Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bakal menerapkan digitalisasi bansos perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Nantinya, implementasi ini bakal diperluas secara bertahap ke daerah-daerah lainnya.

    Implementasi itu merupakan salah satu dari fokus agenda komite, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat.

    Akan tetapi, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 yaitu sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini lebih kecil dari proyeksi penurunan jumlah orang miskin oleh DEN.

    Dikonfirmasi terpisah, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menjelaskan proyeksi itu merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Prabowo dengan dua catatan.

    Pertama, target pertumbuhan ekonomi tercapai cukup baik. Kedua, program pemerintah yang berpihak pada orang miskin juga berjalan dengan baik, termasuk digitalisasi bansos.

    Namun, Arief pun menggarisbawahi proyeksi itu bisa diwujudkan bila tingkat kemiskinan diukur dengan metode yang lebih mencerminkan realitas.

    “Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi di masyarakat karena sudah tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” jelas Arief.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Sebut Digitalisasi Layanan Bikin Anggaran Hemat sampai Rp 400 T

    Luhut Sebut Digitalisasi Layanan Bikin Anggaran Hemat sampai Rp 400 T

    Jakarta –

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi layanan pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga ratusan triliun. Hitungannya mencapai Rp 350-400 triliun penghematan bisa terjadi.

    Pemerintah sendiri akan memulai digitalisasi layanan pemerintah untuk pertama kali lewat program penyaluran bantuan sosial (bansos). Luhut mengatakan program ini akan berjalan di Banyuwangi sebagai proyek uji coba mulai September.

    “Kami melihat potensi penghematan angka yang sangat luar biasa. Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp 350-400 triliun,” sebut Luhut di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Dengan pencapaian penghematan sebesar itu, Luhut yang juga menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu juga mengatakan target Presiden Prabowo Subianto untuk menekan defisit anggaran bisa tercapai.

    Menurutnya, dalam waktu dekat mungkin belum tentu defisit akan menjadi 0%. Namun setidaknya defisit akan berkurang mulai tahun 2026, apalagi bila semua program digitalisasi layanan pemerintah dilakukan.

    “Jadi keinginan Presiden mungkin untuk budget defisit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang. Seperti yang beliau pidato kan itu mungkin ya tidak nol tapi secara bertahap sampai 2026, kita kira akan bisa kita lakukan dengan baik,” sebut Luhut.

    Luhut yang diminta jadi Ketua Dewan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah ditugaskan untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan. Dia sudah membentuk tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

    Agenda Komite akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Lihat juga Video: Dasco Benarkan Tantiem BUMN Dihapus Bisa Hemat hingga Rp 18 T

    (acd/acd)

  • Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan memulai penerapan digitalisasi program bantuan sosial (bansos) perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

    “Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ini angka yang sangat besar,” ujar dia lagi.

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

    Komite menggelar rapat perdana pada hari ini yang dipimpin oleh Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

    Rapat digelar bersama kementerian dan lembaga terkait, dihadiri oleh Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Bupati Banyuwangi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK perkuat peran BPD sebagai pilar penting pembangunan ekonomi

    OJK perkuat peran BPD sebagai pilar penting pembangunan ekonomi

    Dengan dukungan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, BPD diharapkan mampu mewujudkan dirinya sebagai regional champion

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional di daerah, baik sebagai lembaga intermediasi maupun penggerak ekonomi wilayah.

    Dalam hal ini, OJK mendorong BPD melakukan transformasi untuk menghadapi persaingan di bidang perbankan yang semakin mengedepankan teknologi informasi.

    “Transformasi BPD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan dukungan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, BPD diharapkan mampu mewujudkan dirinya sebagai regional champion melalui sinergi, kolaborasi, dan berinovasi demi memperkuat perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Kinerja BPD menunjukkan capaian yang solid dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 7,29 persen.

    Kredit BPD tumbuh 6,82 persen, mendekati capaian bank umum. Sementara dana pihak ketiga (DPK) BPD mampu mencatat pertumbuhan 7,30 persen.

