Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Menteri PANRB bahas penguatan kelembagaan BPS-transformasi digital

    Menteri PANRB bahas penguatan kelembagaan BPS-transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (3/12).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkup BPS dari unit pusat sampai dengan instansi vertikal BPS di daerah, termasuk peran BPS dalam akselerasi transformasi digital pemerintah.

    “Penataan dan penguatan kelembagaan BPS harus didahului dengan melakukan reviu bisnis proses sehingga penataan yang dilakukan selaras dengan strategi dalam pencapaian misi dan peran strategis BPS,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan sejumlah usulan langkah strategis BPS dalam mendukung tata kelola transformasi digital pemerintahan. Dukungan ini menurutnya meliputi pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk peningkatan pelayanan.

    “Pemutakhiran DTSEN yang dilakukan BPS dapat dilakukan dengan mengembangkan mekanisme interoperabilitas DTSEN dengan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau data exchange platform_ dan memastikan data dapat diperbarui dan digunakan lintas K/L/D secara real-time,” ujarnya.

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Rini mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama Kementerian PPN/Bappenas memastikan tata kelola pertukaran data DTSEN mencakup mekanisme pemanfaatan DTSEN untuk layanan digital pemerintah.

    “Pemanfaatan DTSEN dan data statistik tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan. Bersama KemenPPN/Bappenas, saya berharap BPS dapat menyusun pedoman tata kelola pertukaran data antara BPS dan instansi pemerintah sesuai prinsip SDI untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan data,” jelas Rini.

    Ia menambahkan bahwa dukungan BPS dalam penguatan kapasitas talenta ASN dapat juga dilakukan dengan penguatan kapasitas SDM melalui penempatan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pelatihan.

    “Untuk penguatan ini BPS dapat memfasilitasi penempatan lulusan Politeknik Statistika (STIS) sebagai ahli statistika dan data science di K/L/D guna mendukung kebijakan berbasis data. BPS juga dapat berkolaborasi dengan LAN dan Kementerian PANRB, menyusun program pelatihan dan pendampingan teknis bagi ASN di K/L/D terkait penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Akses Internet Indonesia Belum Merata, Menkomdigi Gaet Bank Dunia

    Akses Internet Indonesia Belum Merata, Menkomdigi Gaet Bank Dunia

    Jakarta –

    Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah berupa kesenjangan akses internet di era digital. Persoalan itu kemudian dibahas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan perwakilan Bank Dunia saat menyambangi Kantor Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Menkomdigi dan Bank Dunia membahas strategi pemerataan internet, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. Pertemuan ini menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.

    Disampaikan Meutya bahwa transformasi digital di Indonesia membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini,” ujar Meutya Hafid beberapa waktu lalu.

    Kebijakan broadband yang dikembangkan bersama Bappenas menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.

    Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet. Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.

    “Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses,” tambah Menkomdigi.

    Sementara itu, Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, menjelaskan India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa. India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.

    “Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini,” ujar Jonathan Marskell.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif. Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Komdigi akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih maju, berdaya saing, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

    (agt/fay)

  • Kementerian PANRB dorong penguatan tata kelola OGP di Indonesia

    Kementerian PANRB dorong penguatan tata kelola OGP di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

    Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan jajaran perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (12/3), mengatakan komitmen ini bertujuan memastikan keberlanjutan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

    “Ke depan, OGP harus semakin berperan dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Kementerian PANRB memandang perlu adanya strategi yang terstruktur dalam mengarusutamakan prinsip OGP di setiap kementerian/lembaga.

    “OGP merupakan alat strategis yang mempermudah kerja sama antarkementerian, serta memastikan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat sehingga kita dapat mewujudkan upaya reformasi tematik yang melibatkan baik sektor privat maupun masyarakat sipil,” jelasnya.

    Selain aspek kelembagaan, dia juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat mendorong keterbukaan pemerintahan. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang solid.

    “Pemerintah telah membangun INA Digital, sebagai penyelenggara yang mengintegrasikan layanan pemerintah, dalam mendorong transformasi digital pemerintah dan keterpaduan layanan digital, untuk mempermudah masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” tuturnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PANRB juga memberikan sejumlah saran bagi penguatan OGP di Indonesia, seperti penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program OGP, serta peningkatan mekanisme pemantauan serta evaluasi keterbukaan pemerintahan.

