Topik: transformasi digital

Implementasi Digital Economy Framework Agreement ASEAN Ditunda

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiation diluncurkan Jelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 pada September 2023 lalu belum bisa dijalankan tahun ini.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa apabila DEFA diberlakukan di tahun 2025, ini akan meningkatkan potensi ekonomi digital ASEAN meningkat menjadi US$ 2 triliun di tahun 2030.

Namun, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Edi Prio Pambudi menjelaskan bahwa masih ada beberapa negara ASEAN yang masih belum siap.

Kendati demikian Indonesia mengusulkan pendekatan bertahap dalam pelaksanaan DEFA. Bagian dari kesepakatan yang telah siap akan diluncurkan tahun ini, sementara aspek yang masih memerlukan persiapan akan diberikan kapasitas pembangunan.

Hal ini bertujuan agar negara-negara ASEAN dapat memahami bagian mana yang masih membutuhkan penyesuaian.

“Karena kalau kita tunggu sampai semuanya siap, otomatis nggak akan selesai. Kita memanfaatkan momentum, kenapa? Karena kawasan ASEAN ini sudah sangat banyak pihak di luar ASEAN yang sangat ingin berinteraksi dengan kita,” ujar Edi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/2).

Edi pun menjelaskan bahwa beberapa negara masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan bergantung pada komoditas primer, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan transformasi digital.

“Tapi kita selalu mengadvise mereka tidak perlu khawatir karena enaknya di dalam ASEAN itu setiap perundingan negosiasi itu bisa selesai brotherly-sisterly itu yang paling enak,” ujarnya.

Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan DEFA, Edi menegaskan bahwa potensi ekonomi ASEAN tidak akan berpengaruh secara signifikan.

“Prinsipal ini kan sebenarnya dipegang tujuannya adalah untuk menyamakan pandangan ketika kita misalnya kayak QR code Itu artinya masing-masing negara sudah memahami bagaimana mitigasi risikonya, bagaimana mengaplikasikan prosedurnya,” tegasnya.

(mij/mij)

12/02/2025 17:25
Dukung Transformasi Digital, Xooply by Metranet Tingkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Elektronik – Page 3

Selain mendukung pemerintah dalam peningkatan SPBE, Xooply juga menjalankan inisiatif memajukan pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Melalui platform SIPLah Telkom, Xooply menyediakan berbagai kebutuhan pendidikan untuk sekolah dan pusat keunggulan. Layanan ini dirancang untuk meningkatkan literasi teknologi digital di kalangan pelajar, sejalan dengan prioritas nasional yang bertujuan menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan era digital.

Platform SIPLah Telkom tidak hanya membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan pengadaan yang transparan dan efisien, tetapi juga mempercepat adopsi teknologi di lingkungan pendidikan. Dengan berbagai fitur yang mendukung digitalisasi sekolah, SIPLah Telkom memungkinkan para pendidik untuk mengakses alat pembelajaran modern, seperti perangkat teknologi, modul digital, dan perangkat lunak pendidikan, yang dapat memperkaya proses belajar mengajar.

Untuk memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital nasional, Xooply senantiasa menjalin kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas teknologi. Dengan menyediakan platform yang dapat diakses secara luas, Xooply memfasilitasi konektivitas antar berbagai pihak untuk mempercepat proses pengadaan dan berbagi inovasi.

Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan ekosistem digital di sektor publik, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan solusi yang lebih terintegrasi, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan di era digital.

(*)

12/02/2025 15:27
Optimalisasi Penerimaan Negara, Sri Mulyani Janji Sempurnakan Coretax

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus menyempurnakan sistem perpajakan digital Coretax guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan wajib pajak. Hal ini disampaikannya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurut Sri Mulyani, perbaikan Coretax menjadi prioritas agar investor asing dan domestik semakin nyaman dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

“Kita sekarang berinvestasi dalam beberapa sistem seperti Coretax dan CEISA. Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluhkan coretax, tetapi kita akan terus meningkatkan dan membangun sistem yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani.

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia. Sistem pajak digital Coretax ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki ekosistem perpajakan nasional sehingga meningkatkan penerimaan negara.

