Topik: transformasi digital

  • DID dorong transformasi digital UMKM Aceh lewat kasir digital JeumPAY

    DID dorong transformasi digital UMKM Aceh lewat kasir digital JeumPAY

    Jakarta (ANTARA) – Yayasan Dunia Informasi Digital (DID) meluncurkan aplikasi kasir berbasis digital, JeumPAY, sebagai upaya mendorong transformasi digital di Aceh, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    “Kami berharap JeumPAY dapat menjadi solusi nyata untuk mendukung pertumbuhan usaha dan meningkatkan inklusi digital di Aceh,” ujar Direktur Yayasan DID Zarman Syahputra Uly dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Zarman menjelaskan bahwa JeumPAY dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mengelola transaksi secara cepat, aman, dan efisien.

    Peluncuran JeumPAY diwarnai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Yayasan DID dan PT Trans Digital Cemerlang. Kolaborasi strategis ini bertujuan mempercepat adopsi teknologi di sektor usaha melalui aplikasi JeumPAY, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaku UKM di Aceh.

    Zarman juga menambahkan bahwa aplikasi ini merupakan karya anak muda Aceh dari 23 kabupaten/kota di provinsi tersebut.

    “Kolaborasi anak-anak muda ini diharapkan mampu mempercepat penyebaran penggunaan JeumPAY di masyarakat Aceh,” katanya.

    Kabid Pemuda Provinsi Aceh Syarifah Irna Henni menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Yayasan DID. Menurutnya, kolaborasi ini menunjukkan semangat generasi muda dalam mendukung ekosistem digital di Aceh.

    “Kami memberikan apresiasi besar kepada Yayasan DID atas kontribusinya dalam mendukung kemajuan UKM di Aceh. Sinergi ini diharapkan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.

    Peluncuran dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, komunitas bisnis, koordinator wilayah, serta masyarakat umum yang menyambut inovasi tersebut.

    JeumPAY diharapkan menjadi salah satu pendorong utama perkembangan ekonomi berbasis digital di Aceh.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penetrasi IPv6 RI Capai 16% pada 2024, Tertinggal dari Vietnam dan Malaysia

    Penetrasi IPv6 RI Capai 16% pada 2024, Tertinggal dari Vietnam dan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Penetrasi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Tanah Air menyentuh angka 16% pada 2024 atau naik sekitar 1.000 basis points (bps) dibandingkan dengan 2022 yang sebesar 6%. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ruang pertumbuhan IPv6 masih tertinggal. 

    Tingkat adopsi IPv6 di Indonesia telah mencapai 15,3% pada 2024, dengan total 22,5 juta perangkat yang terhubung, angka ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Malaysia, Vietnam, dan Thailand mencatat tingkat adopsi masing-masing sebesar 72%, 62,9%, dan 49,8%. Sementara itu, rata-rata adopsi IPv6 di kawasan Asia Tenggara mencapai 31,62%, dengan rata-rata global pada angka 39,59%.

    Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya mengatakan ruang pertumbuhan IPv6 Indonesia masih terbuka luas seiring dengan penetrasi 5G dan IoT di Indonesia yang secara ekosistem telah mencapai lebih dari 1 miliar perangkat. 

    Adopsi IPv6 Enhanced Net5.5G, lanjutnya, sangat penting untuk memastikan keamanan platform dan aplikasi, terutama seiring dengan peluncuran 5G. 

    “Ini bukan hanya tentang meningkatkan kapabilitas, tetapi juga mendukung latensi rendah yang krusial untuk teknologi canggih seperti IoT dan kota pintar,” kata Teguh, Kamis (19/12/2024).  

    IPv6 Enhanced Net5.5G merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengidentifikasi perangkat di internet. 

    IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol (IP) yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Dibandingkan versi sebelumnya, IPv6 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya, jumlah alamat IP address yang lebih banyak. 

    Selain itu, IPv6 juga memungkinkan manajemen dan delegasi alamat lebih mudah dan lebih baik, dengan kemampuan konfigurasi otomatis.

    Pasar global IPv6 diestimasi mencapai 34,3 miliar unit pada 2023 dan diproyeksikan mencapai 127,6 miliar unit pada 2030, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 20,6% dari 2023 hingga 2030. 

