Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Akamai Ungkap Strategi Jaga Pertumbuhan Bisnis di RI Tahun Depan

    Akamai Ungkap Strategi Jaga Pertumbuhan Bisnis di RI Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Akamai Technologies, perusahaan global di bidang keamanan siber dan komputasi awan, akan makin gencar membidik pasar korporasi di Indonesia pada 2026. Dengan populasi melek teknologi dan pertumbuhan e-commerce yang pesat, Akamai melihat Indonesia sebagai pasar potensial. 

    Executive Vice President & General Manager Security Technology Group Akamai Technologies Mani Sundaram menjelaskan dalam merangkul lebih banyak pelanggan enterprise di Indonesia, Akamai akan memperluas jangkauan melalui kemitraan lokal dan menggelar acara besar.

    Mani menekankan Indonesia sebagai negara berkembang sedang bergerak cepat dalam mengadopsi standar teknologi baru, sehingga membutuhkan solusi keamanan untuk menjaga pertumbuhan tersebut. 

    “Ketika hal itu [inovasi kuat] terjadi, kami melihat antusiasme besar di pasar, karena masyarakat mulai melakukan hal-hal baru dan berbeda. Bagi kami, itu adalah peluang besar,” kata Mani di Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

    Di sisi lain, Mani mengakui adanya risiko yang menyertai transformasi digital dan inovasi kuat tersebut. Serangan peretas dapat terjadi sewaktu-waktu yang menyasar berbagai sektor krusial. 

    Untuk memitigasi serangan, Akamai bersama mitra akan terus menginformasikan perkembangan terbaru landskap serangan siber dan langkah untuk menghadapinya. 

    Kinerja

    Mengenai performa bisnis Akamai, Mani menyatakan perusahaan sedang mengalami pertumbuhan positif di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sepanjang 9 bulan pertama 2025.

    Pertumbuhan positif itu akan terus dipertahankan melalui solusi keamanan baru, dan juga memperkuat ekosistem mereka di Asia Pasifik.  

    “Kami selalu berupaya mencapai pertumbuhan pendapatan dua digit. APJ (Asia Pacific & Japan) merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat kami saat ini,” kata Mani.

    Mengenai tantangan di pasar Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, kata Mani, banyak negara di Asia Pasifik yang kini mulai menjalankan rencana untuk menyediakan lebih banyak layanan bagi warganya. Namun, belum banyak yang sadar akan ancaman yang mengintai. 

    Kata Mani sangat sedikit organisasi di Asia Pasifik yang memprioritaskan keamanan di tengah transformasi besar-besaran. Hal ini dilihat oleh peretas sebagai sasaran empuk.

    “Hal lain yang bisa anda saksikan adalah para peretas juga memperhatikan hal ini dan mulai menyasar organisasi-organisasi yang memiliki sistem keamanan lemah,” kata Mani.

    3 Sektor Terlemah 

    Mengenai sektor yang paling diincar oleh peretas, menurut Mani, ada tiga sektor yaitu, sektor layanan keuangan, pemerintahan, dan kesehatan.

    Sektor layanan keuangan menjadi yang paling berisiko karena melibatkan aset finansial besar, seperti bank, fintech, dan brokerage. 

    “Para pelaku kejahatan akan selalu mengikuti ke mana uang berada. Jadi, kapan pun ada bank atau lembaga keuangan di mana terdapat uang yang bisa disusupi, di situlah para penyerang biasanya muncul,” kata Mani. 

    Sektor pemerintahan juga tak kalah rentan, terutama karena menyediakan layanan publik esensial yang semakin bergantung pada platform digital. Sementara itu, sektor kesehatan menjadi sasaran karena data medis yang bernilai tinggi di pasar gelap—bisa dijual hingga US$250 per rekam medis. 

    Mani menyebut kombinasi ketiga sektor ini sebagai yang paling rentan secara global, dan di Indonesia, hal ini diperburuk oleh lemahnya profil keamanan di rumah sakit serta platform kesehatan digital. 

  • Satgas: 22 pabrik di Cikande sudah bebas paparan radioaktif Cs-137

    Satgas: 22 pabrik di Cikande sudah bebas paparan radioaktif Cs-137

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 memastikan sebanyak 22 pabrik di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, kini terbebas sepenuhnya dari paparan radioaktif setelah proses dekontaminasi tuntas dilakukan.

    “Hari ini saya laporkan, seluruh 22 pabrik sudah selesai dilakukan dekontaminasi dan kami nyatakan clean and clear. Seluruhnya 100 persen 22 pabrik tersebut,” kata Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cs-137 Bara Krishna Hasibuan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

    Proses pembersihan tersebut dilakukan secara menyeluruh di seluruh area industri, mencakup pemeriksaan laju dosis radiasi yang kini berada di bawah ambang batas aman sesuai standar keselamatan nasional.

