Topik: transformasi digital

  • Sumber Dolar Lari ke Malaysia Padahal RI Berlimpah, Ada Apa?

    Sumber Dolar Lari ke Malaysia Padahal RI Berlimpah, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Saat ini Indonesia memiliki kapasitas data center terbesar kedua di Asia Tenggara sebesar 202 Megawatt. Menurut laporan Google bertajuk e-Conomy SEA 2024, diharapkan bahwa kapasitas tersebut akan naik sebesar 270% dalam beberapa tahun ke depan.

    Data center tersebut diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan komputasi AI di Indonesia.

    Namun infrastruktur teknologi tidak bisa berkembang dengan cepat tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang tepat dalam memperhatikan resiko dan juga peluang dari AI.

    “Kebijakan-kebijakan pemerintah ini penting untuk bisa mengatasi prioritas utama, yakni soal infrastruktur dan kebijakan yang mendorong inovasi AI,” kata County Director Google Indonesia Veronica Utami, dalam Peluncuran laporan e-Conomy SEA 2024, di Kantor Google Indonesia di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Ia kemudian blak-blakan terkait nasib investasi pusat data Google di Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Kominfo era Joko Widodo, Budi Arie Setiadi menyebut akan ada diskusi serius soal investasi pembangunan pusat data di Tanah Air antara Google dengan pemerintah Indonesia.

    Veronica mengatakan soal investasi pusat data, Indonesia sudah lebih dulu memiliki Region Cloud Jakarta di tahun 2020. Namun dibutuhkan dukungan seperti listrik dan infrastruktur lainnya.

    “Ke depannya seperti apa tentunya kita terus berupaya untuk ada kebutuhannya kita tetap terbuka ya, tapi memang ada untuk ke sana. Ada kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan di luar misalnya soal pusat data dibutuhkan dukungan hal-hal seperti listrik dan segala macam, ini hal yang masih pembicaraan dan pertimbangan kita,” ujar Veronica.

    “Cuma kita percaya bahwa AI akan menjadi bagian transformasi digital Indonesia kita siap mendukung apa yang diperlukan Indonesia untuk mencapai ini,” imbuhnya.

    Dalam laporan Google, terlihat bahwa komitmen investasi di Malaysia mencapai sampai US$15 miliar sedangkan untuk data Indonesia tidak dicantumkan nilainya.

    Aadarsh Baijal Partner di Bain & Company, menjelaskan data yang dicantumkan merujuk pada semester pertama tahun 2024. Tapi jika dilihat dari total kapasitas dan rencana jangka panjang, Indonesia masih yang terbesar dari segi porsinya.

    “Jadi itu pengumuman semester pertama tahun 2024. Total pengumumannya ada beberapa pengumuman besar di Malaysia. Tapi kalau dilihat dari total kapasitas dan rencana jangka panjang untuk kapasitas, jelas, yang terbesar perlu ada di sini.” terangnya.

    (fab/fab)

  • RI Masih Jadi Raja Ekonomi Digital ASEAN

    RI Masih Jadi Raja Ekonomi Digital ASEAN

    Jakarta

    Di penghujung tahun 2024, Indonesia diperkirakan akan masih menjadi raja ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Hal itu terungkap berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2024 terbaru yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company.

    Ekonomi digital Indonesia akan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar USD 90 miliar atau setara dengan Rp 1.419 triliun pada tahun 2024. Angka tersebut naik 13% dibandingkan GMV di tahun sebelumnya, sehingga GMV Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara.

    Sektor e-commerce masih menjadi kontributor terbesar bagi ekonomi digital, yang tumbuh 11% menjadi GMV USD 65 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut seiring dengan terus berinovasinya platform e-commerce besar yang juga menawarkan fitur-fitur baru, seperti video commerce untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja.

    Adapun Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan tercepat kedua terkait jumlah video yang diupload kreator, dengan peningkatan CAGR sebesar 16% dari tahun 2022 hingga 2024.

