Topik: transformasi digital

  • Kementerian Komdigi Pecat 5 Pegawai Kontrak yang Tak Tercatat pada Sistem Kepegawaian – Halaman all

    Kementerian Komdigi Pecat 5 Pegawai Kontrak yang Tak Tercatat pada Sistem Kepegawaian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memecat lima pegawai kontrak di kementerian itu yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

    Lima pegawai kontrak itu dipecat lantaran tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian resmi kementerian.

    Inspektur Jenderal Kemkomdigi, Arief Tri Hardiyanto, menjelaskan, pemberhentian ini merupakan hasil evaluasi terhadap keabsahan status kepegawaian di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika).

    Keputusan ini kata dia, dibuat sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola bersih dan transparansi di lingkungan kementerian, sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.

    Audit SDM atas Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menemukan adanya pegawai kontrak yang tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian resmi kementerian, meskipun tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Aptika Nomor 87 Tahun 2024

    “Arahan menteri sangat jelas, setiap pegawai di Kemkomdigi harus memenuhi kualifikasi administrasi sesuai aturan. Lima pegawai kontrak yang tidak sesuai standar tersebut tidak dapat melanjutkan kontraknya,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menurut Arief, lima pegawai tersebut hanya bekerja melalui kerja sama dengan Direktorat Aplikasi dan Informatika (APTIKA) tanpa basis administrasi di Biro Kepegawaian Kemkomdigi.

    Hal ini kata dia, bertentangan dengan aturan kepegawaian kementerian.

    Pemberhentian ini juga merupakan bagian dari audit internal Inspektorat Jenderal yang menegaskan komitmen Kemkomdigi terhadap transparansi dan akuntabilitas.

    Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di berbagai bidang, termasuk dalam pengawasan konten digital.

    “Kami tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga fokus pada pencegahan melalui evaluasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaya guna,” jelas Arief.

  • Berdayakan Wanita Indonesia Timur, Indosat Fokus Literasi Digital

    Berdayakan Wanita Indonesia Timur, Indosat Fokus Literasi Digital

    Bisnis.com, SORONG – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) optimistis kehadiran infrastruktur dan literasi digital yang mereka kembangkan dapat memberdayakan wanita Indonesia, termasuk di Sorong, Papua.

    EVP Head of Circle Kalisumapa Indosat Ooredoo Hutchison, Swandi Tjia, menjelaskan bahwa Papua memiliki potensi besar untuk berkembang, meskipun penetrasi internet di wilayah ini baru mencapai 69,91% dengan kontribusi terhadap tingkat nasional sebesar 3,79%.

    Swandi menegaskan, pemberdayaan perempuan di wilayah timur Indonesia menjadi salah satu fokus utama Indosat Ooredoo Hutchison.

    “Dengan memberikan akses dan edukasi digital yang memadai, kami ingin perempuan di Sorong dan Papua pada umumnya mampu meningkatkan kualitas hidup mereka, baik melalui usaha kecil maupun pengembangan keterampilan lainnya,” katanya, dalam acara literasi digital bertajuk “Saatnya GENsi (Generasi Terkoneksi) BERAKSI (BERkarya dengan bijAK dan berprestaSI)”, Selasa (3/12/2024).

    Program literasi digital ini mencakup pelatihan penggunaan teknologi, pengelolaan konten digital, hingga keamanan berinternet.

    Dalam kegiatan tersebut, para peserta, yang mayoritas adalah mahasiswa perempuan muda, diajarkan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan media sosial dan ketrampilan berinternet secara positif untuk mendukung produktivitas, kreativitas dan pengembangan ekonomi.

    Pelatihan ini juga menjadi ajang bagi peserta untuk berdiskusi mengenai tantangan dan peluang dalam era digital, termasuk bagaimana membangun jejaring online yang kuat untuk mendukung bisnis lokal.

