Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Penunjukan ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.

    “Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran,” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.

    Sebagai persiapan, ratusan agen perlinsos dilatih intensif agar memahami penggunaan Portal Perlinsos, platform digital yang memudahkan masyarakat mendaftar bansos secara mandiri melalui ponsel atau dengan bantuan agen.

    “Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” jelas Andy.

    Agen perlinsos terdiri dari 167 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka mengikuti Bimtek Training of Trainer (TOT) selama tiga hari di Banyuwangi pada 9–11 September 2025 yang digelar oleh tim Gugus Tugas KPTDP.

    “Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Kab. Banyuwangi. Karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September. Jadi kita lakukan mulai persiapkan dari sekarang,” ujar Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional.

    Ia menegaskan bahwa pendaftaran di Banyuwangi ditujukan untuk penerima bansos tahun 2026, sementara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025 tetap menggunakan metode lama.

    Pilot project ini terdiri dari empat tahap, mulai dari pendaftaran masyarakat, seleksi kelayakan, pemberitahuan hasil, hingga mekanisme sanggahan. Proses seleksi akan menggunakan formulasi kriteria kelayakan yang disusun pakar kemiskinan berbasis data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.

    ”Selain Portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, Bapak/Ibu agen perlinsos tidak perlu berusaha menjelaskan alasan kenapa pendaftar nanti diterima atau ditolak. Bapak/Ibu cukup fokus pada registrasi saja, kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang formulanya dibantu oleh para pakar kemiskinan, yang nantinya akan dievaluasi secara bertahap,” terang Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional.

    Salah satu pendamping PKH, Tanti dari Kecamatan Glagah, menilai program ini praktis dan mudah diakses. “Pendaftaran cukup satu–dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” ujarnya.

    Pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar akan menerima notifikasi diterima atau tidaknya melalui Portal Perlinsos, lengkap dengan alasan jika tidak lolos. Warga yang keberatan bisa langsung mengajukan sanggahan secara daring.

    “Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan daerahnya mendukung penuh pilot project ini. Pemkab akan menggerakkan agen tambahan agar warga tanpa akses teknologi tetap bisa terlayani.

    “Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri. Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” kata Ipuk. [alr/beq]

  • MenPANRB: Pemerintah siapkan strategi perkuat ketahanan digital

    MenPANRB: Pemerintah siapkan strategi perkuat ketahanan digital

    Strategi yang bisa dilakukan antara lain, pertama yaitu memastikan setiap layanan publik benar-benar berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemerintah telah menyusun strategi untuk menghadapi sejumlah tantangan nyata dalam membangun ketahanan digital nasional.

    Ia menyampaikan tantangan tersebut yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, aman, inklusif, terjangkau, dan tangguh. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti big data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain terus bergerak dengan sangat cepat.

    “Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Dan tentu, literasi serta kompetensi digital ASN masih belum merata sehingga harus terus diperkuat,” kata Menteri Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Rini mengatakan dalam menghadapi tantangan tersebut strategi pemerintah harus terarah. Strategi yang bisa dilakukan antara lain, pertama yaitu memastikan setiap layanan publik benar-benar berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif.

    Kedua, membangun regulasi dan tata kelola yang adaptif agar adopsi teknologi dan inovasi bisa lebih cepat dilakukan. Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri.

    Strategi keempat yaitu mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi pada setiap layanan dan perubahan.

    Strategi kelima atau terakhir yaitu melakukan reskilling dan upskilling ASN agar siap dengan future skills yang dibutuhkan di era digital.

    “Dengan strategi inilah kita dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi era digital,” ujarnya.

    Menurutnya, ketahanan digital bukan hanya soal teknologi. Tapi lebih kepada konsistensi pemerintah untuk hadir melayani masyarakat, bahkan ketika menghadapi tantangan dan guncangan. Ketahanan digital dapat terwujud bila ada inovasi, adaptasi, dan optimasi operasional yang berkelanjutan.

    “Dengan begitu, layanan publik tetap berjalan, dan yang paling penting mampu menghadirkan layanan yang tepercaya,” kata Rini.

