Topik: transformasi digital

BRI gandeng Artajasa luncurkan fitur transaksi tanpa kartu di ATM

Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) bekerja sama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) meluncurkan fitur tarik tunai tanpa kartu atau cardless withdrawal di jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Cash Recycle Machine (CRM) BRI di seluruh Indonesia.

Ambil uang di ATM tanpa kartu memberikan kemudahan bagi nasabah BRI maupun bank lain yang terintegrasi dengan jaringan Artajasa. Nasabah cukup menggunakan kode transaksi yang dihasilkan melalui aplikasi mobile banking untuk melakukan penarikan tunai.

Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto mengatakan bahwa fitur ini dirancang guna memberikan solusi transaksi yang aman, praktis serta sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital.

“Dengan dukungan 11.326 ATM dan 9.000 CRM di seluruh Indonesia, BRI memastikan nasabah dapat menarik uang tunai dengan mudah tanpa perlu membawa kartu fisik. Layanan ini memberikan kemudahan sekaligus keamanan, sehingga nasabah dapat mengakses dana mereka kapan saja dan di mana saja,” kata Andrijanto dalam konferensi pers Launching Fitur Cardless Withdrawal antara BRI dan Artajasa di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan yang fokus pada kemudahan, keamanan, efisiensi, BRI terus memperkuat posisi sebagai mitra utama nasabah sekaligus motor penggerak transformasi digital perbankan di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

18/12/2024 16:54
Zulhas Lantik 8 Eselon I Kemenko Pangan, Kejar Target Swasembada

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemenko Pangan di gedung Graha Mandiri lantai 5, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara, baru saja ini ada Seskemenko (Sekretaris Kementerian Koordinator), ada Deputi dan Staff Ahli saya baru saja melantik, baru saja,” kata Zulhas dalam konferensi pers pelantikan Eselon I Kemenko Pangan, Rabu (18/12/2024).

Meski para Eselon I itu baru dilantik, Zulhas mengatakan mereka sudah mulai bekerja sejak Kemenko Pangan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Bahkan menurutnya seusai pelantikan ini, para pejabat tinggi Kemenko Pangan itu akan langsung bekerja secara maraton untuk mengejar target RI swasembada pangan pada 2027 dan berhenti impor beras, gula, hingga garap pada 2025 nanti.

“Walaupun ini baru hari ini, bukan berarti baru hari ini kami bekerja. Selama mulai dilantik terus maraton,” ucapnya.

“Semangat kita sekarang kan tidak impor. Semangat kita swasembada pangan, jadi kita bekerja dulu, jangan menyerah dulu, bekerja dulu. Oleh karena itu kemarin kita sudah putuskan, kita tahun depan sudah putuskan tidak impor beras, tidak impor gula, tidak impor garam, tidak impor jagung,” tegas Zulhas.

Sebagai contoh, Zulhas mengatakan minggu depan Kemenko Pangan akan berkeliling ke berbagai daerah untuk melakukan rapat koordinasi. Semisal di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Kami akan berkiling.

“Di Jawa Barat rapat mengenai sawah mana yang tidak ada irigasinya, lahan ada di mana agar bisa cepat dikerjakan. Kedua untuk tambak di mana saja. Tiga, penyuluh pertanian di Kabupaten yang belum ada, maka bisa dikirim dari pusat. Kemudian Alsintan (alat dan mesin pertanian). Kemudian Jawa Timur nanti soal tebu, di mana yang bisa berkebun tebu yang kita perluas,” jelasnya.

Daftar Eselon I Kemenko Pangan yang baru dilantik Zulhas hari ini:

1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator.

2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan.

3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian.

4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan.

5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga.

7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.

(fdl/fdl)

18/12/2024 15:12
ICS Compute Tawarkan Solusi Keamanan Berbasis CrowdStrike Falcon

Jakarta –

Perusahaan teknologi informasi ICS Compute meluncurkan layanan terbaru mereka, yaitu Managed Security Services Provider (MSSP).

MSPP ini hadir dengan pusat operasi keamanan dan ditujukan untuk menyediakan layanan keamanan komprehensif bagi perusahaan untuk melindungi infrastruktur TI mereka, termasuk Endpoint Security, Cloud Workload Protection, Managed Detection & Response, Incident Response dan Threat Hunting.