    Selain literasi digital, Indosat juga terus memperluas jangkauan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Papua. Peningkatan akses internet ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan mendukung target pemerataan teknologi di seluruh Indonesia.

    “Kami percaya bahwa akses teknologi yang inklusif adalah kunci untuk mendorong transformasi digital yang berkelanjutan, khususnya di kawasan timur Indonesia,” tambah Swandi.

    Ruang pertumbuhan masih besar

    Perbesar

    Swandi menyebutkan bahwa ruang pertumbuhan di Papua masih sangat luas. Melalui pembangunan infrastruktur digital, Indosat Ooredoo Hutchison berkomitmen memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat Papua, seperti yang dinikmati masyarakat di Pulau Jawa yang telah memiliki infrastruktur internet yang lebih matang.

    Dia berharap generasi muda hingga para wirausahawan, khususnya perempuan, diharapkan dapat semakin berdaya dengan hadirnya infrastruktur digital tersebut.

    “Kami melihat potensi besar dalam dunia wirausaha, di mana digital dan teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan bagi perempuan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka,” ujar Swandi.

    Acara Literasi digital yang digagas oleh Indosat Ooredoo Hutchison dan digelar di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya ini dirancang untuk membekali generasi muda dengan kecakapan digital yang relevan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan privasi data di era digital.

    Swandi mengatakan Indosat ingin memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dan Gen Z di Papua dengan meningkatkan pemahaman digitalisasi agar mereka punya jiwa entrepreneur menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kegiatan yang melibatkan 800 peserta ini sekaligus meliputi segmen usaha kami, yaitu mahasiswa, perempuan, dan UMKM [Usaha Mikro, Kecil, Menengah]. Literasi digital adalah kunci menuju masa depan yang inklusif dan berdaya saing.”

    Lebih lanjut, Swandi menjelaskan bahwa dengan menjangkau literasi digital di daerah terluar Indonesia, Indosat berkomitmen mengurangi kesenjangan digital dan mendorong kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia. Dimana, talenta digital menjadi pilar masa depan Indonesia, dengan 25,87% dari populasi atau sekitar 69,74 juta orang pada 2023.

  • Komdigi Pecat 5 Pegawai Kontrak, Terkait Kasus Judi Online?

    Komdigi Pecat 5 Pegawai Kontrak, Terkait Kasus Judi Online?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunukasi dan Digital (Komdigi) memberhentikan lima pegawai kontrak yang disinyalir tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

    Inspektur Jenderal Kemkomdigi, Arief Tri Hardiyanto, menjelaskan bahwa pemberhentian ini merupakan hasil evaluasi terhadap keabsahan status kepegawaian di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika). 

    Audit SDM atas Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menemukan adanya pegawai kontrak yang tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian resmi kementerian, meskipun tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Aptika Nomor 87 Tahun 2024

    “Arahan Menteri sangat jelas, setiap pegawai di Kemkomdigi harus memenuhi kualifikasi administrasi sesuai aturan. Lima pegawai kontrak yang tidak sesuai standar tersebut tidak dapat melanjutkan kontraknya,” kata Arief dalam keteranganya, Senin (9/12/2024).

    Arief menambahkan, pegawai tersebut diketahui bekerja melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) tanpa basis administrasi di Biro Kepegawaian Kemkomdigi. Hal ini bertentangan dengan aturan kepegawaian kementerian.

    Pemberhentian ini merupakan bagian dari audit internal Inspektorat Jenderal yang menegaskan komitmen Komdigi terhadap transparansi dan akuntabilitas. 

    Langkah ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di berbagai bidang, termasuk dalam pengawasan konten digital.

    “Kami tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga fokus pada pencegahan melalui evaluasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaya guna,” ujar Arief.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid belum dapat melakukan audit sistem karena masih dalam proses penyidikan di kepolisian usai adanya kasus judi online.

