpikir dan berinteraksi,” ucapnya.

    LTI menegaskan pentingnya membangun ekosistem AI yang sehat melalui literasi publik, edukasi, transparansi data, serta kolaborasi antara pemerintah, operator telekomunikasi, akademisi, hingga sektor swasta. Kehadiran mitra-mitra global seperti Nokia, ZTE, AWS, Qualcomm, hingga AMD menunjukkan bahwa kesiapan teknologi bukan menjadi persoalan utama-tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan manfaat AI dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan peta jalan AI Komdigi yang akan segera dirilis, Indonesia memasuki fase penting dalam transformasi digital. Pertanyaannya kini bukan lagi kapan AI diadopsi secara masif, melainkan apakah negara mampu memastikan bahwa percepatan tersebut berlangsung inklusif, adaptif, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    (agt/agt)

  • Telkomsat Hadirkan Community Gateway Merauke Berbasis Satelit LEO untuk Perkuat Konektivitas Papua

    Telkomsat Hadirkan Community Gateway Merauke Berbasis Satelit LEO untuk Perkuat Konektivitas Papua

    Liputan6.com, Merauke – PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), resmi mengoperasikan Community Gateway di Stasiun Bumi Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    Inisiatif strategis TelkomGroup ini bertujuan untuk menghadirkan konektivitas yang andal dan tangguh di wilayah Timur Indonesia.

    Fasilitas Community Gateway Merauke tidak hanya menjadi yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi juga merupakan bagian dari jaringan global ke-10 di dunia.

    Kehadirannya diklaim sebagai langkah krusial dalam memperkuat infrastruktur digital nasional, khususnya bagi Papua Selatan dan kawasan Indonesia Timur yang sering menghadapi tantangan jaringan.

    Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menegaskan fasilitas ini merupakan momentum penting.

    “Bagi TelkomGroup, pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat adalah hal yang paling utama,” ujar Dian, dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025), sembari mengajak masyarakat menyampaikan keluhan layanan agar dapat segera ditindaklanjuti.

    Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng menambahkan bahwa pembangunan Community Gateway Merauke adalah bagian dari upaya jangka panjang TelkomGroup untuk memastikan transformasi digital berjalan merata hingga ke wilayah paling timur.

    “Konektivitas adalah prasyarat utama kemajuan. Dengan hadirnya Community Gateway Merauke, kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi menguatkan fondasi masa depan Indonesia yang benar-benar terhubung, dari Sabang sampai Merauke,” Rizal memungkaskan.

     

  • Indonesia Darurat Talenta Digital, Kualitas Guru Jadi Kunci Isi Kesenjangan

    Indonesia Darurat Talenta Digital, Kualitas Guru Jadi Kunci Isi Kesenjangan

    Jakarta

    Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait kekurangan talenta digital, terutama di bidang network engineering dan keamanan jaringan. Kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga pendidik menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan transformasi digital nasional, khususnya di sektor vokasi.

    Menurut data Komdigi, Indonesia menghadapi defisit sekitar 2,7 juta talenta digital, di mana Pemerintah memproyeksikan bahwa untuk tahun 2030 dibutuhkan sekitar 12 juta talenta digital, namun saat ini hanya tersedia sekitar 9,3 juta.

    Menjawab kebutuhan tersebut, BNET Academy resmi merampungkan Program Kredensial Mikro Guru SMK (KMG-SMK) yang digelar bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta Direktorat SMK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program nasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru SMK melalui beasiswa non-gelar dengan kurikulum yang sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan industri.

    Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah, BNET Academy memfasilitasi pelatihan intensif di bidang Network Engineering dan Network Security sepanjang 1-30 November 2025. Seluruh materi disusun mengikuti standar industri telekomunikasi dan teknologi informasi agar guru dapat langsung mengimplementasikan kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran.

    Program ini diikuti 130 guru SMK dari berbagai provinsi, semuanya berhasil menyelesaikan pelatihan. Sebanyak 30 peserta bahkan meraih predikat “Sangat Baik”, sementara seluruh peserta menuntaskan industry-project sesuai standar asesmen. Para lulusan juga menerima digital badge sebagai bukti kompetensi yang diakui secara nasional.

