Xcloud.id

Topik: THR

  • Pekerjaan Gaji Tinggi Tanpa Gelar S1? Ini Contohnya di Indonesia

    Pekerjaan Gaji Tinggi Tanpa Gelar S1? Ini Contohnya di Indonesia

    Jakarta –

    Memperoleh pekerjaan dengan gaji tinggi tidak selalu harus memiliki gelar S1 ke atas. Untuk beberapa profesi, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat bisa juga memperoleh pekerjaan dengan gaji setara atau lebih tinggi dari yang memiliki gelar sarjana.

    Mulai dari sektor transportasi, hiburan hingga kontruksi, semua menyediakan peluang dengan gaji menjanjikan. Bahkan ada juga yang bisa memperoleh penghasilan hingga belasan atau puluhan juta dalam waktu satu bulan.

    Meskipun, tentu dibutuhkan kualifikasi dan pengalaman tinggi untuk mendapatkan posisi tersebut. Tapi yang terpenting, peluang kerja dengan gaji tinggi bisa diakses masyarakat tanpa harus merantau ke luar negeri. Yuk, simak daftar di bawah ini!

    1. Pramugari dan Pramugara

    Profesi pramugari dan pramugara diincar banyak orang karena identik dengan penampilan menarik, gaji besar, dan serta kesempatan bepergian ke sejumlah tempat. Nah, untuk jadi pramugari atau pramugara ternyata tidak harus lulusan S1.

    Hal ini bisa diketahui dari informasi rekrutmen yang diumumkan beberapa maskapai penerbangan. Lion Air, Super Air Jet dan maskapai lainnya membuka peluang bagi lulusan SMA sederajat untuk mendaftar di perusahaan mereka.

    Masing-masing maskapai tentu punya kualifikasi yang berbeda. Namun secara umum, berikut gambaran syarat menjadi pramugari/pramugara:

    – Warga Negara Indonesia (WNI)
    – Belum pernah menikah
    – Belum memiliki pengalaman menjadi Pramugara/Pramugari
    – Menarik, mampu bekerja sama dalam tim, energik, senang membantu & jujur
    – Pendidikan minimal SMA/SMK/Sederajat, diutamakan lulusan D3 ke atas
    – Pria berusia 18-30 tahun & wanita berusia 18-28 tahun.
    – Pria tinggi minimal 170 cm & wanita tinggi minimal 158 cm (Berat Badan Proporsional).
    – Sehat Jasmani dan Rohani.
    – Tidak Buta Warna (Total/Parsial) dan Sudah Vaksin Covid-19 minimal dosis 3.
    – Tidak memakai behel dan tidak berjerawat.

    Besaran gaji pramugari/pramugara disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Namun dalam catatan detikcom, Garuda Indonesia dikabarkan bisa memberikan gaji hingga Rp 30 juta per bulan untuk pramugari/pramugara senior, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan bonus lainnya.

    Sedangkan besaran penghasilan yang diterima level junior adalah sekitar Rp 15 juta per bulan. Selain itu, tunjangan yang diterima pramugari Garuda Indonesia diantaranya mencakup uang makan, uang pergi, tunjangan hari raya (THR), tunjangan kesejahteraan, dan insentif.

    Kemudian untuk Lion Air, bagi yang masih junior bisa memperoleh gaji pokok dan bonus sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Kemudian untuk kalangan pramugari senior, berkisar Rp 5 juta sampai dengan Rp 6 juta per bulan.

    Jika dihitung secara keseluruhan dengan bonus, asuransi, uang terbang, dan jaminan kesehatan, total gaji yang diterima pramugari Lion Air diperkirakan mencapai Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.

    2. Marshaller atau Tukang Parkir Pesawat

    Tukang parkir atau marshaller punya peran penting dalam lalu lintas di bandara. Dia bertugas memandu pilot menempatkan pesawat dalam posisi dan spot yang tepat. Penempatan pesawat harus tepat sehingga tidak mengganggu alur di landasan.

    Seorang marshaller dituntut untuk bekerja dengan tepat, cepat, dan tanggap selama memberi arahan kepada pilot. Kecakapan tugas marshaller membantu mengurangi risiko kecelakaan yang tidak diinginkan. Tak heran jika skill marshall diharga tidak murah.

    Sebelum dapat mulai bekerja sebagai seorang marshaller, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dihimpun dari situs resmi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto yang diberitakan detikJogja, persyaratannya adalah sebagai berikut:

    – Usia minimal 18 tahun saat mendaftar pendidikan.
    – Minimal lulusan SMA/sederajat.
    – Tinggi pria minimal 165 cm.
    – Tinggi wanita minimal 160 cm.
    – Tidak buta warna
    – Memiliki tinggi dan berat badan ideal.

