Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M melakukan sosialisasi Katalog Elektronik versi 6, dan disambut oleh Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Rabu,(15/1/2025).

    Kepala LKPP menyampaikan apresiasi atas setiap upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

    Hendrar menjelaskan bahwa pada tahun 2024, LKPP telah meluncurkan Katalog Elektronik versi 6 sebagai pengembangan dari Katalog Elektronik versi 5 yang selama ini digunakan.

    “Katalog Elektronik versi 6 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Sistem ini juga menawarkan kemudahan e-audit dan monitoring transaksi secara real-time,” ucapnya.

    Lanjut dia, integrasi ini memungkinkan percepatan proses bagi pengguna. Pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dan efektif berkat akses informasi yang cepat dan terintegrasi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, Katalog Elektronik berpotensi menghemat anggaran belanja negara hingga 20-30%, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya administrasi,” ujarnya.

    Otomatisasi dalam pengadaan barang/jasa akan meningkatkan efisiensi waktu dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui Katalog Elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel dan berintegritas.

    Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja terbesar di Provinsi Jawa Timur, sangat membutuhkan implementasi transformasi digital pada pengadaan barang/jasa.

    “Kami berharap digitalisasi pengadaan barang/jasa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi, solusi konkret, dan mempererat kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” jelas Hendrar.

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M bersama Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    Fokus pada produk lokal dan UMKM

    Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa jika dikumpulkan, jumlah belanja pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam tiga tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp1.200 triliun.

    Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 triliun digunakan untuk belanja dalam negeri, yang mampu melibatkan 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,2 hingga 1,8%. “Artinya, semangat belanja produk dalam negeri harus menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.

    Dalam pengadaan barang dan jasa, selain harus cepat, transparan, dan efisien, pemerintah juga perlu fokus pada belanja produk dalam negeri serta keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2022, belanja daerah serta kementerian/lembaga mensyaratkan minimal 40% digunakan untuk produk dan jasa UMKM.

    “Kenapa harus UMKM? Karena UMKM adalah produk lokal, produk putra daerah, dan melibatkan warga di lingkungan masing-masing. Perputaran uang dan ekonomi akan luar biasa apabila UMKM dilibatkan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut bahwa Katalog Elektronik versi 6 mempermudah transaksi UMKM dengan pemerintah. Jika sebelumnya UMKM mengeluhkan lambatnya pembayaran, kini dengan sistem M2M (machine-to-machine), proses mulai dari melihat produk hingga pembayaran dapat dilakukan dalam satu dashboard.

    “Saya hanya memberikan saran kepada pejabat pengadaan untuk mengecek layanan purna jual, memastikan standar SNI, dan memastikan harga yang tercantum dalam e-Katalog sesuai dengan harga pasar,” tambahnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandojo, S.T., M.T., Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto, S.E., M.M., serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (isa/but)

  • Ganti Dirjen, Komdigi Kaji Kembali Rencana Lelang 3 Frekuensi 700 MHz-2,6 GHz

    Ganti Dirjen, Komdigi Kaji Kembali Rencana Lelang 3 Frekuensi 700 MHz-2,6 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengkaji waktu pelelangan tiga spekturm frekuensi sekaligus yaitu pita 700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz. 

    Adapun, penggabungan lelang ini merupakan imbas dari mundurnya lelang frekuensi yang seharusnya terjadi pada 2024.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto menyampaikan pihaknya masih mempelajari frekuensi yang akan dilelang. Dirinya mengharapkan tahun ini lelang tersebut dapat terealisasi.

    “Mudah-mudahan [tahun ini] saya pelajari dahulu [soal lelang],” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa Direktorat yang dipimpinnya mendapatkan dua arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung transformasi digital.

    Arahan tersebut mencakup percepatan konektivitas dan frekuensi dalam rangka mendukung transformasi digital Indonesia.

    “Kedua yang menjadi fokus adalah frekuensi kami lihat persiapan seleksi frekuensi untuk mendukung transformasi digital,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan saat ini Kemenkominfo hakikatnya telah siap untuk menggelar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada 2024. 

    Namun, para operator mengirim surat meminta agar kedua spektrum dilelang bersamaan dengan 2,6 GHz. 

    Berdasarkan perhitungan operator seluler, lanjut Ismail, dengan ketiga spektrum frekuensi digelar secara bersamaan (700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz), secara nilai ekonomi akan lebih baik. 

