Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

    Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan OpenAI, pengembang ChatGPT.

    Melalui kerja sama ini, Telkomsel akan mengeksplorasi penerapan solusi lintas industri yang memberikan dampak nyata, mulai dari optimalisasi layanan pelanggan hingga pengembangan inovasi berbasis data dengan dukungan teknologi OpenAI.

    Selain itu, Telkomsel berencana menghadirkan ChatGPT Enterprise untuk mendukung karyawan dalam meningkatkan literasi dan produktivitas berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kolaborasi ini juga ditujukan untuk memperluas akses teknologi AI bagi jutaan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan Telkomsel yang menjangkau hingga ke pelosok negeri.

    “Kami memiliki satu objektif untuk berpartner [dengan OpenAI], yakni membuat AI yang inklusif. Artinya, kami ingin agar di tangan seluruh masyarakat Indonesia, ChatGPT dan AI dapat membantu mereka meningkatkan apa saja yang dilakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, bekerja, maupun belajar. Segala hal yang bisa mereka lakukan,” kata Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, dalam acara Solution Day 2025 di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Selain berkolaborasi dengan OpenAI, Telkomsel Enterprise juga memperkuat kerja sama lintas sektor melalui sejumlah penandatanganan perjanjian.

    Pertama, bersama SCSK, Telkomsel menghadirkan solusi jaringan yang memadukan perangkat andal dengan layanan konektivitas dan managed services, guna menyediakan infrastruktur yang efisien, andal, dan scalable bagi berbagai sektor di Indonesia.

    Kedua, dengan PERTAABI, Telkomsel memberdayakan asosiasi tersebut dalam mendorong transformasi digital ekosistem melalui solusi konektivitas dan layanan Telkomsel sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional bagi seluruh anggotanya di Indonesia.

    Telkomsel turut memperkuat portofolio segmen business to business (B2B) dengan meluncurkan empat solusi digital baru yang mengadopsi 5G dan AI. 

    Empat solusi tersebut adalah Telkomsel QRIS Soundbox, SiteSense, Telkomsel LinkCar, dan Sovia. Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan, solusi digital ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi ekosistem.

    Telkomsel QRIS Soundbox menawarkan pembayaran yang diklaim aman dengan konfirmasi suara secara real-time, konektivitas stabil Telkomsel, serta QR dinamis yang mendukung adopsi luas dan perkembangan pembayaran digital di Indonesia.

    Sementara itu, SiteSense merupakan platform location intelligence berbasis data besar mobilitas dan demografi Telkomsel yang diperkuat dengan analitik spasial. Platform ini memungkinkan evaluasi lokasi bisnis secara real-time untuk mendukung studi kelayakan, ekspansi distribusi, hingga pengembangan properti.

    Adapun, Telkomsel LinkCar adalah platform real-time untuk kendaraan berbasis jaringan Telkomsel. Solusi ini memungkinkan pemantauan, pelacakan, efisiensi operasional, hingga akses hiburan untuk mendukung ekosistem kendaraan yang lebih terintegrasi dan cerdas.

    Terakhir, Sovia merupakan solusi percakapan cerdas dari Telkomsel yang membantu bisnis menjangkau pelanggan secara aman dan efisien. Sovia memiliki kemampuan skalabilitas tinggi untuk menangani interaksi pelanggan dalam volume besar, sekaligus mendorong produktivitas dan hasil yang terukur di berbagai industri.

  • Komdigi Dapat Tugas Khusus dari Prabowo, Ini Kata Menteri Meutya

    Komdigi Dapat Tugas Khusus dari Prabowo, Ini Kata Menteri Meutya

    Malang, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan pelatihan bagi Koperasi Merah Putih. Upaya tersebut untuk menggenjot transformasi digital bagi koperasi di Tanah Air. 

    Pelatihan ini merupakan bagian dari tugas Komdigi dalam kerangka Koperasi Merah Putih. Selain itu, pihak kementerian juga memiliki tugas memastikan seluruh wilayah di seluruh wilayah koperasi memiliki infrastruktur digital yang baik.

