Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • Komdigi Kaji Penerapan DMA dan DSA, Cegah Monopoli Google

    Komdigi Kaji Penerapan DMA dan DSA, Cegah Monopoli Google

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji penerapan Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) dalam mempercepat transformasi digital. 

    Dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan Indonesia telah menjalin kerja sama dalam tata kelola digital. 

    Kerja sama akan diperluas untuk merespons perkembangan teknologi mutakhir. Salah satunya dalam hal regulasi yang komprehensif untuk mengelola ekosistem digital yang berkembang pesat seperti regulasi DSA dan DMA.

    DMA adalah hukum Uni Eropa yang bertujuan untuk menciptakan pasar digital yang adil dan kompetitif serta mencegah praktik monopoli, dengan mengatur perilaku platform digital besar atau “gatekeeper”. 

    DMA bertujuan untuk mengatasi kekuatan pasar yang dominan dari gatekeeper, seperti Google, TikTok dan lain sebagainya. Pada Februari 2025, Google sempat terancam dikenakan sanksi miliaran Euro atas dugaan pelanggaran praktik layanan percarian dan periklanan.  

    Sementara itu DSA bertujuan untuk mengatur layanan digital seperti platform media sosial, toko aplikasi, dan pasar daring. agar tercipta ruang digital yang lebih aman, adil, dan transparan bagi pengguna. 

    DSA mencegah penyebaran konten ilegal dan berbahaya, menciptakan lingkungan platform daring yang lebih adil dan terbuka hingga menegakkan transparansi dan akuntabilitas platform. 

    “Kami pikir DSA dan DMA adalah salah satu kerangka kerja terbaik. Tentu saja, kami perlu menyesuaikannya di beberapa titik dan telah menjadi tolok ukur bagi banyak negara untuk diperhatikan, begitu pula dengan regulasi artificial intelligence,” kata Nezar, dikutip Senin (28/4/2025). 

    Menurutnya, Indonesia menjadikan dua undang-undang Uni Eropa yang mengatur layanan digital tersebut sebagai acuan utama dalam penyusunan regulasi serupa di dalam negeri.

    Dia menekankan bahwa transformasi digital harus diimbangin dengan cara mengelola platform. 

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan bahwa Indonesia dan Uni Eropa akan memperoleh banyak manfaat dari kolaborasi di bidang digital. 

    “Yang berarti bahwa regulasi menjadi lebih penting, terutama ketika kita membahas kecerdasan buatan, disinformasi, dan keamanan infrastruktur,” tegas Chaibi.

  • Pegatron Operasikan Pabrik Cerdas Berbasis AI dengan 5G Telkomsel di Batam – Page 3

    Pegatron Operasikan Pabrik Cerdas Berbasis AI dengan 5G Telkomsel di Batam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pegatron, perusahaan manufaktur global yang juga menjadi salah satu pemasok Apple, belum lama ini meresmikan anak perusahaannya yakni fasilitas pabrik cerdas di Batam.

    Smart factory milik anak usaha Pegatron, PT Pegaunihan Technology Indonesia, ini mengadopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan dan otomatisasi dengan dukungan jaringan 5G Telkomsel.

    Hal ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi digital Pegatron secara global. Sekadar informasi, Pegaunihan adalah perusahaan yang didirikan untuk memperluas manufaktur Pegatron di Asia Tenggara.

    Mengutip keterangan resmi Pegatron dan Telkomsel, Minggu (27/4/2025), melalui unit bisnisnya Telkomsel Enterprise yang fokus melayani pelanggan B2B, perusahaan menyediakan infrastruktur 5G Private Network Standalone (SA) untuk menghadirkan konektivitas andal di seluruh produksi.

    Telkomsel juga menyediakan 1.200 kartu SIM untuk perangkat IoT yang akan terintegrasi dengan sistem smart manufacturing berbasis 5G. Hal ini disebut akan memungkinkan pemantauan kinerja mesin dan pengendalian proses produksi secara efisien dan real-time.

    Bukan hanya itu, Telkomsel juga memperkuat jaringan publik untuk mendukung aktivitas dan produktivitas karyawan di Smart Factory Batam.

    CEO Pegatron, Gary Cheng, mengatakan, kolaborasi dengan Telkomsel yang merupakan operator 5G pertama Indonesia jadi hal penting mewujudkan pabrik cerdas yang adaptif, terhubung, dan efisien.