    BPD juga tetap mampu menjaga kualitas kredit dan level permodalan yang memadai. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan struktural, kinerja intermediasi dan daya tahan BPD masih terjaga dengan baik.

    “Meski menghadapi keterbatasan struktural, BPD terbukti mampu menjaga kinerja intermediasi dan ketahanan perbankan dengan baik. Peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah daerah menjadikannya lokomotif pembangunan dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri,” ujar Dian.

    OJK juga mendorong sinergi antar-BPD melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pelaksanaan KUB ini diharapkan dapat memperkuat resiliensi BPD dan meningkatkan daya saing melalui sinergi yang baik antara induk dengan anggota KUB.

    Dengan jaringan yang begitu dekat dengan masyarakat, BPD memiliki potensi untuk memperkuat struktur perekonomian daerah, sekaligus menopang daya saing nasional.

    Penguatan peran BPD di daerah juga diharapkan dapat terlaksana dalam bentuk konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah/Kota di bawah BPD.

    Sinergi antara BPD dan BPR yang dimiliki oleh BPD diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR.

    Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, BPD dituntut untuk mampu menghadapi beragam tantangan dan peluang di era global dan digital.

    Hal ini menjadikan transformasi BPD semakin penting untuk meningkatkan daya saing BPD dan menjadikannya tetap eksis di tengah persaingan industri perbankan yang ketat.

    Transformasi BPD diharapkan berjalan terarah dan berkelanjutan melalui empat pilar utama, sebagaimana tertuang dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027.

    Keempatnya antara lain penguatan struktur dan keunggulan BPD, akselerasi transformasi digital, penguatan peran terhadap perekonomian daerah dan nasional, serta penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan BPD.

    Dian juga menekankan pentingnya perhatian khusus dari pemegang saham dan pengurus BPD untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi terutama dalam aspek keamanan dan ketahanan siber.

    OJK melalui Panduan Digital Resilience telah menyediakan kerangka yang dapat digunakan bank untuk meningkatkan aspek keamanan siber dan daya tahan bisnis secara menyeluruh, agar bank mampu tetap beroperasi, beradaptasi, dan bertahan menghadapi disrupsi maupun perubahan mendadak dalam dunia usaha.

    Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (AI) Perbankan Indonesia untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan secara bertanggung jawab, aman, transparan, serta mendukung keberlanjutan industri keuangan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK alihkan layanan perizinan PPDP-PVML ke SPRINT mulai 1 September

    OJK alihkan layanan perizinan PPDP-PVML ke SPRINT mulai 1 September

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalihkan layanan perizinan sektor PPDP dan PVML yang sebelumnya melalui aplikasi Sistem Informasi Jasa Keuangan Terintegrasi (SIJINGGA) ke Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), berlaku efektif mulai 1 September 2025.

    Peralihan ini sebagai bagian dari langkah strategis untuk mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan industri jasa keuangan. Peralihan juga merupakan bagian dari transformasi OJK dalam menghadirkan layanan perizinan satu pintu yang terintegrasi dan adaptif.

    “Perizinan adalah salah satu tugas utama OJK. Dengan integrasi sistem ke dalam SPRINT, kami ingin memastikan layanan perizinan semakin efisien, cepat, dan berkualitas, namun tetap berada dalam koridor prudensial serta tata kelola yang baik,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mirza juga menegaskan bahwa pelayanan perizinan OJK harus memenuhi standar Service Level Agreement (SLA) yang baik kepada industri maupun secara internal OJK sesuai dengan ketentuan.

    “SLA adalah komitmen layanan yang wajib dipenuhi. Kami berusaha memastikan pelayanan perizinan diberikan tepat waktu, dan OJK selalu terbuka terhadap masukan dari industri untuk terus meningkatkan kualitas layanan,” kata Mirza.

    OJK menyampaikan, SPRINT menjadi wajah baru perizinan OJK yang disempurnakan untuk menjawab kebutuhan industri yang dinamis, dengan dukungan teknologi terkini agar proses lebih mudah dan akuntabel.

    Transformasi ini tidak hanya berupa perpindahan sistem, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses bisnis.