    Sementara itu di Indonesia, pada 2030, ditargetkan penetrasi IPv6 mencapai sebesar 31 persen. Teguh menambahkan, IPv6 Enhanced Net5.5G tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga membuka peluang untuk memperluas industri lokal dan lapangan kerja. 

    PerbesarIlustrasi jaringan internetPerbesar

    Dampak ke Ekonomi

    Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Aju Widya Sari menjelaskan, adopsi IPv6 Enhanced Net5.5G diperkirakan menyumbang hingga US$7,9 triliun pada 2026 bagi ekonomi global.

    Aju menjelaskan, Indonesia saat ini tengah mempercepat langkah menuju transformasi digital dengan mengadopsi IPv6 Enhanced Net5.5G, yang menjadi teknologi fondasi bagi infrastruktur digital masa depan. 

    “IPv6 Enhanced Net5.5G tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan manfaat besar dalam tata kelola, keamanan, dan efisiensi di era ekonomi digital,” ujarnya. 

    Tenaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI Ferry Preska Wathan menjelaskan, pemanfaatan IPv6 Enhanced Net5.5G dapat membantu penyediaan data real-time dan integrasi data untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan cermat.

    “Adopsi IPv6 Enhanced Net5.5G  dapat membantu mewujudkan ekonomi digital yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. sekaligus memastikan akses internet dan teknologi ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Ferry. 

    Dalam kesempatan yang sama ASIOTI juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indonesia Digital Test House (IDTH) Komdigi yang bertugas melakukan pengujian perangkat elektronik. 

    PKS ini bertujuan memperkuat sinergitas dalam rangka kerjasama teknis dalam pengembangan sumber daya di bidang alat dan perangkat Internet of Things (IoT), penguatan substansi teknis dalam pengujian perangkat, serta keterlibatan bersama forum nasional dan internasional 

    Langka

    Sementara itu pada Desember 2023, Indonesia Network Information Center (IDNIC) menyebutkan nomor Internet Protocol (IP) versi 4 yang bisa dibeli oleh masyarakat di Asia Pasifik hanya sekitar 19.000.

    Pengurus Unit Pelatihan dan Produktivitas SDM IDNIC APJII Mukhammad Andri Setiawan mengatakan hal ini dikarenakan IP versi 4 (IPv4) bernomor 103 dari yang didedikasikan untuk daerah Asia Pasifik dan Oceania sudah habis per Oktober 2023. 

    Ilustrasi jaringan 5GPerbesar

    Sebagai informasi, IP Address (IP) adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet ataupun infrastruktur jaringan lainnya. Sama seperti nomor rumah, IP ini berfungsi memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat.

    Lebih lanjut, Andri mengatakan jika ada perusahaan yang meminta IP baru, nantinya akan diberikan IP dengan nomor bagian depan /23. Kemudian, ujar Andri adapula potensi lainnya adalah IP baru berawalan 103 tidak sepenuhnya baru.  

    “Jadi IP hari ini yang beredar, itu IP hasil rekoneksi ulang, jadi beberapa organisasi yang mengembalikan IP atau IP nya sudah tidak dibayar lagi, jadi kita ambil lagi,” ujar Andri.

    Lebih lanjut, Andri mengatakan IPv4 saat ini juga dapat dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, mulai Rp8 juta hingga Rp200 juta karena kelangkaan tersebut. 

    Diketahui, IPv6 merupakan variasi terbaru dari IP Address atau dapat dikatakan sebagai Internet Protocol Next Generation (IPng). Perbedaan IPv6 dengan IP versi sebelumnya, IPv4 adalah IP yang menggunakan alamat 128 bit. Diketahui, IPv4 hanya memiliki 20-60 bit.

  • Ekonomi Indonesia resilien di tengah ketidakpastian global

    Ekonomi Indonesia resilien di tengah ketidakpastian global

    Jakarta (ANTARA) – Ketidakpastian global yang ditandai oleh perlambatan ekonomi dunia, inflasi yang tinggi di negara maju, serta ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia pada tahun 2024.

    Namun, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk bertahan dengan baik dalam situasi tersebut. Pemetaan tantangan global yang tengah terjadi saat ini salah satunya dilakukan oleh Kementerian Keuangan ke dalam tiga hal besar. Pertama, konflik geopolitik. Kedua, perubahan kepemimpinan politik di banyak negara. Ketiga, proyeksi ekonomi global dan negara-negara besar di dunia yang masih lemah.

