Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Buka Akses Keuangan ke Masyarakat, Direktur Utama BRI Sunarso Mendapatkan Penghargaan Impact on Financial Industry Leadership

    Buka Akses Keuangan ke Masyarakat, Direktur Utama BRI Sunarso Mendapatkan Penghargaan Impact on Financial Industry Leadership

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mendapat pengakuan atas kontribusinya dalam mendukung perkembangan sektor finansial di Indonesia. Pada ajang Kumparan Awards Impact Makers 2024, BRI berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yaitu Impact on Financial Industry untuk BRI dan Impact on Financial Industry Leadership yang diberikan kepada Direktur Utama BRI Sunarso.
     
    Penghargaan ini memperkuat posisi BRI sebagai institusi keuangan yang memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan dan inovasi di sektor keuangan nasional. Acara penghargaan ini digelar di The Ballroom at Djakarta Theater di Jakarta, 19 Desember 2024, dengan penghargaan diterima oleh Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto.
     
    Mengutip publikasi Kumparan, Sunarso mendapatkan penghargaan di bidang Impact on Financial Industry Leadership atas pengaruhnya dalam transformasi sektor finansial di Indonesia. Selama kepemimpinannya, Sunarso menginisiasi program-program strategis.

    Salah satunya adalah memperkuat posisi BRI sebagai bank pendukung UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan terjangkau bagi jutaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di bawah kepemimpinan Sunarso, BRI juga memperluas ekosistem digital dengan mengembangkan aplikasi mobile banking BRImo, sehingga layanan finansial bisa lebih mudah diakses.
     
    Sebagai contoh, keberadaan Holding Ultra Mikro (UMi) yang melibatkan sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM telah memberikan dampak besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Ekosistem ini berhasil melayani lebih dari 176 juta nasabah simpanan serta 36,1 juta nasabah pinjaman atau debitur, dengan total pembiayaan mencapai Rp622,3 triliun. Sinergi ini mencerminkan keberhasilan BRI dalam memperkuat akses keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
     
     

     
    Sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan, BRI terus memperkuat jaringan AgenBRILink yang melayani masyarakat di berbagai wilayah. Hingga November 2024, jaringan AgenBRILink mencatat lebih dari 1,05 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp1.442 triliun. Jumlah agen yang mencapai 1.047.502, tumbuh 45,68% secara year-on-year (yoy), mencerminkan keberhasilan BRI dalam menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
     

    (Foto: Dok. BRI)
     
    Keberhasilan transformasi digital BRI tercermin melalui kehadiran super apps BRImo sebagai solusi keuangan terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Hingga akhir September 2024, super apps BRImo telah digunakan oleh 37,14 juta pengguna aktif dengan volume transaksi mencapai Rp4.034 triliun, tumbuh 35,20% yoy. Super apps BRImo menjadi bagian penting dari inovasi digital BRI, menghadirkan layanan modern yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
     
    “Saya dedikasikan penghargaan ini kepada insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan Indonesia. Penghargaan ini juga saya dedikasikan kepada seluruh pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia,” ungkapnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pesan Menpan-RB untuk Kepala BKN, Mulai dari Penguatan Sistem Merit hingga Pengelolaan Data Terintegrasi

    Pesan Menpan-RB untuk Kepala BKN, Mulai dari Penguatan Sistem Merit hingga Pengelolaan Data Terintegrasi