Sri Mulyani menegaskan dengan penerapan sistem pajak digital yang optimal, penerimaan negara dapat meningkat signifikan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut turut menaruh perhatian terhadap efektivitas sistem ini dalam mengurangi kebocoran pajak, tax evasion, dan tax avoidance.

Berdasarkan catatan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), jika Coretax berjalan dengan baik, potensi penerimaan pajak dapat meningkat hingga 6,5% dari produk domestik bruto (PDB). Jika dikonversi, nilainya bisa mencapai Rp 1.500 triliun.

“Isu ini menjadi perhatian langsung presiden untuk memastikan penerimaan pajak lebih optimal, terutama dalam mengatasi kebocoran pajak,” tegas Sri Mulyani.

Dengan penyempurnaan sistem pajak digital Coretax yang dapat meningkatkan penerimaan negara, Sri Mulyani berharap proses administrasi pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem perpajakan Indonesia.

11/02/2025 21:10
Rugi LINK Membengkak, Saham Kembali ke Zona Merah

Jakarta, FORTUNE – Saham PT Link Net Tbk (LINK) tertekan 4,55 persen ke harga Rp2.100 pada Selasa (11/2), sehari setelah pengumuman kinerja tahunan perseroan.

Dikutip dari IDX Mobile, saham LINK ditransaksikan sebanyak 65.100 kali, dengan nilai transaksi Rp138 juta, dan frekuensi transaksi 31 kali. Dalam seminggu terakhir, harganya sudah terkoreksi 8,70 persen.

Koreksi harga LINK itu berkaitan dengan kerugian perseroan yang membengkak sepanjang 2024. Dilansir dari laporan keuangan tahunan terbaru, LINK melaporkan kerugian bersih senilai Rp1,18 triliun pada 2024, melonjak 122,40 persen (YoY) dari Rp532,98 miliar. Rugi per saham LINK pun meningkat 122,16 persen (YoY) dari Rp194 menjadi Rp431.

Kerugian yang membengkak itu sejalan dengan penurunan pendapatan sebesar 1,22 persen (YoY) dari Rp2,55 triliun menjadi Rp2,52 triliun pada 2024.

Bersamaan dengan itu, ekuitas dan aset perseroan meningkat masing-masing menjadi Rp5 triliun dan Rp13,9 triliun. Liabilitas LINK pun naik menjadi Rp8,9 triliun.

Rencana bisnis LINK di 2025

Dalam keterangan resmi, Presiden Direktur Link Net, Kanishka Gayan Wickrama menjelaskan perseroan akan berfokus untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas cakupan layanan, dan mengakselerasi transformasi digital bagi pelanggannya.

“Dengan strategi yang dijalankan, kami optimistis dapat menciptakan nilai lebih bagi pelanggan, mitra, dan pemegang saham, serta memperkuat posisi Link Net dalam industri,” katanya.

Untuk ekspansi, Link Net menargetkan memiliki 3 juta home passed pada tahun ini. Itu akan berasal dari XL dan komitmen dari penyedia layanan internet lain di pasar yang ingin menggelar jaringan fiber.

Ke depan, fokus utama LINK adalah model bisnis wholesale pada infrastruktur fiber. Melalui model itu, perseroan membuka jaringan untuk setiap operator yang ingin memanfaatkan infrastrukturnya. Pada 2025, perseroan membuka peluang bagi operator yang ingin bermitra di bidang tersebut.

“Ke depan, kami tak akan beroperasi sebagai operator fixed broadband untuk pasar ritel,” kaa manajemen LINK dalam paparan publik insidentil pada awal Februari. “Jadi, dengan itu, kami akan dapat meningkatkan penggunaan jaringan kami lebih dari 20 persen di masa depan.”

11/02/2025 18:30
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di RI

PIKIRAN RAKYAT – Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, forum investasi terbesar di Indonesia yang telah memasuki tahun ke-14 penyelenggaraannya. Tahun ini, MIF mengangkat tema “Nourishing Future Growth”, menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global serta peluang investasi yang semakin berkembang.

