Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Bank BJB dan IPDN sediakan produk investasi bagi civitas akademika

    Bank BJB dan IPDN sediakan produk investasi bagi civitas akademika

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB, kode emiten BJBR) memperluas kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan menyediakan berbagai produk investasi bagi ASN dan tenaga kependidikan institut tersebut.

    Corporate Secretary Bank BJB Herfinia menyatakan pihaknya melihat potensi besar dalam pengelolaan dana pihak ketiga dari kalangan ASN dan tenaga kependidikan IPDN, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun produk investasi lainnya.

    “Melalui kemitraan dengan IPDN, Bank BJB konsisten menghadirkan berbagai solusi perbankan modern yang dapat membantu efisiensi tata kelola keuangan lembaga pendidikan, sekaligus mendukung kesejahteraan civitas akademika,” kata Herfinia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan kerja sama tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara kedua lembaga yang mencakup kolaborasi terkait penempatan dana hingga penyediaan berbagai fasilitas layanan transaksi keuangan.

    Hal tersebut meliputi pemanfaatan produk-produk unggulan Bank BJB seperti giro, tabungan, deposito, hingga Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta berbagai layanan yang akan dikembangkan ke depan.

    Herfinia menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut juga membuka peluang peningkatan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Guna Bhakti, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor bagi ASN IPDN.

    Selain itu, ia menyatakan terdapat potensi pengembangan layanan digital, termasuk penggunaan rekening virtual account debit, serta kartu kredit pemerintah yang dapat memperkuat tata kelola keuangan lembaga secara modern dan efisien.

    Melalui transformasi digital yang terintegrasi, diharapkan kegiatan operasional IPDN dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan efisien.

    “Kerja sama ini menjadi bukti bahwa Bank BJB tidak hanya berperan sebagai institusi keuangan, tetapi juga mitra pembangunan daerah yang aktif mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola pemerintahan,” ucap Herfinia.

    Sebelumnya, Bank BJB dan IPDN telah menjalin kerja sama terkait layanan payroll (pembayaran gaji) ASN, fasilitas kredit konsumer, ATM co-branding, dan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Malang Dukung Pemasaran Online Batik Cap KWT Lebakharjo Lewat TMMD 126

    DPRD Malang Dukung Pemasaran Online Batik Cap KWT Lebakharjo Lewat TMMD 126

    Malang (beritajatim.com) – Sebagai bentuk dukungan terhadap program nonfisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126, DPRD Kabupaten Malang menyatakan siap membantu pemasaran digital hasil produksi Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading. Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan pelatihan batik cap yang digelar di Balai Desa Lebakharjo, Jumat (17/10/2025).

    Ketua KWT Kartini Lebakharjo, Yani, menyampaikan aspirasi agar kelompoknya mendapatkan bantuan peralatan batik cap guna memperluas produksi dan membuka peluang ekonomi baru di desa.

    “Semoga juga nanti kami diberikan bantuan peralatan batik cap kepada seluruh KWT di Lebakharjo. Kami jadi punya ide untuk membuat usaha kecil bersama dan berharap ada solusi bagaimana produk kami laku di pasaran,” ujar Yani.

    Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok, menyatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui TMMD, termasuk membantu pengembangan pemasaran produk hasil KWT.

    Zulham menegaskan akan mendorong strategi pemasaran digital agar hasil produksi batik cap dari KWT Lebakharjo bisa dikenal lebih luas. “Semoga ke depan desa ini dapat maju dan terus berkembang melalui hasil kerajinan tangan ibu-ibu KWT,” katanya.

    Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif seperti batik cap juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengembangkan potensi wisata desa. “Ini sudah akhir tahun. Saya akan berupaya memasukkan program terkait batik cap dan lainnya yang ada di Lebakharjo, serta menyusun strategi penjualan secara online,” ungkap Zulham.

    Program TMMD ke-126 di Lebakharjo tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Dukungan DPRD diharapkan dapat memperkuat kesinambungan program dan mendorong kemandirian ekonomi desa melalui transformasi digital. [yog/beq]

  • ERP Berbasis AI Jadi Kunci Efisiensi Perusahaan di Era Digital

    ERP Berbasis AI Jadi Kunci Efisiensi Perusahaan di Era Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Sistem manajemen bisnis perusahaan (Enterprise Resource Planning/ERP) dalam era transformasi digital dinilai memerlukan basis kecerdasan buatan atau AI untuk efisiensi anggaran.

    CEO Rimini Street, Seth Ravin mengatakan perusahaan dan pemerintah tengah menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan biaya dan adaptasi terhadap teknologi baru. Perusahaan bisa mengurangi biaya dan mengalokasikan anggaran untuk inovasi melalui penerapan teknologi AI.