    Meutya mengakui upaya pemblokiran situs judi online belum cukup untuk menekan penetrasi judi online. Oleh karena itu, audit sistem dan audit sumber daya manusia (SDM) sangat mendesak untuk dilakukan.

    “Audit sistem kita belum bisa dilakukan, karena sistem yang sekarang mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Kendati demikian, Meutya mengakui bahwa perang terhadap judi online menjadi prioritas. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan para pembantunya untuk mengganyang judi online yang telah memakan korban harta dan nyawa. 

    “Fokus pemerintah khususnya fokus Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya arahan dari presiden Prabowo Subianto adalah judi online,” ujarnya.

  • 5 Karyawan Kontrak Komdigi Dipecat Gara-gara Tak Ada di Sistem Pegawai

    5 Karyawan Kontrak Komdigi Dipecat Gara-gara Tak Ada di Sistem Pegawai

    Jakarta, CNN Indonesia

    Inspektorat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberhentikan 5 pegawai kontrak di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

    Inspektur Jenderal Kemkomdigi Arief Tri Hardiyanto menjelaskan pemberhentian ini merupakan hasil evaluasi terhadap keabsahan status kepegawaian 5 pegawai kontrak tersebut.

    Keputusan ini disebut sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola bersih dan transparansi di lingkungan kementerian, sesuai arahan Menkomdigi Meutya Hafid.

    Hasilnya, audit SDM atas Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal pada Dirjen Aptika menemukan adanya pegawai kontrak yang tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian resmi kementerian, meskipun tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Aptika Nomor 87 Tahun 2024.

    “Arahan Menteri sangat jelas, setiap pegawai di Kemkomdigi harus memenuhi kualifikasi administrasi sesuai aturan. Lima pegawai kontrak yang tidak sesuai standar tersebut tidak dapat melanjutkan kontraknya,” kata Arief dalam sebuah keterangan, Senin (9/12).

    Arief mengatakan 5 pegawai tersebut hanya bekerja melalui kerja sama dengan Dirjen Aptika tanpa basis administrasi di Biro Kepegawaian Kemkomdigi. Hal ini disebut bertentangan dengan aturan kepegawaian kementerian.

    Menurutnya, pemberhentian kepada sejumlah pegawai ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di berbagai bidang, termasuk dalam pengawasan konten digital.

    “Kami tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga fokus pada pencegahan melalui evaluasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaya guna,”pungkasArief.

    Pada awal November, Wamen Komdigi Nezar Patria memastikan akan ada audit internal menyusul ditangkapnya sejumlah pegawai yang diduga bekingi situs judi online (judol). Para pegawai itu diduga menyalahgunakan wewenang mereka memblokir situs judol.

    “Oh ya pasti (audit),” kata Nezar ditemui di UGM, Sleman, Minggu (3/11).

    (lom/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • 5 Pegawai Komdigi Diberhentikan, Ini Penyebabnya

    5 Pegawai Komdigi Diberhentikan, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan memberhentikan lima pegawai kontrak. Disebutkan mereka tidak memenuhi persyaratan administrasi kementerian.

    Sebelum melakukan pemberhentian, telah dilakukan evaluasi di dalam kementerian. Inspektur Jenderal Kemkomdigi, Arief Tri Hardiyanto menjelaskan hasil evaluasi itu terkait keabsahan status kepegawaian di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

    Berdasarkan audit, terdapat pegawai kontrak tidak ada dalam sistem kepegawaian resmi kementerian. Namun mereka terdapat dalam Surat Keputusan Dirjen Aptika Nomor 87 Tahun 2024.

    Pegawai tersebut bekerja lewat kerja sama Direktorat Aplikasi Teknologi dan Informatika, namun tanpa basis administrasi di Biro kepegawaian Kemkomdigi. Ini bertentangan dengan aturan kepegawaian kementerian.

    Arief menekankan soal arahan Menteri Komdigi Meutya Hafid soal kepegawaian di kementerian tersebut. Mereka harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan aturan.

