Topik: transformasi digital

  • Trafik Naik Dua Digit, Tingkat Keluhan Pelanggan Turun 36%

    Trafik Naik Dua Digit, Tingkat Keluhan Pelanggan Turun 36%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. mencatat kenaikan trafik data hingga double digit pada momen natal dan tahun baru (Naru) 2024/2025. Penerapan kecerdasan buatan (AI) juga mampu menekan tingkat keluhan pelanggan hingga 36% dibandingkan hari biasa. 

    Selama periode Nataru yang berlangsung dari 22 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025, puncak lonjakan signifikan lalu lintas data nasional terjadi pada 1 Januari 2025 dengan peningkatan sebesar lebih dari 10% dibandingkan periode hari biasa.

    Indosat mengoptimalkan sekitar 190.000 base transceiver station (BTS) 4G, 103 BTS 5G dan AI untuk menjaga kenyamanan pelanggan pada momen tersebut. 

    President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan Indosat telah menyiapkan berbagai dukungan untuk kelancaran komunikasi pelanggan selama natal dan tahun baru, melalui pemanfaatan AI serta otomatisasi, guna menjaga kualitas jaringan untuk mendukung komunikasi pelanggan.

    Dengan penerapan teknologi mutakhir ini, Indosat berhasil menurunkan tingkat keluhan pelanggan sebesar 36% dibandingkan rata-rata hari biasa.

    “Indosat berkomitmen dalam menghadirkan pengalaman digital yang mengesankan, termasuk saat momentum penting seperti pergantian tahun,” kata Vikram, dikutip Minggu (5/1/2025). 

    Vikram mengatakan kota dengan peningkatan lalu lintas data tertinggi di setiap wilayah meliputi Kota Baturaja, Kota Palembang, Kota Siantar Sidempuan di Sumatra, Kota Sintang, Kota Singkawang, Kota Sampit di Kalimantan, serta Kota Gowa, Kota Palu, Kota Parepare di Sulawesi, selain wilayah Jabotabek, Jawa, dan Bali-Nusra. 

    Periode ini juga meliputi peningkatan popularitas layanan digital, dengan lima aplikasi yang mengalami lonjakan penggunaan tertinggi adalah WhatsApp, Tiktok, Instagram, Youtube, dan Facebook.   

    Indosat memastikan jaringan tetap optimal melalui pemantauan dan pengelolaan intensif yang dilakukan selama 24/7 di Digital Intelligence Operations Center (DIOC). DIOC berperan penting dalam memantau dan menjaga performa jaringan secara real-time, memastikan pelanggan menikmati pengalaman digital terbaik. 

    Dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) dan sistem otomatisasi, ketersediaan serta kualitas jaringan dimonitor secara proaktif untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul demi kenyamanan pengguna. 

    Selain itu, guna menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan, layanan konsumen dari brand IM3, Tri, dan Indosat HiFi juga siaga penuh.  

    “Indosat terus berinovasi, memperkuat jaringan, dan mendukung transformasi digital bangsa, karena kami percaya bahwa konektivitas yang andal merupakan bukti komitmen kami untuk menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.“ tutup Vikram.

  • Pemkab Tuban Catat Pencapaian SPBE Tahun 2024, Dapat Predikat Memuaskan

    Pemkab Tuban Catat Pencapaian SPBE Tahun 2024, Dapat Predikat Memuaskan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah mencatat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 sebesar 4,24 dengan predikat memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.

    Hal tersebut tertuang dalam Keputusan MenPAN RB RI nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah tahun 2024 dan menjadi kado awal tahun 2025.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo mengatakan capaian peningkatan setelah di tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Tuban meraih 3,90 dengan predikat sangat baik. Sedangkan, prestasi yang diraih Pemkab Tuban lebih tinggi dibandingkan Indeks SPBE kabupaten Lamongan dan Bojonegoro.

    “Capaian tersebut patut disyukuri karena menunjukkan konsistensi untuk naik,” ujar Arif Handoyo, Sabtu (04/01/2025).

    Prestasi tersebut menurut Arif sapanya bahwa Pemkab Tuban menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik di Kabupaten Tuban dilaksanakan semakin meningkat dan memuaskan.

    “Tentunya capaian ini wujud kolaborasi dan inovasi dari seluruh jajaran perangkat daerah di kabupaten Tuban yang sangat luar biasa,” bebernya.

    Sehingga, pencapaian ini juga melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD kabupaten Tuban sebesar 4.0. Sedangkan, pada tahun 2024 proses evaluasi SPBE dilakukan dengan menentukan tingkat kematangan SPBE. “Penilaiannya dilakukan dengan mengukur tingkatan penerapan SPBE pada 4 domain yaitu tata kelola, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia,” kata dia.

    Selain itu, terdapat 47 indikator yang dinilai oleh tim evaluator dari pemerintah pusat maupun perguruan tinggi, sehingga saat ini Pemkab Tuban terus berupaya meningkatkan penerapan SPBE, sesuai dengan arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang menekankan pentingnya konsistensi, inovasi, dan kolaborasi antar-perangkat daerah untuk memastikan pelayanan publik berbasis elektronik ini semakin optimal.