    “Dalam kerangka Koperasi Merah Putih, Komdigi diberikan tugas untuk menyukseskan. Di antaranya juga memastikan infrastruktur digital di wilayah-wilayah dari Koperasi Merah Putih. dan tadi kami sudah cek di wilayah ini alhamdulillah sinyalnya sudah cukup baik,”jelas Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam kunjungannya ke Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (21/08/2025).

    “Yang kedua adalah melakukan pelatihan dan upskilling untuk digitalisasi dari Koperasi,” dia menambahkan.

    Meutya mengatakan pelatihan tersebut diharapkan bisa memberikan layanan yang lebih efisien. Selain itu juga lebih transparan dan mudah menikmati layanan yang ada.

    Pilot project pelatihan akan dilakukan di 15 koperasi yang berada di wilayah Malang. Kurikulum pelatihan akan diberikan sesuai permintaan dari pengurus koperasi.

    “Nah dari sini ini mungkin bisa kita jadikan model untuk melakukan pelatihan di Koperasi Merah Putih lainnya se-Indonesia,” jelas Meutya.

    Foto: Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam kunjungannya ke Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (21/08/2025). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)
    Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam kunjungannya ke Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (21/08/2025). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

    Salah satu pelatihan yang diinginkan adalah terkait pembukuan digital. Ketua Koperasi Kelurahan Karangbesuki, R. Susi Kurnia mengatakan pelatihan itu sangat krusial karena anggotanya berasal dari ilmu yang berbeda.

    Selain itu juga pelatihan terkait keamanan digital dan transaksi ingin mereka dapatkan juga.

    “Penting banget karena kita juga kan menyimpan data-data anggota ya. Jadi kita harus punya keamanan data siber untuk digitalisasi kita. Juga transaksi, transaksi itu kan pengennya digital,” ujarnya.

    Sejauh ini, koperasi di tempatnya belum sepenuhnya digital. Misalnya pada pencatatan masih dilakukan secara manual.

    “Kalau sekarang ini kita, kalau ada yang belanja atau ada yang nyimpen, ada yang setoran kita tulis, terus kita masukin manual gitu,” kata Susi.

    Meutya mengatakan Komdigi pernah melakukan pelatihan digital untuk UMKM. Beberapa orang di koperasi sekarang dulunya juga pernah melakukan pelatihan tersebut dan itu cukup memudahkan.

    Dia juga mengatakan pelatihan UMKM Go Digital tetap dilakukan pihaknya. Begitu juga kini ditambah pelatihan untuk para pengurus koperasi.

    “Makanya di saat yang bersamaan, pelatihan UMKM Go Digital tetap dilakukan pihak Komdigi, plus sekarang ditambah dengan pelatihan pengurus koperasi yang memang mungkin sebelumnya belum pernah mendapat pelatihan digital dari Komdigi,” jelas Meutya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komdigi Buat Tim Khusus untuk Kawal Program Satu Data Indonesia

    Komdigi Buat Tim Khusus untuk Kawal Program Satu Data Indonesia

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa ia telah menyiapkan tim internal khusus yang akan bertugas mengawal penyelenggaraan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat nasional. 

    Tim internal ini terdiri dari Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

    Ia menegaskan, keberhasilan program SDI sangat bergantung pada integritas dan keterkinian data yang disajikan. Maka dari itu, tim khusus ini dibuat untuk membantu meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan terhadap data yang dikelola oleh SDI.

    “Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma pelindungan data pribadi,” kata Meutya dalam keterangan resminya pada Rabu, 20 Agustus. 

    Sementara untuk memastikan SDI memiliki kualitas yang baik dan aktual, Meutya mengajak instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data di SDI agar selalu melakukan pengkinian data.

    “Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data menjadi sangat krusial,” tuturnya.

    Meutya menegaskan Kemkomdigi terus mendukung SDI agar dapat menjadi rujukan nasional yang kredibel, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi digital pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

  • DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

    DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA — DHL Express Indonesia merelokasi pusat layanan di Cihampelas, Jawa Barat ke Kota Bandung untuk meningkatkan efisiensi operasional.

    Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan investasi strategis ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan efisiensi operasional.