    Langkah ini diwujudkan melalui penyederhanaan proses bisnis dari 1.554 menjadi 389 aktivitas pada sektor PPDP (perasuransian, penjaminan, dan dana Pensiun), PVML (lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, LKM, dan LJK lainnya), serta IAKD (inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto), dengan evaluasi berkelanjutan.

    Selain itu, berbagai inovasi turut diterapkan yakni pemanfaatan tanda tangan digital yang terhubung dengan BSSN untuk setiap output perizinan OJK serta penggunaan QR Code yang dapat divalidasi di kanal resmi OJK untuk memudahkan pengecekan status izin industri dan profesi.

    Tidak hanya itu, OJK juga menyediakan layanan asistensi dan konsultasi melalui chatbot SPRINT serta SPRINT Corner sebagai nilai tambah bagi pemohon.

    Dari sisi sistem, transformasi ini menghadirkan sentralisasi database para pihak utama secara terintegrasi agar tidak diperlukan input ulang dalam setiap permohonan. Fasilitas multi-user yang adaptif pun disediakan untuk mempermudah pengajuan izin bagi perusahaan lintas sektor, termasuk perusahaan terbuka dan akses SIPELAKU.

    Proses ini semakin diperkuat dengan hadirnya tracking system yang transparan disertai notifikasi pada setiap tahapan penting perizinan, serta penguatan kolaborasi data dengan Kementerian/Lembaga untuk meminimalkan kesalahan input pemohon.

    OJK menyampaikan, implementasi SPRINT menjadi langkah strategis untuk mendukung pendelegasian wewenang ke Kantor OJK Daerah, sehingga pelayanan perizinan lebih responsif dan merata di seluruh Indonesia.

    Ke depan, SPRINT akan terus dikembangkan sebagai platform perizinan satu pintu yang transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan industri.

    Sebelumnya, layanan perizinan bidang perbankan serta pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon (PMDK) sudah lebih dulu terintegrasi dalam SPRINT.

    Pada awal 2026, layanan perizinan untuk lembaga keuangan mikro (LKM) juga akan terintegrasi, memperkuat fondasi perizinan yang inklusif dan modern.

    OJK pun menegaskan, transformasi digital melalui SPRINT akan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, transparan, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akuntabel, dan berintegritas bagi pemangku kepentingan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

    Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mematok rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto di rentang 11,52%—15,01% pada 2029 alias tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Target tax ratio itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan kerangka perpajakan (pajak + kepabeanan dan cukai) ke depan akan menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan, serta mendorong daya saing lewat insentif fiskal.

    “Di tengah lanskap global yang terus berubah, menjaga momentum reformasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk memperkuat peran dan fungsi penerimaan negara,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Disampaikan, transformasi itu akan didukung oleh modernisasi administrasi perpajakan secara komprehensif (sistem Coretax) yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, pembaruan kerangka regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi digital yang lebih maju.

    Di sisi lain, pemerintah berupaya menyelaraskan sistem perpajakan yang cocok dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global.

    “Penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 11,52 – 15,01% terhadap PDB [Rp3.500 triliun sampai dengan Rp5.000 triliun],” jelas pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

    1756021445_8de079d1-dba8-4c64-beb8-770c02a50238.

    Pajak

    Khusus untuk penerimaan pajak, otoritas fiskal akan mengupayakan mencapai tax buoyancy di atas 1 hingga 2029.

    Pemerintah menyatakan akan terus menjalankan transformasi fundamental yang berfokus pada tiga pilar utama yakni penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi data dan sistem informasi.

    Caranya dengan mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung layanan, penguatan strategi komunikasi dan penanganan krisis, serta optimalisasi kanal komunikasi untuk sosialisasi dan umpan balik sistem Coretax 

    Selain itu, pemerintah mendorong profesionalisme dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, dari aspek data dan sistem informasi, transformasi ditujukan pada percepatan regulasi turunan UU HPP dan UU KUP untuk membuka akses data, pengumpulan data prioritas yang berdampak tinggi, serta perbaikan tata kelola data menuju pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    “Ketiga pilar ini menjadi fondasi sistem perpajakan yang kredibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan

    Berdasarkan strategi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai 10,48%—13,95% terhadap PDB pada akhir 2029.