    “ERP tradisional sudah tidak lagi dapat menyelesaikan masalah bisnis secara efektif. Sebaiknya kita langsung menuju generasi berikutnya yang lebih efisien, yaitu ERP berbasis AI,” kata Seth dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Dia menjelaskan salah satu keuntungan dari teknologi AI adalah kemampuannya untuk diimplementasikan dalam proyek kecil yang terfokus, bukan melalui proyek besar yang memakan waktu bertahun-tahun dan berisiko tinggi.

    Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pada tugas tertentu dengan biaya yang terjangkau dan risiko yang rendah.

    Seth menambahkan bahwa implementasi AI dalam proyek kecil dapat dilakukan dalam hitungan minggu, bukan bulan atau tahun, memungkinkan perusahaan melihat pengembalian investasi dengan cepat.

    Dia berpendapat bahwa untuk bertahan dalam dunia bisnis yang serba cepat dan berubah, perusahaan harus fokus pada tiga hal, yakni lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

    “Dengan fokus pada peningkatan efisiensi dalam satu bagian proses, perusahaan dapat melihat hasilnya dengan cepat tanpa perlu mengeluarkan anggaran besar untuk proyek yang berisiko tinggi,” kata Seth.

    Dengan pendekatan yang lebih terukur dan fokus pada proyek kecil, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi AI untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional mereka, sekaligus tetap siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan.

  • Salesforce Andalkan Agentic AI, Bantu Pebisnis RI Bangun Interaksi Pelanggan

    Salesforce Andalkan Agentic AI, Bantu Pebisnis RI Bangun Interaksi Pelanggan

    SAN FRANCISCO, Bisnis.com — Salesforce, raksasa perangkat lunak Customer Relationship Management (CRM) global, menempatkan kecerdasan buatan agentik (Agentic AI) sebagai kunci utama mengakselerasi transformasi digital dan mengatasi tantangan skala bisnis yang besar di pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia.

    Agentic AI adalah bentuk kecerdasan buatan lanjutan yang mampu bertindak secara mandiri untuk mencapai tujuan tertentu dengan otonomi tinggi, termasuk menetapkan sasaran, membuat rencana, dan menyesuaikan tindakan tanpa intervensi manusia yang intensif. Tidak seperti AI tradisional yang hanya merespons perintah, Agentic AI berfungsi sebagai agen otonom yang mengoordinasikan tugas kompleks untuk hasil optimal.

    Gavin Barfield, Chief Technology Officer (CTO) & Vice President Solutions Salesforce untuk kawasan ASEAN, mengatakan bahwa teknologi Agentic AI ini bukan sekadar tren, melainkan solusi untuk menangani kebutuhan basis konsumen yang masif di pasar yang besar seperti Indonesia dan Filipina.

    “Di pasar seperti Indonesia, perusahaan telekomunikasi dan perbankan melayani hingga puluhan juta pelanggan. Tentu sulit untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi kepada basis 80-90 juta kustomer dan itu tidak efisien secara biaya jika hanya mengandalkan agen manusia,” ujar Barfield ketika ditemui Bisnis di ajang Dreamforce 2025 di San Francisco-AS, Rabu (15/10/2025).

    Barfield menjelaskan kompleksitasnya terletak pada pencapaian skala bisnis dengan biaya yang efektif. Menurut dia, menangani puluhan juta touch point pelanggan hanya dengan tenaga manusia akan memakan biaya yang tidak terjangkau, terutama untuk layanan dengan margin tipis, seperti layanan top-up prabayar.

    Dia mengilustrasikan betapa kritisnya situasi ini saat terjadi krisis. Dia mencontohkan pengalaman Meralco, perusahaan utilitas di Filipina, yang pernah dibanjiri 1 juta panggilan pelanggan di pusat kontak saat negara itu dilanda topan badai besar.

    “Tidak ada cara bagi perusahaan manapun untuk menjawab [panggilan sebanyak itu]. Dengan AI agentik, potensinya adalah setiap panggilan dapat dijawab,” tegasnya.

    Menurut Barfield, Indonesia memiliki kombinasi sempurna yang membuat adopsi Agentic AI sangat prospektif. Faktor utamanya , ujarnya, adalah populasi yang sangat besar, yang didukung oleh generasi konsumen yang melek digital (digitally savvy) dan cepat dalam mengadopsi kanal serta alat berbasis AI.

    “AI agentik akan memacu adopsi digital yang masif karena menawarkan kemampuan unik untuk memberikan pengalaman pelanggan yang personal di tengah basis konsumen yang berjumlah puluhan hingga ratusan juta,” paparnya.

    Tak hanya solusi untuk korporasi, Barfield menekankan bahwa AI agentik justru membuka peluang signifikan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dia menganalogikannya dengan sebuah toko roti yang hanya dioperasikan oleh dua atau tiga orang.

    “Mereka biasanya akan selalu berada di dapur, membuat kue. Namun, sebagian besar waktu mereka justru habis untuk menjawab pertanyaan pelanggan yang berulang,” katanya.