    “Dengan merelokasi pusat layanan ini kami menargetkan agar setiap proses logistik lebih cepat, lebih mudah, dan lebih andal dari sebelumnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

    Ahmad Mohamad memaparkan selama ini ketahanan rantai pasok global lebih banyak tertuju pada negara-negara tetangga Indonesia.

    Padahal, kata Ahmad, Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Indonesia memiliki pasar domestik yang luas, talenta yang kompeten, serta dukungan pemerintah yang terus berinvestasi dalam mendorong modernisasi sektor logistik melalui inisiatif National Logistics Ecosystem.

    Dia juga melihat peluang pertumbuhan yang menjanjikan di luar wilayah Jakarta, seperti di Surabaya, Semarang, Batam, dan Bali yang kini menjadi alternatif strategis bagi bisnis yang ingin mendiversifikasi rantai pasok mereka. 

    Selain masuknya merek-merek internasional ke Indonesia, kini juga banyak brand lokal yang semakin mendunia. Lokasi strategis dan kedekatan Indonesia dengan pasar-pasar utama di kawasan ini menjadikannya lokasi yang menarik sebagai pusat perdagangan global.

    Selain itu, dia menyebut Indonesia merupakan bagian aktif dari setidaknya 12 perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral utama, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang saat ini merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia.

    Nicholas Bongsosartono, President Director DHL Global Forwarding menyampaikan Indonesia diperkirakan masuk dalam 30 besar negara dengan pertumbuhan perdagangan tercepat dan terbesar dalam lima tahun ke depan.

    “Perekonomian Indonesia yang dinamis, didorong oleh transformasi digital yang pesat dan investasi infrastruktur strategis, menghadirkan peluang besar bagi dunia usaha,” jelasnya.

    Namun, di sisi lain lingkungan bisnis yang serba tidak stabil, ditandai oleh ketegangan geopolitik dan perubahan pola perdagangan global menyisakan tantangan dan ketidakpastian dalam proses pertumbuhan bisnis.

     

  • Kolaborasi transformasi digital, IPC TPK genjot `traffic` petikemas

    Kolaborasi transformasi digital, IPC TPK genjot `traffic` petikemas

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kolaborasi transformasi digital, IPC TPK genjot `traffic` petikemas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 13:52 WIB

    Elshinta.com – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), anak usaha subholding Pelindo Terminal Petikemas, mulai menerapkan Terminal Booking System (TBS) untuk mengatur jadwal kedatangan truk di area kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan sistem ini, penumpukan di pelabuhan dapat dikurangi, efisiensi operasional meningkat, waktu tunggu truk berkurang, serta konsumsi bahan bakar dan polusi ditekan.

    “Selain TBS, IPC TPK juga mengembangkan berbagai inovasi digital, melalui TOS Nusantara yang mengintegrasi data pergerakan petikemas di bawah Pelindo Terminal Petikemas. Transformasi digital ini ditujukan agar layanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses pengguna jasa,” kata Direktur Utama IPC TPK, Guna Mulyana, dalam paparan media di Jakarta, Rabu (20/8).

    Di tahun 2025 IPC TPK menjalankan inisiatif strategis seperti Penerapan Join Gate, Pembangunan Container Scanner, Standarisasi Operasi (Planning and Control), Implementasi sistem TOS Nusantara, Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM serta Optimalisasi Aset. Inisiatif tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target trafik petikemas sebesar 3.504.423 TEUs dan pendapatan 2,9 triliun pada tahun 2025.

    IPC TPK menghadapi tantangan untuk menjaga Yard Occupancy Ratio (YOR) di bawah 65% di Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai kebijakan otoritas pelabuhan. Pembatasan YOR ini bertujuan mencegah penumpukan antrian truk petikemas yang dapat menghambat arus barang. 

    “Kami akan terus berfokus pada peningkatan layanan, membuka layanan tambahan rute, serta digitalisasi sehingga pelabuhan semakin efisien,” ujarnya.