    Efek perang Ukraina-Rusia masih terasa. Konflik geopolitik di Timur Tengah dan di Laut China Selatan juga masih belum usai, membuat dunia memang berada dalam situasi global yang tidak pasti, bahkan ada kecenderungan kian memanas.

    Ditambah lagi tahun ini banyak negara melakukan pemilihan umum sehingga muncul pimpinan negara baru, baik di negara maju maupun berkembang. Lebih dari 60 negara melakukan pemilihan umum dan melibatkan empat miliar orang di dunia. Perubahan kepemimpinan ini dipastikan akan menimbulkan perbedaan arah kebijakan. Pemilihan umum juga berlangsung di Indonesia dan menciptakan pergantian pimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

    Tantangan lain yang masih membayangi situasi global adalah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.

    Pada 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antarkawasan. Kinerja ekonomi negara-negara maju masih cukup resilien atau tangguh meski masih lebih rendah dibanding periode sebelum pandemi.

    Berbagai dinamika situasi global ini sedikit banyak memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, dan untuk itu diperlukan upaya kolektif dan komprehensif untuk dapat menghadapi tantangan perekonomian global tersebut supaya tetap resilien dan tetap optimis mengalami pertumbuhan yang positif.

    Ekonomi dunia diperkirakan hanya tumbuh 3 persen pada 2024, lebih lambat dibandingkan rata-rata sebelum pandemi (IMF, 2024). Faktor-faktor seperti perang di Ukraina, pemulihan pasca-COVID-19 yang tidak merata, dan pengetatan kebijakan moneter di negara maju memberikan tekanan pada ekonomi global.

    Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menghadapi dampak dari ketidakpastian tersebut, terutama melalui kanal perdagangan, investasi, dan nilai tukar.

    Kinerja ekonomi Indonesia

    Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen (YoY) hingga kuartal III 2024, sejalan dengan target pemerintah. Konsumsi domestik yang kuat, pemulihan sektor pariwisata, dan peningkatan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan.

    Inflasi Indonesia yang terkendali berada pada level 3,4 persen (YoY) per November 2024, berada dalam rentang target Bank Indonesia sebesar 2-4 persen. Kebijakan moneter yang tepat serta subsidi energi dari pemerintah membantu menjaga stabilitas harga.

    Terkait ekspor-impor, meskipun harga komoditas global cenderung menurun, ekspor Indonesia tetap tumbuh sebesar 4,2 persen, didukung oleh diversifikasi produk ekspor seperti manufaktur dan produk teknologi informasi. Sementara itu, impor tumbuh 3,9 persen, menunjukkan peningkatan aktivitas produksi domestik.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah volatilitas global. Hingga Desember 2024, rupiah berada pada kisaran Rp15.200 per dolar AS, didukung oleh cadangan devisa sebesar 137 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

    Capaian Pemerintah dalam perekonomian

    Di bidang investasi infrastruktur, pada tahun 2024 pemerintah telah menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional, misalnya tol Trans-Sumatra dan pelabuhan di Kalimantan Timur. Investasi infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan konektivitas tetapi juga menarik investasi asing langsung (FDI) yang meningkat 11 persen dibandingkan tahun lalu.

    Dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim, pemerintah meluncurkan insentif untuk pengembangan energi terbarukan. Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya meningkat 25 persen pada 2024, sementara Indonesia berhasil menarik komitmen investasi hijau sebesar 2,5 miliar dolar AS dari berbagai negara.

    Terkait digitalisasi dan UMKM, Pemerintah mempercepat transformasi digital melalui program literasi digital untuk UMKM. Hingga akhir tahun, 21 juta UMKM telah terhubung dengan platform digital, meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB hingga 62 persen.

    Meski menunjukkan kinerja yang kuat, Indonesia tetap menghadapi beberapa tantangan diantaranya adalah kesenjangan pembangunan regional.

    Pertumbuhan ekonomi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa memerlukan perhatian lebih agar daerah lain dapat mengejar ketertinggalan. Ini sejalan juga dengan pandangan teori Keynesian mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menjaga permintaan agregat melalui pengeluaran publik, terutama dalam situasi ketidakpastian global. Investasi infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu contoh penerapan teori ini, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang diseluruh wilayah Republik Indonesia.

