Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Bos Artajasa Sebut Transformasi Digital Bisa Mulus Lewat Hal Ini!

    Bos Artajasa Sebut Transformasi Digital Bisa Mulus Lewat Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – President Director Artajasa, Armand Hermawan mengakui bahwa digitalisasi dan transformasi teknologi kian masif di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan.

    Melihat hal itu dibutuhkan talenta atau sumber daya manusia handal yang bisa mendorong transformasi digital ke depan lebih baik lagi.

    “Transformasi digital butuh talenta development, dan sinergi semua bersama, ada digital bank, bank konvensional, fintech, ovo, gopay, BPD, semua ini yang harus kita sama-sama melakukan transformasi digital,” terangnya dalam Digital Economic Forum dengan tema “Digital Innovation in Finance For Rapid and Sustainable Economic Growth,” Selasa, (25/2/2025).

    Seperti diketahui, pada masa kini masyarakat senantiasa mengandalkan platform keuangan digital untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, menabung, hingga berinvestasi. Masyarakat juga melakukan transaksi digital di hampir semua kesempatan dan tempat baik di ritel modern maupun pedagang kaki lima.

    Didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, nilai transaksi digital di Indonesia meningkat pesat. Bank Indonesia mencatat pembayaran digital pada 2024 mencapai 34,5 miliar transaksi atau tumbuh 36,1% secara tahunan (year on year/yoy).

    Artajasa sendiri sebagai pionir transaksi elektronis selama 25 tahun telah membangun solusi layanan sistem pembayaran yang terintegrasi, selaras dengan regulasi dan memberikan manfaat bagi ekosistem sistem pembayaran, pelanggan, mitra hingga masyarakat.

    “Artajasa selalu siap mendukung, bank, fintech dan siapapun. Kita tidak bisa tumbuh sendiri dan akan tumbuh bersama dengan finetch, gopay, bank, BPD dan lain-lain,” jelasnya.

    (dpu/dpu)

  • 12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    loading…

    Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Foto/SindoNews

    MAGELANG – Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, di hari kelima, Selasa (25/2/2025).

    Dari informasi yang diterima, para kepala daerah mendapatkan paparan mendalam terkait berbagai isu strategis dalam pembangunan, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, hingga digitalisasi.

    Sesi pertama dimulai dengan pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno kemudian diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala BKKBN, Wihaji, juga turut memberikan materi dalam retreat kali ini.

    Menurut informasi, pada sesi pertama itu para menteri berfokus pada Asta Cita keempat yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Menteri PPPA salah satunya menyoroti isu-isu layanan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas. Sementara Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya penguatan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa.

    Selanjutnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Mutia Hafiz, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang menyampaikan paparan.

    Menkomdigi Mutia Hafiz memberikan fokus materi pada cetak biru transformasi digital, dengan menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan daerah.

    Sementara, Mentan Amran Sulaiman, dalam paparannya, membahas kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Dia menekankan pentingnya program ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

    Berikut 12 menteri yang hadir memberikan materi di retreat Kepala Daerah hari kelima:

    1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
    2. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
    3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi
    4. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Wihaji
    5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
    6. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
    7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
    8. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
    10. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani
    11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto
    12. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman

    (cip)

  • Menkomdigi Lantik 11 Pejabat Baru, Perkuat Transformasi Digital dan Efisiensi Birokrasi – Page 3

    Menkomdigi Lantik 11 Pejabat Baru, Perkuat Transformasi Digital dan Efisiensi Birokrasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid kembali melakukan penyegaran pejabat Komdigi di jajaran eselon dua dengan melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

    Langkah ini merupakan bagian upaya evaluasi berkelanjutan dari Komdigi untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta mendukung percepatan transformasi digital nasional.

    Dalam sambutannya, Menkomdigi menegaskan pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tapi juga bagian dari strategi menyehatkan organisasi agar lebih adaptif pada dinamika digital yang terus berkembang.

    “Evaluasi ini dilakukan agar organisasi semakin sehat, lebih adaptif, dan mampu menghadapi tantangan digital yang terus berkembang,” tutur Menkomdigi seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (25/2/2025).

    Ia juga menekankan efisiensi dalam birokrasi tidak boleh mengurangi layanan dasar bagi masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini diambil untuk memastikan dana publik dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal tanpa pemborosan.