    “Menurut jadwal 2,6 GHz (2600 MHz) berakhir pada akhir tahun, jadi kita bisa lelang pada awal 2025. Harapan kami kuartal I/2025. Lelang akan digabung antara 700 MHz, 2,6GHz dan 26 GHz,” kata Ismail di Jakarta, Kamis (12/9/2024). 

    Sekadar informasi, pada frekeusni 700 MHz saat ini terdapat pita frekuensi selebar 112 MHz, dari jumlah tersebut yang akan dilelang untuk seluler sebesar 90 MHz. Frekuensi 700 MHz masuk dalam kategori low band yang berarti memiliki cakupan yang luas. 

    Sementara itu untuk 2,6 GHz digunakan oleh satelit penyiaran dan akan selesai pada akhir 2024. Ada bandwidth sebesar 150 MHz pada rentang 2.520-2.670 MHz yang dapat digunakan untuk seluler.  2,6 GHz masuk dalam kategori pita frekuensi mid-band yang memiliki keunggulan cakupan luas dan kapasitas besar. 

    Terakhir, pita frekuensi 26 GHz yang memiliki karakteristik dapat menampung kapasitas dengan jumlah besar. Frekuensi yang dapat digunakan di pita ini ada lebih dari 1.000 MHz.

  • Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pejabat Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah dilantik seluruhnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pun langsung memberikan arahan kepada anak buahnya itu.

    Meutya melakukan perombakan di jajaran Dirjen seiring dengan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menkomdigi mengungkapkan pelantikan ini menjadi momen penting dalam memperkuat Komdigi sebagai motor penggerak transformasi digital di Indonesia. Ia juga mengingatkan tanggungjawab besar yang akan diemban oleh jajaran pejabat baru Komdigi tersebut.

    “Terkhusus untuk pengawasan digital, juga penanganan kejahatan-kejahatan di digital. Kita ada struktur baru yang dipimpin oleh Pak Alex sebagai perwira tinggi polisi. Saya titipkan pesan untuk (mengatasi) judi online dan kejahatan-kejahatan, seperti pinjaman online ilegal, serta kejahatan keuangan lainnya, termasuk juga pornografi, human traffiking di ruang digital kita. Tolong dilakukan secara baik dan tetap transparan terbuka,” tutur Menkomdigi Meutya di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Teruntuk Ismail yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan posisi Mira Tayyiba, Meutya menyampaikan kepadanya untuk melakukan pro organisasi kementerian dengan baik dan efisien. Adapun, Mira dirotasi mengembang tugas sebagai Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi.

    “Kebijakan dapat terimplementasi efektif dan sekali lagi pengelolaan agar lebih efisien,” ucapnya.

    Kemudian untuk Wayan Toni Supriyanto yang menduduki Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Meutya mengarahkan agar menuntaskan persoalan konektivitas internet di Tanah Air yang masih menjadi pekerjaan rumah.

    “Kepada Ibu Dirjen Infrastruktur Digital untuk dapat memimpin transformasi teknologi pemerintah digital yang andal dan tentu aman berorientasi pada masyarakat,” kata Meutya.

    Pelantikan Dirjen Komdigi yang dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Ada pula wajah baru di jajaran Dirjen Komdigi, yaitu Edwin Hidayat Abdullah yang menempati Dirjen Ekosistem Digital Komdigi dan Fifi Aleyda Yahya yang dipercayai untuk bertugas menjadi Dirjen Komunikasi Publik dan Media.

    “Kepada Bapak Dirjen Ekosistem Digital untuk memastikan kontribusi ekosistem digital yang dapat membantu pemerintahan mencapai target pertumbuhan ekonommi menuju 8%. Kami juga tugaskan khusus untuk merangkul kekuatan-kekuatan lokal kita agar lebih banyak startup dalam ekosistem digital yang akan dapat mimpin, startup lokal yang dapat lahir dan terdukung oleh pemerintah,” ucap Meutya.

    Sedangkan, Fifi yang dikenal sebagai jurnalis TV ini, Meutya menitip pesan agar ia memperhatikan nasib media seiring dengan penambahan nama jabatan tersebut.