    “Arahan Menteri sangat jelas, setiap pegawai di Kemkomdigi harus memenuhi kualifikasi administrasi sesuai aturan. Lima pegawai kontrak yang tidak sesuai standar tersebut tidak dapat melanjutkan kontraknya,” jelas Arief dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/12/2024).

    Audit internal itu disebutkan menjadi komitmen Komdigi untuk transparansi dan akuntabilitas. Selain juga menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola, termasuk dalam pengawasan konten digital.

    “Kami tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga fokus pada pencegahan melalui evaluasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaya guna,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Bos Astra Agro Buka-bukaan Jurus Perusahaan Wujudkan Program Inovasi Berkelanjutan  – Halaman all

    Bos Astra Agro Buka-bukaan Jurus Perusahaan Wujudkan Program Inovasi Berkelanjutan  – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan kelapa sawit, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), berkomitmen untuk menjalankan program inovasi berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

    Presiden Direktur (Presdir) Astra Agro Lestari Santosa mengatakan perseroan memiliki komitmen terhadap program berkelanjutan yang telah sejak lama diimplementasikan.

    Menurutnya hal tersebut berkaitan erat dengan operasional perusahaan.

    Ia mengatakan, komitmen AALI terhadap program keberlanjutan sangat jelas sejak 2015 melalui kebijakan NDPE.

    Kemudian, diperkuat pada 2022 dengan mengeluarkan inisatif Astra Agro Sustainability Aspiration 2030.

    “Konsisten kami jalankan dan bahkan beberapa inisiatif telah mencapai target meski baru berjalan 2 tahun,” kata Santosa dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (8/12/2024).

    Pria yang meraih The Best Industry Marketing Champion 2024 kategori Basic Material Sector dalam ajang Marketeer of The Year (MOTY) 2024 itu mengungkap bahwa strategi yang dijalankan Perseroan berlandaskan pada Triple-P Roadmap.

    Triple-P Roadmap mencakup Portfolio, People, dan Public Contribution yang dijalankan dengan dukungan Good Corporate Governance (GCG).

    Perseroan menargetkan penurunan emisi hingga 32 persen melalui beberapa langkah.

    Langkah itu ialah pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), inisiasi konservasi, pengelolaan gambut, pencegahan kebakaran lahan, pengendalian hama dan penyakit terpadu, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah dan air.

    Santosa menegaskan limbah hasil perkebunan seperti janjang kosong telah dimanfaatkan 100 persen sebagai tambahan pupuk alami.

    Sama halnya dengan cangkang dan serat digunakan oleh operasional Astra Agro sebagai sumber energi biomassa.

    Dengan begitu, hasil limbah perkebunan dapat bermanfaat menopang target berkelanjutan dan bisnis perusahaan.

    Sementara itu, dari sisi operasional, perseroan juga melakukan transformasi digital.

    Salah satunya menggunakan Sistem informasi SISKA 2.0 yang diluncurkan pada tahun untuk mempermudah transaksi TBS dari pihak ketiga.

    AALI, lanjutnya, berupaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam menjalankan bisnis.

    Perseroan juga melakukan pengendalian hama dengan cara menekan penggunaan pestisida.

    Sebagaimana diketahui hama serangga di kebun dapat berakibat fatal, mulai dari penurunan produktivitas hingga merusak tanaman.

    Menurut Santosa, Astra Agro Lestari melakukan serangkaian riset untuk mengatasi serangan hama dan meningkatkan keberhasilan penyerbukan, sehingga produksi tandan buah segar (TBS) dapat meningkat.

    Langkah ini juga sebagai upaya melindungi petani plasma dan swadaya dari serangan hama yang mengancam kesejahteraan masyarakat.

    Ia menyebut pengendalian hama dengan parasitoid yang dilakukan Astra Agro mampu menekan biaya aplikasi pestisida.