ICS Compute menyebut MSPP ini hadir pada saat yang tepat, yaitu saat banyak perusahaan di Indonesia melakukan transformasi digital, dan banyak perusahaan menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, dan kurangnya tenaga ahli IT serta keamanan siber.

“MSSP dari ICS Compute membantu perusahaan di Indonesia mencegah serangan siber dengan deteksi dini dan pencegahan proaktif, memberikan rasa aman di tengah ancaman siber yang terus berkembang. Solusi ini memperkuat sistem keamanan dengan pemantauan dan analisis mendalam, sekaligus menghemat biaya investasi, perawatan, dan rekrutmen tenaga ahli keamanan siber sekaligus meningkatkan efisiensi tim TI internal mereka,” kata Budhi Wibawa, CEO dan pendiri ICS Compute, dalam keterangan yang diterima detikINET.

MSSP memberdayakan teknologi terkemuka di industri dan portofolio layanan keamanan siber CrowdStrike yang luas untuk memberikan pendekatan holistik untuk melindungi perusahaan di Indonesia dari serangan siber.

Didukung oleh platform Falcon berbasis AI, kaunggulan ini melengkapi MSSP untuk menyediakan layanan keamanan siber yang kuat kepada klien mereka, yang menampilkan deteksi ancaman tingkat lanjut, perburuan ancaman proaktif, dan remediasi otomatis.

Dengan ICS Compute’s MSSP, pelanggan juga menerima perlindungan berlapis untuk setiap komponen infrastruktur TI mereka, baik di tempat maupun di cloud. Layanan yang tersedia meliputi:

Endpoint Security: Melindungi semua jenis endpoint devices, dari laptop hingga server dan workstation, dengan kemampuan deteksi dan respons ancaman real-time. Ini memastikan bahwa setiap perangkat yang terhubung ke jaringan organisasi terlindungi dari malware, ransomware, dan serangan zero-day.Cloud Workload Protection: Memberikan perlindungan komprehensif untuk beban kerja cloud di lingkungan publik, privat, dan hybrid, untuk melindungi mesin virtual, container, dan serverless functions. Ini memastikan keamanan data dan aplikasi di lingkungan cloud yang dinamis.IT Discovery & Vulnerability Management: Mengidentifikasi dan mengelola semua aset TI pada satu dasbor, mengenali kerentanan dan memprioritaskan remediasi. Dengan visibilitas aset penuh, perusahaan dapat dengan cepat menambal celah keamanan dan mengurangi risiko serangan.Managed Detection & Response: Pakar keamanan siber ICS Compute memantau sistem 24/7, menganalisis log dan peristiwa, mendeteksi ancaman, dan dengan cepat merespons insiden. Layanan MDR ini menawarkan perlindungan real-time dan membebaskan tim TI internal dari beban pemantauan keamanan.Incident Response: Mengelola insiden keamanan dengan prosedur terstruktur dan teruji, termasuk identifikasi, penahanan, pemulihan, dan analisis akar penyebab. Tim ICS Compute siap membantu organisasi meminimalkan dampak dan memulihkan sistem dengan cepat setelah insiden keamanan.Proactive Threat Hunting: Memanfaatkan analisis ancaman terbaru dan teknik intelijen untuk mendeteksi dan menetralisir serangan sebelum terjadi. Dengan pendekatan proaktif ini, ICS Compute membantu organisasi selangkah lebih maju dari penjahat siber.

“Indonesia berdiri di garis depan revolusi digital, namun kemajuan ini juga membuka pintu bagi ancaman siber yang semakin canggih. ICS Compute berkomitmen untuk membantu perusahaan di Indonesia membangun benteng digital yang tangguh dengan solusi keamanan siber yang komprehensif dan responsif,” tutup Budhi.

(asj/asj)

18/12/2024 10:45
Dampak Trump pada UMKM Berorientasi Ekspor

Bisnis.com, JAKARTA – Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membawa perubahan signifikan dalam tatanan perdagangan internasional.

Dengan slogan ‘America First’, Trump memperkenalkan kebijakan proteksionis yang berfokus pada peningkatan tarif impor dan renegosiasi perjanjian dagang.