    Pesan Menpan-RB untuk Kepala BKN, Mulai dari Penguatan Sistem Merit hingga Pengelolaan Data Terintegrasi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Badan Kepegawaian Negara (
    BKN
    ) resmi memiliki nakhoda baru usai Zudan Arif Fakrulloh dilantik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
    Birokrasi
    (
    Menpan-RB
    ) Rini Widyantini.
    Di bawah kepemimpinan baru ini, Menteri Rini berharap, BKN dapat bergerak cepat menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari penguatan sistem merit hingga pengelolaan data terintegrasi.
    “BKN memegang peran penting dalam pengelolaan kepegawaian nasional. Reformasi
    birokrasi
    yang kita jalankan membutuhkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Maka itu, sejumlah pekerjaan rumah BKN harus dapat segera dituntaskan,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).
    Rini menambahkan, BKN harus menyusun gebrakan yang memastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.
    Selain itu, pengelolaan data ASN yang terintegrasi juga harus jadi fokus BKN di tengah upaya pemerintah melakukan transformasi digital.
    “Saya berharap, data ASN ini bisa akurat, mutakhir, dan terintegrasi di masa depan. Tentunya untuk mencapai kondisi yang kami inginkan, BKN harus memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal,” tutur Rini.
    Selain penguatan sistem merit dan pengelolaan data terintegrasi, Rini juga meminta agar BKN secara aktif melakukan pembinaan manajemen ASN melalui pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN.
    Lebih lanjut, Rini mengatakan, BKN juga perlu memastikan pelaksanaan asesmen bagi ASN dapat menilai dan mengembangkan kompetensi ASN secara profesional dan objektif.
    Tak hanya itu, Rini pun menekankan tentang pentingnya pelayanan kepegawaian kepada ASN agar dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi modern.
    “Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi, dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik bisa terus ditingkatkan. Utamanya, antara
    Kemenpan-RB
    , BKN, dan LAN. Terkait pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta pencapaian
    outcome
    bersama, mari terus lanjutkan, sempurnakan, dan tingkatkan kualitasnya,” terang Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina

    BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina

    Foto: Istimewa

    BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan Nobby Official dalam program sedekah penjualan produk Ghazia Collection dan menghasilkan infak sebesar Rp1.002.749.683 yang akan disalurkan bagi masyarakat Palestina.

    Sebelumnya, BAZNAS RI bersama Nobby Official meluncurkan Program Sedekah Penjualan Produk selama periode bulan Desember 2024. Seluruh keuntungan hasil program sedekah penjualan produk Ghazia Collection tersebut didonasikan 100 persen kepada masyarakat Palestina melalui BAZNAS RI.

    Secara simbolis penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut diselenggarakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Kamis (9/1/2024). Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA., Komisaris Nobby Official, Sapari, serta Direktur & Founder Nobby Official Unilahwati.

    Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA. menyampaikan apresiasinya kepada Nobby Official dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan donasi Kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Nobby Official atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS. Insya Allah, donasi ini akan kami distribusikan secara amanah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” kata Kiai Noor, seperti dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com.

    Kiai Noor menggambarkan penderitaan rakyat Palestina akibat kekejaman agresi penjajahan yang dilakukan oleh Israel, yang menutup hampir semua celah bantuan untuk Palestina.

    “Bantuan teman-teman di Indonesia sangat dibutuhkan, bukan berarti karena besar kecilnya tapi dorongan moralnya itu luar biasa,” ujar Kiai Noor.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menjelaskan, baru-baru ini BAZNAS telah bekerja sama menyalurkan bantuan sebesar Rp7 miliar dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), juga melakukan kerja sama penyaluran bantuan untuk pengungsi Palestina di Yordania sebesar Rp2 miliar dengan King Hussein Cancer Center (KHCC).

    Kiai Noor menyebut, total bantuan yang telah disalurkan oleh BAZNAS untuk membantu masyarakat Palestina sebesar Rp120 miliar, dan masih akan terus bertambah.

    Lebih lanjut Kiai Noor mengatakan, BAZNAS akan terus berusaha memastikan setiap bantuan yang diterima dapat tersalurkan meski di situasi yang penuh tantangan ini, hingga segala bantuan benar-benar bisa bermanfaat dan tersalurkan bagi masyarakat Palestina.

    Sementara itu, Komisaris Nobby Official, Sapari menyebutkan, seluruh donasi yang terkumpul merupakan hasil keuntungan dari penjualan Ghazia Collection selama periode Desember 2024 yang tersedia di 49 outlet Nobby di seluruh Indonesia.

    “Akhirnya kesempatan ini datang di mana kami bisa menyerahkan bantuan secara simbolis untuk saudara-saudara kita di Palestina lewat program Hope For Palestine lewat penjualan Ghazia Collection di mana keuntungan penjualan selama bulan Desember alhamdulillah sudah terkumpul,” kata Sapari.