    “Kami berharap program OGP semakin selaras dengan agenda reformasi birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih sederhana dan efisien. Ini bukan hanya tentang sinergi antar kementerian, tetapi juga tentang bagaimana kita benar-benar memperbaiki layanan publik hingga ke tingkat yang paling teknis,” tambah Rini.

    Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan bahwa rencana aksi OGP yang telah berjalan perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar semakin relevan dengan program prioritas pemerintah.

    “Rencana aksi OGP harus lebih adaptif terhadap program-program nasional, seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Informasi berupa masukan dari masyarakat yang dihimpun CSO OGP sangat dibutuhkan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintah,” jelas Purwadi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komdigi Libatkan Bank Dunia Percepat Pemerataan Internet

    Komdigi Libatkan Bank Dunia Percepat Pemerataan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama dengan Bank Dunia membahas strategi pemerataan internet, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. 

    Pertemuan ini menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa transformasi digital di Indonesia membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini,” kata Meutya di Jakarta dikutip, Rabu (12/3/2025).

    Meutya mengatakan, kebijakan broadband yang dikembangkan bersama Bappenas menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.

    Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet. 

    Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.

    “Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses,” ujarnya.

    Di sisi lain, Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, menyampaikan bahwa India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa. 

    India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.

    “Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini,” ujar Jonathan Marskell.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif. 

    Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

  • Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, beberapa sasaran pembangunan RKP 2026 ialah Gross National Income (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57.

    Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2026 masing-masing 6,1 persen dan 7,1 persen. Dengan begitu, kesenjangan wilayah antar provinsi maupun antara pusat-daerah bisa dikurangi.

    “Angka-angka yang kita proyeksikan tahun 2026 bukan angka-angka yang mustahil, bahkan jangan-jangan angka ini pun masih bisa kita tingkatkan lagi dengan dukungan Ibu dan Bapak (pemerintah daerah) sekalian, maka pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, pemerataan bisa makin tinggi dan ketimpangan makin turun, dan kita harapkan kesejahteraan masyarakat kita juga makin meningkat,” ucap Kepala Bappenas.

    Dirinya menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan per kapita, sehingga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sebenarnya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu sudah pernah kita lakukan dan berkali-kali kita melakukan tahun 70, tahun 80 bahkan tahun 90-an pun kita pernah mengalami pertumbuhan di atas 8 persen. Jadi, pertumbuhan 8 persen (target tahun 2029) bukan sesuatu yang ajaib, bukan sesuatu yang mustahil,” kata Rachmat.

    Saat ini, Bappenas disebut sedang menyusun RKP tahun 2026 berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas.

    Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif.

    Dalam swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir.

    Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan).

    Berdasarkan arahan tersebut, dirumuskan rancangan tema RKP tahun 2026 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

    Adapun sejumlah strategi dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau.

    Kemudian juga peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Seluruh strategi tersebut perlu didukung dengan deregulasi perizinan dan kondisi makroekonomi yang stabil,” ungkap Menteri PPN.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gandeng Bank Raya, DPLK BRI hadirkan fitur dana pensiun di Raya App

    Gandeng Bank Raya, DPLK BRI hadirkan fitur dana pensiun di Raya App

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI) menjalin kerja sama dengan Bank Raya untuk menghadirkan fitur dana pensiun BRIFINE by DPLK BRI pada Raya App.

    Direktur Wholesale and Institution Business BRI Agus Noorsanto menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Transformasi digital yang dijalankan BRI tidak hanya berfokus pada layanan transaksi perbankan, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana pensiun,” kata Agus yang juga mewakili pendiri DPLK BRI dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

    Melalui kolaborasi ini, Agus mengatakan bahwa BRI ingin menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan dana pensiun dengan lebih mudah, fleksibel, dan aman.

    Dengan kehadiran layanan ini, Raya App atau aplikasi Raya menjadi bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun yang tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    BRIFINE by DPLK BRI yang terintegrasi dalam aplikasi Raya menawarkan berbagai fitur unggulan, salah satunya akses digital yang mudah yang memungkinkan seluruh proses perencanaan dan pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Raya.