    Karena itu, kata Barfield, dengan membangun agen layanan pelanggan sederhana yang dapat diintegrasikan dengan platform seperti WhatsApp, pelaku UKM dapat mengalihkan fungsi dan waktu untuk menjawab pertanyaan sederhana tentang harga, status pesanan, atau jadwal pengiriman kepada AI yang bekerja 24/7 tanpa lelah.

    Barfield mengingatkan, adopsi AI kini telah menjadi masalah daya saing. “Jika Anda kehilangan bisnis karena toko di sebelah sudah memiliki agen [AI], dan mereka bisa melayani pada pukul tiga pagi, maka Anda akan kehilangan pelanggan,” tegasnya.

  • Mengenal 3D Trasar, Teknologi Pendingin Chip Data Center Ramah Lingkungan

    Mengenal 3D Trasar, Teknologi Pendingin Chip Data Center Ramah Lingkungan

    Jakarta –

    Ecolab memperkenalkan teknologi 3D Trasar untuk Direct-to-Chip Liquid Cooling di Asia Tenggara. Peluncuran perdana berlangsung dalam ajang Data Center World Asia 2025 di Singapura, menandai langkah strategis Ecolab dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan pusat data di kawasan tersebut.

    Teknologi ini dirancang khusus untuk sistem pendinginan high-performance computing (HPC) dan data center modern. 3D Trasar memungkinkan pemantauan kondisi pendingin secara real time, termasuk suhu, pH, dan laju aliran, guna menjaga kesehatan sistem dan mencegah gangguan operasional.

    Ecolab menyebut inovasi ini sebagai terobosan dalam mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem digital.

    Gregory Lukasik, CEO & Senior Vice President Ecolab Southeast Asia, menegaskan bahwa transformasi digital dan perkembangan AI memicu kebutuhan infrastruktur yang lebih andal dan hemat energi.

    “AI membuka peluang pertumbuhan baru bila kita dapat menciptakan sistem yang dapat menggunakan kembali air dan energi secara berkelanjutan dan berskala besar,” ujarnya dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Solusi pendinginan ini menjadi bagian dari portofolio manajemen air dan termal Ecolab yang lebih luas. Pendekatan yang ditawarkan mencakup pengelolaan dari tingkat fasilitas hingga chip, dengan tujuan meningkatkan umur operasional, mengurangi konsumsi sumber daya, serta mengoptimalkan Water Use Efficiency (WUE) dan Power Usage Effectiveness (PUE). Teknologi ini juga dirancang untuk memastikan uptime maksimal dengan pemantauan berbasis data.

    Peluncuran ini terjadi di tengah lonjakan kebutuhan data center di Asia Pasifik, yang kini menyumbang lebih dari 40% pembangunan kapasitas global baru. Permintaan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada 2030, dipicu adopsi AI, cloud, dan komputasi berkinerja tinggi. Bersamaan dengan itu, konsumsi listrik data center ikut meningkat tajam.

    Singapura menjadi salah satu pasar paling strategis. Data center di negara tersebut saat ini menyerap sekitar 7% konsumsi listrik nasional, dengan pendinginan mencapai hampir 40% dari total penggunaan. Nilai pasar data center Singapura diperkirakan tumbuh dari USD 4,16 miliar pada 2024 menjadi USD 5,59 miliar pada 2030, sehingga efisiensi energi dan mitigasi risiko operasional menjadi prioritas utama.

    Teknologi 3D Trasar disebut selaras dengan Singapore Green Plan 2030 dan inisiatif Smart Nation. Efisiensi pendinginan, pemanfaatan kembali air, dan pemantauan data secara langsung dianggap krusial untuk memastikan data center tetap andal dan berkelanjutan di tengah lonjakan trafik digital.

    Kelly Lai, VP for Materials & Chemicals di Economic Development Board Singapore, menilai kehadiran Ecolab relevan dengan strategi nasional. “Seiring upaya Singapura berinvestasi dalam talenta dan infrastruktur AI, kemitraan dengan perusahaan kimia khusus yang menyediakan teknologi praktis untuk efisiensi energi dan sumber daya akan menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan. Kami menyambut mitra seperti Ecolab yang menghadirkan solusi efisien dan berbasis AI untuk kawasan Asia dan seterusnya,” ujarnya.

    Dengan peluncuran ini, Ecolab memperkuat posisinya sebagai mitra teknologi bagi operator data center yang ingin mengejar kinerja tinggi tanpa mengorbankan keberlanjutan.

    (asj/rns)

  • PT KAI raih Going Digital Awards 2025 berkat transformasi digital

    PT KAI raih Going Digital Awards 2025 berkat transformasi digital

    Amsterdam, Belanda (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) sukses meraih kemenangan dalam Going Digital Awards 2025 yang digelar oleh Bentley Systems dalam rangkaian acara tahunan Years in Infrastructure di Amsterdam, Belanda.

    PT KAI dinilai unggul melalui penerapan sistem AssetWise Linear Analytics (WLA) milik Bentley, yang memungkinkan perusahaan melakukan analisis kondisi lintasan secara prediktif dan berbasis data. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasi perkeretaapian.