    “Kami mengapresiasi dedikasi seluruh peserta selama mengikuti program. Penguatan kompetensi guru merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas ekosistem pendidikan vokasi Indonesia,” ujar Founder & CEO BNET Academy, Zulfah Haifa R dikutip Minggu (7/12/2025).

    Keberhasilan program ini menambah rekam jejak BNET Academy dalam memperkuat pendidikan vokasi. Sebelumnya, BNET Academy telah menandatangani MoU dengan 41 SMK pada 9 September 2024, mengembangkan Teaching Factory (TEFA), menghadirkan kelas industri bersama praktisi, serta menggelar bootcamp berbasis praktik langsung dan case-based learning.

    Meskipun berskala nasional, pelaksanaan KMG-SMK turut membawa dampak positif bagi daerah seperti Karawang. Guru-guru asal Karawang yang terlibat diharapkan mendorong peningkatan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa, sekaligus memperkuat ekosistem vokasi lokal.

    BNET Academy menegaskan bahwa penyelarasan KMG-SMK membawa kontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidik vokasi, relevansi pembelajaran berbasis industri, hingga naiknya daya saing SDM daerah, termasuk Karawang.

    Sebagai tindak lanjut, BNET Academy mengajak SMK, dinas pendidikan, perguruan tinggi vokasi, pelaku industri telekomunikasi dan teknologi, pemerintah daerah, serta mitra strategis nasional untuk bekerja sama memperkuat ekosistem vokasi Indonesia.

    “Peningkatan kualitas guru adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan ekonomi dan industri nasional. BNET Academy berkomitmen menjadi mitra strategis dalam memperkuat kapasitas pendidik vokasi di Indonesia,” tutup Zulfah.

    (agt/agt)

  • ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam upaya menggapai target produk domestik bruto (PDB) sebesar 8%, berbagai pihak dilibatkan bahu-membahu menggeliatkan perekonomian mulai dari pemerintah hingga swasta.

    Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Berbagai langkah sudah diambil, seperti memacu Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor hingga mengalirkan investasi lewat sovereign wealth fund (SWF) Danantara Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan proyek strategis nasional (PSN) dapat menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya mengatakan pihaknya memperkirakan PSN dapat memberikan tambahan pertumbuhan hingga 2,2% untuk 5 tahun ke depan. 

    “Saat ini sekitar 200-an proyek yang terdiri dalam 8 sektor, diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan hingga 2% dalam beberapa tahun ke depan,” kata Ibnu dalam Bisnis Indonesia Forum, Kamis (23/10/2025). 

    Beberapa PSN yang diharapkan dapat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu 7 program direktif presiden, 1 proyek pembangunan manusia dan kebudayaan, 10 proyek dan 2 program swasembada pangan, 41 proyek swasembada air. 

    Tak hanya itu, 13 proyek dan 3 program swasembada energi, 45 proyek dan 23 program hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital, 44 proyek dan 38 program konektivitas dan kawasan, serta 9 proyek perumahan dan pemukiman. Alhasil, jika ditotal terdapat 236 PSN yang mesin penggerak perekonomian nasional. 

    “Konsolidasi mencapai visi-visi Asta Cita melalui strategi kebijakan, program prioritas, serta PSN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 7-8% telah dilakukan dan menghasilkan beberapa capaian-capaian dalam satu tahun pemerintahan,” ujarnya. 

    Hal ini seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pada pertengahan tahun ini. Di sisi lain, Indonesia juga mampu menjaga inflasi tetap terkendali di 2,65% pada September 2025, mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pengendalian rasio utang 39,9% pada Juni 2025.

    “Namun itu semua belum cukup, Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. 

    Di samping itu, implementasi program prioritas presiden dan proyek strategis nasional membutuhkan berbagai sumber pendanaan seperti kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN dan swasta.

    Aksi Danantara Indonesia

    Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, Danantara Indonesia siap bermanuver pada 2026 lewat sejumlah proyek di sektor riil lewat pembangkit energi sampah menjadi listrik (PSEL) hingga sektor keuangan lewat pasar modal.

    Dalam rapat tertutup yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Danantara memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebagai kewajiban konsultatif sesuai UU No. 16/2025 tentang Holding Investasi.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa roadmap investasi 2026 akan memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung transformasi nasional.

    “Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas, menghadirkan imbal hasil sehat bagi negara sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan, Senin (1/12/2025).

