Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Sederet Keuntungan UMKM Masuk Ekosistem Digital, Apa Saja? – Page 3

    Sederet Keuntungan UMKM Masuk Ekosistem Digital, Apa Saja? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kemandirian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui teknologi digital semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya adopsi internet dan inovasi teknologi di berbagai sektor.

    Digitalisasi memungkinkan UKM untuk lebih mandiri, terutama dalam hal pemasaran, operasional, dan pengelolaan keuangan. Dengan akses ke platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi pembayaran digital, UKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa bergantung sepenuhnya pada toko fisik atau perantara, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

    Selain itu, teknologi digital juga memberikan solusi untuk berbagai tantangan bisnis, seperti manajemen stok, pemesanan, dan layanan pelanggan. Berbagai aplikasi manajemen bisnis dan perangkat lunak akuntansi membantu pelaku UKM dalam mengelola operasional dan keuangan secara transparan dan efisien.

    Dengan begitu, mereka dapat mengoptimalkan produksi dan distribusi tanpa harus bergantung pada sistem konvensional. Teknologi ini memungkinkan UKM untuk lebih cepat merespons permintaan pasar dan mengurangi risiko keterlambatan dalam rantai pasok.

    Lebih lanjut, keberadaan teknologi finansial (fintech) juga memperkuat kemandirian UKM melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, seperti layanan pinjaman online dan platform crowdfunding. Tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perbankan tradisional, UKM dapat memperoleh modal kerja untuk ekspansi bisnis.

    Digitalisasi UMKM juga mendorong inovasi produk dan pemasaran melalui platform online, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan kemampuan bertahan UKM dalam kondisi pasar yang dinamis. Dengan semua manfaat tersebut, teknologi digital menjadi kunci bagi kemandirian dan keberlanjutan UKM di era ekonomi modern.

    Landasan Hadirnya PaDi UMKM

    Dikutip dari Antara, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengungkap jika nilai produk dalam negeri BUMN pada 2023 meningkat sampai dengan Rp917,2 triliun atau 67 persen dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan nilai belanja BUMN pada UMKM yang meningkat pesat mencapai 57 persen. Pencapaian ini tak terlepas dari inisiatif pengembangan Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) selama empat tahun ke belakang.

    PaDi UMKM merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memperkuat ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan teknologi digital. Platform PaDi tidak hanya memfasilitasi akses UMKM ke pasar, terutama BUMN, tetapi juga mempercepat transformasi digital sektor UKM, membantu mereka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan bisnis mereka.

    “PaDi UMKM berupaya membangun sebuah ekosistem secara end-to-end mulai dari memberi akses pasar lewat platform digital dan event offline hingga edukasi melalui berbagai program untuk memastikan UMKM bisa naik kelas,” ujar CEO PaDi UMKM, Jimmy Karisma Ramadan.

     

  • Profil Brigjen Alexander Sabar yang Kini Jabat Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi – Page 3

    Profil Brigjen Alexander Sabar yang Kini Jabat Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menkomdigi (Menteri Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid telah resmi menunjuk perwira tinggi Polri Brigadir Jenderal Polisi Alexander Sabar sebagai Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komdigi.

    Ditunjuknya Brigjen Alexander Sabar bukannya tanpa alasan. Sebelum bertugas di Kementerian Komdigi, ia diketahui memiliki rekam jejak dalam penegakan hukum dan pengawasan dunia maya.

    Tidak hanya itu, ia juga dikenal memiliki keahlian di bidang investigasi dan forensik digital. Brigjen Alexander juga telah menempuh berbagai pelatihan khusus yang menunjang kompetisinya.

    Beberapa pelatihan yang telah diikuti Brigjen Alexander Sabar di antaranya Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat serta the VFC Method Training yang diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center.

    Ia juga mengikuti pelatihan Computer Investigation and Forensic Training dari International Criminal Investigative Training Assistance serta 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang diadakan Interpol.

    Dengan pengalaman dan pendidikan tersebut, ia dinilai mampu menangangi kompleksitas yang dihadapi Kementerian Komdigi, mulai dari kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, dan judi online.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” tutur Menkomdigi dalam siaran pers yang diterima, Kamis (28/11/2024).

    Penugasan ini juga merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Hal ini cerminan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons dinamika dan tantangan di era transformasi digital. Untuk itu, kini dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasai kejahatan di ruang digital.

