Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Prabowo lantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS

    Prabowo lantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa jabatan Anggito untuk periode 2025–2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    Selain Anggito, Presiden Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, serta Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto, dan Aida Suwandi Budiman sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

    Anggito, Farid, dan para anggota Dewan Komisioner LPS lalu mengucapkan sumpah janji Dewan Komisioner LPS di hadapan Presiden Prabowo

    “Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua dewan komisioner LPS, wakil ketua dewan komisioner lPS, anggota dewan komisioner LPS dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut,” ucap mereka.

    Usai pelantikan, Anggito menandatangani berita acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta jajaran tamu undangan.

    Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Anggito sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

    Selain Anggito, Komisi XI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK bidang Program Penjaminan Polis.

    Dalam pemaparannya di DPR, Anggito menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tantangan industri perbankan.

    Dia juga memperkenalkan program kerja bertajuk AKSARA yang mencakup enam misi utama, mulai dari peningkatan kompetensi manajemen aset, peningkatan kualitas SDM, perluasan jangkauan media sosial, efisiensi beban SDM per dana kelolaan, peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga digitalisasi proses bisnis.

    Anggito menargetkan agar dalam lima tahun ke depan, LPS dapat menurunkan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar menjadi Rp400 miliar serta mempercepat transformasi digital lembaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkom Dorong Youngpreneur Berkelanjutan Lewat Ekosistem Digital Indibiz – Page 3

    Telkom Dorong Youngpreneur Berkelanjutan Lewat Ekosistem Digital Indibiz – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebagai salah satu penggerak transformasi digital di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Telkom) terus berupaya menghadirkan berbagai inisiatif untuk menggeliatkan ekonomi digital nasional.

    Komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui program Youngpreneur Indibiz, yang diluncurkan secara khusus dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda sepanjang Oktober 2025.

    Inisiatif ini sangat krusial untuk mendorong generasi muda agar lebih berani mengambil peran sebagai penggerak ekonomi bangsa melalui sektor wirausaha digital.

    “Program Youngpreneur Indibiz berjalan serentak selama bulan Oktober di seluruh Telkom Regional di Indonesia,” tulis Indibiz melalui keterangan resminya, Rabu (8/10/2025).

    Melalui Youngpreneur Indibiz, Telkom berambisi menyebarkan kisah-kisah inspiratif dari para pebisnis muda di berbagai penjuru negeri.

    Tujuannya adalah memantik motivasi dan semangat bagi pemuda-pemudi untuk berani menciptakan peluang serta mewujudkan harapan menjadi youngpreneur yang maju, berkembang, dan berkelanjutan dengan dukungan penuh dari ekosistem digital Telkom–salah satunya Indibiz.

  • Asia Tenggara Prospektif, Redis Released 2025 Hadir di Indonesia

    Asia Tenggara Prospektif, Redis Released 2025 Hadir di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia buat kebutuhan akan solusi teknologi semakin tinggi, terutama untuk menangani jumlah data besar dengan latensi rendah. Di tengah kondisi ini, Redis, perusahaan penyedia data platform berkecepatan tinggi dengan solusi Cloud maupun On-Premise hadir untuk mendukung akselerasi transformasi digital di berbagai sektor industri di tanah air.

    Chief Revenue Officer Redis, Spencer Tuttle mengatakan Redis sudah menjadi bagian dari infrastruktur digital selama dekade terakhir. Redis pun semakin banyak digunakan di dunia, khususnya di Asia Tenggara, terutama dengan dorongan menuju 5G, perkembangan AI, serta meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap akses digital yang cepat dan data real-time, hingga kebutuhan performa tinggi dari aplikasi digital.

    “Saya rasa sekarang sudah berbeda. Asia Tenggara menjadi kawasan yang sangat strategis bagi kami dan juga bagi banyak perusahaan perangkat lunak lainnya,” ungkap Tuttle kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Asia Tenggara, khususnya Indonesia bertumbuh dengan cepat dan hampir semua orang kini bergantung pada aplikasi digital dan layanan digital untuk bekerja maupun menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Redis pun hadir sebagai penyedia infrastruktur digital strategis bagi berbagai sektor. Layanan Redis mencakup sektor telekomunikasi, keuangan, hingga perusahaan digital native yang mendorong pertumbuhan di Asia Tenggara.

    “Kami memang memiliki pusat/hub besar di Singapura. Dalam beberapa tahun terakhir, kami juga membangun tim di Indonesia. Lingkungan di sini sangat luar biasa bagi kami, kami mengalami kesuksesan yang luar biasa di Indonesia,” tegas dia.