Sebagai hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, dengan dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), MIF 2025 menghadirkan lebih dari 22.000 peserta, termasuk 700 lebih investor asing dari berbagai negara. Forum ini juga menjadi ajang diskusi strategis yang menghadirkan pembuat kebijakan, pakar global, serta pelaku industri untuk menggali potensi investasi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mendukung investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, telekomunikasi, serta industri makanan dan minuman di seluruh wilayah potensial Indonesia. Kami juga mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan akses layanan perbankan yang lebih luas melalui platform seperti Livin’ dan Kopra by Mandiri,” ujar Darmawan di Jakarta, Selasa (11/2).

MIF 2025 menjadi lebih strategis di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global, seperti perlambatan pertumbuhan di negara maju, ketegangan geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter di berbagai negara. Oleh karena itu, diskusi dalam forum ini akan menitikberatkan pada berbagai aspek ekonomi makro, termasuk stabilitas moneter, investasi sektor riil, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Peluang Investasi dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi

Dalam sesi Macro Day yang berlangsung hari ini, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, menjelaskan, Bank Mandiri turut mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi melalui berbagai program strategis. Salah satu terobosan terbaru dalam MIF 2025 adalah Business Matching “Energizing Private Sectors”, yang mempertemukan investor dengan korporasi besar Indonesia di sektor energi, manufaktur, dan hilirisasi mineral.

Melalui sesi Business Matching ini, kami menargetkan percepatan investasi di lima sektor utama yang selaras dengan prioritas pemerintah, yaitu mineral mining & downstreaming, minyak & gas, manufaktur, energi terbarukan serta konstruksi dan infrastruktur dari 44 perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya akselerasi investasi di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Bank berlogo pita emas ini menambahkan, komitmen Bank Mandiri dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia juga telah direalisasikan antara lain melalui kantor luar negeri (KLN) Bank Mandiri. Saat ini terdapat lima kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Singapura, Hongkong, Shanghai (Tiongkok), Cayman Island, Dili (Timor Leste), dan dua kantor perusahaan anak di Kuala Lumpur (Malaysia) dan London (Inggris).

Keberadaan KLN Bank Mandiri telah berhasil melayani lebih dari 100 ribu nasabah korporasi dan ritel dengan beragam layanan keuangan untuk mendukung bisnis nasabah. Tak hanya memfasilitasi kepentingan korporasi Indonesia di luar negeri, kehadiran KLN Bank Mandiri ini juga berperan untuk menjembatani kebutuhan korporasi global yang telah ataupun akan berbisnis di Indonesia.

“Bank Mandiri memiliki jaringan luas dengan institusi keuangan, dengan lebih dari 900 bank Koresponden di 35 negara. Jaringan ini memperkuat posisi kami di pasar global dan mendukung pertumbuhan bisnis,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana mengatakan, penyelenggaraan MIF tahun ini bertepatan dengan awal masa pemerintahan baru Presiden Prabowo dengan program-program nasional yang strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan 3 juta rumah murah, yang baru berjalan.

“Melihat antusiasme para investor baik dalam maupun luar negeri dalam mengikuti Mandiri Investment Forum 2025 ini, kami yakin forum investasi terbesar di Indonesia ini akan mendukung pandangan investor domestik maupun asing yang positif akan potensi pertumbuhan Indonesia, dan melakukan investasi langsung di berbagai sektor industri di Indonesia,” ungkap Oki.

Pada kesempatan ini Mandiri Sekuritas turut menyelenggarakan Site Visit atau kunjungan para investor ke perusahaan serta lokasi pusat dapur umum MBG dan perumahan murah, serta Corporate Day yang mempertemukan perusahaan Terbuka (Tbk) dengan para calon investor dalam format one-on-one atau small group meetings.

Kedua agenda ini, berhasil menghadirkan 400 investor dengan sebanyak 40% di antaranya merupakan investor asing dari berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, Jerman, Norwegia, Uni Emirat Arab dan Australia. Adapun, total dana kelolaan para investor yang hadir pada MIF 2025 ini mencapai US$ 18,65 triliun, jauh lebih tinggi dari dana dana kelolaan investor pada MIF tahun lalu sebesar US$ 14 triliun.

