Topik: transformasi digital

Pangkas birokrasi, Kemendagri luncurkan Sistem Informasi Eksekutif

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan kolaboratif dalam era digital ini.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri Muhamad Valiandra menjelaskan SIE dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan data yang akurat, terpadu, dan real-time sebagai landasan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

“Selama ini, data pemerintah sering terpisah antarinstansi, tidak seragam, dan terlambat disajikan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui SIE, semua informasi strategis, mulai dari pembangunan, keuangan daerah, kependudukan, hingga layanan publik kini terhubung dalam satu ekosistem data terpadu,” kata Valiandra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan inovasi ini juga menjadi jawaban atas tantangan fragmentasi data, rendahnya interoperabilitas, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi.

SIE menghadirkan visualisasi data interaktif, analisis cepat berbasis kecerdasan buatan (AI), serta fitur pemantauan capaian program prioritas nasional secara real-time. Dengan sistem ini, menurut dia, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

“Salah satu manfaat yang kita harapkan adalah peningkatan efisiensi birokrasi hingga 30–40 persen, percepatan pengambilan keputusan dari hitungan minggu menjadi menit, penghematan anggaran operasional hingga ratusan miliar rupiah secara nasional, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui data yang akurat dan tepat sasaran. Jadi, kita tidak ketinggalan terus dengan dinamika yang bergerak sangat cepat,” ujarnya.

Dia mengatakan langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penguatan tata kelola data nasional.

Selain itu, peluncuran SIE juga mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya Astacita ke-7 yang menekankan reformasi birokrasi, hukum, dan pencegahan korupsi.

“SIE diharapkan menjadi katalis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, mempercepat transformasi digital pemerintahan, dan mendukung terwujudnya visi Astacita Presiden Prabowo,” kata Valiandra.

Ia menegaskan transformasi digital pemerintah harus berakar pada tata kelola data yang baik dan terstandar.

“Melalui integrasi data dari berbagai pemangku kepentingan, SIE diharapkan menjadi katalisator dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian Astacita Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 17:58
Kadin dan Google Dorong UMKM Go Digital Lewat Ekosistem YouTube

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggandeng Google Indonesia melalui YouTube Indonesia untuk mempercepat transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kolaborasi ini ditandai dengan penerapan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Google Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan digital serta akses pasar para pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi & Digital Kadin Indonesia Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan kemitraan ini bertujuan mempercepat transformasi dan adopsi digital UMKM, sekaligus meningkatkan kapabilitas mereka melalui tiga pilar utama, yaitu digital skills, market access, dan practical know-how.

“Kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dan adopsi digital para pelaku UMKM, serta meningkatkan kapabilitas UMKM,,” kata Clarissa di Menara Kadin, Jakarta pada Rabu (15/10/2025).

Clarissa menuturkan, tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai program pelatihan bersama, termasuk joint training program seperti YouTube Shopping Affiliate.

Program ini memungkinkan kreator untuk mempromosikan produk atau merek secara langsung dan menerima komisi dari hasil konversi penjualan.

Pihaknya uga memberikan pelatihan-pelatihan lain untuk peningkatan kapasitas dan diversifikasi konten yang dapat membantu memperkuat literasi digital para UMKM.

Menurut Clarissa, digitalisasi menjadi kunci peningkatan efisiensi operasional dan daya saing pasar.

Upaya ini juga sejalan dengan pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inovatif, tangguh, dan berdaya saing global.

Ilustrasi UMKM

Dia menyoroti ekosistem kreatif YouTube yang disebut telah memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Indonesia.

Berdasarkan YouTube Impact Report 2022, ekosistem YouTube berkontribusi sekitar Rp7,4 triliun terhadap perekonomian Indonesia dan mendukung lebih dari 600.000 kreator yang memperoleh penghasilan dari platform tersebut.

“Angka-angka ini belum mencerminkan potensi penuh dari inovasi terbaru mereka termasuk YouTube Shop yang secara signifikan mengeliminasi hambatan transaksi online dengan memungkinkan akses langsung ke merek atau brand dan proses check out yang lebih instan dan onsite,” kata Clarissa.

