Topik: transformasi digital

Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen

Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Luhut
Binsar Pandjaitan mengatakan belanja negara lewat
e-katalog
mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024.
Nilai belanja itu disebut mampu menurunkan
biaya operasional
hingga 40 persen.
Hal ini dikatakan Luhut dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Sampai dengan Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek,” kata Luhut, Selasa.
Ia menyampaikan, hal ini merupakan manfaat nyata dari sistem digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Terlebih, transformasi digital bukan hanya tren global, tapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akutabel.
“Digitalisasi memiliki potensi yang luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata yang kita butuhkan saat ini dan masa depan,” tutur dia.
Karena keuntungan tersebut, pihaknya bersama LKPP dan PT Telkom Indonesia melakukan perbaikan dengan mengembangkan sistem e-katalog dari versi 5.0 yang digunakan saat ini menjadi versi 6.0.
Melalui versi baru, e-katalog akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.
Dalam e-katalog versi 6.0 ini, para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, sekaligus pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa.
“Setidaknya terdapat 5 dampak positif yang dapat dicapai dari implementasi e katalog versi 6.0,” ucap dia.
Pertama, lanjutnya, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Lalu, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.
Kemudian, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.
“Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi,” ungkap Luhut.
Tak hanya itu, peningkatan partisipasi penyedia, karena dengan sistem online penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks.
Sebagai contoh, implementasi e-katalog Indonesia telah menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang yang sudah mencapai 11 juta per kemarin.
Hal ini membuka perluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“Kelima, optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan anlisa data dalam sistem digital. Pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus mematikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandas Luhut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2024 20:21
Luhut: Belanja Pemerintah di e-Katalog Tembus Rp 50 Triliun – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan transformasi digital kini bukan hanya menjadi tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan bagi pemerintah Indonesia.

Digitalisasi dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

Luhut menyebut, digitalisasi memiliki potensi besar dalam menghadirkan dampak nyata yang dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Salah satu contoh nyata dari digitalisasi yang tengah diterapkan adalah sistem e-Katalog, yang telah menunjukkan hasil signifikan. Sejak penerapannya, hingga Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-Katalog telah mengakumulasi transaksi pemerintah mencapai Rp 50 triliun dari berbagai sektor. Sistem ini juga telah berhasil menurunkan biaya operasional hingga 40 persen pada proyek-proyek pengadaan.

“Sampai dengan desember 2024 Digitalisasi belanja negara melalui e katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek. Ini adalah manfaat nyata dari sistem e-Katalog,” kata Luhut dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Tingkatkan Transparansi

Menurut Luhut, hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya menguntungkan dalam hal efisiensi biaya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa, PT Telkom Indonesia, yang berperan penting dalam pengembangan e-Katalog, telah memperkenalkan versi terbaru, yaitu e-Katalog 6.0.

Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi pengadaan.

10/12/2024 19:19
Luhut Sebut Belanja Negara di e-Katalog Rp 50 T, Pangkas 40% Biaya Operasional

Jakarta –

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan belanja negara melalui sistem digital di e-katalog mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024. Realisasi itu diklaim telah menurunkan biaya operasional hingga 40%.

“Sampai Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor, serta menurunkan biaya operasional hingga 40%,” kata Luhut dalam Peluncuran e-Katalog Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Luhut menyebut transformasi digital bukan sekadar tren global, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan dan akuntabel dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi dianggap sebagai potensi luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata baik saat ini maupun di masa depan.

“Melalui pengembangan versi 6.0 ini, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform,” jelas Luhut.

Selain itu, pada e-katalog versi 6.0, para pihak dinilai akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa.

Luhut membeberkan setidaknya terdapat lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-Katalog versi 6.0, yaitu:

1. Penghematan biaya melalui pengurangan 20-30% pengadaan.
2. Efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat implementasi sistem digital.
3. Transparansi dan akuntabilitas karena sistem seperti e-Katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Hal ini disebut akan meminimalkan perilaku korupsi.
4. Peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online, penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala birokrasi yang kompleks.
5. Optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan analisa data dalam sistem digital.

(aid/rrd)

10/12/2024 17:05
BUMN Perkebunan Terima Sertifikasi SMAP di Hari Anti Korupsi Sedunia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PTPN IV PalmCo, Sub Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) yang mengelola perkebunan sawit sertifikasi manajemen anti penyuapan (SMAP) ISO 37001 di perayaan Hari Antikorupsi Sedunia.

“Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tanggal 9 Desember ini bukan sebagai peringatan tahunan semata tapi merupakan komitmen kami untuk mewujudkan perusahaan yang bersih, berkelanjutan, serta mendukung cita-cita kami sebagai world class agriculture company on the plantet,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Sertifikasi SMAP yang diterbitkan TUV Rheinland ini merupakan bukti kepatuhan Perusahaan terhadap tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

Menurut Jatmiko, didapatkannya sertifikasi ini merupakan salah satu upaya PTPN IV PalmCo dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk menunjang setiap aktivitas bisnis perusahaan.

Dengan adanya sertifikasi ini, manajemen dapat melakukan kontrol ketat dan meminimalisir terjadinya praktik-praktik penyuapan, gratifikasi dan pemerasan.

“Kita laksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 ini secara komprehensif. Ini adalah bagian dari komitmen penerapan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dan konsistensi PTPN IV PalmCo untuk turut mendukung program food and energy security nasional,” ujarnya.

Dalam mendapatkan sertifikasi ISO 37001, PTPN IV PalmCo telah melalui serangkaian proses yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.

Proses awal dilakukan dengan peningkatan awareness yang dilanjutkan dengan pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), dilanjutkan dengan persiapan dokumentasi & persyaratan, audit internal, tinjauan manajemen hingga proses eksternal sertifikasi eksternal TUV Rheinland.

Berbagai proses telah dilaksanakan dan persyaratan – persyaratan wajib pun telah dipenuhi, mulai dari sosialisasi terkait penerapan SMAP hinga komitmen bersama.

Jatmiko menjelaskan, insan PTPN IV PalmCo mutlak berahklak, lepas dari praktik-praktik kecurangan agar mampu profesional dan menjadi bagian dari keunggulan bersaing (competitive advantage) perusahaan memasuki era industri 4.0, termasuk meraih kepercayaan dari para stakeholder (supplier, investor, konsumen, pemerintah, karyawan dan masyarakat).

Upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan whistle blowing system melalui transparansi dan distribusi nomor ponsel miliknya, tidak hanya kepada karyawan namun terhadap seluruh stakeholders.

Dia menekankan bahwa PTPN IV PalmCo juga menerapkan pola reward dan punishment melalui penegakan sanksi terhadap seluruh pelanggaran tata kelola yang selaras dengan aturan yang berlaku.

“Integritas, ketaatan SOP dan validitas report, menjadi poin penting dalam menerapkan strategi ini,” tegasnya.

Langkah-langkah tersebut dibarengi dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana transformasi digital melalui PalmCo Business Cockpit (PBC) yang diresmikan awal bulan ini sehingga pengawasan jadi jauh lebih efektif, validasi data, dan reporting secara realtime.

10/12/2024 16:56
BRI Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Produktivitas Tanpa Geser Peran Manusia

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmennya untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai alat yang mendukung produktivitas tanpa menggantikan peran manusia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital perseroan guna memberikan layanan terbaik bagi nasabah sekaligus memberdayakan pekerja.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha mengungkapkan bahwa keberadaan AI tidak akan menggantikan peran manusia.

“Peran kita akan tetap ada dan justru kita mendapatkan boost dari produktivitas berkat pemanfaatan AI,” ujar Arga.

“Penggunaan AI tidak hanya akan meningkatkan produktivitas pekerja namun juga memberikan peningkatan pada proses bisnis yang selama ini dilakukan secara manual,” lanjutnya.

Arga juga menjelaskan terdapat dua faktor kunci dalam implementasi Al pada sebuah perusahaan.

“Ada dua faktor utama yang mempengaruhi seberapa besar dampak AI terhadap bidang pekerjaan kita. Yang pertama adalah seberapa kompleks pekerjaan tersebut dan yang kedua adalah bagaimana kapabilitas individunya, seberapa dalam dan luas pengalaman individu tersebut,” imbuh Arga.

BRI sendiri telah memanfaatkan teknologi Al dalam berbagai bidang, salah satunya digunakan untuk credit scoring nasabah. Credit scoring merupakan metode penilaian yang digunakan oleh bank untuk menentukan kelayakan kredit bagi nasabah. Dengan mengadopsi teknologi AI, akan memberikan keuntungan bagi BRI dalam menganalisis profil nasabah.

BRI juga terus mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung operasional, layanan, dan manajemen risiko. Salah satu fokus utama adalah sistem anti fraud dan analisis risiko, yang memungkinkan identifikasi pola melalui big data dari berbagai sumber, termasuk data yang tidak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi penipuan, mengevaluasi risiko, dan mendukung produk-produk BRI.

