Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa

    PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa

    Kehadiran PPHN bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan demi kelangsungan visi kebangsaan yang utuh dan kuat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dinamika sistem ketatanegaraan, seringkali terjadi diskontinuitas dalam perencanaan pembangunan nasional.

    Fenomena ini tercermin dari perubahan orientasi program dan prioritas kebijakan yang tidak koheren seiring bergantinya kepemimpinan eksekutif.

    Konsekuensi dari inkoherensi ini adalah suboptimalnya alokasi sumber daya dan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

    Ketiadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mengikat, sejak amandemen UUD 1945, telah berimplikasi pada hilangnya kerangka strategis nasional.

    Dokumen yang kini berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), merupakan penjabaran visi-misi presiden terpilih dan memiliki horizon waktu yang terbatas, yaitu lima tahun.

    Meskipun terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kekuatan hukumnya tidak setingkat TAP MPR seperti GBHN, sehingga keberlanjutan visi pembangunan lintas-periode kepemimpinan menjadi sebuah tantangan struktural.

    Kesenjangan ini menciptakan semacam “kekosongan strategis,” di mana setiap pemerintahan baru merasa memiliki keleluasaan penuh untuk merumuskan ulang peta jalan bangsa dari awal.

    Meskipun Pembukaan UUD 1945 memuat arah fundamental bangsa, rumusan yang bersifat filosofis tersebut memerlukan penjabaran operasional yang spesifik untuk menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer, seperti transisi energi dan transformasi digital.

    Kesenjangan antara visi normatif dan implementasi praktis ini menjadi justifikasi utama di balik wacana pengembalian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

    Urgensi ini semakin diperkuat oleh adanya pergeseran paradigma global yang menuntut respons terkoordinasi dan jangka panjang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

    Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun.

    “Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan pajak tersebut akan sulit dicapai. Pemerintah tidak boleh mengulangi berbagai hambatan teknis yang terjadi pada implementasi Coretax pada 2024 ini,” kata Ratna saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Ia juga mendorong agar sistem perpajakan nasional diselaraskan dengan perkembangan global, termasuk sistem perpajakan digital terkini. Menurutnya, percepatan transformasi digital dan integrasi CRM ke dalam Coretax akan memperkuat pengawasan risiko kepatuhan wajib pajak melalui penyempurnaan regulasi dan infrastruktur perpajakan. Di sisi lain, Ratna menyoroti kebijakan insentif fiskal yang terdapat dalam RAPBN 2026.

    “Sesuai prinsip, F-PKB menyambut baik RAPBN 2026. Namun pemberian insentif fiskal untuk akselerasi investasi dan hilirisasi industri harus dipastikan tepat sasaran, terukur, dan terarah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Politisi Dapil Jawa Timur IX itu mengingatkan bahwa defisit RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% terhadap PDB. Sebab itu, ia meminta kebijakan fiskal dilaksanakan secara hati-hati guna menjaga stabilitas makroekonomi.

    “Pemilihan sumber pembiayaan anggaran baik dari komponen pembiayaan utang maupun non-utang wajib memperhatikan keseimbangan antara cost dan risk yang tepat, sehingga tetap berada dalam level risk appetite dan tidak menimbulkan cost of fund tinggi,” ujar Ratna.

    Adapun, pemerintah menegaskan tidak akan mengenakan pajak baru pada 2026 sekaligus fokus pada reformasi internal untuk mengejar target penerimaan pajak. Target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, sedangkan total penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun.

    Sementara itu, DJP menargetkan untuk memperbaiki Coretax pada akhir tahun ini. DJP memiliki pekerjaan rumah untuk membereskan error di 18 bisnis proses dan migrasi data dari sistem sebelumnya ke dalam Coretax.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jumlah User Tumbuh 41 Persen, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 Triliun

    Jumlah User Tumbuh 41 Persen, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menghadapi lanskap bisnis digital yang menuntut kecepatan serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat kapabilitas layanan digitalnya melalui QLola by BRI. Platform ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk menjawab kebutuhan bisnis korporasi yang kian dinamis, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

    Setelah diluncurkan pada tahun 2022, Integrated Corporate Solution Platform QLola by BRI tercatat mengalami peningkatan dengan volume sebesar 36,8% year-on-year (YoY), atau mencapai Rp5.970 triliun hingga Juni 2025. Pertumbuhan ini terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale, dengan jumlah pengguna meningkat dengan lebih dari 75.000 klien baru, sehingga total penggunanya mencapai 258 ribu atau tumbuh 41,09% YoY.