    Di Indonesia sendiri ada banyak sekolah yang menyediakan pendidikan untuk menjadi seorang tukang parkir pesawat. Estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan ini adalah kurang lebih 13 juta rupiah.

    Gaji tukang parkir pesawat atau marshaller berbeda-beda di setiap negara. Dikutip dari ZipRecruiter, rata-rata gaji marshaller di Amerika Serikat per 8 November 2023 adalah 26,92 dollar AS per jam atau sekitar Rp 420.000 per jam.

    Dikutip dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, gaji tukang parkir pesawat di Indonesia berkisar Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. Apabila dihitung gaji setiap tahunnya, maka akan berkisar Rp 48 juta hingga Rp 84 juta.

    3. Welder atau Tukang Las

    Dilansir dari JobStreet, kamu bisa bekerja sebagai tukang las dengan menyelesaikan pendidikan minimal tingkat SMA/SMK, memiliki sertifikat dengan mengikuti pelatihan atau ujian, dan memiliki pengalaman selama beberapa tahun.

    Memiliki stamina fisik yang memadai juga diperlukan untuk bekerja di posisi ini. Secara umum, berikut sayarat menjadi tukang las:

    – Memiliki gelar pendidikan minimal SMA/SMK dengan jurusan Teknik Pengelasan atau jenjang pendidikan lainnya yang sederajat.
    – Mengikuti pelatihan Tukang Las yang diselenggarakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan atau lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendapatkan sertifikat.
    – Kamu juga bisa memiliki sertifikat internasional sebagai Tukang Las yang dikeluarkan oleh International Institute of Welding (IIW).
    – Memiliki pengalaman minimal selama 1-2 tahun di bidang pengelasan.

    JobStreet menyebut rata-rata gaji untuk posisi ini adalah Rp 4,5 juta. Namun, gaji tukang las untuk proyek tertentu jelas bisa lebih besar. Sebut saja untuk proyek pengelasan yang dilakukan di air?

    Melansir dari laman Vokasi Kemendikbud, pekerjaan ini disebut dengan underwater welder. Underwater welder atau ahli las bawah air merujuk pada profesi pengelasan yang dilakukan di bawah air. Pengelasan biasanya dilakukan di dalam laut, tepatnya di tengah laut lepas.

    Para ahli las bawah air biasanya akan bekerja untuk melakukan pengelasan pada lambung kapal yang rusak, seperti bocor atau robek. Di unit pengeboran minyak, seorang ahli las bawah air akan bekerja jika terjadi sambungan pipa gas atau minyak yang bocor di tengah laut.

    Melansir dari situs pencari kerja ZipRecruiter, berdasarkan data per 2 Januari 2023, gaji tahunan rata-rata untuk kategori pekerjaan tukang las bawah laut di Amerika Serikat adalah US$ 56.075 atau sekitar Rp 874,77 juta per tahun (kurs Rp 15.600/dolar AS).

    Bila dihitung menggunakan besaran gaji rata-rata tersebut, maka seorang pekerja las bawah laut menghasilkan US$ 26,96 per jam (Rp 420.576). Besaran ini setara dengan US$ 1.078/minggu (Rp 16,81 juta) atau US$ 4.672/bulan (Rp 72,88 juta).

    4. Bekerja di Kedutaan Besar (untuk posisi tertentu)

    Bekerja di kedutaan besar ternyata tidak selalu membutuhkan gelar sarjana. Beberapa posisi teknis seperti sopir (chauffeur), teknisi, atau petugas pemeliharaan justru terbuka untuk lulusan SMA/SMK. Dengan catatan, pelamar harus memenuhi syarat administrasi dan lolos seleksi.

    Kedutaan besar Amerika Serikat (AS) misalnya yang membuka lowongan untuk posisi sopir dengan gaji Rp 6,7 juta per bulan untuk lowongan tahun 2022. Gaji itu lebih besar dari upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang sebesar Rp 5,39 juta. Selain menerima lulusan SMA, berikut persyaratan yang harus dipenuhi:

    – Minimal memiliki 3 tahun pengalaman di bidang mengemudi.
    – Harus memegang SIM yang masih berlaku.
    – Memahami seluk-beluk kota tempatnya bekerja, termasuk mengerti jalan, tahu kantor polisi, rumah sakit dan pemadam kebakaran terdekat.
    – Bisa membaca/menulis/berbicara dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

    Kedutaan besar Denmark bahkan menawarkan gaji Rp 9,2 juta untuk posisi tersebut. Di Kedubes Denmark, pekerja akan direkrut dengan sistem kontrak 2 tahun. Bagi yang tertarik bekerja di kedubes meski tak punya ijazah S1 bisa mengecek situs Kedubes secara berkala.

