Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Bawaslu Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Modernisasi Birokrasi

    Bawaslu Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Modernisasi Birokrasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komitmen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto dalam memperkuat tata kelola kelembagaan mendapat apresiasi di tingkat provinsi. Lembaga pengawas Pemilu di Kota Onde-onde ini terpilih sebagai pilot project bidang Modernisasi Birokrasi, dari delapan program penguatan kelembagaan yang digagas Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

    Kegiatan bertajuk Penguatan Kelembagaan Bawaslu ini digelar di salah satu hotel di Kota Mojokerto, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2025). Momen tersebut menjadi pengingat pentingnya peran generasi muda dalam menjaga demokrasi dan mengawal proses Pemilu yang jujur serta berintegritas.

    Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, menyebut penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

    “Kami berharap semangat Sumpah Pemuda menjadi inspirasi bagi seluruh elemen, terutama generasi muda, untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu,” ujarnya.

    Dian menegaskan, pengawasan yang kuat akan melahirkan demokrasi yang bersih dan pemimpin yang berpihak pada rakyat. Modernisasi birokrasi bukan hanya pembenahan internal, tetapi juga langkah memperkokoh demokrasi bangsa. Melalui sistem yang cepat, akurat, dan terintegrasi, Bawaslu Kota Mojokerto ingin menunjukkan bahwa pengawasan Pemilu bisa dilakukan secara modern, transparan, dan partisipatif.

    Selain menjadi pionir digitalisasi birokrasi, Bawaslu Kota Mojokerto juga melanjutkan berbagai program pasca Pemilu 2024, seperti literasi demokrasi, pengawasan data pemilih berkelanjutan, dan pengawasan partisipatif. Mereka juga menghadirkan Posko Aduan Masyarakat, baik secara daring maupun luring, untuk menampung laporan pelanggaran Pemilu dari warga.

    Tiga narasumber hadir dalam kegiatan ini, yakni Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, serta Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Elsa Fifajanti. Turut hadir pula Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini beserta dua anggota lainnya.

    Lima Bawaslu daerah lain yang turut mendukung kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Kabupaten Mojokerto. Acara juga dihadiri oleh Ketua KPU Kota Mojokerto, camat dan lurah se-Kota Mojokerto, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kalangan mahasiswa.

    Dengan terpilihnya Bawaslu Kota Mojokerto sebagai pilot project Modernisasi Birokrasi, diharapkan tata kelola pengawasan Pemilu di daerah ini semakin profesional, efisien, dan dipercaya publik. Transformasi digital ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lembaga pengawas Pemilu yang berintegritas, independen, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Sebagai percontohan, Bawaslu Kota Mojokerto mengembangkan empat aplikasi internal berbasis teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas lembaga, yaitu:

    E-Arsip (Elektronik Arsip) – Sistem pengelolaan arsip digital yang memudahkan pencarian dan penyimpanan dokumen sekaligus memperkuat keamanan data sesuai Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2020.

    Sistem Internal Satu Pintu (SISP) – Portal terpadu berbasis web yang mengintegrasikan seluruh jalur kerja Bawaslu Kota Mojokerto sebagai bentuk efisiensi dan digitalisasi layanan internal.

    Info PPPS (Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) – Sistem informasi publik berbasis web yang memungkinkan masyarakat memantau langsung perkembangan laporan pelanggaran Pemilu secara transparan.

    Analisa Beban Kerja dan Jabatan (ABK & Anjab) – Formulir digital untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume dan klasifikasi jabatan, guna mendukung tata kelola SDM yang optimal.

