Topik: transformasi digital

  • Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 September 2025

    Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi Megapolitan 19 September 2025

    Jakarta Krisis Air Bersih, PAM Jaya Diminta Percepat Transformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyebut Jakarta tengah krisis air bersih. Meski memiliki 13 sungai, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan sebagai sumber air baku karena sudah tercemar.
    Firdaus menilai kondisi ini membuat PAM Jaya harus segera melakukan transformasi agar layanan air perpipaan bisa menjangkau seluruh warga.
    “Transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda bukan berarti privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan,” ucap Firdaus dalam forum Balkoters Talk bertajuk Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
    Firdaus menegaskan, perubahan tata kelola air di Ibu Kota sudah tidak bisa ditunda. Ia menyoroti cakupan layanan air perpipaan di Jakarta yang masih di bawah 50 persen, sementara rata-rata nasional baru mencapai 20 persen.
    “Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” ujarnya.
    Menurut Firdaus, tantangan terbesar juga datang dari tingkat kebocoran air atau
    non

    revenue

    water
    (NRW) yang mencapai 45–47 persen.
    Angka ini disebutnya salah satu yang terburuk di dunia untuk kota berpenduduk lebih dari lima juta jiwa.
    “Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini,” ujarnya.
    Selain itu, Jakarta bergantung besar pada pasokan dari luar daerah. Lebih dari 80 persen air bersih di Jakarta disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang).
    “Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota,” jelasnya.
    Firdaus kembali menekankan bahwa transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda tidak ada kaitannya dengan privatisasi.
    “Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun
    trust
    publik melalui tata kelola yang terbuka,” tegasnya.
    Ia juga mengingatkan Jakarta berpacu dengan waktu menghadapi penurunan tanah, penggunaan air tanah, hingga ancaman rob.
    “Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” ucap Firdaus.
    Di sisi lain, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyampaikan bahwa pihaknya terus mengejar target layanan 100 persen pada 2029.
    Sejak pengambilalihan dari swasta pada Februari 2023, PAM Jaya telah menambah 124 ribu sambungan rumah tangga.
    “Target yang dipatok Gubernur sampai 2029 mencakup pembangunan 7.000 kilometer pipa. Dampaknya menimbulkan kemacetan karena memang tidak bisa lagi tidak menggunakan badan jalan,” kata Arief.
    Arief menambahkan, 70 persen jaringan pipa di Jakarta saat ini sudah berusia 25–40 tahun dan rawan bocor. Kebocoran ini membuat kerugian mencapai Rp 1 triliun setiap tahun.
    Untuk mengatasi persoalan itu, PAM Jaya menyiapkan empat instalasi pengolahan air baru di Semanan, Muara Karang, Condet, dan Kanal Banjir Barat 2, serta teknologi penyaring agar kualitas air tetap layak minum.
    “Tapi pesan Pak Gubernur jelas jangan bergantung pada satu sumber. Kami cari alternatif, bahkan ke Banten,” ujarnya.
    Teknologi
    water purifier
    juga diluncurkan agar air perpipaan tetap layak minum meski melewati pipa lama.
    “Air perpipaan PAM hanya Rp 1 per liter, sangat murah dibanding air kemasan. Kami ingin masyarakat beralih,” tegasnya.
    Ia juga menyebut transformasi digital dipercepat, mulai dari peluncuran super apps, pemasangan
    smart water
    meter digital di 49 ribu pelanggan, hingga mobil laboratorium mikrobiologi untuk uji kualitas air di lapangan.
    “PAM Jaya tidak mengambil air tanah, hanya mengolah air permukaan. Kami bekerja siang malam untuk mengakhiri ketergantungan warga pada air galon dan gerobak. Target 2029 harus tercapai,” ungkap Arief.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Pakai Kartu Kredit

    Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Pakai Kartu Kredit

    Jakarta

    Bayar pajak kendaraan tahunan di Jawa Barat makin mudah. Bahkan bisa dilakukan melalui kartu kredit.

    Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menghadirkan cara baru agar masyarakat kian mudah bayar pajak kendaraan tahunan. Warga Jabar kini bisa bayar pajak kendaraan menggunakan kartu kredit. Terobosan itu dilakukan dengan menambahkan opsi pembayaran melalui Finpay.

    Lewat fitur terbaru ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraan menggunakan kartu kredit atau kartu debit berlogo Visa dan Mastercard, ShopeePay, hingga virtual account dari enam bank yang telah bekerja sama dengan Finpay. Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, menegaskan bahwa inovasi ini lahir dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan layanan publik yang mudah diakses.

    “Melalui layanan ini, masyarakat bisa memilih cara pembayaran yang paling sesuai, mulai dari kartu kredit, kartu debit, hingga e-wallet ShopeePay,” ujar Asep dikutip laman resmi Bapenda Jabar.