    “Jaringan 5G yang andal dan dukungan infrastruktur digital Telkomsel, kami mempercepat proses transformasi digital dalam rantai produksi sekaligus mendorong pertumbuhan industri berbasis teknologi di Indonesia,” kata Cheng.

  • Respons Tarif Resiprokal Trump, Gubernur Lemhannas Dorong Kemandirian Sektor Vital – Halaman all

    Respons Tarif Resiprokal Trump, Gubernur Lemhannas Dorong Kemandirian Sektor Vital – Halaman all

    Respons Tarif Resiprokal Trump, Gubernur Lemhannas Dorong Kemandirian Sektor Vital

    Reynas Abdila/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan tarif resiprokal yang didorong Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menjadi momentum strategis untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Menurutnya, di tengah perubahan lanskap geopolitik dan geoekonomi global, bangsa Indonesia harus mempercepat langkah membangun kemandirian di sektor-sektor vital.

    “Ini momentum bagi kita. Kebijakan dunia yang tidak lagi mengutamakan perdagangan bebas harus disikapi dengan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujar Ace di acara ‘Jatim Retreat 2025’, Sabtu (26/4/2025).

    Ia menegaskan, ketahanan ekonomi menjadi pilar utama ketahanan nasional. 

    Dengan memperkuat sektor energi, pangan, industri, dan teknologi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar global yang rentan.

    Ace menggarisbawahi pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri dalam negeri, pengembangan ekonomi kreatif, serta transformasi digital untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Kita harus mengelola sendiri kekayaan alam kita, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja berkualitas untuk generasi mendatang,” tegasnya.

    Selain itu memperkuat investasi dalam kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

    Ace menegaskan, menghadapi tantangan global menuntut model kepemimpinan yang lebih adaptif, kolaboratif, serta berbasis nilai-nilai kebangsaan.

    Ia mendorong perangkat daerah untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memperkuat pelayanan publik.

    “Pemimpin di era ini harus mampu membaca perubahan, mengelola risiko, dan menggerakkan semua potensi daerah untuk menjaga stabilitas dan ketahanan,” katanya.

    Seperti diketahui, pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau tarif Trump yang mengejutkan dunia. 

    Trump menyebut tarif impor terbaru sebagai bagian dari Liberation Day (Hari Pembebasan) untuk meningkatkan ekonomi negaranya dan melepaskan ketergantungan pada negara lain.

    Tarif resiprokal yang ditetapkan Trump mengacu pada kebijakan perdagangan, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor atau bea masuk serupa terhadap negara-negara yang membebankan tarif pada ekspor AS. 

    Dalam praktiknya, seluruh barang impor dari mitra dagang dikenai tarif universal sebesar 10 persen.

  • Permintaan Data Center Diprediksi Meroket, Indonesia Butuh Akselerasi Investasi

    Permintaan Data Center Diprediksi Meroket, Indonesia Butuh Akselerasi Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan data center atau pusat data di Indonesia diprediksi mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital.

    Peningkatan ini didasari masifnya transformasi digital lintas sektor dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan bahwa kombinasi faktor-faktor tersebut membuat kebutuhan akan infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data makin mendesak.

    “Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, termasuk sektor e-commerce, fintech, edutech, hingga cloud computing. Semua ini memerlukan infrastruktur data center yang kuat dan berstandar,” kata Heru kepada Bisnis dikutip, Minggu (27/4/2025).

    Heru mencatat bahwa arus investasi asing terus mengalir ke sektor data center. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat investor global untuk membangun fasilitas pusat data di Indonesia. 

    Selain itu, arah pengembangan data center ke depan juga mengikuti tren global, seperti green data center yang efisien dan ramah lingkungan. Terdapat pula tren edge data center untuk mendukung kebutuhan Internet of Things (IoT) dan jaringan 5G.

    “Kemudian juga tentunya pusat data yang memang sudah terstandarisasi apakah itu standar SPBE [Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik],” ujarnya.

    Heru menyebut berdasarkan proyeksi, kapasitas daya data center nasional pada 2025 akan mencapai 971,9 megawatt (MW), dan diperkirakan meningkat menjadi 2.110 MW pada 2030.

    Namun, kapasitas terbangun diperkirakan baru mencapai 1.490 MW, sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan (backlog) sebesar 20 hingga 30%.