    “Ke depannya, Diskominfo-SP selaku leading sector penerapan SPBE akan mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Langkah-langkah strategis termasuk meningkatkan integrasi layanan berbasis elektronik antar OPD dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik di Kabupaten Tuban,“ tutup Arif. [ayu/ian]

  • Cara Transformasi Digital Bank Syariah Dorong Kapitalisasi Pasar Capai Rp125 Triliun

    Cara Transformasi Digital Bank Syariah Dorong Kapitalisasi Pasar Capai Rp125 Triliun

    Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) berhasil mencapai kapitalisasi pasar senilai Rp125,93 triliun. BRIS masuk ke dalam jajaran 5 besar emiten bank dari sisi kapitalisasi pasar (market capitalization/market cap). BRIS berhasil mencapai itu dengan transformasi digital serta pertumbuhan fundamental keuangan.
     

    “Tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi BSI. Alhamdulillah dapat kami lalui dengan sangat baik. Dan itu terlihat pada emiten BRIS di pasar modal, yang menunjukkan kinerja saham yang solid,” ujar Direktur Utama BSI Hery Gunardi dikutip dari Media Indonesia, Sabtu 4 Januari 2025.
     
    Dibandingkan dengan bank-bank BUMN lain seperti Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), dan Bank Negara Indonesia (BBNI), BRIS mencatatkan kinerja yang paling unggul dalam hal YTD return, meskipun sektor perbankan secara umum menghadapi tantangan ekonomi global.
    Di antara bank syariah, BRIS juga memimpin dalam hal valuasi dan return, jauh melampaui pesaing seperti Bank BTPN Syariah (BTPS) dan Bank Panin Syariah (PNBS).
     
    BRIS juga mencatatkan price-to-book value (PBV) sebesar 2,90 dan price-to-earning (P/E) ratio 19,05, menjadikannya sebagai emiten bank yang paling premium di antara bank-bank milik pemerintah.  Valuasi ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap strategi bisnis dan pertumbuhan berkelanjutan yang dijalankan oleh BRIS.
    “Pencapaian ini membuktikan bahwa strategi kami untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan inovasi digital dan layanan berkualitas telah membuahkan hasil,” ucap dia.
     
    Hery juga menegaskan kembali komitmen kuat BRIS untuk terus memberikan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi nasabah maupun investor, juga untuk negara.
     
    “BRIS berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan syariah yang inklusif, inovatif, dan kompetitif,” ucapnya.

    Transformasi digital dan pertumbuhan laba bersih

    Dia merinci sejumlah inisiatif transformasi digital yang telah dihadirkan oleh BRIS, mulai dari penguatan digitalisasi layanan, peningkatan keamanan siber, hingga merealisasikan pengembangan mobile banking BRIS menjadi sebuah super app.
     
    Keberhasilan transformasi itu berdampak signifikan pada efisiensi operasional dan kepuasan nasabah, karena akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan perbankan digital.
    Digitalisasi layanan seperti BSI Mobile, QRIS, dan jaringan ATM/CRM disebut telah memperluas jangkauan dan mempermudah transaksi bagi nasabah BRIS.
     
    BRIS sebelumnya mencatatkan pertumbuhan jumlah nasabah yang signfikan, yakni mencapai 20 juta nasabah hingga Juni 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2 juta nasabah tiap tahunnya.
     
    Sementara itu, BSI Mobile sudah memiliki 7,12 juta nasabah per Juni 2024, tumbuh 33,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
     
    Secara fundamental, BRIS berhasil mencapai pembiayaan sebesar Rp267 triliun pada kuartal III 2024 atau naik 15,28 persen dari capaian tahun lalu pada periode yang sama. Capaian itu diikuti dengan laba bersih perseroan yang mencapai Rp5,1 triliun pada kuartal III 2024 atau naik 21,6 persen dalam setahun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SAW)

  • Panduan Lengkap Mengakses Coretax, Sistem Pajak Digital Terbaru DJP

    Panduan Lengkap Mengakses Coretax, Sistem Pajak Digital Terbaru DJP

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia resmi meluncurkan Coretax, sebuah sistem administrasi perpajakan digital terbaru yang akan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2025.

    Sistem ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, memberikan akses yang lebih baik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan.

    Coretax bukan hanya sekadar platform digital, namun juga merupakan langkah maju dalam transformasi digital perpajakan di Indonesia. Dengan fitur-fitur canggih yang ditawarkan, seperti integrasi data real-time, pelaporan otomatis, dan kemudahan akses informasi perpajakan, Coretax diharapkan dapat mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan.

    Namun, untuk memanfaatkan semua keunggulan yang ditawarkan oleh Coretax, wajib pajak perlu memahami cara mengakses dan menggunakan sistem ini dengan benar. Berikut informasinya

    Apa itu Coretax?

    Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan mulai berfungsi secara penuh pada 1 Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses Coretax DJP.

    Persiapan Login

    Sebelum melakukan login, pastikan Anda telah memiliki akun DJP Online. Anda akan membutuhkan:

    NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 16 digit sebagai username.Password dari akun DJP Online Anda.

    Jika Anda belum memiliki akun DJP Online, segera daftarkan diri Anda melalui situs resmi DJP.

