Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Lima Media Ungkap Jurus Bertahan di Era AI, Dari Kreator Konten hingga Lonjakan Omzet 1.000 Persen

    Lima Media Ungkap Jurus Bertahan di Era AI, Dari Kreator Konten hingga Lonjakan Omzet 1.000 Persen

    Jakarta (beritajatim.com) – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak hanya membawa risiko disrupsi bagi industri media, namun juga membuka peluang bisnis dan inovasi baru. Media digital kini dituntut untuk beradaptasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta menjaga kredibilitas dan akuntabilitas agar tercipta ekosistem digital yang inklusif dan demokratis.

    Kondisi bisnis industri media digital saat ini sangat menantang, mulai dari disrupsi AI, perubahan algoritma, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Tantangan lain datang dari kompetisi dengan kreator konten di media sosial.

    “Untuk bertahan, media perlu berinovasi dan mencari sumber pendapatan baru,” kata CEO Valid News Erik Somba dalam gelaran Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Rabu (22/10/2025). Agenda tahunan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ini mengangkat tema Revenue Stream Baru Bisnis Media Digital.

    Erik mengatakan, AI tidak akan mematikan jurnalisme. “Saya melihat jurnalisme masih kuat,” ujarnya. Menurutnya, sumber pendapatan media kini semakin beragam, mulai dari adsense, google mediated team, hingga platform bebas. “Revenue bisa dari mana saja, misalnya kami di Valid News mendapatkan sedikit revenue dari konsultasi skripsi. Hukum Online punya pendapatan dari subscriber dan konsultasi hukum,” kata Erik.

    Vice President of Indonesia Creator Economy (ICE) IDN, Hana Novitriani, menjelaskan bahwa mengelola kreator konten menjadi peluang bisnis baru bagi IDN. Menurutnya, jumlah kreator konten aktif di Indonesia mencapai 12 juta orang. “Dulu audiens mengejar berita atau konten, tapi sekarang konten yang mengejar audiensnya,” ujarnya.

    Hasil riset IDN Creator Marketing Report 2026 menunjukkan enam dari sepuluh orang Indonesia lebih percaya kepada kreator konten. “Media, kreator, dan AI dapat bersama-sama memberikan nilai lebih dalam ekosistem digital. Lebih dari sekadar mendapatkan audiens, tapi bagaimana mendapatkan trust,” tambah Hana. Ia menyebut nilai pasar kreator konten diperkirakan mencapai sekitar Rp7 triliun pada 2030. “Ini juga merupakan peluang bagi media,” katanya.

    CEO dan Pemimpin Redaksi Beritajatim.com Dwi Eko Lokononto.

    CEO Berita Jatim, Dwi Eko Lokononto, menuturkan bahwa membangun personal brand awak media menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan publik. “Kami tidak mengerti SEO (search engine optimization), kami tidak tahu ini bisa menghasilkan pendapatan,” ujarnya. Meski tanpa mengandalkan google adsense, Berita Jatim tetap mampu meraih pendapatan signifikan di Jawa Timur berkat kekuatan brand dan jejaring. “Kami punya jasa konsultasi, event organizer, survei, dan beberapa pekerjaan komunikasi lainnya,” tambahnya.

    Sementara itu, CEO Serayunews Galih Wijaya mengungkapkan keberhasilan medianya dalam memanfaatkan AI. “AI membawa Serayunews mengalami kenaikan omzet lebih dari 1.000 persen dari tahun sebelumnya. Biaya produksi pun menurun 25 persen dan terus turun,” kata Galih.

    Media lokal berbasis di Purwokerto ini memanfaatkan AI untuk analisis tren isu lokal, optimalisasi konten di mesin pencari, hingga monetisasi data dan konten sponsor. Serayunews juga mengembangkan pelatihan berbasis AI untuk perusahaan dan institusi pemerintah.