    Menkomdigi berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih di tubuh Komdigi, baik dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan publik pada keamanan ruang digital Tanah Air.

  • Menkomdigi Tunjuk Perwira Polri jadi Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Siapa? – Page 3

    Menkomdigi Tunjuk Perwira Polri jadi Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Siapa? – Page 3

    Sebelumnya, dalam konferensi International Digital Dialogue Conference (IDDC) 2024 di Berlin, Jerman, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam transformasi digital yang meliputi inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan.

    “Transformasi digital harus didorong dengan prinsip-prinsip fundamental seperti inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan,” ujar Menkomdigi, dikutip Senin (25/11/2024).

    Oleh karena itu, ia melanjutkan, pemerintah Indonesia (khususnya Komdigi), memprioritaskan tersedianya akses internet yang dapat diandalkan dan terjangkau bagi semua warga negara, menciptakan ekosistem ekonomi digital yang memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan literasi media dan digital di kalangan masyarakat.

    Kehadiran Menkomdigi di IDDC 2024 tidak hanya untuk berbagi pandangan dalam konferensi ini, tetapi juga dalam rangka menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Komdigi dengan Kementerian Digital dan Perhubungan Jerman, serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral strategis.

    Untuk diketahui, MoU ini adalah kelanjutan dari progres forum tahunan Indonesian-German Digital Dialogue (IGDD) yang pada 2023 menghasilkan Joint Declaration of Intent (JDoI) on Cooperation in the Field of Digitalization.

    Dalam MoU yang ditandatangani oleh Menkomdigi Meutya Hafid bersama Menteri Digital dan Perhubungan Jerman, Volker Wissing, disepakati enam area kerja sama strategis.

    Antara lain Kebijakan dan strategi digital, Kebijakan data, Proses dan tata kelola internet, Teknologi digital, Transformasi digital berkelanjutan, serta Inklusi digital, termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi digital dan aksesibilitas internet.

  • Ekodigi Konsolidasikan Perizinan Telko – Susun Renstra 2025, Target Jangka Pendek

    Ekodigi Konsolidasikan Perizinan Telko – Susun Renstra 2025, Target Jangka Pendek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Ekodigi) Komdigi Wayan Toni Supriyanto akan memperkuat koordinasi antara Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dan dalam Ekodigi sebagai langkah awal kepemimpinannya.

    Terdapat beberapa tugas yang beririsan dari kedua bagian tersebut, termasuk perizinan seputar pos hingga telekomunikasi. 

    Wayan mengatakan dengan adanya perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Komdigi sejak keluar Perpres 174/2024 maka perlu transisi berupa penetapan PLT sesuai Perpress sambil menunggu Peraturan Menteri Komdigi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Komdigi serta Keputusan Presiden untuk jabatan-jabatan definitifnya.

    Adapun untuk rencana jangka pendek sebagai PLT Dirjen Ekodigi, Wayan mengkoordinasikan sejumlah hal yang selama ini dikerjakan oleh PPI, dialihkan ke Ekodigi. 

    “Misalnya perizinan sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran yang selama ini di PPI dan perizinan PSE yang ada di Aptika. Disamping itu juga untuk mengkoordinasikan dan menyiapkan  rencana strategi 2025 agar semua program kerja 2025 dapat segera dilaksanakan,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Adapun untuk mencapai target tersebut, Wayan akan mengkonsolidasikan⁠ pejabat dan pegawai PPI, yang akan mengemban tugas baru sebagai Ditjen Ekosistem Digital untuk menyiapkan diri mengemban tugas pokok dan fungsi (tusi) yang lebih berat akibat dari perkembangan teknologi dan transformasi digital. 

    “Saya kira waktu 1 bulan sudah cukup untuk melakukan konsolidasi dan penyesuaian dimaksud guna menyiapkan SOP-SOP baru dan program kerja baru sesuai Tusi Ditjen Ekodig,” kata Wayan. 

    Selain itu, Wayan juga menjadikan penertiban RT/RW Net ilegal sebagai salah satu prioritas yang akan dikerjakan selama dirinya menjabat sebagai Dirjen Ekodigi sementara.