    “Kalau melihat untuk jangka pendek 2024-2026 ini, kita masih ada kekurangan kapasitas sekitar 350 hingga 400 MW,” ucap Heru.

    Untuk menghindari defisit kapasitas, Heru menekankan pentingnya percepatan realisasi proyek pusat data serta dukungan infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik yang stabil, ketersediaan lahan, dan kehadiran mitra investasi global.

    “Yang tidak kalah penting juga adalah mitra investasi global karena bagaimanapun bisnis data center ini merupakan bisnis yang cukup menyedot investasi yang cukup banyak,” pungkasnya.

  • Lemhannas: Kebijakan tarif Trump momentum perkuat ketahanan ekonomi

    Lemhannas: Kebijakan tarif Trump momentum perkuat ketahanan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, harus dijadikan momentum strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya ketahanan ekonomi Indonesia.

    “Ini momentum bagi kita. Kebijakan dunia yang tidak lagi mengutamakan perdagangan bebas, harus disikapi dengan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” katanya dalam acara Jatim Retreat 2025 pada Sabtu (26/4), sebagaimana yang dilansir dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Menurut Ace, di tengah perubahan lanskap geopolitik dan geoekonomi global, bangsa Indonesia harus mempercepat langkah membangun kemandirian di sektor-sektor vital.

    Ketahanan ekonomi pun menjadi pilar utama ketahanan nasional. Dengan memperkuat sektor energi, pangan, industri, dan teknologi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar global yang rentan.

    Oleh karena itu, Ace mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri dalam negeri, pengembangan ekonomi kreatif, serta transformasi digital untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Ketahanan ekonomi harus dibangun dari dalam. Kita harus mengelola sendiri kekayaan alam kita, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja berkualitas untuk generasi mendatang,” katanya.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya memperkuat investasi dalam kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

    Adapun dalam konteks daerah, Ace menyebut bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Nasional (IKN) 2024, Jawa Timur menunjukkan kinerja cukup tangguh di bidang demografi, ekonomi, dan politik.

    “Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak kemandirian nasional, terutama dengan kekuatan sumber daya manusia, sektor agrikultur, industri, dan kreatif yang kuat,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia mengingatkan agar Jawa Timur tetap mewaspadai tantangan era disrupsi global, perubahan pola perdagangan dunia, ketidakpastian bisnis, hingga krisis sosial budaya akibat transformasi digital.

    Dia juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur memerlukan penguatan iklim investasi dan produktivitas ekonomi.

    “Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus terus memperkuat iklim ekonomi yang sehat agar produktivitas tetap berkembang,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker: AI Menjanjikan Efisiensi Sekaligus Memperlebar Kesenjangan – Halaman all

    Menaker: AI Menjanjikan Efisiensi Sekaligus Memperlebar Kesenjangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menilai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan sekadar tren, tapi kekuatan transformasional yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia.

    “AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujar Menaker Yassierli pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasil, dikutip Minggu (27/4/2025).

    Menurutnya, AI menghadirkan dua sisi tantangan. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi, peningkatan produktivitas, serta peluang kerja dan inovasi baru.

    Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperlebar kesenjangan dan meninggalkan sebagian tenaga kerja.

    “Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya,” tegasnya.

    Menaker menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat (people-centric approach) dalam adopsi AI, dengan tujuan menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama.

    Pertama, inklusi digital. Pemerintah memandang akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar.

    Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital. 

    Kedua, penyiapan keterampilan. Untuk menjawab kesenjangan keterampilan akibat pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan industri dan pendidikan.

    Program pelatihan nasional dirancang agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara luas, efisien, dan menjangkau lebih dari 280 juta penduduk.

    “Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” tambahnya.

    Ketiga, perlindungan sosial adaptif. Sistem perlindungan sosial harus mampu mengakomodasi masa transisi pekerjaan.

    Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan di Indonesia merupakan contoh nyata, karena menggabungkan dukungan penghasilan, pelatihan ulang, dan fasilitasi penempatan kerja kembali.

    Keempat, dialog sosial inklusif. Ia mengatakan, partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.

    Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.

    “Masa depan pekerjaan bukan hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini.”

    “Indonesia memilih melangkah dengan tekad, menjunjung keadilan, dan berpegang pada semangat kolaborasi,” pungkas Menaker.