    BRIFINE di aplikasi Raya juga menawarkan fleksibilitas dan personalisasi. Dalam hal ini, nasabah dapat menyesuaikan perencanaan dana pensiun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan profil risiko masing-masing.

    Selain itu, BRIFINE pada aplikasi Raya dilengkapi dengan berbagai fitur termasuk pendaftaran, informasi saldo dan pengembangan, dan top-up saldo. Adapun fitur yang sedang dalam tahap pengembangan di antaranya add account BRIFINE, pengaturan autopayment, dan mutasi transaksi.

    Ketua Pengurus DPLK BRI Arie Sus Miyanti menyampaikan, kehadiran BRIFINE di Raya App ini diharapkan dapat mendorong kalangan generasi muda untuk merencanakan keuangan masa depan yang lebih baik.

    “Setiap individu generasi muda yang telah bekerja baik di sektor formal maupun informal, diharapkan dapat mengelola keuangan dengan bijak. Perencanaan masa depan sejak dini sangat diperlukan generasi muda untuk mempersiapkan dan menjamin keberlangsungan pendapatan di masa tidak aktif atau hari tua nanti,” kata Arie.

    Senada dengan Arie, Kepala Divisi Sales and Partnership Bank Raya Prilly Savitri mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Bank Raya dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih lengkap bagi nasabah.

    “Melalui aplikasi Raya, kami ingin memberikan journey produk yang lebih lengkap kepada nasabah Bank Raya, termasuk membantu nasabah mempersiapkan hari tua yang lebih sejahtera melalui DPLK BRI,” kata dia.

    Berdasarkan asset under management (AUM), DPLK BRI pada 2024 meningkatkan posisi market share-nya di industri DPLK Indonesia menjadi peringkat kedua dari sebelumnya di peringkat ketiga.

    Jumlah peserta DPLK BRI pada 2024 meningkat menjadi 660 ribu atau merupakan 23 persen dari total peserta DPLK nasional. Menurut perseroan, peningkatan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap DPLK BRI dalam mengelola dana pensiun secara optimal.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PANRB-Mendagri bahas penguatan pembinaan RB daerah

    Menteri PANRB-Mendagri bahas penguatan pembinaan RB daerah

    “Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (11/3).

    Sejumlah rencana strategis dibahas, termasuk pembinaan kepada daerah tentang beberapa agenda transformasi.

    “Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Kementerian PANRB di bawah kepemimpinan Rini peduli terhadap keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi digital adalah sebuah keharusan.

    Dia menegaskan tantangan transformasi digital salah satunya adalah pemerataan ke daerah-daerah. Maka dari itu Kementerian PANRB perlu perkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk tugas pembinaan ke pemerintah daerah.

    Reformasi birokrasi di pemerintah daerah perlu diakselerasi agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat sekitar melalui kemudahan pelayanan publik. Rini menegaskan sebagai pembina daerah, Kemendagri punya peran penting dalam membumikan reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah.

    Kementerian PANRB juga mendukung transformasi birokrasi di internal Kementerian Dalam Negeri. “Termasuk penguatan organisasi di Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi antar program. Kinerja Strategis Kementerian PANRB akan dicapai melalui fokus pada dua outcome utama yang didukung oleh program terkait dari setiap kedeputian melalui pendekatan shared outcome.

    Dua shared outcomes tersebut yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah. Penerapan SAKP merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar-instansi selaras dengan target pembangunan nasional.

    Sementara Transformasi Digital Pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Kalsel gelar High-Level Meeting TPID dan TP2DD tahun 2025

    Pemprov Kalsel gelar High-Level Meeting TPID dan TP2DD tahun 2025

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Pemprov Kalsel gelar High-Level Meeting TPID dan TP2DD tahun 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan”. 

    Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Kalsel selaku ketua TPID serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel, Sekretaris Daerah Kalsel, Walikota dan Bupati se-Kalimantan atau yang mewakili, serta stakeholder terkait. Banjarmasin Senin (10/3/2025).

    Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD, menekankan pentingnya evaluasi kembali peran dan tugas anggota TP2DD guna memperkuat efektivitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. 