    RT/RW Net ilegal merupakan praktik jual kembali jasa internet tanpa izin pemerintah dan penyedia jasa internet resmi. Disebut RT/RW Net karena tersebut kerap terjadi di lingkungan RT dan RW dalam skala kecil, tetapi banyak. 

    “RT RW ilegal menjadi prioritas ditertibkan, karena sudah mengganggu industri telekomunikasi,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunjuk Wayan Toni Supriyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital. 

    Direktorat Jenderal Ekosistem Digital sendiri merupakan pecahan dari Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) sesuai dengan Peraturan Presiden No.174/2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

  • Asuransi Umum Mega Dukung Transformasi Digital Kesehatan lewat Health Tech Summit 2024

    Asuransi Umum Mega Dukung Transformasi Digital Kesehatan lewat Health Tech Summit 2024

    Jakarta –

    Asuransi Umum Mega berpartisipasi dalam acara Health Tech Summit 2024, Kamis (21/11/2024). Acara ini menjadi momen penting dalam mendorong sinergi antara teknologi, layanan kesehatan, dan asuransi untuk menciptakan masa depan kesehatan yang lebih baik dan terintegrasi.

    Sebagai pionir dalam layanan asuransi yang adaptif terhadap era digital, Asuransi Umum Mega percaya bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menjawab tantangan dalam dunia kesehatan modern. Dalam acara ini, Asuransi Umum Mega berkontribusi dengan memberikan perspektif baru terkait peran asuransi dalam mendukung layanan kesehatan berbasis teknologi.

    Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi kesehatan, penyedia teknologi, perusahaan asuransi, dan regulator, menjadi platform diskusi yang kaya akan ide dan solusi. Asuransi Umum Mega, memaparkan bagaimana integrasi antara layanan asuransi dan teknologi kesehatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, efisiensi biaya, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

    “Dengan pendekatan inovatif ini, kami optimis program kesehatan ini dapat mendukung kesejahteraan karyawan kami sekaligus menciptakan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi,” kata Martina Isty, Head of Health Business Division Asuransi Umum Mega.

    Perkembangan teknologi juga menjadi fokus Kementerian Kesehatan RI saat ini. Salah satu inovasi untuk mendukung kesinambungan layanan kesehatan sebagaimana diatur Permenkes 24/2024 adalah EMR (Electronic Medical Record).

    “Seluruh penyedia inovasi telekesehatan berpeluang besar untuk berpartisipasi meningkatkan efektivitas sistem kesehatan nasional,” kata Setiaji, ST, M.Si, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan RI.

    (up/up)

  • Pj Wali Kota Kediri Jadi Keynote Speaker Seminar Pajak Daerah

    Pj Wali Kota Kediri Jadi Keynote Speaker Seminar Pajak Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menjadi keynote speaker dalam Seminar Pajak Daerah, Selasa (26/11/2024) di Grand Surya. Seminar ini mengambil tema Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pengelolaan Piutang, Penagihan Pajak Daerah dan Penerapan Artificial Inteligence (AI).

    “Beberapa tahun terakhir Pemkot Kediri terus menjadikan Kediri sebagai kota yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan motivasi bagi Pemkot Kediri, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Untuk terus ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak daerah harus dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien. Pada APBD target pendapatan daerah Kota Kediri tahun 2024 sebesar 1,5 triliun.

    Terget PAD sebesar 349 miliar, target pajak daerah sebesar 142 miliar. Kontribusi pajak daerah Kota Kediri terhadap PAD sebesar 40,77 persen. Adapun upaya Pemkot Kediri dalam rangka meningkatkan PAD khusunya pajak daerah adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

    Intensifikasi dilakukan dengan menggali semua potensi pendapatan yang ada. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menggali semua potensi pendapatan yang baru. Keduanya dilakukan secara simultan dengan pengelolaan pendapatan yang efektif, efisien, dan transparan.

    “Berbagai upaya tersebut Pemkot Kediri berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan. Peningkatan penerimaan pajak daerah kemudian dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Diantaranya, transformasi ekonomi lokal, infrastruktur modern, digitalisasi layanan pemerintah, dan peningkatan IPM,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pada acara ini, narasumber dari Plh Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri An An Andri Hikmat berbagi materi tentang langkah-langkah strategis dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan piutang dan penagihan, serta pemeriksaan pajak daerah.