     

  • Mantap, BUMN RI Ini Duduki Peringkat 6 Produsen Pupuk Terbesar Dunia – Page 3

    Mantap, BUMN RI Ini Duduki Peringkat 6 Produsen Pupuk Terbesar Dunia – Page 3

    Sebelumnya, memperingati hari jadinya yang ke-13, PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan kembali perannya sebagai pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis perusahaan selama lebih dari satu dekade dalam menopang produktivitas sektor pertanian, sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

    “Selama 13 tahun, Pupuk Indonesia terus bertransformasi, beradaptasi, dan menjadi salah satu tulang punggung penyedia pupuk nasional. Kami hadir untuk memastikan produktivitas pertanian Indonesia tetap terjaga. Ini bagian dari komitmen jangka panjang untuk menghadirkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Rahmad dalam keteran[gan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan rantai pasok pupuk dari produksi hingga distribusi dengan prinsip efisiensi, transformasi digital, dan inovasi. Komitmen ini tercermin dalam berbagai capaian strategis perusahaan, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga dampak sosial.

    Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi konsumsi bahan baku pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik dan Pabrik Pupuk Kaltim V pada tahun 2015, Pabrik NPK PIM pada tahun 2023, dan Phonska V Petrokimia Gresik pada tahun 2024. Tidak hanya itu, upaya peningkatan efisiensi energi juga dilakukan melalui revamping fasilitas produksi di berbagai anak perusahaan.

    Sementara itu, dari sisi distribusi, sepanjang kuartal I 2025 Pupuk Indonesia telah mencatatkan 1,7 juta ton penyaluran pupuk bersubsidi, jumlah ini meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini ditopang oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi dari pemerintah dan digitalisasi melalui platform i-Pubers, yang memudahkan petani menebus pupuk hanya dengan KTP dan memungkinkan pelacakan penyaluran secara real time hingga ke kios.

     

  • Di Forum BRICS, Menaker RI Dorong Tata Kelola AI yang Adil dan Kolaboratif Nasional 26 April 2025

    Di Forum BRICS, Menaker RI Dorong Tata Kelola AI yang Adil dan Kolaboratif Nasional 26 April 2025

    Di Forum BRICS, Menaker RI Dorong Tata Kelola AI yang Adil dan Kolaboratif
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/
    AI
    ) bukan sekadar tren, melainkan kekuatan transformasional yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia.
    “AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujar Menaker pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan
    BRICS
    di Brasilia, Brasil, Jumat (25/4/2025) waktu setempat.
    Pertemuan tersebut membahas tema tentang “Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Pekerjaan”.
    Menurutnya, AI menghadirkan dua sisi tantangan. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi, peningkatan produktivitas, serta peluang kerja dan inovasi baru. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperlebar kesenjangan dan meninggalkan sebagian tenaga kerja.
    “Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya,” tegasnya.
    Menaker menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat
    (people-centric approach)
    dalam adopsi AI, dengan tujuan menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial.
    Pendekatan tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama.
    Pertama, inklusi digital. Pemerintah memandang akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar. Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital.
    Kedua, penyiapan keterampilan. Untuk menjawab kesenjangan keterampilan akibat pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan industri dan pendidikan.
    Program pelatihan nasional dirancang agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara luas, efisien, dan menjangkau lebih dari 280 juta penduduk.
    “Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” tambahnya.
    Ketiga, perlindungan sosial adaptif. Sistem perlindungan sosial harus mampu mengakomodasi masa transisi pekerjaan.
    Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan di Indonesia merupakan contoh nyata, karena menggabungkan dukungan penghasilan, pelatihan ulang, dan fasilitasi penempatan kerja kembali.
    Keempat, dialog sosial inklusif. Ia mengatakan, partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.
    Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.
    “Masa depan pekerjaan bukan hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini. Indonesia memilih melangkah dengan tekad, menjunjung keadilan, dan berpegang pada semangat kolaborasi,” pungkas Menaker.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cakupan 5G Indonesia Baru 4,44% April 2025

    Cakupan 5G Indonesia Baru 4,44% April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan penetrasi 5G di Indonesia masih sangat rendah. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memacu teknologi ini sangat dibutuhkan. 

    Nezar juga mengajak para pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), untuk bekerja sama dalam mengembangkan sektor telekomunikasi agar lebih sehat. 

    “Pekerjaan belum selesai, terutama untuk meningkatkan cakupan 5G yang saat ini baru di kisaran sekitar 4,44 persen,” kata Nezar, dikutip Sabtu (26/4/2025). 