    Pada periode Januari – Juli 2025, IPC TPK mencatat kinerja positif. Arus petikemas tercatat  2.009.185 TEUs. Capaian tersebut meningkat 15% dibanding periode yang sama di tahun 2024 sebesar 1.749.093 TEUs. Peningkatan ini terjadi di sebagian besar Area Terminal IPC TPK meliputi Area Tanjung Priok secara keseluruhan meningkat 15,8%, Area Panjang mencatat peningkatan 31,1%, Area Palembang mengalami peningkatan 4%, Area Teluk Bayur meningkat 17,9% dan Area Pontianak mencatat peningkatan 6,8%.

    Adapun peningkatan kinerja pada Bulan Juli 2025 di IPC TPK dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa komoditas di antaranya meningkatnya jumlah ekspor komoditas Kopi sebesar 311% dan impor Animal food supplement dari wilayah Lampung sebesar 405%, meningkatnya jumlah ekspor karet sebesar 122% dari wilayah Sumatera Selatan serta meningkatnya volume petikemas domestik dari dan ke Pontianak sebesar 24% dibanding bulan sebelumnya.

    Selain kinerja operasi, perusahaan juga memperkuat konektivitas dengan membuka rute pelayaran baru. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat 23 rute tambahan domestik dan internasional, termasuk ke China, Rusia, Oman, hingga Papua Nugini. Tahun ini, rute baru kembali dibuka melalui kerja sama dengan Marsa Ocean Shipping, Meratus Line, Indo Container Line, dan MSC Line.

    “Konektivitas dan mempercepat port stay menjadi kunci agar dapat memangkas biaya logistik, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun ekspor,” kata Guna Mulyana.

    Sejalan dengan agenda keberlanjutan, IPC TPK menjalankan program elektrifikasi peralatan bongkar muat,  mengoptimalkan digitalisasi untuk menekan emisi, standarisasi fungsi p&c di seluruh area kerja dan memperluas area hijau di terminal.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

    Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan tim internal khusus yang akan bertugas mengawal penyelenggaraan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat nasional.

    Tim internal ini terdiri atas Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital.

    Kemudian, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

    Menteri Komunikasi dan Digital (menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan tim ini akan membantu meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan terhadap data yang dikelola oleh SDI.

    “Kami telah menyiapkan tim dari Kemkomdigi untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia. Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma pelindungan data pribadi,” kata Meutya dalam siaran pers, dikutip Bisnis pada Rabu (20/8/2025). 

    Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah. 

    SDI juga mendorong penggunaan data dalam pengambilan kebijakan.Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39/2019. 

    Sementara itu, untuk memastikan SDI memiliki kualitas yang baik dan aktual, dia mengajak instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data di SDI agar selalu melakukan pengkinian data.

    Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data dinilai menjadi sangat krusial. 

    Ke depan, kata Meutya, Kemkomdigi terus mendukung SDI agar dapat menjadi rujukan nasional yang kredibel, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi digital pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

  • Bank Gencar Transformasi Digital Biar Layanan Lebih Cepat & Aman

    Bank Gencar Transformasi Digital Biar Layanan Lebih Cepat & Aman

    Jakarta –

    Bank Mandiri Taspen memiliki sistem operasional perbankan ke platform terbaru, New Core Banking System(NCBS). Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital perseroan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh nasabah.Plt Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama mengatakan system core banking terbaru ini telah digunakan pada seluruh layanan perbankan yang tersedia.

    Perubahan sistem ke New Core Banking System (NCBS) ini merupakan bagian dari wujud transformasi digital dan komitmen pelayanan Bank Mandiri Taspen. “NCBS merupakan bagian dari komitmen strategis Bank Mandiri Taspen dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan bagi seluruh nasabah. Sistem ini menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman, sekaligus siap menyambut era digital banking,” ujar Maswar dalam siaran pers, ditulis Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, pembaruan ini bertujuan untuk mengoptimalkan infrastruktur TI, memperkuat keamanan data, dan meningkatkan efisiensi operasional perbankan. Selain itu, sistem NCBS telah dirancang untuk menjawab kebutuhan nasabah masa kini, terutama kalangan senior citizendan keluarga.Maswar menambahkan, perubahan sistem core banking merupakan proyek strategis terbesar dalam perjalanan Bank Mandiri Taspen. Hal ini menempatkan Bank Mandiri Taspen sejajar dengan bank-bank besar lain yang telah mengadopsi sistem serupa, seperti Bank Mandiri dan BRI.