Dia menambahkan, tahun pertama pelatihan akan menjangkau 500 UMKM dan akan terus meningkat seiring evaluasi efektivitas kolaborasi tersebut.

“Kami berharap dapat memperluas kolaborasi ini ke beberapa area lain termasuk pemanfaatan layanan cloud dan analytics untuk decision making berbasis data serta integrasi inisiatif AI terbaru seperti pelatihan Gemini dan AI creator tools di YouTube,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan transformasi digital menjadi langkah penting agar pelaku usaha mikro dapat naik kelas dan membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Anindya menilai kemitraan Kadin dengan Google dan YouTube sejalan dengan konsep closed loop yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pemain besar melalui teknologi.

“Ini yang saya rasa bisa dilakukan dengan teknologi, dengan YouTube dan Google. Tentunya dengan meningkatkan skala, memperluas jangkauan, lalu juga terintegrasi dalam rantai pasok global,” katanya.

Dia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat digitalisasi dan memperluas akses pasar UMKM, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga puluhan ribu.

“Kalau bisa mulai dengan 500 UMKM tapi kalau bisa sampai ke 5.000, 50.000, dan masih banyak lagi karena setahu saya mikro dan UMKM itu jumlahnya 60 juta,” kata Anindya.

Di sisi lain, Country Head YouTube Indonesia Suwandi Widjaja menyebut potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar dengan lebih dari 1 juta kreator aktif di platform tersebut.

“Content Creator mempunyai lebih dari 1 juta subscriber di Indonesia. Jadi peluangnya itu luar biasa, besar sekali. Dan saya juga bisa share, kita nggak hanya mengkonsumsi konten global di Indonesia, Content Creator Indonesia mulai go global juga,” ujar Suwandi.

Dia menuturkan, sejak peluncuran program YouTube Affiliate Shopping pada akhir tahun lalu, lebih dari 38.000 kreator telah membantu UMKM dan merek lokal dalam berjualan secara digital.

“Jadi itu hanya permulaan dan kita yakin akan lebih banyak lagi kreator YouTube yang mulai join program YouTube Affiliate ini. Jadi makanya impact-nya bakalan sangat luas,” katanya.

Suwandi optimistis kerja sama ini akan membawa dampak ekonomi signifikan dan mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas di pasar global. Menurutnya, semangat utama kolaborasi ini adalah bagaimana kreator dan UMKM saling menguatkan dengan dukungan teknologi dari Google dan YouTube.

“Intinya hari ini kami sangat excited akan kerja sama ini. Ini permulaan yang sangat baik banget untuk Indonesia juga dan untuk Kadin dan YouTube,” tutup Suwandi.

15/10/2025 14:00
BRI Buktikan Kualitas Layanan Contact Center, Raih Penghargaan TBCCI 2025

Jakarta –

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali meraih peringkat 1st Runner Up pada ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). Hal ini merupakan komitmen BRI dalam pelayanan Contact Center terbaik sekaligus konsisten bertransformasi menghadirkan layanan modern, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan nasabah.

TBCCI merupakan penghargaan bergengsi tahunan yang diselenggarakan ICCA sejak 2007 dan telah menjadi tolak ukur kualitas layanan Contact Center di Indonesia. Tahun ini, ajang tersebut diikuti 57 perusahaan dengan total 731 peserta yang berkompetisi dalam kategori korporat, teamwork, dan individu.

Melalui penjurian yang ketat oleh praktisi nasional maupun internasional, TBCCI menilai kualitas layanan Contact Center dari berbagai aspek, mulai dari inovasi digital, kontribusi bisnis, pengalaman pelanggan, hingga keterlibatan karyawan.

Dengan seleksi yang panjang, BRI memperoleh posisi 1st Runner Up dengan perolehan 43 medali, terdiri dari 12 Platinum, 15 Gold, 10 Silver, dan 6 Bronze, yang melonjak signifikan dibandingkan capaian tahun 2024, di mana BRI mendapat posisi 4th Runner Up dengan 22 medali.