Bagi Indonesia, kebijakan ini memberikan tantangan baru, terutama bagi pelaku UMKM yang berorientasi ekspor. Ketidakpastian pasar global, penurunan permintaan, serta risiko gagal bayar menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 15% dari total ekspor nasional. Meskipun kontribusinya tidak sebesar perusahaan besar, UMKM memainkan peran kunci dalam diversifikasi ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Dengan situasi perdagangan global yang makin dinamis, perlindungan dan pemberdayaan UMKM menjadi prioritas utama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2024 mencapai US$22,36 miliar, meningkat 6,34% dibanding dengan bulan sebelumnya. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan tekstil menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Namun, di sisi lain, ekspor ke AS justru mengalami penurunan sebesar 2,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini mengindikasikan dampak langsung dari kebijakan proteksionis AS terhadap produk-produk Indonesia.

Strategi Trump yang agresif terhadap China menciptakan dinamika baru dalam perdagangan internasional. Perang dagang antara AS dan China, misalnya, tidak hanya memengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga memberikan dampak domino ke negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Ketegangan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar di AS yang sebelumnya didominasi oleh produk China. Namun, pada saat yang sama, kenaikan tarif terhadap China dapat memengaruhi harga bahan baku impor Indonesia, yang sebagian besar berasal dari negara tersebut. Hal ini tentu berdampak pada biaya produksi, terutama bagi UMKM berorientasi ekspor yang sangat bergantung pada bahan baku impor.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah diversifikasi pasar. Ketergantungan Indonesia pada pasar tradisional seperti AS dan China harus diimbangi dengan pembukaan akses ke pasar-pasar non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Langkah ini bukan hanya membuka peluang baru bagi produk Indonesia, tetapi juga mengurangi risiko bergantung pada pasar tertentu yang rentan terhadap kebijakan proteksionis.

Selain itu, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Dengan memanfaatkan platform e-commerce internasional, UMKM berorientasi ekspor dapat memperluas jangkauan pasar tanpa perlu menanggung biaya promosi yang besar. Pemerintah dapat membantu dengan menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital. Langkah ini juga sejalan dengan upaya memperkuat citra produk Indonesia di kancah internasional.

Dalam jangka panjang, negosiasi perdagangan bilateral dan multilateral harus diperkuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa produk-produk UMKM berorientasi ekspor mendapatkan perlakuan yang adil dan preferensial dalam kesepakatan perdagangan internasional. Hal ini dapat dicapai melalui lobi diplomatik yang intensif serta kerja sama dengan negara-negara mitra dagang.

Hubungan perdagangan antara AS dan China juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Ketegangan antara dua kekuatan ekonomi dunia ini menciptakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mengambil alih sebagian pasar yang ditinggalkan. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan strategi yang hati-hati, mengingat dampak tidak langsung seperti kenaikan harga bahan baku dapat mengganggu stabilitas biaya produksi di dalam negeri.

Fasilitas pembiayaan ekspor juga perlu diperkuat. Peranan Pembiayaan Ekspor dan Asuransi Ekspor memiliki peran strategis dalam menyediakan pendanaan dan asuransi bagi pelaku ekspor, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada UMKM berorientasi ekspor untuk memanfaatkan layanan pembiayaan dan perlindungan asuransi ini, sehingga mereka lebih percaya diri dalam menembus pasar global.

Pemerintah juga harus memperhatikan risiko gagal bayar yang meningkat akibat ketidakpastian pasar global. Untuk itu, peran asuransi perdagangan perlu ditingkatkan. Dengan memberikan perlindungan terhadap risiko ini, pelaku usaha, khususnya UMKM berorientasi ekspor, dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.

Di sisi lain, kebijakan domestik juga harus mendukung daya saing UMKM berorientasi ekspor di pasar internasional. Penyederhanaan regulasi ekspor, peningkatan infrastruktur logistik, dan penurunan biaya transportasi menjadi langkah yang perlu diambil untuk menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pelaku usaha.

Kesimpulannya, kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Trump telah memberikan tantangan besar bagi Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Diversifikasi pasar, penguatan pembiayaan dan perlindungan ekspor, adopsi teknologi digital, dan peningkatan diplomasi perdagangan menjadi kunci utama yang harus diperhatikan.