    “Seiring berkembangnya lanskap digital, kami melihat video commerce dan ekonomi kreator terus bertumbuh. Komunitas kreator video yang berkembang pesat di Indonesia, yang merupakan komunitas dengan pertumbuhan tercepat kedua di kawasan ini setelah Singapura, menandakan potensi besar yang dimiliki Indonesia di bidang ini,” kata Veronica Utami, Country Director, Google Indonesia di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kecerdasan Buatan (AI) juga mentransformasi lanskap digital Indonesia. Bidang pemasaran, game, dan pendidikan menjadi faktor pendorong minat penelusuran terhadap AI, dan kini makin banyak bisnis yang menggunakan AI untuk iklan tepat sasaran, memberikan engagement yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, serta pengalaman pelanggan yang imersif.

    Disampaikan Veronica bahwa AI telah menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, dan inovasi.

    Untuk memenuhi permintaan ini, kapasitas pusat data yang telah rencanakan Google juga diperkirakan tumbuh 268% dari kapasitas 202 MW saat ini guna mendukung komputasi, layanan AI, dan pertumbuhan data yang lebih cepat.

    “Penerapan AI akan mempercepat transformasi digital di berbagai industri dan secara geografis. Menariknya, minat terbesar terhadap AI datang dari Kalimantan Timur, Jakarta, dan Kepulauan Riau,” kata Veronica.

    Seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, Veronica mengatakan menjaga kepercayaan digital sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.

    Konsumen mencari fitur keamanan terpercaya seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor, dan kini ada makin banyak platform yang menggunakan sistem deteksi penipuan yang didukung AI serta upaya kepatuhan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.

    Disampaikannya dengan semakin populernya pembayaran digital di Indonesia, membangun lingkungan yang aman dan transparan sangatlah penting untuk mendorong penggunaannya dan memastikan pertumbuhan jangka panjang ekonomi digital.

    Peningkatan keamanan digital harus dilakukan untuk mengimbangi pesatnya adopsi digital di Indonesia. Penerapan AI untuk memperkuat pertahanan terhadap ancaman serangan cyber dan penipuan online menjadi hal yang penting. Kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku industri akan menjadi kunci untuk memastikan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan tangguh.

    “Dengan demikian, kami yakin Indonesia dapat membuka potensi ekonomi digitalnya dan memimpin inovasi digital di kawasan ini,” tutup Veronica.

    (agt/fay)

  • Repnas nyatakan siap bantu kembangkan smart desa di Aceh

    Repnas nyatakan siap bantu kembangkan smart desa di Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Aceh menyatakan kesiapan untuk mendukung dan membantu pengembangan smart desa (desa cerdas) di tanah rencong sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami siap mendukung penuh smart desa sebagai program Nasional. Ini adalah langkah penting untuk membawa teknologi digital ke desa-desa dan meningkatkan efisiensi serta kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Repnas Aceh, Mahfudz Y Loethan yang dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan itu disampaikan Mahfudz setelah bersilaturahmi dengan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria, di Jakarta.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi pedesaan di Aceh, sekaligus mendukung pengembangan smart desa melalui aplikasi modern.

    Mahfudz menegaskan Repnas Aceh sangat bersedia menjadi mitra Kemendesa/PDT, khususnya dalam mendorong pembangunan ekonomi pedesaan.

    Repnas Aceh, kata dia, juga siap menjadi penghubung antara kepentingan daerah paling barat Indonesia itu dengan Pemerintah Pusat.

    “Kami akan berperan sebagai jembatan untuk memastikan kepentingan Aceh di tingkat pusat, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar berdampak dan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh,” ujar Mahfudz.

    Dalam pertemuan itu, Wamen Ahmad Riza Patria menyambut positif komitmen Repnas Aceh, karena keterlibatan pemuda dan pengusaha dari daerah itu sangat membantu mewujudkan program nasional.

    “Aplikasi Smart Desa ini adalah simbol transformasi digital di desa, yang bisa meningkatkan akses informasi, layanan, dan daya saing ekonomi. Dukungan dari Repnas Aceh menjadi energi baru dalam mempercepat program ini di seluruh desa di Indonesia,” demikian Riza Patria.