Optimisme Terhadap Stabilitas Makroekonomi

Dari sisi makroekonomi, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai Indonesia berada dalam posisi yang relatif kuat di tengah perlambatan ekonomi global. “Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia masih solid, didukung oleh kebijakan fiskal yang ekspansif, stabilitas inflasi, serta kinerja ekspor yang tetap positif di beberapa sektor unggulan. Kami juga melihat potensi perbaikan investasi seiring dengan tren pemangkasan suku bunga global,” kata Andry.

Lebih lanjut, Andry menjelaskan pemangkasan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara dapat menjadi katalis bagi peningkatan aliran modal ke Indonesia. Namun, tantangan dari volatilitas pasar global tetap perlu diantisipasi.

Terlepas dari tantangan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%, tetap kompetitif dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.

Tren investasi juga terus meningkat dengan pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,61%, tertinggi dalam enam tahun terakhir, yang mencerminkan optimisme investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. “Dengan berbagai indikator positif ini, Indonesia siap memasuki fase pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.” terang Andry.

Dukungan Bank Mandiri untuk Ekosistem Digital dan Inklusi Keuangan

Dalam era transformasi digital, Bank Mandiri terus berinovasi melalui penguatan ekosistem layanan perbankan digital. Hasilnya, Super App Livin’ by Mandiri telah mencatat 29,3 juta pengguna, dengan frekuensi transaksi mencapai 3,9 miliar transaksi pada tahun 2024, tumbuh 38% secara year on year (YoY). Di sisi lain, Kopra by Mandiri berhasil mengelola transaksi senilai Rp 22.700 triliun, dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 17% secara tahunan.

“Kami percaya digitalisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan inklusivitas layanan perbankan. Dengan inovasi berkelanjutan, kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi nasabah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Darmawan.

Dengan rangkaian acara yang berlangsung hingga 14 Februari 2025, MIF 2025 diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi investasi di Indonesia. Selain Macro Day, forum ini juga menghadirkan sesi Investment Day dan Corporate Day, yang akan mempertemukan investor dengan perusahaan-perusahaan Indonesia melalui diskusi dan pertemuan bisnis.

“Kami mengajak para investor untuk menangkap peluang investasi di Indonesia, yang semakin menjanjikan dengan adanya berbagai reformasi kebijakan ekonomi. Kami optimis melalui MIF 2025, kita dapat memperkuat sinergi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Darmawan. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

11/02/2025 17:29
Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

GELORA.CO – Penghematan anggaran belanja negara ternyata tak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Di Vietnam, langkah lebih riil dilakukan dengan memangkas jumlah kementerian serta memecat satu dari lima pegawai negeri sipil (PNS).

The Straits Time melansir pada Senin, Vietnam bermaksud memangkas satu dari lima lapangan pekerjaan di sektor publik dan memangkas miliaran dolar dari anggaran pemerintah. Keputusan tersebut akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang.

Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah”.

“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada bulan Desember 2024. Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior, akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22.

Media negara, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan mengalami pengurangan. Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah. Dari pemotongan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, namun belum ada kejelasan mengenai bagaimana target yang jauh lebih besar akan dicapai.

Beberapa diantaranya telah diberi pemberitahuan, seperti Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya, yang mengatakan kepada AFP bahwa karirnya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara “agresif” pada bulan Januari. Saluran berita milik negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima lembaga penyiaran sudah ditutup, dan ayah dua anak ini diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya

“Menyakitkan untuk dibicarakan,” kata pria berusia 42 tahun yang kini beralih menjadi supir taksi.

Dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, Vietnam – yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor – menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. Namun kekhawatiran meningkat atas potensi kerentanan negara tersebut terhadap tarif di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang baru.

Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, begitu juga dengan kampanye anti-korupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari. Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke peringkat negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

“Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan ini,” kata Dr Nguyen Hong Hai, seorang sarjana Vietnam Fulbright di American University di Washington, DC. “Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai.” Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja bisa berjumlah 4,5 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan paket pesangon menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar AS.