    Untuk itu, melalui tur acara globalnya pada 25 September silam yaitu Redis Released Jakarta 2025, Redis menghadirkan pembaruan teknologi, terutama yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Dia menegaskan, Redis ingin menjadi alat nomor satu bagi para pengembang di seluruh dunia dalam aplikasi real-time dan AI di masa kini.

    Dalam kesempatan yang sama, Country Manager Redis Indonesia Mario Wihardja, mengatakan kecepatan sangat penting pada saat ini. Oleh karena itu, dia menjelaskan bagaimana pentingnya mengadopsi teknologi digital, sambil terus meliterasi pengguna lebih cepat dalam menerima data dan segala macamnya.

    “Jadi Redis stands di sana, di posisi itu, untuk mempercepat pendeliverian data secara real-time untuk bisa dikonsumsi oleh pelanggan. Apalagi, ada banyak teknologi digital, churn rate-nya banyak, kadang dipakai, kadang tidak seperti itu, karena banyak pelanggan experience-nya yang tidak di sana. Yang kadang-kadang kalau kita lihat, kita sebutnya di Redis itu kita bisa membantu dalam hal tiga R. Gimana improve your revenue, reduce your risk, and improve the resiliency,” jelas Wihardja.

    Dia menegaskan, Redis telah melengkapi semua produknya dengan sistem keamanan yang mumpuni. Redis telah tersertifikasi ISO dari BOS Security, yang membuktikan keamanan menjadi poin penting bagi perusahaan.

    “Di dalam produknya sendiri, kita ada semacam secure second layer, a lot of embedding di dalamnya BOS Security, untuk make sure data itu delivery secara secure. Lalu kita juga governance di dalam produk tersebut juga, untuk menjaga juga keamanan datanya, siapa yang bisa akses dan segala macamnya, dengan akses kontrol dan segala macamnya,” ungkap Wihardja.

    Dia memastikan Redis memposisikan diri, tidak hanya kita terkenal sebagai caching, tapi juga sebagai real-time data platform, yang bisa membantu sebagai AI infrastructure.

    Untuk diketahui, Redis Release 2025 menghadirkan terobosan dari kecerdasan buatan, pengelolaan data vektor, hingga integrasi streaming real-time. Semua dirancang untuk memberi kecepatan, keandalan, dan skala yang dibutuhkan industri masa depan. Inovasi ini merupakan langkah strategis seiring dunia, semakin memasuki era LLM atau Large Language Models.

    Adapun salah satu tantangan terbesar bagi para pengembang dalam memastikan konteks yang tepat, dapat sampai ke tempat yang tepat pula, pada waktu yang tepat. Dengan kata lain, Redis kini telah menjadi pondasi penting untuk mendukung AI, Gen AI, serta aplikasi masa depan.

    Sebagai informasi, Redis Release 2025 telah diselenggarakan di Jakarta, pada 25 September yang dihadiri stakeholder terbaik di bidangnya.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonet (EDGE) Kantongi Kredit Rp5,5 Triliun dari BCA, Fokus Ekspansi Data Center

    Indonet (EDGE) Kantongi Kredit Rp5,5 Triliun dari BCA, Fokus Ekspansi Data Center

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indointernet Tbk. atau Indonet (EDGE), penyedia layanan infrastruktur digital terintegrasi, memperoleh fasilitas kredit senilai Rp5,5 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

    Pinjaman ini diberikan tidak hanya kepada Indonet, tetapi juga mencakup anak perusahaannya, PT Ekagrata Data Gemilang (“EDGE DC”), yang bergerak di bidang layanan pusat data. 

    Melalui fasilitas pinjaman ini, perusahaan berkomitmen untuk terus berinvestasi pada pusat data (data center) berstandar internasional dan jaringan konektivitas yang andal, guna menjawab meningkatnya kebutuhan perusahaan, institusi keuangan, serta pelaku industri di era transformasi digital. 

    Manajemen juga menegaskan bahwa transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 

    Direktur Indonet Donauly Situmorang mengatakan transaksi ini memperkuat komitmen Indonet group dalam mendorong tercapainya tujuan keberlanjutan perusahaan.

    Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah agenda strategis Indonet group, seperti ekspansi fiber optic di pusat kota Jakarta dan wilayah sekitarnya, refinancing fasilitas kredit terdahulu, pembiayaan penyelesaian konstruksi fase akhir pusat data EDGE2, serta untuk keperluan general corporate purpose, termasuk modal kerja, pengembangan bisnis  data center dan fiber optic (FO). 