    (ily/fdl)

  • Dana Pensiun PNS Rp976 Triliun jadi Sorotan, Capai 26,8% dari Belanja Negara

    Dana Pensiun PNS Rp976 Triliun jadi Sorotan, Capai 26,8% dari Belanja Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti dana pensiun PNS saat ini mencapai Rp976 triliun dan seluruhnya dipikul oleh pemerintah pusat. 

    Angka temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut mencakup 26,8% dari total rencana awal belanja negara tahun ini yang senilai Rp3.621,3 triliun. 

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban tersebut merupakan kewajiban jangka panjang—bukan kebutuhan tahun ini saja—patut menjadi perhatian. Bendahara Negara berharap tanggungan tersebut dapat dipikul bersama dengan daerah. 

    “Mengenai [temuan] BPK Rp976 triliun, yang sebagai kewajiban jangka panjang. Ini juga menjadi perhatian kita karena memang APBD selama ini tidak menanggung sama sekali,” ujarnya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (9/7/2025). 

    Ke depannya, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan ikut menanggung beban ‘berat’ tersebut perlu dibahas lebih lanjut karena menjadi salah satu tantangan fiskal daerah dan pusat. 

    “Ini merupakan sesuatu yang nanti kan menjadi PR [Pekerjaan Rumah] selanjutnya yang harus kita kelola dan menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan fiskal,” lanjutnya.

    Adapun hingga semester I/2025 pemerintah telah menyalurkan penghargaan pemerintah untuk 3,6 juta pensiunan ASN/TNI/Polri dengan realisasi mencapai Rp106,4 triliun.

    Dengan dana reguler senilai Rp83,1 triliun, serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pensiun 13 (seperti gaji ke-13 bagi PNS aktif) mencapai Rp23,3 triliun.

    Melihat secara tren, belanja pegawai termasuk untuk pensiun terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun ini, anggaran belanja pegawai K/L dialokasikan senilai Rp163,3 triliun, meningkat dari tahun lalu senilai Rp154,8 triliun.

    Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per semester II/2024, terdapat 4.734.041 PNS dan PPPK. Terdiri dari 3.707.714 (78%)  di instansi daerah, dan 1.026.327 (22%) instansi pusat.

    Sebelumnya pada awal rapat kerja DPD bersama Kementerian Keuangan, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengantisipasi potensi daerah menanggung beban tersebut.

    “Sesuai dengan tugas konstitusional DPD, maka perlu diberikan gambaran terkait.. Pemda telah mengantisipasi dan merencanakan pendanaan untuk kewajiban pensiun ini,” tuturnya.

    Nawardi menuturkan bahwa kewajiban pensiun adalah beban yang akan jatuh tempo di masa depan dan perlu dikelola dengan baik.

    “Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu yang meledak dan membebani APBD secara signifikan, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pembangunan di daerah,” jelasnya.

  • Karyawan Kontrak Bisa Dapat THR dan Pensiunan? Ini Penjelasannya

    Karyawan Kontrak Bisa Dapat THR dan Pensiunan? Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    Pekerjaan dengan status kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sering menimbulkan pertanyaan seputar hak-hak yang seharusnya diterima karyawan. Beberapa yang kerap ditanyakan adalah Tunjangan Hari Raya (THR) dan hak pensiunan setelah masa kontraknya berakhir.

    Meskipun masa kerjanya terbatas sesuai perjanjian, karyawan kontrak tetap memiliki hak tertentu yang perlu dipahami. Meskipun ada juga hak-hak lain yang tidak bisa mereka dapatkan, tergantung dari kesepakatan kerja hingga aturan di undang-undang.

    Lantas, apakah karyawan kontrak berhak menerima THR dan Pensiunan dari perusahaan tempat mereka bekerja? Apa saja kualifikasi untuk bisa memperoleh THR atau uang pensiun?

    Golongan Karyawan yang Berhak Mendapat THR

    Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, karyawan kontrak memiliki hak untuk menerima THR, meskipun statusnya tidak tetap. THR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan terhadap karyawan yang telah bekerja sepanjang tahun.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, disebutkan bahwa pengusaha wajib membayar THR kepada karyawan dengan masa kerja 1 bulan.

    “Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih,” tulis pasal 2 ayat 1, dikutip Selasa (8/7/2025).

    Lalu di pasal kedua, dijelaskan bahwa buruh yang dimaksud termasuk yang statusnya PKWT hingga PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau karyawan tetap.

    “THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu,” jelas pasal 2 ayat 2.

    Bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih, THR yang diberikan adalah 1 bulan upah. Sedangkan pekerja yang waktu kerjanya 1 bulan tapi kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proporsional.

    Perusahaan juga boleh memberi THR secara lebih, selama hal itu lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa karyawan kontrak bisa mendapat THR keagamaan.

    Lantas, Bisakah Karyawan Kontrak Mendapat Pensiunan?

    Secara aturan belum ada regulasi yang menyebut secara eksplisit aturan soal uang pensiun bagi karyawan kontrak. Namun, karyawan kontrak bisa menerima hak-hak lain jika masa kerja mereka berakhir.

    Salah satu yang diatur adalah uang kompensasi. Uang tersebut harus diberikan pengusaha kepada karyawan setelah hubungan kerja karyawan berakhir sesuai perjanjian. Pemerintah pun telah menetapkan besaran uang kompensasi bagi pegawai kontrak setelah masa kerja berakhir.

    “Hal ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021,” tulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam akun Instagram @kemnaker, beberapa waktu lalu.

    Besaran uang kompensasi pekerja kontrak, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah.
    2. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah.
    3. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah.
    4. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
    5. Dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan
    6. Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu Upah pokok.
    7. Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.
    8. Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
    9. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.

    Tonton juga “Wamenaker Soal Ojol Terima THR Rp 50 Ribu: Aplikator Rakus” di sini:

    (ily/fdl)

  • Sarjana-sarjana yang Nyemplung Got demi Jadi PPSU… Megapolitan 7 Juli 2025

    Sarjana-sarjana yang Nyemplung Got demi Jadi PPSU… Megapolitan 7 Juli 2025

    Sarjana-sarjana yang Nyemplung Got demi Jadi PPSU…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di balik sempitnya peluang kerja dan mahalnya harga kebutuhan hidup, Musarotun (29) menaruh harap pada sepasang sepatu boot dan sebongkah tekad.
    Ia bukan siapa-siapa, bukan pula tokoh besar. Namun langkahnya menyusuri selokan di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekan lalu, adalah potret kecil tentang seorang ibu, seorang sarjana, yang menolak tunduk pada keadaan.
    Musarotun adalah satu dari ribuan pelamar yang mendaftar menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
    Di hari uji praktik, ia tak ragu mencemplungkan diri ke dalam selokan penuh lumpur dan sampah.
    Bukan karena tidak tahu jijik, tapi karena tahu persis, ada harga hidup yang harus dibayar, dan itu tidak murah.
    Ia seorang sarjana akuntansi, lulusan perguruan tinggi di Jakarta. Namun ijazah itu telah lama terlipat rapi, tertindih oleh kenyataan bahwa mencari pekerjaan bukan lagi soal nilai, tapi soal kesempatan yang kian langka.
    Untuk memenuhi kebutuhan hidup, apa pun akan ia kerjakan asal halal. Termasuk menyapu jalan, memanjat pohon, mencangkul, dan kini membersihkan selokan dengan tangan telanjang, tanpa sarung tangan seperti rekan-rekan lain.
    Ibu dua anak ini mengikuti tahapan demi tahapan uji praktik lapangan
    rekrutmen PPSU
    dengan kesungguhan.
    Dengan karung putih di tangan, ia memunguti sampah satu per satu dari dalam got.
    Bahkan saat harus naik kembali ke atas, ia sempat kesulitan, tertahan oleh sepatu boot yang tenggelam di dasar selokan.
    “Alhamdulillah dari tadi tesnya seru. Nyebur ke sekolahan juga enggak jijik,” ucapnya sambil tertawa, dikutip dari
    Wartakotalive
    . Senin (7/7/2025),
    Musarotun datang dengan modal nekat. Ia tahu, hanya ada enam kursi yang tersedia di kelurahan itu, dan ratusan pelamar yang menginginkannya.
    Tapi ia percaya, mungkin, hanya mungkin, kali ini gilirannya untuk diterima.
    “Sebelumnya saya ibu rumah tangga, ngurus-ngurus rumah. Daftar PPSU harapannya untuk kemajuan ekonomi keluarga,” katanya.
    Bukan hanya Musarotun yang datang dengan gelar sarjana. Di Kelurahan Serdang, Kemayoran, dua perempuan lainnya, Nabila (27) dan Febrina Nuranisa (32), juga hadir dalam seleksi PPSU.
    Nabila dan Febriana pun lulusan S1 Akuntansi. Tapi gelar tak selalu menjamin lapangan kerja.
    “Alasan yang pertama ingin cari kerja, yang kedua memang sudah terbiasa beberes rumah, dan sekarang ini kan memang lagi susah mencari pekerjaan, selagi ada peluang di depan mata ambil aja dulu,” kata Nabila dan Febrina.
    Sekretaris Lurah (Sekkel) Serdang, M Imron Sumadi, mengatakan bahwa dari 127 pelamar, tujuh orang melamar dengan ijazah S1.
    “Yang hadir enam orang,” ujarnya.
    Menurut Imron, tidak ada syarat khusus untuk bisa diterima.
    Terpenting, pelamar harus sanggup membersihkan, mencangkul, dan menjaga lingkungan.
    “Pada prinsipnya apa yang dibutuhkan dapat dilakukan,” kata dia.
    Gaji sebagai PPSU memang bukan mimpi besar, tapi cukup untuk menjaga dapur tetap mengepul.
    Berdasarkan Pergub yang berlaku, gaji PPSU disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yakni sekitar Rp 5,3 juta per bulan.
    Belum termasuk jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya (THR).
    Pekerjaan ini juga menjanjikan kejelasan status dan perlindungan sosial, dua hal yang semakin langka di tengah pasar kerja yang tak ramah pada pencari kerja berijazah tinggi namun tak berpengalaman.
    Di Jakarta, ada puluhan ribu petugas PPSU yang tersebar di 267 kelurahan. Di antara mereka, mungkin ada lebih banyak Musarotun, Nabila, atau Febrina.
    Para sarjana yang turun ke selokan, memegang cangkul, menyapu jalan, bukan karena menyerah pada nasib, melainkan karena mereka memilih untuk tetap berjuang.
    Dan di antara lumpur dan sampah yang mereka bersihkan, ada sesuatu yang tak terlihat, harga diri mereka dan harapan yang diusung, agar anak-anak mereka tak harus menempuh jalan yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kumpulkan Kader, Gerindra Panaskan Mesin Pemenangan Pilpres Prabowo