    Langkah pengawasan tambahan juga dilakukan dengan pemasangan alat Radiation Portal Monitor (RPM) di pintu keluar kawasan industri guna mendeteksi potensi paparan radiasi pada kendaraan yang keluar.

    Sejak pemasangan alat tersebut pada 1 Oktober hingga 28 Oktober, sebanyak 35.186 kendaraan telah diperiksa secara menyeluruh, sebagian besar merupakan truk pengangkut barang industri.

    Dari total kendaraan yang diperiksa, 47 di antaranya terdeteksi memiliki paparan Cesium-137 dan segera ditangani melalui proses dekontaminasi sesuai protokol keselamatan radiasi yang berlaku.

    Seluruh kendaraan terpapar telah dinyatakan bersih setelah dilakukan dekontaminasi, dan dalam sepekan terakhir tidak ditemukan lagi kendaraan yang menunjukkan indikasi kontaminasi baru.

    “Semua 47 kendaraan tersebut dilakukan dekontaminasi dan perkembangan baru menunjukkan bahwa seminggu terakhir ini sejak awal minggu lalu sampai hal ini, tidak ditemukan satu pun kendaraan yang terdeteksi kontaminasi Cs-137.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSSN Wanti-wanti Ancaman Siber di Era Ekonomi Digital

    BSSN Wanti-wanti Ancaman Siber di Era Ekonomi Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia membawa peluang besar bagi perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membuka celah bagi meningkatnya ancaman kejahatan siber.

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, mengingatkan pentingnya memperkuat sistem keamanan data agar transformasi digital dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.

    “Satu catatan bahwa di balik berbagai macam nilai positif dari digitalisasi data, terdapat ancaman yang harus disikapi, diantisipasi, dan dimitigasi secara serius,” ujarnya dalam acara National Cyber Security 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Nugroho, perkembangan digitalisasi yang masif juga membawa tantangan serius bagi keamanan data dan informasi. Ia menegaskan, penguatan sistem keamanan siber menjadi keharusan di tengah perluasan transformasi digital di berbagai sektor.

    Nugroho mengutip laporan Google, Temasek, dan Bain & Company yang memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia tahun ini mencapai US$ 85–US$120 miliar, dengan pertumbuhan sekitar 20%–25% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, potensi besar ini perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap ancaman siber yang dapat mengganggu integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem digital nasional.

    “Ancaman terhadap penggunaan teknologi di dalam sistem perekonomian juga harus kita waspadai. Artinya, pengembangan sistem teknologi harus diiringi dengan pengembangan keamanan teknologinya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan keamanan siber memiliki tiga aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). Ketiga prinsip tersebut dikenal sebagai “CIA Triad”, konsep dasar yang menjadi fondasi dalam menjaga keamanan informasi di seluruh sistem digital.

    Dalam konteks kerahasiaan, data atau informasi harus dipastikan hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak, antara lain melalui sistem enkripsi.

    Untuk menjaga integritas, lanjut Nugroho, data perlu dijaga agar tetap utuh dan valid tanpa manipulasi, misalnya dengan penggunaan mekanisme checksum atau tanda tangan elektronik.

    Sementara pada aspek ketersediaan, data harus selalu bisa diakses kapan pun dibutuhkan, termasuk dalam situasi insiden, melalui sistem pemulihan bencana (disaster recovery), backup, dan sistem cadangan (redundant system).

    Nugroho menegaskan, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam melindungi data dari ancaman pencurian, manipulasi, pengambilalihan, maupun perusakan data.

    “Ini merupakan isu strategis dalam bidang keamanan siber yang harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

  • Coretax Telan Biaya Fantastis, Negara Lain Lebih Efisien?

    Coretax Telan Biaya Fantastis, Negara Lain Lebih Efisien?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebuah video unggahan dari akun Instagram @fuaditrockz ramai diperbincangkan publik setelah menyoroti besarnya biaya proyek core tax administration system atau Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

    Dalam video tersebut, pemilik akun, Fuadit Muhammad, mengungkapkan keheranannya terhadap nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) atau pengujian sistem.

    Fuadit menilai biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan hasil dan performa aplikasi Coretax saat ini yang dinilainya belum optimal. Ia menyebut meski proyek ini melibatkan perusahaan besar, hasil akhirnya masih menunjukkan banyak bug dan eror.

    “Nilai Rp 110 miliar itu cuma untuk QA-nya doang , buat testing aplikasinya, tetapi hasilnya eror dan bug-nya masih banyak banget,” ujar Fuadit, dikutip Beritasatu.com, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan persoalannya bukan terletak pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, melainkan pada sistem kerja dan mekanisme proyek yang melibatkan konsultan besar.

    “Bahkan orang awam pun tahu, tampilannya masih banyak eror, responsnya lambat, dan sistemnya belum optimal,” tambahnya.