    Sementara itu, dari sisi aktivitas, total transaksi yang dilakukan melalui QLola telah mencapai 438 juta transaksi, tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 356 juta transaksi. Capaian ini berkontribusi pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp241 triliun dan Fee Based Income (FBI) senilai Rp167,1 miliar.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyebut bahwa kinerja QLola merupakan bagian dari transformasi strategis BRI menuju model universal banking dalam mendukung kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Adapun, capaian kinerja QLola tersebut didorong oleh penetrasi ke berbagai sektor, mulai dari agriculture, mining, FMCG, telekomunikasi, hingga industri digital seperti e-commerce dan fintech.

  • User Melesat 41%, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 T

    User Melesat 41%, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus memperkuat kapabilitas layanan digitalnya melalui QLola by BRI. Platform ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk menjawab kebutuhan bisnis korporasi yang kian dinamis, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

    Setelah diluncurkan pada 2022, Integrated Corporate Solution Platform QLola by BRI tercatat mengalami peningkatan dengan volume sebesar 36,8% year-on-year (YoY), atau mencapai Rp5.970 triliun hingga Juni 2025. Pertumbuhan ini terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale, dengan jumlah pengguna meningkat dengan lebih dari 75.000 klien baru, sehingga total penggunanya mencapai 258 ribu atau tumbuh 41,09% YoY.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyebut bahwa kinerja QLola merupakan bagian dari transformasi strategis BRI menuju model universal banking dalam mendukung kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Adapun, capaian kinerja QLola tersebut didorong oleh penetrasi ke berbagai sektor, mulai dari agriculture, mining, FMCG, telekomunikasi, hingga industri digital seperti e-commerce dan fintech.

    Lebih lanjut, sebagai ekosistem digital terintegrasi, pengguna pun diberikan kemudahan untuk memantau dan mengunduh laporan keuangan secara langsung melalui fitur real-time report dan account statement yang dapat diakses kapan saja. Riko menambahkan bahwa dengan kinerja yang terus mencatatkan pertumbuhan positif, QLola by BRI terus membuktikan perannya sebagai tulang punggung pengelolaan keuangan korporasi di era digital.

    “Ke depan, BRI akan terus mengakselerasi inovasi dan memperluas jangkauan QLola, sehingga mampu memberikan solusi end-to-end bagi nasabah korporasi BRI,” jelas Riko dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

    Sementara itu, dari sisi aktivitas, total transaksi yang dilakukan melalui QLola telah mencapai 438 juta transaksi, tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 356 juta transaksi. Capaian ini berkontribusi pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp241 triliun dan Fee Based Income (FBI) senilai Rp167,1 miliar.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PANDI: PPND 8.0 Bisa Selesaikan Sengketa Nama Domain dengan Adil dan Transparan – Page 3

    PANDI: PPND 8.0 Bisa Selesaikan Sengketa Nama Domain dengan Adil dan Transparan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Isu tata kelola nama domain, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga upaya menghadapi tantangan kejahatan siber yang kian kompleks masih menjadi tantangan di tengah pesatnya transformasi digital.

    Untuk mencari solusi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND), Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bersama Markus Sajogo & Associates (MS&A Law Firm) memperkenalkan kebijakan PPND versi 8.0 untuk memastikan penyelesaian sengketa nama domain berjalan adil dan transparan sesuai hukum yang berlaku.

    Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, di acara ‘Seminar Nasional: Transformasi Pelindungan Merek dan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain di Era Digital’ yang digelar di Surabaya belum lama ini, menjelaskan bahwa PPND versi 8.0 yang merupakan hasil pembahasan lintas pemangku kepentingan.

    “Kami ingin memastikan penyelesaian perselisihan nama domain berjalan adil dan transparan sesuai dasar hukum yang berlaku,” ujarnya, dikutip Selasa (19/8/2025).

    John menambahkan, PANDI sebagai pengelola domain .id tidak hanya menjaga infrastruktur dan mengoperasikan lebih dari 1,2 juta nama domain, tetapi juga berkontribusi pada literasi digital melalui program seperti .id Academy dan berbagai inisiatif edukasi.