    “Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus menghadirkan infrastruktur digital yang andal dan kompetitif, serta menegaskan dukungan kami terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ujar Donauly dikutip, Rabu (8/10/2025).

    Sementara itu, CEO EDGE DC Stephanus Oscar mengatakan perusahaan telah merancang EDGE2 dengan kapasitas hingga 23 MW IT load yang siap mendukung kebutuhan hyperscale maupun enterprise di Indonesia. 

    “Dengan tambahan fasilitas baru ini, EDGE DC memperkuat posisi sebagai market leader untuk data center di pusat kota Jakarta. Komitmen kami jelas, yaitu menghadirkan infrastruktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional,” ungkap Oscar.

    Rudy Susanto, Direktur Korporasi BCA, mengatakan perusahaan melihat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sebagai peluang besar yang perlu ditopang oleh infrastruktur teknologi yang kuat. 

    “Kami percaya Indonet dan EDGE DC  memiliki rekam jejak serta kapabilitas yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Rudy.

    Mengacu pada laporan e-Conomy SEA 2024, ekonomi digital Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang pesat dengan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) mencapai sekitar USD360 miliar pada tahun 2030.

    Pencapaian ini berpotensi menempatkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, kebutuhan akan konektivitas yang andal dan kapasitas data yang besar semakin meningkat, sehingga mendorong permintaan yang tinggi terhadap pusat data dan jaringan serat optik di Indonesia. 

  • Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil

    Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil

    Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menilai kehadiran Starlink tidak serta merta menjadi pesaing, melainkan berperan sebagai pelengkap bagi layanan serat optik (fiber optic) yang sudah dimiliki perusahaan.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, Indosat juga menjadi penyedia resmi produk Starlink di Indonesia. Dia menekankan teknologi satelit orbit rendah ini digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dapat dilayani oleh jaringan serat optik milik Indosat.

    “Starlink ini sebenarnya kami juga mem-provide produk Starlink, jadi kalau ada daerah-daerah yang memang enggak bisa kami serve dengan fiber kami dan solusi kami kan butuh konektivitas, kami akan pakai Starlink,” kata Buldansyah di Kantor Indosat pada Selasa (7/10/2025). 

    Buldansyah menjelaskan perusahaan memanfaatkan Starlink terutama untuk kebutuhan backhaul atau sambungan antarjaringan, serta bagi pelanggan di sektor tertentu seperti pertambangan dan fasilitas publik.

    “Misalnya, puskesmas-puskesmas ada 1.000, ada 100 yang enggak bisa diakses fiber optik kami, ya kami pakai Starlink. Harganya Indosat sebagai authorized-nya Starlink, karena kami bundling dengan solusi AI, jadi tidak eceran harganya,” katanya.

    Namun, Buldansyah meyakini layanan milik Indosat akan tetap menjadi pilihan yang lebih baik bagi pelanggan, termasuk pemerintah daerah, terutama di wilayah yang sudah terjangkau jaringan perusahaan. Dia menegaskan, di area dengan cakupan jaringan Indosat, layanan yang ditawarkan akan lebih terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih baik.

    Meski demikian, Buldansyah tidak menampik sejumlah pemerintah daerah mulai tertarik menggunakan Starlink. Akan tetapi, menurutnya, harga dan stabilitas layanan satelit tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.

    “Starlink itu enggak murah, sebagai backup mungkin-mungkin saja. Selain itu, berdasarkan kualitas Starlink pada saat tertentu turun banget kan kualitasnya. Pada saat tertentu, drop banget, sampai enggak mau jualan lagi,” kata Buldansyah.

    Buldansyah mengatakan, persoalan terkait spektrum yang pernah menimpa Starlink juga membatasi ruang ekspansinya di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ketidakpastian layanan Starlink jauh lebih besar dibandingkan produk-produk milik Indosat.

    “Tapi Starlink bisa menjadi opsional khususnya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” katanya.

    Di sisi lain, sejumlah pemerintah provinsi mulai mengimplementasikan Starlink untuk pemerataan akses internet. Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran menggunakan Starlink untuk mendukung digitalisasi pembelajaran sebagai wujud pemerataan pendidikan hingga pelosok. 

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur juga mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, prioritas utama tetap jaringan fiber optik, kemudian jaringan wireless Orbit Telkomsel, dan Starlink hanya digunakan sebagai alternatif terakhir untuk desa tanpa jaringan listrik, dengan dukungan panel surya. 