    Sebagai informasi, Repnas juga menyusun delapan aksi nyata yang dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah transformasi digital.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia dorong efisiensi biaya operasional logistik di ajang MSW

    Indonesia dorong efisiensi biaya operasional logistik di ajang MSW

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong efisiensi biaya operasional logistik bagi pelaku industri maritim nasional hingga internasional melalui ajang Maritime Single Window (MSW) 2024, yang diselenggarakan di Bali.

    “Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi saat membuka Workshop Maritime Single Window di Bali, Selasa.

    Dia menyampaikan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut Indonesia memainkan peran penting sebagai simpul konektivitas antar pulau serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Guna membawa perubahan besar dalam efisiensi, keamanan, dan daya saing logistik maritim, transformasi digital pada sektor transportasi laut dibutuhkan untuk meningkatkan layanan pelabuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

    Melihat hal tersebut, lanjut Antoni, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepelabuhanan melalui penerapan MSW.

    “Inisiatif ini telah dimulai sejak tahun 2016 dan merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung transformasi digital di sektor transportasi laut,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

    Tahun ini, Workshop MSW dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari 12 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Ekuador, Ethiopia, Kenya, Liberia, Madagaskar, Maladewa, Nigeria, Papua Nugini, Filipina, Togo, dan Indonesia serta menghadirkan pembicara tamu dari Jepang dan Indonesia sebagai tuan rumah.

    Antoni menjelaskan, Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis.

    Dengan dukungan teknologi digital, lanjut Antoni, proses permohonan izin, pengecekan dokumen, hingga pengelolaan lalu lintas barang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi biaya operasional logistik.

    “Keuntungan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri maritim nasional tetapi juga oleh perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, meningkatkan daya saing logistik nasional secara keseluruhan,” tuturnya.

    Pihaknya turut menggarisbawahi, dengan hadirnya MSW, Indonesia telah menghubungkan 264 pelabuhan di seluruh negeri melalui sistem Inaportnet.

    Dia menerangkan, Inaportnet merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan.

    “Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan,” terangnya.

    Langkah ini, ungkap Antoni, tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan tetapi juga mendorong integrasi ekonomi dengan jaringan perdagangan internasional, memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Lebih lanjut, keputusan Indonesia untuk mengimplementasikan MSW telah selaras dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu.

    “Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hartanto mengungkapkan Workshop MSW mencerminkan komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan (Council) IMO yang mendukung pertukaran pengetahuan dan best practices dalam penerapan MSW.

    “Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan Maritime Single Window, serta di sisi lain, membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dengan negara anggota IMO lainnya guna meningkatkan implementasi dan pengembangan Maritime Single Window,” jelas Hartanto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • UNDP Temukan Tantangan Kritis Indonesia Menuju Transformasi Digital

    UNDP Temukan Tantangan Kritis Indonesia Menuju Transformasi Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menemukan tiga tantangan kritis yang berpotensi memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Padahal, Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mencapai masa depan digital yang berkeadilan.

    Dalam laporan berjudul “Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia”, UNDP mengungkapkan tiga tantangan kritis Indonesia, yaitu kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

    UNDP mengungkapkan, pada 2022, penggunaan internet di Jakarta mencapai 84,7%, sedangkan di Papua hanya 26,3%. UNDP menilai hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antar-wilayah yang besar. Rumah tangga perkotaan dinilai memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 90,9%, sementara daerah perdesaan tertinggal di 80,5%.

    Kedua, risiko disinformasi atau hoax. UNDP memperkirakan terdapat 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital terutama dalam masa pemilu 2024, khususnya gen Z yang jumlahnya mencapai 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia.

    Ketiga, risiko polarisasi dan efek ruang gema (echo chambers). UNDP menilai platform daring dapat memperkuat echo chamber politik, mengisolasi pengguna dalam kelompok yang memiliki pemikiran yang sama,berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog.
     

    Merespons laporan tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.

    “Transformasi digital bukan sekadar pilihan, ini adalah jalan menuju masa depan digital Indonesia. Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor teknologi dan informasi. Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital makin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital. Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia,” kata dia.