    “Dengan dukungan para mitra dan organisasi terkait, kami berkomitmen membangun ekosistem digital Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing global,” ucapnya.

     

     

  • OPINI: AI untuk Soemitronomics

    OPINI: AI untuk Soemitronomics

    Bisnis.com, JAKARTA – Genderang pe­­­­ringatan HUT ke-80 RI, dita­­­buh dengan pe­­­luncuran 81.147 Ko­­­­pe­­­rasi Desa Merah Putih (KDMP) pada 21 Juli 2025. Harapannya, menjadi sumber kesejahteraan desa. Koperasi dan ekonomi kerakyatan, men­­jadi salah satu pilar Soe­mitronomics, prinsip eko­­­nomi Prof. Soemitro Djo­­­johadikusumo, ayahanda Pre­­­si­­­den Prabowo.

    Prof Soemitro yang oleh kolega dan mahasiswanya disapa Pak Mitro, percaya, koperasi pilar ekonomi rak­yat guna menghadapi kapitalisme. Tulang punggungnya, gotong royong dan kemandirian. Fokus ekonomi kerakyatan tentu industrialisasi pedesaan, menyemai ekonomi demi mengurangi ketimpangan.

    Industrialisasi pedesaan bisa terwujud, bila salah satu pilar pemikiran Pak Mitro terealisasi, industrialisasi nasional. Dia percaya, investasi asing bisa membantu proses ini. Catatannya, ada partisipasi modal dalam negeri dan investasi ulang sebagian laba ke ekonomi Indonesia.

    Pak Mitro menyoroti pentingnya rakyat sebagai aktor ekonomi, berkesempatan berpartisipasi produktif di pembangunan. Untuk itu, pilar pemikiran lain yang penting adalah pembangunan manusia. Negara memastikan gizi, pendidikan, dan kesehatan bagi rakyat, karena itu prasarat utama.

    Jika prinsip Soemitro­no­­­mics terlaksana, kita akan bertemu muaranya: Ekonomi Pancasila. Pak Mitro merumuskannya sebagai “moral economy” atau “value-based economy”, yang berarti ekonomi didasarkan nilai moral di lima sila Pancasila. Jadi jangan heran, bila Presiden Prabowo mengeber program KDMP, MBG, Sekolah Rakyat (SR), hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

    Bila dieratkan dengan tek­­­nologi akal imitasi (AI), ba­­­­­­­gaimana keduanya bisa menyatu dan membahu, agar jadi katalis ekonomi berdaya? Jawabannya, kita butuh Peta Jalan AI dan best practices. Komitmen kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, hing­ga masyarakat sipil, adalah pengikat utama.

    Itu mengapa, kita harus mendukung Indonesia AI Center of Excellence (AI CoE), yang diluncurkan Komdigi pada 11 Juli 2025. Inisiatif yang didukung PT Indosat Tbk., NVIDIA, dan Cisco ini punya enam pilar guna memperkuat kemandirian dan kedaulatan AI. Sehingga, terlahirkan industrialisasi AI turunan. Pondasinya, regulasi pemprosesan data dan penggunaan infrastruktur AI harus di Indonesia. Jadi, baik itu perusahaan lokal atau global, harus investasi infrastruktur AI di Indonesia. Tujuannya, jaringan infrastruktur AI kita mengembang kokoh. Manfaat ekonomi turunan tercipta. Paralel, daya saing nasional AI dimulai dengan pengembangan AI model lokal dan dilanjutkan solusi turunannya.

    Keduanya terkait, agar re­­­levansi kekayaan budaya, bahasa, juga kekhasan Indonesia terjaga. Yang paling penting, produk yang ditelorkan sesuai kebutuhan masyarakat. Bila berhasil, solusi AI model lokal bisa dipasarkan secara global. Inilah milestone Indonesia sebagai inovator, tak sekadar pengguna.