    Siapa Perusahaan di Balik Coretax?

    Berdasarkan informasi dari situs resmi DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,228 triliun, termasuk pajak.

    Pengumuman ini dilakukan oleh PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (PwC) sebagai agen pengadaan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.03/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Pemenang Tender Dua Tahap dengan Prakualifikasi Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

    Nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) Coretax. – (Pajak.go.id/Tangkapan Layar)

    Proyek ini merupakan bagian dari langkah strategis reformasi sistem administrasi perpajakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

    Konsorsium LG CNS-Qualysoft bertugas menyediakan solusi commercial off the shelf (COTS) dan mengimplementasikan teknologi tersebut untuk menggantikan sistem lama DJP yang sudah digunakan sejak 2002.

    Selain itu, PT Deloitte Consulting, bagian dari jaringan Deloitte global yang berbasis di Inggris, juga ditunjuk sebagai pemenang tender layanan konsultasi owner’s agent-project management and quality assurance (QA). Nilai kontraknya mencapai Rp 110,3 miliar termasuk pajak. Tugasnya memastikan keberhasilan proyek melalui pengelolaan manajemen proyek, vendor, kontrak, serta penjaminan kualitas.

    Banyak negara di dunia telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem administrasi pajak digital seperti Coretax atau dikenal sebagai core tax administration system (CTAS).

    Sistem ini dirancang untuk memodernisasi layanan pajak, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut perbandingan beberapa negara yang telah menerapkannya.

    Sistem Pajak Digital di Berbagai Negara

    1. Singapura (IRAS)

    Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) telah lama menerapkan sistem pajak digital terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan publik.

    Meski demikian, biaya spesifik pembangunan sistem IRAS tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Alasannya, sistem tersebut sudah beroperasi sejak 1992 dan terus diperbarui secara bertahap, sehingga menjadi proyek jangka panjang dan bukan proyek tunggal dengan biaya tertentu.

    Sama seperti Coretax di Indonesia, sistem IRAS berfungsi mengurangi beban administratif dan meminimalkan kesalahan manusia. Kesuksesan digitalisasi pajak Singapura ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak negaranya.

    2. Malaysia (MyTax)

    Malaysia mengembangkan platform pajak digital bernama MyTax, yang fokus pada peningkatan kepatuhan, transparansi, serta kemudahan administrasi perpajakan. Namun, tidak ada data publik mengenai biaya pengembangannya.

    MyTax memudahkan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak secara daring, sekaligus mempercepat proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

    Walau perincian biaya spesifik tidak tersedia, kemungkinan besar proyek ini didanai melalui anggaran transformasi digital nasional yang lebih luas milik Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), sejalan dengan fokus Pemerintah Malaysia terhadap agenda digitalisasi sektor publik.

    3. Finlandia (Valmis)

    Valmis (dalam bahasa Finlandia berarti siap atau ready) menjadi proyek modernisasi pajak terbesar dalam sejarah Finlandia. Negara ini mengganti lebih dari 70 sistem lama dengan sistem baru berbasis commercial-off-the-shelf (COTS).

    Reformasi ini juga disertai pembaruan undang-undang perpajakan serta penyederhanaan proses internal.

    Proyek yang dimulai pada 2012 ini memakan waktu 8 tahun dan melibatkan sekitar 5.000 orang, termasuk 960 pegawai otoritas pajak dan 400 konsultan.

    Implementasi Valmis dibagi menjadi lima tahap, dari pengelolaan data pelanggan hingga sistem pajak properti, dengan peluncuran terakhir pada 2019.

    Total anggaran program Valmis diperkirakan mencapai 170 juta euro atau sekitar Rp 3,29 triliun. Proyek ini berhasil dijalankan tanpa mengganggu proses pemungutan pajak nasional selama masa transisi.

    4. Selandia Baru (Start)

    Pada 2015, Selandia Baru memulai reformasi besar pada sistem perpajakannya yang telah digunakan sejak 1980-an. Pemerintah meluncurkan sistem baru bernama Simplified Tax and Revenue Technology (Start) yang bertujuan menciptakan administrasi pajak digital dan memungkinkan wajib pajak mengelola kewajibannya secara mandiri.

    Berdasarkan laporan audit, estimasi biaya proyek Start berkisar antara NZ$ 1,3 miliar (sekitar Rp 12,56 triliun) hingga NZ$ 1,9 miliar (Rp 18,35 triliun) dalam periode sekitar 10 tahun.

    Transformasi dilakukan secara bertahap dalam empat fase (2016-2022). Setiap fase memigrasikan layanan pajak secara sistematis, mulai dari GST, withholding tax, hingga pajak penghasilan dan bea masuk.

    Pada 30 Juni 2022, sistem Start telah diimplementasikan sepenuhnya dan menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan di negara tersebut.