    Tantangan lain adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi harus ditingkatkan, terutama dalam digital talent untuk meningkatkan daya saing global.

    Studi McKinsey (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas hingga 40 persen dalam sektor ekonomi tertentu. Adopsi digital oleh UMKM di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa teknologi memainkan peran penting dalam menjaga daya saing di tengah tekanan global.

    Hal lain adalah ketahanan energi. Ketergantungan pada energi fosil masih menjadi tantangan. Pemerintah perlu mempercepat transisi energi terbarukan untuk mengurangi risiko terhadap volatilitas harga minyak dunia. Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan, seperti panas bumi (28.5 GW, terbesar di dunia), Hidro (94.5 GW), Energi surya (207.8 GWp), Angin dan bioenergi. Namun, pemanfaatan energi terbarukan baru sekitar 2-3 persen dari total potensi.

    Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat menjelang akhir tahun 2024. Dukungan konsumsi domestik, kebijakan pemerintah yang proaktif, dan transformasi digital menjadi fondasi utama yang menopang perekonomian.

    Namun, pemerintah harus terus berfokus pada penyelesaian tantangan struktural untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk terus memperkuat posisinya di kancah ekonomi global.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Implementasikan GCG, Transparansi dan Keterbukaan Informasi Wajib Diikuti

    Implementasikan GCG, Transparansi dan Keterbukaan Informasi Wajib Diikuti

    Jakarta: Peruri menjaga transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik, sebab setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG), Peruri terus berupaya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.
     
    Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri Gandung Anggoro Murdani mengatakan, informasi mengenai perusahaan, laporan keuangan, kebijakan perusahaan, inovasi produk, serta program-program yang dijalankan oleh perusahaan bisa dikonsumsi masyarakat selama informasi tersebut tidak bersifat rahasia.
     
    “Sebagai perusahaan yang unggul, Peruri tidak hanya berfokus pada pelayanan pelanggan, tetapi juga berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan transparan,” ucap Gandung dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Sebagai perusahaan yang telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security, Peruri berkomitmen memperkuat kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang transparan, mencakup seluruh aspek kegiatan operasional, kinerja, serta berbagai program strategis.
     
    “Dengan pendekatan ini, Peruri tidak hanya memenuhi ekspektasi stakeholders, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan berintegritas,” ungkapnya.
     
    Untuk itu, Peruri meraih penghargaan sebagai perusahaan informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Penghargaan diberikan kepada badan publik yang memenuhi standar keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat RI (KIP).
     
    Sebelumnya, Peruri juga telah meraih kualifikasi Informatif pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada 2023. Selain itu, prestasi Peruri sebagai perusahaan yang informatif sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi .
     
    “Dengan semangat keterbukaan dan transformasi digital, Peruri siap mendukung pembangunan Indonesia yang lebih transparan, cerdas, dan berkelanjutan,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Zulhas Pamer Inpres Irigasi hingga Perpres Pupuk Subsidi Rampung Dua Bulan

    Zulhas Pamer Inpres Irigasi hingga Perpres Pupuk Subsidi Rampung Dua Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pihaknya telah merampungkan sederet kebijakan mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi hingga Peraturan Presiden (Perpres) tata kelola pupuk subsidi.

    Zulhas menjelaskan sederet kebijakan itu telah rampung selama dua bulan pascadilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menko Pangan.

    “Inpres irigasi sudah selesai, saya sudah paraf, sudah selesai. [Soal diteken Presiden Prabowo] itu mungkin waktunya saja. Tapi sudah mulai berjalan, karena semua kementerian sudah teken, sudah bisa. [Perpres tata kelola] pupuk [subisidi] juga sudah,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas juga mengeklaim Kemenko Pangan telah menghasilkan perpres neraca komoditas, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait irigasi, dan Inpres tentang penyuluh pertanian.

    Kemudian, penetapan tujuh komoditi dalam neraca komoditas. Di mana, empat dari komoditi tersebut tidak lagi impor pada 2025, yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung pakan.