    Untuk itu, penting, membuka akses AI bagi masyarakat, dari kota hingga desa. Sehingga manfaat dan sumber talenta di AI, keamanan siber, dan digital bermunculan. Harapannya ekosistem AI terbentuk, menjadikan kita salah satu kekuatan AI di kawasan dan global. Tentu pen­­dekatannya inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

    Kembali ke urusan solusi AI dan Soemitronomics. Ba­­­gaimana bisa mengakselerasi program prioritas Presiden Prabowo? Mari dimulai dari KDMP. AI bisa digitalisasi proses koperasi. Dimulai pe­­­ngelolaan data, analisis risiko usaha, dan pemantauan kinerja real-time melalui dasbor nasional.

    Dengan data potensi desa, AI menganalisis potensi lo­­­kal desa. Lantas muncul re­­­komendasi dan prediksi je­­­nis usaha yang sesuai. Bisa juga mendukung integrasi keterpaduan sistem koperasi dengan platform pemerintah.

    Apakah bisa diselaraskan dengan MBG? Tentu saja. Digitalisasi AI MBG dapat memetakan, menghubungkan KDMP serta produsen lokal dengan titik distribusi MBG. Pada kondisi ini, integrasi pelibatan koperasi untuk MBG bisa mewujud.

    Untuk Sekolah Rakyat, so­­­lusi AI bisa membantu pembelajaran adaptif. Solusi AI untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lo­­­kal dan kemampuan siswa. Tutor virtual dan chatbot edu­­­katif, bisa jadi alternatif pembelajaran digital. AI dapat membantu memahami daerah yang butuh intervensi pendidikan.

    Bagi Pemeriksaan Kese­­hat­­­an Gratis, AI digunakan bagi analisis data kesehatan, juga deteksi potensi penyakit katastropik lebih awal. Chatbot medis dan telemedicine, untuk layanan konsultasi otomatis juga efisien bagi kesehatan dasar. Selain itu AI bisa membantu pengelolaan rekam medis dan integrasi antar fasilitas kesehatan.

    Pemanfaatan AI bagi akselerasi Soemitronomics, bisa dalam dua tahap. Program MBG, KDMP, dan Pemeriksaan Kesehatan jadi aggregate demand jangka pendek. Untuk industrialisasi dan transformasi digital, adalah aggregate supply jangka panjang. Walau, kita masih ada pekerjaan bersama menyiapkan infrastruktur digital pendukung.

    Selain data center berchip AI beserta jaringan fiber optik, spektrum frekuensi juga komponen utama ekosistem AI dan 5G. Teknologi 5G memungkinkan latensi rendah dan bandwidth tinggi, dibutuhkan bagi AI real-time. Penerapan AI di IoT, edge computing, industri, serta layanan publik bergantung jaringan cepat, stabil, dan andal, sebagian bertumpu pada spektrum yang memadai.

    Biaya spektrum di Indo­­ne­­­sia mengalami peningkatan signifikan, naik lima kali li­­­pat sejak 2010. Saat ini, rasio biaya spektrum terhadap pen­­­dapatan operator mencapai 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan Asia Pasifik yang hanya 8,7%.

    Temuan GSMA, jika harga spektrum turun, Indonesia be­rpotensi menyelamatkan dan meningkatkan PDB hingga 2%. Manfaat sosio-ekonomi implementasi 5G sekira Rp216 triliun selama 2024—2030, sehingga kebijakan spek­trum dan formula biaya ta­­­hunan yang terjangkau, juga kunci enabler transformasi digital dan adopsi AI di Indonesia.

  • Kemkomdigi Bawa Truk Digital di Karnaval HUT RI ke-80, Ada Robot AI hingga Satelit SATRIA-1 – Page 3

    Kemkomdigi Bawa Truk Digital di Karnaval HUT RI ke-80, Ada Robot AI hingga Satelit SATRIA-1 – Page 3

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan keikutsertaan Kemkomdigi bukan sekadar hiasan seremonial, melainkan media edukasi publik sarat makna.

    “Melalui Truk Karnaval Kemkomdigi ini, kami ingin menunjukkan transformasi digital bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi sebuah perjalanan bersama menuju Indonesia lebih maju, inklusif, dan berkeadilian,” ujar Meutya dalam keterangan resminya, Senin (18/8/2025).

    Tak hanya memperlihatkan perkembangan teknologi, truk ini juga memperlihatkan beberapa program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Swasembada Pangan dan Energi.

    Truk ini juga menampilkan representasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga 3 Juta Rumah Subsidi.