Prestasi di TBCCI 2025 tersebut menambah panjang daftar penghargaan yang berhasil diraih BRI di tingkat nasional maupun internasional. Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini.

“Penghargaan TBCCI 2025 merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi insan BRILian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Pencapaian ini juga mencerminkan transformasi digital BRI yang semakin kuat dan mampu menghadirkan layanan cepat, tepat, dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Hakim dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

Melalui berbagai channel layanan yang terintegrasi, Contact Center BRI senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan solusi perbankan bagi masyarakat. Melalui inovasi digital, BRI menghadirkan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan keseharian nasabah.

Salah satu inovasi BRI adalah Virtual Assistant Sabrina melalui WhatsApp 08121214017, yang mampu melayani nasabah dalam berbagai bahasa. Dengan teknologi ini, nasabah dapat melakukan berbagai kebutuhan mulai dari informasi produk, pengecekan saldo, pelacakan status pengaduan, dan pelayanan lain melalui aplikasi BRImo.

Selain itu, BRI terus mengembangkan integrasi teknologi analitik, otomasi dan kanal digital untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah. Hal ini sejalan dengan strategi transformasi BRI yang mengutamakan Customer Experience sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

“Sebagai langkah berkelanjutan, BRI akan terus mengoptimalkan kualitas layanan Contact BRI sebagai bagian integral dari perjalanan transformasi digital perusahaan. BRI akan terus menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif dan berstandar internasional demi memberikan pengalaman terbaik untuk lebih dari 150 juta nasabah di seluruh Indonesia,” tandas Hakim.

(ega/ega)

15/10/2025 13:15
Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia, BRI Buktikan Kualitasnya

Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini. “Penghargaan TBCCI 2025 merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi insan BRILian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Pencapaian ini juga mencerminkan transformasi digital BRI yang semakin kuat dan mampu menghadirkan layanan cepat, tepat, dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Melalui berbagai channel layanan yang terintegrasi, Contact Center BRI senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan solusi perbankan bagi masyarakat. Melalui inovasi digital, BRI menghadirkan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan keseharian nasabah. Salah satu inovasi BRI adalah Virtual Assistant Sabrina melalui WhatsApp 0812 1214 017, yang mampu melayani nasabah dalam bahasa sehari-hari maupun bahasa daerah. Dengan dukungan teknologi ini, nasabah dapat melakukan berbagai kebutuhan mulai dari informasi produk, pengecekan saldo, pelacakan status pengaduan, hingga layanan perbankan lain melalui aplikasi BRImo.

Selain itu, BRI terus mengembangkan integrasi teknologi analitik, otomasi dan kanal digital untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah. Upaya ini sejalan dengan strategi transformasi BRI yang mengutamakan Customer Experience sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

”Sebagai langkah berkelanjutan, BRI akan terus mengoptimalkan kualitas layanan Contact BRI sebagai bagian integral dari perjalanan transformasi digital perusahaan. BRI akan terus menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif dan berstandar internasional demi memberikan pengalaman terbaik untuk lebih dari 150 juta nasabah di seluruh Indonesia,” pungkas Hakim.

15/10/2025 12:47
Salesforce Komitmen Perkuat Posisi di Pasar Indonesia

SAN FRANCISCO, Bisnis.com — Salesforce, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, menegaskan komitmennya untuk memperluas pangsa pasar layanan akal imitasi (AI) di Tanah Air seiring dengan potensi pertumbuhan ekonomi digital yang kian pesat di Asia Tenggara.

EVP & Managing Director South & Southeast Asia Salesforce, Arun Kumar Parmeswaran mengatakan kawasan Asia Tenggara kini menjadi salah satu motor pertumbuhan dunia, dengan kontribusi sekitar 25% terhadap PDB global dan populasi yang juga mencapai seperempat dari total dunia.

