Xcloud.id

Topik: transformasi digital

  • China Mobile International Dorong Ekosistem Digital Aman Berbasis AI untuk Indonesia Emas 2045

    China Mobile International Dorong Ekosistem Digital Aman Berbasis AI untuk Indonesia Emas 2045

    Liputan6.com, Jakarta – China Mobile International (CMI) Indonesia menegaskan perannya dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional melalui penyelenggaraan forum strategis TechConnect+ 2025, belum lama ini.

    Kegiatan ini menjadi ruang dialog antar sektor untuk memperkuat ekosistem digital yang aman, tepercaya, dan berkelanjutan demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045

    Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah, pakar keamanan siber, asosiasi industri, hingga pelaku usaha.

    Dalam kesempatan itu, CMI menegaskan transformasi perannya dari sekadar penyedia konektivitas global menjadi enabler digital yang fokus pada ketahanan siber dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

    Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian, Solehan, menekankan pentingnya infrastruktur digital yang teruji untuk mendorong implementasi Industri 4.0 di sektor-sektor strategis nasional.

    “Kesiapan infrastruktur menjadi fondasi utama bagi daya saing industri Indonesia ke depan,” ujar Solehan dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (19/12/2025).

    Dalam kesempatan sama, Marketing Manager CMI Indonesia, David Sugandi, menyampaikan bahwa kecepatan transformasi digital harus diimbangi dengan keamanan yang kuat. Ia menilai kepercayaan digital kini menjadi faktor krusial dalam pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

    “Indonesia tidak hanya membutuhkan konektivitas cepat, tetapi juga infrastruktur yang aman dan tangguh. Kepercayaan digital adalah fondasi utama. CMI berkomitmen menjadi tulang punggung yang menghubungkan Indonesia dengan dunia sekaligus menjaga kedaulatan digital nasional,” ujar David. 

  • S.id Tutup 2025 dengan Rekor 1,9 Juta Pengguna, Fokus Ekspansi Teknologi AI pada 2026

    S.id Tutup 2025 dengan Rekor 1,9 Juta Pengguna, Fokus Ekspansi Teknologi AI pada 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Platform penyedia layanan identitas digital lokal, S.id, mencatatkan rapor positif pada penghujung tahun 2025.

    Melalui pertumbuhan agresif fitur Microsite dan Shop, S.id mengklaim berhasil mengantongi 1,9 juta pengguna dengan angka kunjungan mencapai lebih dari 150 juta setiap bulannya.

    Pencapaian ini mengukuhkan posisi S.id sebagai salah satu pemain utama dalam transformasi digital di Indonesia.

    “S.id Shop adalah langkah kami untuk memberikan solusi digital yang lengkap dan memudahkan kreator Indonesia dalam memonetisasi konten mereka,” ujar Direktur S.id, Dimaz Maulana, dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa potensi ini sangat besar mengingat Indonesia memiliki ekosistem kreator terbesar di Asia Tenggara.

    “Kami ingin memastikan mereka bisa mengembangkan bisnis digital secara praktis dan efektif,” imbuhnya.

    Pertumbuhan pesat ini didorong oleh tingginya adopsi fitur Microsite oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fitur ini dinilai menjadi solusi praktis bagi pengusaha yang ingin membangun kehadiran digital secara profesional tanpa memerlukan keahlian teknis yang rumit.

    Dengan satu tautan terintegrasi, UMKM dari sektor kuliner, fashion, hingga jasa dapat menampilkan profil usaha dan katalog produk sekaligus terhubung langsung ke pelanggan.

    Di sisi lain, fitur Shop S.id juga menunjukkan tren penguatan signifikan di kalangan kreator konten dan praktisi digital. Fitur ini memfasilitasi penjualan produk digital seperti e-book, kelas daring, hingga konten premium dengan sistem pembayaran otomatis yang instan. 