Selain itu, Al juga diintegrasikan ke dalam layanan pintar di semua lini, mulai dari back office hingga front office, tujuannya tak lain untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan hasil operasional secara menyeluruh.

Meskipun demikian, Arga tetap menekankan perlunya prinsip kehati- hatian dan governance dalam menggunakan AI agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

“AI memberikan benefit tapi jangan gelap mata dalam pemanfaatan AI. Kita menggunakan AI tetap harus melihat value yang dihasilkan,” pungkas Arga.

10/12/2024 10:42
Video; Serangan Siber Hantui Digitalisasi RI, Industri Siap Hadapi?

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Lintas Teknologi Indonesia memastikan kesiapan industri informasi dan teknologi telekomunikasi mendorong perluasan akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Presiden Direktur PT Lintas Teknologi Indonesia, Muhamad Paisol menyebutkan pengembangan layanan teknologi digitalisasi harus terus didorong dengan memastikan keamanan digital menghadapi masifnya serangan siber. Saat ini jaringan telekomunikasi provider menjadi salah satu target serangan siber, oleh karena itu mengembangkan layanan keamanan lewat security operator center yang membantu operator telekomunikasi menahan serangan siber.

Seperti apa prospek dan tantangan RI mengembangkan teknologi telekomunikasi mendukung ekonomi digital RI?Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Presiden Direktur PT Lintas Teknologi Indonesia, Muhamad Paisol dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 09/12/2024)

10/12/2024 08:59
DKI bersinergi dengan 13 BUMD untuk songsong Jakarta jadi kota global

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mewujudkan sinergi layanan digital dengan 13 BUMD dalam rangka menyongsong Jakarta sebagai kota global.

“Dalam menyongsong 5 abad Kota Jakarta, sinergi transformasi digital diarahkan menuju top 20 kota global yang menghadirkan layanan publik semakin prima dan efisien,” kata Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Nasruddin Djoko Surjono di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pembina Usaha Milik Daerah semakin gencar mendorong BUMD untuk melakukan sinergi layanan digital.

Sinergi layanan digital tersebut, kata Nasruddin, bukan hanya dilakukan antar BUMD, melainkan juga dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), yakni melalui aplikasi JAKI yang dikelola oleh Jakarta Smart City (JSC).

Nasruddin menjelaskan, sinergi yang dilakukan antara 13 BUMD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu tidak hanya menggabungkan layanan, namun menciptakan visi yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sebanyak 13 direktur utama (dirut) BUMD bersama Pemprov DKI telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas atau komitmen terkait transformasi layanan digital pada 30 September 2024 di Ancol, Jakarta Utara.

Nasruddin menegaskan, penandatanganan komitmen tersebut sebagai langkah awal terbangunnya ekosistem digital di lingkungan BUMD DKI Jakarta.

“Di pusat ada namanya Fordigi BUMN. Dengan dimulainya pakta integritas itu, kami optimis Jakarta menjadi daerah pertama yang memiliki BUMD dengan ekosistem digital kelas dunia,” katanya.

Pada dasarnya, seluruh BUMD DKI sudah menerapkan layanan publik berbasis digital. “Dengan sinergi ini, tentu pelayanan publik akan lebih optimal,” katanya.

Sinergi layanan digital BUMD DKI Jakarta menuju keunggulan kompetitif ini juga mendapat apresiasi dan dukungan dari Wakil Menteri Keuangan Anggito Abinanyu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Arlyana Abubakar dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

Hal ini sangat penting dalam mendorong tata kelola BUMD melalui teknologi digital yang terintegrasi. Transformasi digital bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi transparansi dan daya saing.

“Sinergi ini akan memperkuat peran mereka sebagai pilar ekonomi daerah yang mampu beradaptasi dengan dinamika nasional dan global,” kata Anggito.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

10/12/2024 07:44
RI Bisa Tiru Berantas Korupsi Finlandia Pakai Big Data

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut Indonesia bisa meniru upaya terbaik di negara lain yang terbukti ampuh memberantas korupsi.

Ia mencontohkan salah satunya memanfaatkan kemajuan teknologi seperti yang diterapkan di Finlandia.

Budi menyampaikan itu kala mewakili Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).

“Sebagai contoh di Finlandia, menggunakan big data analytics di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan sehingga dapat dilakukan policy review untuk menutup celah-celah tersebut,” kata Budi dalam pidatonya.