    Direktur Tempo Institute, Qaris Tajudin, menambahkan bahwa diversifikasi bisnis menjadi langkah penting agar media bisa bertahan. “Kami punya bisnis lain seperti pendidikan, data science, event, Tempo TV, dan semuanya memberikan revenue terhadap bisnis Tempo,” ujarnya.

    Tempo juga mengembangkan Independent Media Accelerator yang telah berjalan selama dua tahun dan diikuti 30 media lokal. “Seperti apa konten yang diinginkan masyarakat? Pastinya yang eksklusif dan orisinil. Karena AI tidak bisa membuat berita atau konten yang eksklusif,” kata Qaris.

    Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 diselenggarakan AMSI di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 22–23 Oktober 2025. Tahun ini, IDC mengusung tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital”, yang menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media dalam menghadapi gelombang transformasi digital berbasis AI.

    Selain Sinar Mas Land, event IDC dan AMSI Awards 2025 juga mendapat dukungan dari PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Harita Nickel, PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Indofood Sukses Makmur, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. [ian]

  • Kakorlantas Polri Tinjau Implementasi ETLE di Jawa Barat, Kinerja Naik 800 Persen – Page 3

    Kakorlantas Polri Tinjau Implementasi ETLE di Jawa Barat, Kinerja Naik 800 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menargetkan 5.000 sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) terpasang di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2027.

    Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa saat ini sudah terpasang sebanyak 1.641 ETLE di seluruh Indonesia.

    “Ini nanti akan kami tambah lagi. Kemungkinan target pada 2027, mungkin bisa 3.000 atau 5.000 ETLE,” kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Kamis 9 Oktober 2025, seperti dilansir Antara.

    Agus mengatakan penambahan ETLE ini merupakan upaya transformasi digital Korlantas Polri dalam bidang penegakan hukum lalu lintas.

    “Supaya memang pada era transformasi digital ini betul-betul menjawab apa yang diimbau oleh masyarakat,” ucapnya.

    Dia juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum dengan tilang ini berhasil menekan angka fatalitas di jalan raya.

    “Terbukti pada semester pertama 2025, angka fatalitas turun 19,8 persen. Jadi, hampir 2.512 korban meninggal dunia bisa kita tekan,” terang Agus.

    Agus menambahkan ETLE yang digunakan polisi lalu lintas (polantas) terdiri dari berbagai jenis.

    Pertama, ETLE handheld yang berupa kotak kecil yang bekerja sebagai pemindai dan ponsel genggam yang terhubung dengan sistem. ETLE tersebut hanya digunakan polantas yang tersertifikasi.

    “ETLE handheld (lebih) praktis,” kata Agus.

    Kemudian, ETLE portable yang berbentuk seperti ETLE statis di jalan raya. Spesialnya, ETLE portable bisa dibawa polantas dengan dikaitkan di mobil patroli. Terakhir, ETLE mobile yang dipasang di mobil patroli polantas. Dalam satu kendaraan, terdapat delapan kamera ETLE.

  • Indonesia Treasury Leadership Forum Jadi Wadah Akselerasi Ekonomi Digital

    Indonesia Treasury Leadership Forum Jadi Wadah Akselerasi Ekonomi Digital

    Jakarta –

    Standard Chartered Indonesia mengadakan Indonesia Treasury Leadership Forum perdana di Jakarta sebagai ajang kolaborasi lintas sektor. Mengusung tema ‘Blueprint untuk Treasury Masa Depan’, forum ini membahas strategi digitalisasi dan inovasi keuangan perusahaan guna mendukung akselerasi ekonomi digital nasional.

    Forum ini menjadi ajang pertemuan antara pembuat kebijakan, pelaku industri, fintech, dan corporate treasurer untuk membahas strategi percepatan digitalisasi dan inovasi dalam manajemen treasury.

    Sebagai bagian dari seri global Treasury Leadership Forum Standard Chartered, acara ini bertujuan mendorong terobosan dan praktik unggulan dalam pengelolaan keuangan korporasi.