    Kumpulkan Kader, Gerindra Panaskan Mesin Pemenangan Pilpres Prabowo

    Makassar, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai Gerindra, Ahmad Muzani mulai memanaskan mesin pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 mendatang dalam kegiatan Temu Kader Partai Gerindra Sulsel di Hotel Claro, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, pada Jumat (4/7/2025) sore.

    Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, anggota DPR, dan DPRD kader Gerindra, serta jajaran kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang diusung Gerindra.

    Ajang konsolidasi internal partai untuk memenangkan ketua umum mereka, Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029 mendatang itu menjadi momentum untuk memanaskan mesin partai sehingga para kader diminta untuk merapatkan barisan.

    Adapun para kader Partai Gerindra telah sepakat mengusung kembali Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ke-VII Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    “Itu keputusan kongres kita meminta Pak Prabowo agar bersedia dicalonkan kembali jadi presiden dari Partai Gerindra di dalam Pemilihan Presiden 2029,” ujar Ahmad Muzani kepada wartawan.

    Meski masih jauh, tetapi sederet program prorakyat sudah dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Di antaranya penghapusan utang UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol) hingga pendirian sekolah rakyat serta program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurutnya misi besar Partai Gerindra adalah mendorong Prabowo untuk kembali maju dalam Pilpres 2029, dan tidak hanya mendorong, tetapi juga memenanginya.

    “Alasannya kader semua meminta beliau untuk maju pada Pilpres 2029 karena untuk menuntaskan program yang sekarang ini sudah mulai kita rasakan. Program swasembada pangan sudah terlihat, kini beliau sedang mengarah ke swasembada energi, nanti beliau ingin menuntaskan problem kesehatan,” tuturnya.

  • Menaker Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Bangun Hubungan Kerja Harmonis

    Menaker Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Bangun Hubungan Kerja Harmonis

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan. Menurutnya, relasi antara manajemen dan pekerja tidak cukup dibangun hanya melalui pendekatan administratif, tetapi harus dilandasi oleh semangat gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat.

    “Hubungan industrial itu bukan hanya soal administratif, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kita membangun value, semangat bersama, dan komitmen bersama,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

    Hal itu ia sampaikan dalam Leader’s Talk yang diselenggarakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jakarta, hari ini.

    Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan yang terlalu teknokratis dalam hubungan kerja dapat menimbulkan kesenjangan antara manajemen dan pekerja, khususnya dalam aspek kesejahteraan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai lokal sebagai fondasi dalam membangun relasi industrial yang sehat dan berkeadilan.

    “Ada yang missing dalam puzzle pembangunan kita, yaitu local wisdom. Padahal, local wisdom inilah yang justru menjadi pengikat kita sebagai satu bangsa, yaitu nilai gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Ini bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari jati diri bangsa,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mencontohkan pentingnya membangun kepedulian sosial dalam hubungan kerja. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendorong perusahaan aplikasi (aplikator) agar memberikan bonus hari raya (BHR) kepada pengemudi dan kurir online sebagai bentuk apresiasi, meskipun belum ada kewajiban regulatif yang mengatur hal tersebut.