    Tahun ini, Pemprov Kalimantan Timur mengalokasikan Rp12 miliar untuk 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa melalui anggaran perubahan.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut, Starlink masih dalam tahap uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat untuk mengatasi kesulitan sekolah di wilayah blank spot dalam memperbarui data pokok pendidikan (Dapodik).

    Adapun, di Sulawesi Barat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) daerah tersebut telah memasang Starlink di sejumlah desa terpencil, seperti Desa Tabulahan, Kabupaten Mamasa, guna mempercepat transformasi digital dan pemerataan akses internet di wilayah pedesaan.

  • Keterampilan Digital Masyarakat RI Bergantung pada Anggaran dan Investasi

    Keterampilan Digital Masyarakat RI Bergantung pada Anggaran dan Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai proyeksi peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada 2026 sangat bergantung pada konsistensi anggaran pemerintah untuk teknologi pemerintahan (Government Technology). 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan dukungan kebijakan investasi terhadap sektor telekomunikasi dan penyelenggara jaringan juga menjadi faktor utama. 

    “Tergantung konsistensi anggaran Government Technology dan dukungan kebijakan investasi terhadap telekomunikasi dan penyelenggara jaringan dan infrastruktur lainnya. Termasuk investasi dalam riset dan SDM,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (7/10/2025).

    Sarwoto menambahkan, tahun depan Indonesia tidak hanya akan memasuki fase digitalisasi menuju all clouds atau transformasi digital yang sepenuhnya berbasis komputasi awan, tetapi juga menghadapi era digitalisasi menuju all intelligence dengan maraknya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). 

    Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat pengguna dan industri perlu memastikan agar IMDI berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

    “Tahun disrupsi teknologi dan layanan harus dijawab dengan debottlenecking peraturan yang menghambat, dengan tetap menjunjung kepentingan nasional,” imbuhnya .

    Lebih lanjut, Sarwoto menjelaskan IMDI menilai empat pilar utama, yakni infrastruktur dan ekosistem, keterampilan, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Kenaikan skor nasional mencerminkan arah positif transformasi digital, meski setiap pilar dapat mengalami fluktuasi.

    Menurut Mastel, salah satu pendorong peningkatan IMDI 2025 adalah perbaikan pada pilar infrastruktur dan ekosistem digital yang sempat turun 1–2 poin pada 2024 akibat keterlambatan pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

    “Terutama akses BTS 4G dan infrastruktur data center. Mastel berpendapat di pilar ini pemerintah dan operator atau pelaku lainnya mesti mendorong implementasi akses berbasis 5G, edge AI, karena use case [5G + AI] akan menjadi motor penggerak transformasi digital yang lebih efisien dan efektif,” katanya.

    Adapun untuk mempercepat peningkatan indeks di tahun-tahun mendatang, Mastel menilai literasi digital juga harus digarap lebih konkret dan tidak sekadar teoritis. Selain itu, Sarwoto mengatakan kasus nyata yang dihadapi sektor digitalisasi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan hubungan antarnegara. 

    “Perlu kerja sama dalam dan luar negeri untuk ini, kolaborasi, copy dan adaptasi terobosan cepat saat ini diperlukan. Perilaku ini jangan hanya dibebankan kepada masyarakat, namun terutama unsur pemerintah juga sangat perlu, banyak regulasi lintas sektor dinilai menghambat indeks IMDI,” kata Sarwoto.

    Menkomdigi menghadiri acara literasi digital

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat nilai IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya sebesar 43,34. IMDI mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam aktivitas harian maupun pekerjaan. 

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi.

    Pengukuran IMDI 2025 mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Dari keempatnya, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi 53,06, sedangkan pilar Pemberdayaan mencatat skor terendah 34,42.

    Indeks ini telah diukur sejak 2022 dan terus menunjukkan tren positif: 37,80 pada 2022, 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, hingga 44,53 pada 2025. Tahun ini, pengukuran melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri di 514 kabupaten/kota.

    Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Boni Pudjianto, memproyeksikan IMDI 2026 akan meningkat menjadi 45,33 poin atau naik 0,8 poin dibandingkan tahun ini. Boni mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia. 

    Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif.

    “Ketiga pengembangan kompetensi digital SDM [sumber daya manusia] nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

  • Infrastruktur dan Ekosistem Pilar Utama Pendongkrak Indeks Masyarakat Digital 2025

    Infrastruktur dan Ekosistem Pilar Utama Pendongkrak Indeks Masyarakat Digital 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan faktor utama yang mendorong peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, yang naik menjadi 44,53 poin atau meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan kenaikan nilai IMDI secara nasional terutama ditopang oleh dua pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem serta Pekerjaan.