    Lalu ada narasumber dari Dosen Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Ferry Astika menyampaikan terkait penerapan teknologi AI. Untuk menjawab tantangan zaman dan juga memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi dalam pengelolaan pajak.

    “Dalam konteks pengelolaan piutang pajak kita sering menghadapi tantangan besar. Seperti data yang tidak terintegrasi, sulitnya melakukan penagihan, hingga rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan implementasi AI ini tidak hanya sekedar tren. Tetapi menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan di era digital yang serba cepat dan dinamis. Zanariah mengajak seluruh Pemkot Kediri dan daerah yang hadir untuk mulai memprioritaskan transformasi digital pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

    “Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras untuk memfasilitasi kegiatan ini. Termasuk tim teknologi dan pengelola keuangan daerah yang terus berinovasi demi kemajuan bersama,”imbuhnya.

    Turut hadir Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bondowoso Hari Cahyono, Pimpinan Bank Jatim Kediri Subeki, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu, peserta dari kabupaten/kota lain, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Pemkab Bekasi sosialisasi penyediaan barang dan jasa

    Pemkab Bekasi sosialisasi penyediaan barang dan jasa

    Sosialisasi penyediaan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Hotel Java Palace Cikarang, Senin. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)

    Pemkab Bekasi sosialisasi penyediaan barang dan jasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan sosialisasi kepada pejabat pengadaan perangkat daerah terkait penyediaan barang serta jasa dalam rangka memenuhi standar peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
     

    “Semakin pesat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak juga terhadap sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam saat membuka sosialisasi di Cikarang, Senin.

     

    Ia mengatakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah mengacu pada Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 127 tahun 2023 tentang penetapan dokumen rencana percepatan transformasi digital di bidang barang dan jasa pemerintah. Kemudian Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital pada LKPP RI Nomor 10 Tahun 2024 tentang penonaktifkan katalog elektronik versi 5.

    “Dengan hadirnya kebijakan tersebut tentu berdampak signifikan pada ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.

    Ia menjelaskan penonaktifan katalog elektronik versi 5 dengan beralih ke katalog elektronik versi 6 tentu menuntut adaptasi dari seluruh perangkat daerah untuk memahami teknis pengelolaan dan implementasi versi terbaru. Jaoharul menekankan kepada segenap perangkat daerah agar lebih mencintai dan memanfaatkan produk dalam daerah, sebagai salah satu langkah untuk menghidupkan industri-industri kecil.

    “Yang mana sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka memberdayakan industri dalam negeri,” katanya.

    Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kabupaten Bekasi Indra Purnawan mengatakan kegiatan sosialisasi ini memuat informasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa guna pemenuhan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

    “Sekaligus merespons dan menyikapi Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 127 tahun 2024 serta Nomor 10 tentang penonaktifan e-katalog versi 5,” katanya.

    Pemerintah daerah sejak beberapa tahun ini sudah memiliki aplikasi sendiri yang mewajibkan perangkat daerah belanja produk, minimal untuk belanja tetap seperti ATK melalui Bebeli (Bekasi Berani Beli) yang di dalamnya berisi produk-produk pelaku UMKM.

    Sumber : Antara

  • Menkomdigi Tunjuk 3 Plt Dirjen Baru

    Menkomdigi Tunjuk 3 Plt Dirjen Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menunjuk tiga pelaksana tugas (Plt) direktur jenderal baru sebagai bentuk restrukturisasi kementerian.

    Salah satunya Plt dirjen baru adalah staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawaty yang menggantikan posisi Prabunindya Revta Revolusi sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik atau yang kini bernama Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM).

    “Saya sementara ditunjuk sebagai Plt Dirjen KPM,” ujar Molly kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/11).

    Molly mengatakan tidak mengetahui alasan pergantian posisi tersebut. Ia menyebut hal ini sepenuhnya keputusan Menkomdigi bersama 2 Wamen Komdigi.

    Selain Molly, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail ditunjuk menjadi Dirjen Infrastruktur Digital selama 3 bulan.

    Kemudian, Meutya juga menunjuk Wayan Toni Suprianto yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) menjadi Dirjen Ekosistem Digital selama 3 bulan.

    Surat perintah untuk keduanya ditetapkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid pada 25 November 2024.