    Kepabeanan dan Cukai

    Sementara itu, pemerintah menyatakan peran kepabeanan dan cukai akan dioptimalkan guna mendukung pengelolaan fiskal yang sehat, perekonomian yang efektif, dan penerimaan yang optimal.

    Otoritas menyampaikan akan melanjutkan digitalisasi dan reformasi sistem kepabeanan, sebagai upaya peningkatan efisiensi dan integritas tata kelola penerimaan negara. Oleh sebab itu, Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 dan penguatan National Logistic Ecosystem (NLE) terus dioptimalkan sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional

    CEISA 4.0 dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses customs clearance, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan transparansi layanan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, NLE berfungsi sebagai platform kolaboratif lintas kementerian negara, lembaga, dan pelaku logistik untuk menyatukan proses bisnis secara end-to-end dalam satu ekosistem digital yang efisien.

    “Sinergi antara CEISA 4.0 dan NLE secara strategis mendukung audit berbasis risiko [risk-based audit] yang lebih akurat, mempercepat arus barang, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara melalui otomatisasi pengawasan dan pelacakan yang lebih andal,” jelas pemerintah.

    Disampaikan bahwa upaya tersebut didukung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi barang kena cukai.

    Dengan memperhatikan strategi dan faktor-faktor tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai terus meningkat dan dijaga rasio di atas 1% terhadap PDB pada 2029.

    Target Rasio Pajak Prabowo: 16% dari PDB

    Adapun proyeksi rasio perpajakan di rentang 11,52%—15,01% pada akhir 2029 seperti dalam perhitungan Sri Mulyani dan jajarannya masih berada di bawah target Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Prabowo sempat mengungkapkan ambisinya agar rasio pajak mencapai 16% terhadap PDB. Dia menjelaskan, rasio pajak Indonesia yang kerap berada di angka 10% tergolong kecil.

    Prabowo membandingkan rasio pajak Indonesia tersebut dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Kamboja yang rasio pajaknya jauh lebih besar yaitu di kisaran 16%—18% terhadap PDB.

    Dia mengungkapkan salah satu upaya yang bakal dilakukannya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga memperluas wajib pajak.

    “Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).

  • BATIC 2025, Satu Dekade Inspirasi Inovasi Digital di Asia Pasifik

    BATIC 2025, Satu Dekade Inspirasi Inovasi Digital di Asia Pasifik

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya, Telin, kembali menggelar Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 10th Edition 2025 di Bali International Convention Center, The Westin Resort, Bali, pada 26 – 29 Agustus 2025. Menandai satu dekade kontribusinya dalam mendorong transformasi digital di Asia Tenggara, BATIC 2025 mengusung tema “Igniting Tomorrow’s Digital Evolution” yang menegaskan peran BATIC sebagai forum strategis regional dalam memperkuat konektivitas digital, inovasi, dan kolaborasi digital.

    Selama empat hari, BATIC akan menghadirkan lebih dari 1.500 peserta dari 500 perusahaan dan 40 negara, menjadikannya salah satu konferensi paling berpengaruh di Asia Pasifik, bahkan dengan partisipasi yang semakin meluas dari Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika. Para peserta akan mengeksplorasi perubahan digital dan perkembangan telekomunikasi yang terus berlangsung melalui diskusi tentang tren, dinamika pasar, dan inovasi, dengan penekanan pada pentingnya menyelaraskan inovasi digital dengan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

    CEO Telin Budi Satria Dharma Purba menyatakan, selama satu dekade terakhir, kami menyaksikan BATIC tumbuh dalam skala, keragaman, dan dampak, merefleksikan transformasi cepat di lanskap digital dan telekomunikasi.