    “Ini bukan soal regulasi, tetapi soal kepedulian. Saya sendiri punya asisten rumah tangga, dan saya memberikan THR bukan karena ada aturan, tetapi karena saya menghargai jasanya,” jelasnya.

    Di hadapan jajaran pimpinan dan perwakilan pekerja KAI, Yassierli mengajak seluruh elemen perusahaan untuk membangun kesatuan visi dalam memajukan bangsa melalui kolaborasi yang harmonis.

    “Purpose atau tujuan utama perusahaan harus sejalan, dan visi antara manajemen dan pekerja perlu disatukan, yaitu berkontribusi nyata dalam membangun bangsa secara kolektif melalui hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

    (akn/ega)

  • Galeri 24 imbau masyarakat Gorontalo tak panik beli emas

    Galeri 24 imbau masyarakat Gorontalo tak panik beli emas

    Jangan sampai panic buying dan memahami filosofi investasi emas jangan sampai cuma ikut-ikutan.

    Gorontalo (ANTARA) – Galeri 24 Pegadaian Gorontalo mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau pembelian emas secara berlebihan karena khawatir terjadi kenaikan harga logam mulia tersebut.

    Pimpinan Cabang Galeri 24 Pegadaian Gorontalo Rezki Octavian, di Gorontalo, Rabu, mengatakan bahwa penjualan emas mengalami lonjakan signifikan pada Maret dan April 2025 yang lalu.

    “Pada saat itu masyarakat berpikir masih ada dana dari tunjangan hari raya, dan jika ditunda-tunda takutnya harga emas tembus Rp2 juta, sehingga saat kami buka setelah libur Lebaran, penjualan di Galeri 24 sempat tembus 800 gram satu hari lalu bertambah hingga di bulan Mei saat penutupan hampir 10 kilogram untuk yang tunai terjual,” ujar Rezki.

    Menurut dia, sebagian besar pembelian didorong oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga emas, bukan karena kebutuhan investasi jangka panjang.

    “Ada indikasi panic buying, makanya ketika hal tersebut terjadi dari manajemen Pegadaian kami memberikan edukasi masyarakat terutama di Gorontalo, jangan sampai panic buying dan memahami filosofi investasi emas jangan sampai cuma ikut-ikutan,” kata Rezki lagi.

    Rezki mengatakan emas bukanlah barang konsumsi sehari-hari, melainkan instrumen investasi jangka panjang. Investasi emas itu idealnya dilihat hasilnya minimal enam bulan sampai satu tahun.

    Ia menjelaskan bahwa Galeri 24 Pegadaian Gorontalo merupakan tempat resmi dan terpercaya untuk transaksi emas. Emas yang dijual bersertifikat, dijamin keasliannya, dan merupakan bagian dari BUMN.

    “Kalau kita berinvestasi berarti ada tujuan yang kita mau capai, jangan investasi ini tanpa tujuan, misalnya ke depannya untuk biaya pendidikan, untuk menabung, mau naik haji, dan sebagainya itu instrumen yang dipakai, instrumen investasi dalam bentuk emas,” kata Rezki.

    Rezki memprediksi untuk penjualan emas pada bulan Juli masih akan melandai seperti bulan Juni, sekitar 500-800 gram per bulan.

    Pegawai merapikan emas di Galeri 24 Pegadaian, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (2/7/2025). ANTARA/Adiwinata Solihin

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja Pegawai Tembus Rp 163,3 T pada Akhir Juni, Ini Rinciannya!

    Belanja Pegawai Tembus Rp 163,3 T pada Akhir Juni, Ini Rinciannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran senilai Rp 163,3 triliun untuk belanja pegawai sepanjang semester I-2025. Realisasi tersebut merupakan 53,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 154,8 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani merincikan bahwa sepanjang semester pertama 2025, pemerintah telah merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp131,1 triliun.

    Selain itu, untuk realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 telah digelontorkan Rp 32,2 triliun untuk 2,2 juta ASN pusat, TNI, dan Polri.

    “Untuk belanja pegawai gajinya kita bayar setiap bulan semester satu sudah termasuk THR dan gaji ke 13, pensiun juga sama untuk THR dan pensiun ke 13,” ujar Sri Mulyani dalam dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Belanja pegawai juga termasuk penghargaan pemerintah untuk 3,6 juta pensiunan ASN, TNI dan Polri sebesar Rp 106,4 triliun yang terdiri dari manfaat reguler Rp 83,1 triliun serta THR dan pensiun 13 sebesar Rp 23,3 triliun.