    Langkah-langkah Login ke Coretax

    1. Akses halaman login

    Kunjungi tautan resmi Coretax di situs DJP: https://pajak.go.id/coretaxdjp.

    2. Masukkan ID pengguna

    Di halaman login, masukkan NPWP Anda pada kolom ID Pengguna.

    3. Masukkan password

    Ketikkan password akun DJP Online Anda pada kolom yang disediakan.

    4. Verifikasi captcha

    Isi kode captcha yang muncul untuk memastikan bahwa Anda bukan robot.

    5. Klik login

    Setelah semua informasi terisi, tekan tombol Login untuk melanjutkan.

    6. Pengaturan password baru

    Setelah berhasil login, Anda akan diminta untuk mengatur ulang password. Buatlah password baru sesuai dengan ketentuan yang ada dan jangan lupa untuk membuat passphrase yang berbeda dari password, karena passphrase ini berfungsi sebagai tanda tangan digital dalam sistem Coretax.

    7. Verifikasi data profil

    Pastikan data profil wajib pajak dan penanggung jawab (Person in Charge/PIC) sudah sesuai. Jika ada yang perlu diperbarui, lakukan pembaruan melalui Coretax setelah implementasi resmi dimulai pada 1 Januari 2025.

    Menambahkan Role Access

    Setelah berhasil login, Anda dapat memberikan hak akses kepada pihak lain yang akan membantu dalam pengelolaan pajak:

    Menambahkan pihak terkait: Untuk memberikan akses kepada wakil atau kuasa, pertama-tama tambahkan mereka sebagai pihak terkait melalui menu Informasi Umum di profil wajib pajak.Menetapkan role access: Setelah menambahkan pihak terkait, Anda dapat menetapkan role access berdasarkan jenis pajak atau kategori tertentu. Ini memungkinkan wakil atau kuasa untuk melakukan tugas tertentu seperti pendaftaran, pembayaran, dan penyusunan SPT tanpa harus berbagi password akun utama.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan sistem Coretax DJP untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efisien dan aman. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi dan mengikuti perkembangan terbaru terkait penggunaan sistem ini.

  • Middle-class Squeeze, Kelas Menengah yang Terpinggirkan

    Middle-class Squeeze, Kelas Menengah yang Terpinggirkan

    DALAM diskursus kebijakan publik, kelas menengah sering terpinggirkan karena terlalu “kaya” untuk mendapat subsidi, tetapi juga terlalu “miskin” untuk menikmati kenyamanan yang dimiliki kelompok atas.
     
    Hingga muncul fenomena kelas menengah yang terjepit atau middle-class squeeze sebagai akibat dari berbagai kebijakan yang men-sandwich mereka dalam keadaan yang kurang menguntungkan.
     
    Melansir Antara, Thomas Piketty dalam bukunya berjudul Capital in the Twenty-First Century (2014) menjelaskan kesenjangan kekayaan meningkat ketika tingkat pengembalian modal lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi.
    Kondisi ini membuat kelas atas terus memperkaya diri, sementara kelas menengah, yang bergantung pada upah, tertinggal akibat stagnasi pendapatan dan kenaikan biaya hidup.
     
    Piketty mencontohkan konsentrasi kekayaan global, seperti di AS, yang terus meningkat sejak 1980-an, dengan 10 persen populasi terkaya menguasai mayoritas kekayaan tersebut. Ia menyarankan pajak kekayaan progresif sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan peluang lebih besar bagi kelas menengah.
     
    Buku itu menjadi relevan dalam konteks Indonesia di mana kelas menengah mengambil peran yang sangat vital dalam ekonomi sebagai motor utama, penggerak konsumsi domestik, dan penopang stabilitas sosial namun menghadapi tekanan biaya hidup dan akses terbatas ke modal.
     
    Mereka juga kerap berada di posisi yang rentan terhadap kebijakan ekonomi dan perpajakan. Tidak jarang kebijakan yang diambil, meski bertujuan untuk mendongkrak penerimaan negara atau mendorong pembangunan, justru memberikan dampak negatif pada kelompok ini.
     
    Tekanan ini kerap memunculkan narasi “kelas menengah yang terjepit.” Meskipun, di balik segala tantangan ini, ada peluang besar untuk menciptakan solusi yang mencerahkan. Salah satu isu utama yang dihadapi kelas menengah adalah beban pajak yang dirasa tidak seimbang dengan manfaat yang mereka terima.
     
     

     

    Kelas menengah sering kali menjadi tulang punggung penerimaan pajak

    Kelas menengah sering kali menjadi tulang punggung penerimaan pajak, baik melalui pajak penghasilan (PPh) maupun pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
     
    Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebagian penerimaan PPh individu berasal dari kelompok kelas menengah, yang berada di rentang penghasilan Rp60 juta hingga Rp250 juta per tahun.
     
    Berdasarkan struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku, penghasilan dalam rentang tersebut dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi, yaitu 15 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta.
     
    Namun, manfaat langsung dari penerimaan pajak ini sering kali tidak terasa oleh mereka, karena anggaran publik lebih banyak dialokasikan untuk program subsidi bagi kelompok miskin atau pembangunan infrastruktur besar yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan sehari-hari mereka.
     
    Kondisi ini diperberat oleh kebijakan ekonomi yang sering kali tidak memperhatikan dampaknya pada kelas menengah. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa tahun lalu yang langsung memukul daya beli mereka.
     
    Biaya transportasi, pendidikan, dan kesehatan meningkat, sementara upah riil tidak tumbuh secepat kenaikan biaya hidup. Namun, melihat dari perspektif yang lebih luas, kebijakan perpajakan dan ekonomi tidak selalu menjadi beban bagi kelas menengah.
     
    Kebijakan redistributif, seperti insentif pajak atau dukungan langsung, diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan dan memperkuat peran kelas menengah dalam pembangunan ekonomi.
     
    Seiring dengan itu reformasi dalam sistem perpajakan dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan. Dengan perencanaan yang tepat, kebijakan ini bisa menjadi alat untuk memperkuat kelas menengah dan membuka jalan bagi mobilitas sosial yang lebih tinggi.
     

    Ilustrasi. Foto: dok MI
     
    Insentif pajak

    Sebagai jalan keluar bagi kelas menengah untuk beranjak dari celah kebijakan yang tidak menguntungkan, insentif pajak bisa menjadi jendela yang memberikan angin segar.
     
    Dengan memperkenalkan potongan pajak untuk kebutuhan spesifik, seperti pendidikan anak atau investasi pada energi ramah lingkungan, pemerintah dapat memberikan ruang lebih bagi kelas menengah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
     
    Selain itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi makro memberikan manfaat langsung bagi kelas menengah. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan publik yang berkualitas, misalnya, akan sangat meringankan beban pengeluaran mereka.
     
    Studi kasus dari negara tetangga seperti Malaysia dapat menjadi pelajaran penting. Pemerintah di negeri jiran telah mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban kelas menengah.
     
    Misalnya, pada 2023, Malaysia memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu berpenghasilan menengah sebanyak dua persen, yang membantu keluarga kelas menengah lebih leluasa dalam mengelola keuangan mereka.
     
    Kelas menengah Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi digital. Dengan mendorong adopsi teknologi dalam aktivitas ekonomi, seperti e-commerce atau jasa berbasis digital, kelas menengah dapat menciptakan sumber penghasilan tambahan.
     
    Pemerintah bisa mendukung inisiatif ini melalui insentif pajak bagi pelaku usaha kecil berbasis teknologi dan pelatihan digital gratis untuk tenaga kerja.
     
     

     

    Harus proaktif

    Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pemerintah. Kelas menengah perlu lebih proaktif dalam mengelola dampak kebijakan ekonomi.
     
    Literasi keuangan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan meski tingkat literasi keuangan di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak rumah tangga yang belum memahami pentingnya atau investasi jangka panjang.
     
    Survei di 2024 yang diselenggarakan oleh Jakpat membuktikan saat ini menabung masih menjadi opsi andalan bagi mereka yang sedang berusaha mewujudkan keamanan dan kemerdekaan finansial.
     
    Padahal, potensi keuntungan dari investasi lebih tinggi daripada uang yang hanya “dipegang” sendiri atau ditabung. Dengan meningkatkan pemahaman tentang perencanaan keuangan, kelas menengah dapat lebih siap menghadapi guncangan ekonomi.
     
    Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung. Perusahaan ritel, misalnya, dapat menyediakan program loyalitas yang memberikan manfaat tambahan bagi konsumen kelas menengah.
     
    Industri keuangan juga bisa menawarkan produk tabungan atau investasi yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan kelas ini. Pada akhirnya, kelas menengah Indonesia harus diakui sebagai kelompok strategis yang tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.
     
    Dengan kebijakan perpajakan dan ekonomi yang lebih inklusif, kelas menengah tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan nasional.
     
    Tantangan yang mereka hadapi saat ini, meski berat, adalah peluang besar untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
     
    Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan kelas menengah itu sendiri, ada harapan besar kelompok ini tidak lagi menjadi yang “terjepit,” melainkan menjadi kekuatan yang mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah namun juga beban bagi mereka terdistribusi dengan adil dan tidak memusat di pundak mereka.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Banyak Desa Digital, Sidoarjo Dapat Apresiasi Wamenkomdigi

    Banyak Desa Digital, Sidoarjo Dapat Apresiasi Wamenkomdigi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria mengapresiasi Pemkab Sidoarjo. Apresiasi karena berhasil mewujudkan banyak desa menjadi kampung digital.

    Sedikitnya ada sekarang ini terdapat 46 desa di Kabupaten Sidoarjo yang bertransformasi menjadi Desa Digital. Salah satunya Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon yang dikunjungi langsung oleh Wamenkomdigi Nezar Patria, Jumat (3/1/2025).

    Di lokasi Nezar mengapresiasi komitmen Kabupaten Sidoarjo yang cukup adaptif dalam perkembangan teknologi digitalisasi. Salah satu contoh diantaranya adalah transformasi digital melalui pelayanan pemerintahan hingga desa digitalnya.

    “Kabupaten Sidoarjo sangat potensial untuk desa digital yang sudah ada sistem informasinya sebagai contoh kampung tangguh. Selain infrastruktur yang dijaga dalam mewujudkan transformasi digital, juga diperlukan talenta digital atau Sumber Daya Manusia (SDM) agar adaptif karena teknologi berkembang lebih cepat,”ucapnya.