    Lalu, revisi PP mangrove, revisi Perpres tentang perdagangan karbon, Perpres dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perhutanan Sosial, program optimalisasi 78.000 hektare eks tambak udang di Pulau Jawa, serta pilot project Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Adapun hari ini, Rabu (18/12/2024), Menko Zulhas baru saja melantik delapan pejabat eselon I yang diharapkan dapat mencapai tujuan utama swasembada pangan pada 2027.

    “Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada 2027,” ujarnya.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestik.

    Zulhas pun mengakui bahwa swasembada pangan pada 2027 merupakan sebuah tantangan yang berat. Namun, langkah yang diperlukan adalah penyatuan visi dan misi semua stakeholder terkait.

    Untuk menghadapi tantangan itu, kata Zulhas, seluruh pejabat dituntut untuk mampu berinovasi, bekerja cerdas untuk mendorong percepatan kinerja organisasi yang pada akhirnya akan membantu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui ketahanan, dan swasembada pangan.

    “Jadi kami kerja terus, walaupun baru hari ini [eselon I dilantik], bukan berarti baru hari ini kami baru bekerja. Selama mulai dilantik kami terus maraton,” ujarnya.

    Zulhas juga menyatakan bahwa pekan depan Kemenko Pangan akan mengadakan rapat di sejumlah wilayah di Tanah Air.

    Berikut daftar pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dilantik:

    1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator

    2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan

    3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian

    4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan

    5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

    6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. Sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga

    7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas

    8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim

  • Zulhas Lantik 8 Pejabat Kemenko Pangan, Ada Eks Anak Buah Luhut

    Zulhas Lantik 8 Pejabat Kemenko Pangan, Ada Eks Anak Buah Luhut

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melantik 8 pejabat eselon I Kemenko Pangan.

    Salah satu yang dilantik adalah mantan anak buah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia adalah eks Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti.

    “Alhamdulillah setelah hampir genap dua bulan, pejabat (eselon I) yang akan dilantik dan diambil sumpah pada hari ini sebanyak 8 orang,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

    “Saya berharap saudara dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, mampu menunjukkan kinerja yang dapat dibanggakan, terwujudnya swasembada pangan pada 2027,” tambahnya.

    Kemenko Marves tidak masuk dalam daftar kementerian/lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih. Nani yang tak lagi menjadi anak buah Luhut dilantik Zulhas sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan.

    Selain Nani, nama-nama lainnya mencakup mantan anak buah Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Ada eks Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag Kasan yang kini menjadi Sekretaris Menko Pangan.

    Begitu pula mantan Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan yang ikut gerbong Zulhas. Mantan pejabat Kemendag itu sekarang menjadi Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar-Lembaga Kemenko Pangan.

    Daftar 8 pejabat eselon I Kemenko Pangan yang dilantik hari ini:

    1. Sekretaris Menko Pangan Kasan
    2. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono
    3. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Widiastuti
    4. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti
    5. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Dandy Satria Iswara
    6. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar-Lembaga Bara Krishna Hasibuan
    7. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Prayudi Syamsuri
    8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso

    (skt/agt)

  • BRI Gandeng Artajasa Luncurkan Fitur Cardless Withdrawal, Transaksi Tanpa Kartu Kini Lebih Mudah – Page 3

    BRI Gandeng Artajasa Luncurkan Fitur Cardless Withdrawal, Transaksi Tanpa Kartu Kini Lebih Mudah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam upaya mendukung inklusi keuangan dan transformasi digital, Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama Artajasa meluncurkan fitur Cardless Withdrawal atau transaksi tanpa kartu. Nasabah bisa melakukan penarikan tunai tanpa kartu fisik di ATM dan CRM BRI di seluruh Indonesia.  

    Kerja sama ini bertujuan mengintegrasikan layanan keuangan berbasis digital dan kebutuhan tunai masyarakat, sehingga dapat memperluas akses finansial bagi berbagai kalangan. Kolaborasi BRI dan Artajasa juga didukung oleh regulator seperti Bank Indonesia.

    Director of Retail Funding Distribution BRI, Andrijanto menuturkan, fitur ini dirancang untuk memberikan solusi transaksi yang praktis dan sesuai kebutuhan nasabah di era digital. 