    Dengan langkah ini, Bawaslu Kota Mojokerto menegaskan posisinya sebagai pelopor modernisasi birokrasi pengawasan Pemilu di Jawa Timur, serta inspirasi bagi lembaga pengawas lainnya di Indonesia. [tin/kun]

  • AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi

    AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi

    AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) tidak khawatir atas penyelenggaraan umrah mandiri yang resmi diperbolehkan pemerintah.
    Ia memastikan akan tetap ada mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jemaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara.
    Hal tersebut akan diatur oleh Kementerian Agama (Kemenag).
    “Perlu digarisbawahi, kemudahan akses digital tidak boleh menghilangkan aspek tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi jemaah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tetap harus memastikan adanya mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jemaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara,” kata Dini, kepada Kompas.com, Selasa (28/10/2025).
    Dini berpandangan, setiap kebijakan yang menyangkut urusan ibadah harus menempatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah sebagai prioritas utama.
    DPR RI, kata Dini, sudah mencermati potensi dampak ekonomi yang dikhawatirkan oleh para pelaku usaha dalam negeri.
    Dia pun mengakui jika skema umrah mandiri dibiarkan tanpa regulasi turunan yang jelas, manfaat ekonominya bisa lari ke luar negeri, sementara industri perjalanan umrah nasional kehilangan daya saing.
    Oleh karenanya, ia akan meminta Kemenag untuk menyusun aturan turunannya.
    “Karena itu, saya di Komisi VIII akan meminta Kementerian Agama menyusun regulasi turunan yang menjamin adanya keseimbangan antara inovasi digital dan keberlanjutan ekosistem penyelenggara umrah nasional,” ucap Dini.
    Di sisi lain, Dini menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh asosiasi, salah satunya melakukan
    judicial review
    UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang baru saja disahkan, yang mengubah regulasi dengan peresmian umrah mandiri.
    Menurut dia, itu bagian dari hak konstitusional warga negara.
    Meski dari sisi DPR, ia menilai UU tersebut masih bisa dioptimalkan melalui peraturan pelaksana yang lebih perinci, bukan harus langsung direvisi.
    “Intinya, Komisi VIII akan terus mengawal agar transformasi digital dalam penyelenggaraan umrah tidak menimbulkan korban baru di lapangan, baik jemaah maupun pelaku usaha, melainkan menjadi sarana peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan umat,” tandas Dini.
    Sebelumnya diberitakan, AMPHURI menilai, umrah mandiri tidak cocok dilaksanakan di Indonesia.
    Sekretaris AMPHURI Zaki Zakariya khawatir begitu umrah mandiri dilegalkan, maka sistem yang selama ini berjalan akan digantikan oleh platform global yang berorientasi profit.
    “Sangat tidak cocok dan tidak ada negara Muslim pengirim jemaah umrah dan haji yang membuka diri, terus platform Nusuk dibuka di Indonesia, diintegrasi, tidak ada,” ujar Zaki, dalam dialog bersama Kompas TV, Senin (27/10/2025).
    “Yang tadi disampaikan bahwa Saudi sudah menerima umrah mandiri dari keluarga negara itu tidak tepat,” tambah dia.
    Lambat laun, kata Zaki, hal itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat dan pergeseran nilai spiritual umrah menjadi transaksi komersial semata.
    “Ini berbahaya sekali buat bangsa kita. Buat ekonomi berbasis keumatan ini sangat berbahaya sekali,” ucap dia.
    Menurut Zaki, pengelolaan umrah mandiri dari pengajuan visa, pemesanan tiket, akomodasi, hingga layanan di Tanah Suci yang dapat diatur langsung oleh jemaah justru akan merugikan pajak negara.
    “Ya kan memang kita tahulah bahwa kalau kita langsung membeli, masyarakat Indonesia membeli ke platform luar negeri secara langsung, bagaimana pajaknya? Kita akan tergerus, kita tidak akan mengembangkan TKDN yang selalu digaung-gaungkan pemerintah,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR sebut umrah mandiri tak boleh abaikan perlindungan jamaah

    Anggota DPR sebut umrah mandiri tak boleh abaikan perlindungan jamaah

    “Pemerintah tetap harus memastikan adanya mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jamaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania mengatakan bahwa legalisasi perjalanan umrah secara mandiri jangan sampai membuat pemerintah mengabaikan perlindungan terhadap jamaah.

    Umrah mandiri melalui platform Nusuk Umrah, kata dia, memang menjadi perubahan besar dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah. Namun perlu digarisbawahi, kemudahan akses digital tidak boleh menghilangkan aspek tanggung jawab.

    “Pemerintah tetap harus memastikan adanya mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jamaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara,” kata Dini di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut urusan ibadah harus menempatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan jamaah sebagai prioritas utama.

    Untuk itu, dia mendorong pemerintah menyusun regulasi turunan yang menjamin adanya keseimbangan antara inovasi digital dan keberlanjutan ekosistem penyelenggara umrah nasional.

    Sebab, kata dia, jika skema umrah mandiri dibiarkan tanpa regulasi turunan yang jelas, maka manfaat ekonominya bisa lari ke luar negeri. Sedangkan industri perjalanan umrah nasional kehilangan daya saing.

    Dia pun memastikan Komisi VIII DPR terus mengawal agar transformasi digital dalam penyelenggaraan umrah agar tidak menimbulkan korban baru di lapangan, baik jamaah maupun pelaku usaha. Menurut dia, transformasi itu harus menjadi sarana peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan umat.

    Di sisi lain, dia memahami dan menghargai kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya.

    Dia pun menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh asosiasi, yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, langkah itu merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

    “Namun dari sisi DPR, kami menilai bahwa UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) masih bisa dioptimalkan melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci, bukan harus langsung direvisi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investor Mulai Rebalancing Portofolio, Sektor Ini Bisa Jadi Pilihan

    Investor Mulai Rebalancing Portofolio, Sektor Ini Bisa Jadi Pilihan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang penghujung tahun, pelaku pasar modal mulai melakukan rebalancing portofolio untuk menyesuaikan strategi investasi dengan arah pasar yang dinamis. Setelah sempat bergerak fluktuatif, indeks harga saham gabungan (IHSG) kini berusaha bertahan di kisaran 8.200-8.300.

    Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, pergerakan IHSG saat ini mencerminkan proses penyesuaian dari investor yang mulai mengalihkan fokus dari saham-saham konglomerasi menuju emiten dengan fundamental kuat dan prospek jangka panjang yang lebih jelas.

    “Momentum akhir tahun memang sering dimanfaatkan investor untuk menata ulang portofolio. Ada kecenderungan profit taking di saham-saham yang sudah naik tinggi, lalu berpindah ke sektor-sektor yang masih undervalued dan punya ruang tumbuh di 2025,” ujar Nico dalam Investor Market Opening, Senin (27/10/2025).

    Menurutnya, arah rebalancing ini juga didorong oleh ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter global. Jika The Fed benar-benar mulai menurunkan suku bunga, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan ikut menyesuaikan kebijakan agar likuiditas di pasar semakin longgar.

    “Sentimen suku bunga akan jadi amunisi tambahan bagi pasar. Likuiditas yang lebih longgar bisa mendorong permintaan terhadap aset berisiko, termasuk saham,” tambah Nico.

    Sementara itu, sejumlah sektor dikatakan Nico berpotensi menjadi penopang IHSG di kuartal IV 2025. Di antaranya perbankan, energi, industri dasar, serta consumer goods yang dinilai masih memiliki valuasi menarik.

    “Sektor perbankan mulai kembali dilirik karena valuasinya sudah turun cukup dalam sejak pertengahan tahun. Begitu juga energi dan industri dasar, keduanya punya prospek positif karena didorong permintaan domestik dan global yang mulai pulih,” jelasnya.

    Selain itu, sektor teknologi dan infrastruktur digital juga diperkirakan mencuri perhatian di 2025, seiring meningkatnya kebutuhan transformasi digital dan dukungan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi berbasis teknologi.

    “Akhir tahun selalu jadi waktu yang menarik bagi investor untuk menyusun ulang strategi. Yang penting adalah disiplin memilih saham dengan fundamental kuat dan manajemen risiko yang baik,” tegas Nico.

    Meski demikian, Nico mengingatkan agar investor tetap mewaspadai potensi volatilitas di sisa tahun berjalan, terutama akibat dinamika global dan ketidakpastian kebijakan fiskal di beberapa negara maju.

    “Pasar akan cenderung sensitif terhadap pernyataan bank sentral, data inflasi, dan pergerakan dolar AS. Jadi strategi terbaik adalah tetap selektif dan fokus pada sektor yang punya kinerja stabil,” pungkasnya.

  • Itjen Kemendagri Perkuat Pengawasan Digital Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah – Page 3

    Itjen Kemendagri Perkuat Pengawasan Digital Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat pengawasan digital terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen ini disampaikan Inspektur Khusus (Irsus) Itjen Kemendagri, Ihsan Dirgahayu dalam Rapat Diseminasi Rancangan Permendagri Reviu dan Aplikasi e-Reviu di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    “Kami berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel,” katanya.

    Ihsan mengungkapkan, salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan adalah digitalisasi pengawasan melalui sistem informasi terintegrasi. Sistem ini akan menjadi panduan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seiring penyusunan Permendagri terbaru.

    Dia menambahkan, pengawasan berbasis digital merupakan keharusan di era pemerintahan modern. Digitalisasi pengawasan tidak hanya mempercepat proses reviu, tetapi juga meningkatkan kualitas analisis data dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Selain itu, sistem ini juga mendukung prinsip pengawasan yang responsif, adaptif, dan berorientasi hasil.

    Ihsan Dirgahayu menjelaskan, program digitalisasi ini diimplementasikan melalui pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (Aplikasi e-Reviu) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dukungan kebijakan diberikan untuk memperkuat pengawasan oleh APIP terhadap dokumen penganggaran daerah dengan mengubah ruang lingkup reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) menjadi Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

    Melalui sistem ini, dokumen penganggaran daerah dapat dijamin kualitasnya oleh APIP dan mampu mendeteksi potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Melalui digitalisasi pengawasan, Inspektorat Jenderal dapat melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah secara lebih efektif dan tepat waktu, sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.

    Ihsan menegaskan, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi penguatan peran APIP daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berintegritas. Digitalisasi pengawasan juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Itjen Kemendagri dengan Inspektorat Daerah di seluruh Indonesia.

    “Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses pengawasan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang membangun budaya pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar penindakan,” tambahnya.

    Ihsan meyakini bahwa keberhasilan transformasi digital pengawasan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, APIP, serta dukungan lintas unit di lingkungan Kemendagri.

  • Pemerintah Siapkan Internet Super Cepat 1 Gbps, Ini Jadwalnya

    Pemerintah Siapkan Internet Super Cepat 1 Gbps, Ini Jadwalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengembangan konektivitas digital hingga 2029. Salah satunya memiliki internet cepat 1 Gbps untuk 38 provinsi di tanah air.

    Target tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025-2029. Dalam dokumen itu disebutkan perencanaan lima tahun ke depan untuk bidang broadband diarahkan mencapai konektivitas broadband yang merata dan berkualitas.

    Terdapat lima sasaran program, mulai dari meningkatnya coverage broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia, meningkatnya penetrasi dan utilisasi internet broaband, meningkatnya kualitas internet broadband nasional, meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan, dan meningkatnya pertumbuhan industri perangkat digital dalam negeri.

    Dalam dokumen juga disebutkan perkembangan internet dan pertumbuhan traffic data yang kian besar membuat peranan kecepatan internet sangat penting. Khususnya untuk kota besar dan sejumlah sektor strategis.

    Dokumen itu juga mengungkapkan target kinerja dalam periode 2025-2029. Salah satunya memuat peningkatan internet hingga 1 Gbps untuk kota dan kabupaten.

    Konektivitas itu akan dilakukan secara bertahap. Pada 2026 mendatang terdapat 1 kota/kabupaten dengan konektivitas 1 Gbps.

    Berikutnya 2027 sebanyak 29 kab/kota bertambah menjadi 30 kab/kota setahun berikutnya. Terakhir 38 kota/kabupaten pada 2029 mendatang.

    Komdigi juga menetapkan peningkatan indeks transformasi digital nasional pilar jaringan dan infrastruktur. Tahun 2029 ditargetkan indeksnya mencapai 57,41 atau naik dari 2025 dengan 56,08.

    Begitu juga indeks pembangunan TIK nasional ingin ditingkatkan selama lima tahun. Dari 6,10 pada 2025 menjadi 6,30 tahun 2029 mendatang.

    Komdigi menargetkan pula soal penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus. Untuk informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan yang direncanakan bisa mencapai 53% pada 2029.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 38 Kabupaten/Kota Terkoneksi Internet 1 Gbps

    38 Kabupaten/Kota Terkoneksi Internet 1 Gbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan sebanyak 38 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terhubung dengan internet berkecepatan 1 Gigabit per detik (Gbps) pada 2029. 

    Dalam dokumen rencana strategis Komdigi 2025-2029, pada 2026 hanya ada 1 kota yang akan terhubung dengan internet 1 Gbps. 

    Lompatan terjadi pada 2027 dengan target mencapai 29 kota/kabupaten. Kemudian pada 2028 rencananya hanya bertambah 1 kota/kabupaten sehingga total mencapai 30 kota/kabupaten. Terakhir, pada 2029 diharapkan sebanyak 38 kota/kabupaten. 

    Dalam draft Renstra Komdigi 2025-2029 yang diperoleh Bisnis, untuk memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025-2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai.

    Selain menghubungkan puluhan kota dengan internet 1 Gbps, Komdigi juga menargetkan pada 2029 seluruh atau 100% desa dan kelurahan memiliki akses 4G. Kemudia, Fixed broadband menjangkau seluruh kecamatan melalui serat optik.

    Khusus untuk satelit multifungsi SATRIA-1 sepenuhnya beroperasi dan mencakup titik publik strategis. “Palapa Ring dioptimalkan hingga utilisasi di atas 80%,” tulis dalam Renstra. 

    Pendanaan pembangunan pada Komdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). 

    Komdigi berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

    Komdigi menyampaikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang.

    Searah dengan visi pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2029 fase pertama dan RPJMN 2025-2029.

    Dokumen ini mengungkap kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia.

  • Telkom Perluas Ekosistem AI Nasional lewat Peluncuran AI Campus di UMY, Gandeng Startup dan Komunitas Teknologi  – Page 3

    Telkom Perluas Ekosistem AI Nasional lewat Peluncuran AI Campus di UMY, Gandeng Startup dan Komunitas Teknologi  – Page 3

    Liputan6.com, Yogyakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mempertegas langkahnya sebagai pionir transformasi digital nasional dengan meluncurkan Telkom AI Campus, sebuah inisiatif strategis di bawah payung Telkom AI Center of Excellence (AI CoE).

    Peluncuran yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Kamis (23/10/2025) ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun ekosistem kecerdasan artifisial (AI) terintegrasi yang menghubungkan riset akademik, pengembangan talenta digital, hingga penerapan teknologi di berbagai sektor industri.

    Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Rektor UMY Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Sekretaris Universitas UMY Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fill.I., MPA, serta Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Bonifasius Wahyu Pudjianto.

    “Melalui kegiatan ini Telkom berkomitmen untuk melahirkan ribuan talenta AI di Indonesia. Kami ingin membangun generasi yang tidak hanya menguasai AI, namun juga bisa mengerti nilai-nilai di baliknya agar teknologi dapat menjadi kekuatan untuk kemajuan bangsa,” ujar Direktur Utama Telkom Dian Siswarini. 

    AI Campus Jadi Pusat Kolaborasi Inovasi Digital 

    Perbesar

    (Foto:Dok.Telkom Indonesia)… Selengkapnya

    Telkom menempatkan AI Campus sebagai wadah pembelajaran dan kolaborasi lintas sektor. Di sini, mahasiswa tak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat langsung dalam riset industri, mentoring, dan inkubasi bisnis.

    Menurut Dian, langkah ini merupakan strategi jangka panjang Telkom untuk membangun fondasi kuat di bidang teknologi kecerdasan artifisial yang mampu mempercepat digitalisasi nasional. AI Campus diharapkan menjadi pusat inovasi yang melahirkan ribuan inovator muda dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta pengembangan AI di Asia Tenggara.