Namun Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri sipil, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa staf yang paling mampu – yang memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain – bisa jadi adalah mereka yang mengundurkan diri. “Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini,” kata pria berusia 51 tahun itu kepada AFP. “Saya bisa bekerja sebagai konsultan lepas atau untuk bisnis keluarga saya.”

Sebelumnya, sembilan kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan akan dikonsolidasikan berdasarkan resolusi mengenai perampingan dan optimalisasi sistem politik, kata Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra kepada Kantor Berita Vietnam. Pemerintah akan mengurangi struktur organisasinya dari 30 menjadi 21 badan administratif, termasuk 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan Pemerintah.

Sebagai perbandingan, jumlah kementerian di Vietnam sebelum pemangkasan sudah lebih banyak dari jumlah kementerian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang totalnya 34 kementerian. Sementara pada masa Prabowo Subianto, jumlahnya membengkak menjadi 48 kementerian.

Di Vietnam, konsolidasi kementerian yang penting termasuk penggabungan antara Kementerian Perencanaan dan Investasi dan Kementerian Keuangan, yang berpotensi menjadi Kementerian Keuangan dan Investasi Pembangunan atau Kementerian Pembangunan Ekonomi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Konstruksi akan bergabung membentuk Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Perkotaan. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan digabung dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan menjadi Kementerian Pertanian, serta Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kementerian Informasi dan Komunikasi akan bergabung dengan Kementerian Sains dan Teknologi menjadi Kementerian Transformasi Digital dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Ministry of Digital Transformation, Science, Technology and Information. Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa fungsi akan dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memikul tanggung jawab tambahan, termasuk beberapa misi dewan perlindungan kesehatan dan perawatan pejabat tingkat pusat, yang akan segera berhenti beroperasi, dan pengelolaan negara atas kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pencegahan kejahatan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja, Difabel, dan Urusan Sosial.

Kementerian Luar Negeri akan mengambil alih tugas pokok Komisi Hubungan Eksternal Komite Sentral Partai dan Komite Hubungan Eksternal Majelis Nasional ketika kedua unit ini mengakhiri fungsinya. Dewan Pengelola Mausoleum Ho Chi Minh akan dikelola oleh Kementerian Pertahanan Nasional, menjadi bagian dari struktur organisasi kementerian.

Restrukturisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya mencakup konsolidasi kementerian, kata Tra, seraya menambahkan bahwa jumlah unit di bawah kementerian dan organisasi tingkat kementerian akan dikurangi sebesar 15-20 persen, yang mencakup pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan publik. Langkah berani ini bertujuan untuk menciptakan aparatur administrasi yang lebih ramping dan efisien.

Ia menekankan perlunya merumuskan kebijakan-kebijakan yang menonjol untuk mengurangi dampak reformasi administrasi terhadap pegawai negeri sipil dan pegawai negeri serta menjamin hak-hak mereka selama proses perampingan. Penataan ulang ini akan berjalan seiring dengan pengurangan posisi staf dan peningkatan kualitas personel untuk memenuhi persyaratan dalam situasi baru.

11/02/2025 15:06
Tom Lembong Aja Bisa Dipenjara, Harusnya Ini Juga!

PIKIRAN RAKYAT – Sistem Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax yang digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan masih terus mengalami kendala. Bahkan, beberapa orang menghitung sudah 40 hari Coretax mengalami error dan tidak bisa diakses.

Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengelolaan data yang lebih terintegrasi dan efisien. Dengan anggaran sebesar Rp3 triliun, sistem ini berhasil dikembangkan dengan biaya di bawah Rp2 triliun.

Proyek yang dibangun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2020 ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No.40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan menjadi sorotan publik. Dalam proses pembangunnya, Coretax menelan biaya dengan nilai fantastis yakni sebesar Rp1,3 triliun.

Akan tetapi, anggaran Rp1,3 triliun yang dikucurkan untuk membuat Coretax dinilai tidak sepadan dengan kinerjanya yang terus bermasalah. Publik pun menuntut agar pembuat Coretax diusut, karena dinilai menyebabkan kerugian.