    Emiten yang bergerak di sektor kelapa sawit itu pun telah meluncurkan inovasi berupa pupuk organik bernama Astemic yang diklaim mampu mengurangi biaya pemupukan hingga 25-50 persen.

    Inovasi ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga lebih ramah lingkungan.

    Di sisi lain, Santosa menambahkan industri kelapa sawit secara umum telah menjadi tulang punggung bagi ekonomi nasional.

    Pasalnya, perkebunan telah menjadi denyut nadi perekonomian bagi masyarakat di daerah pedalaman.

    “Kami yakin bahwa dengan strategi yang tepat dan fokus pada keberlanjutan, Astra Agro akan tetap menjadi pemimpin di industri kelapa sawit, baik di pasar domestik maupun internasional,” ucap Santosa.

    Tantangan Besar

    Santosa mengakui saat ini industri kelapa sawit global tengah menghadapi tantangan besar.

    Namun, ia tetap optimistis bahwa perusahaan akan terus tumbuh dengan berlandaskan inovasi, digitalisasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan.

    Managing Director Investing on Climate Ardian T. Gesuri mengatakan penghargaan itu diberikan atas sumbangsing Astra Agro Lestari yang telah fokus dalam menyukseskan program Sustainability Development Goal’s (SDGs). Salah satunya adalah pilar pembangunan lingkungan.

    “Berinvestasi pada ketahanan iklim, perusahaan bisa mendapatkan peluang bisnis dan penghematan biaya yang besar,” kata Ardian.

    “Masa depan menjadi lebih baik karena konsumen dan investor pun makin banyak yang menginginkan produk dan produsen yang ramah lingkungan,” jelasnya.

    Senada dengan Ardian, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum Bursa Efek Indonesia Risa E. Rustam mengatakan bahwa para penerima penghargaan adalah pihak-pihak yang bekerja tanpa lelah untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

    Menurut Risa, mereka adalah pionir dalam bidangnya, mereka menunjukkan bahwa bisnis dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan.

    “Kepemimpinan mereka menginspirasi kita semua untuk mengambil tindakan lebih lanjut dan berinvestasi lebih banyak dalam solusi iklim,” katanya.

  • Platform Ini Tawarkan Solusi Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Sasar Sektor UMKM

    Platform Ini Tawarkan Solusi Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Sasar Sektor UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform digital pengadaan barang dan jasa, CepetDapet.com resmi diluncurkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi proses bisnis di Indonesia.

    Business Development CepetDapet.com Faisal Hasan menyebutkan peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi dunia pengadaan, menawarkan solusi yang lebih cepat, hemat biaya, dan mudah digunakan bagi perusahaan maupun vendor.

    Platform ini menjembatani kepentingan pembeli dan vendor melalui sistem berbasis teknologi canggih yang memungkinkan transaksi dilakukan secara real-time dengan tetap menjaga keamanan data pengguna.

    “Kami melihat tantangan besar yang dihadapi perusahaan dalam proses pengadaan—dari waktu yang terbuang hingga kurangnya transparansi. CepetDapet.com dirancang sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan ini, menghadirkan proses yang lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi para pengguna,” ujar Faisal, dalam keterangan tertulis Minggu (8/12/2024).

    Dijelaskan, platform ini tidak hanya menjadi alat bagi perusahaan untuk menyederhanakan proses procurement, tetapi juga membuka peluang besar bagi vendor dari berbagai skala bisnis.

    Melalui sistem ini, vendor dapat memamerkan produk dan jasa mereka kepada ribuan pembeli potensial, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan skala operasional.

    Platform ini memberi akses yang inklusif, memungkinkan UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Digitalisasi yang diterapkan CepetDapet.com memberikan dorongan nyata untuk mempercepat pertumbuhan sektor UMKM sekaligus mendukung agenda transformasi ekonomi digital di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa teknologi harus inklusif. CepetDapet.com adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan peluang yang sama bagi pelaku bisnis kecil dan besar untuk berkembang di era digital,” tambah Faisal.