     

     

  • Pemprov DKI Luncurkan Modul Penerimaan Daerah, Ini Fungsi dan Manfaatnya untuk Pajak Jakarta Megapolitan 18 Desember 2025

    Pemprov DKI Luncurkan Modul Penerimaan Daerah, Ini Fungsi dan Manfaatnya untuk Pajak Jakarta Megapolitan 18 Desember 2025

    Pemprov DKI Luncurkan Modul Penerimaan Daerah, Ini Fungsi dan Manfaatnya untuk Pajak Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan Modul Penerimaan Daerah (MPD) dalam acara Transformasi Digital Pendapatan DKI Jakarta yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    menjelaskan, MPD berfungsi sebagai sistem yang menyatukan berbagai layanan perpajakan daerah yang sebelumnya telah ada. Melalui MPD, seluruh pembayaran
    pajak
    daerah dapat tercatat dalam satu sistem yang terintegrasi.
    “Instrumen perpajakan untuk di Jakarta ini sudah semakin lengkap dan terintegrasi. Maka dengan demikian, mudah-mudahan penerimaan pajak di Jakarta menjadi lebih baik,” ucap Pramono, Kamis.
    Sebelum MPD diluncurkan, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki sejumlah layanan digital perpajakan, yakni E-TRAPT dan Mobile Pajak Online Jakarta.
    Kehadiran MPD berperan sebagai penghubung agar seluruh data pembayaran pajak tersebut dapat tercatat secara otomatis dan tertata dengan rapi.
    MPD juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengadopsi sistem tersebut ke tingkat daerah.
    Menurut Pramono, kehadiran MPD diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus meningkatkan penerimaan pajak daerah tanpa harus menaikkan tarif pajak.
    “Dengan sistem yang semakin rapi dan terintegrasi, mudah-mudahan penerimaan pajak Jakarta bisa lebih baik,” ujarnya.
    Pramono menyebutkan, hingga menjelang akhir tahun 2025, penerimaan pajak DKI Jakarta tercatat relatif baik. Ia menegaskan pajak merupakan sumber utama atau energi bagi pembangunan Jakarta.
    Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak.
    Menurut dia, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada rasa aman dan percaya dari masyarakat.
    “Jakarta tidak ada artinya tanpa wajib pajak. Karena itu, transparansi dan kepercayaan menjadi kunci,” kata Pramono.
    Menanggapi kekhawatiran terkait penggunaan E-TRAPT, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta menjamin perlindungan data dan identitas wajib pajak.
    Ia menegaskan bahwa sistem digital justru membuat pembayaran pajak menjadi lebih aman dan nyaman.
    “Saya menjamin identitas wajib pajak yang menggunakan E-TRAPT dilindungi,” tegasnya.
    Pramono menambahkan, meski berbagai instrumen digital telah disiapkan, Pemprov DKI memilih membangun kepercayaan daripada menaikkan beban pajak.
    Sejumlah kemudahan dan keringanan pajak diberikan, termasuk untuk sektor hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
    Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil agar wajib pajak tidak merasa ditekan atau ditakut-takuti.
    “Kami ingin wajib pajak merasa adil dan nyaman. Di Jakarta tidak ada pendekatan yang menakut-nakuti,” ujar Pramono.
    Dengan MPD, Pemprov DKI berharap pengelolaan pajak menjadi lebih transparan, risiko kebocoran dapat ditekan, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat Ekosistem Digital, AdaKami Tegaskan Komitmen Inklusi Finansial

    Perkuat Ekosistem Digital, AdaKami Tegaskan Komitmen Inklusi Finansial

    Jakarta –

    Dalam momentum Bulan Fintech Nasional (BFN) Festival 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) mendukung percepatan literasi dan inklusi keuangan melalui inovasi teknologi finansial.

    Untuk diketahui, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan peningkatan indeks literasi keuangan nasional menjadi 66,46% dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%.

    Meski mencatat kemajuan, capaian tersebut mengungkapkan bahwa perluasan akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan mudah dipahami masih membutuhkan penguatan untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 98% pada 2045.

    Direktur Utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega, menjelaskan akses terhadap kredit menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan inklusif di tengah transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi.

    “Banyak masyarakat yang layak mendapatkan kredit masih belum tercakup oleh sistem keuangan tradisional. Industri fintech lending pun berperan strategis dalam menjangkau segmen yang belum terlayani tersebut,” ungkap Bernardino, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2/2025).

