Topik: transformasi digital

  • Sinyal Kuat Dari Prabowo Buat Bisnis Teknologi RI

    Sinyal Kuat Dari Prabowo Buat Bisnis Teknologi RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Digital Hokky Situngkir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat terhadap percepatan digitalisasi tanah air. Hal ini pun akan mempengaruhi iklim bisnis dan investasi untuk sektor teknologi di Indonesia.

    “Yang jelas di pidato pertama Pak Presiden Prabowo, itu kata yang diulang-ulang itu adalah kata digital. Kalau kita perhatikan, digital, digital, digital, digital. Artinya memang visinya ke arah sana,” ujar Hokky dalam Road to CNBC Indonesia Awards ‘Best Technology’, Rabu (30/10/2024).

    Menurutnya salah satu gebrakan di segmen digital adalah mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Sinyal yang kuat, sehingga tentunya itu akan mendorong juga program-program ke depan. Pasti akan ada perubahan. Itu akan dipercepat lagi dengan menyebutkan judul digital di nama Kementeriannya. Itu akan kemana-mana,” kata dia.

    Dia juga menegaskan transformasi digital tidak terelakan dan akan terus berjalan. Sehingga proses ini akan terus berlanjut hingga di masa depan.

    “Sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa ikutan, mempercepat ini, mendorong ini, untuk interest kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Kan itu sebenarnya intinya,” ujar Hokky.

    (rah/rah)

  • Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Malang, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor. Salah satunya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Tujuan dari akselerasi digitalisasi adalah untuk memperluas akses teknologi digital bagi masyarakat, mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat nasional dan global.

    Digitalisasi ini juga sebagai langkah terpadu untuk membantu efisiensi sistem pengelolaan satu data, serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya melakukan transformasi digital sebagai upaya menguatkan positioning di mata dunia. Hal ini dilakukan untuk merubah pola bisnisnya serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

    Transformasi digital yang diterapkan Pertamina, yakni teknologi quick response code atau QR code untuk BBM subsidi Pertalite dan Solar. Hal ini bertujuan untuk pengetatan penjualan BBM bersubsidi kendaraan roda empat agar tepat sasaran.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat yang akan membeli BBM Bersubsidi Pertalite maupun Solar di SPBU, harus menunjukkan barcode QR code subsidi tepat Pertalite. 

    Jika masyarakat tidak bisa menunjukkan QR code My Pertamina, maka pelanggan tidak akan dilayani petugas.

    Pantauan Beritasatu.com, di sejumlah SPBU Pertamina di Kota Malang, telah melakukan uji coba teknologi QR code subsidi Pertalite yang dimulai pada 25 Oktober 2024. Namun, banyak pengendara kendaraan roda empat yang belum mendaftarkan QR code My Pertamina, sehingga mereka harus gigit jari tidak mendapatkan BBM Pertalite.

    Ironisnya, jika biasanya, setiap hari SPBU tersebut ramai penuh antrean, tapi setelah dilakukan uji coba QR code, SPBU kelihatan sepi. Tidak terlihat lagi mobil antre panjang di barisan Pertalite.

    Warga Tulungagung Quna mengaku kecewa karena tidak dilayani petugas SPBU di Kota Malang gara-gara dirinya belum mendaftar QR code.

    “Saya waktu itu akan membeli BBM Pertalite di salah satu SPBU di Kota Malang tidak dilayani petugas dengan alasan tidak bisa menunjukkan QR Code,” ungkapnya, kepada Beritasatu.com, Selasa (29/10/2024).

    Menurut dia, selain kurangnya sosialisasi, syarat menunjukkan QR Code tersebut menyulitkan masyarakat. Padahal, Presiden Prabowo sendiri pun menegaskan di era pemerintahannya, ia tidak ingin ada birokrasi yang membuat resah dan mempersulit kebutuhan masyarakat.

    Quna mengaku tidak hanya dirinya saja yang tidak dilayani petugas SPBU, tetapi puluhan kendaraan yang tidak bisa menunjukkan QR code juga tidak dilayani. Akhirnya kendaraan yang tidak mendapatkan Pertalite memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina.

    “Karena saya tidak mendapatkan BBM Pertalite, maka saya dan pengendara lain akhirnya memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina. Cepat dan tidak ribet,” ujarnya.

    Sementara, warga Kota Malang Anwar mengaku sebagai pelanggan BBM, dirinya sangat setuju dengan kebijakan Pertamina menerapkan teknologi QR Code Subsidi BBM. Selain untuk literasi kepada masyarakat, juga agar subsidi tepat sasaran.

    “Saya setuju dengan kebijakan teknologi QR Code. Tujuannya baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh konsumen nakal. Namun, harusnya saat sosialisasi di SPBU-SPBU petugas menjelaskan kendaraan jenis apa saja yang boleh atau tidak boleh membeli Subsidi Pertalite agar masyarakat tidak dibuat bingung,” katanya.

    Sementara itu, pengusaha SPBU Kota Malang, yang hanya mau ditulis inisial namanya, SS, menyatakan mendukung program uji coba QR Code yang dilakukan Pertamina. Bahkan, di SPBU miliknya juga mulai dilakukan uji coba pembelian Pertalite.

    “Kami sebagai mitra Pertamina harus mematuhi dan ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat membeli BBM subsidi  harus menunjukkan QR Code Subsidi Pertalite maupun Solar,” katanya.

    Meskipun dirinya setuju, SS mengaku dengan adanya peraturan membeli BBM subsidi dengan syarat QR Code, berdampak pada berkurangnya pelanggan BBM di SPBU-nya. Ia menilai sejak uji coba penerapan QR Code subsidi diberlakukan mulai 25 Oktober 2024, keadaannya menjadi ribet dan tidak efektif.

    “Bukannya kami tidak setuju dengan uji coba QR Code, tetapi sangat tidak efektif dari segi waktu, dan menjadi ribet, karena harus memerlukan beberapa waktu untuk melayani satu pelanggan,” ungkap SS.

    Dengan adanya aturan pembelian BBM bersubsidi ini, kata SS, para pengusaha SPBU tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dengan terpaksa mengikuti kebijakan tersebut.

    “Kita sebagai pengusaha tidak punya wewenang untuk itu (mengusulkan pembatalan QR Code Subsidi Pertalite dan Solar, red). Seandainya mengusulkan pun suara kita kecil, karena sebagai mitra sangat tergantung sekali suplai BBM ke Pertamina,” jelasnya.

    Menurut SS dengan diberlakukannya syarat pembelian BBM bersubsidi tersebut, Pertamina seharusnya memberi margin tambahan ke SPBU, atau setidaknya Pertamina tidak membatasi kiriman BBM ke SPBU. “Karena kita membantu mengurangi penyalahgunaan subsidi,” tandasnya.

  • Meutya Hafid Tegaskan Komitmen Perangi Judi Online

    Meutya Hafid Tegaskan Komitmen Perangi Judi Online

    Jakarta (beritajatim.com) – Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi), menegaskan komitmennya untuk melanjutkan upaya pemberantasan judi online yang telah dirintis oleh Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap dampak negatif dari aktivitas tersebut terhadap masyarakat.

    Komitmen ini disampaikan dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin, 21 Oktober 2024.

    “Kami akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Bapak Budi Arie Setiadi. Perang melawan judi online akan tetap menjadi prioritas kami,” ujar Meutya Hafid, Menkomdigi yang baru dilantik.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya mencatat bahwa sejak 2017 hingga September 2024, nilai transaksi judi online mencapai Rp 600 triliun, berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Di kuartal pertama 2024 saja, angka tersebut mencapai Rp 174 triliun. Data juga menunjukkan bahwa sebanyak 2,37 juta warga Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online, dengan 2% di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun.

    Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemenkominfo untuk menekan aktivitas ilegal ini, termasuk pemutusan akses ke lebih dari 4,7 juta konten, pemblokiran rekening bank serta e-wallet terkait transaksi judi, dan penutupan lebih dari 3,7 juta situs yang terindikasi terlibat.

    Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi Indonesia di Kabinet Merah Putih, memberikan dukungannya kepada Meutya dalam menjalankan tugas barunya.

    “Saya berharap apa yang sudah kita mulai dapat terus dilanjutkan oleh Ibu Meutya. Dengan pengalamannya sebagai Ketua Komisi I, saya yakin beliau mampu menghadapi tantangan ke depan,” ujar Budi.

    Selain melanjutkan perang melawan judi online, Meutya Hafid juga berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet dan meningkatkan perlindungan data pribadi.

    Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam arah kebijakan pemerintah ke depan. Dengan perubahan nama kementerian menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, fokus baru pada akselerasi transformasi digital menjadi salah satu tugas utama.

    “Kami memiliki tanggung jawab besar karena penambahan nomenklatur, di mana Presiden Prabowo secara tegas menyebutkan fokus pada akselerasi transformasi digital,” tambah Meutya.

    Dalam menjalankan tugasnya, Meutya Hafid didampingi oleh dua Wakil Menteri, yakni Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria. (ted)

  • Wamendagri tegaskan pentingnya validitas data layanan dukcapil

    Wamendagri tegaskan pentingnya validitas data layanan dukcapil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya validitas dan keamanan data pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

    Bima Arya menekankan dinas dukcapil memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan pelayanan dasar kependudukan terpenuhi secara maksimal. Kualitas pelayanan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga akurasi dan keamanan.

    “Ini soal akurasi, validitas, kapasitas, dan juga security. Oleh karena itu, saya ada di sini juga mengikuti menjalankan perintah dari Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk memastikan hal-hal tersebut,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia juga memandang penting mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan integrasi single identity number.

    Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan yang lebih efisien dan aman bagi seluruh masyarakat.

    “Jadi, pelayanan dasar terpenuhi dengan baik dan dipastikan keamanan, kapasitas terpenuhi, sembari juga melakukan updating dari progres rencana menerapkan SPBE, yang nanti ada single one admission number, semua itu harus diakselerasi,” ujarnya.

    Hal tersebut sejalan dengan visi Kemendagri dalam upaya yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dari segi peningkatan kualitas validitas data, infrastruktur, dan keamanan.

    “Tidak mungkin pelayanan dasar itu terpenuhi secara maksimal kalau pertama datanya tidak valid, yang kedua tidak didukung oleh kapasitas atau infrastruktur, yang ketiga security-nya tidak terjamin,” tambah Bima.

    Selain itu, Bima juga berbagi pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Dia mengaku sering pergi ke Dinas Dukcapil Kota Bogor untuk mengurus berbagai keperluan kependudukan sebagai wujud dari pelayanan kepada masyarakat.

    “Dukcapil di sini baru. Akan tetapi, kalau dukcapil di Kota Bogor, rasanya setiap minggu juga nongkrong di sana,” pungkasnya.

    Baca juga: Kemendagri minta pemda patuhi putusan MA dalam pelaksanaan APBD 2024
    Baca juga: BSKDN susun modul hasil IPKD untuk tingkatkan tata kelola keuda

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.

    Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.

    Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.

    Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.

    Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.

    Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.

    Perjalanan politik

    Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.

    Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.

    Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

    Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.

    Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.

    Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

    Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

    Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

    Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.

    Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.

    Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

    Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.

    Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.

    Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.

    Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.

    Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.

    Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.

    Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Transisi kekuasaan dan penguatan hubungan RI-AS

    Transisi kekuasaan dan penguatan hubungan RI-AS

    Jakarta (ANTARA) – “Saya harus mulai dengan mengatakan betapa saya merasa terhormat karena Presiden Biden meminta saya untuk memimpin delegasi AS ke Indonesia,” kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Delegasi Khusus Presiden Joe Biden pada pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden Prabowo Subianto.

    Bukan kali ini saja presiden Amerika Serikat mengirim utusan khusus pada pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia.

    Delegasi yang dipimpin Greenfield cukup besar, yang menandai bahwa Pemerintah Amerika Serikat meletakkan peristiwa alih kepemimpinan di Indonesia itu pada skala yang penting. 

    Terdapat sejumlah pejabat yang mewakili berbagai kepentingan hubungan diplomatik kedua negara, mulai dari kepentingan diplomasi, perdagangan, hingga pertahanan.

    Terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

    Paparo bukan kali ini saja hadir di Jakarta, karena dia sudah pernah berdialog dengan Panglima TNI (saat itu), Jenderal TNI Andika Perkasa, diikuti dengan dengan latihan militer multilateral Super Garuda Shield.

    Kemitraan di bidang militer Indonesia dengan Amerika Serikat hanya satu dari sekian banyak kemitraan strategis yang tengah dijalani kedua negara.

    Dalam wawancara khusus dengan ANTARA di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Senin (21/10/2024), Greenfield menyampaikan pesan dari Presiden AS Joseph Biden.

    “Saya datang dengan pesan sederhana,” kata diplomat karir yang sarat pengalaman itu kepada ANTARA.

    Pesan itu adalah, pertama-tama, selamat. Dan kedua, kami berharap untuk terus membangun hubungan yang kuat yang telah kami jalin dengan Indonesia selama 75 tahun terakhir. Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan presiden baru, kata Greenfield.

    AS melihat perubahan pemerintahan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hubungan yang kuat itu dan membangunnya menjadi lebih kuat, membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan rakyat Indonesia dan kebutuhan rakyat Amerika.

    Greenfield mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah melalui transisi kekuasaan yang lancar. “Ini adalah hal yang sangat penting bagi Amerika Serikat, dan kami ingin memberi isyarat kepada rakyat Indonesia bahwa kami sangat menghormati demokrasi Anda.”

    Menandai 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika Serikat, pada November 2023 hubungan bilateral ini ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif.

    Kedua negara menyepakati enam fokus kerja sama dalam kerangka status hubungan tersebut yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui inovasi, pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan transformasi digital; memperkuat transisi energi bersih; memperdalam hubungan antar-masyarakat, pertukaran budaya, dan pariwisata; memelihara perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan sekitarnya; kerja sama pertahanan; membina kemitraan jangka panjang. 

    Kedua negara juga menggarisbawahi perlunya untuk terus memperdalam hubungan melalui pertukaran secara teratur di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil serta meningkatkan mekanisme dialog saat ini, termasuk Dialog Strategis Komprehensif antara Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia.

    Berbagai hal telah dilakukan untuk hubungan yang dinamis dan penuh dengan kemajuan. Di antaranya pada Maret lalu para pejabat kedua negara meluncurkan perayaan itu dengan tema “Keberagaman, Demokrasi, dan Kemakmuran.”

    Perayaan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik kedua negara itu juga akan menampilkan berbagai acara publik, program pertukaran, dan lain sebagainya, yang menekankan pada nilai dan tujuan bersama. 

    Yang juga menjadi pokok kerja sama adalah pada bidang keamanan, pendidikan, iklim, dan hubungan antar-masyarakat. 

    Hubungan kedua negara sebetulnya telah dimulai sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Adalah Thomas Hewes yang ditunjuk menjadi konsul Amerika Serikat di Batavia pada 1801-1802. Juga Robert R Purvis menjadi agen perdagangan Amerika Serikat di Medan pada 1853, kemudian kantor agen perdagangan itu menjadi kantor wakil konsulat Amerika Serikat pada 1966 dan menjadi agen konsulat pada 1898. 

    Sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat pada 17 Agustus 1945, adalah Carl van Oven menjadi agen konsuler pada Januari 1866 di Surabaya, yang kemudian menjadi konsulat pada 1918, dan ditutup pada 1942 (Perang Dunia Kedua) dan dibuka kembali pada 1950. 

    Hubungan diplomatik baru resmi terjalin pada 1949, menyusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Sejak awal kemerdekaan Amerika Serikat telah memberi dukungan diplomatik kepada Republik Indonesia.

    Sehari setelah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden kedelapan Indonesia, Prabowo melantik kabinetnya. Dengan komposisi di Kementerian Luar Negeri yang begitu padat –tiga wakil menteri luar negeri, baru pertama kali sejak Indonesia berdiri— dapat diperkirakan bahwa arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada periode 2024-2029 ini akan lebih aktif lagi ketimbang sebelumnya.

    Dengan kata lain, Indonesia akan lebih sering hadir dan aktif di berbagai panggung dunia, sesuai amanat dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Terkait hal tersebut, Greenfield menyampaikan harapan bahwa AS dapat bekerja sama lebih erat dengan Indonesia di semua forum, baik di ASEAN, G20, PBB, di mana Indonesia memainkan peran penting.

    “Tujuan utama kami adalah menemukan solusi damai untuk krisis dunia, dan kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kami akan membutuhkan dukungan dari negara lain, dan tidak ada mitra yang lebih baik daripada Indonesia,” katanya.

    Editor: Sri Haryati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadi Menkomdigi, Meutya Hafid Mau Cek Sinyal ke Pelosok

    Jadi Menkomdigi, Meutya Hafid Mau Cek Sinyal ke Pelosok

    Jakarta

    Usai resmi menjabat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid akan langsung mengecek sinyal internet di berbagai pelosok Tanah Air, terutama di Indonesia timur.

    Lokasi yang akan ditinjau Meutya berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Hal ini untuk memastikan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

    Sebagai informasi, tak hanya Meutya Hafid yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, tapi juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

    “Nanti kita bersama para Wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T, terutama di timur Indonesia, untuk bagaimana memeriksa koneksi di sana, dengan harapan kalau kita mau basisnya digital, koneksi harus merata dan juga cepat,” tutur Meutya, Senin (21/10/2024).

    Selain itu, yang menjadi perhatian Meutya adalah bagaimana keberadaan layanan internet tak hanya mendorong transformasi digital tapi juga bisa ramah anak.

    “Bagaimana internet ramah anak, bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, human traficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan anak. Itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ulang digital,” jelasnya.

    Berdasarkan informasi yang diterima detikINET, Meutya dan jajaran Komdigi akan menggelar rapat pimpinan pada hari ini, Selesa (22/10/2024). Salah satu pembahasan di rapim tersebut merancang strategi terkait Komdigi di kedepannya, termasuk rebranding dari Kominfo dan Komdigi.

    “Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tetapi cepatnya belum merata, mudah-mudahan bisa lebih lebih cepat dirasakan,” kata Meutya.

    Meutya mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran menekankan sektor digital. Salah satu buktinya merubah nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Tentu, kalau kita lihat pidato pertama beliau sebagai presiden kemarin tentang digitalisasi untuk berbagai urusan pemerintahan itu menjadi fokus beliau,” ucapnya.

    (agt/fyk)

  • Jalin hadirkan solusi infrastruktur terintegrasi untuk BPR dan BPRS

    Jalin hadirkan solusi infrastruktur terintegrasi untuk BPR dan BPRS

    Jalin mendukung BPR-BPRS dalam digitalisasi melalui solusi terintegrasi sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasionalJakarta (ANTARA) – PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian Holding BUMN Danareksa, berkomitmen untuk menghadirkan solusi infrastruktur terintegrasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

    Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

    “Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah,” ujar Ario dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah BPR-BPRS memiliki peran krusial.

    Mengutip data OJK per Maret 2024 dia mengatakan penyaluran kredit juga tumbuh 9,42 persen secara tahunan menjadi Rp161,9 triliun, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6 persen secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

    Baca juga: PT Jalin meraih dua penghargaan di Asian Experience Awards 2024

    Baca juga: PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan

    “Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional,” katanya.

    Sementara itu, lanjutnya, perubahan teknologi, pergeseran preferensi nasabah, persaingan dengan bank dan fintech, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi BPR-BPRS.

    UU P2SK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, membuka peluang ekspansi BPR-BPRS kepada akses permodalan melalui penawaran efek di pasar modal dan masuk dalam sistem pembayaran.

    Terdapat empat pilar utama yang menjadi arah pengembangan dan penguatan industri BPR-BPRS, seperti penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan sektor UMKM, serta pengawasan sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Jalin, lanjut Ario mendukung peta jalan tersebut dengan menawarkan solusi digital yang dirancang untuk membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan melalui pemanfaatan konsep sharing platform.

    Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

    Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi “cash point” yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik “cash point” yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

    Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia, menurut dia, diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching “Link”.

    “Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung,” katanya.

    Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

    Baca juga: PT Jalin raih penghargaan lembaga switching terbaik pada BI Award 2023

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    Jumlah wirausaha di Indonesia masih sekitar 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuatJakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan UKM memaparkan langkah-langkah pengembangan ekosistem startup berbasis inovasi dan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia.

    Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), angka kumulatif penambahan jumlah wirausaha di Indonesia pada periode Agustus 2021 hingga Agustus 2023 mencapai 43,6 persen atau mencapai 436.668 orang dari target 1 juta wirausaha.

    “Jumlah wirausaha di Indonesia masih sekitar 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuat,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam rilis pers kementerian di Jakarta, Sabtu.

    Indonesia bahkan menempati posisi pertama di Asia Tenggara dalam jumlah startup, mencapai angka 2.483 unit. Angka itu menempatkan Indonesia berada di posisi keenam dunia, di bawah AS, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Meskipun demikian, Teten mengatakan tingkat penetrasi pasar global startup Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 1 persen atau sekitar 13 startup.

    Sementara itu, hingga Mei 2024, sebanyak 25,45 juta UMKM telah berhasil bertransformasi digital dan terintegrasi ke dalam ekosistem digital, mendekati target 30 juta UMKM.

    Menurut Teten, belum tercapainya target transformasi digital UMKM secara optimal mengindikasikan adanya beberapa kendala fundamental, seperti kurangnya jiwa kewirausahaan, produktivitas yang rendah, serta terbatasnya inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menjadi penghambat bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

    “Ini yang mendorong Kemenkop UKM terus meningkatkan pengarusutamaan strategi agar pertumbuhan wirausaha atau penciptaan startup terwujud melalui dukungan regulasi, program, dan kolaborasi dengan skema semua pihak. Di dalamnya ada kementerian/lembaga, pemda, dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, maupun kerja sama luar negeri,” kata Teten.

    Teten menyebut Kemenkop UKM telah melaksanakan program-program seperti Entrepreneur Hub, Digitalisasi, dan Inkubasi, yang diharapkan bisa melahirkan lebih banyak pengusaha baru yang kreatif dan bisnis rintisan yang sukses berbasis teknologi.

    Untuk mewujudkan itu, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mempelajari keberhasilan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia dalam mengembangkan ekosistem UMKM. Salah satu fokus utama adalah memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan industri besar.

    Di Korea Selatan, misalnya, mereka disebut Teten telah berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan startup, salah satunya melalui lembaga inkubator seperti TIPS Town. Lembaga ini memfasilitasi akses startup terhadap pendanaan dari venture capital.

    Untuk mendukung pertumbuhan startup secara komprehensif, Teten menyebut perlu disediakan tidak hanya program pembinaan dan pembiayaan, tetapi juga infrastruktur teknologi yang memadai untuk memfasilitasi pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan permintaan pasar.

    Selain itu, membangun rumah produksi yang memanfaatkan teknologi terkini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi UMKM.

    Baca juga: Teten yakin sinergi tetap terjalin baik meski Kemenkop UKM dipisah
    Baca juga: Kemenkop UKM paparkan strategi alternatif pembiayaan bagi UMKM

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLN beri kemudahan pelanggan bertransaksi lewat PLN Mobile

    PLN beri kemudahan pelanggan bertransaksi lewat PLN Mobile

    PLN juga selalu menyediakan berbagai promo dan hadiah dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan,Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) berkomitmen lewat SuperApp PLN Mobile berkomitmen memberikan kemudahan dan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dengan bertransaksi melalui PLN Mobile.

    “Dengan bertransaksi melalui PLN mobile dipastikan mendapatkan layanan lebih mudah, hemat, dan aman, karena kami akan jamin kepuasan pelanggan yang bertransaksi secara daring,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui Gregorius Adi Trianto Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN di Makassar, Sabtu.

    Dalam keterangan persnya Gregorius menyebutkan, kehadiran SuperApp PLN Mobile merupakan buah dari upaya transformasi digital yang sukses dijalankan oleh perseroan sejak empat tahun lalu.

    Dia menjelaskan, SuperApp PLN Mobile merupakan platform yang didesain khusus untuk memenuhi semua keinginan pelanggan PLN. Tidak hanya untuk kebutuhan kelistrikan seperti pemasangan baru, pembelian token dan tambah daya, juga tersedia layanan internet dan seluruh kebutuhan kendaraan listrik.

    Menurut dia, pelanggan bisa mengakses seluruh layanan kelistrikan hanya dalam satu genggaman melalui PLN Mobile.

    Kelebihan lainnya, lanjut dia, dapat dilihat dari sisi biaya pelayanan yang konsisten lebih murah dibanding platform lain. PLN Mobile juga merupakan satu-satunya platform yang menyediakan pembelian token dengan harga paling murah yakni nominal Rp5ribu yang tidak bisa dijumpai di platform lain.

    Mengutip Darmawan, PLN Mobile tidak hanya menekankan kemudahan pelanggan untuk bertransaksi, melainkan juga menjamin keamanan setiap data transaksi pelanggan.

    Hal tersebut sejalan dengan komitmen PLN terhadap amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Berdasarkan data PLN diketahui hingga saat ini PLN Mobile sudah diunduh lebih dari 75 juta downloader dan PLN berkomitmen menjaga semua data yang diisi pelanggan untuk dipastikan keamanannya.

    Berbagai keunggulan yang ditawarkan PLN Mobile mulai dari kemudahan, hemat, dan keamanan, pelanggan dapat merasakan pengalaman layanan kelistrikan tanpa keraguan.

    “PLN juga selalu menyediakan berbagai promo dan hadiah dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan,” imbuh Gregorius.

    Ilustrasi penggunaan aplikasi PLN oleh pelanggan yang akan mendapatkan kemudahan, hemat dan murah. Antara (HO-PLN UIP Sulawesi)

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024