    “Berdasarkan hasil pengukuran IMDI 2025, peningkatan nilai IMDI secara nasional didorong oleh kontribusi yang cukup tinggi dari pilar 1 [Infrastruktur dan Ekosistem] yang mengalami peningkatan 0,36 poin,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

    Boni mengatakan peningkatan ada pilar ini menjadi fondasi dan pengungkit bagi peningkatan pilar lainnya melalui efek domino dari perbaikan infrastruktur digital. Dia menambahkan, pilar Pekerjaan juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 4,8 poin, yang dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan talenta digital yang relevan dengan kebutuhan industri.

    Boni menambahkan langkah-langkah strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut meliputi perluasan akses internet dan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah perdesaan, peningkatan kompetensi digital masyarakat melalui pelatihan dan sertifikasi nasional. 

    “Serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendorong transformasi digital,” katanya.

    Menurut Boni, IMDI berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI juga memerlukan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun industri. 

    “Secara umum, program-program strategis pemerintah berkontribusi positif terhadap peningkatan IMDI. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, terutama di bidang pemberdayaan digital dan pemerataan di daerah-daerah tertinggal,” kata Boni.

    Teknisi memperbaiki pemancar internet

    Dia mencontohkan beberapa inisiatif strategis yang telah berperan dalam peningkatan nilai IMDI, seperti program pelatihan digital Digital Talent Scholarship dan program Literasi Digital yang menyasar berbagai kalangan masyarakat. Meski cakupannya luas, menurutnya, proporsi peserta masih relatif kecil dibandingkan populasi Indonesia secara keseluruhan.

    Selain itu, pemerataan infrastruktur digital seperti pembangunan BTS 4G dan 5G di berbagai wilayah juga turut berkontribusi dalam mendukung pilar Infrastruktur dan Ekosistem.

    “Meskipun bukan sebagai indikator tunggal, pemerataan Infrastruktur Digital melalui pembangunan BTS 4G dan 5G di berbagai lokasi dapat berkontribusi dalam menyokong pilar Infrastruktur & Ekosistem,” tutur Boni.

    Sementara itu, berdasarkan data resmi Komdigi, nilai IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, meningkat dari 43,34 poin pada 2024. 

    IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun sejak 2022.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti konkret bahwa Indonesia terus bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

    Dia menambahkan pemanfaatan IMDI sebagai rujukan strategis sangat penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia berbasis data. Dengan demikian, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat dirancang secara tepat sasaran.

    Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sedangkan pilar Pemberdayaan masih berada di posisi terendah dengan 34,42 poin. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy yang merupakan hasil capaian forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), memberikan gambaran yang lebih komprehensif hingga level kabupaten/kota.

    Sejak pertama kali diukur pada 2022 dengan skor 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif, meningkat menjadi 43,18 pada 2023 dan 43,34 pada 2024 sebelum kembali naik ke 44,53 pada 2025.

  • MenPANRB dukung integrasi layanan digital di KBRI Spanyol

    MenPANRB dukung integrasi layanan digital di KBRI Spanyol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung transformasi digital Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Madrid, Spanyol untuk memberikan pelayanan publik yang lebih aksesibel, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “KBRI merupakan showcase praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri, sehingga pelayanan yang diberikan KBRI akan langsung dirasakan oleh warga negara Indonesia (WNI) yang ada di sini serta berbagai stakeholder eksternal terkait dengan kepentingan Indonesia. Untuk itu kita perlu mendorong dan menjamin pelayanan yang diberikan kepada para pihak harus sesuai dengan ekspektasi mereka,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya d ihadapan Duta Besar Indonesia untuk Spanyol Muhammad Najib dan jajaran dalam pertemuan di KBRI Madrid.

    Rini menyampaikan, saat ini pemerintah tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup digital ID, data exchange dan digital payment agar pelayanan publik bisa terintegrasi lintas instansi, menyatukan layanan supaya masyarakat cukup sekali memasukkan data dan mengakses layanan dengan mudah dan transparan.

    “Kita melihat peluang untuk menjadikan layanan KBRI sebagai suatu use-case keterpaduan layanan digital, salah satunya pelayanan paspor, promosi, investasi dan kekonsuleran. Dengan ini KBRI menjadi bagian penting dari ekosistem keterpaduan layanan pemerintah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat secara nyata” ujarnya.

