Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Bea Cukai Pasang Alat Pemindai Berbasis AI, Menkeu Purbaya: Penyelundup Deg-degan

    Bea Cukai Pasang Alat Pemindai Berbasis AI, Menkeu Purbaya: Penyelundup Deg-degan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai oknum penyelundup kini tak bisa tenang. Pasalnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memasang alat pindai canggih berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Salah satu unit pemindai dengan tenaga AI itu dipasang di Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Purbaya menegaskan, hal ini merupakan perubahan layanan untuk memerangi penyelundupan.

    “Agenda kita sederhana, tapi penting, Bea Cukai meresmikan pemindai peti kemas baru pada hari ini. Saya ingin adanya perubahan. Dulu urusan bea cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup, ini kata bea cukai,” ungkap Purbaya di Termina Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Diketahui, rencana penggunaan AI dalam sistem kepelabuhanan, utamanya bea cukai telah diungkap Purbaya beberapa waktu lalu. Menurutnya, ini menjadi percepatan dan mengubah citra pelayanan di bea cukai.

    “Dulu pelayanan bea cukai dinilai lambat, sekarang malah AI-nya yang diminta jangan terlalu cepat,” katanya.

    Bendahara Negara ini menuturkan, penggunaan AI dalam sistem Bea Cukai untuk memperlancar arus barang menjadi lebih cepat dan transparan. “Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini adalah suatu keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern,” tegas Purbaya.

     

  • Lampaui Rata-rata Nasional, Kemenag Raih Skor Indeks Integritas 72,63 di 2025

    Lampaui Rata-rata Nasional, Kemenag Raih Skor Indeks Integritas 72,63 di 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menorehkan catatan positif dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih skor Indeks Sistem Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 sebesar 72,63. Angka ini berhasil melampaui rata-rata nasional yang berada di level 72,32, sekaligus menandakan peningkatan kualitas pengendalian risiko, kepatuhan, serta efektivitas pengawasan di lingkungan kementerian.

    Pencapaian strategis ini diumumkan langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Khairunas, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025). Menurutnya, kenaikan indeks ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata transformasi pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi dan digitalisasi.

    “Peningkatan SPI nasional menunjukkan bahwa pengendalian intern di Kemenag semakin membaik. Ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh satuan kerja, bukan hanya peran pengawasan. SPI adalah cermin dari keseriusan kita dalam memperkuat tata kelola,” tegas Irjen Khairunas.

    Khairunas mengingatkan bahwa skor SPI yang tinggi tidak boleh membuat jajaran Kemenag berpuas diri. Ia menekankan bahwa hasil penilaian ini harus menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan, terutama melalui sistem pengendalian berbasis teknologi yang adaptif.

    Sejumlah instrumen transformasi digital telah diterapkan Kemenag untuk menunjang hal ini, mulai dari Conflict of Interest (COI) Online, Governance, Risk, and Compliance (GRC), hingga E-Audit.

    “Kita tidak boleh puas dengan capaian ini. Pengawasan harus terus diperbarui agar lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan tantangan organisasi. Transformasi digital seperti COI Online, GRC, dan E-Audit menjadi instrumen penting untuk memperkuat kualitas pengendalian intern ke depan,” jelasnya.

    Selain aspek sistem, Irjen juga menyoroti peran krusial sumber daya manusia dalam menjaga akuntabilitas. Baginya, sistem yang canggih tidak akan maksimal tanpa didukung oleh integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Integritas adalah nafas organisasi. Pengawasan hanya alat, tetapi karakter ASN menentukan kuat atau tidaknya sebuah sistem,” tuturnya.

    Tren positif kinerja pengawasan Kemenag juga terlihat dalam capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Triwulan III 2025–2026. Dalam periode tersebut, Kemenag sukses masuk dalam kategori Baik (Hijau) dengan nilai 45,17%. Konsistensi ini menjadi modal utama Kemenag untuk memastikan layanan publik berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. [beq]

  • BKN Dorong Kesiapan SDM Lewat Workshop Aplikasi Broadcasting dan Layanan Helpdesk Terpusat

    BKN Dorong Kesiapan SDM Lewat Workshop Aplikasi Broadcasting dan Layanan Helpdesk Terpusat

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menguatkan langkah digitalisasinya dengan menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Aplikasi Broadcasting yang diikuti 120 Penanggung Jawab Kegiatan (PIC) dari unit pusat, Kantor Regional, hingga UPT.