    “BRI memastikan nasabah dapat menarik uang tunai dengan mudah tanpa membawa kartu fisik. Layanan ini memberikan kemudahan sekaligus keamanan, sehingga nasabah dapat mengakses dana mereka kapan saja dan dimana saja,” ungkapnya pada peluncuran Cardless Withdrawal di Gedung BRI 1, Rabu (18/12/2024).

    Ia menambahkan, kolaborasi ini mengombinasikan pendekatan tradisional dan digital untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Artajasa, Armand Hermawan menyoroti pentingnya sinergi antara digitalisasi dan layanan tunai, terutama menjelang periode padat seperti Natal dan Tahun Baru. 

    Cardless Withdrawal memberikan kemudahan bagi nasabah BRI maupun bank lain yang terintegrasi dengan jaringan Artajasa. Nasabah cukup menggunakan kode transaksi yang dihasilkan melalui aplikasi mobile banking untuk melakukan penarikan tunai. 

    “Jadi ini adalah perpaduan antara cash tradisional dengan digitalisasi. Jadi digitalisasi pengambilannya melalui OTP kode kartu dikombinasi dengan handphone,” jelas Armand.

  • Sambut Nataru, BRI Sediakan Rp 24,6 Triliun dan Layanan Cardless Withdrawal – Page 3

    Sambut Nataru, BRI Sediakan Rp 24,6 Triliun dan Layanan Cardless Withdrawal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), berbagai layanan perbankan terus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satu inovasi terkini yang semakin banyak digunakan adalah fitur Cardless Withdrawal atau tarik tunai tanpa kartu yang diluncurkan BRI bersama Artajasa. 

    Fitur ini memungkinkan nasabah untuk menarik uang tunai di ATM tanpa menggunakan kartu fisik, melainkan hanya dengan kode transaksi dari aplikasi mobile banking.

    Selain Cardless Withdrawal, BRI juga telah mempersiapkan Rp24,6 triliun uang tunai untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat.

    “Kami telah mempersiapkan Rp24,6 triliun uang tunai menjelang Natal dan Tahun Baru untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat selama libur panjang,” ujar Director of Retail Funding Distribution BRI, Andrijanto dalam peluncuran Cardless Withdrawal di Gedung BRI 1, Rabu (18/12/2024).

    Jumlah ini membuktikan komitmen BRI dalam memastikan ketersediaan uang tunai di seluruh jaringan mereka.

    Direktur Utama Artajasa, Armand Hermawan juga menyatakan teknologi ini merupakan solusi untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan transaksi, terutama di tengah mobilitas tinggi masyarakat saat libur panjang. 

    Fitur cardless withdrawal kini didukung oleh kolaborasi sejumlah bank besar di Indonesia. Armand menjelaskan, sebanyak 98 bank telah bekerja sama dengan Artajasa dalam mendukung implementasi fitur ini. Kerja sama ini juga melibatkan Bank BRI sebagai salah satu pelopor layanan inovatif.

    Implementasi fitur cardless withdrawal merupakan bagian dari transformasi digital perbankan yang terus didorong oleh Bank Indonesia. 

    Selama periode Nataru, jumlah transaksi diprediksi meningkat signifikan. Kolaborasi antara bank-bank besar dan penyedia layanan seperti Artajasa diharapkan dapat mengurangi kepadatan antrian di ATM sekaligus memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih efisien.

    Dengan berbagai keunggulan dan dukungan yang diberikan, fitur cardless withdrawal menjadi solusi modern yang tidak hanya mendukung aktivitas liburan masyarakat, tetapi juga menciptakan pengalaman perbankan yang lebih praktis dan aman.

  • KPK Petakan Tiga Potensi Korupsi di Jawa Timur, Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rawan

    KPK Petakan Tiga Potensi Korupsi di Jawa Timur, Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rawan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memetakan tiga jenis kegiatan yang berpotensi tinggi terjadinya korupsi di daerah, termasuk di Jawa Timur, yang mengakibatkan sejumlah kepala daerah tersandung masalah hukum. Pemetaan ini disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKORDIA) tahun 2024 di Gedung Taman Chandra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (18/12).

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Eli Kusumastuti, mengungkapkan bahwa ketiga kegiatan tersebut adalah pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, serta perizinan. Dari ketiga area tersebut, pengadaan barang dan jasa tercatat sebagai yang paling banyak memicu kasus korupsi.