    Adapun dalam laporan tersebut, UNDP merekomendasikan Indonesia mempersempit kesenjangan akses digital di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, hingga  menetapkan indeks inklusivitas digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk perlindungan data.

  • Bappenas akan tambah satu kedeputian terkait transformasi digital

    Bappenas akan tambah satu kedeputian terkait transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan pihaknya akan menambah satu kedeputian yang berhubungan dengan ekonomi dan transformasi digital.

    “Kita ingin menambah fungsi dan memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia). Alhamdulillah, kami mendapat kesempatan untuk menambah satu kedeputian. Kedeputian itu ada hubungannya dengan transformasi digital dan ekonomi produktif. Ini adalah tuntutan kita ke depan, bahwa digitalisasi, transformasi digital, menjadi bagian yang tak terpisahkan,” ucapnya saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan informasi yang dipresentasikan, Bappenas memiliki struktur baru dengan 10 kedeputian. Mulai dari Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lalu Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

    Kemudian juga terdapat Deputi Bidang Infrastruktur, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan; Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan; serta Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan.

    Rachmat menyatakan Bappenas sedang menghitung berapa total kebutuhan tambahan pegawai dan merampungkan susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) secara komprehensif seiring pembentukan struktur baru ini.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti menyampaikan bahwa kedeputian terkait transformasi digital sudah terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bappenas yang belum diresmikan. Hal ini mengingat akan ada perubahan struktur kedeputian, dan peran baru Bappenas yang langsung di bawah Presiden dalam Kabinet Merah Putih dengan bertanggung jawab terhadap tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) beserta kementerian teknis terkait di bawah masing-masing Kemenko.

    Namun, unit kerja di eselon II sedang dalam proses penggodokan.

    Adapun rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masuk kedeputian terkait transformasi digital disebut sedang berlangsung.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jalin dan MotionPay kerja sama layanan pembayaran QR di tiga negara

    Jalin dan MotionPay kerja sama layanan pembayaran QR di tiga negara

    Melalui perluasan konektivitas pembayaran antarnegara, Indonesia dapat memperluas cakupan kerja sama QRIS secara global

    Jakarta (ANTARA) – PT MNC Teknologi Nusantara (MotionPay) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) melakukan kerja sama untuk layanan pembayaran QR lintas negara (cross-border) di Singapura, Thailand, dan Malaysia.

    Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), perusahaan induk yang menaungi MotionPay, Yudi Hamka menyatakan kerja sama tersebut sebagai langkah strategis mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dalam akselerasi digitalisasi pembayaran nasional serta membuka peluang transaksi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.

    “Melalui perluasan konektivitas pembayaran antarnegara, Indonesia dapat memperluas cakupan kerja sama QRIS secara global, sekaligus memperkuat interkoneksi sistem pembayaran ritel dan wholesale dengan tetap menjaga kepentingan nasional,” katanya melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, lanjutnya, langkah tersebut merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam mendukung transformasi digital sesuai dengan visi pemerintah di BSPI 2030 untuk memperkuat ekosistem pembayaran nasional yang terhubung dan kompetitif di pasar global.

    Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan piagam kerja sama antara MotionPay dan Jalin dalam ajang Singapore Fintech Festival (SFF) 2024 di Singapura.

    Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menambahkan inisiatif itu adalah bagian dari peran Jalin dalam mendukung BSPI 2030, yang fokus pada pengembangan infrastruktur serta pemberdayaan pelaku sistem pembayaran nasional untuk mencapai praktik terbaik dengan standar internasional serta memungkinkan interkoneksi pembayaran lintas negara secara bilateral maupun multilateral.

    Menurut dia, solusi tersebut adalah wujud komitmen Jalin untuk memberikan nilai tambah bagi setiap anggota dalam mendorong pertumbuhan transaksi lintas negara, serta mewujudkan visi The National Digital Highway.

    “Kolaborasi ini merupakan langkah kami dalam membuka peluang transaksi yang lebih luas bagi member Jalin. Fitur QR cross-border ini memungkinkan setiap member merasakan peningkatan volume transaksi internasional secara praktis dan aman,” ujarnya.