“Dalam lima tahun ke depan, Asia Tenggara akan menjadi ekonomi nomor empat terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, China, dan India,” ujar Arun dalam sesi wawancara bersama Bisnis Indonesia di sela-sela gelaran Dreamforce 2025 di San Francisco, Amerika Serikat, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, momentum ekonomi kawasan ini membuat Salesforce mengintegrasikan operasi India dan ASEAN ke dalam satu wilayah regional untuk memperkuat fokus investasi. Indonesia menjadi salah satu pasar prioritas utama di kawasan.

“Kami melihat potensi pertumbuhan luar biasa di Indonesia — dari populasi besar, peningkatan kelas menengah, hingga konsumsi domestik yang tinggi. Semua indikator menunjukkan peluang besar ke depan,” tutur Arun.

Sejak memulai operasinya di Indonesia dua tahun lalu, Salesforce telah melipatgandakan ukuran tim dan memperluas layanan untuk berbagai industri, mulai dari perbankan, telekomunikasi, hingga perusahaan besar lainnya.

Arun menilai, tingkat keinginan untuk melakukan transformasi digital di kalangan korporasi Indonesia sangat tinggi. “Yang menarik, bukan hanya keinginan untuk berubah, tapi juga kesediaan untuk berinvestasi dan membangun budaya digital. Ini sinyal positif bagi kami,” katanya.

Lebih lanjut, Arun menegaskan bahwa prioritas utama Salesforce di Indonesia adalah otomasi, akal imitasi (AI), dan pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas bisnis.

“Semua perusahaan kini memiliki data. Tantangannya adalah bagaimana mengubah data menjadi pengetahuan yang bernilai dan actionable insights bagi bisnis,” ujarnya.

Arun mencontohkan, salah satu produk yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Tableau, platform analitik visual milik Salesforce. Banyak perusahaan besar di Tanah Air telah memanfaatkan Tableau untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

“Indonesia justru menjadi salah satu pasar dengan penetrasi Tableau tertinggi di kawasan,” ungkapnya.

Selain sektor swasta, Arun juga menyoroti pentingnya peran sektor publik dalam mendukung transformasi digital. Pemerintah dinilai memiliki visi jelas terkait pengembangan kecerdasan buatan dan tata kelola data.

“Kami melihat pemerintah Indonesia cukup progresif. Mereka sudah menyiapkan regulasi dan panduan terkait penerapan AI dan data residency,” katanya.

Sebagai bukti keseriusan tersebut, pada Juni 2025 Salesforce resmi meluncurkan HyperForce di Indonesia, yang menempatkan seluruh aplikasi Salesforce di dalam negeri. Infrastruktur ini memungkinkan seluruh data pelanggan disimpan secara lokal, memenuhi ketentuan residensi data dan kebutuhan keamanan informasi.

“Langkah ini sangat penting, terutama bagi sektor perbankan dan keuangan yang tidak bisa menyimpan data di luar negeri,” jelas Arun. “Kini seluruh produk Salesforce sudah tersedia melalui pusat data lokal di Jakarta.”

Bunga Sugiarto, Regional Director Salesforce Indonesia, mengatakan peluncuran HyperForce menjadi tonggak penting bagi pelanggan di Indonesia karena menghadirkan keseimbangan antara keamanan data, kepatuhan regulasi, dan percepatan inovasi.

“Dengan infrastruktur lokal, pelanggan kini bisa lebih leluasa mengadopsi solusi berbasis AI dan data analitik tanpa khawatir soal compliance,” kata Bunga.

Dia menyebutkan dukungan dari pemerintah juga kuat. “Kami melihat permintaan dari sektor keuangan, publik, dan ritel terus meningkat, terutama dalam solusi yang mendukung efisiensi operasional dan personalisasi layanan pelanggan.”

Menurut Bunga, Salesforce juga terus berkolaborasi dengan berbagai mitra teknologi dan lembaga pemerintah untuk memperluas ekosistem digital nasional.

“Kami melihat banyak permintaan dari multisektor terutama yang memiliki banyak pelanggan seperti perbankan, ritel dan telekomunikasi,” ujarnya.

Arun menambahkan dengan kehadiran layanan lokal ini, pelanggan di Indonesia kini memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengelola data mereka dengan aman, sekaligus memanfaatkan seluruh ekosistem solusi digital Salesforce.