    Dengan hadirnya Finpay, kini metode pembayaran pajak kendaraan di Jawa Barat semakin beragam. Sebelumnya, masyarakat sudah dapat menggunakan kode bayar, QRIS, dan virtual account bank BJB.

    Inovasi ini diharapkan mendorong lebih banyak pemilik kendaraan untuk tertib pajak tanpa harus mengantre di loket. Cukup melalui ponsel, pembayaran pajak kendaraan tahunan kini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

    “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung percepatan transformasi digital,” lanjut Asep.

    Langkah ini juga merupakan wujud kolaborasi Bapenda Jabar bersama Polda Jabar dan Jasa Raharja dalam naungan Tim Pembina Samsat Jawa Barat, yang memiliki misi sama yaitu memberikan pelayanan terbaik dan memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak kendaraan.

    (dry/din)

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]

  • ISEI: Ekonomi dan Keuangan Digital Berpotensi Jadi Mesin Utama Pertumbuhan – Page 3

    ISEI: Ekonomi dan Keuangan Digital Berpotensi Jadi Mesin Utama Pertumbuhan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran negara dalam pembangunan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Sidang Pleno ISEI XXIV & Seminar Nasional 2025 di Manado, 18-19 September 2025, yang menghasilkan rumusan lima pilar utama sebagai arah program kerja ISEI untuk tahun 2024-2027.

    Kelima pilar tersebut meliputi: stabilisasi ekonomi dan keuangan, hilirisasi dan industrialisasi, ketahanan pangan, transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Dalam sambutan, Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI, Perry Warjiyo, menuturkan, langkah-langkah ini merupakan respons konkret terhadap lanskap ekonomi global yang semakin kompleks. Hal ini juga menjadi upaya ISEI untuk lebih mensinergikan implementasi strategi pembangunan nasional dalam kerangka Program Asta Cita yang diusung pemerintah.

    “Kontribusi pemikiran ISEI kepada pemerintah dan masyarakat diwujudkan dalam dokumen Kajian Kebijakan Publik (KKP) volume 6.0, yang mengupas pentingnya transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, merata, efisien, dan berkelanjutan,” kata dia.

    Perry menambahkan, pemikiran ini sejalan dengan gagasan Begawan Ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikoesoemo, yang meyakini kemandirian dan nasionalisme ekonomi sangat penting.

    “Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pertumbuhan angka-angka makroekonomi,” tuturnya.

     

  • RUPSLB 2025, Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris Telkom Terbaru

    RUPSLB 2025, Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris Telkom Terbaru

    Jakarta

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Selasa (16/9). Hal ini menjadi bagian dari upaya Telkom dalam memperkuat tata kelola sekaligus mendukung akselerasi transformasi perusahaan.

    Adapun hasil keputusan RUPSLB, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yang diharapkan memperkuat arah strategis TelkomGroup dalam mengakselerasi transformasi digital.

    Manajemen Telkom menyebut perubahan pengurus ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kepemimpinan perseroan dalam menghadapi dinamika industri digital.

    “Telkom terus bertransformasi menjadi digital telco dan enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global. Dengan struktur pengurus yang semakin solid, kami optimistis dapat mempercepat langkah transformasi, menghadirkan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta memperkuat kontribusi Telkom bagi bangsa dan negara,” terang manajemen dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Diketahui, sepanjang Semester I 2025, Telkom mencatat pendapatan konsolidasi sebesar Rp73 triliun dengan laba bersih Rp11 triliun (margin laba bersih 15%) serta EBITDA sebesar Rp36,1 triliun dengan margin 49,5%. Meski menghadapi dinamika pasar dan kondisi makroekonomi, Telkom memastikan fundamental bisnisnya tetap solid.

    Oleh karena itu, dengan kepemimpinan baru, Telkom berkomitmen untuk memperkuat posisi sebagai digital telco berdaya saing global, sekaligus menghadirkan solusi digital inovatif untuk seluruh pemangku kepentingan.

    Berikut ini susunan lengkap hasil RUPSLB Telkom 2025:

    Dewan Komisaris

    Komisaris : Rionald Silaban

    Komisaris : Rizal Mallarangeng

    Komisaris : Ossy Dermawan

    Komisaris : Silmy Karim

    Komisaris Independen : Deswandhy Agusman

    Komisaris Independen : Ira Noviarti

    Komisaris Independen : Yohanes Surya

    Jajaran Direksi

    Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Arthur Angelo Syailendra

    Direktur Human Capital Management : Willy Saelan

    Direktur Wholesale & International Service : Honesti Basyir

    Direktur Enterprise & Business Service : Veranita Yosephine

    Direktur Strategic Business Development & Portfolio : Seno Soemadji

    Direktur Network : Nanang Hendarno

    Direktur IT Digital : Faizal Rochmad Djoemadi

    Direktur Legal & Compliance : Andy Kelana

    (akd/akd)

  • Raih GM-DTGI Award 2025, Sidoarjo Masuk Top 10 Kabupaten dengan Transformasi Digital Terbaik

    Raih GM-DTGI Award 2025, Sidoarjo Masuk Top 10 Kabupaten dengan Transformasi Digital Terbaik

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berhasil meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sidoarjo masuk dalam jajaran 10 besar kabupaten dengan nilai tertinggi se-Indonesia dan menempati peringkat kelima.

    Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Dinas Kominfo Sidoarjo, Eri Sudewo, mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Nezar Patria, dalam Seminar Nasional GM-DTGI Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo UGM, Kamis (18/9/2025).

    GM-DTGI merupakan indeks inovatif yang dirancang Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) untuk menilai kinerja transformasi digital pemerintah daerah. Instrumen ini mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekdin Kominfo Sidoarjo, Eri Sudewo, menegaskan penghargaan tersebut adalah hasil kerja kolektif dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan publik. Sejak 2019, Pemkab Sidoarjo telah menerapkan SPBE dan kini menyediakan 120 aplikasi layanan publik.

    “Digitalisasi layanan publik ini akan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.

    Menurutnya, penghargaan GM-DTGI menjadi bentuk pengakuan atas transformasi digital yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan pelayanan publik digital, termasuk memperkuat infrastruktur teknologi.

    “Digital governance menjadi komitmen Pemkab Sidoarjo untuk bertransformasi menjadi kota modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan,” tegas Eri.

    Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, menjelaskan bahwa tahun ini penilaian dilakukan terhadap 508 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indeks GM-DTGI dibangun atas tujuh pilar utama yang mengacu pada praktik terbaik global dalam tata kelola transformasi digital, mencakup aspek teknologi, manusia, proses, data, organisasi, hingga keamanan.

    “Penilaian ini tidak hanya menempatkan daerah terbaik dalam peringkat, melainkan juga sebagai refleksi pembelajaran bersama seluruh pemerintah daerah,” terangnya.

    Ia berharap GM-DTGI menjadi acuan kredibel dan dinamis dalam menghadapi perkembangan digital yang cepat, serta memacu semangat daerah untuk terus meningkatkan tata kelola digital demi pelayanan publik yang lebih baik.

    “Forum ini juga kami harapkan menjadi ajang bagi kabupaten/kota untuk saling belajar, berbagi informasi, dan pengalaman terbaik dalam tata kelola transformasi digital di daerah masing-masing,” ujarnya. [isa/beq]

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Uji coba pendaftaran program terbaru dari pemerintah pusat ini dimulai pada Kamis (18/9/2025) di dua lokasi, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    Masyarakat dapat mendaftar dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang sudah dilatih sebelumnya.

    Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa para agen sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendampingi warga yang mengalami kendala pendaftaran mandiri.

    “Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” ujar Ipuk.

    Selain melalui agen, warga juga dapat datang ke desa/kelurahan untuk dibantu operator SIKS-NG yang bertugas menginput dan memvalidasi data kemiskinan. Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos tambahan. “Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2.000 orang,” imbuhnya.

    Menurut Ipuk, Banyuwangi siap mendukung penuh uji coba ini. “Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa uji coba tahap awal hanya berlaku untuk warga Banyuwangi. “Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” terangnya.

    Andika menambahkan, setiap warga dapat mendaftarkan diri, namun wajib memberikan izin akses data pribadi untuk keperluan verifikasi. “Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Jika sudah ada hasil yang lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas, warga bisa menyanggah data hasil verifikasi melalui kolom Sanggahan di portal,” jelasnya.

    Hasil digitalisasi perlinsos ini akan digunakan untuk penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Sementara penyaluran bansos tahun ini masih memakai data dan mekanisme lama. “Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” pungkas Andika. [alr/beq]

  • Video: Teknologi AI Percepat Otomatisasi Bisnis Jadi Efisien

    Video: Teknologi AI Percepat Otomatisasi Bisnis Jadi Efisien

    Jakarta, CNBC Indonesia- PT Zoho Technologies sebagai perusahaan teknologi global penyedia suit software unik dan canggih untuk membantu industri dan bisnis meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis terus mengembangkan layanannya bagi 130 juta pelanggan di seluruh dunia.

    Country Lead PT Zoho Technologies Indonesia, Handito Aji Saroso mengatakan layanan software Zoho Technologies meliputi keseluruhan aspek bisnis baik software untuk sales, marketing hingga HR sebagai solusi end-to-end mendukung transformasi digitalisasi perusahaan.

    Saat ini sektor teknologi termasuk startup, ritel, manufaktur hingga logistik dan transportasi serta UMKM telah menggunakan solusi Zoho Technologies.