    5. Arab Saudi (FATOORA)

    The Saudi Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA) di Arab Saudi meluncurkan program nasional fully automated tax operations and online reporting application (FATOORA) yang menggantikan sistem faktur manual menjadi faktur digital.

    Kata fatoora (فَاتُورَة) berasal dari bahasa Arab yang berarti invoice atau faktur. Nama program ini digunakan oleh ZATCA untuk menamai program nasional e-invoicing (faktur elektronik) yang resmi diluncurkan pada 4 Desember 2021.

    Program FATOORA dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tidak ada angka resmi yang diumumkan sebagai biaya tunggal proyek FATOORA, meskipun diakui bahwa biaya kepatuhan dan integrasi sistem dapat bervariasi tergantung pada skala bisnis.

    Tahap pertama, yang dimulai pada 2021, mewajibkan seluruh wajib pajak untuk berhenti menggunakan faktur manual dan beralih ke perangkat lunak faktur yang memenuhi standar ZATCA.

    Selanjutnya, pada tahap kedua tahun 2023, sistem faktur digital diintegrasikan langsung dengan portal ZATCA, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik secara aman dan efisien antara penjual dan pembeli.

    Transformasi ini menunjukkan komitmen kuat Arab Saudi dalam membangun ekonomi digital yang transparan, modern, dan sesuai standar internasional.

    Mengapa Tidak Ada Angka Proyek Tunggal?

    Banyak negara tidak memublikasikan angka biaya proyek digitalisasi pajak secara spesifik karena sifatnya merupakan program jangka panjang dan bertahap. Anggaran untuk modernisasi sistem biasanya berasal dari alokasi tahunan organisasi atau kementerian, mencakup belanja modal (capex), biaya operasional (opex), kontrak vendor, konsultan, serta lisensi perangkat lunak.

    Hanya beberapa negara, seperti Selandia Baru, yang membuat business case publik berisi angka proyek secara terperinci, sementara negara lainnya memandangnya sebagai inisiatif berkelanjutan dalam reformasi pajak nasional.

    Kontroversi biaya proyek Coretax sebesar Rp 110 miliar untuk tahap QA membuka diskusi penting tentang efektivitas dan akuntabilitas proyek digital pemerintah. Meskipun bertujuan memodernisasi sistem perpajakan, transparansi dan hasil implementasi tetap menjadi indikator utama keberhasilan.

  • Kolaborasi Telin, SDEC, & ITCO Niaga Kembangkan Sistem Kabel Laut ICE II

    Kolaborasi Telin, SDEC, & ITCO Niaga Kembangkan Sistem Kabel Laut ICE II

    Jakarta –

    PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk bekerja sama dalam perencanaan dan pengembangan sistem kabel laut Indonesia Cable Express II (ICE II). Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas digital di kawasan Regional.

    CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba menyampaikan sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), kerja sama yang dilakukan bersama Sarawak Digital Economy Corporation Berhad (SDEC), dan ITCO Niaga Sdn Bhd (ITCO) merupakan perwujudan langkah konkret untuk mendorong digitalisasi daerah.

    “Kerjasama ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan kami menuju lintas daerah yang lebih terhubung dan terdigitalisasi. Dengan menghubungkan berbagai lokasi strategis di Indonesia dan memperluas jangkauan internasional ke Singapura dan Malaysia, sistem ICE II menyatukan kekuatan SDEC, ITCO, dan Telin. Bersama, kami berkomitmen untuk menghadirkan konektivitas yang andal dan tanpa hambatan, mendorong pertumbuhan berbasis data, memperkuat kolaborasi regional, serta mempercepat transformasi digital yang akan membentuk masa depan Asia Tenggara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Penandatanganan nota kesepahaman yang diresmikan bersamaan dengan momentum upacara pembukaan International Digital Economy Conference Sarawak (IDECS) 2025, di Borneo Convention Centre Kuching (BCCK), Rabu (22/10) ini dilakukan oleh Chief Executive Officer Telin Budi Satria Dharma Purba, Chief Executive Officer SDEC Dato Ir. Ts. Sudarnoto Osman, dan Managing Director ITCO Anita Aqeela Hiong yang disaksikan langsung oleh Premier Sarawak Yang Terhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg.

    Untuk diketahui, sistem ICE II merupakan jaringan kabel laut serat optik berkapasitas tinggi yang terintegrasi, dirancang untuk menghubungkan Singapura hingga Manado, serta menyediakan jalur konektivitas lanjutan menuju Asia Utara dan Amerika Serikat.

    Sistem ini juga akan memiliki sejumlah titik cabang utama yang menghubungkan lokasi strategis seperti Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, serta wilayah Kalimantan melalui Balikpapan, Kuching (Sarawak), dan Tawau (Sabah).

    Project ini dirancang untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat terhadap kapasitas transmisi berkecepatan tinggi antar pusat data (DC) regional, termasuk menghubungkan pusat data di Sarawak dengan Singapura. Dengan menghadirkan rute baru Indonesia Timur melalui Manado, sistem ICE II menawarkan alternatif dari jalur padat di Laut Cina Selatan, sehingga memperkuat ketahanan infrastruktur digital Asia Tenggara, sekaligus mendukung kebutuhan yang terus berkembang di kawasan ini terhadap teknologi seperti artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), platform cloud, inisiatif kota pintar, serta berbagai teknologi digital baru lainnya.

    Sementara itu, Chief Executive Officer SDEC Dato Ir. Ts. Sudarnoto Osman menambahkan kesepakatan ini merupakan salah satu upaya untuk menggerakan ekonomi digital Sarawak.

    “Project ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi untuk memperkuat konektivitas internasional Sarawak yang akan mendorong investasi di bidang AI dan Green Data Centre, serta menjadi penggerak adopsi ekonomi digital bagi masyarakat Sarawak.”

    Lebih lanjut, sistem ICE II diharapkan tidak hanya menghadirkan konektivitas yang lebih cepat dan andal bagi konsumen serta bisnis, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan inovasi, layanan digital, dan kemajuan teknologi di wilayah Sarawak dan sekitarnya.

    Dengan demikian, kolaborasi antara Telin, SDEC dan ITCO Niaga ini menjadi bukti komitmen bersama untuk memperkuat posisi Asia Tenggara dalam ekonomi digital global. Dengan peningkatan infrastruktur kabel laut yang menghubungkan kota-kota utama di Indonesia dan Malaysia Timur, ICE II akan menjadi tulang punggung pengembangan digital regional yang mendorong pertumbuhan, ketahanan, dan inovasi lintas generasi.

    (akd/ega)

  • Bluebird bukukan pendapatan Rp4,12 triliun hingga kuartal III 2025

    Bluebird bukukan pendapatan Rp4,12 triliun hingga kuartal III 2025

    Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp4,12 triliun, tumbuh 12,4 persen persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu

    Jakarta (ANTARA) – PT Blue Bird Tbk (BIRD) mencatat kinerja keuangan solid hingga kuartal III 2025 dengan pendapatan sebesar Rp4,12 triliun yang menegaskan ketahanan dan adaptabilitas bisnis di tengah dinamika industri mobilitas.

    “Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp4,12 triliun, tumbuh 12,4 persen persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Direktur Utama Bluebird Adrianto (Andre) Djokosoetono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan laba bersih naik 10,5 persen menjadi Rp488 miliar. Sementara EBITDA meningkat 13,6 persen menjadi Rp996,6 miliar.

    Ia mengatakan pertumbuhan itu mencerminkan efektivitas strategi Bluebird dalam memperluas kanal layanan, meremajakan armada, serta memperkuat efisiensi dan pengalaman pelanggan.

    “Ini menunjukkan permintaan yang tetap sehat meskipun sempat terdampak oleh demonstrasi besar di beberapa kota pada awal September,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan kontribusi pendapatan Bluebird hingga kuartal III 2025 terdiri dari sekitar 70 persen segmen taksi dan 30 persen segmen non-taksi, dengan pertumbuhan yang solid dan merata di seluruh lini bisnis.

    Segmen taksi mencatat kinerja positif, didorong oleh peningkatan permintaan di luar Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) yang menunjukkan pemulihan kuat serta optimalisasi armada yang efektif.

    Sementara itu, segmen non-taksi juga terus menguat, terutama melalui layanan bus, shuttle dan BRT yang berkembang dengan perluasan jangkauan dan okupansi yang meningkat.

    Andre menuturkan kinerja hingga kuartal III mencerminkan efektivitas eksekusi strategi perusahaan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

    Pencapaian itu menunjukkan bahwa strategi diversifikasi dan transformasi digital yang dilakukan berjalan di jalur yang tepat.

    “Kami terus memperkuat fondasi bisnis melalui efisiensi operasional, ekspansi layanan non-taksi, serta meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh kanal,” ujarnya.

    Menurut dia, transformasi digital juga terus mendorong peningkatan kinerja Bluebird Group, khususnya melalui optimalisasi kanal pemesanan daring yang bertumbuh terutama dari aplikasi MyBluebird dan integrasi dengan mitra ride-hailing.

    Fitur Fixed Price pada aplikasi MyBluebird menunjukkan peningkatan penggunaan yang signifikan dibandingkan fitur lain, mencerminkan keberhasilan inovasi digital Perseroan dalam meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan.

    Dari sisi operasional, lanjutnya, Bluebird terus melakukan pembaruan dan optimalisasi armada guna memastikan keandalan dan efisiensi layanan.

    Jumlah kendaraan operasional Perseroan kini telah melampaui 25.000 unit, mendukung peningkatan kapasitas di berbagai wilayah, terutama di luar Jadetabek.

    Program peremajaan armada juga berkontribusi terhadap efisiensi bahan bakar dan umur ekonomis kendaraan yang lebih baik, sekaligus memperkuat kenyamanan dan keselamatan yang menjadi standar layanan Bluebird.

    Ia menambahkan memasuki kuartal IV 2025, Bluebird menargetkan pertumbuhan berkelanjutan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode akhir tahun dan momentum libur panjang.

    Perseroan juga memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan ekosistem transportasi massal yang terintegrasi. Inisiatif itu menjadi bagian dari upaya Bluebird untuk memastikan konektivitas di berbagai wilayah operasional.

    “Kami terus menyeimbangkan pertumbuhan dengan disiplin operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat platform digital agar dapat menghadirkan nilai tambah bagi seluruh pihak,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan melalui kolaborasi dan inovasi, Bluebird berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi mobilitas Indonesia, menghadirkan layanan yang andal, efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjualan Mobil Baru Turun, Mobil Bekas Malah Naik Segini

    Penjualan Mobil Baru Turun, Mobil Bekas Malah Naik Segini

    Jakarta –

    Penjualan mobil baru di Indonesia mengalami penyusutan. Di sisi lain pasar mobil bekas makin menjanjikan. Ini buktinya.

    Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil baru di Indonesia secara retail sepanjang Januari sampai September 2025 sebanyak 585.917 unit. Penjualan mobil di Indonesia sampai dengan September turun 10,9 persen dari 657.448 unit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    Saat penjualan mobil baru mengalami tren penurunan, salah satu platform jual-beli mobil bekas, Caroline melaporkan pasar mobil bekas tengah naik daun.

    Caroline.id mencatatkan penjualan sebesar Rp 506,4 miliar di kuartal III-2025, tumbuh hingga 22% secara year on year (YoY). Adapun jumlah mobil bekas yang berhasil dijual mencapai lebih dari 3 ribu unit, meningkat hingga 26% YoY.

    Perusahaan ini menyebut transformasi digital dan layanan berbasis teknologi terbukti mampu memberikan rasa aman dan transparansi yang lebih maksimal pada segmen mobil bekas.

    “Strategi penguatan dan percepatan digitalisasi pada unit bisnis Caroline.id melalui integrasi layanan Online-to-Offline (O2O) yang mempermudah konsumen dalam membeli mobil bekas secara aman dan transparan terbukti mampu membantu mendorong peningkatan pendapatan,” kata Presiden Direktur Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC), Jany Candra.

    Secara keseluruhan, platform jual-beli mobil bekas masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan, mencapai 71% dari total pendapatan ASLC.

    Beberapa waktu yang lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengamini adanya minat masyarakat terhadap mobil bekas. Bahkan, penjualan mobil bekas bisa lebih tinggi dibanding penjualan mobil baru.

    “Masyarakat yang nggak mampu beli mobil baru, akhirnya lari ke beli mobil bekas. Mobil bekas ini pasarnya sempat naik sampai lebih 2 juta (unit). Padahal mobil barunya nggak sampai 1 juta (unit),” kata Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara.

    (riar/dry)

  • DBS Foundation Incar 70.000 Talenta Digital Lewat Coding Camp 2026

    DBS Foundation Incar 70.000 Talenta Digital Lewat Coding Camp 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – DBS Foundation Indonesia kembali menghadirkan Coding Camp 2026, mencari 70.000 talenta digital baru yang siap menghadapi dunia kerja di era digital. 

    ⁠Perekonomian digital Indonesia telah menembus lebih dari US$90 miliar dolar AS pada 2024, menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Angka ini diproyeksikan tumbuh hingga US$600 miliar pada 2030. 

    Dengan pesatnya transformasi digital, masih ada kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja terampil, di mana Indonesia masih memerlukan sekitar 23 juta talenta digital.

    Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika mengungkapkan bahwa Coding Camp tahun ini memasuki penyelenggaraan untuk keempat kalinya, diadakan untuk menjembatani generasi muda menghadapi perekonomian di masa kini dan masa mendatang dengan tantangan digital yang terus berubah. 

    Dalam penyelenggaraannya, DBS Foundation juga bekerjasama dengan Dicoding bersama Dicoding, yang sudah berlangsung sejak tahun 2023. 

    Program pelatihan teknologi ini selain bertujuan mendorong inklusivitas, juga untuk meningkatkan literasi digital dan literasi finansial bagi para peserta, serta menjadi jembatan untuk meningkatkan kesiapan kerja kaum muda di era digital. 

    “Sejak tahun 2023, Coding Camp powered by DBS Foundation telah sukses melatih lebih dari 177.000 kaum muda sebagai talenta digital yang inklusif, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera dan dari wilayah 3T [Tertinggal, Terdepan, dan Terluar]. Angka ini setara dengan 1,77% dari 9,9 juta kaum muda yang Not in Education, Employment, and Training [NEET] alias menganggur,” ungkap Mona dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

    Semakin besar, tahun ini Coding Camp akan mengisi kelas para pelajar SMK hingga mahasiswa hingga 900 jam belajar, berkembag pesat dari tahun sebelumnya hanya 300 jam belajar. 

    Ke-900 jam belajar akan dibagi dalam masa belajar 6 bulan, dan bisa dikonversi menjadi 20 SKS untuk mahasiswa.

    “Selain melatih coding skills, kami juga melengkapi program Coding Camp setiap tahunnya dengan pelatihan soft skills dan literasi keuangan. Lebih dari 100 karyawan Bank DBS Indonesia hingga manajemen senior kami turut menjadi instruktur di kedua kelas ini  untuk memastikan bahwa lulusan Coding Camp benar-benar siap kerja, dan mampu mengelola keuangan dengan baik. Secara total karyawan dan manajemen Bank DBS telah mengkontribusikan lebih dari 2.800 jam mengajar sebagai relawan pengajar,” imbuh Mona. 

    Pada 2025, Coding Camp telah berhasil melaksanaan proses belajar kepada lebih dari 57.000 anak muda, baik dari SMK maupun perguruan tinggi. Adapun, tingkat kelulusan dari program ini mencapai 65%, dan para peserta juga telah menghasilkan 482 proyek akademis untuk menjawab tantangan sosial di lingkungan masyarakat. 

    Untuk 2026, Coding Camp menargetkan untuk melatih jumlah orang yang lebih besar, hingga 70.000 anak muda, dengan harapan bisa mendapatkan tingkat kelulusan yang juga lebih tinggi, dengan dukungan dari 10 perguruan tinggi di antaranya Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Dipa Makassar, Universitas Bina Nusantara, Institut Teknologi Del, Universitas Gunadharma, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

    “Dengan dukungan dari Kementerian Kedidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Kedidikan Dasar dan Menengah, serta 10 mitra perguruan tinggi, kami ingin memastikan kesempatan belajar teknologi tetap inklusif dan aksesnya bisa merata di seluruh kawanan mahasiswa dan pelajar SMK di Indonesia,” tambah Mona. 

    Dalam Coding Camp tahun 2026, akan hadir dengan tiga pilihan program pembelajaran yang sangat relevan dengan kebutuhan industri, yaitu AI Engineering, Data Science, dan Full Stack & Web Development. 

    “Kami berharap 70% perserta berhasil lulus dengan lebih dari 400 karya digital dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Sebanyak lebih dari 10.000 peserta berhasil meningkatkan pemahaman dan praktik literasi keuangan mereka dalam aktivitas harian. Serta 43% lulusan mendapatkan akses yang lebih baik ke peluang kerja. Semua yang diperlukan hanya disiplin dari para peserta,” ungkap CEO CEO Dicoding Narenda Wicaksono. 

    Pendaftaran sudah bisa dilakukan oleh pelajar SMK mulai 21 Oktober sampai 18 Desember 2025 dan untuk mahasiswa mulai 21 Oktober sampai Januari 2026 melalui go.dbs.com/dbsfcodingcamp.

  • Komdigi Bidik 100% Desa Merdeka Sinyal 4G di 2029

    Komdigi Bidik 100% Desa Merdeka Sinyal 4G di 2029

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pembangunan dan optimalisasi jaringan 4G tetap menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan strategis Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

    Dalam dokumen Renstra Komdigi yang saat ini sedang dalam tahap konsultasi publik menyebutkan pemerataan layanan 4G menjadi dasar bagi terwujudnya konektivitas digital yang inklusif sebelum beralih ke jaringan 5G secara nasional.

    Komdigi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) diarahkan untuk memperluas layanan 4G di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

    “Pemerataan infrastruktur TIK dilakukan melalui pembangunan dan optimalisasi jaringan 4G dan 5G, serta perluasan akses broadband hingga seluruh wilayah administrasi desa untuk mendukung transformasi digital nasional,” demikian tertulis dalam dokumen Rancangan Renstra Komdigi 2025-2029.

    Berdasarkan data yang diungkapkan Komdigi, saat ini cakupan 4G mencapai 97,16% populasi masyarakat dan 5G baru 4,44%.

    Kebijakan pemerintah ke depannya akan menjadi bagian dari pilar Konektivitas Digital Bermakna dan Inklusif, salah satu dari tiga fokus utama transformasi digital nasional. Pemerintah menilai perluasan jaringan broadband menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi digital dan meningkatkan kualitas layanan publik.

    Berdasarkan pantauan detikINET di Renstra Komdigi, tidak disebutkan secara spesifik jumlah base transceiver station (BTS) maupun desa yang akan disasar Komdigi.