    “Untuk memastikan komunikasi publik yang efektif, transparan dan juga kredibel. Untuk struktur baru ini khusus namanya kita tambahkan media. Artinya apa? Harus ada penguatan kerja sama yang baik dengan media massa sebagai mitra strategis kita untuk melakukan komunikasi publik pemerintahan,” kata Menkomdigi.

    Pesan terakhir dialamatkan kepada Arief Tri Hardiyanto yang masih diamanahkan untuk menduduki jabatan Inspektorat Jenderal Komdigi.

    “Inspektorat Jenderal agar dapat melaksanakan pengawasan internal dan memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Inspektorat Jenderal perlu memperkuat budaya kerja yang bersih dan profesional. Kami titipkan itu kepada Pak Arief yang asalnya dari BPKP,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Politik kemarin, Rudi Valinka hingga Presiden panggil Menkomdigi

    Politik kemarin, Rudi Valinka hingga Presiden panggil Menkomdigi

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah terjadi pada Senin (13/1), dan berikut beberapa yang dapat Anda baca kembali di pagi ini, yakni mulai dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menanggapi soal “Rudi Valinka” hingga Presiden Prabowo Subianto memanggil Menkomdigi ke Istana Kepresidenan.

    1. Meutya akui tak tahu “Rudi Valinka” yang dilantiknya sebagai stafsus

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengaku tidak tahu soal pegiat sosial Rudi Valinka yang disebut-sebut merupakan Rudi Sutanto yang baru saja dilantik olehnya sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.

    Pada Senin (13/1) pagi, Meutya diketahui melantik lima direktur jenderal serta sejumlah staf ahli dan staf khusus menteri di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satu staf khusus yang dilantik, yakni Rudi Sutanto bersama dua lainnya, yakni Aida Rezalina sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga dan Program Strategis, serta Raline Rahmat Shah sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Prabowo panggil Menkomdigi bahas transformasi digital dan e-government

    Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid guna membahas program-program strategis Kementerian Komdigi, antara lain transformasi digital dan penerapan e-government (pemerintahan digital, red.) di berbagai sektor layanan publik.

    “Program-program di Komdigi, di antaranya terkait dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government, sebagaimana kita tahu Presiden sangat concern dengan digitalisasi,” kata Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1).

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Presiden dan Menkomdigi bahas strategi lindungi anak di ruang digital

    Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.

    Meutya Hafid menghadap Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1), untuk melaporkan berbagai program transformasi digital yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk di antaranya digitalisasi sistem-sistem pemerintahan.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Meutya: Raline Shah bertugas bantu jalankan program edukasi digital

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kembali menjelaskan pertimbangannya menunjuk aktris Raline Shah sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

    Meutya menilai sosok Raline sebagai pekerja seni mempunyai koneksi yang cukup bagus dengan komunitas internasional dan Raline juga dikenal memperhatikan isu-isu terkait anak.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Waka DPR tanyakan kepada Raffi Ahmad insiden pengawalan mobil dinasnya

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sempat menanyakan kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad ihwal kronologi insiden patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan dinas dengan nomor polisi RI 36 yang viral di media sosial milik pesohor tersebut.

    “Jadi, yang pertama, saya sempat menanyakan,” kata Dasco usai menerima kunjungan Raffi Ahmad di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Ingin Percepat Transformasi Digital dan e-Government

    Prabowo Ingin Percepat Transformasi Digital dan e-Government

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program-program strategis Kementerian Komdigi, terutama terkait transformasi digital dan penerapan e-government di berbagai sektor layanan publik.

    Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Sebagaimana kita tahu, Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Mantan anggota DPR itu juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan berbagai program yang tengah dijalankan Kementerian Komdigi. Salah satunya adalah dukungan untuk percepatan transformasi digital di instansi pemerintah.

    “Kami membahas program-program di Kementerian Komunikasi dan Digital, di antaranya yang terkait dengan dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government,” imbuhnya.

    Pertemuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Ke-8 RI dalam mendukung agenda digitalisasi sebagai salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik di Indonesia.

  • Prabowo Bahas Transformasi Digital dan E-Government Bersama Menkomdigi Meutya Hafid – Page 3

    Prabowo Bahas Transformasi Digital dan E-Government Bersama Menkomdigi Meutya Hafid – Page 3

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menghadap Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/1). Salah satu yang ia laporkan terkait pelantikan pejabat baru di kementerian yang ia pimpin.