    “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi rakyat,” tuturnya lebih lanjut.

    Menkomdigi juga menegaskan transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan pola pikir di dalam birokrasi.

    Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran kementerian Komdigi untuk bekerja lebih inovatif, efisien, dan sinergis dalam mewujudkan agenda besar digitalisasi Indonesia.

  • Digitalisasi, Kolaborasi, Inovasi: Legasi Brian Putra Bastara Sebagai Ketum HIPMI Sumbar

    Digitalisasi, Kolaborasi, Inovasi: Legasi Brian Putra Bastara Sebagai Ketum HIPMI Sumbar

    Di sektor industri kreatif digital, Wakil Ketua Prabowo-Gibran Digital Team ini, berkontribusi dalam pengembangan gaming dan e-sport di Sumatera Barat melalui pendirian HIPMI E-Sport.

    Program ini membuka peluang bagi generasi muda dalam industri berbasis digital dan menghadirkan berbagai turnamen bergengsi, seperti HIPMI E-Sports Series dan Brian Putra Bastara Cup Series.

    Dengan lebih dari 10 event yang telah diselenggarakan, inisiatif ini tidak hanya mengembangkan bakat para gamers muda tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru dalam dunia e-sport dan streaming.

    Brian juga berperan dalam pengembangan HIPMI Academy, sebuah program edukasi dan mentoring yang berfokus pada HIPMI Goes to Campus dan HIPMI Goes to School.

    Program ini bertujuan untuk mengenalkan dunia kewirausahaan kepada mahasiswa dan pelajar, membangun mental wirausaha yang tangguh, serta memberikan wawasan bisnis sejak dini.

    Melalui inisiatif ini, ribuan mahasiswa dan pelajar telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi ide bisnis serta mendapatkan bimbingan langsung dari pengusaha sukses.

    Program Inovatif

    Menjelang akhir masa jabatannya, Brian berharap program-program inovatif yang telah dirintis dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem bisnis di Sumatera Barat.

    “Transformasi digital dan inovasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya berharap HIPMI Sumbar dapat terus melanjutkan visi ini dan membawa pengusaha lokal ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

    Meski penuh dengan inovasi, di masa kepemimpinannya, Brian turut mengingatkan pada pengurus HIPMI periode berikutnya tentang pentingnya sinergi antara HIPMI dengan lembaga legislatif di Sumatera Barat.

    Ia menyebut, bahwa saat ini di DPRD Sumbar, terdapat dua sosok wakil ketua, yaitu Iqra dan Nanda Satria, sementara di DPR RI, ada Zigo dan Cindy.

    “Kita harus memanfaatkan momentum ini agar HIPMI dapat berperan lebih aktif dan berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Sumatera Barat,” jelasnya.

    Tidak hanya membangun jaringan dan kolaborasi, HIPMI juga diharapkan dapat menghadirkan inisiatif nyata yang berdampak langsung bagi perekonomian daerah.

    Salah satu langkah konkret yang telah diwujudkannya adalah pembangunan Basko City Mall dengan investasi sebesar Rp600 miliar. Proyek ini rencananya akan dibuka pada Juni 2024 dan diharapkan menjadi ikon baru Sumatera Barat.

    “Basko City Mall tidak hanya akan menjadi pusat perbelanjaan modern, tetapi juga membuka lebih dari 5.000 lapangan pekerjaan. Kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Barat,” ujar Brian optimis.

    Dalam kesempatan tersebut, Brian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran OKK BPP HIPMI atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses MUSDA.

    “Terima kasih kepada Mendagri Bang Buyung dan Korwil Sumatera, Bang Auni, yang telah memberikan dukungan penuh,” ucapnya.

    Brian juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik Steering Committee (SC) maupun Organizing Committee (OC), yang telah bekerja keras memastikan kelancaran acara.

    “Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua OC, Hayatul Riski, dan Ketua SC, Neiko Rasaki, atas dedikasi luar biasa mereka dalam menyukseskan MUSDA ini,” katanya.

    Tak lupa, Brian menyampaikan rasa terima kasih kepada mentor sekaligus sahabatnya, Hafrizal Okta Ade Putra, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal jalannya MUSDA.