    Dalam sambutannya Rini juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang lebih responsif, bekerja dengan koordinasi lintas instansi.

    “KBRI bukan hanya diukur dari layanan kekonsuleran semata, tapi juga kontribusinya dalam mendukung pencapaian prioritas nasional,” ujarnya.

    Saat ini Kementerian PANRB terus mendukung peningkatan kualitas layanan KBRI agar lebih aksesibel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini juga berkesempatan diskusi dengan pegawai dan ASN yang ada di KBRI Madrid.

    “Saya senang dapat berdiskusi dengan ASN disini, ASN merupakan bagian dari birokrasi yang bertugas untuk melakukan layanan-layanan untuk memperkuat hubungan internasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua BPK tegaskan kesiapan masuki pemanfaatan AI

    Ketua BPK tegaskan kesiapan masuki pemanfaatan AI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menegaskan bahwa pihaknya siap memasuki tahap pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efektivitas audit, transparansi, dan akuntabilitas publik.

    “Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan budaya dan cara pandang, yang menempatkan data sebagai aset strategis untuk memperkuat akuntabilitas publik,” ucapnya saat menjadi pembicara utama seminar internasional bertema “The Role and Challenges of Public Audits in Responding to Future Risks” di Seoul, Republik Korea, Selasa (30/9/2025), sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    Pada kesempatan itu, Isma menekankan pentingnya transformasi digital bagi lembaga pemeriksa keuangan.

    Melalui strategi digital by default, lanjutnya, BPK berfokus pada pengembangan budaya digital, pemanfaatan teknologi, penyempurnaan proses, serta pengelolaan data sebagai aset strategis.

    “Sebagaimana filosofi Korea hongik ingan atau to broadly benefit humanity, SAI (supreme audit institution) perlu memastikan bahwa inovasi melayani kepentingan publik, adanya teknologi untuk memberdayakan dan bukan memecah-belah, serta data digunakan untuk memperkuat penilaian dan bukan menggantikan penilaian manusia,” ujar Isma.

    Pembicara utama lainnya dalam seminar tersebut berasal dari berbagai lembaga internasional, antara lain Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), US Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency (CIGIE), serta INTOSAI Development Initiative (IDI), yang membahas berbagai tantangan dan strategi institusi masing-masing dalam menghadapi risiko masa depan.

    Kehadiran para pemimpin lembaga pemeriksaan global dinilai semakin menegaskan peran aktif BPK dalam forum internasional.

    Sebelum seminar, Ketua BPK melaksanakan courtesy meeting dengan Ketua BAI Korea untuk membahas penguatan kerja sama bilateral dan kolaborasi dalam International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), SAI20, dan MIKTA SAIs (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia Supreme Audit Institutions).

    Selain itu, delegasi teknis BPK juga telah melaksanakan diskusi bilateral dengan tim Board of Audit and Inspection (BAI) Korea tentang metodologi penyusunan rencana strategis dan berbagi praktik baik dalam penguatan kelembagaan.

    “Kunjungan BPK semakin mempererat hubungan antara BPK dan BAI Korea, sekaligus memperkuat kolaborasi antar SAI dan lembaga lainnya dalam menjawab tantangan tata kelola keuangan publik di masa depan,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sistem Pertanahan Indonesia Gunakan Blockchain dan Sertifikat Digital Mulai 2028 – Page 3

    Sistem Pertanahan Indonesia Gunakan Blockchain dan Sertifikat Digital Mulai 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan layanan pertanahan di Indonesia akan sepenuhnya berbasis digital pada tahun 2028. Sistem baru ini akan mengandalkan teknologi blockchain dan smart contract untuk menjamin keamanan serta transparansi data kepemilikan tanah.

    “Mulai 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) ATR/BPN Asnaedi, dikutip dari Antara, Senin (6/10/2025).

    Transformasi digital pertanahan sebenarnya sudah dimulai sejak 2024 dengan penerapan Sertifikat Elektronik di seluruh Kantor Pertanahan. Tahun 2025, inovasi berlanjut melalui layanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik yang hampir diterapkan di seluruh provinsi.

    Mulai 2026, sertifikat tanah cetak akan menjadi opsi tambahan, sementara sertifikat digital akan menjadi standar utama. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko pemalsuan sertifikat yang selama ini merugikan masyarakat.

    Selain itu, ATR/BPN tengah menyiapkan Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh peraturan dan petunjuk teknis, sehingga mampu membantu pengambilan keputusan sekaligus berpotensi menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).