    Nezar Patria menambahkan, pihaknya akan terus membantu agar masalah di Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa blank spot atau wilayah yang tidak memiliki akses komunikasi dan informasi, baik analog maupun digital untuk menjadi desa digital segera tercapai.

    “Nanti kami akan support dan bantu beberapa wilayah yang mengalami blank spot agar seluruh desa di Sidoarjo yang berpotensi desa digital ini tercapai,” janjinya.

    Setiap desa di Kabupaten Sidoarjo, lanjut dia, juga bisa melakukan adopsi teknologi digital dengan cara tersebut mampu mengoptimalkan hasil tambak, misalnya mampu meningkatkan produksi lele dan nila sebanyak 1,5 kali lipat. Upaya ini akan kami bantu kerjasama dengan startup.

    Plt Bupati Sidoarjo Subandi yang hadir mendampingi Wamenkomdigi di kegiatan tersebut menegaskan akan terus mendorong seluruh desa di 18 Kecamatan untuk melakukan digitalisasi, termasuk layanan hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kami terus mendorong 328 desa di Kabupaten Sidoarjo ini semuanya melakukan digitalisasi. Supaya konektivitas antar desa berjalan dengan baik. Dengan kunjungan Wamenkomdigi ini, saya harap Kabupaten Sidoarjo terus berkembang menjadi Kabupaten digitalisasi yang lebih baik lagi,” ungkapnya. (isa/but)

  • Tak Hanya Soal Perumahan, Menteri BUMN Erick Thohir Minta BTN Jadi ‘Megabank’ – Halaman all

    Tak Hanya Soal Perumahan, Menteri BUMN Erick Thohir Minta BTN Jadi ‘Megabank’ – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN menjadi “megabank” alias bank raksasa.

    Erick ingin BTN menjadi megabank, yaitu bank yang dapat memberikan solusi perumahan beserta ekosistemnya.

    “Saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat. Jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada endingnya,” kata Erick saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025), dikutip dari siaran pers.

    Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    BPD yang dijajaki perlu yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memerlukan pengelolaan gaji, tetapi juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

    “Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu) bisa bekerjasama dengan bank-bank daerah seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up. Sebagai Bank, kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading, tapi juga menjadi agregator,” ujarnya.

    Selain dengan BPD, Erick juga mendorong BTN mempererat kolaborasi dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan.

    Ia juga mendorong BTN bekerjasama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan Bandara.

    “Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem. Kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI, atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” ucap Erick.

    Terkait dengan transformasi yang dilakukan BTN sejak 2019, Erick meminta Nixon dan kawan-kawan tidak berpuas diri.

    Ia mengatakan progres yang diambil BTN sudah luar biasa, tetapi ia percaya masih bisa lebih dari itu.

    “Saya percaya BTN akan mencapai kemajuan yang lebih pesat dan akan lebih mudah, karena biasanya yang besar sudah comfort, itu saya apresiasi BTN, transformasi sudah baik, jangan berpuas diri,” tutur Erick.

    Erick pun berpesan kalau BTN ingin melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan.

    BTN dianggap telah melakukan langkah konkret dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

    Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu turut mengapresiasi langkah BTN sebagai bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat. 

    Ia menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi.

    “Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outletnya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” pungkas Erick.

    Visi Baru BTN

    Nixon LP Napitupulu menetapkan visi baru BTN untuk periode 2025-2029, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

    Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani “beyond mortgage” atau tidak hanya KPR.

    Jadi, kata Nixon, BTN tidak hanya menyediakan sola perumahan, KPR, dan sejenisnya, tetapi juga bagaimana mereka bisa membayar listrik, air, dan sekolah di BTN.

    “Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” kata Nixon.

    Ia mengatakan, BTN akan memperkuat mesin tabungan yang berkelanjutan (engine for sustainable funding).

    Sebab, menurut dia, pendanaan merupakan tema besar di industri perbankan saat ini di tengah ketatnya dan mahalnya likuiditas akibat persaingan yang tinggi.

    Ia menyebut bahwa cost of fund atau biaya dana BTN saat ini paling tinggi di antara bank-bank milik negara (Himbara).

    “Pelan-pelan kita menarik biaya dana agar turun, tapi masih kurang cepat. Jadi banyak inisiatif yang akan kita lakukan di banyak area, seperti digitalisasi, services, dan funding,” ujar Nixon.

    Nixon berharap BTN dapat meningkatkan proporsi dana murah (current account saving account/CASA) menjadi lebih dari 54 persen.

    Upaya itu dilakukan melalui menggenjot perolehan dana ritel melalui berbagai upaya, termasuk di antaranya transformasi digital.

    Transformasi BTN

    Setelah berhasil melakukan transformasi terhadap mobile banking-nya menjadi Bale by BTN, ia mengatakan perseroan berencana memperbanyak perubahan terhadap kantor cabangnya.

    Kantor cabang BTN akan diubah menjadi digital store yang akan meningkatkan efisiensi dan memodernisasi proses bisnis.

    Di digital branch, BTN akan menggabungkan fungsi teller dan customer service, sehingga perseroan bisa menghemat tenaga kerja kita dengan menjadikan mereka sebagai sales officer atau operations.