    “Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Semoga hasil MUSDA ini membawa kebaikan bagi kita semua,” ia menambahkan.

  • BUMN Didorong Optimalkan AI untuk Maksimalkan Strategi Komunikasi – Halaman all

    BUMN Didorong Optimalkan AI untuk Maksimalkan Strategi Komunikasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komunikasi yang kuat dan strategis menjadi kunci keberhasilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjaga kepercayaan publik dan menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. 

    Untuk memperkuat strategi komunikasi hingga ke level terbawah, Kementerian BUMN menggelar “Workshop Komunikasi dan Optimasi AI untuk Media Sosial” pada 21-22 Februari 2025 di Bandung.

    Workshop diikuti 121 peserta yang terdiri dari perwakilan tim komunikasi dan pengelola media sosial di berbagai BUMN.

    Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN dalam sambutannya bilang, workshop ini menandai perubahan pola komunikasi di lingkungan BUMN.

    “Terima kasih ini kita ngomongin tentang workshop komunikasi, perubahannya ada. Tahun ini memang kita mengubah pola komunikasi. Kalau dulu tahun lalu kita ngomongin social media rangers, kalau sekarang kita sudah masuk kepada supaya semua BUMN, sampai cabang-cabangnya, ngomongin komunikasi. Karena BUMN ini punya potensi besar untuk komunikasi,” ujarnya.

    Dimulai dari Desentralisasi

    Dijelaskan, komunikasi yang efektif di era digital tidak hanya terpusat pada kantor pusat atau tim humas di tingkat korporasi, tetapi harus merata hingga ke setiap unit kerja. “Namanya komunikasi, yang paling baik adalah desentralisasi. Harus membuat komunikasi sampai dengan level terbawahnya,” kata Arya Sinulingga.

    Dengan komunikasi yang terdesentralisasi, setiap unit di BUMN memiliki pemahaman yang sama dalam menyampaikan pesan kepada publik. Ini akan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, transparan, dan konsisten, sesuai dengan strategi komunikasi perusahaan.

    Sebaliknya, kesalahan dalam komunikasi bisa berdampak besar bagi perusahaan. “Salah komunikasi akan membuat goyah sebuah lembaga atau perusahaan. Kesalahan komunikasi dapat menghilangkan opportunity perusahaan,” ujarnya.

    Karena itu, setiap individu yang bertanggung jawab atas komunikasi di BUMN perlu memahami pentingnya menyampaikan pesan dengan benar dan tepat sasaran.

    Topik utama yang dibahas dalam workshop ini meliputi:

    Pertama, desentralisasi komunikasi di lingkungan BUMN untuk memastikan keselarasan pesan dari pusat hingga cabang dan unit terkecil

    Kedua, strategi komunikasi digital berbasis AI guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi

    Ketiga, storytelling dan branding BUMN di media sosial sebagai upaya membangun citra positif perusahaan

    Keempat, pemanfaatan AI dalam pembuatan dan distribusi konten agar komunikasi lebih cepat dan berbasis data

    Kelima, best practices dalam pengelolaan komunikasi lintas unit di BUMN

    Kegiatan workshop ini juga diwarnai site visit ke PT Pos Indonesia untuk memahami lebih dalam transformasi digital dan strategi komunikasi perusahaan dalam menghadapi perubahan industri.

    Serta, kunjungan ke dua UMKM binaan Rumah BUMN, yaitu Kampung Radjoet (Rumah BUMN Pertamina) dan Batik Dama Karya (Rumah BUMN BRI) untuj mendapatkan wawasan langsung tentang peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program-program binaan.(tribunnews/fin)

  • Serangan Siber di Asia Pasifik Melonjak, Regulasi Terlalu Longgar

    Serangan Siber di Asia Pasifik Melonjak, Regulasi Terlalu Longgar

    Bisnis.com, JAKARTA — Akamai Technologies melaporkan Asia Pasifik-Jepang (APJ) menjadi wilayah kedua dengan serangan siber Distributed Denial-of-Service (DDoS) terbanyak di dunia sepanjang 2024.

    Lonjakan serangan mencapai lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya, didorong lemahnya standar keamanan terpusat dan adopsi teknologi lawas seperti VPN. 