Pemerintah perlu berperan aktif sebagai fasilitator sekaligus pelindung bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional harus terus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, UMKM Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

18/12/2024 08:00
Penabulu rilis platform belanja barang bekas untuk atasi kemiskinan

Penabulu Shop memadukan gaya hidup berkelanjutan dengan misi sosial, menciptakan dampak yang bermakna bagi komunitas dan lingkungan

Jakarta (ANTARA) – Organisasi nirlaba Yayasan Penabulu meluncurkan platform belanja barang bekas Penabulu Shop sebagai bentuk kontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Direktur Program Yayasan Penabulu Esti Nuringdyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan masyarakat yang memiliki barang-barang yang sudah tak lagi digunakan namun masih layak pakai, seperti pakaian, sepatu, perhiasan dan alat-alat elektronik dapat mendonasikan barang-barang tersebut untuk dijual di platform Penabulu Shop.

Hasil penjualan akan disalurkan ke program-program pengentasan kemiskinan berdasarkan isu-isu strategis, seperti lingkungan dan perubahan iklim, pemberdayaan desa, kesehatan masyarakat, keadilan transformasi digital, serta kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Penabulu Shop memadukan gaya hidup berkelanjutan dengan misi sosial, menciptakan dampak yang bermakna bagi komunitas dan lingkungan,” kata Esti.

Selain itu, perilaku generasi muda Indonesia menunjukkan minat terhadap barang bekas (pre-loved), sebagaimana yang tercermin pada data McKinsey & Company mengenai aktivitas gen Z terhadap ekonomi sirkular. Melihat tren tersebut, Penabulu Shop hadir untuk memberikan pilihan gaya hidup yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berdampak sosial.

Agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, Penabulu Shop hadir secara luring maupun daring.

Business Advisor Yayasan Penabulu Budi Santosa menambahkan dengan mendukung gaya hidup berkelanjutan, masyarakat bisa bersama-sama menciptakan perubahan nyata untuk kehidupan yang lebih baik.

“Di Penabulu Shop, komitmen kami adalah untuk membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mari teruskan cerita keberlanjutan, karena dengan kekuatan bernarasi, itikad baik ini dapat terus dikembangkan,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan inisiatif Penabulu selaras dengan program Badan Percepatan Taskin, yaitu Berdata, Berdana dan Berdaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

17/12/2024 23:13
Ekonomi Digital di Indonesia Menguat, BNI Fokus pada Keamanan Siber

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyoroti peran penting keamanan siber dalam ekonomi digital. Perhatian ini diberikan karena data Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 75 persen sebagian besar masyarakat Indonesia telah memanfaatkan teknologi digital, terutama terkait kebutuhan keuangan.

“Keamanan data dan transaksi digital adalah prioritas utama kami di BNI. Kami terus memperkuat sistem keamanan berlapis dengan teknologi terkini untuk memastikan keamanan setiap transaksi,” kata SEVP Technology and Operations BNI Victor Korompis.

Victor menyampaikan hal tersebut saat menjadi salah satu pembicara dari Wholesale Digital Workshop 2024 bertajuk “Digital Ekonomi di Indonesia: Tren, Regulasi, dan Tantangan Keamanan Siber” yang digelar di Ballroom Menara BNI Pejompongan, Selasa (10/12/2024).

Diskusi kali ini menjadi lanjutan dari kegiatan Wholesale Digital Workshop yang digelar pada Mei 2024, dengan fokus meningkatkan inklusi keuangan para pelaku bisnis dalam rangka mendukung persiapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030. Wholesale Digital Workshop kali ini bertujuan mempersiapkan para pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi digital serta menjaga keamanan siber. BNI menghadirkan acara ini sebagai usaha nyata dalam mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.

Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menyampaikan sambutan pada acara Wholesale Digital Workshop 2024 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. – (BNI/Istimewa)

Sementara itu, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengatakan digitalisasi kini menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring dengan perkembangan digitalisasi ekonomi, BNI berupaya mendukung transformasi digital melalui platform BNIdirect.

“Platform dengan teknologi terkini ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah dengan menyediakan solusi lengkap dan terintegrasi. Semua ini dilakukan agar para pelaku usaha Indonesia dapat beradaptasi dan berkembang di pasar digital yang semakin dinamis,” ujarnya.

Merujuk data Google Temasek dan Bain Company (2024), pada tahun 2024, sekitar 35% pangsa ekonomi internet ASEAN ada di Indonesia. Selain itu, ekonomi internet Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 360 miliar dolar AS pada tahun 2030.