    Hal itu dikatakan Bernardino dalam pemaparannya pada sesi diskusi panel dengan tema ‘Innovation: From Access to Acceleration: The Data-Driven Future of Credit’ dalam BFN Festival 2025, beberapa waktu lalu.

    Bernardino menyampaikan sebagai bagian dari industri, AdaKami membawa visi untuk menjadi perusahaan fintech lending dengan teknologi terdepan di Indonesia dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan kemampuan analisis, memperluas akses, serta memperkuat keberlanjutan ekosistem keuangan digital.

    Pemanfaatan AI memungkinkan AdaKami menganalisis data dalam jumlah besar untuk memahami perilaku pengguna serta memberikan penilaian kelayakan kredit dengan lebih akurat. Pendekatan ini menghadirkan manfaat nyata, seperti analisis berbasis data yang lebih mendalam serta model credit scoring alternatif bagi individu yang tidak memiliki riwayat kredit formal.

    Dengan memanfaatkan data digital seperti riwayat transaksi, penggunaan ponsel, atau jejak online, skoring yang dihasilkan menjadi lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan secara bertanggung jawab.

    Lebih jauh, AI juga memperkuat keamanan ekosistem fintech melalui kemampuan deteksi penipuan, perlindungan data, dan peningkatan pengalaman pengguna. Teknologi ini mendukung terbentuknya ekosistem pinjaman digital yang lebih berkelanjutan, dengan akses yang semakin luas, tetapi risiko tetap dapat terkendali.

    Dikelola secara hati-hati, momentum Bulan Fintech Nasional 2025 menjadi kesempatan penting untuk menegaskan peran layanan keuangan digital dalam memperluas akses kredit yang aman dan bertanggung jawab. Momen ini juga mempertegas komitmen perusahaan untuk terus memperkuat inovasi, meningkatkan literasi keuangan, serta memastikan perlindungan konsumen di setiap proses operasional.

    Dalam diskusi panel, Direktur Utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega (tengah) menjelaskan akses terhadap kredit menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan inklusif di tengah transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi. Foto: AdaKami

    Semangat penguatan literasi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi yang dilakukan AdaKami sepanjang tahun. Kegiatan ini antara lain mencakup rangkaian Fintech Lending Days di Sorong serta partisipasi dalam FinExpo Surabaya, yang secara khusus menyasar UMKM, mahasiswa, dan perempuan sebagai kelompok strategis dalam pengelolaan keuangan keluarga maupun usaha.

    Di sisi lain, upaya memperluas akses kredit yang bertanggung jawab juga memerlukan infrastruktur data yang kuat, salah satunya melalui pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. SLIK berperan penting dalam menyediakan riwayat kredit yang terverifikasi, sehingga penilaian risiko menjadi lebih akurat, proses operasional lebih efisien, dan perluasan akses kredit dapat dilakukan dengan tetap menjaga kualitas portofolio.

    Integrasi data SLIK memperkuat produktivitas model kredit digital karena memungkinkan pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Kolaborasi data antara platform pindar, biro kredit, serta penyedia data alternatif turut memungkinkan terbentuknya riwayat kredit yang lebih kaya dan akurat melalui innovative credit scoring.

    Dengan fondasi data yang kuat dan pemanfaatan teknologi AI, pihaknya terus memperkuat peran dalam mendukung pertumbuhan ekosistem pembiayaan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

    “Dengan memanfaatkan data, teknologi, serta kolaborasi lintas sektor, kami percaya ekosistem keuangan digital Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, aman, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi kami adalah memastikan bahwa kemajuan ini dapat dinikmati secara merata dan berkelanjutan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian bangsa,” tutup Bernardino.

    (ega/ega)

  • IAS hadirkan posko perkuat ekosistem aviasi di Natal-tahun baru

    IAS hadirkan posko perkuat ekosistem aviasi di Natal-tahun baru

    Jakarta (ANTARA) – PT Integrasi Aviation Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) Group mengoperasikan Posko Gabungan Nasional (Posgabnas) Natal dan Tahun Baru 2025/2026 guna memperkuat ekosistem aviasi dengan meningkatkan kesiapan operasional hingga koordinasi layanan kebandarudaraan selama periode tersebut.