    “Tema tahun ini, ‘Igniting Tomorrow’s Digital Evolution’, mencerminkan ambisi berkelanjutan kami: mendorong kolaborasi, inovasi, dan mempercepat kemajuan lintas batas. BATIC 2025 bukan sekadar tonggak sejarah, melainkan pemantik momentum menuju babak baru pertumbuhan digital global,” ujar Budi dalam keterangan resmi dikutip Minggu (24/8/2025).

    Sebagai ajang tahunan berskala internasional, BATIC akan melanjutkan kesuksesan nya dengan mempertemukan para pemimpin industri, penentu kebijakan, penyedia layanan cloud, startup, dan investor. Acara ini menyediakan kesempatan untuk menyelami diskusi mendalam mengenai infrastruktur digital, kemitraan lintas negara, pertumbuhan bisnis, serta teknologi baru yang membentuk masa depan. 

    Foto: Dok: Telkom
    BATIC 2025

    Sementara itu, inisiator utama BATIC, Telin terus memimpin transformasi digital di kawasan. Sejalan dengan visi “Telin for Tomorrow,” Telin juga mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam operasionalnya sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagai bagian dari komitmen ESG di BATIC 2025, Telin akan mengukur jejak karbon perjalanan peserta dan mengimbanginya dengan menanam pohon mangrove, sebagai langkah menuju netralitas karbon dan keberlanjutan lingkungan jangka Panjang.

    BATIC juga memperkuat posisinya sebagai panggung digital global dengan menghadirkan kemitraan terbaru bersama ITW Global Leaders’ Forum (GLF). Kolaborasi ini akan menyambut eksekutif dan pemimpin senior dari operator internasional terbesar di dunia, yang akan berdiskusi pada tingkat tinggi mengenai interoperabilitas, kemitraan global, dan tren teknologi masa depan. Selain itu, BATIC akan menyelenggarakan Future Tech Leaders’ Summit, yang bertujuan memberdayakan generasi innovator berikutnya melalui interaksi langsung dengan pemimpin teknologi global, program, dan sesi pengembangan keterampilan.

    Selain sesi konferensi utama, BATIC 2025 menawarkan berbagai kegiatan menarik yang dirancang untuk memperkuat koneksi dan jejaring antar peserta. Selama tiga hari acara, peserta dapat mengikuti Charity Fun Run, Gala Dinner, serta menikmati beragam aktivitas sosial pada hari terakhir. Inisiatif ini diharapkan dapat mempererat kolaborasi, membangun hubungan strategis, serta menciptkan pengalaman menyeluruh bagi para peserta.

    Meski strategi infrastruktur dan enterprise tetap menjadi fokus utama Telin, dampaknya meluas ke berbagai industri, komunitas, dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. BATIC telah berkembang menjadi platform global yang memberdayakan startup, pelajar, dan sektor publik, memainkan peran kunci dalam mewujudkan masa depan digital yang inklusif dan dapat diakses.

    Komitmen ini selaras dengan strategi besar TelkomGroup untuk menjadi digital telco yang mengedepankan peluang tanpa batas dan kolaborasi global. Melalui BATIC, Telin menegaskan perannya sebagai penghubung utama ekosistem digital Asia Pasifik, sekaligus mitra pertumbuhan bagi industri, komunitas, dan generasi mendatang. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AdMedika Jadi Mitra TPA Kesehatan untuk Klaim Asuransi Equira Life

    AdMedika Jadi Mitra TPA Kesehatan untuk Klaim Asuransi Equira Life

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Administrasi Medika (AdMedika) yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) yang bergerak pada bidang Third Party Administrator (TPA) digital kesehatan dengan jaringan provider terbesar di Indonesia sekaligus bagian dari ekosistem B2B digital health Telkom Indonesia, resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung atau dikenal dengan Equira Life. Equira Life adalah penyedia layanan asuransi kesehatan komprehensif yang merupakan Perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Eka Hospital dan APP Group.