    Dalam laporan Defenders’ Guide 2025: Fortify the Future of Your Defense, Akamai mengidentifikasi APJ sebagai kawasan paling rentan kedua setelah Amerika Utara untuk serangan DDoS aplikasi web.

    Keragaman ekonomi—mulai dari negara berkembang hingga maju—menyulitkan harmonisasi protokol keamanan, sementara 78% organisasi di wilayah ini masih bergantung pada VPN konvensional ketimbang Zero Trust Network Access (ZTNA). 

    SVP dan Managing Director Akamai Technologies APJ Parimal Pandya mengatakan transformasi digital agresif yang tidak diimbangi peningkatan kapasitas keamanan dan serangan berbasis AI yang makin canggih, termasuk malware tanpa file (fileless) dan botnet generasi baru seperti NoaBot dan RedTail, memperparah kondisi tersebut.

    Di sisi lain, regulasi masih terlalu longgar sehingga standar keamanan di sebuah perusahaan tidak berjalan dengan baik.

    “APJ adalah motor pertumbuhan digital global, tetapi kecepatan inovasi justru jadi bumerang ketika keamanan diabaikan,” tegas Parimal dikutip, Selasa (25/2/2025).    

    Laporan Akamai juga mengungkap bahwa 65% serangan di Asia Pasifik mengeksploitasi celah pada infrastruktur hybrid kerja jarak jauh. VPN—yang masih digunakan 320.000 perusahaan di kawasan ini—menjadi sasaran utama akibat konfigurasi keamanan yang lemah. 

    Kemudian, Akamai juga memprediksi serangan ransomware di Asia Pasifik akan meningkat 40% pada 2025, seiring maraknya eksploitasi kerentanan IoT dan cloud. Sementara itu, hanya 12% perusahaan di kawasan ini yang telah mengadopsi sistem deteksi ancaman berbasis AI.

    Akamai menyarankan model penilaian risiko kuantitatif, mitigasi malware mutakhir, hingga transisi ke ZTNA untuk menekan serangan tersebut.

    Parimal mengatakan kontainer yang makin banyak digunakan karena fleksibel, ringan, dan mudah diterapkan, tetapi hal ini juga menghadirkan beragam tantangan keamanan baru. Dibutuhkan keamanan host dan perencanaan yang matang serta pemahaman mendalam tentang potensi risiko untuk membangun pertahanan kuat yang adaptif dalam lanskap digital yang terus berubah.

    Dengan meningkatnya ketergantungan pada Kubernetes di dunia bisnis, Defenders’ Guide menyediakan analisis enam kerentanan Kubernetes dari tahun 2023–2024, termasuk risiko serangan injeksi perintah.

    “Laporan ini menekankan pentingnya pembaruan patch proaktif dan kewaspadaan terhadap ancaman yang muncul di lingkungan kontainer,” kata Parimal

  • DPRD Pamekasan Godok 25 Raperda di 2025

    DPRD Pamekasan Godok 25 Raperda di 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, tengah menggodok dan membahas sebanyak 25 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2025, sebanyak 12 di antaranya merupakan Raperda Baru.

    “Sejauh ini kami bersama tim asistensi Raperda Eksekutif sedang membahas 25 Raperda Pamekasan, Tahun 2025. Termasuk Raperda baru usulan dari legislatif,” kata Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan, Mustafa Afif, Senin (24/2/2025).

    Usulan raperda baru dari legislatif tercatat sebanyak 12 raperda, sebanyak tiga di antaranya merupakan raperda wajib. “Dari total 25 raperda yang kita bahas, 12 di antaranya merupakan raperda baru, meliputi 9 raperda baru dan 3 lainnya raperda wajib,” ungkapnya.

    “Raperda wajib ini meliputi ini meliputi raperda pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2024, perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta APBD Tahun Anggaran 2026. Tiga Raperda ini berstatus wajib, dan usulan dari eksekutif,” jelasnya.

    Sembilan usulan baru, meliputi 5 Raperda baru usulan dari eksekutif, dan 4 Raperda usulan legislatif. “5 Raperda baru usulan eksekutif, meliputi pembentukan dana cadangan pilkada 2029, perubahan kedua atas Perda 3/2015 tentang hiburan dan rekreasi, transformasi digital, perubahan ketiga atas Perda 6/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta perubahan atas Perda 9/2018 tentang pengelolaan barang milik daerah,” jelasnya.