Managing Director and Partner Boston Consulting Group Nerijus Zemgulys mengungkapkan meskipun ekonomi digital Indonesia diproyeksikan terus tumbuh, kesenjangan dengan negara-negara ASEAN lainnya masih signifikan. Berdasarkan data World Bank 2022, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan sekitar 12 persen, sementara Singapura menyumbangkan sebesar 37 persen, Malaysia 25 persen, dan Thailand 14 persen.

Pemerintah pun menyadari hal ini. Analis Kebijakan Ahli Madya, Asisten Deputi Ekonomi Digital, Deputi IV, Kemenko Perekonomian Bayu Anggara Silvatika mengatakan tanpa adanya pemahaman memadai dari konsumen dan pelaku usaha, maka potensi teknologi digital tidak dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bayu mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis guna mendukung perkembangan ekonomi digital di Tanah Air. Salah satunya dengan merancang digital economy framework yang terdiri dari lima pilar: 1) Infrastruktur, 2) Sumber Daya Manusia, 3) Iklim Bisnis dan Keamanan Siber, 4) Riset, Inovasi, dan Business Development, serta 5) Pendanaan dan Investasi.

“Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan strategi untuk mengimbangi laju inovasi tersebut. Untuk itu, kami berupaya untuk bergerak secara paralel dalam masing-masing pilar. Dua pilar yang paling mendasar adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi digital,” ujar Bayu.

Selain itu, Bayu menjelaskan pemerintah juga berupaya menciptakan regulasi yang dapat mengikuti laju inovasi tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital.

“Kami juga fokus pada penguatan regulasi yang terkait dengan keamanan siber, untuk melindungi data pribadi dan transaksi digital di Indonesia,” ujarnya.

SEVP Technology and Operations BNI Victor Korompis memberikan pemaparan perihal pentingnya keamanan dalam bisnis pada acara Wholesale Digital Workshop 2024 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. – (BNI/Istimewa)

Pada kesempatan ini, Nerjius turut memberikan saran bagi para pelaku bisnis.

“Dengan munculnya generasi yang melek teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan yang dipersonalisasi, sangat penting bagi perusahaan untuk memulai transformasi digital. Adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau GenAI, Internet of Things (IoT) dan Data, serta Augmented Reality (AR) akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan perusahaan dan menjaga daya saing di pasar,” katanya.

Nerijus menekankan peran penting perbankan dalam mendorong digitalisasi pelaku bisnis, khususnya UMKM.

“Bank berperan sebagai anchor yang membantu pengusaha melakukan digitalisasi layanan, terutama dalam rantai pasokan. Dengan demikian, pengusaha dapat memproses layanan lebih cepat dan konsumen lebih mudah mengakses kebutuhan mereka,” tutup Nerijus.

17/12/2024 16:40
Meutya Sebut Komdigi Harus Jadi Contoh, Transformasi Digital Pemerintah Cegah Korupsi

Jakarta –

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan transformasi digital di pemerintahan tak hanya mengikuti perkembangan zaman, namun juga dapat berperan penting dalam pencegahan kasus korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Meutya dalam deklarasi anti korupsi jajaran Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Pusdiklat Komdigi, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Menkomdigi mengatakan sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komdigi memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi.

“Transformasi digital bukan hanya alat modernisasi tapi juga senjata yang ampuh dalam memberantas korupsi. Transformasi digital harus menjadi alat memperkuat integritas dan keterbukaan melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi sistemik birokrasi,” ujar Meutya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa sebagai kementerian digital, Komdigi harus menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

“Apalagi kementeriannya adalah kementerian digital ini menjadikan kita sebagai contoh. Kementerian Komunikasi dan Digital, tentu tanpa harus dijelaskan lagi, itu tentu menjadi harapan untuk menjadi terdepan dalam juga melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pemberantasan terhadap korupsi,” kata Meutya.

Sebagai informasi, dulu saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo), institusi pemerintahan ini sempat tersandung kasus korupsi hingga menyeret nama mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Kominfo Anang Latif terkait pengadaan infrastruktur BTS 4G di wilayah pelosok RI.

Meutya mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah kali ini berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan tegas. Berdasarkan Asta Cita ketujuh, Prabowo, kata Meutya, perlunya memperkuat reformasi politik, hukum, dan demokrasi, serta menegaskan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.

“Dalam pidato pelantikan pertamanya bapak presiden menegaskan pesan penting bahwa kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dengan penegakan hukum yang tegas dengan digitalisasi,” jelasnya.