    “Pergantian ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan fondasi teknologi, untuk mendorong pertumbuhan yang lebih agresif dan meningkatkan kualitas layanan di masa depan,” tambahnyaDijelaskan oleh Direktur IT dan Digital Bank Mandiri Taspen, Widi Nugroho salah satu perubahan signifikan dari implementasi NCBS adalah penggantian jumlah nomor rekening nasabah menjadi 10 digit.

    Perubahan ini berlaku untuk semua produk tabungan dan giro dan pinjaman.Meski demikian, nomor rekening lama tetap dapat digunakan untuk menerima dana masuksampai batas waktu yang ditentukan oleh Bank. Sementara untuk transaksi aktif seperti transfer keluar, pembayaran, dan transaksi lainnya, nasabah menggunakan nomor rekening baru.”Untuk informasi nomor rekening baru dapat dilihat langsung melalui aplikasi Movin, atau dicatatkan oleh petugas saat nasabah mengunjungi kantor cabang untuk memperbarui buku tabungan,” jelas Widi.

    Bank Mandiri Taspen memastikan nasabah tidak perlu mengganti kartu ATM maupun buku tabungan secara menyeluruh. Buku tabungan lama masih dapat digunakan, hanya perlu diperbarui data nomor rekeningnya. Sementara itu, kartu ATM lama akan secara otomatis terhubung dengan nomor rekening baru, sehingga nasabah tetap dapat melakukan transaksi tanpa gangguan.”Proses pembaruan tersebut tidak dikenakan biaya tambahan apapun,” ungkapnya.Bank Mandiri Taspen juga menjamin bahwa seluruh dana nasabah tetap aman selama proses transisi.

    Transaksi tetap dapat dilakukan melalui seluruh kanal, termasuk ATM, aplikasi Movin(mobile banking Bank Mandiri Taspen), dan jaringan kantor cabang.Sebagai bentuk dukungan selama masa transisi, Bank Mandiri Taspen juga menyediakan layanan pelanggan melalui Mantap Call di nomor 14024 serta kanal resmi di media sosial dan situs web perusahaan.”Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan dan dukungannya selama proses transisi sistem ini. Komitmen ini menjadi semangat kami untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik,” ungkap Widi.

    (kil/kil)

  • DKI luncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital

    DKI luncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meluncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital di Balai Kota DKI Jakarta.

    Inovasi yang merupakan hasil sinergi antara PT Jamkrida Jakarta dan PT Solusi Penjaminan Aman itu menghadirkan layanan penjaminan yang modern, transparan, dan akuntabel.

    “Saya menyambut baik sinergi ini sebagai upaya mewujudkan transformasi digital di bidang penjaminan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan digitalisasi penjaminan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, luas, serta mempermudah akses pembiayaan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak secara usaha, tetapi belum mampu memenuhi persyaratan kredit atau pembiayaan, seperti agunan.

    “Saya percaya platform ini bukan hanya menjadi tonggak baru dalam transformasi layanan penjaminan, tetapi juga wujud nyata komitmen PT Jamkrida Jakarta sebagai mitra strategis Pemprov DKI dalam mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Pramono.

    Dia pun berharap inovasi tersebut dapat memastikan seluruh proses penjaminan tercatat secara rapi, teraudit, efisien, transparan, serta mampu memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap layanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD agar lebih proaktif dalam memperkuat tata kelola, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Mudah-mudahan kerja sama ini menjadi awal baru bagi kita semua untuk berbenah, baik di BUMD, UMKM, maupun pemerintah Jakarta,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut, dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mempercepat digitalisasi layanan publik. Salah satu yang tengah berjalan, yakni penerapan pembayaran digital QRIS di pasar tradisional hingga sektor UMKM.

    “Kita sudah memulai digitalisasi di pasar-pasar tradisional dengan menerapkan pembayaran melalui QRIS. Laporannya sangat baik. Saya yakin jika digitalisasi di masyarakat, pasar, maupun UMKM semakin kuat, maka sistem penjaminan digital juga akan semakin efektif,” tegas Pramono.