    Untuk mempercepat pemerataan layanan, Komdigi menekankan pentingnya kolaborasi antaroperator serta efisiensi penggunaan infrastruktur melalui skema berbagi jaringan.

    Komdigi juga menjelaskan pemerintah mendorong pemanfaatan model bisnis kolaboratif dan berbagi infrastruktur untuk mempercepat perluasan layanan broadband nasional.

    Pendekatan ini mencakup pemanfaatan model open access, penggunaan infrastruktur fiber dan menara bersama, serta pemanfaatan pita frekuensi rendah, termasuk 700 MHz, 800 MHz, dan 900 MHz, untuk memperluas layanan 4G di wilayah rural.

    Meski fokus masih pada 4G, Komdigi menyiapkan kebijakan transisi menuju jaringan 5G dengan tetap memastikan konektivitas 4G merata di seluruh desa. Upaya ini, dikatakan Komdigi, diintegrasikan dengan pembangunan backbone dan backhaul berbasis fiber optik serta pemanfaatan satelit multi-orbit untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.

    Kebijakan konektivitas digital ini juga didukung oleh target peningkatan Indeks Transformasi Digital Nasional, yang ditetapkan naik dari 50,8 menjadi 52,5 pada 2029, serta pemerataan akses broadband hingga 100% wilayah administrasi desa.

    (agt/fyk)

  • Wagub Bali soroti tantangan kota modern di Forum CityNet Asia Pacific

    Wagub Bali soroti tantangan kota modern di Forum CityNet Asia Pacific

    tantangan saat ini terjadi akibat perubahan iklim, transformasi digital, serta ketimpangan pembangunan

    Denpasar (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta dalam Welcome Dinner CityNet Executive Committee Meeting Asia Pasific 2025 menyoroti tantangan kota-kota modern yang semakin kompleks.

    Giri Prasta dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Selasa, menyampaikan tantangan saat ini terjadi akibat perubahan iklim, transformasi digital, serta ketimpangan pembangunan.

    Dalam menghadapi kondisi tersebut, Giri Prasta menilai kolaborasi antarkota menjadi kunci utama menciptakan solusi yang berkelanjutan.

    “Kita hidup di masa di mana tantangan perkotaan semakin besar, Bali memiliki filosofi Tri Hita Karana, keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan, nilai ini sangat relevan untuk dijadikan roh pembangunan kota yang berkelanjutan,” kata dia.

    Di hadapan lebih dari 120 delegasi berbagai negara dan kota di kawasan Asia-Pasifik, Wagub Bali berpendapat bahwa pembangunan kota bukan hanya berfokus pada infrastruktur dan kemajuan fisik semata, tetapi juga harus mencakup pembangunan nilai-nilai kemanusiaan, keseimbangan lingkungan dan keharmonisan sosial.

    Pendapat ini selaras dengan tema CityNet Executive Committee Meeting Asia Pacific 2025 yaitu Building Harmony Rooted in Local Wisdom atau Membangun Harmoni yang Berakar pada Kearifan Lokal.

    Tema ini juga selaras dengan visi Bali dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam strategi pembangunan kota modern dan ramah lingkungan.

    Untuk itu, menurut dia, filosofi Tri Hita Karana dapat menjadi model pembangunan kota yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan pelestarian ekologi, terutama bagi kota moderen yang sedang menghadapi tekanan urbanisasi di Asia-Pasifik.

    Untuk menunjukkan upaya Bali dalam melalui tantangan di kota moderen dewasa ini, Kota Denpasar dalam forum CityNet Executive Committee Meeting Asia Pacific 2025 menampilkan potensi sebagai kota cerdas berbasis budaya melalui berbagai inovasi digital, pengelolaan lingkungan, serta penguatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

    Wagub Giri menjadikan forum ini wadah strategis bagi para pemimpin kota untuk memperkuat kerja sama, berbagi pengalaman, serta membangun jejaring menuju kota yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh.

    Ia juga secara simbolis memasangkan udeng dan selendang endek khas Bali kepada perwakilan delegasi, menjadi simbol persahabatan dan semangat kebersamaan antar-kota di kawasan Asia-Pasifik.

    “Atas nama Pemprov Bali, saya mengucapkan selamat datang di Pulau Bali, pulau sejuta inspirasi, momentum ini menjadi wujud nyata semangat antar-lkota dan antarbangsa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ambassador Pemerintah Metropolitan Seoul Hong-Seok Koo menambahkan bahwa ia sepakat forum ini menjadi wadah berjejaring dan lebih jauh untuk mencari solusi tantangan masa depan kota.

    “Pertemuan ini bukan hanya tentang membangun jaringan, tetapi juga momentum untuk menciptakan masa depan kota yang lebih baik dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.