    Inisiatif QR cross-border itu, tambahnya, merupakan bagian untuk mendukung visi BSPI 2030, yang mencakup lima fokus utama yakni modernisasi infrastruktur pembayaran, konsolidasi industri, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerja sama internasional, dan pengembangan rupiah digital.

    Ke depannya, baik MotionPay dan Jalin berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya memudahkan transaksi lintas negara, namun juga memperluas akses pembayaran digital, serta memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sambut lonjakan permintaan conversational AI, Gupshup tunjuk Anchali sebagai Country Head

    Sambut lonjakan permintaan conversational AI, Gupshup tunjuk Anchali sebagai Country Head

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Sambut lonjakan permintaan conversational AI, Gupshup tunjuk Anchali sebagai Country Head
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 15:23 WIB

    Elshinta.com – Gupshup, perusahaan conversational AI Engagement terkemuka di dunia telah menunjuk Trisnia Anchali Kardia sebagai Country Head Indonesia yang baru. 

    “Saya sangat senang dapat memimpin fase pertumbuhan Gupshup selanjutnya di Indonesia dan bekerja sama dengan para pelaku bisnis dalam memanfaatkan potensi penuh dari conversational commerce untuk mendorong perjalanan transformasi digital mereka.” kata Anchali dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/11).

    Pasca penunjukkan tersebut ia berjanji akan fokus untuk mengembangkan bisnis enterprise Gupshup di Indonesia dan mendorong kepemimpinan pasar dalam keterlibatan AI percakapan.

    Terlebih pengalamannya dalam bidang perpesanan bisnis, e-commerce, serta penjualan dan adopsi teknologi telah dibuktikannya selama ia bekerja di perusahaan digital dan teknologi sebelumnya. 

    Menurutnya saat ini pasar Indonesia berada di persimpangan yang menarik antara pertumbuhan digital yang cepat dan perilaku konsumen yang terus berkembang, di mana keterlibatan percakapan dan perdagangan telah menjadi pusat kesuksesan bisnis. 

    Apalagi, lanjutnya, dengan kemampuan Conversational Cloud, AI Agents, dan Personalisasi Gupshup yang mutakhir dan rekam jejanya telah terbukti dalam membantu lebih dari 45.000 pelanggan, 

    “Kami memiliki peluang luar biasa untuk membantu bisnis di Indonesia dalam meningkatkan dan mentransformasi strategi keterlibatan pelanggan,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto. 

    Lebih lanjut ia mengatakan, lanskap teknologi yang berkembang pesat di Indonesia menjadikannya salah satu pasar pertumbuhan terpenting bagi Gupshup. 

    Pasalnya Gupshup memiliki posisi yang tepat untuk melayani kebutuhan bisnis yang ingin mentransformasi siklus hidup pelanggan secara menyeluruh dengan memanfaatkan pesan sebagai saluran utama untuk berinteraksi dengan pelanggan atau klien-kliennya seperti seperti Gojek, SuperIndo, Cinepolis, Tokopedia, Rupa Rupa, dan OLX.

    Ia optimis  Industri conversational commerce (perdagangan percakapan) di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 19% antara tahun 2022 dan 2028. 

    Selain itu nilai transaksi pasar diperkirakan akan meningkat dari $12,7 miliar pada tahun 2023 menjadi $30,3 miliar pada tahun 2028, mencerminkan meningkatnya permintaan akan solusi perpesanan percakapan bisnis-ke-konsumen yang mulus.  

    Sementara Co-Founder dan CEO Gupshup, Beerud Sheth mengatakan dirinya sangat senang dengan kehadiran Trisnia Anchali Kardia sebagai Country Head Indonesia. Karena, kata dia, Anchali dapat membantu lebih banyak bisnis di Indonesia untuk memanfaatkan pesan percakapan guna mendorong pertumbuhan dan inovasi. 

    ‘Pengalaman (Anchali) yang luas dalam pesan bisnis, mendorong adopsi penawaran inovatif, dan koneksi yang kuat dalam ekosistem teknologi Indonesia membuatnya menjadi aset yang tak ternilai saat kami memperluas kehadiran kami di wilayah ini,”  kata Beerud.