    Fitur yang dihadirkan dirancang untuk mempermudah semua tahap pengadaan. Dengan satu platform, perusahaan dapat mengakses ribuan produk dan jasa, membandingkan penawaran, dan memantau status transaksi melalui dashboard interaktif.

    Sistem ini juga memungkinkan proses negosiasi harga secara otomatis sehingga pembeli dan vendor dapat mencapai kesepakatan lebih cepat. Selain itu, keamanan menjadi prioritas utama.

    Teknologi enkripsi terkini yang digunakan memastikan data pengguna tetap terlindungi dalam setiap transaksi, memberikan rasa aman bagi perusahaan maupun vendor.

    Dorong Transformasi Digital

    Faisal menyebutkan peluncuran CepetDapet.com selaras dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi digitalisasi di sektor bisnis Indonesia.

    Sebagai bagian dari ekosistem teknologi yang berkembang, platform ini diharapkan mampu mengubah paradigma pengadaan barang dan jasa, menciptakan proses yang lebih efisien, transparan, dan hemat biaya.

    “Kami yakin CepetDapet.com akan menjadi katalis bagi transformasi digital di Indonesia. Dengan platform ini, pengadaan tidak lagi menjadi beban, tetapi peluang untuk menciptakan nilai lebih besar bagi bisnis,” ujarnya.

    CepetDapet.com kini dapat diakses di seluruh Indonesia melalui situs resmi. Baik sebagai procurement maupun vendor, pengguna dapat mendaftar dengan proses yang mudah dan langsung memanfaatkan berbagai fitur unggulan yang tersedia.

    Platform ini tidak hanya memberikan solusi bagi kebutuhan pengadaan sehari-hari, tetapi juga menjadi jembatan menuju era bisnis yang lebih kompetitif.

  • Teknologi Baru Pendeteksi Deepfake, Risiko Penipuan Tak Lagi Jadi Ancaman

    Teknologi Baru Pendeteksi Deepfake, Risiko Penipuan Tak Lagi Jadi Ancaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Mengantisipasi kejahatan Deepfake, kini perusahaan verifikasi digital menemukan pendeteksi penipuan melalui deepfake menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI). Hal ini dapat memudahkan menghalau ancaman penipuan terutama di bisnis jasa finansial.

    Verihubs memperkenalkan teknologi terbaru berbasis AI, Deepfake Detection. Solusi ini hadir sebagai perlindungan utama bagi perusahaan yang mengandalkan proses e-KYC (electronic Know Your Customer) untuk mengidentifikasi pelanggan mereka dengan lebih aman.

    Teknologi ini dirancang untuk menangkal segala bentuk penipuan identitas yang menggunakan gambar atau video deepfake, yang sering kali sulit dideteksi dengan metode konvensional.

    “Teknologi kami mampu menganalisis video dan gambar secara mendalam dan cermat memastikan proses e-KYC berlangsung dengan tingkat keamanan tertinggi. Kami juga melakukan pemantauan, riset, dan pengujian yang berkelanjutan mengimbangi kemajuan teknologi deepfake yang semakin canggih,” ujar Brahmastro Kernaraman, Head of AI Verihubs, dikutip Minggu (8/12/2024).

    Verihubs melayani lebih dari 450 klien di Indonesia dan mancanegara, Verihubs dikenal sebagai mitra dalam layanan verifikasi identitas. Saat ini, Verihubs sudah dipercaya banyak industri mulai dari lembaga pemerintahan, keuangan, asuransi, hingga industri kesehatan.

    CEO Verihubs, Rick Firnando menambahkan inovasi ini menjadi langkah besar memastikan kepercayaan pelanggan di era transformasi digital.

    “Teknologi Deepfake Detection memudahkan perusahaan dalam melindungi diri dari ancaman penipuan digital, menciptakan fondasi kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan,” terangnya.