“Coretax ini makin lama makin nyebelin ya. @KemenkeuRI @DitjenPajakRI kalian harus usut siapa orang dibalik ini semua. Potensi kerugiannya gede banget. Kalo tom lembong aja bisa dipenjara, harusnya yang bikin ini juga sama! Ga cukup minta maaf,” kata akun @ang**_f*n pada Senin 10 Februari 2025.

“Coretax nih kaya proyek gagal ga si? niatnya lebih oke dari e-faktur yang udah jadul, tapi malah nyusahin banyak orang. mau mundur ke e-faktur sulit, maju benerin app juga sulit karena banyak errornya. sehat sehat budak perpajakan seindonesia, kalo bisa sih balikin e-faktur,” tutur akun @waifyous***.

“Hari ke 40! Coretax masih aja error! Ini udah tanggal segini dan mau mendekati deadline buat bayar ya kocak. Dari kemarin bahkan hari libur dan tengah malem pun gue gak bisa buat BP21. INI GIMANA????” ujar akun @lucein****.

“Coretax b*j*ng*n, sengaja buka laptop jam set 12 malem berharap tu billing pph 21 udah ada tombol lapor dan bayar ternyata masih belum muncul juga. Br*ngs*k semua, budget 1.3 triliun kaya sampah,” ucap akun @sis**nram***.

“Jam 8 baru lewat 10 menit tapi coretax udah ngadat, mau download pdf FP gabisa sedangkan cust urgent. kata gua @kring_pajak @DitjenPajakRI bubar aja deh,” kata akun @livingweir***.

“Hari hari ada aja gebrakannya ini coretax. kenapa impersonate badan jadi gabisa lagi min? kenapa si hari-hari bikin pusing aja. @kring_pajak. deadline pph udah sebentar lagi ini,” tutur akun @ba**satr***.

“Mau bayar pajak tapi nggak bisa, tepuk tangan deh untuk developer Coretax. Mana antarmukanya berantakan dan bingungin. Padahal website DJP Online itu udah bagus, antarmukanya juga tergolong rapih dan simple buat web pemerintahan,” kata akun @firman***.

3 Perusahaan di Balik Coretax

Berikut ini tiga perusahaan di balik Coretax dan total anggaran yang dikeluarkan:

LG CNS – Qualysoft Consortium

Pemenang tender untuk pengadaan sistem Coretax. LG CNS adalah anak usaha LG Group dari Korea Selatan yang bergerak di bidang transformasi digital. Qualysoft adalah perusahaan konsultan dan layanan TI asal Austria. Kontrak senilai Rp1,228 triliun (termasuk pajak).

PT PricewaterhouseCoopers (PwC)

Bertindak sebagai Agen Pengadaan yang ditunjuk pemerintah. Berwenang melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai Perpres 40/2018. Mengusulkan LG CNS – Qualysoft sebagai pemenang tender.

PT Deloitte Consulting

Pemenang tender untuk Jasa Konsultasi Owner’s Agent – Project Management and Quality Assurance. Bertanggung jawab atas manajemen proyek, pengelolaan vendor/kontrak, serta penjaminan kualitas. Nilai kontrak sekitar Rp110 miliar.

Total Anggaran

Harga penawaran: Rp1,228 triliun Perkiraan nilai pekerjaan: Rp1,736 triliun Sumber pendanaan: DIPA DJP 2020-2024 Rapat Tertutup Dirjen Pajak dan DPR

Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo pada hari ini, Senin, 10 Februari 2025, menggelar rapat membahas Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) dengan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut digelar tertutup untuk publik.

Awalnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memimpin rapat dan menanyakan kepada Suryo apakah rapat akan digelar terbuka atau tertutup.

“Kalau diizinkan pimpinan, rapat dilakukan secara tertutup,” ucap Suryo Utomo di ruang rapat Komisi XI DPR, Senin 10 Februari 2025.