    Kegiatan ini menjadi upaya strategis Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meningkatkan kemampuan produksi siaran digital di setiap unit kerja.

    Dikutip dari website resmi bkn.go.id pada Kamis (11/12/2025), Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi (INTI) BKN, Yudhantoro Bayu, mengatakan proses transformasi digital di internal BKN kini bergerak lebih cepat seiring meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan kegiatan hybrid.

    “Kegiatan luring atau pun daring makin sering dilakukan, sehingga SDM dan infrastruktur harus mampu merespons tuntutan tersebut. Pelatihan ini menghadirkan PIC yang bisa menjadi tenaga teknis andal serta mempercepat layanan di unit masing-masing,” ujarnya. 

    Dalam kesempatan itu, Yudhantoro juga memperkenalkan Layanan Helpdesk Terpusat sebagai sarana untuk mempermudah pengajuan kebutuhan fasilitas konferensi dan penyiaran.

    “Helpdesk terpusat ini merupakan bentuk komitmen kami menyediakan dukungan teknis yang lebih mudah diakses dan terintegrasi,” ia menegaskan.

    Sesi berikutnya menghadirkan Plt. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi (SIDIGI), Jumiati, menekankan pentingnya empat pilar dalam aktivitas broadcasting: skill teknis, literasi digital, etika publikasi, dan keamanan data.

  • Kebut Transformasi Digital, Imigrasi Jaksel Luncurkan ‘Si Sultan Sharing’

    Kebut Transformasi Digital, Imigrasi Jaksel Luncurkan ‘Si Sultan Sharing’

    Jakarta –

    Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (Jaksel) mengebut transformasi digital terkait penyampaian informasi keimigrasian kepada publik. Salah satu wujud percepatan transformasi digital itu adalah melalui inovasi Si Sultan Sharing atau Jakarta Selatan Share Informasi Keimigrasian.

    Si Sultan Sharing diharapkan dapat memenuhi kebutuhan publik akan informasi layanan yang lebih cepat, mudah diakses, ringkas, dan tersaji secara terpadu, seiring peningkatan ekspektasi pelayanan publik yang transparan dan responsif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggandeng Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
    Pintu (UP PMPTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dikepalai Indarini Ekaningtiyas, dalam mengelola Si Sultan Sharing.

    Dalam keterangan tertulis Humas Imigrasi Jaksel, Kamis (11/12/2025), pihaknya memanfaatkan jaringan media penayangan di seluruh ruang layanan PMPTSP tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan Jaksel. Imigrasi Jaksel berharap kolaborasi ini memungkinkan penyebaran informasi keimigrasian melalui digital signage dan televisi pelayanan secara lebih luas.

    Imigrasi Jaksel juga memproduksi video informasi publik, yang dilengkapi QR Code untuk mengarahkan masyarakat menuju linktree yang berisi seluruh layanan informasi resmi pihaknya.

    “Ini merupakan bentuk nyata komitmen Imigrasi Jakarta Selatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, adaptif, dan selaras dengan core value PRIMA. Profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel,” ucap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jaksel Bugie Kurniawan.

    Ia menyampaikan Si Sultan Sharing adalah wujud implementasi langsung dari perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, di antaranya meningkatkan kualitas pelayanan publik; mewujudkan transparansi informasi; memperkuat budaya kinerja, dan menghadirkan layanan keimigrasian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui Si Sultan Sharing, sambung Bugie, masyarakat dapat memperoleh informasi layanan paspor dan izin tinggal secara lebih mudah, ringkas, dan dekat dengan lokasi aktivitas harian mereka.

    “Ke depan, Si Sultan Sharing diharapkan menjadi pendorong terbentuknya citra Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebagai instansi yang proaktif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjadi wujud nyata transformasi pelayanan keimigrasian menuju era yang terintegrasi dan modern,” pungkas Bugie.

    (aud/fjp)

  • Kemenperin Genjot Pendidkan Vokasi dan Adopsi AI buat Cetak SDM Industri

    Kemenperin Genjot Pendidkan Vokasi dan Adopsi AI buat Cetak SDM Industri

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan fondasi utama dalam mendorong daya saing industri nasional, serta memastikan Indonesia mampu bersaing dalam rantai pasok global.