“Kami percaya Indonesia akan menjadi salah satu pusat inovasi digital terbesar di Asia Tenggara,” tutup Arun.

15/10/2025 12:40
ScaleOcean Hadirkan AI-Powered ERP untuk Akhiri Masalah Integrasi Sistem Korporat – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Proyek integrasi sistem yang kompleks telah lama menjadi sumber utama kegagalan dan pembengkakan biaya dalam transformasi digital korporat. Banyak pemimpin teknologi merasa frustasi karena harus berhadapan dengan produktivitas menurun dan biaya pemeliharaan yang terus meningkat. Pendekatan sistem manajemen bisnis terpadu dari AI-Powered ERP ScaleOcean dirancang untuk menjawab tantangan fundamental ini.

Semakin marak tren penggunaan Artificial Intelligence (AI), maka masalah integrasi ini menjadi semakin kritis dan mendesak. Keberhasilan implementasi AI sangat bergantung pada ketersediaan data yang bersih dan terpadu, sesuatu yang sulit dicapai oleh software ERP tradisional. Oleh karena itu, sistem AI-Native ERP menjadi sebuah kebutuhan strategis.

Krisis sesungguhnya terjadi ketika model AI yang canggih dihadapkan pada data yang disimpan dalam repositori yang berbeda untuk tiap departemen. Data keuangan, penjualan, dan rantai pasok yang tidak sinkron akan menghasilkan analisis AI yang bias atau bahkan salah. Prinsip ‘Garbage In, Garbage Out’ (GIGO) menjadi risiko nyata yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan bisnis yang keliru.

Arsitektur ScaleOcean berhasil memecahkan masalah ini sejak awal. Sistem AI ERP ini bukanlah kumpulan modul terpisah yang perlu ‘dijahit’ bersama, melainkan sebuah sistem tunggal yang dibangun di atas satu model data yang koheren. Ini memastikan bahwa data dari seluruh fungsi bisnis, mulai dari keuangan, SCM, SDM, inventaris, pengadaan, hingga CRM, mengalir secara mulus tanpa hambatan. Informasi yang sebelumnya terisolasi kini dapat saling terhubung untuk memberikan konteks yang lebih kaya dan akurat.

Keunggulan utamanya adalah eliminasi kebutuhan akan proyek integrasi yang rumit dan penggunaan middleware yang mahal. Tim IT perusahaan pun dapat beralih fokus dari tugas pemeliharaan sistem ke inisiatif inovasi yang lebih strategis. Pendekatan ini secara inheren mengurangi risiko dan memangkas biaya total kepemilikan teknologi.

Hal ini berbeda dengan pendekatan lain yang menawarkan modul AI sebagai tambahan (add-on). Solusi semacam itu seringkali masih mewarisi masalah integrasi mendasar ke dalam sistem yang sudah ada, sehingga tidak menyelesaikan akar masalah.

Dengan fondasi data yang bersih dan terpadu, perusahaan dapat memaksimalkan potensi AI untuk menghasilkan wawasan yang andal dan terpercaya. Ini adalah prasyarat teknis untuk membangun model operasi yang cerdas dan prediktif di masa depan.

15/10/2025 10:58
PGN Group Tegaskan Reputasi Global, Raih 7 Penghargaan Stevie Awards 2025

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Group, Subholding Gas Pertamina, kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 7 penghargaan dalam ajang Stevie International Business Awards 2025 di Portugal, (10/10/2025). Hal ini menunjukkan apresiasi besar dari kancah internasional atas pencapaian PGN Group melalui kompetisi global yang diikuti berbagai perusahaan di seluruh dunia.

Dalam ajang bergengsi tersebut, PGN berhasil meraih penghargaan Gold Winner untuk kategori Company of The Year dan kategori Innovating Utility Through Web, atas program pemasaran perusahaan yang terus bertransformasi dan berinovasi sepanjang tahun 2024.