    Sapari mengatakan, penyerahan donasi kemanusiaan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Nobby Official kepada para konsumen di seluruh wilayah tanah air.

    Sapari berharap, donasi yang terkumpul dapat meringankan penderitaan yang dirasakan masyarakat Palestina.

    “Mudah-mudahan dana yang terkumpul ini bisa membantu meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina,” harapnya.

    Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Pimpinan BAZNAS RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, MS. M.Ec., Ph.D, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si, CFRM, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, M.A, serta Deputi 1 BAZNAS RI M. Arifin Purwakananta.

    Sumber : Sumber Lain

  • Bersinergi, Komdigi Perkuat Transformasi Digital Bersama BAPPISUS

    Bersinergi, Komdigi Perkuat Transformasi Digital Bersama BAPPISUS

    JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS), baru-baru ini berkolaborasi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. 

    Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, sinergi dengan BAPPISUS ini merupakan bagian dari langkah penting untuk memastikan program-program Komdigi berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun transformasi digital yang dilakukan Kemkomdigi mencakup berbagai sektor, mulai dari digitalisasi layanan publik hingga sistem perpajakan digital, digital payment, dan penguatan keamanan digital. 

    “Presiden selalu menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap program. Dengan kolaborasi ini, kami pastikan bahwa digitalisasi layanan pemerintah tidak hanya inovatif, tetapi juga tepat sasaran,” ujar Meutya. 

    Kepala BAPPISUS, Aris Marsudiyanto, juga turut menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, cepat, dan bersih.  

    Menurut Aris, teknologi informasi menjadi pondasi utama dalam memastikan tata kelola yang bebas dari penyimpangan, sekaligus mendorong sektor lain seperti UMKM untuk tumbuh melalui digitalisasi. 

    Selain itu, Kemkomdigi dan BAPPISUS juga sepakat bahwa keamanan dan efisiensi adalah elemen kunci dalam setiap inisiatif digital. Selain mendukung pelayanan publik, transformasi digital juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara melalui penerapan sistem yang transparan dan andal.   

  • Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pada pekan kedua 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
    Rini Widyantini
    mengunjungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
    BPKP
    ) di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Rini dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membahas berbagai hal, termasuk peran BPKP dalam memastikan
    akuntabilitas
    pelaksanaan
    transformasi digital
    pemerintah.
    Dijelaskan bahwa di era digital saat ini,
    digital public infrastructure
    (DPI) menjadi fondasi penting untuk membangun dan mengelola platform strategis.
    DPI merupakan model arsitektur pemerintahan digital yang diadopsi secara global dengan fokus pada sistem dasar sebagai landasan pengembangan
    layanan publik
    . DPI mencakup Identitas Digital, Platform Pertukaran Data, dan Pembayaran Digital.
    “DPI serta prioritas implementasi ‘
    use case
    ‘ harus diperkuat sebagai kunci percepatan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2029. Kami juga akan menyesuaikannya melalui revisi kebijakan yang ada,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Untuk diketahui, platform strategis tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan vital masyarakat luas.
    Saat ini,
    pemerintah Indonesia
    telah mengembangkan teknologi pemerintahan (
    GovTech
    ) dengan nama
    INA Digital
    , yang secara terbatas telah meluncurkan tiga produk digital, yaitu Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan (INAgov).
    Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula penguatan peran BPKP dalam mengawasi akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Ini akan mendukung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Nomor 82 Tahun 2023, dengan fokus pada DPI, mekanisme pendanaan, dan restrukturisasi kelembagaan.
    Dalam implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan
    Transformasi Digital
    dan Integrasi Layanan Digital Nasional, terdapat beberapa pelajaran penting yang menggarisbawahi urgensi perbaikan pada kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan sentralisasi pendanaan.
    Rini menekankan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan terus mendorong integrasi layanan digital demi mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
    Menurutnya, konsep siklus hidup layanan digital akan menjadi dasar untuk menciptakan layanan yang proaktif, personal, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat.
    Selain mengawasi akuntabilitas transformasi digital pemerintah, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).
    Ia pun memberikan apresiasi atas dukungan BPKP dalam pengawalan transformasi digital pemerintah.
    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen BPKP untuk terus mendukung transformasi digital pemerintah, termasuk melalui
    review
    kebijakan dan pendampingan akuntabilitas keuangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB-BPKP bahas akuntabilitas transformasi digital pemerintah