Akan tetapi, dia tidak menjelaskan alasan mengapa meminta rapat tak dibuka ke publik. Para anggota dewan kemudian menyepakati rapat membahas Coretax dilakukan secara tertutup.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/02/2025 23:06
Lewat MAGIS, Kemenag Pangkas Anggaran Rp680 Miliar untuk Pengawasan Madrasah

Jakarta (beritajatim.com)- Kementerian Agama (Kemenag) terus berinovasi dalam meningkatkan daya saing madrasah dengan menghadirkan sistem pengawasan berbasis digital. Selain inovasi ternyata produk ini terbukti efektif mampu memangkas anggaran bagi pengawasan Madrasah senilai Rp680 miliar pertahunnya.

Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, Kemenag memperkenalkan Madrasah Digital Supervision (MAGIS), sebuah platform inovatif yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan madrasah secara daring.

Dirjen Pendidikan Islam, Amin Suyitno, menjelaskan bahwa MAGIS bertujuan untuk mempercepat proses pengawasan, refleksi, serta perencanaan pendampingan bagi satuan pendidikan madrasah secara lebih sistematis. Dengan sistem ini, pengawas madrasah dapat menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan berbasis data.

“MAGIS memungkinkan pengawas melakukan refleksi serta menyusun rencana pendampingan dengan lebih sistematis dan mudah. Dengan penerapan teknologi ini, potensi penghematannya bisa mencapai Rp680 miliar,” ujar Amin Suyitno melansir portal resmi Kementerian Agama.

Tak hanya bagi pengawas, kepala madrasah juga bisa menggunakan MAGIS untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengelolaan madrasah. Melalui pemanfaatan data digital, kepala madrasah dapat mengembangkan inovasi yang lebih tepat sesuai kebutuhan di lapangan.

Sistem ini juga memberikan manfaat besar bagi para guru. Mereka dapat merefleksikan metode pengajaran, melakukan perbaikan berbasis data, serta berkonsultasi dengan pengawas secara lebih terstruktur.

“Dengan adanya MAGIS, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan lebih mudah mendapatkan bimbingan jika menghadapi kendala di kelas,” tambah Amin.

Efisiensi dan Penghematan Anggaran

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa kehadiran MAGIS merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pengawasan madrasah yang lebih akuntabel dan efisien. Menurutnya, penerapan sistem digital ini mampu menghemat anggaran lebih dari Rp680 miliar per tahun.

“Penghematan ini berasal dari pengurangan biaya fotokopi borang pengawasan yang selama ini dilakukan oleh 86.343 lembaga madrasah. Jika rata-rata kebutuhan fotokopi mencapai Rp3 juta per madrasah per tahun, total anggaran yang dapat dihemat mencapai Rp259 miliar,” jelas Thobib.

Selain itu, MAGIS juga mengurangi kebutuhan biaya transportasi pengawas ke madrasah, yang diperkirakan mencapai Rp421 miliar per tahun. Dengan sistem digital ini, pengawasan dapat dilakukan secara daring tanpa perlu kunjungan fisik yang intensif.

Transformasi Digital untuk Madrasah Unggul

Thobib berharap, kehadiran MAGIS dapat mendorong transformasi digital dalam sistem pengawasan madrasah guna menciptakan pendidikan yang lebih unggul dan kompetitif. “MAGIS merupakan bentuk komitmen Kemenag dalam menghadirkan sistem pengawasan yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis data demi meningkatkan mutu pendidikan di madrasah di seluruh Indonesia,” tandasnya. [aje]

10/02/2025 10:02
Transformasi Digital Tak Bisa Menunggu

Jakarta –

Indonesia memasuki era internet super cepat dengan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 di pita frekuensi 6 GHz. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan organisasi nirlaba yang menaungi berbagai perusahaan dan individu di bidang teknologi, Indonesia Technology Alliance.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya adopsi teknologi ini. Peluncuran ini juga menjadi bagian dari pencapaian 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transformasi digital.

“Dengan mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 pada pita frekuensi 6 GHz, Indonesia mengambil posisi strategis di peta digital global. Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendorong transformasi digital sebagai agenda nasional,” ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).

Meutya menjelaskan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan hingga 46 Gbps, latensi yang lebih rendah, serta performa lebih andal di lingkungan padat pengguna. Teknologi ini akan mendukung berbagai inovasi, mulai dari video ultra-HD, komputasi awan, realitas virtual (VR/AR), hingga otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Transformasi digital tidak bisa menunggu. Dengan regulasi baru ini, kami memastikan bahwa infrastruktur digital Indonesia siap menghadapi masa depan,” tambahnya.