“PGN berhasil mengenalkan produk LNG di tahun 2024 yang dialirkan kepada industri domestik, hal ini merupakan bentuk inovasi sekaligus menjawab tantangan pasokan gas untuk pemenuhan kebutuhan energi,” ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman dalam keterangannya.

Optimalisasi website bisnis PGN (www.pgas.id) turut memperkuat pengalaman calon pelanggan B2B dalam memperoleh informasi terkait layanan gas bumi. Melalui fitur on-demand meeting, calon pelanggan dapat melakukan online meeting dengan tim PGN, sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

“Sepanjang 2024, sebanyak 40 calon pelanggan B2B telah memanfaatkan fitur on-demand meeting untuk mendapatkan informasi terkait layanan gas bumi PGN secara langsung. Hal ini menandai langkah awal transformasi digital dalam akuisisi pelanggan korporasi,” sebut Fajriyah.

Selain itu, PGN juga mengikutsertakan Annual Report (AR) 2024 yang mengangkat tema “Resilience to Deliver”, dan meraih Bronze Winner untuk kategori Best Annual Report – Publicly Held Corporations. Annual Report PGN 2024 dinilai menyampaikan tema yang kuat dan mendukung misi perusahaan. Kinerja operasi dan keuangan PGN sepanjang tahun 2024 ditampilkan dengan lengkap didukung oleh data yang komprehensif. Termasuk di dalamnya mengenai ekspansi infrastruktur, penggunaan teknologi dan kolaborasi strategis dengan berbagai partner.

“Terlepas dari kinerja positif yang diraih, kami menyampaikan kondisi perusahaan dengan transparan melalui Annual Report sebagai bentuk penerapan GCG (Good Corporate Governance) serta laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Selain itu, dapat menjadi media informasi untuk mendukung pengambilan keputusan stakeholder PGN lainnya sekaligus untuk memperkuat relationship bisnis,” lanjut Fajriyah.

Selain PGN, Anak Perusahaan PGN juga berhasil meraih penghargaan Best Annual Report – Privately-Owned Companies dalam ajang Stevie International Business Awards 2025. Terdapat 4 Anak Perusahaan yang meraih penghargaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia sebagai Silver Winner, PT PGN LNG Indonesia sebagai Silver Winner, PT Permata Graha Nusantara sebagai Bronze Winner, dan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara sebagai Bronze Winner.

Penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat citra positif PGN Group di mata publik dan pemangku kepentingan, serta menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi di masa mendatang.

15/10/2025 09:47
Tilang Manual di Jalan Cuma Tinggal 5%, ‘Uang Damai’ Bakal Hilang

Jakarta –

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa saat ini penegakan lalu lintas di jalan raya lebih banyak menggunakan tilang elektronik atau ETLE (electronic traffic law enforcement). Diharapkan, dengan adanya ETLE ini tidak ada lagi transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan oknum petugas di lapangan.

Agus menyebut, penggunaan ETLE akan dioptimalkan. Menurutnya, tilang menggunakan ETLE mencapai 95 persen, sedangkan tilang manual hanya 5 persen.

“Nah ini ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa, ada chatbot, ada kirim dokumen digital, ada kirim dokumen manual. Tetapi yang jelas, saya kemarin sudah expose bahwa 95 persen penegakan hukum pelanggaran lalu lintas adalah menggunakan ETLE, 5% adalah tilang manual,” kata Agus seperti dikutip situs resmi Korlantas Polri.

Kakorlantas meminta kepada jajarannya agar tidak ada lagi pungutan liar (pungli) atau kegiatan transaksi di luar prosedur. Dengan menggunakan ETLE, jangan sampai ada lagi ‘uang damai’ yang diberikan kepada oknum polisi untuk meloloskannya dari sanksi tilang.

“Tambah penegakkan hukum preventif, edukatif menggunakan teguran. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi cerita, sudah tidak ada lagi anekdot, (tentang) ada transaksional di sana,” sebut Agus.

Agus juga mengatakan, hingga Oktober 2025 sudah ada 1.641 perangkat ETLE aktif di berbagai daerah. Jumlah itu ditargetkan melonjak menjadi 5.000 unit pada 2027.