    “Solusi ini menggunakan AI untuk predictive maintenance serta menilai tingkat kesehatan lintasan kereta,” ujar Arie Dwi Radiati, Culture Communication and Capability Lead Transformation Office PT KAI, dalam presentasinya di hadapan para juri di Okura Hotel, Amsterdam, Belanda pada Kamis (16/10).

    Melalui penerapan analitik linear aset, KAI beralih dari sistem pemeliharaan reaktif menjadi pendekatan prediktif dan preventif. “Hal ini meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan umur aset secara signifikan,” lanjut Arie.

    Implementasi sistem tersebut terbukti memberikan dampak nyata. Biaya operasional berhasil ditekan hingga 39 persen, emisi karbon berkurang 30 persen, dan insiden infrastruktur turun dari 79 kasus pada 2023 menjadi 15 kasus pada 2025.

    Arie Dwi Radiati, Culture Communication and Capability Lead Transformation Office PT KAI bersama Mohamad Arifudin, VP Infrastructure Asset PT KAI di forum tahunan Year of Infrastructure 2025 di Amsterdam, Belanda pada Kamis (16/10/2025). (ANTARA/Ida Nurcahyani)

    Menurut Arie, keberhasilan itu juga ditopang oleh transformasi budaya kerja di internal perusahaan. “KAI fokus pada peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan reguler agar karyawan dapat memanfaatkan teknologi baru secara optimal. Perubahan budaya kerja menjadi faktor penting dalam transformasi digital ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Mohamad Arifudin, VP Infrastructure Asset PT KAI, menjelaskan bahwa seluruh data infrastruktur kini dianalisis secara digital melalui platform WLA.

    “Kami memiliki big data geometri, real profile, hingga jaringan listrik aliran atas. Semuanya dianalisis untuk memperkirakan kebutuhan perawatan secara presisi,” katanya.

    Dari hasil implementasi selama hampir satu tahun, sistem WLA memberikan efisiensi signifikan di lapangan. “Untuk pekerjaan tamping mesin misalnya, volume pekerjaannya berkurang sekitar 30 persen,” ujar Arifudin.

    Selain efisiensi teknis, PT KAI juga memperkuat tata kelola data melalui proses data cleansing untuk memastikan seluruh pengambilan keputusan berbasis data yang valid dan terintegrasi. “Dengan data yang bersih, keputusan perusahaan menjadi data-driven dan jauh lebih objektif,” tambahnya.

    Ke depan, PT KAI berencana memperluas penggunaan sensor Internet of Things (IoT) dan analitik AI untuk memperkuat sistem perawatan aset di lebih dari 7.000 kilometer jalur kereta yang dikelola. Langkah ini diharapkan mampu mendukung pelayanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

    Sementara terkait keamanan data, Arifudin memastikan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh divisi teknologi informasi internal PT KAI. “Platform-nya dari Bentley, tapi seluruh keamanan data berada di bawah pengawasan internal KAI,” ujarnya.

    Dalam ajang Going Digital Awards 2025, KAI masuk dalam kategori Rail and Transit berkat inovasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian. Pada kategori ini, PT KAI bersaing dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome–Manggarai, serta Network Rail dari Inggris dengan proyek Severn Tunnel Digital Twin.

    “Padahal dulu kami berguru dan benchmarking dengan Network Rail. Sekarang malah jadi saingan di Going Digital Awards,” ujar Arie.

    Ajang tahunan ini diikuti hampir 250 nominasi dari 47 negara dalam 12 kategori berbeda yang menampilkan transformasi digital di berbagai sektor infrastruktur global.

    Keberhasilan PT KAI menegaskan komitmen perusahaan dalam menciptakan sistem transportasi modern, efisien, dan berbasis teknologi mutakhir untuk mendukung mobilitas nasional yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KemenPANRB: Transformasi layanan publik kunci bangun birokrasi tangguh

    KemenPANRB: Transformasi layanan publik kunci bangun birokrasi tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kusuwandaru mengatakan transformasi pelayanan publik adalah kunci untuk membangun birokrasi yang tangguh, daerah mandiri, dan masyarakat yang percaya pada pemerintahnya.

    Otok mengatakan keterbukaan informasi adalah napas dari pelayanan publik yang modern karena dengan keterbukaan, masyarakat bisa tahu, bisa menilai, dan bisa berpartisipasi.

    “Mari kita lanjutkan sinergisitas antara reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi, agar ke depan birokrasi Indonesia bukan hanya efisien, tapi juga terbuka, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Otok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Otok menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi. Fokusnya ada pada pemberantasan korupsi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta kedisiplinan dan produktivitas ASN.

    “Tantangan utama kita bukan lagi pada prosedur, tapi pada kepercayaan publik. Reformasi pelayanan publik adalah cara kita membangun kembali kepercayaan itu lewat birokrasi yang bersih, cepat, dan manusiawi,” ujarnya.