    Seperti apa inovasi layanan transformasi digital bisnis yang dikembangkan Zoho Technologies di era Artficial Intelligence (AI)? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Country Lead PT Zoho Technologies Indonesia, Handito Aji Saroso dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 17/09/2025)

  • Snowflake Bidik Pertumbuhan Agresif pada 2026, Optimalkan AI Data Cloud

    Snowflake Bidik Pertumbuhan Agresif pada 2026, Optimalkan AI Data Cloud

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan data cloud global, Snowflake, akan memperkuat ekspansi di Indonesia pada 2026 dengan mendorong layanan komputasi awan (Cloud) berbasis kecerdasan buatan (AI).

    Managing Director ASEAN Snowflake Satchit Jogeklar menuturkan pasar Indonesia memiliki potensi besar dan akan menjadi salah satu fokus utama perusahaan di kawasan Asia Tenggara.

    Meskipun tidak membagikan angka detail, Satchit menyampaikan kinerja Snowflake di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten.

    “Tahun ke tahun, jumlah tim kami di Indonesia sudah berlipat ganda, begitu juga dengan jumlah pelanggan. Laju ini masih akan berlanjut mengingat potensi pasar yang begitu besar,” kata Satchit, Rabu (17/9/2025).

    Dengan tren tersebut, lanjutnya, Snowflake menargetkan pertumbuhan bisnis yang semakin agresif pada 2026, lewat ekspansi layanan, peningkatan kapabilitas, dan penetrasi lebih dalam pada berbagai sektor industri.

    Snowflake menyiapkan strategi tiga pilar untuk mencapai target 2026 di Indonesia yaitu dengan membangun tim Snowflake yang semakin besar dan fokus mendukung kebutuhan unik pelanggan Indonesia. Kemudian, menggandeng perusahaan konsultan lokal, integrator sistem data dan AI, serta mitra global termasuk penyedia layanan cloud (hyperscalers) seperti AWS untuk percepatan transformasi digital.

    Perusahaan juga meluncurkan berbagai program peningkatan kompetensi data dan AI bagi komunitas Indonesia, mulai dari mahasiswa hingga profesional. Program seperti One Platform Program disiapkan untuk mendorong skala adopsi teknologi data di seluruh lapisan masyarakat.

    Satchit menekankan ekspansi Snowflake di Indonesia bukan semata soal menambah karyawan atau klien, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk membangun fondasi ekosistem data dan AI yang berkelanjutan.

    “Bukan hanya soal perekrutan, tapi juga bagaimana Snowflake bisa menjawab kebutuhan data Indonesia lewat kolaborasi dengan ekosistem lokal dan global serta investasi pada talenta digital,” kata Sachit.

    Satchit juga berbagi mengenai cara Snowflake membantu organisasi-organisasi Indonesia mengatasi tantangan dengan menyediakan platform terpadu yang menyederhanakan kompleksitas, meningkatkan efisiensi biaya, dan membuat implementasi AI menjadi mudah dan dapat dipercaya. 

    Di Indonesia, melalui “Self-Service Analytics Project” yang didukung oleh Snowflake, Evermos dapat meningkatkan jaringan reseller-nya dan menghasilkan 2x lebih banyak wawasan berbasis data.

    Sementara itu XLSMART melakukan migrasi 2 petabyte data dalam waktu kurang dari lima bulan, mencapai peningkatan kinerja 2,5x untuk laporan-laporan kritikal dan pengurangan biaya sebesar 41%.

    Pupuk Indonesia Holding Company memanfaatkan AI Data Cloud untuk membantu para petani meningkatkan hasil panen dengan menyediakan satu sumber data yang akurat dan bisa diakses oleh siapa saja, yang mendorong pertanian berkelanjutan.

     Satchit menyimpulkan bahwa berbagai perusahaan di Indonesia harus beralih dari data yang terpisah-pisah dan tidak teratur — menuju cara baru yang memilki kecerdasan terpadu. 

    “AI Data Cloud Snowflake akan berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan berbagai organisasi untuk menghapus pengkotak-kotakan data, memobilisasi data secara aman,” kata Satchit.

  • UEA Kerja Sama Cetak 10 Juta Talenta Mahir Coding dalam 3 Tahun

    UEA Kerja Sama Cetak 10 Juta Talenta Mahir Coding dalam 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital. Kedua negara juga berkomitmen mencetak 10 juta talenta coding dalam 3 tahun ke depan.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan langkah ini diperlukan untuk menjawab keperluan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.

    “Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” kata Meutya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (17/9/2025).

    Dia menambahkan, kementerian sejauh ini sudah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital.

    Terkait dengan hal itu, kata Meutya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif.

    “Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena sektor digital di UEAtelah banyak berkembang. Di Indonesia, tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses,” ujarnya.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan, Abdulla Nasser Lootah, menambahkan negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy.

    Yakni, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.

    “Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.

    Selain kerja sama layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan.