Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • 7 Fakta Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan

    7 Fakta Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 yang mengesahkan pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan ini ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan, dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pengawas utama. 

    Berikut tujuh fakta penting tentang badan baru ini:
    1. Di bawah Kementerian Keuangan 
    Berdasarkan Perpres 158/2024, badan ini berada langsung di bawah Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 52 Perpres tersebut, di mana badan ini akan dipimpin oleh seorang Kepala.

    2. Fokus pada Teknologi dan Intelijen Keuangan 
    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki tugas utama dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, serta pengolahan data dan intelijen keuangan. Peran ini diharapkan akan memperkuat pengawasan keuangan di bawah koordinasi Kemenkeu.

    Baca juga: Kehadiran Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih Bisa Jaga Stabilitas Makroekonomi

    3. Memiliki Fungsi Kebijakan Teknis dan Transformasi Digital 
    Selain pengelolaan data dan intelijen, badan ini juga diberi fungsi untuk mengatur kebijakan teknis dalam transformasi digital serta manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah ini selaras dengan upaya modernisasi dan digitalisasi keuangan negara.

    4. Berstruktur Sekretariat dan Pusat Pendukung 
    Badan ini terdiri atas Sekretariat Badan dan maksimal enam pusat yang akan mendukung fungsi dan tugas badan tersebut. Setiap pusat dirancang untuk memiliki peran khusus dalam pelaksanaan tugas intelijen dan pengelolaan informasi keuangan.

    5. Integrasi dengan Ditjen Baru di Kementerian Keuangan 
    Prabowo juga menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) baru di Kemenkeu: Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Kedua Ditjen ini akan berperan dalam menyusun kebijakan ekonomi dan sektor keuangan, sehingga memperkuat koordinasi dengan Badan Intelijen Keuangan.

    6. Peleburan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
    Bersamaan dengan perubahan ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dilebur menjadi bagian dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Dengan begitu, Kemenkeu kini memiliki dua badan utama, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

    7. Pengawasan Keuangan Negara Lebih Terstruktur dan Modern
    Pembentukan badan ini dinilai akan meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan di Indonesia, terutama dalam era digital yang membutuhkan respons cepat dan pemantauan ketat terhadap pergerakan dana dan informasi keuangan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 yang mengesahkan pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan ini ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan, dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pengawas utama. 
     
    Berikut tujuh fakta penting tentang badan baru ini:

    1. Di bawah Kementerian Keuangan 

    Berdasarkan Perpres 158/2024, badan ini berada langsung di bawah Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 52 Perpres tersebut, di mana badan ini akan dipimpin oleh seorang Kepala.

    2. Fokus pada Teknologi dan Intelijen Keuangan 

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki tugas utama dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, serta pengolahan data dan intelijen keuangan. Peran ini diharapkan akan memperkuat pengawasan keuangan di bawah koordinasi Kemenkeu.
     
    Baca juga: Kehadiran Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih Bisa Jaga Stabilitas Makroekonomi

    3. Memiliki Fungsi Kebijakan Teknis dan Transformasi Digital 

    Selain pengelolaan data dan intelijen, badan ini juga diberi fungsi untuk mengatur kebijakan teknis dalam transformasi digital serta manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah ini selaras dengan upaya modernisasi dan digitalisasi keuangan negara.

    4. Berstruktur Sekretariat dan Pusat Pendukung 

    Badan ini terdiri atas Sekretariat Badan dan maksimal enam pusat yang akan mendukung fungsi dan tugas badan tersebut. Setiap pusat dirancang untuk memiliki peran khusus dalam pelaksanaan tugas intelijen dan pengelolaan informasi keuangan.

    5. Integrasi dengan Ditjen Baru di Kementerian Keuangan 

    Prabowo juga menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) baru di Kemenkeu: Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Kedua Ditjen ini akan berperan dalam menyusun kebijakan ekonomi dan sektor keuangan, sehingga memperkuat koordinasi dengan Badan Intelijen Keuangan.

    6. Peleburan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

    Bersamaan dengan perubahan ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dilebur menjadi bagian dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Dengan begitu, Kemenkeu kini memiliki dua badan utama, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

    7. Pengawasan Keuangan Negara Lebih Terstruktur dan Modern

    Pembentukan badan ini dinilai akan meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan di Indonesia, terutama dalam era digital yang membutuhkan respons cepat dan pemantauan ketat terhadap pergerakan dana dan informasi keuangan.
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan di Bawah Sri Mulyani, Apa Tugasnya?

    Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan di Bawah Sri Mulyani, Apa Tugasnya?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

    Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalan pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

    “(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

    Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Tugas badan tersebut dituangkan pada pasal 53. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

    Badan tersebut juga memiliki fungsi penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

    Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

    Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

    Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

    “Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana,” tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

    Prabowo Tambah Ditjen Kemenkeu

    Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

    Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

    Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

    (ada/ara)

  • BAZNAS RI dorong optimalisasi pengelolaan zakat di daerah lewat Aplikasi SIMBA

    BAZNAS RI dorong optimalisasi pengelolaan zakat di daerah lewat Aplikasi SIMBA

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Rakorda se-Sulawesi Selatan

    BAZNAS RI dorong optimalisasi pengelolaan zakat di daerah lewat Aplikasi SIMBA
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 20:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus berupaya meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) untuk mencapai transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan ZIS.

    Hal ini disampaikan oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen M.S., M.Ec., Ph.D, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Sulawesi Selatan, Selasa malam (5/11/2024).

    Dalam sambutannya, Prof. Nadra menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola ZIS. Menurutnya, aplikasi SIMBA dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan ZIS, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga penyaluran. 

    “Dengan SIMBA, kita dapat memantau secara real-time pengelolaan ZIS dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak secara tepat dan transparan,” ujar Prof. Nadra.

    Menurutnya, SIMBA berfungsi juga untuk menguatkan pembuatan RKAT via SIMBA, sebagai bahan Monev (Monitoring dan Evaluasi), dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel terutama pada aspek penyaluran dan pendayagunaan.

    “Aplikasi SIMBA selayaknya dapat memenuhi seluruh fungsi manajemen dari RKAT, Pengumpulan, Keuangan, Penyaluran, Monev dan Laporan. Dalam hal ini juga BAZNAS terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan modernisasu SIMBA guna meningkatkan tata kelola zakat yg lebih baik,” jelas Prof. Nadra. 

    SIMBA diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ZIS, seperti kurangnya transparansi, inefisiensi, dan kesulitan dalam mengakses data. 

    Dengan menggunakan SIMBA, lanjut Prof. Nadra, BAZNAS daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, misalnya setiap transaksi ZIS akan tercatat secara digital dan dapat diakses oleh publik, juga mempercepat proses penyaluran sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Memudahkan monitoring dan evaluasi artinya, kinerja pengelolaan ZIS dapat dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas program. SIMBA juga dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Nadra juga menyampaikan target BAZNAS untuk memiliki 400 kantor digital pada tahun 2025. Kantor digital ini diharapkan dapat menjadi pusat layanan ZIS yang modern dan efisien, serta menjadi sarana untuk meningkatkan literasi zakat di masyarakat.

    “Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan ZIS dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” tambah Prof. Nadra.

    Dengan semakin banyaknya BAZNAS daerah yang mengadopsi SIMBA dan mengembangkan kantor digital, diharapkan pengelolaan ZIS di Indonesia dapat semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi umat.

    “Kami berharap SIMBA dapat menjadi solusi yang komprehensif untuk pengelolaan ZIS di Indonesia. Dengan dukungan dari seluruh pihak, kita dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih baik dan bermanfaat bagi umat,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Industri Penyiaran Bisa Topang Ekonomi, Tumbuh Rp 109 Triliun di 2027

    Industri Penyiaran Bisa Topang Ekonomi, Tumbuh Rp 109 Triliun di 2027

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menguak data menarik. Mereka menyampaikan bahwa program analog switch off (ASO), berpotensi mendorong pertumbuhan industri penyiaran yang berdampak positif bagi ekonomi Indonesia.

    “Dan pendapatan industri penyiaran nasional diproyeksikan akan tumbuh sebesar Rp 109,6 triliun pada 2027. Meningkat dari pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp 90,9 triliun. Data berdasarkan dari LPM UI tahun 2023,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Nezar mengatakan, pertumbuhan tersebut diprediksi ikut memperluas pasar industri media dan hiburan di Tanah Air. Ia menjelaskan, hal tersebut bisa membantu Indonesia menyusul China dan India.

    “Dengan perkiraan pendapatan sebesar USD 20 miliar di 2027. Dampak ekonomi ini diperkirakan akan berpengaruh secara signifikan pada output ekonomi industri hingga Rp 155 triliun, dan berkontribusi pada PDB kita hingga Rp97,5 triliun,” jelas Nezar.

    Selain itu, dampak positif lainnya adalah potensi menyerap tenaga kerja baru hingga 616 ribu orang pada 2027. Nezar mengaku, hal itu menjadi proyeksi yang sangat optimistik.

    “Dan saya kira ini juga sejajar dengan program yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo bahwa kita harus bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” tambah Nezar.

    Namun tentunya harapan tersebut tidak akan mudah terwujud. Apalagi harus melakukannya di tengah transformasi digital yang sudah terjadi belakangan ini.

    Dari pemaparannya dalam acara ‘Seminar Digitalisasi Penyiaran Tahun 2025 – 2029: Tren Bermedia Penyiaran, Teknologi, Bisnis dan Respon Kebijakan’ di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, ada empat tantangan yang akan dialami oleh industri penyiaran saat ini dan di masa depan. Tantangan yang dimaksud berkaitan dengan audiens tersebar di berbagai platform, konten overload, keberlanjutan industri ini, dan copyright wars.

    Tantangan industri penyiaran. Foto: (Komdigi)

    “Tentu saja begitu banyak tantangan yang akan dihadapi. Terutama transformasi digital yang begitu masif mengubah lanskap bisnis model dari industri penyiaran dan industri media secara global yang saat ini terus bergelut,” pungkas Nezar.

    (hps/rns)

  • Belajar dari Kasus Gunawan Sadbor, Ini Saran Komdigi untuk Kreator

    Belajar dari Kasus Gunawan Sadbor, Ini Saran Komdigi untuk Kreator

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghargai kreativitas para warga Indonesia di media sosial. Namun mereka menekankan, supaya kegiatan produktif tersebut tidak menjerumuskan orang-orang ke hal negatif, dan berujung seperti Gunawan Sadbor.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan ada beberapa poin yang cukup rawan ketika seseorang berkreasi di platform digital. Apalagi menurutnya, tidak sedikit konten yang tersebar ke masyarakat mengandung hal-hal negatif.

    “Karena itu kami melihat pentingnya literasi digital, ya untuk konten kreator ini, supaya mereka bisa lebih produktif, tapi juga bisa menyampaikan pesan-pesan yang aman gitu pada masyarakat dan juga etis,” kata Nezar di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Penjelasan Nezar itu beririsan dengan pemaparannya di Seminar Digitalisasi Penyiaran Tahun 2025 – 2029: Tren Bermedia Penyiaran, Teknologi, Bisnis dan Respon Kebijakan di Movepick Hotel Jakarta City Centre. Dirinya menjelaskan bagaimana transformasi digital berdampak terhadap industri penyiaran.

    Menurutnya saat ini penikmatnya mengalami penyebaran yang luar biasa. Jadi orang-orang tak hanya mengonsumsi konten dari TV atau radio, tapi dari platform digital lainnya.

    “Dampaknya adalah pelaku industri penyiaran harus beradaptasi dengan kebiasaan baru,” kata Nezar.

    Lebih lanjut, ia mengaku kalau konten yang tersebar belakangan ini mengalami overload. Hal ini dikarenakan para pengguna platform digital bisa memproduksi konten atau menciptakan tren sendiri.

    Jadi menurutnya, sekarang sulit untuk mengikuti setiap dinamikanya. Alasannya kata Nezar, karena saat ini semua orang bisa menjadi seorang broadcaster.

    “Anda tinggal di desa mana yang mungkin listrik juga terbatas, tetapi ada banyak konten-konten dihasilkan oleh warga-warga yang berada di pinggiran ini. Nah kita lihat kalau di platform TikTok ya saya kira sangat menarik itu. Ada live streaming dari konten kreator ya orang biasa gitu. Dengan berbagai macam kreativitasnya dia bisa mendapatkan audience sampai jutaan,” jelas Nezar.

    Nezar juga menyinggung, belum lagi ketika live streaming, yang mana kreator bisa ditonton puluhan ribuan orang. Berbeda dengan penonton satu TV lokal yang di manage, dan dikelola dengan jumlah karyawannya 30 atau 40 orang.

    “Jadi ini hanya satu orang saja menggunakan satu platform. Katakanlah itu TikTok gitu ya yang sangat populer sekarang ini dan dia bisa mendapatkan audience yang cukup besar,” ucapnya.

    Sebagai tambahan informasi, Gunawan Sadbor merupakan seorang TikToker. Dirinya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait promosi judi online. Selain Gunawan, ada satu host live streaming yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

    Gunawan, merupakan konten kreator yang dikenal dengan joget ‘Sadbor’. Warga Kampung Babakan Baru, Desa Bojongkembar, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, itu ramai-ramai melakukan joget khas ‘Beras Habis Live Solusinya’.

    (hps/fay)

  • Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal Nasional 6 November 2024

    Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal Nasional 6 November 2024

    Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya Sugiarto
    menegaskan era
    pelayanan publik
    lambat akan segera tertinggal.
    Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.
    “Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.
    Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

    Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).
    “Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.
    Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.
    Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.
    “Enggak bisa lagi
    business as usual
    . Enggak ada lagi ruang untuk
    copy paste
    , tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.
    Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Transformasi Industri 4.0, Begini Upaya dari Jababeka

    Dukung Transformasi Industri 4.0, Begini Upaya dari Jababeka

    Jakarta: PT Jababeka Tbk (KIJA) melalui salah satu anak perusahaannya PT Infrastruktur Cakrawala Telekomunikasi (ICTel) memperkuat perannya dalam membantu transformasi digital bagi tenant di Kawasan Industri Jababeka. Anak usaha Jababeka ini menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta PT Telkomsel.
     
    Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kemkominfo Aju Widya Sari mengatakan, pentingnya digitalisasi di sektor industri. Implementasi teknologi digital di sektor manufaktur, khususnya memanfaatkan jaringan 5G diharapkan semakin luas diterapkan di Kawasan Industri Jababeka.
     
    “Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan esensial bagi industri untuk tetap kompetitif. Melalui pemanfaatan teknologi 5G dan Smart Manufacturing, kami berharap industri di Kawasan Industri Jababeka dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan inovasi yang berkelanjutan,” ujarnya dilansir Selasa, 5 November 2024.
    Direktur Utama PT Infrastruktur Cakrawala Telekomunikasi (ICTel) Iman Firmansyah menyampaikan komitmen ICTel dalam mendukung digitalisasi industri di Kawasan Industri Jababeka. Sebagai penyedia solusi telekomunikasi, ICTel memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaku usaha mendapatkan infrastruktur dan layanan terbaik. 
     
    “Dengan dukungan teknologi 5G yang disediakan, kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional pelaku usaha untuk memenangkan persaingan di panggung regional maupun global,” kata Iman.
     

     
    Sementara itu, Vice President Area Account Management Telkomsel Nyoman Adiyasa menekankan komitmen Telkomsel dalam mendukung percepatan digitalisasi di sektor industri. Melalui penyediaan jaringan 5G yang semakin diperluas, Telkomsel berharap membantu mempercepat adopsi teknologi di Jababeka. 
     
    “Kami berharap dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha di Kawasan Industri Jababeka dalam mewujudkan smart manufacturing yang terintegrasi. Inovasi ini akan membantu industri meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta mempercepat langkah menuju industri 4.0,” ujarnya.
    Sediakan jaringan 5G
    Jababeka menandatangani kerja sama dengan PT Telkomsel untuk memperkuat kolaborasi penyediaan infrastruktur digital yang optimal bagi pelaku usaha di Kawasan Industri Jababeka, terutama dalam penyediaan layanan smart lightning berbasis NBIoT dengan memanfaatkan jaringan 5G agar industri bisa berdaya saing di era digital.
     
    Selain itu, Telkomsel juga menyelenggarakan sesi coaching clinic bagi para tenant Kawasan Industri Jababeka. Sesi ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi langsung terkait tantangan dan masalah digitalisasi yang dihadapi di perusahaan mereka dengan bimbingan dari para ahli teknologi dan digitalisasi,
     
    Para pelaku industri juga bisa saling bertukar gagasan, mengeksplorasi peluang kolaborasi, serta memahami lebih dalam tentang bagaimana teknologi seperti IoT dan 5G dapat diintegrasikan dalam proses operasional manufaktur. Untuk itu, ICTel berkomitmen untuk terus menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi terbaik.
     
    “Dengan infrastruktur yang kuat dan solusi yang inovatif, Jababeka dengan dukungan dari Telkomsel dan Kemkominfo berupaya menciptakan ekosistem industri yang modern, saling terhubung, dan berdaya saing tinggi di era digital. Kolaborasi ini juga menjadi bukti nyata bagaimana sinergi dapat mendorong kemajuan industri,” kata Iman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disaJakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil di Nusa Tenggara Barat pada 4-6 November 2024 menjadi salah satu cara mewujudkan Astacita.

    Rakornas II Dukcapil Tahun 2024 mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”.

    “Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Plh. Dirjen Dukcapil) Kemendagri Handayani Ningrum, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Selain itu, dia mengatakan bahwa acara tersebut merupakan turunan dari delapan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2045.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa memasuki awal RPJMN 2024-2045, penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mencatat kemajuan yang signifikan.

    Menurut dia, salah satunya dibuktikan dengan pemanfaatan data kependudukan nasional dalam memantapkan tata kelola pemerintahan, desentralisasi, dan proses demokratisasi.

    Sementara itu, dia juga mengatakan bahwa acara tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menjabarkan empat pilar Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri dorong dukcapil adaptasi dengan digitalisasi layanan publik

    Wamendagri dorong dukcapil adaptasi dengan digitalisasi layanan publik

    Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien.Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di seluruh Indonesia untuk beradaptasi dengan digitalisasi dalam pelayanan publik.

    “Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Wamendagri mengemukakan bahwa tren dunia sudah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang serbadigital.

    “’Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (artificial intelligence). Kita bertanya AI jauh lebih cepat menjawab daripada staf ahli, staf khusus, dan litbang,” ujarnya.

    Selain itu, Bima menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang makin masif dan aktif di berbagai macam platform. Artinya banyak yang harus diakselerasikan oleh Pemerintah dan harus siap infrastruktur maupun tata kelola yang lebih lincah dan adaptif.

    “Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” tegas Bima.

    Di sisi lain, Bima mengakui masalah dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten sehingga dapat ditangani lebih baik.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita
    Baca juga: Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Dalam keterangannya, menyebutkan rakornas yang berlangsung mulai 4 hingga 6 November 2024 mengusung tema Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional.

    Rakornas dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Pj. Wali Kota Mataram, Forkopimda Provinsi NTB, Direktur Utama Perum Peruri, kepala dinas dukcapil dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Selain itu, dihadiri lebih dari 1.066 peserta yang terdiri atas kepala dinas dukcapil serta pejabat administrator yang menangani pemanfaatan data kependudukan kabupaten/kota.

    Selain peserta yang hadir secara langsung, rakornas juga diikuti secara daring oleh peserta melalui Zoom dengan kapasitas hingga 1.000 partisipan, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube, Instagram, dan TikTok resmi Ditjen Dukcapil.

    Rakornas ini menjadi kesempatan strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai core data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendukung portal layanan digital pemerintah INApass, INAku, dan INAgov. Dengan portal-portal ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, mendorong transformasi digital nasional.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSI dukung program Prabowo soal digitalisasi pilar utama ekonomi RI

    BSI dukung program Prabowo soal digitalisasi pilar utama ekonomi RI

    SEVP Digital Banking PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Saut Parulian Saragih (tiga dari kiri) menunjukkan BYOND by BSI di Jakarta, Senin (4/11/2024). ANTARA/HO-BSI

    BSI dukung program Prabowo soal digitalisasi pilar utama ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung transformasi digital sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

    “Transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama,” kata Wisnu Sunandar dalam keterangan, di Surabaya, Senin.

    Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mengakselerasi digitalisasi termasuk bagi industri syariah agar dapat mendorong ekonomi digital sekaligus menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif. Wisnu menjelaskan BSI sejak berdiri pada 1 Februari 2021 sudah mulai memperkuat penetrasi inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diadopsi oleh seluruh kalangan.

    Bahkan, upaya BSI tersebut telah mampu mendorong peralihan transaksi nasabah BSI ke layanan e-channel yang terus meningkat setiap tahun yakni mencapai 97,94 persen dari total transaksi.

    “Jumlah mencapai 607 juta transaksi yang membukukan volume Rp709 triliun per September 2024,” ujar Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih.

    Tak hanya itu, kata dia, aplikasi layanan perbankan BSI yaitu BSI Mobile pun penggunanya sudah mencapai 7,57 juta atau tumbuh 28,34 persen pada kuartal III tahun 2024 karena di dalamnya terdapat banyak fitur yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan layanan QRIS, fitur Islami seperti jadwal shalat, ZISWAF, pembiayaan online, gadai dan cicil emas online, pembayaran e-commerce, hingga top up e-wallet.

    Untuk semakin mendukung digitalisasi, Wisnu menuturkan BSI juga segera meluncurkan SuperApp BYOND by BSI yang dirancang sebagai aplikasi dengan fitur lengkap mulai dari layanan transaksi finansial, sosial, dan spiritual yang lebih modern, aman, dan cepat. Senior Vice President (SVP) Digital Banking Retail BSI Riko Wardhana mengatakan BYOND by BSI tetap mengusung salah satu fitur andalan yang ada di pendahulunya yaitu fitur Berbagi.

    Dalam fitur berbagi ini terdapat kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi sosial dan donasi, seperti Ziswaf, sumbangan duka, donasi kemanusiaan, dan kegiatan sosial lainnya.

    “Aplikasi ini dirancang untuk bisa menjadi pintu akses nasabah ke berbagai layanan halal lifestyle, sehingga nantinya nasabah dapat langsung melakukan transaksi terkait halal ecosystem,” kata Riko.

    Sumber : Antara