    Otok menekankan, dalam agenda Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 menekankan hasil nyata di lapangan. Setiap fokus RB dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, prioritas presiden, hingga transformasi digital bermuara pada bagaimana layanan publik dijalankan secara nyata dan terbuka.

    “Misalnya, penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui akses layanan dasar investasi melalui perizinan yang transparan; hilirisasi melalui layanan energi dan pangan yang efisien; serta digitalisasi melalui SPBE dan SIPP Nasional yang partisipatif. Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pengikatnya masyarakat bisa tahu, menilai, dan ikut mengawasi hasil pelayanan,” kata Otok.

    Untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan sistematis, lanjutnya, dikembangkan lima pilar dengan 15 inisiatif strategis. Dimulai dari kebijakan yang berkualitas, layanan yang partisipatif dan inklusif, hingga inovasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

    “Contohnya melalui Forum Konsultasi Publik, SP4N-Lapor!, Mal Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan layanan ramah kelompok rentan. Semua inisiatif ini menghidupkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

    Otok menegaskan, inovasi menjadi motor utama transformasi pelayanan publik. ASN didorong untuk terus belajar dan berinovasi sepanjang ia mengabdi untuk negara. Mereka dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

    “Inovasi dari daerah dan K/L Indonesia kini sudah dikenal di dunia: Aceh Singkil, Sragen, Teluk Bintuni, BNPB, KLHK, dan Kota Semarang telah mendapat pengakuan dari UN Public Service Awards. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia mulai diakui sebagai model yang bisa menginspirasi dunia,” tuturnya.

    Otok juga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang tidak hanya menjadi alat ukur, tapi juga umpan balik bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan karier ASN. Dengan melibatkan lebih dari 600 instansi, 300 ribu unit layanan, dan 5 juta ASN, IPP akan memetakan kualitas tata kelola, tingkat inovasi, dan kepuasan masyarakat secara real-time.

    “IPP juga terhubung dengan indikator reformasi birokrasi, prioritas nasional, dan indeks tata kelola lainnya menjadikannya fondasi bagi birokrasi yang berbasis data dan kinerja nyata,” kata Otok.

    Maka dari itu dirinya berharap, instansi pemerintah untuk membangun penguatan transformasi pelayanan publik, yakni dengan melihat, memahami, dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung agar dapat memperbaiki sistem pelayanan.

    Hal ini ditujukan untuk memastikan layanan publik dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US,4 Miliar

    World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US$28,4 Miliar

    Bisnis.com, OSAKA – Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka, Kansai, Jepang berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan business forum dan one- on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari US$28,4 miliar.

    Capaian tersebut berasal dari kesepakatan, seperti 36 Nota Kesepahaman (MoU), 15 Letter of Intent, 2 Joint Venture Agreement, 2 Joint Statement, 1 Mutual Recognition Agreement, dan 11 kesepakatan jual beli paket wisata.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Konsul Jenderal Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka Vivi Yulaswati menjelaskan, dari total komitmen investasi tersebut, struktur kesepakatan yang terjalin mencakup berbagai sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Di luar yang terkait dengan ekonomi hijau, banyak juga terkait dengan perdagangan, pariwisata. Kemudian ada yang untuk UMKM, ini melalui BI cukup besar. Jumlahnya itu US$750 juta yang khusus untuk UMKM saja. Tentunya kita mengawal pelaksanaannya, karena nilai investasi itu dalam bentuk baik ada yang joint statement yang paling lebih panjang, kemudian ada yang MoU, ada yang sudah sampai ke PKS-nya (Perjanjian Kerja Sama),” ujar Vivi.

    Dari sisi implementasi, beberapa proyek investasi diproyeksikan dapat segera direalisasikan. Salah satu yang tercepat adalah proyek di Bintan untuk instalasi panel surya secara masif yang mendukung kawasan industri di sana. Proyek ini diharapkan dapat dimulai pada 2026 dengan melibatkan investor dari Singapura, Tiongkok, dan Jepang.

    Diketahui, sejumlah perusahaan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, perusahaan asal Jepang, Sumitomo yang mendukung sektor energi dan tambang.

    Paviliun Indonesia telah hadir di World Expo 2025 Osaka sejak 13 April 2025, mengusung tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future yang bermakna membangun budaya hidup seimbang, berdampingan dengan alam, demi kemajuan dan keberlangsungan bumi. Tema ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Paviliun Indonesia tidak hanya menyajikan kekayaan alam dan keragaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi, peluang investasi, dan kerja sama di panggung global yang diikuti 160 negara, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, serta perusahaan-perusahaan internasional dengan sekitar 179 paviliun. Pada 20 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka.

    Kunjungan perdana ini menegaskan kesungguhan Indonesia memperluas kontribusi di tingkat internasional sekaligus memperkenalkan potensi inovasi dan solusi berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Keikutsertaan Indonesia di World Expo 2025 Osaka bukan sekadar menghadirkan tempat pameran, namun diarahkan untuk mencapai tujuan lebih besar seperti peningkatan nation branding Indonesia di mata dunia, penguatan kerja sama internasional, peningkatan investasi, dan promosi pariwisata Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam kegiatan Penutupan Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Minggu (12/10).