“Target di 2027 mungkin bisa 3.000 atau 5.000 supaya memang di era transformasi digital ini betul-betul menjawab apa yang diimbau oleh masyarakat,” ujar Agus dikutip situs resmi Korlantas Polri.

Untuk saat ini, Korlantas Polri telah menggunakan empat jenis kamera ETLE. Keempat jenis kamera ETLE itu antara lain:

ETLE Statis: Kamera tetap yang dipasang di titik rawan pelanggaran seperti perempatan dan jalan utama.ETLE Portabel: Kamera yang bisa dipindahkan ke lokasi tertentu, seperti jalan tol atau kawasan rawan pelanggaran.ETLE Mobile: Kamera di kendaraan patroli polisi yang bisa merekam pelanggaran saat mobil bergerak.ETLE Handheld: Perangkat genggam yang digunakan petugas tersertifikasi untuk menindak di lokasi tanpa kamera tetap.

Dengan target 5.000 kamera ETLE pada 2027, Korlantas Polri yakin sistem pengawasan lalu lintas digital akan merata hingga pelosok.

“Kita tidak bangga dengan banyaknya penindakan hukum. Kalau semua pengguna jalan tertib dan ETLE tidak terlalu banyak bekerja, justru itu keberhasilan kita,” sebut Agus.

(rgr/din)

15/10/2025 09:04
Satelit Multifungsi – Palapa Ring Integrasi Masuk PSN, Kapasitas Satria Disorot

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penetapan proyek Satelit Multifungsi dan Palapa Ring Integrasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan langkah tepat. Terlebih, kapasitas Satelit Satria-1 makin terbatas.

Pada Juli 2025, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkap kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% dari total 150 Gbps yang dimiliki. Hingga akhir tahun, diproyeksikan kapasitas akan terisi hingga 90%.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai penetapan Palapa Ring Integrasi dalam daftar PSN sangat tepat. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan backbone nasional untuk menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.

“Termasuk menghubungkan Ibu Kota Kabupaten/Kota yang belum terhubung serat optik,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Heru menjelaskan untuk proyek Satelit Multifungsi, pemerintah perlu menghitung kembali kemanfaatan dari Satria-1 yang sudah beroperasi saat ini. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek pembiayaan proyek tersebut.

“Walau ini hanya jauh di bawah alokasi MBG atau IKN, tapi kan harus dialokasikan,” imbuhnya.

Dari sisi teknis, Heru menilai perencanaan proyek harus memperhitungkan kebutuhan kapasitas hingga 15 tahun ke depan agar tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan kapasitas.

Hal ini penting karena diprediksi trafik data Indonesia akan meningkat pesat seiring bertambahnya pengguna internet, percepatan transformasi digital, dan pertumbuhan ekonomi digital.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan Presiden mencanangkan dua kemandirian yakni pangan dan energi.

Menurutnya Industri telko dapat mendukung program Presiden dengan program kemandirian digital penggelaran infrastruktur jaringan dan layanan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kemandirian pangan dan energi akan efisien dan optimal.

Dia menuturkan ukuran kinerja (performance) paling mendasar dalam sistem telekomunikasi adalah tingkat penggunaan (utilization).

“Ukuran prosentase yang digunakan oleh pelanggan [bisa pelanggan akhir atau penyelenggara telekomunikasi] relatif terhadap kapasitas maksimal dari sistem,” katanya.

Peluncuran Satelit Satria-1

Menurut Agung, tingkat utilisasi tersebut seharusnya diumumkan secara terbuka oleh penyelenggara Palapa Ring maupun Satelit Satria sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas infrastruktur yang dikelola.

“Misal dari 22 cores (11 pairs) kabel optik yang tergelar, berapa yang telah aktif digunakan. Demikian pula untuk Satelit Satria, apabila utilisasi dari infrastruktur tersebut telah lebih dari 50%, barulah pantas untuk melakukan pengembangan berikutnya,” jelasnya.

Proyek Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur, memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, atau sekitar tiga kali lipat dari proyek Satelit Satria-1.

Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda akibat lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

Palapa Ring Integrasi akan mencakup 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kabupaten/kota. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mempersempit kesenjangan digital, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Adapun Satelit Multifungsi pertama pemerintah adalah Satria-1. Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan.

Namun, karena meningkatnya kebutuhan bandwidth, jumlah titik tersebut dipangkas menjadi di bawah 40.000. Dengan masuknya kembali program Satelit Multifungsi ke dalam daftar PSN, terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang sebelumnya digadang mampu mencapai kapasitas 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah pemanfaatan satelit orbit rendah (LEO).

14/10/2025 16:52
Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

GELORA.CO – Proyek family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan tidak akan menerima pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana publik untuk proyek tersebut, yang awalnya digadang-gadang menjadi magnet investasi baru sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Penolakan ini menandai titik balik penting dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

Purbaya menilai, penggunaan APBN untuk proyek seperti family office tidak tepat dan tidak termasuk prioritas pembangunan nasional.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

APBN Harus Tepat Sasaran dan Minim Kebocoran

Purbaya menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

Dengan sikap tegas tersebut, Purbaya secara tidak langsung menutup peluang proyek family office mendapatkan dukungan fiskal pemerintah.

Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin lebih berhati-hati dalam membiayai proyek strategis yang berisiko tinggi dan belum terbukti memberikan return on investment nyata.

Asal-Usul Family Office: Gagasan dari Era Jokowi

Gagasan family office pertama kali diluncurkan oleh Luhut Pandjaitan pada Mei 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kala itu, Luhut menyebut proyek tersebut akan menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional, sebuah sistem yang memungkinkan investor global menanamkan modalnya secara efisien di Indonesia.

Luhut kerap mencontoh Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai model sukses family office yang berhasil menarik triliunan dolar investasi.

“Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada media di Jakarta, Mei 2024 lalu.

Berdasarkan estimasi pemerintah kala itu, skema ini berpotensi menarik investasi hingga 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan—angka yang fantastis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Luhut Tak Menyerah, Harap Restu dari Presiden Prabowo

Meski kini pemerintahan telah berganti di bawah Presiden Prabowo Subianto, Luhut yang kini memimpin DEN menegaskan proyek family office tetap berlanjut.

Ia berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau agar proyek itu segera dieksekusi.

“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 28 Juli 2025.

Namun, tanpa dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan, proyek ini kini sepenuhnya bergantung pada inisiatif sektor swasta dan kerja sama investor global.

Meniru Abu Dhabi Tidak Semudah yang Dikira

Secara global, konsep family office berkembang pesat di negara dengan regulasi keuangan yang ramah pajak dan stabil, seperti Abu Dhabi, Singapura, dan Hong Kong.

Negara-negara tersebut sukses menciptakan ekosistem investasi yang efisien berkat sistem hukum dan birokrasi yang transparan.

Namun, menurut sejumlah analis keuangan, meniru model tersebut di Indonesia bukan perkara mudah.

Selain perlu reformasi regulasi pajak dan perizinan, dibutuhkan pula infrastruktur hukum dan fiskal yang kuat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan dana atau tax haven terselubung.

Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai penolakan Purbaya bisa menjadi langkah preventif yang sehat.

“Kita tidak bisa meniru model Abu Dhabi mentah-mentah. Butuh kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola,” kata seorang pengamat keuangan yang enggan disebut namanya.

Arah Baru Kebijakan Fiskal: Fokus pada Program Rakyat

Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya, pemerintah kini mempertegas komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN digunakan secara efisien.

Proyek ambisius tanpa urgensi publik kemungkinan besar tidak akan lagi mendapat ruang dalam kebijakan keuangan negara.

Ke depan, arah kebijakan fiskal Indonesia tampaknya akan lebih fokus pada program konkret yang menyentuh masyarakat, seperti penguatan UMKM, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif.

Penolakan terhadap proyek family office bisa jadi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meninggalkan warisan proyek “elitis” dan beralih ke arah pembangunan yang lebih people-centered.***

14/10/2025 15:40