    Kolaborasi Strategis Bersama Startup dan Komunitas Teknologi 

    Perbesar

    (Foto:Dok.Telkom Indonesia)… Selengkapnya

    Peluncuran AI Campus juga menjadi momentum bagi Telkom AI CoE memperluas jejaring dengan berbagai startup dan komunitas teknologi di Yogyakarta. Sejumlah startup unggulan binaan Telkom turut hadir menampilkan inovasi berbasis AI yang telah memberi dampak nyata di industri, antara lain:

    RUNSystem – penyedia perangkat lunak ERP nasional yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (IDX).
    PaperlessHospital – startup berbasis AI yang mengembangkan solusi cerdas untuk efisiensi operasional rumah sakit. 

    Selain itu, Telkom AI CoE juga memperkuat kolaborasi lewat Komunitas Telkom AI x Markas Komdigi, yang melibatkan:

    Xerpihan (AI Chatbot),
    DF Labs (AI Education),
    SUHU (AI Consultant),
    Nutreecy.AI (AI for Health), dan
    Gethired + Devcode (AI for Workforce). 

    Kemitraan diperluas pula dengan Komunitas Startup Jogja, meliputi:

    UTAS (AI for Marketing),
    Jogja Coding House (AI Engineer),
    Techno GIS (AI on Geographic Information System),
    Hcelerate (AI for Research), dan
    Widya Genomics (Healthtech on Genomics). 

    Langkah ini memperkuat posisi Telkom sebagai orkestrator utama dalam membangun ekosistem inovasi AI di Tanah Air.

    Bangun Fondasi AI Nasional dan 113 Ribu Talenta Digital 

    Melalui AI CoE dan AI Campus, Telkom berfokus membangun fondasi nasional di bidang kecerdasan artifisial. Program ini mencakup riset, edukasi, hingga akselerasi bisnis berbasis AI, dengan target mencetak 113.000 talenta digital di seluruh Indonesia.

    “Langkah ini menjadi komitmen nyata Telkom untuk membangun generasi yang memahami dan mampu mengimplementasikan AI dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,” ujar Dian.

    Telkom berharap kehadiran AI Campus di Yogyakarta bisa menjadi simbol bahwa inovasi teknologi nasional tidak hanya terpusat di Jakarta, melainkan juga tumbuh dari berbagai daerah. Transformasi ini sekaligus menegaskan peran Telkom bukan hanya sebagai pemain utama industri telekomunikasi, melainkan juga sebagai motor penggerak ekonomi digital berbasis kecerdasan artifisial di Indonesia.

  • RI Dorong Integrasi Ekonomi Kawasan ASEAN

    RI Dorong Integrasi Ekonomi Kawasan ASEAN

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat arah baru integrasi ekonomi kawasan ASEAN. Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan ke-26 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (The 26th AEC Council Meeting) di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (24/10/2025).

    “Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama ekonomi kawasan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    Airlangga mengatakan dalam AECC ke-26 ini menjadi momentum penting bagi ASEAN untuk menuntaskan pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Blueprint) 2025, yang diproyeksikan dapat mencapai 87% pada akhir 2025.

    Selain itu juga untuk menyiapkan langkah strategis menuju Rencana Strategis AEC 2026-2030 sebagai panduan utama arah kerja sama ekonomi di kawasan ASEAN pasca-2025.

    Pada pengantar awal pertemuan, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community – ASEAN Secretariat Satvinder Singh memaparkan mengenai Economic Performance and Outlook di Kawasan ASEAN, yang menggambarkan bahwa perdagangan barang di 2024 mencapai US$ 3,8 triliun atau naik 8,9% jauh lebih tinggi daripada kenaikan global yang sebesar 2,1%.

    Sedangkan untuk Foreign Direct Investment (FDI) di ASEAN pada 2024 tercatat sebesar US$ 226 miliar atau naik sebesar 8,5%, lebih tinggi dari kenaikan global FDI yang sebesar 4,0%. Sementara untuk sektor pariwisata, terjadi kenaikan kunjungan wisata di 2024 menjadi 127,1 juta pengunjung.

    Dalam pembahasan Rencana Strategis AEC 2026-2030, Airlangga mengatakan Indonesia mendukung pengesahan Consolidated List of Activities dan Key Outcome Indicators (KOIs) yang akan menjadi panduan implementasi kerja sama ekonomi ASEAN lima tahun mendatang.