    Selain Deepfake Detection, Verihubs juga menyediakan layanan e-KYC lainnya seperti Face Recognition untuk verifikasi wajah real-time dan Optical Character Recognition (OCR) untuk ekstraksi data otomatis dari dokumen identitas. Dengan layanan lengkap ini, Verihubs memastikan proses e-KYC lebih cepat, aman, dan efisien bagi berbagai industri.

    Melalui teknologi Deepfake Detection, Verihubs menyediakan solusi terkini yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kepercayaan pelanggan dalam era digital.

    Deepfake Detection dari Verihubs membawa perlindungan lebih terhadap ancaman penipuan identitas berbasis generative AI (GenAI), mulai dari manipulasi wajah hingga dokumen palsu. Teknologi Verihubs telah diakui secara internasional melalui sertifikasi dari National Institute of Standards and Technology (NIST).

    Sertifikasi ini mencakup Face Recognition Testing Environment (FRTE) untuk kategori FRTE 1:1 dan 1:N dengan akurasi verifikasi 99,95% , menjadikan Verihubs sebagai yang tercepat dan terakurat di Indonesia. Selain itu, Verihubs juga tersertifikasi dalam kategori FATE Presentation Attack Detection (PAD) untuk deteksi perbedaan antara biometrik asli dan artefak seperti foto, video, atau topeng 2D/3D.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

    Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir. 

    Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

    Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

    Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

    Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

     

    Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

    Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall. 

    Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun. 

    Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

     

    Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

    Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah. 

    Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait. 

    Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta. 

     

    Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

    Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

    Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024. 

    Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

    “Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024). 

    Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

     

    Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

    Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

    Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

    Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

    Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

     

    Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

    Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

    Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. 

    BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

  • Percepat Tranformasi Digital Indonesia, Komdigi Gandeng Bill & Melinda Gates Foundation

    Percepat Tranformasi Digital Indonesia, Komdigi Gandeng Bill & Melinda Gates Foundation

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunukasi dan Digital (Komdigi) menjalin kemitraan dengan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

    Adapun, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid melakukan pertemuan strategis dengan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) yang di dalamnya terdapat bahasan transformasi digital di Indonesia. 

    Meutya mengatakan bahwa pentingnya pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) dan Inclusive Financial Systems (IFS) sebagai elemen utama untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan memberdayakan. 

    “Pemanfaatan data milik sendiri untuk inovasi, pengembangan teknologi, dan pengambilan keputusan strategis adalah kunci kemandirian digital Indonesia. Kolaborasi ini menjadi langkah besar untuk mewujudkannya,” kata Meutya dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2024).

    Pada pertemuan tersebut, Meutya memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui peningkatan literasi digital. 

    Dirinya menegaskan pentingnya edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan data, pemanfaatan teknologi secara produktif, dan pengelolaan keuangan digital.  

    Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan memberdayakan. 

    “Kami terbuka untuk berbagai peluang kerja sama guna mewujudkan ekosistem digital yang memberdayakan masyarakat. Transformasi digital harus menjadi alat untuk memajukan kehidupan rakyat, memastikan tidak ada yang tertinggal, serta membangun kemandirian digital Indonesia melalui produksi dan pemanfaatan data secara optimal,” ujarnya.

    Di sisi lain, perwakilan BMGF, Brooke Patterson dan Kanwaljit Singh, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Indonesia untuk mempercepat transformasi digital.

    Keduanya menawarkan bantuan teknis untuk mengembangkan DPI yang efisien, aman, dan terintegrasi, serta berbagi praktik terbaik dari berbagai negara. 

    BMGF juga menyoroti pentingnya tata kelola data berbasis persetujuan (consent-based governance), yang memberdayakan warga sebagai pemilik data mereka sendiri.  

    “Kami percaya, kemajuan Indonesia dalam digitalisasi dapat menjadi model global untuk tata kelola data yang inklusif dan aman,” ungkap Kanwaljit Singh.