    Sebagai informasi sebelum bergabung dengan Gupshup, Anchali menjabat sebagai Country Head – Indonesia di Graas, sebuah perusahaan analitik e-commerce terkemuka, di mana ia berhasil meningkatkan pertumbuhan pendapatan hingga lebih dari 120% dan memperluas basis klien.

    Anchali memiliki pengalaman lebih dari satu dekade dalam bidang business messaging, memulai karirnya di Telkomsel, operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, memimpin tim penjualan untuk meluncurkan bisnis periklanan digital, termasuk periklanan berbasis lokasi.  

    Kariernya kemudian membawanya ke Zomato Indonesia, di mana ia memimpin bagian penjualan. Setelah itu, Anchali pindah ke Line, salah satu aplikasi perpesanan terkemuka di Indonesia, sebagai Chief Commercial Officer. 

    Di Line, Anchali bertanggung jawab atas pemasaran, inisiatif produk, dan pengembangan bisnis untuk produk pesan perusahaan, memperkuat reputasinya sebagai pakar berpengalaman dalam ekosistem pesan. 

    Di luar pencapaian profesionalnya, Anchali adalah seorang traveler dan penyanyi bahkan telah merilis sebuah lagu di Spotify. Dua kesukaannya ini menunjukkan hasratnya dalam berkreasi dan bereksplorasi. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PBB Ingatkan RI Soal Kesenjangan Digital, Ungkap 3 Tantangan Kritis

    PBB Ingatkan RI Soal Kesenjangan Digital, Ungkap 3 Tantangan Kritis

    Jakarta

    Di era modern saat ini, Indonesia masih dihadapi kesenjangan digital. Tantangan tersebut harus segera diatasi di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jika tidak Indonesia dalam situasi darurat.

    Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) merilis publikasi kebijakan baru yang berjudul “Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia” atau Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia.

    Dalam laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang, jika tidak ditangani, dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

    “Kita perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Perwakilan UNDP Indonesia,Norimasa Shimomura di Tribrata, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Disampaikannya, pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital.

    “Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia,” ucapnya.

    UNDP menuturkan seiring dengan upaya Indonesia untuk mencapai masa depan digital yang lebih inklusif dan berkeadilan, ketiga tantangan ini harus segera diatasi. Publikasi kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank, dan kelompok masyarakat sipil untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

    Rekomendasi yang diberikan termasuk mempersempit kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi.

    Kemudian, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, serta menetapkan Indeks Inklusivitas Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan visi pemerintah dan tantangan yang sedang dihadapi dalam mencapai inklusivitas digital. Ia mengatakan transformasi digital bukan sekadar pilihan. Menurutnya, ini adalah jalan menuju masa depan digital Indonesia.

    “Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor Teknologi dan Informasi,” kata Nezar.

    “Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan,” sambungnya.

    Menanggapi laporan UNDP ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.

    (agt/agt)

  • SuperApp BYOND by BSI beri layanan keuangan komprehensif yang aman

    SuperApp BYOND by BSI beri layanan keuangan komprehensif yang aman

    InsyaAllah, BYOND by BSI dapat memenuhi harapan kita semua, memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat terkait layanan perbankan syariah dan ekosistem ekonomi Islam.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan SuperApp BYOND by BSI, yakni SuperApp layanan finansial, sosial, dan spiritual komprehensif yang lebih mudah dan nyaman diakses, dengan keamanan yang semakin maksimal.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi langkah BSI yang terus melakukan inovasi dan transformasi tanpa henti, sehingga mampu terus bertumbuh dan berkembang.

    “InsyaAllah, BYOND by BSI dapat memenuhi harapan kita semua, memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat terkait layanan perbankan syariah dan ekosistem ekonomi Islam. Kemudian hal-hal terkait layanan umroh dan haji juga bisa disinergikan dengan accessibility BSI ke depan,” kata Erick Thohir dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

    Aplikasi tersebut didukung teknologi dan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni karena mencakup pengembangan teknologi baru, peningkatan keamanan siber, dan infrastruktur.

    Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan pemerintah akan terus mendukung BSI dalam upaya membangun ekosistem Islam yang terintegrasi dan inklusif. Saat ini BSI sedang menjajaki peluang untuk membuka cabang di Arab Saudi, setelah sebelumnya berhasil di Dubai.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan BYOND by BSI merupakan hasil transformasi berkelanjutan BSI dalam menjawab berbagai tantangan di era digitalisasi.

    “BSI akan selalu agile dalam mengembangkan produk baru sejalan dengan digitalisasi. Transformasi ini juga sejalan program pemerintah baru yang ingin mendorong infrastruktur digital,” ujarnya.

    Inovasi pada BYOND by BSI akan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat yang dinamis dan terus meningkat, seperti kemudahan, kecepatan, kenyamanan tapi juga berfokus pada keamanan transaksi.

    “Dengan user interface dan user experience yang lebih canggih dan lebih fresh, sehingga kami dapat terus memenuhi kebutuhan nasabah yang lebih sophisticated, yang semakin hari terus semakin dinamis sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini dan ke depannya,” tuturnya.

    Sejak terbit di App Store dan Play Store pada 26 Oktober 2024, BYOND by BSI selama 14 hari sudah digunakan oleh lebih dari 100 ribu pengguna. Pertumbuhan hariannya kurang lebih mencapai 10 ribu pengguna setiap hari. Dalam kurun waktu tersebut, BYOND by BSI sudah melayani hingga satu juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp1 triliun.

    Sementara Direktur Teknologi Informasi BSI Saladin D Effendi mengatakan sebagai landasan inovasi yang ditempuh perseroan, adaptasi dan adopsi menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia teknologi informasi yang terus bergerak cepat.

    “Di BSI, kami terus melakukan transformasi digital, harus cepat mengadopsi teknologi baru dan beradaptasi dengan ekosistem teknologi yang ada. BYOND didesain untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih intuitif dan relevan bagi generasi muda, khususnya yang ingin proses transaksi serba cepat dan mudah,” tuturnya.

    Ada lima solusi yang ditawarkan BYOND by BSI, sekaligus menjadi pembeda dari BSI Mobile, yaitu pengkinian teknologi, modernisasi tampilan aplikasi, re-branding, metode kerja baru dan ekosistem.

    BYOND dibangun dengan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi nasabah. Untuk aktivasi, nasabah harus memasukkan PIN dan data kartu debit mereka. BYOND menerapkan fraud detection system (FDS) yang dapat mengenali pola transaksi anomali.

    BYOND dilengkapi dengan hardware security module (HSM), teknologi tinggi yang digunakan untuk melindungi PIN dan data nasabah dalam bentuk yang sangat aman.

    Setiap fitur melewati beragam uji coba, yakni grey box, white box, dan black box penetration test, untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.

    “Aplikasi ini dirancang dengan perlindungan firewall, dan kami juga memperhatikan perlindungan di sisi nasabah. Dengan semua langkah ini, BSI ingin membuat BYOND hadir dengan sistem keamanan berlapis yang bisa diandalkan. Kami menyebutnya sebagai ‘benteng dobel’, ada notifikasi, FDS, HSM, aktivasi menggunakan kartu, dan lainnya. Jadi, nasabah bisa menggunakan BYOND dengan tenang dan merasa aman,” katanya.

    SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan, kehadiran BYOND memperkuat tiga hal utama yang menjadi tujuan BSI bagi nasabahnya yaitu menjadi Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual.

    “Semakin menekankan nilai-nilai tersebut, BYOND hadir sebagai platform yang bukan hanya sekedar aplikasi perbankan, tetapi juga sebagai teman sejati yang mendampingi nasabah dalam berbagai aspek kehidupan mereka,” ujarnya.

    Beberapa fitur yang bisa di-highlight adalah proses pendaftaran yang mudah dan aman, solusi keuangan komprehensif, fitur sosial dan spiritual yang lebih luas, dan ekosistem gaya hidup.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Citro Atmoko
    Copyright © ANTARA 2024