    Adapun strategi Danantara untuk 2026 akan mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Investasi juga bakal memadukan proyek jangka panjang dengan opsi publik dan privat untuk menghasilkan arus kas stabil.

    Di samping itu, pendekatan terukur menjadi prinsip utama. Rosan menyebutkan bahwa setiap keputusan investasi disebut perlu menjaga nilai aset negara, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    “Kami membangun portofolio dengan landasan kehati-hatian dan diversifikasi yang kuat,” pungkas Rosan.

    Danantara juga menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang ketat. Setiap investasi harus sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional, memiliki dampak sosial-lingkungan signifikan, serta tetap layak secara komersial.

    Salah satu contoh proyek strategis adalah Proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No. 15/2025. Inisiatif ini dirancang meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia dan berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Proyek domestik lain yang dipaparkan adalah waste-to-energy (WtE), mendukung ketahanan energi dan pengelolaan sampah nasional. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB.

    Danantara Indonesia juga berkomitmen terlibat dalam pendalaman pasar modal nasional, termasuk di instrumen saham. Manajemen membeberkan sejumlah kriteria saham yang bakal dibeli Danantara untuk berinvestasi.

    50 PSN Ditawarkan ke Swasta

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pendanaan dari pembangunan 50 proyek jalan tol yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa 50 PSN tersebut bakal ditawarkan ke swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “PSN ya pelan-pelan kita bereskan. Tapi mungkin tol akan kita dorong ke KPBU, Kerja Sama Badan Usaha dengan pemerintah,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Saat dikonfirmasi apa upaya yang bakal dilakukan pemerintah guna meningkatkan minat badan usaha, Dody belum merinci secara detail. Dia mengaku tengah menggodok skema tersebut.

    Nantinya, pendanaan kreatif itu tak hanya akan diimplementasikan untuk proyek jalan tol saja. Melainkan juga akan diterapkan untuk proyek Bendungan.

    “Ya semaksimalnya, kan [akan ditawarkan ke swasta]. Mayoritas, akan diusahakan nanti tidak cuma tol, bendungan juga sama,” pungkasnya singkat.

  • Adopsi IPv6 Masih Rendah, Indonesia Terancam Tertinggal di Era Gigabit

    Adopsi IPv6 Masih Rendah, Indonesia Terancam Tertinggal di Era Gigabit

    Jakarta

    Adopsi Internet Protocol version 6 (IPv6) di Indonesia masih tergolong rendah, sementara jaringan nasional masih banyak bergantung pada protokol lawas IPv4. Kondisi ini menjadi alarm keras di tengah melonjaknya kebutuhan konektivitas yang stabil, aman, dan sanggup menopang miliaran perangkat cerdas di era transformasi digital.

    Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) mengatakan bahwa adopsi IPv6 Indonesia saat ini baru berada pada kisaran 15%-16%, angka yang dinilainya masih jauh tertinggal dari negara-negara lain yang sudah menyiapkan transisi IPv6 untuk menghadapi perkembangan cloud-native, AI, dan peningkatan masif perangkat Internet of Things (IoT).

    Sementara itu, dunia bergerak menuju 2030 sebagai tenggat di mana IPv6 akan menjadi protokol utama, sehingga Indonesia tidak boleh mengulur waktu.

    Ketua Umum ASIOTI Teguh Prasetya menekankan bahwa percepatan IPv6 Enhanced akan menjadi penentu apakah Indonesia dapat membangun infrastruktur digital yang tangguh dan mampu menghadapi lonjakan trafik serta kebutuhan konektivitas masa depan.

    “Kolaborasi erat antara pemerintah, asosiasi industri, dan penyedia teknologi adalah kunci membangun infrastruktur yang tangguh dan siap mendukung ledakan ekonomi digital berbasis IPv6 Enhanced Net5.5G,” ujar Tegus dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Staf Ahli Komdigi, Raden Wijaya Kusumawardhana, menjelaskan bahwa meski adopsi IPv6 Indonesia meningkat dari 6% pada 2022 menjadi 16% pada 2024, angkanya masih jauh dari ideal. Pemerintah menargetkan adopsi 31% pada 2030, namun tantangannya cukup besar mengingat penetrasi 5G yang masih rendah, keterbatasan perangkat, dan alokasi spektrum yang belum optimal.