    Forum ini menghadirkan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, bersama jajaran eksekutif senior Standard Chartered, perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), serta pemimpin korporasi dan fintech nasional.

    Dalam sambutannya, Edwin menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi utama ekonomi masa depan Indonesia.

    “Indonesia telah mengalami transformasi digital yang luar biasa. Lebih dari 224 juta penduduk kini terhubung dengan internet,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (22/10/2025).

    Ia menyebut ekonomi digital Indonesia diperkirakan melampaui US$150 miliar pada 2030, menyumbang sekitar 10% PDB. Percepatan digitalisasi dinilai krusial untuk memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan global.

    “Tugas kita adalah mengadaptasi pembelajaran dari negara lain agar menjadi kekuatan bagi Indonesia. BI-FAST harus menjadi tulang punggung kecerdasan treasury berbasis AI, QRIS lintas batas sebagai jembatan pembayaran real-time pertama di ASEAN, serta inovasi keuangan yang inklusif dan berciri khas Indonesia,” ujar Edwin.

    Sementara itu, CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menyoroti pentingnya peran strategis fungsi treasury dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan bisnis. Ia menjelaskan banyak perusahaan kini berupaya mengintegrasikan data, mengotomatisasi pengelolaan kas dan likuiditas, serta mempercepat pengambilan keputusan.

    “Di Standard Chartered, kami membantu mereka menghubungkan semua elemen tersebut dengan memadukan wawasan lokal, platform digital dan jaringan global kami untuk menjadikan treasury sebagai sebuah keunggulan kompetitif,” ujar Donny.

    Lebih lanjut, ia mengatakan penyelenggaraan forum ini menjadi langkah nyata Standard Chartered dalam mendorong kolaborasi lintas sektor.

    “Melalui Treasury Leadership Forum, kami ingin membawa diskusi ini ke Indonesia dengan berbagi ide dan praktik terbaik, serta menunjukkan bagaimana fungsi Official Use Only treasury dapat diperkuat dan terhubung dengan berbagai peluang di jaringan internasional kami di tengah ekonomi yang semakin digital dan saling terhubung,” katanya.

    Adapun forum ini menampilkan dua sesi panel utama. Panel pertama, bertema ‘Building Trust, Speed and Scale in Indonesia’s Digital Payment Era’, membahas peran BI-FAST, QRIS, dan interoperabilitas sistem pembayaran dalam memperkuat inklusi dan efisiensi keuangan.

    Sementara panel kedua, bertema ‘Digital Treasury in Action: Embedding Innovation in Day-to-Day Operations’, memaparkan studi kasus korporasi, inovasi fintech, dan pandangan konsultan mengenai penerapan digitalisasi treasury dalam operasional sehari-hari.

    Para pembicara dalam forum ini antara lain Dodi Soewandi (ASPI), Mikiko Steven (Xendit Indonesia), Michael Spiegel (Standard Chartered Global Head of Transaction Banking), Joan Aman (Solusi Bangun Indonesia), Al Baaqi Khadafi (KPMG Indonesia), dan Amod Dixit (Zensung).

    Forum ini menjadi bukti komitmen jangka panjang Standard Chartered dalam memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia. Bank tersebut terus mendorong inovasi, ketahanan bisnis, dan penerapan praktik treasury management yang modern dan efisien, selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi digital nasional.

    (prf/ega)

  • Sumbar susun “roadmap” pengembangan kompetensi ASN berbasis digital

    Sumbar susun “roadmap” pengembangan kompetensi ASN berbasis digital

    Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan kompetensi aparatur sipil negara berbasis digital tahun 2025–2030 sebagai upaya menciptakan birokrasi yang unggul, adaptif dan cakap digital demi pelayanan publik yang lebih baik.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Rabu, mengatakan transformasi digital untuk birokrasi pemerintahan serta pelayanan publik bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah ada di depan mata.

    Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) harus bisa adaptif dengan perubahan itu dan berupaya untuk meningkatkan kompetensi berbasis digital.

    Mahyeldi mengatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar telah menginisiasi pengembangan kompetensi ASN berbasis digital tersebut.

    Bahkan, ia juga telah memerintahkan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar masing-masing Diskominfotik, BKD, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Administrasi Pemerintahan, Balitbang, dan Inspektorat untuk merumuskan dan membentuk ekosistem pembelajaran digital yang inklusif, relevan dan berkelanjutan.

    Kepala BPSDM Provinsi Sumbar Barlius mengapresiasi inisiatif ini sebagai wujud nyata transformasi birokrasi berbasis digital.

    “Kami berharap roadmap ini menjadi acuan strategis lintas sektor dalam membangun ASN yang siap menghadapi era digital,” katanya.

    Ia menyebut program strategis bertajuk “Strategi Penguatan SDM Berbasis Digitalisasi Menuju ASN yang Unggul, Adaptif dan Cakap Digital” yang diluncurkan BPSDM itu merupakan bagian dari proyek perubahan yang digagas Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Sumbar Monita, sekaligus peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan XX Tahun 2025.

    Menurutnya, program itu menjadi langkah konkret dalam mendukung transformasi digital birokrasi daerah, dengan sejumlah milestone jangka pendek yang telah sukses dilaksanakan, di antaranya pemetaan kapasitas digital ASN Pemprov Sumbar yang hasilnya 87 persen ASN berada pada kategori cukup dan 13 persen pada kategori baik.

    Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kompetensi digital secara terstruktur.

    Roadmap Pengembangan Kompetensi Berbasis Digitalisasi 2025–2030 yang dirancang sebagai panduan jangka panjang dalam membangun ekosistem pembelajaran digital bagi ASN.

    Kemudian pilot project pelatihan pemanfaatan AI di pemerintahan secara blended learning, yang difasilitasi Balai Besar Pengembangan SDM.

    Serta coaching clinic digital bertema “Visualisasi Data di Pemerintahan” yang menghadirkan narasumber dari BBPSDMP Kominfo Medan.

    Sementara itu, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Sumbar Monita mengatakan dengan program itu, ASN akan bisa beradaptasi dengan teknologi, memahami data dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja.

    Dia berharap program itu bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengintegrasikan digitalisasi ke dalam pengembangan SDM aparatur, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan nasional dalam menciptakan birokrasi yang modern dan responsif.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian. 

    Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025). 

    Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

    Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.

    “Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.

    Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

    Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.

    Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital. 

    Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

  • BHP Telekomunikasi 2024 Capai Rp1,36 Triliun, Komdigi Siapkan Papan Pemantau

    BHP Telekomunikasi 2024 Capai Rp1,36 Triliun, Komdigi Siapkan Papan Pemantau

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat total Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi pada 2024 mencapai Rp1,36 triliun pada 2024. Untuk meningkatkan transparansi, Komdigi menyiapkan Dashboard Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pedoman Teknis Perhitungan BHP.

    Pedoman teknis yang akan dirilis dalam bentuk Surat Edaran ini disusun untuk menyatukan persepsi antara penyelenggara telekomunikasi sebagai wajib bayar dan petugas verifikasi, sehingga dapat menghindari perbedaan hasil perhitungan dan memperkuat akurasi pelaporan.

    Adapun dashboard kepatuhan dikembangkan sebagai platform digital yang dapat diakses publik, berfungsi untuk memantau tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban PNBP secara real-time.

    Ketua Tim Kepatuhan dan Optimalisasi PNBP Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Anak Agung Gede Oka menjelaskan latar belakang penyusunan pedoman teknis dan dashboard berangkat dari permasalahan perbedaan hasil penghitungan antara pihak wajib bayar dan hasil verifikasi petugas dalam pelaksanaan perhitungan PNBP. 

    Pedoman Teknis disusun untuk mencegah perbedaan perhitungan penetapan besaran BHP Telekomunikasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepatuhan dan menghambat optimalisasi penerimaan negara. 