Ia juga menyampaikan pesan Prabowo yang meminta aparat penegak hukum tak ragu dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam menindaklanjuti arahan Prabowo itu, Budi bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan kementerian lembaga membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola.

“Bapak Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas di dalam pemberantas korupsi,” ujarnya.

Ia menyatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki pelayanan publik lewat transformasi digital dan reformasi birokrasi guna menekan potensi korupsi.

“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ucap dia.

Ia pun menyinggung penerapan e-budgeting dalam pengelolaan anggaran seperti APBN dan APBD secara digital.

Lalu dia juga menyebut e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa yang bertujuan mengurangi peluang kolusi dan korupsi.

“Sistem pelayanan publik berbasis online ini akan terus dikembangkan seperti dalam hal pembuatan KTP, pembayaran pajak, sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus berhadapan dengan para petugas guna untuk mengurangi pungutan liar,” ujarnya.

(mnf/fea)

[Gambas:Video CNN]

10/12/2024 03:30
Transformasi Digital Bawa Manfaat, Ini Buktinya!

Jakarta: Peruri mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanannya. Dengan memanfaatkan generative AI, Peruri mengembangkan solusi inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan layanan pelanggan.

Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri Gandung Anggoro Murdani mengatakan, Peruri memperkuat aspek keamanan siber di setiap operasionalnya. Ia menegaskan, upaya ini demi memastikan bahwa sistem dan data perusahaan terlindungi dari berbagai ancaman siber.

“Hal ini sejalan dengan program dari Kementerian BUMN yaitu Making BUMN 4.0 untuk mendorong BUMN menjalankan transformasi digital demi membangun kapabilitas digitalnya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 Desember 2024.

Peruri juga ditunjuk pemerintah sebagai Government Technology (GovTech Indonesia) yang diberi nama INA Digital telah melakukan perilisan terbatas tiga layanan INA Digital yaitu INAku, INApas dan INAgov sebagai dukungan terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Dengan mengadopsi teknologi terkini, Peruri menyediakan solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam administrasi pemerintahan guna mendorong reformasi birokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

Atas berbagai transformasi digital ini, Peruri meraih penghargaan dalam acara TOP Digital Awards 2024 dengan dua kategori bergengsi yaitu Top Digital #5 Stars dan Top Leader on Digital Implementation 2024 yang diberikan kepada Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh tim Peruri dalam menjalankan transformasi digital. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dwina, Direktur Utama Peruri yang memimpin transformasi digital di Peruri. Kami akan terus berinovasi untuk mendukung kemajuan teknologi, serta meningkatkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan,” ujar Gandung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(END)

09/12/2024 22:03
Meteri PANRB perkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi periode 2025-2026

“Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konekti

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan pada periode 2025-2026.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang bertepatan dengan Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan penyusunan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu pemanfaatan instrumen digital dan sasaran Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Prinsip pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, sehingga pengawasan menjadi lebih terukur dan transparan.

Kedua, memastikan bahwa sasaran-sasaran yang terdapat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terintegrasi ke dalam aksi ini.

“Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menjangkau semua kelompok masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini juga menyampaikan capaian 6 tahun Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Menurutnya, Timnas Stranas PK telah membawa capaian perubahan luar biasa dan seluruh progres capaian telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.

Rini menjabarkan pemerintah telah menerbitkan kebijakan Manifes Domestik melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya.

Adapun kebijakan yang didorong Stranas PK ini mampu melacak peredaran komoditas-komoditas penting di berbagai lokasi sehingga mencegah pelaku usaha melakukan penimbunan barang yang berakibat pada kelangkaan barang.

Sejalan dengan prioritas nasional untuk melakukan transformasi digital, pada tahun 2024 Stranas PK telah mendorong digitalisasi layanan di 246 pelabuhan.

Terdapat peningkatan drastis dibandingkan tahun 2022, yang mana hanya 14 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi layanan.

“Digitalisasi ini membawa dampak nyata, termasuk mempersingkat waktu layanan barang yang awalnya memakan waktu rata-rata 2 minggu kini hanya menjadi 1 hari, serta mengurangi dwelling time (waktu tinggal kapal) dari 710 hari menjadi kurang dari 3 hari,” ujarnya.

Rini juga berharap agar Stranas PK melalui pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi dapat menjadi instrumen paling ampuh dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan korupsi untuk Indonesia yang lebih maju.

Untuk itu, dirinya mengharapkan dukungan semua pihak agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

“Korupsi adalah musuh yang harus kita lawan bersama. Ayo kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai langkah awal menuju perubahan mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Rini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

09/12/2024 20:19