    “Empat Raperda baru usulan legislatif meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pamekasan, penyelenggaraan perlindungan konsumen, penata kelolaan tempat pelelangan ikan, serta perubahan Perda 5/2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, politisi muda dari Partai Nasdem Pamekasan, juga menyampaikan jika beberapa dari total Raperda tersebut juga sudah dalam status fasilitasi Gubernur Jatim. “Dari total Raperda ini, sekitar 8 Raperda di antaranya sudah dalam proses fasilitasi Gubernur Jatim,” sambung legislator yang akrab disapa Afif.

    “Tidak kalah penting, kami juga mendorong usulan raperda baru dari eksekutif agar segera dipersiapkan, termasuk raperda tentang transformasi digital, perubahan atas perda tentang hiburan dan rekreasi, serta beberapa usulan raperda lainnya,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Reformasi birokrasi bagian penting dukung kesejahteraan masyarakat

    Reformasi birokrasi bagian penting dukung kesejahteraan masyarakat

    Kami melakukan secara holistik ini agar birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat.

    Magelang (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Menteri PANRB di Magelang, Senin, mengemukakan bahwa birokrasi merupakan mesin yang dapat mendukung pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kepala daerah agar memperhatikan berbagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

    Rini menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut administrasi, melainkan merupakan langkah reformasi pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari membangun struktur kelembagaan, manajemen kinerja, bisnis proses, hingga pelayanan publik yang memanfaatkan transformasi digital.

    “Kami melakukan secara holistik ini agar birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat,” kata Menteri PANRB saat menjadi pembicara pada retret/pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Ia mengutarakan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini mengingat banyaknya unit pelayanan publik yang berada di daerah daripada di pemerintah pusat.

    Hal itu, kata dia, menandakan bahwa pemda merupakan pemberi layanan publik yang terdekat dan terbanyak kepada masyarakat.

    Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan yang prima akan lebih dipercaya dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

    “Pemimpin daerah tentunya menjadi panglima tertinggi di daerah dalam memimpin reformasi birokrasi,” tegasnya.

    Menteri PANRB menekankan bahwa mewujudkan reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga komitmen dan arahan yang jelas dari para pemimpin, termasuk kepala daerah.

    Menurut dia, keberhasilan kepala daerah dalam memimpin reformasi birokrasi akan membangun stabilitas politik dan menghasilkan layanan publik yang baik. Lebih dari itu, langkah ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cita-Cita Jadi Negara Maju, RI-Vietnam Perkuat Kerja Sama Kendaraan Listrik hingga Pangan

    Cita-Cita Jadi Negara Maju, RI-Vietnam Perkuat Kerja Sama Kendaraan Listrik hingga Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Vietnam yang saat ini berstatus sebagai negara berkembang memiliki satu cita-cita yang sama, yakni lulus dan menjadi negara maju.

    Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi menyakini kolaborasi dua negara akan meningkatkan kemitraan yang semakin strategis dan komprehensif sehingga menopang Indonesia dan Vietnam menjadi negara maju. 

    “Seiring dengan upaya kita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, Saya percaya beberapa bidang utama akan menentukan kerja sama kita,” ujarnya dalam acara 70th Anniversary of Indonesia—Vietnam Diplomatic Relations, Senin (24/2/2025). 

    Pertama, kerja sama dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik regional dan mempromosikan transisi energi bersih. 

    Kedua, memperluas kolaborasi dalam teknologi, penelitian, dan inovasi seperti artificial intelligence (AI), semikonduktor, dan transformasi digital. 

    Ketiga, memajukan kerja sama dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk pertanian berkualitas tinggi dan industri perikanan yang berkelanjutan.

    “Kemitraan Indonesia-Vietnam harus lebih dari sekadar mitra dagang yang kuat dan fokus untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing negara untuk membangun rantai pasokan regional yang kolaboratif, bernilai tambah tinggi, dan berkelanjutan,” lanjut Denny. 