    “Posgabnas berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi layanan secara terpusat,” kata Plt Direktur Utama IAS Danny P Thaharsyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan posgabnas dioperasikan selama periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 di bandara regional 1 KNO, bandara regional 2 CGK, bandara regional 3 DPS, dan bandara regional 4 UPG.

    Posko itu mengintegrasikan pemantauan layanan penumpang, penanganan bagasi, layanan kargo dan logistik, serta pengelolaan fasilitas bandara di seluruh regional operasional IAS Group, dengan mekanisme pelaporan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

    Thaharsyah menegaskan peningkatan kesiapan Natal dan tahun baru difokuskan pada penguatan sistem kendali operasional dan pengawasan layanan di lapangan.

    “IAS Group melaksanakan penguatan kesiapan operasional melalui penataan personel, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sistem monitoring operasional berbasis digital,” ujarnya.

    Seluruh proses pengendalian dilakukan secara terstruktur melalui posko gabungan nasional agar potensi kendala operasional dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat dan tepat.

    “Kami telah menghadirkan sistem Calis & Warrior sebagai langkah dalam transformasi digital layanan kargo nasional, kami memperluas kemampuan monitoring dan pengendalian layanan secara signifikan,” jelasnya.

    Ia menuturkan seluruh aktivitas di lapangan kini terdokumentasi dengan lebih akurat dan dapat dianalisis untuk mempercepat tindakan korektif.

    Hal itu memberikan nilai tambah pada reliability operasional, terutama dalam menangani lonjakan layanan penumpang dan kargo pada masa Natal dan tahun baru.

    IAS Group memandang periode Natal dan tahun baru sebagai fase operasional strategis yang memerlukan penguatan koordinasi lintas entitas, penataan sumber daya secara proporsional, serta pengendalian operasional yang berbasis data.

    Peningkatan kesiapan tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem pengawasan operasional guna menjamin konsistensi layanan di seluruh titik pelayanan bandara.

    Direktur Komersial InJourney Veronica H Sisilia menyampaikan kesiapan layanan Natal dan tahun baru merupakan bagian dari strategi menjaga kualitas pengalaman pelanggan dan kesinambungan kinerja komersial ekosistem aviasi nasional.

    “Sebagai holding, InJourney memastikan seluruh entitas dalam ekosistem aviasi berada pada tingkat kesiapan yang optimal dalam menghadapi periode Natal dan tahun baru,” katanya.

    Ia menegaskan konsistensi kualitas layanan, keandalan operasional, serta pengalaman pelanggan yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung keberlanjutan kinerja komersial bandara dan layanan pendukungnya.

    Direktur Komersial IAS Muchdian Muchlis menambahkan peningkatan kesiapan layanan Natal dan tahun baru juga didukung penguatan program komersial yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan layanan serta memberikan promo program yang menjadi nilai tambah bagi pengguna jasa.

    Melalui peningkatan kesiapan layanan tersebut, IAS Group berkomitmen untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan transportasi udara nasional selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Serta memastikan keberlangsungan layanan kebandarudaraan yang terpercaya dan berorientasi pada kepentingan pelanggan. Seluruh upaya ini dilaksanakan sejalan dengan semangat layanan IAS Group, Melayani Sepenuh Hati, Memberi Layanan PASTI,” kata Muchdian.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Kediri Lantik 44 ASN Jabatan Fungsional, Perkuat Cita Keenam Pemerintahan Cepat Tepat

    Wali Kota Kediri Lantik 44 ASN Jabatan Fungsional, Perkuat Cita Keenam Pemerintahan Cepat Tepat

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengambil sumpah dan melantik 44 ASN pada Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025). Bertindak sebagai saksi Wakil Wali Kota Qowimuddin dan Pj Sekda M.Ferry Djatmiko.

    “Saya ucapkan selamat dan sukses pada 44 ASN yang telah dilantik pada hari ini. Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif kita untuk mewujudkan visi besar Pemerintah Kota Kediri,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan Kota Kediri memiliki arah pembangunan yang jelas, terangkum dalam Sapta Cita. Salah satu pilar utamanya adalah Cita Keenam yaitu Pemerintahan Cepat Tepat. Dimana cepat berarti responsif.