    “Sedangkan pembuatan dashboard antara lain untuk memberikan gambaran tentang kepatuhan dari pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi yang dapat diakses publik,” kata Agung dikutip, Rabu (22/10/2025).

    Agung mengatakan PNBP BHP Telekomunikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap total PNBP Komdigi dan menjadi salah satu sumber pendanaan strategis bagi pembangunan infrastruktur digital nasional.

    Selama empat tahun terakhir, penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi selalu mengalami kenaikan dimana terakhir pada tahun 2024 penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi mencapai Rp1,36 triliun.

    Besaran penerimaan ini cukup signifikan sehingga penting untuk dipertahankan dengan melakukan peningkatan tata kelola PNBP BHP Telekomunikasi.

    Formula perhitungan BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dikali pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Jika penyelenggara telekomunikasi tersebut memiliki pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi, maka pendapatan kotor yang dihitung adalah total pendapatan kotor dikurangi pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi. 

    Sementara itu, bagi penyelenggara telekomunikasi yang memiliki unsur pengurang, maka perhitungan BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dikali pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi dikurangi oleh faktor pengurang.

    Adapun yang masuk dalam faktor pengurang adalah piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (write off), dan pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola PNBP.

    “Inisiatif Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan dan Dashboard Kepatuhan PNBP BHP Telekomunikasi menjadi sangat esensial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perhitungan PNBP BHP Telekomunikasi,” ujarnya.

    PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bermanfaat untuk pembangunan dan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perhitungannya harus dilakukan dengan benar dan menjaga prinsip keadilan antara negara dengan Masyarakat dan dunia usaha yang melakukan penyetoran PNBP kepada negara.

    Surat Edaran Direktur Jenderal Ekosistem Digital tentang pedoman teknis nantinya akan dapat diakses melalui tautan “publikasi” pada portal pelaporan Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital pelaporan.komdigi.go.id, sedangkan dashboard dapat diakses pada tautan “dashboard” pada alamat yang sama. 

    Ke depan, Kementerian Komdigi akan terus melakukan pendampingan teknis, pembaruan sistem, dan penyempurnaan regulasi agar implementasi pedoman dan dashboard ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

  • Dorong Transparansi, Komdigi Perkenalkan Pedoman dan Dashboard PNBP BHP Telekomunikasi – Page 3

    Dorong Transparansi, Komdigi Perkenalkan Pedoman dan Dashboard PNBP BHP Telekomunikasi – Page 3

    Pedoman teknis, yang akan dirilis dalam bentuk Surat Edaran, bertujuan menyamakan persepsi antara penyelenggara telekomunikasi sebagai wajib bayar dan petugas verifikasi. Hal ini diharapkan dapat menghindari perbedaan hasil perhitungan dan memperkuat akurasi pelaporan.

    Formula perhitungan dasar BHP Telekomunikasi ditetapkan sebesar 0,5% dikali pendapatan kotor dari penyelenggaraan telekomunikasi.

    Dalam kasus penyelenggara memiliki pendapatan di luar sektor telekomunikasi, maka pendapatan kotor yang dihitung adalah total pendapatan kotor dikurangi pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi.

    Selain itu, pedoman juga mengatur faktor pengurang, seperti piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (write off) dan pembayaran kewajiban biaya interkoneksi atau ketersambungan yang merupakan hak dari pihak lain.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola PNBP.

    “Inisiatif Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan dan Dashboard Kepatuhan PNBP BHP Telekomunikasi menjadi sangat esensial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perhitungan PNBP BHP Telekomunikasi,” Edwin menjelaskan.

     

  • Surge (WIFI) Incar Pasar Internet Rumah Tangga, Target 25 Juta

    Surge (WIFI) Incar Pasar Internet Rumah Tangga, Target 25 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA—PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge memperkuat penetrasi ekspansi internet di pasar rumah tangga.