    Penyusunan dan penyesuaian SK TP2DD tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten terus dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola. Selain itu, Roadmap TP2DD 2025-2029 tengah disusun agar sejalan dengan kebijakan nasional, memastikan kesinambungan transformasi digital di daerah.

    Sejumlah prestasi membanggakan juga diraih dalam Championship TP2DD 2024, di mana Kalsel berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi, serta Rookie of The Year. Kota Banjarmasin juga turut menorehkan prestasi sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kota. 

    Dalam hal pengendalian inflasi, TPID Kalsel berhasil menjaga tingkat inflasi tahun 2024 di angka 1,95% (yoy), tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional. Pada Februari 2025, provinsi ini mencatat deflasi sebesar 0,39% (mtm), lebih baik dibanding deflasi nasional sebesar 0,48% (mtm). Prestasi ini semakin diperkuat dengan perolehan penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan dan TPID Terbaik Tingkat Kota Wilayah Kalimantan yang diraih Kota Banjarmasin.

    “Atas pencapaian ini, saya memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan TP2DD, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi daerah yang lebih baik. Ia berharap penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi guna mencapai target pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel Fadjar Majardi, selaku Wakil Ketua TPDI dan TP2DD menekankan pentingnya akselerasi ekonomi digital dan pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya perluasan implementasi QRIS terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital, bersamaan dengan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi keuangan daerah. Literasi keuangan digital juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

    “Dalam aspek pengendalian inflasi strategi yang diambil berfokus pada mitigasi volatilitas harga pangan strategis, seperti beras, daging ayam, telur, cabai, dan minyak goreng. Kerja sama antar daerah terus diperluas guna menjamin kelancaran pasokan komoditas pangan, sementara program operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” timpalnya. 

    Dalam arahannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin, selaku Ketua TPID dan TP2DD menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah. Beliau menginstruksikan agar penyusunan Roadmap TP2DD 2025-2029 segera diselesaikan secara komprehensif. Seluruh kepala daerah juga diimbau untuk aktif memantau kebijakan Opsen dan implementasi KKI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja daerah.

    Terkait pengendalian inflasi, dirinya menekankan pentingnya mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pangan strategis lainnya melalui optimalisasi mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi IoT. Budidaya apung untuk padi dan cabai menjadi salah satu solusi yang didorong untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan, sementara pemanfaatan pupuk batubara juga menjadi bagian dari strategi efisiensi pertanian.

    Selain itu, kerja sama antar daerah terus diperluas dengan wilayah sentra produksi nasional guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan bahan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Penguatan BUMD Pangan sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan menjadi langkah penting dalam mengendalikan harga, yang akan didukung dengan optimalisasi peran Jukung Pangan dalam rantai distribusi di sisi hilir.

    Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 dengan pendekatan integratif dari hulu ke hilir, yang diselaraskan dengan program pengendalian inflasi pemerintah pusat. Di samping itu, untuk menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), langkah-langkah pengendalian harga akan diperkuat dengan memastikan kelancaran distribusi, mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah, serta mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye belanja bijak.

    “Sebagai penutup saya juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BI, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Kalsel dapat terus memperkuat daya tahan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” tukasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Selasa (11/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • TLKM Pacu Bisnis B2B, Dorong Telkom Solution ke Pasar BUMN-Swasta

    TLKM Pacu Bisnis B2B, Dorong Telkom Solution ke Pasar BUMN-Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) meluncurkan Telkom Solution sebagai brand utama dalam penyediaan solusi digital terintegrasi bagi pasar Business-to-Business (B2B).

    Telkom Solution mendukung berbagai sektor, mencakup instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dalam memanfaatkan teknologi digital secara lebih efektif dan terintegrasi guna meningkatkan daya saing dan performa bisnis.

    Menurut Direktur utama Telkom Ririek Adriansyah, peluncuran solusi ini tidak lepas dari proyeksi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang disebut-sebut berkontribusi dengan pertumbuhan signifikan.

     “Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan mencapai delapan kali lipat,” kata Ririek dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (11/3/2025).