    Dengan adanya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pemerintah pun mengeluarkan Rp 11,6 triliun untuk penataan non-ASN dan peningkatan kualitas layanan publik Rp 11,6 triliun.

    “Sedangkan tahun ini ada pengangkatan calon ASN butuh dana Rp 11,6 triliun,” ujarnya.

    Sementara untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, pemerintah meningkatkan Tenaga Profesi Guru (TPG) non ASN pemerintah meningkatkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta dengan jumlah tenaga pendidik non ASN 385,4 ribu guru. Jumlah ini meningkat dari tahun 2024, yakni 241,4 ribu guru. Adapun untuk tunjangan 31,1 ribu dosen, dikeluarkan Rp 2,6 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gaji PNS Indonesia Vs Malaysia Terbaru 2025

    Gaji PNS Indonesia Vs Malaysia Terbaru 2025

    Jakarta –

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga kini menjadi salah satu profesi yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Sebab dengan menjadi abdi negara, kesejahteraan PNS dijamin negara melalui pemberian gaji dan berbagai tunjangan bahkan hingga pensiun nanti.

    Di sisi lain, jaminan kesejahteraan untuk para PNS ini mendorong perbandingan dengan negara tetangga. Sebab setiap negara memiliki kebijakan tersendiri untuk gaji PNS-nya.

    Misalkan saja untuk perbandingan antara gaji PNS di Indonesia dan Malaysia, dua negara tetangga yang memiliki sistem pemerintahan dan ekonomi yang berbeda.

    Gaji PNS di Indonesia

    Besaran gaji PNS di Indonesia terbaru 2025 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Berdasarkan aturan itu besar gaji pokok para abdi negara ini ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja.

    Secara umum gaji PNS Indonesia dibagi menjadi 4 golongan, yakni:

    Gaji PNS Indonesia Golongan I

    Golongan Ia: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600
    Golongan Ib: Rp 1.840.800-Rp 2.670.700
    Golongan Ic: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700
    Golongan Id: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400

    Gaji PNS Indonesia Golongan II

    Golongan IIa: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400
    Golongan IIb: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500
    Golongan IIc: Rp 2.485.900-Rp 3.954.200
    Golongan IId: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600

    Gaji PNS Indonesia Golongan III

    Golongan IIIa: Rp 2.745.700-Rp 4.575.200
    Golongan IIIb: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800
    Golongan IIIc: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500
    Golongan IIId: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700

    Gaji PNS Indonesia Golongan IV

    Golongan IVa: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900
    Golongan IVb: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300
    Golongan IVc: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400
    Golongan IVd: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500
    Golongan IVe: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200

    Gaji di atas belum termasuk dengan tunjangan melekat yang akan diterima PNS setiap bulannya. Misalkan saja tunjangan istri/suami, tunjangan anak, serta tunjangan kinerja atau jabatan.

    Untuk tunjangan kinerja (tukin) sendiri biasanya akan sangat bergantung pada jabatan dan instansi tempat bekerja. Sebab setiap instansi memberikan besar tukin yang berbeda-beda.

    Misalkan saja dalam catatan detikcom, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki tukin tertinggi dibanding pegawai pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Bahkan untuk salah satu jabatan PNS Pemda ini ada yang mendapat tukin hingga ratusan juta, yakni Sekretaris Daerah dengan besaran Rp 127.710.000/bulan.

    Sedangkan diposisi kedua PNS dengan THR terbesar dimiliki Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Sebab jabatan ini tercatat menjadi satu-satunya PNS yang memiliki tunjangan kinerja atau tukin terbesar di atas ratusan juta, yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp 117.375.000/bulan.

    Gaji PNS di Malaysia

    Melansir Malay Mail, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara resmi menaikkan besaran gaji PNS Negeri Jiran secara bertahap. Tahap pertama mulai berlaku pada 1 Desember 2024 dan tahap kedua pada 1 Januari 2026.

    Penyesuaian gaji ini dilakukan untuk kelompok pelaksana dan profesional akan dilakukan sebesar 8% untuk tahap pertama dan sebesar 7% untuk tahap kedua, jadi total kenaikannya menjadi 15%. Sementara untuk kelompok manajemen puncak, penyesuaiannya sebesar 4% pada tahap pertama dan 3% pada tahap kedua.

    Dikatakan melalui penyesuaian ini, gaji PNS Malaysia paling kecil adalah RM 2.000 atau setara dengan Rp 7.688.000 (asumsi kurs Rp 3.844/ringgit Malaysia).