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi pencapaian Paviliun Indonesia. “Meskipun menghadapi berbagai tantangan di awal, kolaborasi erat Kementerian PPN/Bappenas membuahkan capaian yang membanggakan. Produk-produk ekonomi kreatif yang kami tampilkan mendapat sambutan positif dan laris terjual,” ujarnya.

    Tercatat, lebih dari 234 kegiatan Paviliun Indonesia terselenggara atas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha melalui penyelenggaraan Business Forum, Rolling Exhibition, dan Cultural Performance.

    Dalam rolling exhibition, Paviliun Indonesia menampilkan produk-produk yang sebagian besarnya menggunakan produk berkelanjutan, produk-produk yang sirkular, termasuk yang berasal dari plastik daur ulang.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa salah satu peserta yang mengusung produk hijau adalah Green Hope yang membawa plastik sirkular, serta kain pakaian dengan proses lambat (slow process) yang dapat terurai ke alam.

    “Kalau baju kita itu perlu 500 tahun untuk dissolve, nah dia bisa cuma seminggu bisa dissolve,” jelasnya.

    Arah dari tema paviliun Indonesia juga mengarah ke kebijakan ekonomi hijau Indonesia. Dalam Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan diarahkan kepada green economy.

    Ini mencakup lima pilar utama: transisi energi, dekarbonisasi industri dan transportasi, pertanian dan kehutanan (agriculture, forest, and land use/AFOLU), manajemen limbah (waste management), dan ekonomi sirkular (circular economy). Dalam cultural performance, Paviliun Indonesia menampilkan hampir seluruh daerah dari Aceh sampai Papua, dengan melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga komunitas dari berbagai daerah.

    Yang tak terduga dan menjadi fenomena viral di Jepang adalah pemandu tur Paviliun Indonesia atau Liaison Officer yang menyanyikan yel-yel “Yoyaku Nashi De Sugu Haireru” yang artinya “ayo silakan masuk tanpa reservasi”. Ajakan ini mengundang banyak pengunjung ke Paviliun Indonesia. Yel-yel ini menjadi viral di Jepang dan dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah, di restoran, bahkan di rumah sakit.

    Menjelang penutupan, Paviliun Indonesia telah mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung, melampaui target awal sebanyak 2,8 juta pengunjung. Capaian ini didukung oleh dedikasi para liaison officer yang bertugas selama enam bulan penuh sebagai garda terdepan Paviliun Indonesia dan memberikan pengalaman keramahan Indonesia secara langsung kepada pengunjung.

  • Indonet Perluas Jaringan Serat Optik Bawah Tanah, Perkuat Data Center di Jakarta

    Indonet Perluas Jaringan Serat Optik Bawah Tanah, Perkuat Data Center di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indointernet Tbk. (Indonet/EDGE), penyedia layanan infrastruktur digital terintegrasi, terus memperkuat langkahnya dalam mendukung transformasi digital nasional dengan memperluas jaringan serat optik di sekitar Jakarta.

    Perseroan memperoleh fasilitas kredit senilai Rp5,5 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), yang akan digunakan untuk mempercepat dua agenda strategis utama.

    Direktur Indonet Donauly Situmorang menjelaskan fasilitas kredit tersebut akan difokuskan untuk mendukung perluasan jaringan serat optik bawah tanah (underground fiber) di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta penyelesaian tahap akhir pembangunan data center EDGE2.

    “Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk mendukung beberapa agenda strategis Indonet, termasuk perluasan jaringan serat optik bawah tanah [underground fiber] di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta penyelesaian tahap akhir pembangunan data center EDGE2,” kata Donauly kepada Bisnis pada Rabu (15/10/2025). 

    Menurut Donauly, kedua proyek tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi infrastruktur digital nasional. Dia mengatakan melalui perluasan jaringan metro fiber, pihaknya memastikan konektivitas antar data center dan pelanggan korporasi semakin andal dan efisien. 

    Sementara itu, lanjut Donauly, EDGE2 akan menjawab permintaan kapasitas yang terus meningkat, terutama dari sektor Artificial Intelligence (AI), hyperscale, dan enterprise yang membutuhkan kapasitas besar dan konektivitas berlatensi rendah. 

    Dia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonet dalam mendukung percepatan transformasi digital dan hilirisasi ekonomi digital di Indonesia.

    “Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonet dalam mendukung percepatan transformasi digital dan hilirisasi ekonomi digital di Indonesia,” kata Donauly.

    Adapun fasilitas kredit Rp5,5 triliun tersebut tidak hanya diberikan kepada Indonet, tetapi juga mencakup anak perusahaannya, PT Ekagrata Data Gemilang (EDGE DC), yang berfokus pada layanan pusat data. Sebelumnya, CEO EDGE DC Stephanus Oscar menyebutkan EDGE2 dirancang dengan kapasitas hingga 23 MW IT load untuk mendukung kebutuhan hyperscale maupun enterprise di Indonesia.