    Kerja sama ini bertujuan menghadirkan layanan AdClaim Managed Care, AdClaim Coordination of Benefits (CoB), dan AdClaim Indemnity bagi seluruh peserta asuransi Equira Life. Kolaborasi ini mencakup layanan rawat inap dan rawat jalan di jaringan fasilitas kesehatan AdMedika yang luas, termasuk pada jaringan Eka Hospital Group. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan menghadirkan layanan kesehatan asuransi yang lebih cepat, efisien, dan mudah di akses oleh seluruh peserta asuransi Equira Life, sekaligus memastikan pengelolaan klaim yang transparan dan sesuai kebutuhan.

    Dengan dukungan teknologi AdMedika, proses administrasi dan verifikasi klaim dapat berjalan real-time, sehingga peserta asuransi Equira Life dapat fokus pada pemulihan tanpa terganggu oleh proses klaim. CEO AdMedika Dian Prambini menyampaikan apresiasi dan komitmennya atas kemitraan ini, dan bangga menjalin kerja sama dengan Equira Life untuk menghadirkan layanan Managed Care, CoB, dan selanjutnya Indemnity.

    “AdMedika sebagai bagian dari TelkomGroup, siap mendorong transformasi digital layanan asuransi dan berinovasi bersama demi pertumbuhan bisnis Equira Life. Bagi kami, keberhasilan pelanggan adalah pencapaian terbesar,” kata Dian dikutip Sabtu (23/8/2025).

    Sementara itu,  CEO Equira Life Elvis Liongosari menambahkan kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat lebih luas, dan mampu memberikan layanan terbaik, tidak hanya bagi Eka Hospital Group dan APP Group, tetapi juga memperluas jangkauan ke pasar yang lebih besar.

    “Kami berkolaborasi untuk membesarkan bisnis ini dan kami ingin memastikan setiap proses di dalamnya berjalan dengan smooth,” ujar Elvis.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia 2025 dari Euromoney, Bukti Konsistensi Kinerja Tiga Tahun Beruntun – Page 3

    Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia 2025 dari Euromoney, Bukti Konsistensi Kinerja Tiga Tahun Beruntun – Page 3

    Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan (diangkat dalam RUPSLB 2025 dan efektif setelah lulus fit & proper test OJK) menegaskan bahwa keberhasilan ini lahir dari sinergi antara kepercayaan masyarakat, strategi perseroan, serta dukungan pemerintah terhadap sektor keuangan.

    “Bank Mandiri berkomitmen untuk terus hadir mendukung pembangunan nasional, bukan hanya melalui penyaluran kredit, tapi juga dengan memperkuat perekonomian kerakyatan dan memperluas akses layanan finansial hingga ke daerah terluar,” ujarnya.

    Tidak hanya dari sisi pembiayaan, Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir juga semakin serius mempercepat transformasi digital. Selain untuk menghadirkan solusi finansial yang andal bagi nasabah, transformasi ini sebagai strategi bank berlogo pita emas ini dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Tanah Air serta meningkatkan nilai tambah layanan digital Bank Mandiri sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas hingga wilayah terluar di Tanah Air.

    “Perekonomian Indonesia memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh. Untuk itu, Bank Mandiri terus hadir memenuhi kebutuhan masyarakat dan nasabah melalui peningkatan dari sisi layanan dan inovasi digital,” ujarnya pada sabtu (23/8).

    Lanjutnya, tidak hanya melalui penyaluran kredit, transformasi digital Bank Mandiri juga diimplementasikan melalui layanan handal Kopra by Mandiri untuk mendukung pelaku usaha mulai dari segmen korporasi hingga pelaku UKM. Selain itu, super app Livin’ by Mandiri juga tersedia bagi nasabah ritel untuk memenuhi kebutuhan finansial dan gaya hidupnya. Serta menghadirkan Livin’ Merchant, sebagai solusi merchant untuk mendukung digitalisasi UMKM Indonesia​.

    Solusi tersebut berhasil menjadi pilihan utama nasabah terbukti dari pengguna terdaftar Livin’ by Mandiri berhasil tumbuh 24% yoy menjadi 31,6 juta pengguna per Mei 2025, dengan 87% rekening tabungan kini terhubung ke aplikasi. Pada periode yang sama, Super App andalan Bank Mandiri ini telah memproses pertumbuhan volume transaksi 26% yoy menjadi 1,83 miliar kali dengan kenaikan nilai transaksi 12% yoy menjadi Rp 1.744 triliun.