    Hingga Juli 2025, Digital Guarantee Platform atau e-Guarantee telah mencatat penjaminan dengan plafon senilai total Rp20,3 triliun.

    Capaian tersebut menunjukkan Jamkrida Jakarta tidak hanya sekadar penyedia layanan penjaminan, tetapi juga motor penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, sekaligus pendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa

    PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa

    Kehadiran PPHN bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan demi kelangsungan visi kebangsaan yang utuh dan kuat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dinamika sistem ketatanegaraan, seringkali terjadi diskontinuitas dalam perencanaan pembangunan nasional.

    Fenomena ini tercermin dari perubahan orientasi program dan prioritas kebijakan yang tidak koheren seiring bergantinya kepemimpinan eksekutif.

    Konsekuensi dari inkoherensi ini adalah suboptimalnya alokasi sumber daya dan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

    Ketiadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mengikat, sejak amandemen UUD 1945, telah berimplikasi pada hilangnya kerangka strategis nasional.

    Dokumen yang kini berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), merupakan penjabaran visi-misi presiden terpilih dan memiliki horizon waktu yang terbatas, yaitu lima tahun.

    Meskipun terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kekuatan hukumnya tidak setingkat TAP MPR seperti GBHN, sehingga keberlanjutan visi pembangunan lintas-periode kepemimpinan menjadi sebuah tantangan struktural.

    Kesenjangan ini menciptakan semacam “kekosongan strategis,” di mana setiap pemerintahan baru merasa memiliki keleluasaan penuh untuk merumuskan ulang peta jalan bangsa dari awal.

    Meskipun Pembukaan UUD 1945 memuat arah fundamental bangsa, rumusan yang bersifat filosofis tersebut memerlukan penjabaran operasional yang spesifik untuk menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer, seperti transisi energi dan transformasi digital.

    Kesenjangan antara visi normatif dan implementasi praktis ini menjadi justifikasi utama di balik wacana pengembalian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

    Urgensi ini semakin diperkuat oleh adanya pergeseran paradigma global yang menuntut respons terkoordinasi dan jangka panjang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

    Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun.

    “Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan pajak tersebut akan sulit dicapai. Pemerintah tidak boleh mengulangi berbagai hambatan teknis yang terjadi pada implementasi Coretax pada 2024 ini,” kata Ratna saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Ia juga mendorong agar sistem perpajakan nasional diselaraskan dengan perkembangan global, termasuk sistem perpajakan digital terkini. Menurutnya, percepatan transformasi digital dan integrasi CRM ke dalam Coretax akan memperkuat pengawasan risiko kepatuhan wajib pajak melalui penyempurnaan regulasi dan infrastruktur perpajakan. Di sisi lain, Ratna menyoroti kebijakan insentif fiskal yang terdapat dalam RAPBN 2026.

    “Sesuai prinsip, F-PKB menyambut baik RAPBN 2026. Namun pemberian insentif fiskal untuk akselerasi investasi dan hilirisasi industri harus dipastikan tepat sasaran, terukur, dan terarah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Politisi Dapil Jawa Timur IX itu mengingatkan bahwa defisit RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% terhadap PDB. Sebab itu, ia meminta kebijakan fiskal dilaksanakan secara hati-hati guna menjaga stabilitas makroekonomi.

    “Pemilihan sumber pembiayaan anggaran baik dari komponen pembiayaan utang maupun non-utang wajib memperhatikan keseimbangan antara cost dan risk yang tepat, sehingga tetap berada dalam level risk appetite dan tidak menimbulkan cost of fund tinggi,” ujar Ratna.

    Adapun, pemerintah menegaskan tidak akan mengenakan pajak baru pada 2026 sekaligus fokus pada reformasi internal untuk mengejar target penerimaan pajak. Target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, sedangkan total penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun.

    Sementara itu, DJP menargetkan untuk memperbaiki Coretax pada akhir tahun ini. DJP memiliki pekerjaan rumah untuk membereskan error di 18 bisnis proses dan migrasi data dari sistem sebelumnya ke dalam Coretax.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]