Menkomdigi menegaskan konektivitas kini bukan hanya kebutuhan tambahan, tetapi pondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan inovasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi penting guna mendukung adopsi teknologi ini:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas.

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025 tentang spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas dan standar teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk jaringan area lokal radio (Radio Local Area Network).

“Dengan pembukaan spektrum 6 GHz ini, Indonesia menjadi salah satu pionir di Asia Pasifik dalam mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Ini akan membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan keandalan koneksi internet di seluruh negeri,” jelas Meutya.

Untuk memastikan perangkat yang menggunakan pita frekuensi 6 GHz beroperasi tanpa gangguan terhadap layanan lain, pemerintah menetapkan standar pengujian yang ketat. Meutya menyebutkan pengujian perangkat dapat dilakukan di Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang dimiliki oleh Kementerian Komdigi.

Namun sesuai aturan yang berlaku, perangkat yang telah diuji oleh laboratorium pengujian lainnya yang diakui pemerintah atau berasal dari negara yang memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia, tidak diwajibkan untuk diuji ulang di IDTH.

“Kami memastikan semua perangkat yang digunakan sesuai standar global dan tidak menimbulkan gangguan. Dengan sistem pengujian yang fleksibel dan terstandarisasi, industri bisa lebih cepat mengadopsi teknologi ini,” ujarnya.

Meutya mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, industri, dan akademisi untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi nirkabel generasi terbaru. Menurutnya, Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 bukan sekadar inovasi, tetapi motor utama dalam pembangunan ekonomi digital yang akan mendorong pertumbuhan startup dan bisnis berbasis teknologi.

“Kami mengundang semua pihak untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan kompetitif di tingkat global,” pungkas Meutya.

Turut hadir dalam acara peluncuran Menteri BUMN Erick Thohir, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, dan Chairman of Indonesia Technology Alliance Justisiari Kusumah.

(akn/ega)

09/02/2025 13:28
Menkomdigi Perkenalkan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, Era Baru Teknologi Indonesia Dimulai! – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Peluncuran Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 yang beroperasi pada pita frekuensi 6 GHz menandai era baru teknologi di Indonesia. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan Indonesia Technology Alliance, organisasi nirlaba yang menaungi berbagai perusahaan dan individu di bidang teknologi.

Peluncuran Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 ini sekaligus menandai kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Dengan konektivitas yang lebih cepat dan stabil, masyarakat akan semakin siap menuju masa depan yang lebih terhubung, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kehadiran Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menandai langkah besar Indonesia dalam adopsi teknologi berstandar global. Peluncuran ini juga menjadi bagian dari pencapaian 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transformasi digital.

“Dengan mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 pada pita frekuensi 6 GHz, Indonesia mengambil posisi strategis di peta digital global. Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendorong transformasi digital sebagai agenda nasional,” ujar Meutya dalam acara peluncuran di Hotel Langham Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Meutya menjelaskan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan hingga 46 Gbps, latensi yang lebih rendah, serta performa lebih andal di lingkungan padat pengguna. Teknologi ini akan mendukung berbagai inovasi, mulai dari video ultra-HD, komputasi awan, realitas virtual (VR/AR), hingga otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Transformasi digital tidak bisa menunggu. Dengan regulasi baru ini, kami memastikan bahwa infrastruktur digital Indonesia siap menghadapi masa depan,” tambahnya.

Regulasi untuk Adopsi Teknologi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7

Menkomdigi menegaskan bahwa konektivitas kini bukan hanya kebutuhan tambahan, tetapi pondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan inovasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi penting guna mendukung adopsi teknologi ini:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas.

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025 tentang spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas dan standar teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk jaringan area lokal radio (Radio Local Area Network).

“Dengan pembukaan spektrum 6 GHz ini, Indonesia menjadi salah satu pionir di Asia Pasifik dalam mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Ini akan membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan keandalan koneksi internet di seluruh negeri,” jelas Meutya.

09/02/2025 11:48