    Menteri PANRB-BPKP bahas akuntabilitas transformasi digital pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan transformasi digital pemerintah.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, Rini menjelaskan era digital membutuhkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi untuk membangun dan mengelola platform strategis.

    DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi di dunia dengan fokus pada sistem dasar sebagai basis pembangunan layanan, yang meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment.

    “Digital Public Infrastructure serta Use Case Prioritas perlu diperkuat sebagai kunci percepatan demi kesuksesan program-program prioritas Bapak Presiden sepanjang tahun 2025–2029. Hal ini juga akan kami akomodasi dalam revisi berbagai kebijakan yang ada,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Untuk diketahui platform strategis ini mampu mendukung kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas tiga produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan publik (INAku), dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov).

    Dalam pertemuan itu juga turut dibahas penguatan peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan untuk penyempurnaan kebijakan dan penerapan selanjutnya melalui revisi terhadap Peraturan Presiden No. 95/2018, dan No. 82/2023 dengan isu utama terkait DPI, mekanisme pendanaan, dan penataan kelembagaan.

    Selain itu, dalam implementasi Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional terdapat beberapa pembelajaran yang disimpulkan menjadi tiga urgensi perbaikan utama pada penyempurnaan kebijakan yakni kebijakan dan perencanaan, tata kelola kelembagaan, dan sentralisasi pendanaan.

    Rini mengatakan Kementerian PANRB terus mendorong agar pembangunan layanan digital menuju keterpaduan untuk kemudahan layanan bagi masyarakat.

    Menurutnya, konsep siklus hidup akan menjadi dasar agar layanan digital pemerintah proaktif, terpersonalisasi, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

    Tidak hanya mengawal akuntabilitas transformasi digital pemerintah, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam mengawal seleksi CASN.

    Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP yang terus mengawal transformasi digital pemerintah.

    Sementara itu, Plt. Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menjelaskan bahwa BPKP beserta jajaran berkomitmen tinggi dalam mengawal transformasi digital pemerintah.

    “BPKP akan memberikan dukungan dalam review komprehensif terhadap kebijakan transformasi digital pemerintah, serta pendampingan akuntabilitas keuangan,” jelas Yusuf Ateh.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkomdigi Berharap AWS Tambah Investasi di RI, Tak Cukup Rp81 Triliun

    Menkomdigi Berharap AWS Tambah Investasi di RI, Tak Cukup Rp81 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap AWS dapat meningkatkan investasi mereka di Indonesia. 

    Meutya menuturkan Indonesia memiliki proyeksi pertumbuhan kapasitas data center di Indonesia, yang diperkirakan melonjak hingga 260% dalam beberapa tahun ke depan, sebagai peluang besar untuk memperluas investasi. 

    Saat ini, AWS telah menginvestasikan US$5 miliar atau Rp81 triliun (Kurs Rp16.212) di Indonesia sejak 2021, angka ini diharapkan terus meningkat seiring dengan penguatan ekonomi digital.  

    “Saya mendorong AWS untuk memberikan proporsi investasi yang lebih berimbang di kawasan Asean, dengan Indonesia sebagai prioritas utama,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Meutya menuturkan, sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki proyeksi nilai ekonomi digital sebesar US$130 miliar pada 2025. 

    Menkomdigi menegaskan bahwa kolaborasi dengan AWS bukan hanya soal investasi, tetapi juga memastikan Indonesia menjadi pusat transformasi digital di ASEAN.  

    “Kami tidak akan berhenti mendorong pihak-pihak global seperti AWS untuk mengoptimalkan kontribusinya demi memastikan Indonesia menjadi kekuatan digital terbesar di kawasan,” pungkas Meutya Hafid.  