    “Tentu nanti akan disampaikan,” kata Meutya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Politikus Golkar ini juga melaporkan perihal program-program kementerian yang dipimpinnya.

    “Sama program kementerian yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” ucapnya.

    Selain Meutya, pada sore ini Prabowo juga memanggil para jaksa agung muda, kepala PPATK, dan Plt kepala BPKP. Meutya menyebut, pertemuannya dengan Prabowo tidak berbarengan bersama pejabat yang sudah datang lebih dulu.

    “Oh nggak. Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital,” kata Meutya.

     

  • Siap-siap! Memorial Living Park Pidie Aceh Rencana Diresmikan Februari 2025

    Siap-siap! Memorial Living Park Pidie Aceh Rencana Diresmikan Februari 2025

    Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.

    Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.

    “Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari,” jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

    “Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau,” lanjutnya.

    Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.

    (Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

    “Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun,” kata Diana.

    Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.

    Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.

    Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025

    “Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut,” tutur Mugiyono.

    Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     
    Ada 29 unit rumah dibangun 

    Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. “Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan,” jelas Diana kepada tim Medcom.id.

    Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.

    Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

    Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). 

    Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

    “Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi,” jelas Mugiyono.

    “Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut,” lanjutnya.

    Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.

    Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.
     
    Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.
     
    “Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari,” jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

    “Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau,” lanjutnya.
     
    Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.
     

    (Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
     
    “Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun,” kata Diana.
     
    Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.
     
    Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.
     
    Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025
     
    “Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut,” tutur Mugiyono.
     
    Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     

    Ada 29 unit rumah dibangun 

    Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. “Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan,” jelas Diana kepada tim Medcom.id.
     
    Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.
     
    Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     
    Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). 
     
    Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.
     
    “Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi,” jelas Mugiyono.
     
    “Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut,” lanjutnya.
     
    Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Presiden dan Menkomdigi bahas strategi lindungi anak di ruang digital

    Presiden dan Menkomdigi bahas strategi lindungi anak di ruang digital

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.

    Meutya Hafid menghadap Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, untuk melaporkan berbagai program transformasi digital yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk di antaranya digitalisasi sistem-sistem pemerintahan (e-government).

    “Tadi membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat seperti apa,” kata Meutya Hafid menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Meutya melanjutkan ada kemungkinan untuk menyusun draf peraturan pemerintah lebih dulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

    “Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu,” kata Menteri Komunikasi dan Digital.

    Meutya menambahkan pemerintah juga akan melibatkan DPR untuk bersama-sama menentukan rumusan aturan yang tepat.

    “Sekali lagi, kami keluarkan aturan sambil bicara dengan DPR apa aturan, undang-undang seperti apa yang bisa kita keluarkan untuk melindungi anak-anak kita,” sambung Meutya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi menegaskan isu perlindungan anak di ruang digital itu turut disorot oleh Presiden.

    “Beliau (Presiden) sampaikan, lanjutkan, dipelajari, dan agar bisa dilaksanakan. Beliau amat mendukung bagaimana perlindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita,” kata Meutya Hafid.

    Terkait program-program digitalisasi sistem pemerintahan, Meutya menjelaskan digitalisasi layanan publik merupakan salah satu perintah Presiden yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

    Digitalisasi merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik.

    Presiden Prabowo rapat terbatas bersama Menteri Komunikasi dan Digital di Istana Merdeka, Jakarta, selama sejam lebih. Dalam rapat terbatas itu, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahas Transformasi Digital, Presiden Prabowo Subianto Panggil Menkomdigi Meutya Hafid

    Bahas Transformasi Digital, Presiden Prabowo Subianto Panggil Menkomdigi Meutya Hafid

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, untuk membahas transformasi digital dan penerapan e-government dalam berbagai sektor layanan publik.

    Usai pertemuan tersebut, Meutya Hafid mengungkapkan Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi dalam layanan publik, yang dapat dicapai melalui proses digitalisasi.

    “Sebagaimana kita ketahui, Presiden sangat peduli terhadap digitalisasi. Beliau ingin agar layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Meutya juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut, pihaknya memaparkan berbagai program strategis yang tengah dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satu fokus utama adalah percepatan transformasi digital di instansi pemerintah.

    “Kami membahas program-program Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk dukungan kami terhadap transformasi digital dan implementasi e-government,” tutup Meutya Hafid.

  • Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Mantan Jurnalis, Artis, Hingga Polisi

    Jakarta –

    Dibandingkan dengan jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya, saat ini komposisinya lebih beragam latar belakangnya, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan jurnalis TV, hingga kepolisian.

    Pejabat Eselon I Komdigi masih terdapat wajah lama, seperti Ismail, Mira Tayyiba, Arief Tri Hardiyanto, dan Wayan Toni Supriyanto. Hanya saja, Menkomdigi Meutya Hafid melakukan rotasi jabatan, tapi juga ada yang masih bertugas di posisi yang sama, yakni Arief dengan jabatan Inspektur Jenderal Komdigi.

    “Untuk Sekretaris Jenderal Bapak Ismail, Dirjen Infrastruktur Digital Bapak Wayan Toni, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Ibu Mira Tayyiba. Ini sebetulnya rotasi. Jadi di pejabat definitif baru Kementerian Komdigi ini ada fix method, ada yang rotasi,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Adapun Alexander Sabar yang sebelumnya baru masuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, kini dipercaya Meutya untuk mengemban tugas tersebut secara resmi. Sabar datang dari elemen kepolisian.

    “Bapak Alex sebelumnya Direktur Intelijen BNN. Kemudian, Pak Alex juga yang di awal pembentukan Cybercrime Unit, Cybercrime Polri ikut juga di awal pembentukannya,” ucap Menkomdigi.

    Sementara itu, wajah baru tampak hadir dengan adanya Fifi Aleyda Yahya dan Edwin Hidayat Abdullah yang masuk di jajaran Dirjen Komdigi.

    “Ada formasi baru dengan Bapak Edwin Hidaya Abdullah di Dirjen Ekosistem. Sebelumnya beliau pernah menjadi Deputi Menteri BUMN. Ibu Fifi Aleyda Yahya, Dirjen Komunikasi Publik dan Media sebagai mana teman-teman tahu, mungkin 25 tahun pengalaman beliau di media massa dan juga di perusahaan telco internasional Telstra, dan juga paling utama juga pernah di lembaga penyiaran publik,” Meutya menjelaskan.

    Sedangkan Staf Ahli Menkomdigi wajah lama itu terdiri dari Raden Wijaya Kusumawardhana, Molly Prabawaty, dan Mochamad Hadiyana.

    “Kami juga menyampaikan prioritas utama Kementerian Komunikasi dan Digital di antaranya adalah amenjalankan transformasi digital, termasuk pemerintahan digital yang bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mewujudkan kedaulatan digital mendukung Asta Cita Presiden dan Visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Menkomdigi.

    Lalu, untuk Staf Khusus Menkomdigi semuanya orang baru, yakni Adia Rezalina, Raline Shah, dan Rudi Susanto yang juga dilantik Meutya. Keberadaan Raline Shah jadi sorotan karena memiliki latar belakang artis, model, dan influencer.

    “Ibu Raline bukan dipilih karena sebagai selebriti, Ibu Raline dipilih karena pekerja seni. Kami perlu perspektif orang seni. Tentu untuk mewarnai kementerian ini,” kata Meutya.

    “Keberagaman latar belakang saudara-saudari yang kami lantik hari ini, mulai dari ASN, swasta, pekerja senin, kepolisian, dan media massa, ini merupakan kekuatan yang harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita satukan langkah berkolaborasi dengan semangat gotong royong dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama,” pungkas Meutya.

    Daftar Pejabat Eselon I – Kementerian Komunikasi dan Digital 2024-2029:

    – Sekretaris Jenderal: Ismail
    – ⁠Direktur Jenderal Infrastruktur Digital: Wayan Toni S.
    – ⁠Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital: Mira Tayyiba
    – ⁠Direktur Jenderal Ekosistem Digital: Edwin Hidayat Abdullah
    – ⁠Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital: Alexander Sabar
    – ⁠Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media: Fifi Aleyda Yahya
    – ⁠Insinyur Jenderal: Arief Tri Hardiyanto
    – ⁠Staf Ahli Bidang Sosial Budaya: Raden Wijaya Kusumawardhana
    – ⁠Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa: Molly Prabawaty
    – ⁠Staf Ahli Bidang Teknologi: Mochamad Hadiyana
    – ⁠Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis: Aida Rezalina
    – ⁠Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital: Raline Rahmat Shah
    – ⁠Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi: Rudi Susanto

    (agt/fyk)