    “Pemerintah menempatkan pendidikan vokasi sebagai pilar strategis dalam mewujudkan industrialisasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis inovasi. Kampus vokasi harus melahirkan talenta yang kompeten, siap kerja, dan mampu mengembangkan nilai tambah industri,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Agus menekankan, penguatan ekosistem vokasi menjadi semakin penting di tengah dinamika global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan industri terhadap SDM yang memiliki skill spesifik.

    “Pendidikan vokasi tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga motor penggerak inovasi, kewirausahaan, dan keberlanjutan industri nasional,” tambahnya.

    Saat melakukan kunjungan kerja di Politeknik ATK Yogyakarta, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi menegaskan, Politeknik ATK Yogyakarta memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya institusi pendidikan teknologi kulit dan alas kaki di Asia Tenggara, dan harus mampu menjadi pusat keunggulan serta rujukan industri regional.

    “Politeknik ATK Yogyakarta harus menjadi center of excellence, dan juga menjadi rujukan industri dalam proses penyamakan kulit, desain alas kaki dan produk kulit, hingga desain produk turunan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, pentingnya kurikulum berbasis inovasi, teknologi, dan nilai tambah ekonomi. Ia menyebut lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi mampu menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi.

    “Kulit mentah bisa murah, tetapi ketika diproses menjadi produk berkualitas, nilainya bisa miliaran rupiah. Ini soal kemampuan menciptakan nilai tambah,” tegas Doddy.

    Adopsi Teknologi

    Doddy menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi, termasuk AI dan digitalisasi, dalam proses pembelajaran dan riset terapan. “Vokasi itu backbone industri. Lulusannya harus berkualitas dan dirasakan industri. Kita harus terus belajar, memanfaatkan teknologi, termasuk AI, untuk meningkatkan keunggulan nasional,” imbuhnya.

    Menurut Doddy, BPSDMI fokus untuk mengembangkan SDM industri kompeten melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan. Saat ini, BPSDMI mengelola 11 politeknik, 2 akademi komunitas, 7 balai diklat industri, dan 9 SMK di berbagai wilayah.

    Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Sonny Taufan menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi industri yang unggul di tingkat global pada tahun 2030, khususnya untuk sektor kulit, produk kulit, alas kaki, karet, dan plastik.

    Oleh karena itu, pengembangan kurikulum, fasilitas, dan model pembelajaran di Politeknik ATK Yogyakarta, dilakukan secara komprehensif untuk menjawab tantangan industri.

    “Kami fokus mencetak tenaga ahli yang siap kerja, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjadi motor penggerak industri hilir. Arah pembangunan pendidikan vokasi kami sejalan dengan kebijakan Kemenperin dalam memperkuat daya saing industri nasional,” tutur Sonny.

    Selain itu, Politeknik ATK Yogyakarta menerapkan model pendidikan dual sistem, yakni empat semester pembelajaran di kampus dan dua semester di industri melalui skema MBKM, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung pada proses produksi dan teknologi terkini.

    “Industri menginginkan tenaga kerja yang siap operasional dan memiliki mindset teknologis. Skema ini menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Sonny.

    Peningkatan Mutu

    Penguatan pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta didukung berbagai fasilitas berstandar industri, termasuk laboratorium kimia, mikrobiologi, polimer, pengujian fisis, desain, pengolahan limbah, serta showcase Industri 4.0.

    Politeknik ATK Yogyakarta juga mengembangkan Satelit PIDI 4.0, termasuk pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pemeriksaan kualitas kulit bagi mahasiswa dan pelaku IKM.

    “Transformasi digital tidak bisa ditunda. Kami membawa teknologi 4.0 langsung ke bengkel kerja, agar mahasiswa dan IKM memiliki kemampuan praktik terkini,” jelas Sonny.

    Selain itu, penguatan kewirausahaan dilakukan melalui teaching factory serta inkubasi bisnis industri, yang telah melahirkan berbagai startup di sektor sepatu, kulit, dan material plastik daur ulang.

    Hingga akhir November 2025, serapan lulusan Politeknik ATK Yogyakarta mencapai 80,92%, menunjukkan kepercayaan industri terhadap kualitas talenta vokasi.