    Sebagai ASN harus mampu bertindak tangkas, memangkas birokrasi yang berbelit, dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Tapat berarti akurat.

    Setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, dan setiap layanan yang diberikan harus didasari oleh data yang valid, regulasi yang benar, dan menyasar langsung kebutuhan masyarakat. “Adanya pelantikan ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen kita mewujudkan Cita Keenam tersebut,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini menjelaskan pengangkatan jabatan ini tidak semata sebagai penghargaan atas dedikasi dan inovasi yang diberikan. Melainkan ada amanah dan tanggung jawab baru yang menyertai.

    Pejabat yang dilantik hari ini dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang dinilai mampu mengakselerasi roda pemerintahan. Figur-figur terbaik ditempatkan di posisi yang strategis guna memastikan delivery layanan publik berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Kami berharap, Bapak Ibu yang dilantik dapat menjadi agen perubahan yang mengedepankan inovasi dan solusi, bukan sekadar menjalankan rutinitas sebagai ASN. Setelah ini saya menunggu kinerja optimal dan inovasi nyata bagaimana cepat tepat diimplementasikan di lapangan, mempermudah urusan warga, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kita,” jelasnya.

    Terakhir, Mbak Wali menambahkan dalam mewujudkan pemerintahan cepat tepat bukanlah tugas satu orang atau satu dinas saja. Ini adalah gerakan bersama. Transformasi digital yang digalakkan, penyederhanaan birokrasi, hingga peningkatan kapasitas SDM, semuanya bermuara pada satu tujuan. Yakni, menghadirkan negara di tengah masyarakat dengan cara yang paling efektif.

    “Mari kita jadikan momen hari ini sebagai pemantik semangat baru menuju tahun yang baru. Tunjukkan bahwa ASN Kota Kediri adalah birokrat yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata. Mari kita buktikan Cita Keenam bukan sekadar slogan melainkan budaya kerja kita sehari-hari,” imbuhnya.

    Turut hadir, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • PDN Belum Beroperasi, IDPRO Singgung Interoperabilitas Sistem hingga Tata Kelola

    PDN Belum Beroperasi, IDPRO Singgung Interoperabilitas Sistem hingga Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai faktor keamanan, tata kelola operasional, hingga interoperabilitas menjadi penyebab Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang tak kunjung menyala.

    Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan proses penilaian PDN memang melibatkan aspek yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar kesiapan fisik infrastruktur, seperti bangunan, listrik, atau sistem pendingin.

    “Tetapi mencakup verifikasi yang komprehensif terhadap cyber security posture, tata kelola operasional, interoperabilitas sistem,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Interoperabilitas sistem data centern merujuk pada kemampuan berbagai sistem atau aplikasi untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara efektif tanpa intervensi manusia yang signifikan. Konsep ini penting dalam teknologi informasi untuk memastikan kolaborasi antar platform yang berbeda.

    Selain itu, menurut Hendra, kesiapan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan PDN juga menjadi bagian penting dalam proses penilaian.

    “Jadi memang melibatkan komponen; people, process dan teknologi,” tambahnya.

    Dia menegaskan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai otoritas yang berwenang melakukan uji kelayakan keamanan siber memiliki mandat untuk memastikan PDN tidak hanya secure by design, tetapi juga secure in operation.

    Penilaian tersebut mencakup pengujian kontrol akses, sistem deteksi dan respons insiden, enkripsi data, segmentasi jaringan, serta berbagai aspek teknis lainnya.

    Seiring meningkatnya risiko dan kompleksitas ancaman siber, terutama terhadap fasilitas vital seperti PDN, Hendra menilai kehati-hatian dan ketelitian dalam proses uji kelayakan menjadi sangat krusial.

    Karena itu, lanjut dia, durasi penilaian yang relatif panjang bukan merupakan bentuk keterlambatan, melainkan wujud tanggung jawab untuk memastikan PDN benar-benar tangguh dan tepercaya sebagai tulang punggung transformasi digital nasional.