    “Dengan tambahan fasilitas baru ini, EDGE DC memperkuat posisi sebagai market leader untuk data center di pusat kota Jakarta. Komitmen kami jelas, yaitu menghadirkan infrastruktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional,” ungkap Oscar.

  • Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran Nasional 15 Oktober 2025

    Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran Nasional 15 Oktober 2025

    Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah pesatnya transformasi digital, ancaman keamanan siber nasional menjadi kian nyata.
    Indonesia masih rentan terhadap serangan siber, terlihat dari terjadinya kasus peretasan dan kebocoran data di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
    Di awal Oktober ini, sebanyak 341.000 data personel polisi yang tersebar berisi informasi nama lengkap, pangkat, satuan tugas, nomor telepon, dan alamat surel.
    Selain itu, ada 133,4 juta serangan siber terjadi di Tanah Air dalam kurun waktu enam bulan, yakni Januari-Juni 2025.
    Temuan tersebut adalah hasil riset berjudul “Indonesia Waspada: Ancaman Digital di Indonesia Semester 1 Tahun 2025” yang dirilis platform intelijen ancaman siber nasional milik Prosperita Group, AwanPintar.id.
    Dalam riset ini, disebutkan bahwa 68,37 persen jenis serangan adalah “Generic Protocol Command Decode”, yang merupakan serangan awal peretas (
    hacker
    ) untuk menguji ketahanan suatu sistem.
    “Serangan terbanyak masih berasal dari kategori
    Generic Protocol Command Decode
    , yang biasanya menjadi indikasi awal upaya peretas untuk menguji kerentanan sistem,” jelas Founder AwanPintar.id, Yudhi Kukuh dalam acara Virtual Media Briefing yang digelar Awanpintar.id, 26 Agustus 2025 lalu.
    Pemerintah Indonesia telah menyadari soal adanya tantangan terkait keamanan siber tersebut serta memiliki sejumlah kebijakan hingga kerja sama untuk mengatasinya.
    Salah satu langkah konkret yang diambil ialah pemblokiran terhadap konten terkait judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Dari catatan
    Kompas.com
    , sejak Presiden RI Prabowo Subianto menjabat atau 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025 tercatat sudah ada 1,3 juta konten judi
    online
    yang diblokir.
    “Sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian
    online
    ,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025) lalu.
    Saat itu, Meutya mengatakan, rincian pemblokiran mencakup 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial.
    Selain pemblokiran konten ilegal, Kementerian Komdigi juga telah menerbitkan Pedoman Etika AI yang terkait pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab di Indonesia.
    Pada 27 Februari 2025, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi terkait keamanan siber.
    “Soal regulasi keamanan siber, saat ini sedang berlangsung diskusi yang bertujuan untuk membuat regulasi yang melindungi infrastruktur penting masyarakat tanpa menghambat inovasi digital,” ungkapnya, dikutip dari situs resmi Komdigi.
    Menurut Nezar, Komdigi juga menyiapkan program keamanan informasi, seperti standar sistem publik dan audit aplikasi.
    Progam ini akan menjadi inisiatif dalam penerapan standar keamanan untuk sistem elektronik publik, audit keamanan aplikasi, dan memfasilitasi sertifikasi keamanan untuk kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.
    “Terakhir soal kerja sama internasional. Kementerian Komdigi secara aktif berpartisipasi dalam Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN, bermitra dengan negara-negara lain dan pertukaran intelijen ancaman internasional untuk membangun ketahanan siber nasional,” imbuhnya.
    Dalam aspek penegakan hukum, pihak Kepolisian terus melakukan penindakan terhadap pelaku kasus kejahatan siber seperti judi hingga penipuan online.
    Baru-baru ini, polisi menangkap seorang inisial WFT (22) atau orang di balik “Bjorka”, peretas yang kerap disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kebocoran data di Indonesia.
    Penangkapan pemilik akun X @bjorkanesiaa versi 2020 itu dilakukan pada Selasa (23/9/2025) di Minahasa, Sulawesi Utara.
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai kesadaran akan ancaman digital yang kompleks dan lintas sektor sudah semakin meningkat di satu tahun terakhir.
    “Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, perhatian terhadap keamanan siber semakin meningkat,” kata Dave kepada
    Kompas.com
    .
    Meski sejumlah lembaga telah melakukan penguatan, lanjut Dave, koordinasi nasional masih perlu ditingkatkan.
    Hal ini dinilai perlu agar respons terhadap serangan siber lebih cepat dan terpadu.
    Politikus Partai Golkar ini pun memberikan sejumlah usulan, termasuk dibuatnya peta jalan keamanan siber nasional.
    “Saya mendorong pemerintah untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan anggaran dan SDM, serta menyusun peta jalan keamanan siber nasional yang komprehensif,” ucap Dave.