     

  • Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

    Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi menilai absennya sektor teknologi dan informasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan berdampak pada kualitas digital dalam negeri.

    Pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan minimnya alokasi anggaran khusus untuk sektor tersebut berpotensi memperlambat kemajuan digital Indonesia.

    “Minimnya alokasi anggaran khusus dapat menghambat pengembangan infrastruktur digital, inovasi teknologi dan literasi digital,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (18/8/2025).

    Heru mengingatkan sektor digital sudah menyumbang 8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016, dan berpotensi meningkat hingga 20% pada 2045 apabila mendapatkan dukungan konsisten dari pemerintah.

    Dia menambahkan, tanpa adanya prioritas dalam RAPBN, investasi pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data, dan keamanan siber berisiko stagnan. “Pada akhirnya hal ini akan melemahkan daya saing global,” ujarnya.

    Di sisi lain, kesenjangan akses internet antara Jawa dan luar Jawa masih lebar, sehingga pemerataan digital juga terancam terhambat. 

    “Tanpa anggaran khusus, pembangunan infrastruktur seperti BTS 4G/5G di daerah terpencil berisiko lambat,” kata Heru.

    Heru juga mengingatkan, tanpa prioritas eksplisit dalam RAPBN, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, misalnya Singapura. Namun, transformasi digital tetap dapat diintegrasikan dalam agenda prioritas lain.

    “Tapi kan tetap transformasi digital dapat terintegrasi dalam agenda lain, seperti pendidikan [e-learning] atau ekonomi kerakyatan [digitalisasi UMKM],” tambahnya.

    Dia pun menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih bisa mendorong kebijakan progresif untuk menjaga momentum transformasi digital.

    “Semoga meski tidak jadi prioritas, tetap ada anggaran besar digelontorkan untuk membangun infrastruktur digital kita yang masih minim dan belum merata,” katanya.

    Selain itu, Heru berharap alokasi anggaran digitalisasi juga dapat disalurkan melalui kementerian atau lembaga (K/L) lain, khususnya yang berkaitan dengan sektor strategis seperti pertanian, energi, dan pertahanan.

    Transaksi QRIS

    Lebih lanjut, Heru menilai sejumlah program seperti QRIS dan Satu Data Indonesia telah menunjukkan potensi lintas sektoral. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan swasta serta kebijakan Kementerian bisa menutupi celah ini, meskipun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada implementasi.

    Selain itu, dia menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi sarana integrasi akses digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pedesaan. 

    “Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pelatihan literasi digital untuk memastikan inklusi, terutama di wilayah tertinggal,” pungkasnya. 

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Telkom Dukung UMKM Naik Kelas, Beri Fasilitas Digital agar Bisnis Berkembang

    Telkom Dukung UMKM Naik Kelas, Beri Fasilitas Digital agar Bisnis Berkembang

    Jakarta –

    Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengatakan terus memperkuat peran sebagai penggerak digitalisasi sekaligus memberi kebermanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

    Sejalan dengan tema peringatan kemerdekaan tahun ini, ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’, Telkom mengatakan terus berkontribusi dalam transformasi digital nasional, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, menegaskan hari kemerdekaan ke-80 menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat kedaulatan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan Indonesia yang semakin maju.

    “Telkom hadir bukan hanya sebagai penggerak transformasi digital, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan bagi UMKM agar dapat berkembang, naik kelas, dan bersaing di era digital. Melalui berbagai inisiatif digital, kami berupaya mendorong kemandirian ekonomi nasional dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025).

    Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional, Telkom menghadirkan Digi Koperasi, platform yang mengintegrasikan ekosistem koperasi dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Melalui Digi Koperasi, koperasi difasilitasi untuk terhubung dengan rantai pasok BUMN, memperoleh akses ke marketplace UMKM, serta memanfaatkan dashboard pemantauan performa. Kehadiran platform ini diharapkan memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas jangkauan pasar UMKM.

    Selain itu, Telkom menyelenggarakan UMK Digital Fest, bagian dari rangkaian tahunan pembinaan UMKM yang telah berjalan sejak 2002.