    Adapun, bisnis B2B Telkom akan berfokus untuk mendominasi pasar di perusahaan-perusahaan swasta, dikarenakan potensi yang masih terbuka lebar, antara lain pada segmen konglomerasi, perbankan, retailer, dan manufaktur.

    Direktur Enterprise and Business Service Telkom FM Venusiana menambahkan Telkom Solution hadir untuk mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor bisnis dengan mengintegrasikan solusi digital connectivity, digital platform, dan digital services.

    Telkom Solution berperan sebagai mitra strategis yang membantu perusahaan untuk mengoptimalkan performansi, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan pengalaman pelanggan terbaik.

    “Sebagai bagian dari komitmen Telkom dalam menyediakan solusi digital yang inovatif, Telkom Solution saat ini berfokus pada tiga solusi unggulan, yaitu Connectivity++, Cyber Security, serta Artificial Intelligence (AI) untuk segmen enterprise business,” ujar Venusiana.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan Telkom Solution memiliki positioning yang berbeda dengan Indibiz. Indibiz difokuskan untuk melayani sektor usaha kecil menengah (UKM) melalui paket solusi yang terstandarisasi, sementara Telkom Solution hadir untuk melayani segmen enterprise business melalui solusi horizontal dan vertikal yang terintegrasi.

    Kehadiran Telkom Solution dan Indibiz diharapkan semakin memperkuat posisi Telkom sebagai pemimpin dalam penyediaan solusi digital di berbagai sektor bisnis, serta mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

  • Mantul! Sinyal 5G Telkomsel Kini Tersedia di Seluruh Jabotabek

    Mantul! Sinyal 5G Telkomsel Kini Tersedia di Seluruh Jabotabek

    Jakarta –

    Operator seluler Telkomsel mengungkapkan capaian terbarunya. Mereka merampungkan ketersediaan sinyal 5G di wilayah Jabotabek. Sebelumnya, rencana ekspansi layanan jaringan generasi kelima itu diumumkan pada akhir 2024.

    Ini menjadi kabar baik bagi pelanggan Telkomsel di Jabotabek karena bisa menjajal koneksi internet cepat sebelum Lebaran 2025. Sebanyak 1.400 base transceiver station (BTS) 5G dibangun oleh anak usaha Telkom ini dalam mendukung ketersediaan sinyal 5G.

    “Di momen ini, Telkomsel sudah merampungkan 5G di Jabotabek. Jadi, jaringan di Jabotabek saat ini sekitar 1.400 BTS 5G dan tersebar dari Bandara (Soekarno-Hatta) sampai SCBD, kemudian Tangerang Selatan, Bekasi, dan Kota Bogor,” ujar Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna dalam konferensi pers di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna (Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET)

    Kecepatan internet unduh 5G Telkomsel ini rata-rata bisa mencapai 110 Mbps dengan maksimal hingga 500 Mbps. Sedangkan, untuk unggah rata-rata bisa mencapai 50 Mbps dengan maksimal hingga 100 Mbps.

    Tak hanya sampai berhenti di situ, Telkomsel menjanjikan akan mengembangkan sinyal 5G lebih luas lagi ke depannya. Hal ini guna meningkatkan pengalaman pelanggan akan teknologi seluler terbaru itu yang membantu transformasi digital hingga mendongkrak ekonomi digital di Tanah Air.

    Adapun, data terkini ada 2.200 total BTS 5G yang dimiliki oleh Telkomsel yang tersebar di 56 kota/kabupaten.

    “Yang sudah continuous ada di Jakarta, Jabotabek, Bali, di beberapa tempat dan akan kita buka juga seperti di Surabaya, Medan, Makassar, Batam, dan kota besar lainnya. Kita akan rilis di kota itu semua,” ungkap Indra.

    Disampaikan Telkomsel, ketersediaan sinyal 5G di Jabotabek ini karena seiring bertumbuhnya penggunaan data 5G yang rata-rata mengonsumsi 30 GB.

    “Kita lakukan bertahap berdasarkan beberapa kajian sesuai ekosistem yang tersedia. Dengan berbagai langkah, Telkomsel ingin memastikan memberikan layanan terbaik buat pelanggan dan juga berharap menjadi solusi konektivitas, services, dan lainnya,” pungkas Indra.

    (agt/fay)