    Dalam surat ini disebutkan bahwa Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

    Sebagai informasi, Ditjen Infrastruktur Digital sendiri merupakan hasil peleburan dari Ditjen PPI dan SDPPI.

    Sementara itu, Ditjen Ekosistem Digital merupakan pecahan dari Ditjen Aplikasi dan Informatika yang kini terpecah menjadi tiga untuk mengakomodir kebutuhan kementerian yang kini sangat fokus pada digitalisasi.

    Sebelumnya, Meutya telah menunjuk perwira tinggi Polri Brigjen Alexander Sabar sebagai Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Alexander bakal ditugaskan menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, hingga judi online.

    Penugasan Alexander sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Komdigi, yang mencerminkan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini. Salah satunya adalah pembentukan ditjen baru yang akan mengawasi kejahatan di ruang digital.

    Komdigi sendiri sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Perubahan dilakukan untuk menjawab tantangan zaman di mana aspek digital perlu mendapat fokus.

    Struktur baru Komdigi ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Berikut struktur organisasi Komdigi berdasarkan Perpres tersebut:
    1. Sekretariat Jenderal
    2. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
    3. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
    4. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
    5. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
    6. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
    7. Inspektorat Jenderal
    8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
    9. Staf Ahli Bidang Hukum
    10. Staf Ahli Sosial, Ekonomi, dan Budaya
    11. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
    12. Staf Ahli Bidang Teknologi

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Profil Alexander Sabar, Dirjen Baru Komdigi dari Polri

    Profil Alexander Sabar, Dirjen Baru Komdigi dari Polri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perwira tinggi Polri Brigjen Alexander Sabar ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ini sepak terjangnya.

    Sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Alex akan ditugaskan menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, hingga judi online.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” kata Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangan resminya, Senin (25/11).

    Sebagai Pati Bareskrim Polri, Alexander kini masih bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan.

    Namun begitu, Ia memiliki rekam jejak dalam penegakkan hukum dan pengawasan dunia maya, termasuk keahilannya di bidang investigasi dan forensik digital.

    Alexander telah menempuh berbagai pelatihan khusus yang mendukung kompetensinya, seperti Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, The VFC Method Training yang diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, serta Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.

    Tidak hanya itu, Alex juga sempat mengikuti the 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang diadakan oleh Interpol.

    Pengalaman dan pendidikan tersebut dinilai mampu dalam menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, dan judi online.

    Penugasan Alexander sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Komdigi, yang mencerminkan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini. Salah satunya adalah pembentukan ditjen baru yang akan mengawasi kejahatan di ruang digital.

    Meutya berharap penugasan Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih dalam tubuh Komdigi, yang belum lama ini sejumlah karyawan mereka tersangkut dalam kasus judi online, dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital.

    Alexander ditunjuk sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital berdasarkan Surat Perintah Kapolri nomor Sprin/3346/XI/KEP/2024 tanggal 18 November 2024.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tugas Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Eselon I Baru di Kantor Meutya Hafid

    Tugas Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Eselon I Baru di Kantor Meutya Hafid

    Jakarta –

    Seiring dengan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dilakukan pula penataan ulang struktur organisasi lembaga di jajaran Eselon I.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menunjuk perwira tinggi Polri, Brigjen Polisi Alexander Sabar, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komdigi.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang semakin kompleks terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid kepada detikINET, Senin (25/11) kemarin.

    Alexander akan menempati direktorat baru hasil perombakan seiring fokus Kementerian Komdigi yang akan memperkuat ranah digital. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital merupakan salah satu pemisahan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) saat masih bernama Kementerian Kominfo.

    Tugas dan Fungsi Dirjen Pengawasan Ruang Digital

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditetapkan pada 5 November 2024, tepatnya pada Pasal 21 Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi.

    Adapun di Pasal 22, dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyelenggarakan fungsi:

    a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi;
    b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi;
    c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi;
    d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

    Penugasan kepada Alexander Sabar ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mencerminkan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini, di mana dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasi kejahatan di ruang digital.

    Menkomdigi Meutya Hafid berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih di dalam tubuh Kemkomdigi dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital di Indonesia.

    Brigjen Pol Alexander Sabar ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 kepada Brigjen Pol Alexander Sabar, S.I.K., M.H. sebagai Pati Bareskrim Polri, yang sekarang bertugas pada BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

    (agt/fay)