    “Semoga ini mengubah wajah BTN yang dianggap ketinggalan dalam hal digitalisasi, mengubah pandangan masyarakat terhadap image BTN sehingga ada keberlanjutan dalam perolehan dana masyarakat,” ucap Nixon.

    Nixon menambahkan bahwa BTN telah melaksanakan transformasi di seluruh aspek bisnis dan operasionalnya selama lima tahun terakhir.

    Termasuk di antaranya memperkuat praktik tata kelola yang baik (good corporate governance) dan mengembangkan inovasi di bidang keberlanjutan (sustainability).

    Performa bisnis selama lima tahun terakhir juga diklaim meningkat secara konsisten.

    Ia berharap aset BTN dapat menembus Rp 500 triliun pada 2025 karena saat ini total aset telah mencapai Rp470 triliun, terutama didorong oleh program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan presiden sebelumnya, Joko Widodo.

    Nixon optimistis dengan seluruh upaya transformasi yang terus dilakukan, BTN siap mendukung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah.

    Saat ini BTN, mencatat ada 632.000 unit di management stock per hari ini.

    “Semoga angka ini bisa membantu pemerintah Indonesia Maju untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah,” pungkas Nixon.

  • Perluas Akses Literasi, Gramedia Targetkan 20 Gerai Baru di Tahun 2025 – Halaman all

    Perluas Akses Literasi, Gramedia Targetkan 20 Gerai Baru di Tahun 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gramedia menargetkan menambah 20 gerai baru di seluruh Indonesia untuk  memudahkan masyarakat dalam mengakses Literasi.

    Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat komitmen memajukan literasi Indonesia melalui berbagai inisiatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

    Diketahui sepanjang tahun 2024, Gramedia telah membuka 15 gerai baru di seluruh Indonesia. 

    Hal ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi.

    “Saat ini Gramedia telah memiliki 135 gerai di seluruh Indonesia, dukungan seluruh konsumen selama ini menjadi pendorong utama Gramedia untuk terus berinovasi dalam menyediakan akses literasi yang lebih merata di Indonesia,” ujar Operational Director Gramedia Heri Darmawan di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Heri Darmawan percaya bahwa literasi adalah kunci untuk mengubah imajinasi menjadi realitas dan menciptakan masa depan yang lebih cerah.

    Transformasi digital juga menjadi fokus utama Gramedia dalam memperluas jangkauan literasi.

    Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan signifikan pengguna layanan digital, di mana lebih dari 106.000 Grameds (sebutan konsumen Gramedia) aktif membaca melalui platform E-Books.

    Selain itu, lebih dari 66.000 Grameds telah berkontribusi dalam membangun komunitas literasi yang kuat melalui berbagi rekomendasi buku kepada sesama pembaca.

    Dalam upaya memperluas aksesibilitas, Gramedia juga aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

    Saat ini, Gramedia telah berkolaborasi dengan lebih dari 100 klien korporat, 5.000 reseller aktif, dan 17 toko kemitraan.

    Kolaborasi ini memperkuat positioning Gramedia untuk lebih dekat dengan masyarakat Indonesia.

    “Pencapaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan dukungan semua pihak. Ke depan, kami akan terus berinovasi dan memperkuat peran kami sebagai mitra masyarakat dalam tumbuh bersama dan memajukan literasi nasional,” kata Heri Darmawan.

    Sejalan dengan misi Gramedia dalam meningkatkan gerakan literasi nasional, Gramedia juga berusaha untuk menggerakan literasi karya asli untuk mendukung dan menghargai karya yang dibuat para penulis.

    Dengan adanya campaign #LiterasiKaryaAsli, diharapkan dapat menjadi satu upaya untuk memberantas pembajakan buku yang kian marak di Indonesia.

    Selain itu, di tahun 2025 ini Gramedia juga mendukung program yang digagas pemerintah terkait Sustainable Development Goals (SDGs).

    Gramedia membuat suatu gerakan yang dinamakan #EcoLiteracy yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

    Sekadar informasi Gramedia adalah satu Strategic Business Unit (SBU) Kompas Gramedia (KG) yang bergerak di bisnis retail dengan produk utama buku dan alat-alat tulis.

    Hal ini berkaitan dengan misi untuk ikut berperan dalam usaha mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui penyebaran informasi dan pengetahuan.

  • Menkomdigi Meutya Diminta Fokus Lelang Frekuensi hingga PDN di 2025

    Menkomdigi Meutya Diminta Fokus Lelang Frekuensi hingga PDN di 2025

    Jakarta

    Pengamat telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) fokus pada pekerjaan rumah yang saat ini masih menumpuk, di antaranya menyelesaikan lelang frekuensi, Pusat Data Nasional, hingga mengatasi RT/RW Net.

    Sepanjang sisa 2024, Komdigi yang merupakan kementerian digital ini lebih fokus kepada kisruh yang ada di internal, seperti terungkapknya pegawai yang melindungi situs judi online. Selain itu, Menkomdigi Meutya Hafid sebagai nakhoda kementerian ini merombak jajaran bawahannya agar sejalan dengan visi transformasi digital yang diinginkan Presiden Prabowo.