    Sesuai dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045, kata Nezar, pemerintah membangun sektor digital dengan bertumpu pada empat pilar transformasi digital, yaitu infrastruktur digital, masyarakat digital, ekonomi digital dan pemerintahan digital. Menurut Nezar Patria, Pemerintah menjadikan VID 2045 sebagai kompas menuju Indonesia Emas. 

    Terkait infrastruktur digital, pemerintah ingin memastikan 100 persen wilayah pemukiman Indonesia terjangkau internet berkecepatan tinggi. Komdigi berharap kecepatan internet juga bisa sampai ke 100 Gbps. 

    Mengenai pilar masyarakat digital, Nezar Patria menyatakan upaya Kementerian Komdigi meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat agar bisa berpartisipasi lebih aktif dalam adopsi teknologi baru.

    “Kemudian tidak kalah pentingnya adalah ekonomi digital, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi yang diperkuat oleh pelaku digital dan memberikan perhatian terhadap UMKM yang mengadopsi teknologi baru,” tuturnya.

    Sedangkan, dalam pilar pemerintahan digital, Nezar Patria menilai arti penting kerja keras di sektor layanan publik agar dapat mengantisipasi perkembangan teknologi yang bergerak cepat. 

    “Sekarang teknologi bergerak begitu cepat dan kita masih punya sejumlah program digital gap knowledge, termasuk juga di sektor pemerintahan,” tandasnya. 

    Dalam mewujudkan VID 2045, Nezar Patria mengakui ada banyak pekerjaan rumah bagi aparatur pemerintah agar lebih melek terhadap teknologi maju. Di sisi lain, aparatur pemerintah perlu meningkatkan kesadaran mengenai keamanan digital atau cyber security. Oleh karena itu, Nezar Patria kembali mengungkap arti penting kolaborasi dengan ekosistem industri digital tanah air.

    “Tanpa kolaborasi dengan Mastel, saya kira Visi Indonesia Digital 2045 ini sulit terwujud karena disini semua berkumpul pemain-pemain teknologi digital, infrastruktur, tapi dengan tata kelola IT. Dan tentu saja tanpa kolaborasi yang kuat, saya kira langkah kita ke depan jadi sulit,” tuturnya.

  • Pemanfaatan Teknologi AI Dorong Ekosistem Industri Tambang RI

    Pemanfaatan Teknologi AI Dorong Ekosistem Industri Tambang RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Percepatan digitalisasi industri dan peningkatan efisiensi, keberlanjutan, keselamatan, dan keamanan kerja diperlukan mendorong daya saing Indonesia di kancah global.

    Menteri Hilirisasi dan Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) merupakan sebuah keharusan di seluruh sektor kehidupan.

    “Teknologi AI merupakan sesuatu keharusan ya, bukan hanya di sektor pertambangan saja tetapi di segala sektor kehidupan kita,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (26/4/2025). 

    Menurutnya, teknologi AI akan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menimbulkan daya saing yang tinggi. Hal ini akan membuat kualitas Indonesia menjadi lebih baik dan meningkatkan peran ekonomi ke depan.

    “Adopsi AI dalam hilirisasi sumber daya alam di Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi sehingga menjadikan sektor ini lebih kompetitif, berkelanjutan, dan inklusif secara ekonom,” ucapnya. 

    Rosan menambahkan penyelenggaraan Indonesia AI Day for Mining Industry 2025 memberikan pencerahan pentingnya AI khususnya di bidang pertambangan. Apalagi sektor pertambangan kian memainkan peranan penting di Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menuturkan sebagai perusahaan yang tengah bertransformasi menjadi AI TechCo, pihaknya percaya masa depan industri pertambangan Indonesia akan sangat ditentukan oleh pemanfaatan teknologi.

    “Melalui Indonesia AI Day for Mining Industry, kami ingin membangun ekosistem yang cerdas, aman, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa transformasi digital ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif,” ucapnya. 

    Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem pertambangan digital yang tangguh. Kolaborasi lintas sektor, adopsi teknologi canggih, serta pengembangan talenta digital diharapkan mampu menciptakan masa depan industri yang lebih cerdas, inklusif, dan berdaya saing tinggi di panggung global.

    Menurutnya, saat ini sudah banyak investasi teknologi yang masuk ke Indonesia sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah adalah mendekatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami secara baik dan benar penggunaan AI.