“Sampai terakhir kemarin, ketika di Istana pun beliau menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam rangka mencegah korupsi,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian Komdigi mengucapkan komitmen anti korupsi.

(agt/rns)

17/12/2024 14:31
Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Buat Tingkatkan Kompetensi Pegawai

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya memperkuat perannya sebagai sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang tangguh dan inovatif. Sejumlah inovasi di internal perusahaan terus dilakukan sepanjang tahun ini, salah satunya program Wajib Belajar 40 Jam (Wajar Patuh).

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal mengungkapkan Wajar Patuh merupakan program pembelajaran terintegrasi. Ia menyebut program ini telah berhasil meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh pegawai BPJS Kesehatan.

“Program ini telah diikuti oleh seluruh duta BPJS Kesehatan di berbagai tingkatan, menciptakan budaya belajar yang kuat dan berkelanjutan di seluruh organisasi,” ujar Andi Afdal dalam keterangannya, Senin, 16 Desember 2024.

Ia mengatakan program ini tidak hanya menjadi kebijakan internal, tetapi juga teladan dalam pengelolaan SDM untuk organisasi besar lainnya. Dengan pendekatan content, contact, context (3C), program ini disebut telah mendorong terciptanya sinergi antara pembelajaran formal, informal, dan nonformal.

“Guna menghasilkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0,” ungkapnya.

Salah satu implementasi dari program ini yaitu Learning Management System (LMS) modern untuk memperkuat ekosistem pembelajaran. LMS ini disebut mempermudah pegawai mengakses pelatihan. Sekaligus, menggabungkan pendekatan yang menciptakan keseimbangan antara interaksi manusia dan efisiensi teknologi.

“Melalui platform ini, pegawai dapat mengikuti modul pembelajaran interaktif, video pelatihan, dan evaluasi kompetensi secara digital. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam membangun budaya belajar berkelanjutan dan mendorong transformasi SDM di era digital,” bebernya.

BPJS Kesehatan turut melakukan digitalisasi besar-besaran untuk mendukung efisiensi operasional di bidang administrasi umum. Transformasi digital ini memungkinkan proses pengelolaan dokumen, pengadaan, dan layanan administrasi lainnya dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.

BPJS Kesehatan juga mencatatkan pencapaian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan pegawai. Program-program kesejahteraan karyawan diperluas dengan pendekatan inklusif, mencakup aspek kesehatan, pengembangan karier, dan penghargaan atas kontribusi pegawai. Hal ini diklaim tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja tetapi juga memperkuat loyalitas pegawai terhadap organisasi.

“Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh elemen organisasi yang didukung oleh semangat transformasi dan inovasi. Dengan SDM yang unggul, kami optimis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan JKN,” paparnya.

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya memperkuat perannya sebagai sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang tangguh dan inovatif. Sejumlah inovasi di internal perusahaan terus dilakukan sepanjang tahun ini, salah satunya program Wajib Belajar 40 Jam (Wajar Patuh).

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal mengungkapkan Wajar Patuh merupakan program pembelajaran terintegrasi. Ia menyebut program ini telah berhasil meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh pegawai BPJS Kesehatan.

“Program ini telah diikuti oleh seluruh duta BPJS Kesehatan di berbagai tingkatan, menciptakan budaya belajar yang kuat dan berkelanjutan di seluruh organisasi,” ujar Andi Afdal dalam keterangannya, Senin, 16 Desember 2024.
Ia mengatakan program ini tidak hanya menjadi kebijakan internal, tetapi juga teladan dalam pengelolaan SDM untuk organisasi besar lainnya. Dengan pendekatan content, contact, context (3C), program ini disebut telah mendorong terciptanya sinergi antara pembelajaran formal, informal, dan nonformal.

“Guna menghasilkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0,” ungkapnya.

Salah satu implementasi dari program ini yaitu Learning Management System (LMS) modern untuk memperkuat ekosistem pembelajaran. LMS ini disebut mempermudah pegawai mengakses pelatihan. Sekaligus, menggabungkan pendekatan yang menciptakan keseimbangan antara interaksi manusia dan efisiensi teknologi.

“Melalui platform ini, pegawai dapat mengikuti modul pembelajaran interaktif, video pelatihan, dan evaluasi kompetensi secara digital. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam membangun budaya belajar berkelanjutan dan mendorong transformasi SDM di era digital,” bebernya.