    Pada Rabu (22/10/2025), Surge melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama multi-tahun dengan Qualcomm Technologies, Inc. untuk penyediaan solusi platform Qualcomm Dragonwing FWA.

    Kerja sama ini akan mendukung Proyek Broadband Terjangkau Surge, yang menargetkan pasar potensial hingga 25 juta rumah tangga dalam 5 tahun ke depan.

    Kolaborasi ini berfokus pada jaringan Fixed Wireless Access (FWA) Surge di spektrum 1,4 GHz, khususnya perangkat Customer Premises Equipment (CPE) yang menghadirkan konektivitas langsung ke rumah-rumah di Indonesia.

    Platform SURGE akan mengintegrasikan platform Dragonwing FWA, sebuah solusi konektivitas menyeluruh yang mencakup teknologi Modem, RF Front End, dan Wi-Fi, untuk menghadirkan akses broadband berkinerja tinggi, hemat energi, dan terjangkau—sangat sesuai untuk spektrum 1,4 GHz.

    Proyek ini mendukung misi Surge dalam memperluas jangkauan broadband tetap nirkabel secara nasional—terutama di wilayah-wilayah tertinggal dan semi-perkotaan—sejalan dengan agenda transformasi digital Indonesia.

    “Kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam misi Surge untuk menghadirkan konektivitas broadband terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Shannedy Ong, Direktur WIFI, dalam siaran pers, Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, dengan memanfaatkan platform Dragonwing FWA dalam perangkat CPE FWA 1,4 GHz, Surge dapat mempercepat penetrasi broadband dan menghadirkan akses internet cepat dan terjangkau bagi jutaan rumah tangga yang selama ini belum terlayani dengan baik.

    ST Liew, President, SEA, Taiwan, and ANZ Qualcomm menyampaikan platform Dragonwing FWA merupakan solusi komprehensif yang dirancang untuk memperluas jangkauan dan kinerja akses nirkabel tetap.

    “Hal ini membantu operator seperti Surge mentransformasi konektivitas bagi keluarga Indonesia dan menjembatani kesenjangan digital,” tuturnya.

    Kesepakatan ini menegaskan komitmen jangka panjang Surge dalam membangun ekosistem broadband yang inklusif dengan mengintegrasikan infrastruktur, perangkat, dan layanan, serta memanfaatkan inovasi Qualcomm yang telah teruji selama puluhan tahun dalam teknologi komunikasi nirkabel.

  • Prabowo Singgung Kesejahteraan Ojol, Bos Grab Buka Suara

    Prabowo Singgung Kesejahteraan Ojol, Bos Grab Buka Suara

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti peningkatan taraf hidup pengemudi ojek online (ojol). Hal tersebut diungkap dalam Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah masih terus berdiskusi dengan pihak aplikator untuk mencari solusi terbaik penanganan terhadap ojol. Grab Indonesia menyambut baik hal tersebut.

    Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menyebut ojol merupakan bagian penting dalam ekonomi digital. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini memberi sinyal kuat kolaborasi pelaku ekonomi digital.

    Berdasarkan studi Institut Teknologi Bandung (ITB), industri transportasi online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% dari total PDB Indonesia 2023. Kemudian Grab berkontribusi sekitar 50% terhadap industri transportasi online berdasarkan riset Oxford Economics 2024.

    “Grab Indonesia mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap pengemudi sebagai bagian penting dari ekonomi digital nasional. Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Neneng menjelaskan, Grab juga menjadi bantalan sosial yang membantu produktivitas masyarakat, dengan capaian sekitar 50% mitra ojol Grab roda dua merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau tidak memiliki pekerjaan berdasarkan riset ITB tahun 2024.

    Kemudian melalui digitalisasi UMKM, Grab telah membuka lebih dari 4,6 juta peluang ekonomi baru sepanjang tahun 2018-2024 dengan pembiayaan usaha senilai Rp 6 triliun bagi 445.000 lebih Mitra dan UMKM sejak 2021 melalui program GrabModal Mantul dan OVO Modal Usaha.