    Berdasarkan pengamatan IDPRO, standar keamanan PDN dirancang mengacu pada praktik terbaik global serta regulasi nasional. Beberapa kerangka kerja yang menjadi rujukan antara lain ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, NIST Cybersecurity Framework, serta berbagai regulasi BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Selain itu, penerapan prinsip zero trust architecture, multi-layered security, serta keberadaan Security Operation Center yang aktif 24/7 menjadi bagian integral dari sistem pertahanan PDN. Ini untuk menghindari terjadinya kebocoran data dan juga cyber security incident lainnya Mbak,” tutur Hendra.

    Dia menegaskan IDPRO mendukung penuh langkah BSSN dan Komdigi dalam memastikan seluruh aspek keamanan PDN dipenuhi secara menyeluruh. Menurutnya, PDN harus menjadi rujukan praktik terbaik dalam pengelolaan pusat data nasional.

    “PDN harus menjadi contoh nyata best practice dalam pengelolaan data center yang aman, andal, dan berdaulat,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan proses penilaian kelayakan PDN oleh BSSN masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan PDN masih berada pada tahap evaluasi keamanan.

    “Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

  • Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Kediri yang digelar di Gedung Lantai 5 Pondok Pesantren Wali Barokah, Rabu (17/12/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri memberikan apresiasi atas konsistensi LDII Kota Kediri dalam pembinaan generasi muda, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Peran aktif dan moderat LDII dinilai turut menjaga harmoni sosial dan kondusivitas daerah.

    Tema Musda LDII tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia profesional dan religius dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi semata berorientasi pada infrastruktur.

    “Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045, dan inilah pula yang menjadi roh dari visi Kota Kediri MAPAN,” ujarnya.

    Wali Kota Kediri termuda tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong percepatan pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transformasi digital. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila selaras dengan penguatan nilai, etika, dan kepedulian sosial.

    “Di titik inilah peran organisasi keagamaan seperti LDII menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

    Menurutnya, Musyawarah Daerah ke-VII ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi, serta menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, Musda juga dinilai strategis dalam mempertegas kontribusi LDII bagi pembangunan masyarakat Kota Kediri yang rukun, berakhlak mulia, dan berdaya saing di tengah perubahan global.

    “Saya berharap melalui Musda ke-VII ini, LDII Kota Kediri dapat melahirkan program kerja yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda ke-VII ini. Semoga Musda ini melahirkan keputusan-keputusan strategis dan kepemimpinan yang amanah, yang membawa LDII Kota Kediri semakin maju, semakin solid, dan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN serta Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Usai membuka Musda ke-VII DPD LDII Kota Kediri, Wali Kota Kediri bersama jajaran DPD LDII Kota Kediri menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga. Kegiatan dilanjutkan dengan penyiraman tanaman sebagai pengganti karangan bunga ucapan Musda, serta peninjauan 15 stan UMKM Pondok Pesantren Wali Barokah sekaligus melarisi dagangan para pelaku usaha.

    Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur KH. Moch. Amrodji Konawi, Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto, Ketua Yayasan Wali Barokah Achmad Fawwaz Abd. Aziz, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah KH. Sunarto, para alim ulama, peserta Musyawarah Daerah Pleno DPD, pimpinan dan pengurus cabang serta anak cabang LDII Kota Kediri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua FKUB Kota Kediri Moch. Salim, serta tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • Indonesia Serukan Dukungan Global atas Proposal Royalti di Hadapan Para Duta Besar Dunia

    Indonesia Serukan Dukungan Global atas Proposal Royalti di Hadapan Para Duta Besar Dunia