    “Pemerintah menargetkan 31% adopsi pada 2030, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya penetrasi 5G yang baru 4,4% populasi mengakses 5G/Net5.5G, serta kurangnya infrastruktur pemancar, keterbatasan perangkat, dan masalah alokasi spektrum,” jelas Raden.

    Senada dengan ASIOTI, Raden mengatakan IPv6 akan menjadi kunci dalam memperkuat keamanan siber nasional dan mendorong lahirnya aplikasi digital yang lebih maju.

    Minimnya adopsi IPv6 ini memiliki dampak besar bagi daya saing digital Indonesia. IPv4 yang digunakan selama puluhan tahun kini tidak lagi mencukupi karena keterbatasan ruang alamat.

    Sementara itu, IPv6 menawarkan kapasitas alamat yang sangat besar, keamanan yang lebih kuat melalui IPsec bawaan, efisiensi routing, serta kemampuan mengurangi ketergantungan pada teknologi CGNAT yang selama ini menjadi hambatan bagi performa jaringan.

    Dengan IPv6, operator dapat mengelola jaringan secara lebih stabil dan otomatis, terutama menghadapi aplikasi real-time, beban trafik besar, serta layanan baru seperti kota pintar dan kendaraan otonom.

    Di sisi industri, Telkomsel, XLSmart, dan Huawei juga menyatakan komitmennya mempercepat implementasi IPv6 lewat peluncuran whitepaper bersama “NET5.5G AI WAN: Jaringan Transportasi IP”.

    Adopsi Internet Protocol version 6 (IPv6) di Indonesia masih tergolong rendah, sementara jaringan nasional masih banyak bergantung pada protokol lawas IPv4. Foto: ASIOTI

    Peta Jalan Nasional IPv6

    Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Peta Jalan Nasional IPv6 Enhanced dan Net5.5G dalam konferensi “IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025” di Jakarta.

    Konferensi yang digelar ASIOTI bersama Komdigi, Bappenas, Mastel, APJII, dan berbagai perguruan tinggi tersebut menghasilkan peluncuran whitepaper nasional bertajuk “Building Indonesia’s Connection Highway Based on IPv6 and Net5.5G” sebagai cetak biru modernisasi jaringan nasional hingga 2030.

    Pemerintah dan pelaku industri berharap peta jalan IPv6 Enhanced ini dapat mendorong Indonesia bergerak lebih cepat menuju ekosistem digital yang tangguh, aman, dan kompetitif.

    Dengan meningkatnya adopsi IPv6, Indonesia diharapkan mampu membangun kota berbasis Gigabit, memperkuat kedaulatan data, mendukung mobilitas otonom, dan memfasilitasi pembangunan layanan publik digital berkecepatan tinggi sebagai bagian dari visi besar Indonesia menuju 2045.

    (agt/agt)

  • Salesforce Rilis Agentforce Bahasa Indonesia, Ungkap Lima Peluang AI untuk Bisnis 2026

    Salesforce Rilis Agentforce Bahasa Indonesia, Ungkap Lima Peluang AI untuk Bisnis 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Salesforce baru saja meluncurkan Agentforce berbahasa Indonesia. Platform Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) berbasis cloud itu mengatakan, ini menjadi babak baru bagi bisnis di Tanah Air.

    Lewat Agentforce ini, perusahaan ingin segala sektor bisnis mulai dari UMKM hingga enterprise yang ingin mempercepat transformasi digital dan memperkuat pengalaman pelanggan lewat agen AI bekerja berdampingan dengan manusia.

    Salesforce menegaskan, Indonesia saat ini berada pada momentum tepat untuk bergerak ke arah Agentic Enterprise. Pemerintah sendiri menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 2045.

    Berbekal adopsi AI ini, perusahaan percaya target tersebut dapat capai. Hal ini diungkap lewat laporan internal Salesforce yang menunjukkan AI berpotensi menyumbang USD 366 miliar ke PDB Indonesia dalam lima tahun ke depan. 

    “Salesforce memiliki posisi strategis untuk membantu mendorong visi ekonomi Indonesia menuju tahap berikutnya,” kata Andreas Diantoro, Presiden Direktur Salesforce Indonesia di Jakarta baru-baru ini.