    Asuransi Perjalanan

    Selain itu, Grab juga memberi 100% asuransi perjalanan dengan nilai klaim lebih dari Rp 100 miliar, program pelatihan keselamatan Pelatihan Akbar Keselamatan Mitra (PAKEM) kepada 75.000 mitra ojol di seluruh Indonesia.

    “Pandangan Presiden tentang pentingnya kesejahteraan pengemudi dan persaingan yang sehat menjadi landasan bagi tumbuhnya ekosistem transportasi digital yang berkelanjutan. Dan Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan kepada mitra, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara merata oleh semua pihak,” jelasnya.

    Neneng menyebut, kebijakan ekonomi Prabowo pro-investasi dan stabilitas politik menciptakan iklim investasi yang sangat positif di Indonesia. Dengan kondisi ini, Grab berencana mendorong investasi jangka panjang di Indonesia.

    “Kondisi ini mendorong Grab untuk terus memperluas investasi jangka panjang di Indonesia – tidak hanya di sektor teknologi dan mobilitas, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan transisi menuju ekonomi hijau,” lanjut Neneng.

    Neneng menambahkan, Grab berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah mewujudkan Asta Cita, khususnya dalam transformasi digital nasional, pemerataan ekonomi rakyat, ketahanan sosial, dan transisi energi hijau yang berkelanjutan.

    Saat ini, Grab memiliki armada kendaraan listrik terbesar di Indonesia mencapai lebih dari 11.000 unit. Langkah ini mengurangi 30.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM. Hingga kini, 70% pengguna transportasi umum Jabodetabek kini mengombinasikan Grab dalam mobilitas harian.

    “Kami siap berjalan beriringan dengan pemerintah sebagai mitra strategis yang membawa teknologi, inovasi, dan dampak sosial positif untuk mewujudkan Asta Cita – Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Neneng.

    Lihat juga Video: Bertemu Massa Ojol, Ahmad Doli Janji RUU Transportasi Online Dipercepat

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Menkomdigi: Perempuan Digital Tangguh Jadi Pahlawan Ekonomi di Era Transformasi Digital – Page 3

    Menkomdigi: Perempuan Digital Tangguh Jadi Pahlawan Ekonomi di Era Transformasi Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan peran besar perempuan dalam menggerakkan ekonomi digital nasional. Ia menyebut perempuan pelaku usaha mikro menjadi garda depan kebangkitan ekonomi melalui keberanian dan semangat berwirausaha di era digital.

    “Terutama mereka yang jago mencari cuan, berarti bukan hanya mendapat cuan untuk keluarganya, tapi juga membangkitkan ekonomi negara sebagai pahlawan ekonomi negara,” ujar Meutya dalam acara Penganugerahan Perempuan Jagoan Pencari Cuan (PUJAAN) Vol. 4 bersama Bukalapak di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Meutya menuturkan, digitalisasi memberi ruang dan percepatan bagi perempuan untuk mengembangkan usaha, bahkan hingga menjangkau pasar internasional. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kemudahan digital juga menghadirkan risiko yang harus diwaspadai, terutama bagi perempuan dan anak-anak di ruang siber.

    “Karena ketika digitalisasi ini datang memberi kemudahan, yang diantaranya adalah akses Bapak-Ibu sekalian, yang tadinya jualan di sekitar kecamatannya atau di kompleksnya, sekarang bisa menjangkau bahkan sampai ke mancanegara. Tapi di saat yang bersamaan juga ada tantangan-tantangannya,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Meutya juga menyoroti maraknya penipuan digital dan paparan konten negatif yang dapat berdampak buruk pada anak-anak. Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperkuat pengawasan ruang digital dan berkolaborasi dengan berbagai platform untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan produktif, terutama bagi perempuan pelaku UMKM.