    Menanggapi hal ini, Head of Public Policy AWS Asia Pasifik & Jepang, Quint Simon, menyampaikan bahwa investasi US$5 miliar di Indonesia adalah yang terbesar yang pernah dilakukan AWS secara global. 

    Apalagi, AWS berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan talenta digital Indonesia melalui pelatihan cloud computing dan program sertifikasi. Inisiatif ini bertujuan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di era ekonomi digital global.  

    “Kami membangun seluruh wilayah AWS di Indonesia dan berkomitmen untuk periode investasi 15 tahun, dari 2021 hingga 2036. Ini membuktikan bahwa Indonesia menjadi prioritas kami,” ujar Quint.  

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan perpanjangan kerja sama dengan Amazon Web Services (AWS) guna menjadikan Indonesia sebagai pusat ekosistem digital di ASEAN.

    Nota kesepahaman yang sebelumnya terjalin sejak 2022 hingga 2024 kini diperpanjang untuk menjawab tantangan transformasi digital dan kebutuhan pembangunan talenta digital nasional.  

  • Fotokopi KTP Mau Dihapus, Luhut: Pejabat Tak Setuju, Diganti Saja

    Fotokopi KTP Mau Dihapus, Luhut: Pejabat Tak Setuju, Diganti Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendorong transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan. Salah satu fondasi utamanya adalah implementasi identitas digital atau digital ID.

    Sistem digital ID ini bakal menggantikan sistem verifikasi dan administrasi yang selama ini mengandalkan fotokopi atau foto KTP atau identitas fisik lainnya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B. Pandjaitan menegaskan orang-orang yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah menerapkan digital ID harus siap diganti.

    “Itu sebabnya saya minta Bapak Presiden saya bilang kita akan coba 17 Agustus tapi kalau kalau ada orang enggak setuju di sini, kepada Pak Presiden kami usulkan ya diganti saja,” katanya.

    Dia mencontohkan sistem digital ID bisa diterapkan dalam pengucuran bantuan tunai langsung. Nantinya, pemerintah bisa menggunakan sistem barcode untuk memastikan uang dibelanjakan sesuai arahan pemerintah.

    “Misalnya di desa beli telur, beli ayam, itu akan ada barcodenya. Yang membuat sistem ini itu, karena kita ada pengalaman dengan dulu PeduliLindungi kita tidak keluar duit macam-macam dan ternyata kita bisa. Ada infrastruktur, keluar dana, tapi BPKP kita minta audit berkala,” katanya.

    Luhut menyatakan program transformasi digital pemerintah saat ini tidak seperti program sebelumnya yang mengandalkan vendor eksternal. Kali ini, sistem dibangun secara internal oleh “anak-anak Indonesia” yang bekerja di LKPP, Peruri, dan Telkom.

    “Anak-anak Indonesia itu ada 300 yang bekerja di LKPP, Peruri, Telkom. Presiden kemarin malam setuju bertemu mereka 2-3 minggu dari ini, setelah sistem ini terbentuk. Jadi sistem ini bukan sistem baru dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, tidak ada itu,” kata Luhut. “Karena banyak anak muda indonesia yang hebat, jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini semua harus sepakat karena kepentingan RI.”

    (dem/dem)

  • Komdigi Ajak Pemain Data Center Global Tambah Investasi di RI

    Komdigi Ajak Pemain Data Center Global Tambah Investasi di RI

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong para pemain data center global untuk melanjutkan investasinya di Indonesia. Ajakan itu tak terlepas Indonesia yang akan jadi pusat ekosistem digital di kawasan Asia Tenggara.

    Amazon Web Services (AWS) yang sebelumnya telah menanam investasi sebesar USD 5 miliar di Indonesia sejak 2021, kini diperpanjang komitmen perusahaan tersebut. Namun nilai investasi terbaru tidak disebutkan Komdigi.