    Indonesia Serukan Dukungan Global atas Proposal Royalti di Hadapan Para Duta Besar Dunia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tantangan ketimpangan ekonomi dalam industri musik digital semakin nyata di era ketika distribusi dan konsumsi karya tidak lagi mengenal batas negara. 
    Fragmentasi data, aliran
    royalti
    lintas yurisdiksi, serta pertumbuhan ekonomi
    streaming
    yang tidak merata menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola
    global
    .
    Menyikapi kondisi tersebut, Indonesia memperkenalkan inisiatif pembentukan  instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat dalam tata kelola royalti digital pada Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di Jenewa, yang berlangsung pada Senin (1/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025).
    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia menggelar pertemuan dengan para duta besar dan perwakilan negara untuk memperdalam dialog serta menyampaikan perkembangan dukungan internasional terhadap inisiatif tersebut. Pertemuan itu berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Selasa (16/12/2025).
    Forum tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperluas pemahaman bersama mengenai urgensi instrumen global yang mampu menjawab tantangan industri kreatif di era digital.
    Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Indonesia mendorong inisiatif ini dengan semangat kolaboratif.
    Menurutnya, persoalan royalti digital bukan semata isu teknis, melainkan persoalan ekonomi global yang menuntut kerja sama antarnegara.
    “Kami ingin bekerja konstruktif dengan semua mitra, baik yang telah menyampaikan dukungan, yang memberikan panduan, maupun yang masih memerlukan pemahaman terhadap elemen-elemen
    proposal
    ,” ujar Edward, yang akrab disapa Eddy, dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/12/2025).
    Ia menyatakan bahwa tantangan ekonomi dalam industri musik digital harus dihadapi dengan dialog dan kemitraan yang terbuka.
    Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Hermansyah Siregar menyebut kerangka proposal Indonesia lahir dari kesadaran bahwa sistem yang ada saat ini belum mampu mengimbangi dinamika sektor kreatif.
    Meskipun industri musik global terus bertumbuh, kesenjangan nilai dan distribusi royalti yang tidak adil masih terjadi dalam skala besar. 
    “Proposal ini diajukan sebagai respons proaktif Indonesia untuk mengisi kekosongan regulasi global, memastikan mekanisme pembayaran yang akuntabel, adil, dan transparan bagi para kreator, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi dari royalti digital,” ujar Hermansyah.
    Mempertegas gambaran tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady menyoroti ketimpangan yang semakin tajam akibat perkembangan kecerdasan buatan (
    artificial intelligence
    /AI).
    Menurut dia, AI telah mengubah cara karya diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi, sehingga risiko pencipta tersingkir oleh sistem otomatis semakin besar.
    “Kesenjangan dalam ekonomi kreatif digital semakin melebar, terutama karena kecerdasan artifisial tengah membentuk ulang lanskapnya. Karena itu instrumen hukum yang mengikat bukan hanya relevan, tetapi mendesak untuk diwujudkan,” tegas Andry.
    Dalam kesempatan tersebut, Andry menjelaskan bahwa proposal Indonesia dirancang untuk memainkan beberapa peran strategis.
    Pertama
    , sebagai kerangka penyelaras berbagai inisiatif global mengenai hak cipta yang sebelumnya telah diajukan di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).
    Ia menjelaskan bahwa selama ini terdapat beragam upaya dari kelompok negara, seperti Group of Latin American and Caribbean Countries (GRULAC) dan African Group. Namun, belum ada fondasi tata kelola yang mampu menyatukan pendekatan tersebut.
    Ia menekankan bahwa proposal Indonesia tidak bertujuan mengatur isi kontrak atau lisensi, melainkan membangun struktur informasi dan tata kelola yang lebih adil bagi semua pemangku kepentingan.
    “Indonesia menawarkan kerangka transparansi dan akuntabilitas yang dapat menjadi dasar bersama, sehingga negara-negara dapat bergerak searah tanpa menghilangkan kebebasan kontraktual atau model bisnis masing-masing,” ucap Andry.
    Kedua
    , proposal ini juga menekankan dan memperkuat peran WIPO dalam menghadapi perubahan ekosistem digital yang semakin kompleks.
    Menurut Andry, instrumen dan mekanisme sukarela yang selama ini diterapkan sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan pasar multi-teritorial, terlebih dengan pesatnya perkembangan AI.
    Ia menilai, proposal Indonesia memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana negara-negara dapat bekerja sama dalam memperkuat tata kelola serta memastikan setiap pencipta memperoleh haknya secara adil.
    “WIPO membutuhkan peran koordinatif yang lebih kuat untuk memastikan interoperabilitas sistem dan konsolidasi data global. Tanpa fondasi bersama, kita tidak akan mampu melindungi pencipta secara proporsional dan transparan,” ujarnya. 
    Andry juga menekankan bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri dalam perjuangan ini. Selama pembahasan di SCCR, banyak negara menyampaikan pengalaman serupa.
    Menurutnya, dukungan dan pengakuan dari berbagai kelompok negara menjadi bukti bahwa proposal Indonesia menjawab kebutuhan nyata komunitas internasional untuk membangun standar tata kelola royalti global yang lebih adil.
    Pada kesempatan itu, pemerintah turut memperkenalkan situs resmi proposal Indonesia, yakni
    justandfairroyalty.dgip.go.id
    , sebagai sarana publikasi terbuka mengenai posisi para pemangku kepentingan dan komponen proposal yang tengah dibahas.
    Peluncuran situs tersebut melengkapi proses konsultasi diplomatik yang telah berjalan, sekaligus menjadi kanal informasi bagi publik, pelaku industri kreatif, dan kalangan akademisi untuk memahami arah kebijakan Indonesia.
    Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Hukum (
    Kemenkum
    ) Republik Indonesia (RI) yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual.
    DJKI menyelenggarakan layanan pendaftaran dan perlindungan hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, serta rahasia dagang.
    Melalui transformasi digital dan penguatan layanan publik, DJKI berkomitmen memberikan perlindungan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi para pencipta, inventor, serta pelaku usaha di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenkomdigi Waswas Bias Asing di AI Indonesia, Ajak Akademisi Bikin SLM Lokal