    Ia menegaskan ketahanan digital juga harus mendapat dukungan perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, operasional yang efektif, kompetensi SDM yang mumpuni, ekosistem yang kuat, serta tata kelola dan regulasi yang jelas. Tapi ketahanan digital tidak mungkin terwujud tanpa kompetensi yang relevan.

    Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kompetensi yang paling penting ke depan bukan lagi rutinitas administratif, melainkan keterampilan yang menuntut kemampuan berpikir analitik, literasi teknologi, hingga penguasaan AI dan big data.

    “Artinya, ASN kita harus siap beradaptasi. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama, tapi harus mengembangkan keterampilan baru, terutama keterampilan digital. Karena tanpa kompetensi yang tepat, sulit bagi kita mewujudkan birokrasi yang tangguh dan mampu menopang ketahanan digital bangsa,” tuturnya.

    Lebih lanjut Menteri Rini menyampaikan ketahanan digital pemerintah tidak hadir secara instan, tetapi dibangun melalui strategi jangka panjang.

    Tentunya ketahanan digital tersebut juga mendukung program prioritas Presiden. Kesuksesan dan pencapaian prioritas Presiden secara komprehensif dan aktual memerlukan strategi tata kelola, manajemen program, pengendalian pelaksanaan, dan Reformasi struktural.

    “Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesuksesan program prioritas Presiden,” kata Rini.

    MenPANRB juga menyampaikan transformasi digital pemerintah harus bergeser dari sekadar penataan prosedur menuju orientasi pada dampak. Bukan hanya efisiensi administratif, tapi reimajinasi peran negara agar tetap hadir dan memberikan layanan di tengah berbagai tantangan.

    Bukan lebih banyak aplikasi, tapi keterpaduan layanan yang memudahkan masyarakat. Terlebih, arah kebijakan jangka panjang pemerintah digital 2025–2045 mengarahkan untuk memasuki era baru tata kelola, yaitu Governance 5.0. Hal ini merupakan perubahan paradigma besar, dari governing for citizens menjadi governing with citizens.

    “Dalam model ini, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam desain dan implementasi kebijakan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut Rini juga menyambut baik terselenggaranya Digital Resilience Summit 2025 sebagai perwujudan nyata dari upaya governing with citizens.

    “Forum ini menjadi ajang penguatan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya antarinstansi pemerintah, tetapi juga bersama industri, akademisi, dan masyarakat sipil,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator-akademisi buat buku “Prosumenesia” ulas media dan politik

    Legislator-akademisi buat buku “Prosumenesia” ulas media dan politik

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta yang terdiri dari legislator hingga akademisi, meluncurkan buku bertajuk “Prosumenesia: Transformasi Media Digital dalam Politik dan Demokrasi”.

    Peluncuran buku itu digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, yang juga diisi dengan acara seminar yang menghadirkan berbagai narasumber. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta yang menjadi narasumber pembuka peluncuran buku itu, mengatakan bahwa era transformasi digital saat ini ibarat pisau bermata dua yang harus diantisipasi dengan cermat.

    “Satu sisi membuka ruang partisipasi luas di mana masyarakat kini bukan hanya penonton, tetapi juga produsen wacana. Namun di sisi lain, menghadirkan berbagai tantangan seperti misinformasi, disinformasi, filter bubble, echo chamber, hingga potensi polarisasi di tengah masyarakat,” kata Sukamta.

    Adapun sejumlah sosok mahasiswa doktor Unsahid yang menulis buku tersebut di antaranya Anggota Komisi IV DPR Dr Rahmat Saleh, Dosen STPAK St. YOH. Penginjil Ambon Dr Andre Sainyakit, perwakilan Gen Z Dr Mira Natalia Pellu, hingga penelaah independen Prof Johanes Basuki.

    Dalam pemaparannya, Saleh mengatakan bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk orientasi politik generasi muda melalui agenda-setting, framing, bandwagon effect, dan efek viral. Bahasa media yang provokatif dan simbolik membuat isu politik cepat menjadi tren, tetapi dominasi kepemilikan media oleh elite politik dan ekonomi menghadirkan risiko.