    “Kami tidak hanya mengapresiasi kontribusi AWS, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia adalah pasar yang strategis, dengan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, kami meminta AWS untuk menambah porsi investasinya di Indonesia guna memastikan pertumbuhan yang berimbang sesuai potensi kami,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, dalam pertemuan dengan petinggi AWS Asia Pasifik di kantor Kemkomdigi, Rabu (8/1) seperti dikutip dari siaran persnya.

    Meutya Hafid secara tegas meminta AWS melihat proyeksi pertumbuhan kapasitas data center di Indonesia, yang diperkirakan melonjak hingga 260% dalam beberapa tahun ke depan, sebagai peluang besar untuk memperluas investasi. Saat ini, AWS telah menginvestasikan 5 miliar USD di Indonesia sejak 2021, angka yang diharapkan terus meningkat seiring dengan penguatan ekonomi digital.

    “Indonesia bukan hanya pasar yang besar, tetapi juga strategis. Potensi pasar kecerdasan buatan (AI) dan infrastruktur cloud kami tidak bisa diabaikan. Saya mendorong AWS untuk memberikan proporsi investasi yang lebih berimbang di kawasan ASEAN, dengan Indonesia sebagai prioritas utama,” tutur Meutya.

    Menanggapi hal ini, Head of Public Policy AWS Asia Pasifik & Jepang, Quint Simon, menyampaikan bahwa investasi 5 miliar USD di Indonesia adalah yang terbesar yang pernah dilakukan AWS secara global.

    “Kami membangun seluruh wilayah AWS di Indonesia dan berkomitmen untuk periode investasi 15 tahun, dari 2021 hingga 2036. Ini membuktikan bahwa Indonesia menjadi prioritas kami,” ujar Quint.

    AWS juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan talenta digital Indonesia melalui pelatihan cloud computing dan program sertifikasi. Inisiatif ini bertujuan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di era ekonomi digital global.

    Sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki proyeksi nilai ekonomi digital sebesar 130 miliar USD pada 2025. Menkomdigi menegaskan bahwa kolaborasi dengan AWS bukan hanya soal investasi, tetapi juga memastikan Indonesia menjadi pusat transformasi digital di ASEAN.

    “Ini adalah momen bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya. Kami tidak akan berhenti mendorong pihak-pihak global seperti AWS untuk mengoptimalkan kontribusinya demi memastikan Indonesia menjadi kekuatan digital terbesar di kawasan,” pungkas Meutya Hafid.

    (agt/fay)

  • Anggota DPR: RI harus jaga diplomasi bebas aktif walau gabung BRICS

    Anggota DPR: RI harus jaga diplomasi bebas aktif walau gabung BRICS

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Al-Jufri mengatakan bahwa Indonesia harus tetap menjaga diplomasi bebas aktif walau kini telah bergabung dengan organisasi internasional BRICS, dengan tidak mengganggu hubungan dengan mitra-mitra strategis lainnya.

    Menurut dia, keputusan bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga mengandung risiko. Posisi geopolitik BRICS, yang sering dilihat sebagai penyeimbang dominasi negara-negara barat, dapat mempengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,” kata Idrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Namun dengan populasi gabungan mencapai 3,6 miliar jiwa, dia menilai bahwa BRICS merupakan blok dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang signifikan, sekaligus menawarkan peluang besar bagi Indonesia. Sehingga langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional, sangat penting dalam mempertimbangkan keanggotaan tersebut.

    Dia pun menilai bahwa dominasi China dan Rusia dalam aliansi BRICS tersebut menuntut agar Indonesia memiliki strategi kuat dan mempunyai pengaruh yang signifikan.

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi sistem global,” kata dia.

    Dia mengatakan keanggotaan tersebut dapat membuka akses ke pasar besar untuk ekspor Indonesia sekaligus memberi peluang pendanaan alternatif melalui BRICS Development Bank, karena BRICS mewakili seperempat ekonomi dunia.

    “Transfer teknologi dari negara-negara anggota seperti China dan India dapat mempercepat transformasi digital dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan agar semua langkah yang diambil pemerintah terkait dengan BRICS harus berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

    “Pemerintah perlu memiliki rencana yang jelas untuk memaksimalkan keuntungan dari kerja sama BRICS, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025