    “Tingginya serapan lulusan menunjukkan bahwa industri percaya pada kualitas kurikulum vokasi kami,” ujar Sonny.

    Jumlah mahasiswa baru juga meningkat signifikan dari 149 pada 2024 menjadi 265 di 2025, termasuk 40 mahasiwa baru dari kelas industri berbasis beasiswa. Selain itu, Politeknik ATK Yogyakarta aktif menjalin kerja sama internasional dengan industri dan perguruan tinggi, termasuk program magang ke Tiongkok serta kelas industri dengan pemerintah daerah dan asosiasi sektor industri.

    Dalam bidang riset, Politeknik ATK menjalankan penelitian terapan di bidang penyamakan ramah lingkungan dan material sole berkelanjutan. “Riset kami diarahkan untuk mendukung industri yang hijau, efisien, dan berorientasi masa depan,” tambah Sonny.

    Halaman 2 dari 3

    (ily/ara)

  • Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

    Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan pemerintah akan mempercepat pengembangan jaringan pusat inovasi Garuda Spark sebagai mesin pencetak talenta dan wirausaha digital. 

    Adapun saat ini terdapat tiga Garuda Spark dan tahun depan ditargetkan menjadi enam, dengan rencana ekspansi hingga 20 lokasi pada 2029 agar lebih banyak generasi muda bisa mendapatkan pelatihan, peningkatan keterampilan (upskilling), dan alih keterampilan (reskilling) untuk mengisi pekerjaan baru di sektor digital.  

    Garuda Spark adalah jaringan innovation hub nasional yang dibangun Komdigi sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi bagi startup, talenta muda, serta pelaku industri untuk mengembangkan solusi teknologi digital.

    Program ini dirancang sebagai platform “nationally coordinated, locally adapted, globally connected”, dikoordinasikan secara nasional, menyesuaikan potensi tiap daerah, dan membuka akses jejaring hingga level global.

    Edwin menepis anggapan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan semata-mata memicu pengangguran. Menurutnya, ledakan solusi digital justru menuntut pemerintah dan pelaku industri aktif menciptakan lapangan kerja baru, antara lain melalui pelatihan terstruktur di berbagai titik Garuda Spark yang akan menyalurkan talenta ke posisi kerja dengan nilai tambah lebih tinggi. 

    Dia berharap pada tahun depan Indonesia dapat menambah 3 Garuda Spark sehingga total mencapai 6 Garuda Spark. Adapun dalam 5 tahun ke depan diharapkan dapat menyentuh 20 lokasi.

    “Generasi muda kita kami latih, dan kami salurkan ke pos-pos pekerjaan yang lebih baik,” kata Edwin kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025). 

    Dia untuk mencapai target ambisius tersebut perlu partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjadikan pusat-pusat inovasi tersebut sebagai simpul pelatihan dan penempatan kerja bagi anak muda.  

    Untuk periode 2025–2029, tambah Edwin, penguatan konektivitas, komputasi awan (cloud), komputasi (computing), dan keamanan siber sebagai fondasi utama pembangunan ekosistem digital. Lonjakan teknologi sejak pandemi Covid-19, kemunculan ChatGPT, pesatnya pengembangan AI, sensor, dan teknologi blockchain telah membuat data makin berharga, bahkan dapat disebut sebagai “mata uang” baru dalam perekonomian.  

    Saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional diperkirakan berada di kisaran 8 persen dan diproyeksikan terus meningkat seiring berkembangnya konten dan data yang dapat dikomersialisasi. 

    Edwin menilai peningkatan kompetensi digital masyarakat menjadi tantangan besar, sehingga pemerintah perlu menghidupkan kembali dan memperluas peran digital enterprise agar pelaku usaha dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk melalui regulasi yang lebih jelas untuk AI dan inovasi digital lainnya.  

    Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan transformasi digital melalui ketersediaan modal ventura, dana-dana antara, hingga sovereign wealth fund yang strategis untuk mempercepat digitalisasi ekonomi secara nasional. 

    Mengacu data Prasasti, dia menjelaskan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekitar 6,5, sementara sektor TIK memiliki ICOR sekitar 5,1 dan ekonomi digital sekitar 4,3, sehingga digitalisasi dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. 

    Untuk diketahui, ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan).

    Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makin kecil. 

    Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun-Rp7.700 triliun) PDB. 

    Karena itu, dia menegaskan Indonesia tidak bisa lagi menunda digitalisasi, dan persiapan talenta menuju teknologi baru harus dilakukan sejak sekarang agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penurunan ICOR dapat tercapai.

    Sebelumnya, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Burhanuddin Abdullah menyarankan Presiden Prabowo Subianto  untuk melanjutkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Burhanuddin mengatakan dengan berfokus pada digital, maka ICOR Indonesia yang saat ini masih berkisar 6,6 dapat ditekan menjadi 4,3. 

    “Jadi kalau itu bisa dilakukan untuk keseluruhan sektor kita itu surplus mestinya,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Burhanuddin menambahkan saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah masih kekurangan dana sekitar 14% dari PDB. Pemerintah hanya mampu menyiapkan 38% dari PDB, sementara itu 14% sisanya diambil dari pinjaman atau dari modal asing. 

    Dengan berfokus pada digitalisasi, pemerintah tidak hanya berhasil menambal kebutuhan, juga dapat dapat mencatatkan surplus sekitar 3%-6% dari PDB.   

    Burhanuddin mengakui untuk meningkatkan ICOR dibutuhkan langkah yang kuat ini. Saat ini 17 sektor instansi dan lembaga pemerintah, baru sektor Teknologi dan Informasi saja yang memiliki ICOR kategori tinggi. 

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ICOR adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur digital secara merata. 

    Pemerataan internet akan membuat masyarakat yang awalnya tidak tersentuh internet menjadi terlayani sehingga mereka dapat mengakses layanan digital termasuk berjualan secara online. 

    Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN dengan melakukan pemerataan layanan internet. 

    “Peran utama dari pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Itu adalah hal yang mutlak, yang kami harapkan dari pemerintah terutama kalau kita bicara daerah-daerah di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebaran infrastruktur kita belum merata, kalau di Jakarta kita menikmati jaringan bagus,” kata Piter. 

    Sekadar informasi dalam membangun jaringan hingga ke pelosok negeri, pemerintah telah memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Melalui program Akses Internet hingga penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL), Bakti telah melayani ratusan titik intenet di daerah 3T.

  • ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti tantangan dalam mencapai target seluruh desa di Indonesia terkoneksi internet sepenuhnya pada tahun depan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan jumlah desa di Indonesia terus bertambah setiap tahun akibat pemekaran wilayah. Kondisi ini membuat jumlah desa yang belum terlayani internet terus bergerak dinamis.

    “Itu kan tiap tahun tambah. Sekarang 2.500 [desa belum terkoneksi]. Terus dinamis kan, desanya kan berubah-ubah,” kata Marwan ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Marwan menilai target 100% desa terkoneksi internet akan sulit tercapai karena angka kebutuhan layanan akan berubah lagi pada tahun berikutnya.

    “Tambah lagi desanya. Ada yang tidak terkoneksi lagi. Kenapa? Pemekaran,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan layanan internet pada 2026. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. Dia menekankan transformasi digital harus dilihat sebagai agenda nasional yang bergerak serempak. Komdigi bersama LPM UI mencatat skor transformasi digital nasional meningkat dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024. 

    Menurut Meutya, capaian ini menunjukkan fondasi digital Indonesia telah berkembang cukup baik meskipun keselarasan dan kebersamaan pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling pesat, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. 

    “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

    Meutya juga menyampaikan sejumlah provinsi di wilayah timur  seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mencatat lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut, ujarnya, merupakan hasil fokus pembangunan yang diberikan pada kawasan timur. 

    Upaya ini diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia. Lebih jauh, Meutya menuturkan sejumlah kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, kondisi ini berarti Indonesia membutuhkan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet pada tahun depan.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100.% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan yang tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. 

    Dia menekankan transformasi digital perlu dilihat sebagai agenda nasional yang berjalan serempak. 

    Meutya menyebut skor transformasi digital nasional yang merupakan hasil kolaborasi Komdigi dan LPM UI bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

    Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah berkembang cukup baik dalam membangun fondasi digital dan terus bergerak maju, meskipun masih perlu meningkatkan keselarasan dan kebersamaan dalam pelaksanaannya. 

    Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling baik, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

    Lompatan Signifikan Konektivitas di Wilayah Timur

    Meutya juga mengungkapkan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. 

    Dia menjelaskan capaian tersebut terjadi karena pembangunan dalam dua tahun terakhir difokuskan pada wilayah timur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.

    Lebih jauh, Meutya menyebut berbagai kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, hal itu berarti Indonesia memerlukan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • Layanan Internet Terjangkau hingga AI

    Layanan Internet Terjangkau hingga AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan arah pembangunan Indonesia digital ke depan, diantaranya menghadirkan layanan internet yang terjangkau dan mendorong kecerdasan buatan (AI).

    Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan rencana strategis 2025–2029, yang berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai panduan kebijakan untuk mempercepat pembangunan digital nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan tema yang disepakati adalah terhubung, tumbuh, terjaga. Terhubung, menurut Meutya, berarti mewujudkan konektivitas yang semakin berkualitas dan terjangkau.

    “Jadi terjangkau juga menjadi salah satu target kita,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya menjelaskan upaya mewujudkan konektivitas terjangkau telah dimulai melalui lelang frekuensi 1,4 GHz. Dia menegaskan lelang tersebut didorong untuk menghadirkan internet murah. Dia berharap melalui lelang tersebut, internet rakyat dapat mulai dirasakan pada tahun depan.

    “Sehingga inklusifitas juga bisa dirasakan dari sisi keterjangkauannya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet,” katanya.

    Lebih lanjut, terkait fokus tumbuh, Meutya berharap ekosistem digital dapat memberdayakan pemerintahan digital yang terpadu dan andal, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas. 

    Dia juga menekankan pentingnya peningkatan perdagangan digital, pertumbuhan talenta digital, serta kolaborasi sehat antara pelaku nasional dan global.

    Meutya menekankan transformasi digital harus memberikan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan kerangka etika AI dan peta jalan AI. Dia mengatakan pemerintah telah menyelesaikan 90% peta jalan AI dan etika AI. 

    “Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean, dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya.

    Meutya menyampaikan ada dua Perpres terkait AI yang diterbitkan. Komdigi, katanya, tidak akan mengatur perkembangan AI secara sektoral, melainkan hanya menyiapkan payung besarnya.

    “Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

    Dia menegaskan Kementerian/Lembaga paling memahami kebutuhan aturan AI di sektor masing-masing. Lebih lanjut, Meutya menjelaskan Komdigi pada tahun ini telah meluncurkan beberapa innovation hub, yakni Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, Bandung, dan Medan, dan berharap jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah.

    “Inisiatif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta digital dan inovasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya. 

    Adapun terkait fokus ketiga, terjaga, Meutya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memberantas kejahatan digital, termasuk penipuan daring, kejahatan terhadap anak, serta peretasan dan kebocoran data.

    Dia mengingatkan pertumbuhan digital tanpa keamanan hanya akan membawa mudarat. Karena itu, perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritikal seperti pusat data nasional, serta data strategis negara harus menjadi prioritas.

    Meutya juga menyinggung pentingnya perlindungan anak di ranah digital, sejalan dengan tren global. Dia menyebut Australia yang telah menetapkan pembatasan bagi anak-anak di bawah 16 tahun.

    “Indonesia sudah memiliki sejak Maret aturannya sekarang [PP Tunas] dalam masa transisi. Kalau teman-teman merasa belum terasa ya memang karena PP-nya baru ditandatangani bulan Maret tahun 2025,” katanya.

    Menurutnya saat ini Indonesia memasuki masa transisi bersama platform besar agar implementasi dapat dimulai pada Maret 2026. Dia menyebut Malaysia dan sejumlah negara Eropa juga sedang bergerak menyusun aturan serupa.

    “Kita untuk konsultasi publiknya sudah lewat, aturannya sudah jadi. Ini menunggu implementasi mudah-mudahan di tahun depan bulan Maret sudah mulai bisa kita laksanakan, melindungi anak-anak kita dengan melakukan penundaan akses akun kepada anak-anak di angka 13 tahun dan di angka 16 tahun tergantung dengan risiko dari profil masing-masing platform,” katanya.

    Meutya menekankan pentingnya keselarasan satu agenda nasional dari pusat hingga daerah, terutama dalam layanan pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, digitalisasi tidak bisa berjalan terpisah-pisah.