    Ian mencatat sejumlah PR Komdigi yang harus dilakukan di 2025, dan yang paling dekat adalah lelang frekuensi yang urung terjadi di tahun sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, kebutuhan digital semakin tinggi sehingga kebutuhan frekuensi semakin dibutuhkan operator seluler.

    “Lelang frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz dan 26 GHz. Dengan nilai lelang dan kewajiban yang rasional seperti up front fee dan pembangunan di daerah tertentu,” ucapnya kepada detikINET.

    Disampaikannya, lelang frekuensi semestinya sudah mulai disosialisasikan pada kuartal pertama tahun ini. Ia yakin dengan lelang frekuensi tiga band itu bisa dilakukan secara bersamaan asalkan nilai lelangnya rasional.

    Dan masalah nilai up front fee-nya yang tidak berubah, kata Ian, hanya apakah akan ditarik diawal atau disebar atau seperti apa.

    “Semakin ditunda frekuensi (sumber daya alam yg terbatas) dilelangnya maka ada manfaat yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Sesuai asas pertama UU Telekomunikasi akan sumber daya alam, yaitu memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

    Ia menyarankan agar pemerintah membuat Peraturan Undang-Undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi maupun infrastruktur.

    “Sehingga beban regulasi terhadap operator membuat operator lebih sehat,” ucapnya.

    Ian juga mengatakan dalam memerangi judi online, dan fraud pada layanan internet seperti RT/RW Net dengan sistem yang dapat diaudit dan terbuka sehingga kinerjanya terukur. Jadi ada evaluasi berkala yang transparan.

    Adapun untuk mewujudkan transformasi digital di Tanah Air, Ian mengungkapkan itu dapat terealisasi melalui langkah, yaitu mewujudkan 100% internet (BAKTI Komdigi dan penyedia layanan internet baik BUMN, BUMS atau lainnya).

    “Super Platform Indonesia (seperti Satu Sehat, MyPertamina dan lain-lain), satu data Indonesia (sebagai salah satu sumber daya yg dikuasai negara dan memiliki nilai bisnis sangat tinggi) wajib berada di Indonesia – Pusat Data Nasional/pengolahan data harus melalui pemberian wewenang pemerintah dalam hal ini oleh Komdigi,” tuturnya.

    Selain itu, Ian mengatakan PR Komdigi selanjutnya itu, membangun sumber daya manusia PPNS yang memiliki integritas baik pengawasan, pengendalian, dan berkoordinasi dengan aparat berwenang termasuk perlindungan data pribadi. PR terakhir adalah, membuat Peraturan Perundang-undangan turunan dari UU PDP dan regulasi Open Backbone Indonesia.

    (agt/rns)

  • Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Nasabah mengakses aplikasi penunda pembayaran (paylater) di Bogor, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Dalam beberapa tahun terakhir, layanan paylater atau beli sekarang bayar nanti (buy now pay later) semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2024, outstanding pembiayaan paylater yang disalurkan perusahaan pembiayaan mencapai Rp8,41 triliun, meningkat sebesar 63,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sayangnya, lonjakan ini diiringi dengan memburuknya kualitas kredit. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross pada layanan ini naik dari 2,60 persen pada September menjadi 2,76 persen di Oktober 2024.

    Di sisi lain, sektor e-commerce mencatat pertumbuhan pesat. Data dari Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai transaksi e-commerce pada 2024 akan mencapai Rp487 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp453,8 triliun.

    Jumlah pengguna e-commerce juga diproyeksikan mencapai 65,65 juta orang pada 2024, naik 12 persen dari tahun lalu. Momentum seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) berkontribusi besar, dengan total transaksi mencapai Rp25,7 triliun pada 2023, melonjak 182 persen dibandingkan penyelenggaraan pertama pada 2019.

    Lonjakan transaksi e-commerce dan penggunaan paylater mencerminkan transformasi digital yang pesat di Indonesia.

    Berdasarkan survei terbaru oleh Jakpat di Oktober tahun 2022, sebuah penyedia layanan survei daring yang memiliki lebih dari 1,1 juta responden terdaftar. Lebih dari 90 persen pengguna layanan paylater pada masing-masing generasi X, milenial, hingga generasi Z, memanfaatkan layanan ini untuk belanja di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

    Survei ini melibatkan 1.506 responden berusia 15 hingga 71 tahun. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang dominasi e-commerce dalam penggunaan layanan paylater di semua generasi.

    Namun, kombinasi pertumbuhan ini dengan memburuknya kualitas kredit menjadi tanda bahaya bagi keuangan pribadi masyarakat. Fenomena ini memunculkan dugaan kuat bahwa konsumsi masyarakat kian terdorong oleh impulsive buying, yaitu jika seseorang pernah berencana membeli sesuatu di mall atau tempat pembelanjaan lainnya, namun begitu masuk ke lokasi tiba-tiba daftar barang belanjaan yang telah ada di alam pikir menjadi buyar seketika. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh strategi pemasaran agresif seperti diskon, cashback, atau kemudahan pembayaran cicilan.

    Peningkatan kualitas kredit bermasalah menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola utang mereka.