    Untuk diketahui tingkatan gaji pegawai negeri sipil Malaysia diberikan berdasarkan golongan dari tingkat jabatan 11 hingga 54 dengan masing-masing dengan skala dan jalur kenaikannya sendiri di bawah sistem Skim Saraan Malaysia (SSM).

    (igo/fdl)

  • Ribuan sopir truk di Semarang demo ODOL, ini tuntutannya

    Ribuan sopir truk di Semarang demo ODOL, ini tuntutannya

    Ribuan sopir truk demo di Jalan Siliwangi, kawasan Semarang Barat, Jawa Tengah, Senin (23/6/2025). Foto: Akbar Bagus Prakoso

    Ribuan sopir truk di Semarang demo ODOL, ini tuntutannya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 23 Juni 2025 – 21:31 WIB

    Elshinta.com – Ribuan sopir truk yang tergabung dalam beberapa komunitas seperti Aliansi Pengemudi Independen (API), Paguyuban Sopir Truk Indonesia (PSTI), Solidaritas Insan Gabungan Pengemudi (SIGAP), dan Perkumpulan Pengemudi dan Awak Jalan Tol (PPAJT) turun ke jalan. Mereka melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, di Jalan Siliwangi, kawasan Semarang Barat, Jawa Tengah, Senin (23/6/2025).

    Mereka memprotes pemberlakuan penuh kebijakan zero ODOL (Over Dimension Over Load) tanpa diiringi regulasi yang berpihak pada kesejahteraan pengemudi. Ketua API Jawa Tengah, Suroso, menilai bahwa penerapan kebijakan ODOL semestinya diimbangi dengan regulasi tarif angkutan logistik yang adil.

    “Yang paling krusial adalah Pemerintah menetapkan tarif batas bawah dan batas atas. Kami mendukung Undang-Undang Nomor 22 dan 29, tapi kalau diberlakukan begitu saja, akan sangat memberatkan para pengemudi,” tegas Suroso saat ditemui Elshinta, Senin siang.

    Suroso menyampaikan bahwa penghasilan sopir sangat minim. Sebagai contoh, dalam satu kali perjalanan dari Semarang ke Jakarta saja bisa memakan waktu tiga hingga empat hari. Pengemudi hanya membawa pulang uang sebesar Rp500 ribu.

    “Kami ini buruh profesi. Tapi lebih buruk dari buruh pabrik. Tidak ada UMR, tidak ada tunjangan harian, bahkan THR pun sangat jarang diberikan,” imbuhnya.

    Ketua API Jateng juga menyoroti persoalan kriminalitas di jalan dan minimnya perlindungan hukum. Ia menyebut para sopir kerap menjadi korban pemalakan, tekanan dari oknum tertentu, hingga praktik pungutan liar (pungli).

    “Di Jakarta, pungli oleh oknum bisa mencapai Rp2 juta sampai Rp3 juta sekali jalan. Sopir sering kali jadi pihak yang disalahkan. Padahal kalau tidak ada sopir, roda ekonomi negara ini tidak akan berputar,” papar Suroso.

    Tak hanya itu, menurutnya, para sopir juga sering mengalami kehilangan barang pribadi seperti ponsel saat berada di jalan raya. Hal tersebut akibat situasi yang tidak aman dan kurangnya dukungan dari aparat.  “Kami hanya menuntut keadilan sosial seperti yang dijanjikan dalam sila kelima Pancasila,” ujarnya

    Aksi ini tidak hanya berlangsung di Semarang, namun berpotensi meluas jika pemerintah tidak segera merespons. Para pengemudi yang tergabung dalam komunitas API, PSTI, SIGAP, dan PPAJT berencana akan melakukan mogok nasional jika tuntutan tidak digubris.

    “Kami diundang kementerian (Kemenhub), Selasa (besok). Kalau tidak ada tanggapan serius, kami siap mogok nasional,” tegas Suroso.

    Sementara itu, aksi unjuk rasa para sopir truk yang berlangsung damai tersebut sempat menyebabkan kemacetan di sejumlah titik di Jalan Siliwangi, yang berdampak pada kemacetan di jalur Pantura Barat Semarang.

    Massa aksi demo akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 11.30 WIB. Arus lalu lintas pun berangsur-angsur normal. Tidak lama selepas masa aksi membubarkan diri Jalur Siliwangi dari arah Semarang menuju Jakarta sudah mulai lancar.

    Sempat terjadi kemacetan hingga Senin siang di ruas Tol Krapyak, terutama di lajur kendaraan berat seperti truk yang bergerak lebih lambat.

    Penulis: Akbar Bagus Prakoso/Ter

    Sumber : Radio Elshinta