    Wamenkomdigi Waswas Bias Asing di AI Indonesia, Ajak Akademisi Bikin SLM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong para akademisi dan pengembang teknologi di Tanah Air untuk menangkap peluang pengembangan model kecerdasan buatan (AI) sendiri. Model AI yang dimaksud ialah Small Language Model (SLM).

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan masifnya dominasi Large Language Model (LLM) dari pihak asing dapat berisiko terhadap output yang bias budaya serta minimnya kedaulatan digital Indonesia.

    “AI memiliki preferensi, cultural values yang dibawa dari lingkungannya, sehingga LLM yang dibentuk adalah refleksi dari pengetahuan yang relevan dengan budayanya, ketika mereka dipakai di tempat lain ya enggak nyambung, banyak biasnya,” jelas Nezar dikutip dari Siaran Pers Komdigi Rabu (17/12/2025).

    Nezar menjelaskan, di tengah perlombaan industri global menciptakan platform LLM yang mampu melakukan segala hal, terdapat celah strategis pada pengembangan SLM. 

    Berbeda dengan LLM yang bersifat umum, SLM dilatih dengan data-data spesifik sehingga memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk menjawab pertanyaan di bidang tertentu.

    “SLM berbeda dengan LLM, karena SLM dilatih dengan data-data spesifik dan lebih akurat dalam menjawab pertanyaan di bidang tersebut,” kata Nezar.

    Lebih lanjut, mantan jurnalis dan anggota Dewan Pers tersebut mencontohkan efisiensi yang ditawarkan oleh SLM. Dia menyebut platform AI SLM yang dilatih khusus dengan data kebijakan publik akan memudahkan pengguna, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam membedah persoalan kebijakan.

    Keunggulan teknis lainnya adalah kemudahan operasional. Pengguna tidak perlu lagi memikirkan teknik penulisan instruksi yang rumit atau prompt engineering demi mendapatkan data yang sesuai, karena model tersebut sudah memahami konteks spesifiknya.

    Untuk mengatasi persoalan bias budaya yang disebutkan sebelumnya, Nezar menawarkan konsep Sovereign AI atau kedaulatan AI. Dia menilai Indonesia perlu memiliki platform sendiri yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai budaya bangsa, seperti Pancasila.

    “Untuk mencapai sovereign AI dibutuhkan landasan nilai, norma dasar, contohnya kita punya Pancasila, saya kira ini menarik sekali untuk dikembangkan lebih lanjut,” tuturnya.

    Nezar berharap riset-riset mengenai AI yang dilakukan oleh para akademisi tidak hanya berhenti di lingkungan kampus. Dia mendorong agar hasil riset tersebut memiliki dampak nyata kepada masyarakat serta bermanfaat untuk mewujudkan tata kelola teknologi AI dan transformasi digital yang berkeadilan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)