    Dampak negatif dari penggunaan paylater yang tidak terkontrol dapat dirasakan dalam berbagai aspek, baik finansial maupun psikologis. Dari sisi finansial, keterlambatan pembayaran sering kali menyebabkan akumulasi bunga dan denda, yang memperburuk kondisi keuangan individu. Bahkan, riwayat kredit yang buruk akibat gagal bayar dapat menyulitkan akses ke fasilitas kredit lain di masa depan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Sementara itu, dampak psikologisnya tak kalah serius. Beban utang yang menumpuk kerap menimbulkan stres dan kecemasan, yang berakibat pula pada menurunnya produktivitas kerja. Karena dengan meningkatnya stres dan kecemasan, seseorang akan kesulitan berkonsentrasi dalam menjalankan pekerjaannya. Padahal seseorang akan dapat berpenghasilan yang baik ketika ia dalam kondisi jasmani yang sehat, pikiran yang penuh konsentrasi, serta hati yang tenang.

    Dalam beberapa kasus ekstrem, individu yang merasa terjebak dalam jeratan utang dapat mengalami depresi yang mendalam, bahkan sampai mengambil tindakan nekat. Fenomena ini menunjukkan bahwa paylater, meski menawarkan kemudahan, namun justru membawa risiko besar yang acapkali tak disadari oleh penggunanya.

    Kajian dari jurnal el Barka: Journal of Islamic Economics and Business yang terbit pada 2024 berfokus pada integrasi literasi keuangan dan nilai etika untuk mengontrol perilaku impulsif. Literasi keuangan yang dipadukan dengan nilai etika dapat membantu seseorang membangun kesadaran finansial dan memiliki nilai etis yang kuat.

    Dengan pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki,” seseorang dapat mengembangkan kebiasaan belanja yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

    Refleksi pribadi dan membangun kebiasaan baru dapat membantu menghindari perilaku konsumtif. Ini termasuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan dan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.

    Untuk mencegah dampak buruk dari lonjakan penggunaan paylater dan transaksi e-commerce, diperlukan solusi yakni dengan menanamkan karakter hidup sederhana. Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter hidup sederhana pada anak. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui ajaran agama yang mengajarkan prinsip qana’ah (merasa cukup) dan tabayyun (memastikan kebutuhan sebelum bertindak).

    Selain itu, budaya hidup sederhana juga dapat menjadi teladan melalui pengelolaan keuangan keluarga, seperti membuat anggaran harian atau memprioritaskan kebutuhan esensial. Pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki” merupakan langkah sederhana namun efektif untuk membantu individu mengubah kebiasaan konsumtif menjadi lebih bertanggung jawab.

    Langkah pertama adalah menyadari kebiasaan belanja yang berlebihan atau tidak perlu. Selanjutnya, individu perlu menerima fakta bahwa kebiasaan tersebut memengaruhi kondisi keuangan dan memerlukan perbaikan. Langkah terakhir adalah membuat rencana aksi, seperti menyusun anggaran atau membatasi pembelian hanya pada barang yang benar-benar dibutuhkan.

    Pola pikir ini tidak hanya mendorong refleksi pribadi, tetapi juga membantu membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Metode Eisenhower Matrix dapat digunakan untuk membantu individu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

    Matriks ini membagi keputusan belanja ke dalam empat kategori: Do (penting dan mendesak), seperti belanja kebutuhan pokok; Schedule (penting tapi tidak mendesak), seperti pembelian barang elektronik yang direncanakan; Delegate (tidak penting tapi mendesak), yakni aktivitas belanja yang dapat diabaikan atau diserahkan kepada orang lain; dan Delete (tidak penting dan tidak mendesak), seperti membeli barang karena tren atau diskon besar.

    Sikap pertengahan, yakni tidak boros namun juga tidak pelit, menjadi penting untuk ditanamkan dengan memahami keutamaan prioritas. Belanja kebutuhan harus selalu menjadi prioritas dibandingkan keinginan.

    Untuk membedakan keduanya, masyarakat dapat bertanya pada dirinya sendiri: apakah barang ini jika tidak dibelanjakan akan menimbulkan konsekuensi negatif dalam keberlangsungan hidup? Jika jawabannya iya, maka hal itu adalah kebutuhan.

    Kecenderungan menggunakan paylater di tengah sindrom impulsive buying terbukti menjerumuskan masyarakat ke dalam siklus utang yang sulit dikendalikan. Dengan menanamkan nilai hidup sederhana melalui ajaran agama, budaya, dan literasi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan lebih bijak.

    Bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut sejak kecil, refleksi pribadi dan pembentukan kebiasaan baru dapat menjadi jalan keluar. Penerapan metode seperti Eisenhower Matrix dapat menjadi solusi praktis untuk membantu individu membedakan kebutuhan dan keinginan.

    Pada akhirnya, hati yang tenang, pikiran yang mampu berkonsentrasi, dan jasmani yang sehat menjadi modal utama seseorang untuk meraih penghasilan yang cukup dan kehidupan yang seimbang. Sehingga selalu ada solusi bagi mereka yang saat ini tengah kesulitan melepaskan diri dari jerat utang.

    Setiap langkah kecil dalam mengelola keuangan dengan bijak adalah awal dari perubahan besar. Dengan disiplin, doa, dan usaha yang terus-menerus, masa depan yang lebih cerah dan bebas dari jeratan utang insya Allah akan dapat dicapai.

    Sumber : Antara