    “Komdigi sebagai orkestrator, enabler, akselerator menyediakan fondasi infrastruktur kebijakan tata kelola digital dan ruang kolaborasi. Tapi kami tidak bisa dan pun bisa tidak ingin berjalan sendiri,” katanya.

    Dia mengatakan seluruh pihak perlu memberikan kontribusi spesifik sesuai perannya masing-masing. Nantinya, masukan teknis akan dikumpulkan dari level eselon 1 dan eselon 2.

    “Melalui deklarasi ini kita menegaskan tiga hal, sekali lagi kami ulangi, terhubung tumbuh terjaga. Menjadi kompas Indonesia digital, memastikan seluruh masyarakat tersambung dengan akses yang merata, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi menjaga ruang digital yang aman, kemudian komitmen untuk mengakhiri fragmentasi,” ungkapnya.

    Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen bersama.

    “Komitmen seluruh ekosistem, pemerintahan pusat dan daerah, industri, akademisi, masyarakat untuk bergerak bersama demi Indonesia, kita semua yang bisa lebih terhubung, lebih tumbuh dan lebih terjaga,” tandasnya.

  • DPRD Surabaya Kritik Pemkot Belum Maksimal Terapkan Sistem Paperless

    DPRD Surabaya Kritik Pemkot Belum Maksimal Terapkan Sistem Paperless

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mengkritisi pola kerja Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan sistem paperless. Menurut dia, meski digitalisasi arsip sudah berjalan di banyak dinas, penggunaan kertas fisik dalam laporan dan dokumen masih mendominasi.

    “Wis digital, tapi kertasnya masih numpuk di meja. Padahal tujuan paperless itu kan biar kerja makin efisien dan ramah lingkungan,” kata Herlina, Rabu (10/12/2025).

    Dia menilai, kebiasaan mencetak laporan dan berkas untuk rapat justru menambah beban anggaran sekaligus bertentangan dengan semangat efisiensi dan pelestarian lingkungan. Menurut dia, jika sistem digital benar-benar dioptimalkan, Pemkot bisa menekan pengeluaran untuk kertas, tinta, hingga penyimpanan arsip fisik. “Kalau semua masih dicetak, ya ngapain ada sistem digitalisasi? Ini soal mindset,” ujar Herlina.

    Menurut Herlina, secara pengarsipan Surabaya sebenarnya sudah cukup maju dengan sistem digital yang memudahkan pencarian dan penyimpanan dokumen. Namun, pola kerja manual masih sering dijalankan secara bersamaan sehingga menghambat efisiensi birokrasi.

    “Digitalisasi arsip sudah jalan, tapi ya separo-separo. Kadang masih dobel, ada file digitalnya tapi tetap dicetak juga buat arsip fisik,” tutur Herlina.

    Dia menambahkan, format digital seperti PDF sebenarnya jauh lebih praktis dan efisien untuk pelaporan antarinstansi. Selain mudah disimpan, dokumen elektronik juga memudahkan perbandingan data antarlaporan dan mempercepat proses evaluasi kebijakan.

    “Kalau semua laporan dalam bentuk PDF, enak dibaca, gampang dibandingkan, dan nyimpennya juga tinggal klik. Nggak perlu lagi map numpuk sampai lemari penuh,” ucap politisi kawakan ini.

    Politisi Partai Demokrat itu berharap Pemkot Surabaya lebih serius memperkuat budaya kerja digital. Dia menilai, kebijakan paperless bukan hanya urusan teknologi, tapi juga komitmen moral untuk melestarikan lingkungan dan menggunakan anggaran dengan bijak.

    “Kalau serius, anggaran buat kertas, tinta, printer bisa ditekan. Sekalian bantu jaga lingkungan, wong sumber daya alam kita juga terbatas,” tutur mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Herlina menegaskan, transformasi digital seharusnya membuat sistem administrasi pemerintah semakin cepat, efisien, dan transparan. Dia berharap kebijakan tanpa kertas benar-benar diterapkan secara menyeluruh di semua OPD. “Kita ini kota besar, mestinya bisa jadi contoh. Digitalisasi itu bukan gaya-gayaan, tapi cara kerja yang cerdas dan bisa ngirit,” pungkas dia. [kun]