    “Media lebih sering berfungsi sebagai mesin propaganda daripada sarana edukasi publik. Tanpa literasi kritis, pemilih muda rentan diarahkan oleh popularitas dan tren, alih-alih menilai substansi kebijakan,” katanya.

    Sebagai legislator yang membidangi urusan politik dalam negeri, dia mengatakan generasi Milenial dan Gen Z mencakup sekitar 60 persen dari total pemilih pada Pilpres 2024. Jumlah yang dominan ini menjadikan mereka “king maker” dalam kontestasi politik.

    “Media arus utama dan digital dimanfaatkan bukan hanya sebagai saluran informasi, melainkan sebagai arena perebutan makna politik yang diarahkan agar sesuai dengan gaya konsumsi informasi Gen YZ,” katanya.

    Sementara itu, Andre Sainyakit mengatakan pesan perdamaian dalam politik digital merupakan hal yang penting. Menurut dia, komunikasi politik berbasis perdamaian merupakan kebutuhan strategis.

    “Politik yang damai berarti politik yang membuka ruang dialog, mendengar aspirasi, dan berani berpihak pada keadilan substantif,” ungkapnya.

    Adapun buku tersebut mengungkap tentang partisipasi politik digital Gen Z bersifat cepat, instan, dan masif, seringkali terwujud dalam kampanye tagar, petisi online, hingga viral campaign.

    Era prosumer telah mengubah paradigma komunikasi dari model satu arah menjadi model kolaboratif dan berbasis partisipasi. Individu tidak hanya mengonsumsi produk atau informasi, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikannya, menciptakan dinamika baru dalam lanskap politik dan demokrasi Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkomsel Fokus Kebut Bangun 4G dan 5G Secara Bersamaan

    Telkomsel Fokus Kebut Bangun 4G dan 5G Secara Bersamaan

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) fokus dalam menyeimbangkan pembangungan jaringan 4G dan 5G pada tahun ini, guna menjaga kualitas layanan. 

    Diketahui, jumlah BTS 4G Telkomsel tercatat naik dari 183.621 unit pada akhir 2023 menjadi 216.378 unit pada Juni 2024, dan terus meningkat ke 229.214 unit pada Juni 2025. Sejalan dengan peningkatan tersebut, jumlah BTS 5G juga terus dikebut.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan Telkomsel secara konsisten memperluas dan meningkatkan kapasitas jaringan broadband demi menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

    “Penambahan BTS setiap tahun dilakukan tidak semata-mata untuk memperluas jangkauan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan data, serta menjaga keandalan konektivitas yang menyatukan Indonesia, terutama di tengah pertumbuhan trafik digital yang terus meningkat,” kata Abdullah kepada Bisnis pada Kamis (11/9/2025). 

    Dalam pengembangan jaringan, Telkomsel mengedepankan keseimbangan antara penguatan layanan 4G sebagai tulang punggung konektivitas nasional dengan investasi berkelanjutan di ekosistem 5G.

    Hingga akhir Juli 2025, Telkomsel telah mengoperasikan lebih dari 2.500 BTS 5G yang tersebar di 56 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. 

    “Menegaskan kepemimpinannya sebagai operator dengan gelaran 5G terdepan dan terluas di Indonesia,” imbuh Abdullah. 

    Abdullah menambahkan, pencapaian tersebut diperkuat dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang mendukung efisiensi operasional, optimalisasi kinerja jaringan, serta akselerasi transformasi digital nasional.

    Telkomsel juga terus mengevaluasi kebutuhan jaringan secara dinamis. Tren penambahan BTS diproyeksikan akan berada pada kisaran pertumbuhan tahunan seperti sebelumnya. 

    Sebagai gambaran, pada akhir 2024 jumlah BTS Telkomsel tumbuh sekitar 9,5% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Selain menggenjot pembangunan BTS, Telkomsel berfokus pada strategi beyond connectivity. Abdullah menyebut perusahaan berupaya menghadirkan berbagai layanan bernilai tambah yang relevan dengan gaya hidup digital pelanggan, mulai dari solusi digital lifestyle, layanan enterprise, hingga Internet of Things (IoT).

    Dia menyebut semua ini dilakukan dengan tetap menempatkan keberlanjutan (sustainability) sebagai prinsip utama, baik melalui modernisasi infrastruktur jaringan yang mendukung efisiensi energi maupun inisiatif ESG untuk mendukung agenda kemajuan bangsa.

    “Dengan landasan tersebut, Telkomsel optimistis pembangunan jaringan ke depan tidak hanya akan menjaga kualitas layanan dan memperkuat daya saing industri, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat, industri, dan negara secara berkelanjutan,” tandas Abdullah. 

  • Hari Radio Nasional: Transformasi digital dan relevansi radio

    Hari Radio Nasional: Transformasi digital dan relevansi radio

    Transformasi digital bukan pilihan, melainkan keharusan

    Jakarta (ANTARA) – Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional, sebuah momen bersejarah yang menandai lahirnya Radio Republik Indonesia (RRI) pada tahun 1945.

    Radio, sebagai media komunikasi pertama yang menjangkau seluruh pelosok negeri, telah memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, membangun kesadaran nasional, dan memperkuat identitas bangsa.

    Namun, di tengah arus transformasi digital yang begitu cepat, muncul pertanyaan penting: masih relevankah radio di era digital ini?

    Jawabannya: sangat relevan, asalkan radio mampu beradaptasi dan bertransformasi.

    Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi.

    Di sektor media, transformasi digital telah mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Platform streaming, podcast, media sosial, dan aplikasi mobile telah menjadi saluran utama bagi generasi muda untuk mendapatkan informasi dan hiburan.

    Namun, transformasi digital bukan hanya soal teknologi. Ini juga menyangkut perubahan budaya organisasi, pengalaman pengguna, dan model bisnis. Radio, sebagai media tradisional, perlu memahami bahwa pendengar kini tidak lagi pasif. Mereka ingin memilih konten, waktu, dan cara mendengarkan sesuai preferensi pribadi.

    Bukan kompetitor

    Alih-alih melihat digital sebagai ancaman, radio seharusnya memandangnya sebagai peluang. Banyak stasiun radio kini telah bertransformasi menjadi radio digital yang bisa diakses melalui aplikasi, website, dan platform streaming.

    Bahkan, konten radio kini dikemas ulang dalam bentuk podcast, memungkinkan pendengar untuk menikmati siaran kapan saja dan di mana saja.

    Contoh nyata transformasi ini adalah hadirnya RRI Digital, sebuah platform yang memungkinkan masyarakat mengakses siaran RRI secara online, lengkap dengan fitur interaktif dan konten on-demand. Ini menunjukkan bahwa radio bisa tetap relevan dengan mengadopsi teknologi digital.

    Di tengah derasnya arus informasi dan dominasi algoritma media sosial yang kerap kali menyajikan konten bias atau tidak terverifikasi, radio tetap hadir sebagai sumber informasi yang kredibel dan terpercaya. Keunggulan radio terletak pada kemampuannya menyampaikan berita secara langsung, cepat, dan tanpa banyak distraksi visual, menjadikannya media yang tetap relevan di tengah gempuran digitalisasi.

    Tak hanya itu, radio juga memiliki jangkauan yang luas, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan internet. Dalam kondisi darurat atau bencana, radio sering kali menjadi satu-satunya saluran komunikasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat.

    Transformasi digital justru membuka peluang baru bagi radio untuk berkembang lebih jauh. Kini, siaran radio tidak lagi terbatas pada gelombang frekuensi. Melalui streaming online, radio dapat menjangkau pendengar lintas kota, bahkan lintas negara. Pendengar bisa menikmati siaran favorit mereka melalui aplikasi mobile, website, atau platform streaming kapan saja dan di mana saja.

    Selain memperluas jangkauan, digitalisasi juga memungkinkan radio untuk meningkatkan interaksi dengan pendengar. Melalui media sosial, aplikasi interaktif, dan fitur live chat, pendengar tidak hanya menjadi audiens pasif, tetapi juga bisa berpartisipasi aktif dalam siaran. Mereka bisa mengirim komentar, permintaan lagu, atau bahkan menjadi bagian dari diskusi langsung.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rahayu Saraswati Mundur dari DPR, Publik Bertanya: Apakah Disiapkan Jadi Menteri?

    Rahayu Saraswati Mundur dari DPR, Publik Bertanya: Apakah Disiapkan Jadi Menteri?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau akrab disapa Sara, resmi menyatakan mundur dari kursi DPR RI periode 2024-2029.

    Hal ini diungkapkan Sara melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati, Rabu (10/9/2025).

    “Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” kata Sara.

    Sara berharap masih bisa menuntaskan satu agenda penting sebelum meninggalkan parlemen.

    “Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ucapnya.

    Keputusan mundurnya Sara tak bisa dilepaskan dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025.

    Kala itu, ia menyebut anak muda yang berharap pekerjaan dari pemerintah masih berpikiran zaman kolonial.

    “Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif,” Sara menuturkan.

    Ucapan tersebut kembali diviralkan pada Agustus lalu dan memicu sorotan tajam publik.

    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup,” tukasnya.

    “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” tambahnya.

  • 3 Pernyataan Lengkap Rahayu Saraswati yang Mundur dari DPR Nasional

    3 Pernyataan Lengkap Rahayu Saraswati yang Mundur dari DPR Nasional

    Pernyataan Lengkap Rahayu Saraswati yang Mundur dari DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.
    Saat ini Rahayu Saraswati menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
    Adapun alasan mundurnya keponakan Presiden Prabowo Subianto itu dari Anggota DPR RI lantaran pernyataannya dalam sebuah podcast yang dinilai kontroversial, meskpun ia tak bermaksud untuk menyakiti masyarakat.
    Pengunduran diri Rahayu Saraswati diposting dalam akun Instagram miliknya pada Rabu (10/9/2025).
    Berikut pernyataan lengkap Rahayu Saraswati mundur dari anggota DPR Fraksi Gerindra.
    “Saya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal,” kata dia.
    “Yang pertama, mulai dari kira-kira dua minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau enam bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah
    on the record
    di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif,” lanjutnya.
    Dalam durasi panjang sekitar 42 menit itu, beredar potongan video yang dinilai merupakan ucapan yang menyakiti masyarakat.
    “Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silakan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25 sampai menit ke-27,” kata dia.
    “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” lanjutnya.
    Dia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki maksud untuk meremehkan usaha dan upaya masyarakat yang saat ini menghadapi kesulitan dan tantangan.
    “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” kata dia.
    “Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah EO, lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing,” ujarnya.
    “Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha,” lanjutnya.
    Dia menegaskan, pada dasarnya ia berniat ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif.
    Namun, kata-kata yang diungkapkan nyatanya menyakiti banyak pihak.
    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujar dia.
    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” tegasnya.
    Dia berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Keparwisataan yang merupakan produk legislasi di Komisi VII DPR RI.
    “Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini,” jelasnya.
    Dia memastikan bahwa dana yang ia peroleh dari dapilnya akan digunakan untuk membantu alat kesehatan, pelatihan usaha, hingga pemberdayaan anak di dapilnya.
    “Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di DAPIL saya sampai dana tersebut habis,” ujar dia.
    “Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” jelasnya.
    “Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini, terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di tiga,” lanjut Rahayu Saraswati.
    “Ingat Bro dan Sis, berserah tidak sama dengan menyerah, dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di dapil. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir,” ungkapnya.
    “Kepada para sindikat perdagangan orang,
    this is not the end
    . Terima kasih, demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ujar Rahayu Saraswati mengakhiri pernyataannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Mundur dari DPR

    Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Mundur dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus keponakan dari Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai anggota DPR.

    Wakil Ketua Komisi VII tersebut mengakui bahwa pernyataannya yang muncul pada podcast YouTube Antara TV On The Record tanggal 28 Februari 2024 telah membuat kegaduhan dan menyakiti masyarakat di Indonesia.

    Dia menjelaskan pernyataannya itu ada di menit ke-25 hingga menit ke-27 di podcast Youtube Antara TV On The Record.

    “Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan,” tutur Rahayu melalui akun Instagram resminya @rahayusaraswati yang dikutip Rabu (10/9/2025) malam.

    Menurutnya, ada oknum yang sengaja telah memotong pernyataannya sehingga banyak masyarakat yang salah tangkap, hingga marah kepada dirinya. Dia memastikan bahwa tidak ada maksud dan tujuan dari dirinya untuk merendahkan masyarakat yang kesulitan menghadapi hidup dewasa ini.

    “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah EO, lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, dan sebagai advisor berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia, dirinya memahami bahwa untuk memulai usaha tidaklah mudah. 

    “Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha,” ujarnya.

    Rahayu menjelaskan bahwa sebenarnya dia hanya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif.

    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” tuturnya.

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa ungkapannya yang dia akui menyakiti hati rakyat adalah dalam tayangan Podcast On The Record dari ANTARA TV. Dalam siniar itu, dia berbincang selama 42 menit dengan membahas berbagai isu yang menyangkut isu perempuan hingga ekonomi kreatif.

    Namun dari tayangan itu, dia mengatakan ada dua menit lebih bagian video siniar itu yang dipotong dan dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin “menyulutkan api” amarah masyarakat. Sejumlah pihak pun mengunggah potongan video siniar ANTARA TV itu di media sosial.

    Dia pun mengaku tidak bermaksud dan bertujuan untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.

    Menurut dia, ungkapannya itu dimaksudkan untuk mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif.

    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

    Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang, di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi, terpilih sebagai salah satu pilot project untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) versi baru.

    Terobosan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dilakukan oleh beberapa menteri di Ballroom Leimena, Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).

    Keputusan ini menandakan langkah maju Jombang dalam mendigitalisasi layanan publik, dengan fokus utama pada penyederhanaan proses perizinan bagi tenaga medis.

    Bupati H. Warsubi mengungkapkan dukungannya terhadap inovasi ini, menyatakan bahwa digitalisasi perizinan sangat penting untuk mempercepat pelayanan publik.

    “Proses yang lebih cepat dan transparan akan memungkinkan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya di Jombang untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat, tanpa terbebani oleh administrasi yang rumit,” ujarnya.

    Menurut Bupati, sistem digital ini dapat menghindari duplikasi data, mempercepat proses, serta mempermudah pelacakan perizinan yang lebih transparan.

    Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wor Windari, yang juga mengungkapkan kesiapan Jombang dalam mendukung implementasi MPPDN.

    “Jombang optimis bahwa digitalisasi ini akan membuat layanan kesehatan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan,” tutur dr. Hexawan.

    Dalam versi terbaru MPPDN, terdapat pembaruan teknologi serta perluasan akses melalui website dan aplikasi mobile, yang memungkinkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mengurus perizinan seperti Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik dengan lebih mudah.

    MPPDN juga mencakup layanan jaminan sosial pensiun serta pengaduan layanan publik, yang membuatnya lebih efisien dalam pelayanan publik.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan bahwa digitalisasi layanan publik adalah kebutuhan mendesak untuk menjawab ekspektasi masyarakat. “MPP Digital saat ini tidak hanya mencakup perizinan tenaga medis dan kesehatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan publik lainnya. Ini akan sangat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi,” kata Rini.

    Dengan adanya MPPDN, seluruh tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan memperoleh kemudahan dalam pengurusan perizinan. Kehadiran sistem ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong pelayanan publik yang lebih modern berbasis digital, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pilot project MPPDN versi baru, bersama dengan Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi bukti pengakuan terhadap komitmen Jombang dalam berinovasi dalam pelayanan publik.

    Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Wor Windari, juga menambahkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi pengguna layanan.

    “MPP Digital ini memberikan efisiensi, keamanan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong transformasi digital pemerintahan,” pungkasnya. [suf]