    Menurutnya, dokumen strategis ini diharapkan mampu menjawab dinamika global dan memperkuat daya saing kawasan menuju ASEAN 2045 “Our Shared Future”.

    “Indonesia juga mendorong digitalisasi sistem Monitoring and Evaluation untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan transparansi hasil kerja,” katanya.

    Selain itu, Indonesia menyoroti pentingnya transformasi digital sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan ASEAN. Indonesia menyambut baik kemajuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang telah mencapai kesimpulan substansial, serta capaian pelaksanaan Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) dengan tingkat penyelesaian 92%, termasuk pada konektivitas pembayaran lintas batas, sistem ASEAN Single Window, dan peningkatan kapasitas UMKM Digital.

    “Transformasi digital harus menjadi sarana untuk memperluas peluang ekonomi, memperkuat konektivitas kawasan, dan memastikan manfaatnya dirasakan secara inklusif oleh seluruh masyarakat ASEAN,” ujar Menko Airlangga.

    Sehubungan dengan agenda lintas sektor, Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap implementasi Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, dan Blue Economy Implementation Plan guna mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

    Pertemuan ini juga menyambut kemajuan Timor-Leste menuju keanggotaan penuh ASEAN, sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur.

    (kil/kil)

  • Prabowo ajak negara ASEAN tetap berani hadapi ketidakpastian global

    Prabowo ajak negara ASEAN tetap berani hadapi ketidakpastian global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk tetap berani, adaptif dan visioner dalam menghadapi ketidakpastian global, yang disampaikannya pada sesi pleno KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat.

    “Menghadapi ketidakpastian global, mari kita memimpin dengan tujuan. Bukan hanya untuk kawasan kita, tetapi untuk dunia yang lebih stabil, adil, dan inklusif,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut Presiden, di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan global yang cepat, ASEAN harus terus memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, dan transformasi digital untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian masa depan.

    Persatuan ASEAN, kata Prabowo, juga harus tercermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian di masa depan.

    Pada sesi pleno tersebut, Presiden Prabowo duduk berdampingan dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone di sisi kiri dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di sisi kanan.

    Di hadapan para pemimpin ASEAN, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, atas penyelenggaraan KTT yang dinilainya sangat baik.

    Kepala Negara juga menyambut Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, menyampaikan selamat kepada Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvirakul, serta menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibunda dari Raja Maha Vajiralongkorn.

    “Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dari rakyat Indonesia atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibu Suri Kerajaan Thailand,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam pidatonya, Kepala Negara memuji kepemimpinan tegas Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan sengketa yang baru-baru ini terjadi, serta menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung langkah-langkah lanjutan dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai.

    Prabowo juga menekankan bahwa bagi negara anggota ASEAN, persatuan bukan sekadar slogan. Persatuan adalah strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional, kata Prabowo.

    Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN yang telah menunjukkan solidaritas dan kerja sama erat dalam menghadapi tantangan geoekonomi saat ini.

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya inisiatif baru di bidang perdagangan barang, pembaruan ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA), serta kerangka ekonomi digital kawasan.

    “Kita akan terus menegaskan peran ASEAN sebagai penggerak pertumbuhan dan pusat inovasi dan peluang,” ucap Presiden.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan ASEAN di kancah global harus berakar pada pondasi yang kuat di dalam negeri.

    Dengan pondasi tersebut, kata Presiden, ASEAN dapat memainkan peran yang kredibel dan konstruktif dalam membentuk tatanan dunia yang adil dan inklusif.

    “Pondasi yang kuat di rumahlah yang memampukan kita membangun jembatan ke dunia. Pondasi ini memberi kita kredibilitas untuk terlibat dan membantu membentuk masa depan di luar batas-batas kita,” tutur Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa perjalanan ASEAN dari masa konflik menuju kerja sama merupakan bukti nyata kekuatan solidaritas kawasan.

    Kepala Negara menegaskan pentingnya menjadikan peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan 15 tahun East Asia Summit Bali Principles pada tahun depan bukan hanya seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.