BPJS Kesehatan turut melakukan digitalisasi besar-besaran untuk mendukung efisiensi operasional di bidang administrasi umum. Transformasi digital ini memungkinkan proses pengelolaan dokumen, pengadaan, dan layanan administrasi lainnya dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.

BPJS Kesehatan juga mencatatkan pencapaian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan pegawai. Program-program kesejahteraan karyawan diperluas dengan pendekatan inklusif, mencakup aspek kesehatan, pengembangan karier, dan penghargaan atas kontribusi pegawai. Hal ini diklaim tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja tetapi juga memperkuat loyalitas pegawai terhadap organisasi.

“Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh elemen organisasi yang didukung oleh semangat transformasi dan inovasi. Dengan SDM yang unggul, kami optimis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan JKN,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

16/12/2024 21:59
KemenPANRB dan Penasihat Khusus Presiden bahas transformasi digital

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan membahas percepatan transformasi digital yang diterapkan pada instansi pemerintahan.

“Banyak isu-isu yang kami bahas, terutama bagaimana kami untuk ke depannya melakukan transformasi digital pemerintah,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Senin.

Rini menjelaskan bahwa salah satu topik yang dibahas adalah mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Menurut dia, Perpres tersebut memberikan berbagai pembelajaran penting sebagai fondasi untuk penyempurnaan strategi dan kebijakan nasional untuk transformasi digital pemerintah ke depan.

“Seluruh pembelajaran dari implementasi Perpres tersebut disimpulkan menjadi tiga urgensi perbaikan utama, yakni pada penyempurnaan kebijakan dan perencanaan, tata kelola kelembagaan, serta sentralisasi penganggaran dan pendanaan,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa INA Digital yang diluncurkan pada 27 Mei 2024 sebagai penyelenggara keterpaduan layanan digital pemerintah turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, hadirnya INA Digital dapat menjadi momentum kuat untuk terus mengupayakan transformasi digital di Indonesia ke depan.

Sementara itu, Luhut mengatakan bahwa transformasi digital yang saat ini dilakukan pemerintah akan berdampak terhadap transformasi tata kelola pemerintahan ke depannya, menjadikan Indonesia semakin terintegrasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

16/12/2024 21:45
Genap Berusia 129 Tahun, BRI Makin Brilian dan Cemerlang Majukan Perekonomian Negeri

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merayakan usia ke-129 tepat pada Senin, 16 Desember 2024. Sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, BRI semakin mengokohkan perannya sebagai market leader sektor perbankan nasional, sekaligus menjadi simbol keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong ekonomi kerakyatan untuk memajukan negeri.

Tepat pada hari ulang tahun ke-129 BRI, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa tema “BRILiaN dan Cemerlang” yang diusung tahun ini mencerminkan komitmen BRI dalam berinovasi dan menciptakan solusi finansial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan seluruh stakeholders.

“Perayaan HUT BRI ke-129 ini kita jadikan sebagai momen refleksi dan motivasi untuk melangkah lebih jauh. Saya percaya bahwa dengan dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi, kita mampu merespons tantangan secara tepat,” ujar Sunarso di Jakarta.
Sunarso mengapresiasi kontribusi dari Insan BRILian yang telah membawa BRI mencatatkan laba sebesar Rp60,4 triliun sepanjang 2023. Bahkan, memasuki akhir tahun 2024, BRI pun berhasil membukukan kinerja keuangan yang solid meski dihadapkan pada tekanan makroekonomi, seperti melemahnya daya beli masyarakat dan tantangan usaha bagi sektor UMKM.

Berdasarkan laporan kinerja konsolidasian per September 2024, aset BRI tercatat tumbuh 5,9% YoY menjadi Rp1.962 triliun, didorong pertumbuhan kredit sebesar 8,2% YoY menjadi Rp1.353 triliun. Dana Pihak Ketiga BRI juga tercatat tumbuh 5,6% YoY menjadi Rp1.362 triliun, dengan CASA mencapai 64,2%. Kinerja positif tersebut mendorong Laba BRI tembus Rp45,4 triliun.

Berikut ini beberapa pencapaian dan kontribusi BRI untuk kemajuan ekonomi negeri memasuki usia 129 tahun.