    “Ada tiga kegiatan yang rawan korupsi yakni pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, serta perizinan. Tiga kegiatan ini sangat rawan dan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan korupsi,” jelasnya.

    Eli menekankan bahwa potensi korupsi di Jawa Timur sangat besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain luas wilayah yang mencakup 38 kota/kabupaten serta besarnya anggaran yang diterima, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Kombinasi faktor-faktor ini, menurutnya, membuka peluang terjadinya korupsi oleh oknum kepala daerah dan jajaran di bawahnya. Mengingat potensi korupsi yang cukup besar di Jawa Timur, KPK merekomendasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memperkuat sistem pengawasan pada seluruh kegiatan administrasi pemerintahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    KPK menilai bahwa fungsi pengawasan yang ada belum dilaksanakan secara optimal, sehingga masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi. Sehingga KPK menekankan pentingnya komitmen dan sistem yang transparansi.

    “Kami berharap agar implementasi komitmen ini dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya setengah. Meski sekarang Pemprov Jatim telah meningkatkan upaya oengawasan,” tambahnya.

    Menanggapi pemetaan potensi korupsi oleh KPK, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan transformasi digital dalam berbagai layanan publik dan pemerintahan. Implementasi sistem digital, seperti e-commerce dan e-catalog, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meminimalisir potensi korupsi.

    “Tidak ada layanan publik yang tidak kita sentuh dengan teknologi dan inovasi dalam rangka efisiensi serta akuntabilitas dan kemudahan untuk rakyat. Semua layanan yang kami berikan by digital,” terangnya.

    Adhy Karyono juga menyinggung kasus korupsi yang menjerat beberapa kepala daerah di Jatim. Ia mengharapkan agar para kepala daerah lainnya dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan bagi staf yang dipimpinnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. (ada/kun)

  • Menko Pangan Zulkifli Hasan Lantik Delapan Eselon I di Kementeriannya, Berikut Daftarnya – Halaman all

    Menko Pangan Zulkifli Hasan Lantik Delapan Eselon I di Kementeriannya, Berikut Daftarnya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemenko Pangan.

    Zulhas mengatakan, pelantikan para deputi tersebut dinilai penting untuk menggenjot target Presiden Prabowo Subianto dalam swasembada pangan. Menurutnya, bahkan para Eselon I tersebut, sudah mulai bekerja sejak Kemenko Pangan dibentuk.

    “Hampir dua bulan ya. Saat ini, kami masih numpang kantor di atas, saya belum punya deputi. Dan baru hari ini dilantik,” ujar Zulhas di Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Bahkan, sebelum para deputi Kemenko Pangan dilantik, sudah menghasilkan beberapa kebijakan. Di antaranya, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai neraca komoditas. Lalu, Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

    “Inpres tentang irigasi. Ini rapatnya sudah berkali – kali ini. Terus, Inpres tentang penyuluh pertanian, penetapan tujuh komoditas dalam neraca komoditas, revisi Perpres tentang perdagangan karbon,” ujarnya.

    Selain itu, juga sudah dibahas mengenai aturan tentang perhutanan sosial, 10 program optimalisasi, hingga mengenai 70 ribu hektare tambak udang di Pulau Jawa.

    “Jadi kita kerja terus, walaupun baru hari ini dilantik, bukan berarti baru hari ini kami bekerja,” terang Zulhas.

    Zulhas mengatakan, mulai pekan depan akan melakukan kunjungan kerja sekaligus melakukan rapat di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sumatera Utara.

    “Di Jawa Barat rapat mengenai sawah mana yang tidak ada irigasinya, lahannya dimana agar bisa cepat dikerjakan, dua untuk tambak dimana saja, ketiga penyuluh kabupaten yang belum ada penyuluh maka bisa dikirim, di drop dari pusat,” tutur Zulhas.

    “Kemudian Jawa Timur nanti soal tebu, dimana yang bisa berkembang tebu yang kita perluas, karena kemarin kita sudah rapat, semangat kita sekarang tidak impor, semangat kita swasembada,” terang Zulhas.

    Berikut Daftar Eselon I Kemenko Pangan yang dilantik Zulhas:

    1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator.

    2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan.

    3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian.

    4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan.

    5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

    6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga.

    7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

    8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.