    Melalui kerja sama dan saling melengkapi kekuatan masing-masing, Denny berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi regional yang lebih tangguh, inklusif, dan bermanfaat bagi kedua negara. 

    Hubungan diplomatik Indonesia dengan Vietnam yang genap 70 tahun mencatatkan total nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai US$16 miliar atau setara dengan Rp260,4 triliun (kurs Rp16.280 per dolar AS) pada 2024. 

    Ke depan, kedua negera menargetkan nilai perdagangan tersebut akan meningkat ke level US$18 miliar pada 2028 atau lebih cepat.

    Denny menyebutkan bahwa proyek-proyek utama seperti Ciputra Group telah menjadi pelopor investasi antara kedua negara. Sementara Pabrik Vaksin Hewan Vaksindo dan ekosistem kendaraan listrik VinFast telah menjadi contoh utama. 

    Teranyar, VinFast baru saja memberikan dukungan terhadap Tim Nasional (Timnas) Indonesia. 

    Bahkan dalam hal konektivitas antarmasyarakat, interaksi antarmasyarakat Indonesia dan Vietnam terus berkembang pesat, yang dikontribusikan oleh tersedianya 112 penerbangan langsung per minggu antara Indonesia dan Vietnam.

    “Oleh karena itu, saya menghargai inisiatif dan upaya yang dilakukan oleh Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Vietnam. Ke depannya, saya mendorong semua pihak untuk memanfaatkan momentum ini dan menjajaki peluang-peluang kolaborasi baru,” tutupnya. 

     

     

  • Komdigi Mau Internet RI Tembus 100 Mbps, Realistis atau Utopis?

    Komdigi Mau Internet RI Tembus 100 Mbps, Realistis atau Utopis?

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah bersiap menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz di 2025 untuk mengakselerasi kecepatan internet Indonesia hingga 100 Mbps dengan harga terjangkau. Apakah itu realistis atau utopis?

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Komdigi akan melepas lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz yang dialokasikan layanan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Proses seleksi spektrum ini direncanakan dikerjakan pada semester pertama.

    Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Komdigi, Benny Elian, menegaskan bahwa spektrum ini akan digunakan untuk menghadirkan layanan internet berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Kami ingin menghadirkan internet yang lebih murah bagi masyarakat, dengan tarif berkisar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps,” ujar Benny di forum Morning Tech bertajuk “Lelang Frekuensi, Untuk Siapa?” di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Hingga saat ini, terdapat tujuh perusahaan yang menunjukkan minat terhadap frekuensi tersebut. Namun, Benny menyebutkan bahwa jumlah peserta dapat bertambah saat proses lelang resmi dibuka.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang berkualitas serta pengembangan talenta digital, terutama di kalangan generasi muda.

    “Saat ini, Indonesia tertinggal dalam pengembangan 5G, dengan kecepatan rata-rata baru mencapai 30 Mbps, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di ASEAN,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa regulasi yang adaptif dan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk memastikan transformasi digital berjalan berkelanjutan dan kompetitif.

    Dalam dunia telekomunikasi, berbagai model kompetisi dapat diterapkan dalam pengelolaan frekuensi ini. Sigit menjelaskan bahwa terdapat beberapa opsi, mulai dari Infrastructure-Based Competition, Wholesale Access Model, hingga Public-Private Partnership.

    “Setiap model memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Untuk Indonesia, pendekatan hibrida yang melibatkan pemerintah daerah bisa menjadi solusi yang tepat,” kata Sigit.

    Selain itu, tarif layanan setelah lelang juga harus menjadi perhatian. Ia menyoroti bahwa harga untuk layanan seluler dan FWA (Fixed Wireless Access) sebaiknya dibedakan.

    “Kompetisi harga seluler bersifat nasional, sedangkan harga FWA bisa lebih variatif, bahkan hingga tingkat lokasi rumah. Oleh karena itu, sebaiknya ada perbedaan harga FWA antara wilayah perkotaan dan pedesaan agar lebih adil,” pungkasnya.

    Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, keberhasilan lelang frekuensi 1,4 GHz sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh Komdigi. Jika proses lelang dilakukan dengan transparan dan adil, maka langkah ini dapat menjadi dorongan besar bagi peningkatan akses dan kualitas internet di Indonesia.

    (agt/fyk)