1. Ciptakan Sharing Economy Lewat Keberadaan 1 Juta AgenBRILink

Hingga November 2024, AgenBRILink berhasil membukukan lebih dari 1,047 miliar transaksi, tumbuh 5,64% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau November 2023 yang mencapai 992 juta transaksi

Adapun, pencapaian ini didukung oleh peningkatan jumlah AgenBRILink yang kini mencapai 1.047.502 agen, atau naik signifikan sebesar 45,68% yoy dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberadaan AgenBRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, namun menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Melalui jaringan AgenBRILink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan.

2. Jadi Penyalur Kredit UMKM Terbesar dengan Porsi 81,21%

BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk UMKM di seluruh Indonesia. Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso (Foto:Dok.BRI)

3. Berdayakan UMKM Melalui 33.804 Klaster Usaha & 3.957 Desa BRILiaN

Tak hanya pembiayaan semata, BRI juga memiliki berbagai program pemberdayaan UMKM, di antaranya adalah pemberdayaan melalui program Klasterku Hidupku dan Desa BRILiaN. Pemberdayaan Klaster Usaha sendiri merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha, dalam satu wilayah sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya. Hingga akhir September 2024 tercatat BRI telah memiliki 33.804 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku.

Di samping itu juga ada program Desa BRILiaN. Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa yang diinisiasi BRI sebagai bentuk agent of development dalam mengembangkan desa. Hingga akhir September 2024 tercatat terdapat 3.957 desa yang telah mendapatkan pemberdayaan Desa BRILiaN.

4. Memberi Kemudahan Transaksi Masyarakat, User BRImo Tembus 37,1 Juta

BRI terus memperkuat ekosistem super apps BRImo sebagai salah satu strategi transformasi digital-nya untuk memberikan berbagai kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Tercatat, sampai akhir September 2024, pengguna Super App BRImo telah mencapai 37,1 juta, tumbuh 24,7% YoY. Nilai transaksi melalui BRImo pun naik signifikan mencapai Rp4.034,9 triliun, tumbuh 35,2% YoY dari sebelumnya Rp2.984,2 triliun.

5. Penyetor Dividen Terbesar ke Negara

Sepanjang tahun 2023 lalu BRI berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun, atau tumbuh 16,5% yoy. Sebagai bentuk komitmen penciptaan economic value, BRI membagikan dividen sebesar 80% dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham baik pemerintah maupun publik.

Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024. Kementerian BUMN mencatat total dividen BUMN yang disetorkan ke negara mencapai Rp85,5 triliun, dan sebesar 30% diantaranya atau senilai Rp25,7 triliun merupakan kontribusi BRI.

6. Saham BBRI Naik 4.370% sejak IPO, Menjadi Penggerak Pasar Saham Indonesia

Pada tahun ini, bank pelat merah dengan kode saham BBRI ini genap 21 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). BRI melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada 10 November 2003 dan menawarkan 3.811.765 juta saham biasa (common shares) dengan harga Rp875 per saham. Apabila mempertimbangkan stock split dan right issue, sampai dengan saat ini, tercatat saham BBRI telah naik 43,7 kali lipat atau naik 4.370% apabila dibandingkan dengan saat IPO.

7. Wakili Indonesia di Daftar Perusahaan Terbesar dan Terbaik Dunia

Sepanjang tahun 2024, BRI berhasil meraih 236 penghargaan bergengsi di tingkat domestik, regional, dan internasional. Pengakuan terhadap pencapaian BRI datang dari berbagai lembaga ternama, seperti Forbes Global 2000 yang menobatkan BRI sebagai “Largest Company in Indonesia” atau perusahaan publik terbesar di Indonesia, sekaligus menempatkannya di peringkat 308 dunia.

Fortune South East Asia 500 juga mengakui BRI sebagai perusahaan finansial terbesar di Indonesia dan peringkat ke-15 di Asia Tenggara. Selain itu, The Banker Top 1000 Bank 2024 menempatkan BRI sebagai bank nomor satu di Indonesia dari 26 bank di Indonesia dan peringkat 110 dari 1.000 bank global.

Tak hanya itu, BRI juga menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 500 merek paling bernilai dan terkuat di dunia berdasarkan laporan Brand Finance Global 500 tahun 2024. Dalam laporan tersebut, BRI berada di peringkat 446 dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

16/12/2024 16:07