    Layanan Kopra by Mandiri semakin diandalkan yang tercermin dari volume transaksi yang melonjak 13% year on year (yoy) menjadi 583 juta transaksi dengan nilai transaksi tumbuh 19% yoy menjadi lebih dari Rp 10.000 triliun per Mei 2025. Peningkatan ini juga didukung oleh hadirnya berbagai fitur baru dan pembaruan experience yang memangkas waktu transaksi nasabah hingga 40%, memberikan pengalaman transaksi yang lebih seamless dan efisien. Sedangkan Livin’ Merchant juga semakin dipercaya oleh 2,7 juta pengguna UMKM, atau naik 35% yoy.

    “Transformasi digital ini merupakan bentuk sinergi Bank Mandiri dengan visi pemerintah dalam membangun perekonomian inklusif, memperkuat UMKM, hingga memperluas literasi digital masyarakat. Sekaligus memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin transformasi perbankan nasional,” paparnya.

  • Calon penumpang kereta tetap bisa lakukan perjalanan walau KTP hilang

    Calon penumpang kereta tetap bisa lakukan perjalanan walau KTP hilang

    Calon penumpang kereta melakukan pemindaian wajah atau face recognition sebelum memasuki peron di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (14/8/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/bar

    Calon penumpang kereta tetap bisa lakukan perjalanan walau KTP hilang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menyebutkan calon penumpang tetap dapat melakukan perjalanan menggunakan kereta api meskipun Kartu Tanda Penduduk (KTP) hilang.

    “Saat proses boarding, pelanggan juga bisa menunjukkan identitas resmi lainnya yang memiliki foto, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, atau dokumen resmi sejenis,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan, KAI saat ini telah mengimplementasikan sistem “Face Recognition Boarding Gate” di sejumlah stasiun besar. Dengan fasilitas tersebut, calon penumpang yang telah terdaftar bisa melakukan pemindaian wajah untuk dapat langsung masuk ke peron tanpa perlu menunjukkan tiket dan identitas fisik.

    “Apabila di stasiun keberangkatan belum tersedia layanan face recognition, maka pelanggan dapat melakukan boarding dengan menggunakan cara pertama, yakni menunjukkan dokumen identitas pengganti yang sah,” kata Ixfan.

    Adapun saat pemesanan tiket, calon penumpang yang KTP-nya hilang hanya perlu mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Keluarga (KK). KAI pun terus berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan nyaman bagi seluruh pelanggan, termasuk dengan memanfaatkan transformasi digital dalam sistem pelayanan.

    Dia mengimbau masyarakat yang menggunakan kereta api memanfaatkan fasilitas di stasiun dan dalam kereta secara bijak untuk kenyamanan bersama. Imbauan ini termasuk tidak merokok dan vaping di area terlarang, melainkan hanya pada tempat khusus yang telah disediakan di stasiun; menggunakan colokan listrik hanya untuk mengisi daya gawai (laptop dan hp), bukan untuk peralatan listrik berdaya besar.

    Kemudian, membuang sampah sesuai klasifikasi (organik, anorganik, maupun B3) pada tempatnya; menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan bersama selama berada di stasiun maupun dalam perjalanan kereta api.

    Lalu, mematuhi ketentuan barang bawaan yaitu maksimal 20 kg atau volume 100 liter per orang, dengan dimensi paling besar 70 x 48 x 30 cm. Selain itu, mematuhi larangan membawa barang tertentu, antara lain senjata tajam, senjata api, bahan peledak, dan zat berbahaya;barang mudah terbakar; dan tidak membawa hewan peliharaan di stasiun maupun di dalam kereta api.

    “Bagi penyandang disabilitas, KAI menyediakan rak khusus kursi roda yang tersedia pada ujung kereta. Pelanggan dapat meminta bantuan kepada petugas baik saat akan naik dan turun dari kereta,” kata Ixfan.

    Sumber : Antara