    Dave juga mendorong ada evaluasi dan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan khususnya di sektor keamanan siber.
    “Komisi I DPR RI terus mendorong agar isu ini masuk dalam kebijakan strategis nasional dan terbuka untuk berdialog dengan semua pemangku kepentingan,” tuturnya.
    Dari sisi regulasi, Indonesia sudah memiliki sejumlah regulasi di antaranya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Beleid ini diketahui mengatur soal perlindungan data pribadi di Indonesia.
    Terbaru, pemerintah juga sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, draf RUU tersebut sedang disusun bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    “Sementara disusun drafnya, jadi di Kementerian Hukum sekarang ada panitia antar kementerian, kemudian dari BSSN, kemudian juga dari Komdigi,” kata Supratman di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Supratman menyatakan, akan secepatnya menyerahkan draf RUU KKS ke DPR RI untuk dibahas.
    Dihubungi terpisah, pakar keamanan siber, Pratama Persadha berpandangan kehadiran aturan keamanan dan ketahanan siber sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
    Menurutnya, perlu ada payung hukum yang komprehensif agar koordinasi antar lembaga tidak tumpang tindih, khususnya saat menangani insiden siber.
    “RUU KKS seharusnya mengatur dengan jelas peran dan kewenangan antar lembaga, mekanisme pertukaran data lintas instansi, standar keamanan siber bagi infrastruktur vital nasional (kritis nasional), serta tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pengguna,” papar Pratama saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/10/2025).
    Dia juga menekankan dalam RUU KKS perlu memuat aspek terkait mekanisme manajemen krisis siber nasional, protokol kolaborasi internasional, dan perlindungan terhadap sumber daya manusia siber (
    cyber workforce protection
    ) yang kerap menjadi target serangan.
    Dalam konteks keamanan siber, pemerintahan era Presiden Prabowo selama satu tahun ini sudah progresif.
    Arah kebijakan pemerintah era Prabowo, kata Pratama, sudah menunjukkan intensi kuat untuk mengoptimalkan pertahanan ruang siber, meskipun implementasinya masih mengalami tantangan struktural dan koordinatif.
    “Sejauh ini, capaian pemerintah dapat dikatakan progresif dalam aspek penindakan dan penegakan hukum, namun masih perlu penajaman dalam strategi preventif, tata kelola data, serta pembangunan infrastruktur keamanan siber yang lebih berdaulat,” ujar Pratama.
    Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini menilai langkah pemerintah dalam penangkap pelaku dan memblokir jutaan situs ilegal belum cukup memberikan efek jera.
    Namun, ia mengatakan langkah tersebut wujud komitmen negara dalam menjaga moralitas dan keamanan digital masyarakat.
    Misalkan pada kasus judi online, ia menyarankan strategi keamanan siber jangan berhenti pada tindakan “takedown” atau “blocking” pada situs semata, tetapi harus mengarah ke server permainan judi online tersebut.
    Pratama mengatakan, strategi keamanan siber harus diperluas ke ranah deteksi dini, intelijen siber, dan penguatan keamanan infrastruktur digital nasional.
    “Pemerintah perlu menekankan pendekatan intelijen yang berbasis data besar (big data intelligence) guna memetakan pola kejahatan siber, jaringan pendanaan ilegal, serta hubungan antara situs, aplikasi, dan individu yang beroperasi di bawah sistem lintas negara,” paparnya.
    Aspek lain yang disorot adalah peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi nasional.
    Ia berpandangan BSSN perlu bertransformasi karena kewenangan dan kapasitas operasionalnya masih belum sebanding dengan kompleksitas ancaman digital di Indonesia.
    “BSSN perlu ditransformasikan menjadi lembaga dengan otoritas lebih besar dalam menetapkan standar keamanan nasional, melakukan audit siber pada sektor-sektor strategis, serta memimpin koordinasi penanganan insiden siber lintas lembaga,” kata Pratama.
    Pemerintah diminta menempatkan BSSN sejajar dengan lembaga strategis negara lainnya dalam hal kebijakan, bukan sekadar lembaga teknis.
    BSSN juga perlu diperkuat dengan pengembangan laboratorium forensik digital nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait siber, dan pembangunan Pusat Operasi Keamanan Nasional (National Cyber Operations Center) yang terhubung langsung dengan infrastruktur digital kritis.
    Selain BSSN, Pratama mendorong pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai lembaga independen yang mengawasi, menegakkan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi data pribadi.
    Diharapkan Lembaga PDP bukan hanya menjadi pengawas tetapi juga regulator yang memiliki kewenangan untuk memberikan panduan teknis, melakukan investigasi, serta menjatuhkan sanksi administratif dan finansial.
    “Lembaga PDP juga harus bekerja beriringan dengan BSSN dalam membangun ekosistem keamanan informasi nasional, misalnya melalui sertifikasi keamanan sistem elektronik dan audit kepatuhan data lintas sektor,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.