    Ia menambahkan, “caranya dengan membantu bisnis menjadi Agentic Enterprise, sebuah model kerja baru di mana AI meningkatkan kapasitas manusia, bukan menggantikannya.”

    Andreas juga menegaskan, bisnis tidak bisa lagi memakai pendekatan menunggu. “Ada peluang besar bagi bisnis untuk menciptakan jalan baru dengan memanfaatkan AI, tenaga kerja dinamis Indonesia, dan sumber daya alam melimpah.” 

    Adapun dua produk utama Salesforce yang kini hadir dalam bahasa Indonesia adalah Agentforce Service dan Employee Agent, di mana keduanya dirancang untuk membantu perusahaan menekan biaya, mempercepat penyelesaian kasus, dan membuat setiap karyawan bekerja lebih gesit.

     

  • AI UGM Sebut Jokowi Bukan Alumni, Kampus Angkat Suara: Ada Kekeliruan Sistem

    AI UGM Sebut Jokowi Bukan Alumni, Kampus Angkat Suara: Ada Kekeliruan Sistem

    GELORA.CO –  Sebuah video tentang respons asisten digital berbasis kecerdasan buatan (AI) milik Universitas Gadjah Mada (UGM) mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, AI bernama LISA atau Lean Intelligent Service Assistant menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, bukan alumni UGM.

    Pernyataan itu muncul saat seorang pengguna memasukkan kalimat ‘jokowi alumni ugm’. LISA kemudian memberikan jawaban yang membingungkan. Ia menyatakan bahwa Jokowi bukan alumni UGM, namun justru menambahkan bahwa Jokowi menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan UGM tetapi tidak lulus. Pernyataan yang saling bertentangan ini memicu kehebohan publik.

    “Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan, tetapi tidak lulus dari sana. Sebagai seorang tokoh nasional, beliau memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Presiden Indonesia”

    Pihak UGM pun memberikan klarifikasi resmi. Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, membenarkan bahwa LISA adalah produk internal kampus hasil kerja sama UGM dan Botika. Ia menjelaskan bahwa LISA merupakan bagian dari program UGM University Service, yang dikembangkan Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk memberikan layanan informasi terintegrasi bagi mahasiswa dan masyarakat.

     “Basis data pengetahuan LISA terbatas pada data dan informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi dan pengembangan diri. Namun, tidak memuat data dan informasi pribadi,” tutur Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana dalam keterangannya.

    Made menekankan bahwa LISA berbeda dari AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini. Basis datanya terbatas pada informasi internal kampus terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, hingga pengembangan diri. LISA tidak memuat data pribadi tokoh publik termasuk alumni.

    Menurut Made, LISA saat ini masih berada pada tahap peluncuran awal dan terus dikembangkan melalui proses pelatihan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa LISA belajar melalui dua sumber: data internal UGM dan informasi internet ketika data internal tidak tersedia. Proses belajar dari internet inilah yang bisa menyebabkan ketidakakuratan.

    Menanggapi jawaban viral tersebut, Made menyebut respons LISA memang tidak konsisten. Ia mengatakan bahwa LISA menyampaikan informasi yang saling bertolak belakang antara status alumni dan status kelulusan Presiden Jokowi. Hal ini, menurut Made, menunjukkan bahwa AI tersebut tidak dirancang untuk memastikan kelulusan seseorang dan masih membutuhkan penyempurnaan kemampuan.

    “Informasi yang disajikan LISA tentang Joko Widodo terlihat tidak konsisten. LISA menyatakan Joko Widodo bukan alumni, tetapi juga menyatakan bahwa beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.” ungkap Made.

    “Di sini terlihat bahwa informasi kedua ini membantah informasi pertama. Inkonsistensi ini tampak juga dari informasi selanjutnya yang mengatakan Joko Widodo tidak lulus padahal sebelumnya menyatakan bahwa yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan di UGM,” lanjut Made.

    UGM menyatakan kampus telah meluruskan bahwa Presiden Joko Widodo adalah alumni yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, sebagaimana sebelumnya ditegaskan oleh Rektor dalam video resmi kampus.

    Di sisi lain, UGM memastikan bahwa pengembangan LISA akan terus dilanjutkan, termasuk penyempurnaan pengetahuan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.