    Hingga kini, sebanyak 88.251 UMK telah menjadi binaan Telkom melalui inisiatif seperti Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Rumah Kreatif BUMN, dan Rumah BUMN. Seluruh pembinaan dijalankan berdasarkan kerangka kerja 4GO: Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global, dengan misi mendorong transformasi UMKM dari aspek operasional hingga perluasan pasar global.

    Sebagai pusat informasi, edukasi, dan etalase produk UMKM binaan, Telkom meluncurkan portal www.UMKdigital.id. Portal ini menjadi wadah kolaborasi yang memudahkan UMKM mengakses pengetahuan, memperluas jaringan, dan memasarkan produk ke pasar digital yang lebih luas, sehingga mempercepat pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

    Telkom terus menunjukkan konsistensinya dalam menghadirkan program-program unggulan untuk memperkuat daya saing UMKM lokal. Salah satunya melalui PackFest, berupa dukungan 1,2 juta kemasan modern bagi 1.500 UMK agar produk mereka dapat bersaing di pasar ritel. Selain itu, Telkom juga menggelar HalalFest, yang telah membantu 2.676 pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan standar kualitas sekaligus membangun kepercayaan konsumen.

    Di sisi lain, percepatan digitalisasi juga menjadi fokus utama, dengan penerapan 8.293 aplikasi kasir serta onboarding 10.478 UMKM ke platform digital seperti PaDi UMKM. Langkah ini tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga mendorong efisiensi operasional bagi para pelaku usaha.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui berbagai program yang konsisten dan relevan.

    “Telkom secara konsisten menghadirkan berbagai program pemberdayaan UMKM dengan pendekatan yang relevan untuk meningkatkan daya saing, mulai dari akses pasar, peningkatan kualitas produk, hingga digitalisasi operasional. Kami ingin memastikan UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujarnnya.

    (prf/ega)

  • Karnaval Bersatu HUT ke-80 RI, Kemendagri Tampilkan Simbol Keselamatan Publik dan Birokrasi Modern – Page 3

    Karnaval Bersatu HUT ke-80 RI, Kemendagri Tampilkan Simbol Keselamatan Publik dan Birokrasi Modern – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut ambil bagian dalam Karnaval Bersatu yang digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu (17/8/2025) malam.

    Dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran (Damkar) bernomor polisi B 1919 KDN, kendaraan karnaval Kemendagri menempati urutan keenam dari barisan peserta yang dilepas di Pintu Timur Monumen Nasional (Monas). Prosesi pelepasan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian hadir bersama Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Wakil Mendagri Ribka Haluk, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri. Mereka ikut serta dalam kendaraan karnaval sembari menyapa masyarakat yang antusias berbaris di sepanjang jalan.

    Pemilihan mobil Damkar sebagai kendaraan utama mengandung makna simbolis. Selain melambangkan kesiapan pemerintah dalam menjaga keselamatan publik, kendaraan ini juga menjadi penghormatan terhadap keberanian para petugas Damkar yang tak pernah padam.

    Tak hanya itu, kendaraan ini menegaskan peran Kemendagri sebagai koordinator pengawas dan pendukung program strategis nasional, mulai dari Swasembada Pangan dan Energi, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Rumah Subsidi. Kemendagri terus memastikan pelaksanaan program-program tersebut berjalan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Wujudkan Birokrasi Modern dan Digital

    Kendaraan karnaval Kemendagri juga menampilkan capaian penting lainnya. Di bidang administrasi kependudukan (Adminduk), ditampilkan inovasi KTP-elektronik sebagai wujud transformasi digital dan pelayanan publik yang lebih cepat serta efisien.

    Selain itu, aspek kesiapsiagaan bencana dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) turut ditonjolkan. Dekorasi gerbang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggambarkan peran Kemendagri dalam menyiapkan pamong praja yang profesional dan kompeten guna mendukung birokrasi modern. Kemudian, sosok Semar juga dihadirkan sebagai lambang kebijaksanaan dalam mengayomi masyarakat.

    Seluruh elemen yang ditampilkan pada kendaraan tersebut menggambarkan komitmen Kemendagri dalam mewujudkan pemerintahan yang tanggap, modern, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

    Sebagai informasi, peserta karnaval berasal dari berbagai kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Merah Putih. Seperti halnya Kemendagri, para peserta lain juga menampilkan identitas masing-masing, khususnya terkait peran mereka dalam mendukung program strategis nasional.