Xcloud.id

Topik: THR

  • Polisi Ancam Tindak Ormas yang Minta THR di Bekasi Megapolitan 17 Maret 2025

    Polisi Ancam Tindak Ormas yang Minta THR di Bekasi Megapolitan 17 Maret 2025

    Polisi Ancam Tindak Ormas yang Minta THR di Bekasi
    Tim Redaksi
     
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Polres Metro Bekasi bakal menindak organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada instansi pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat.
    Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustofa menyatakan, akan menindak apabila anggota ormas meminta THR, terlebih jika terdapat unsur pemerasan.
    “Ada pasal yang mengatur tentang pemerasan itu ada, sehingga kami juga mengimbau jangan sampai muncul sebuah perkara pidana baru ataupun muncul pidana pemerasan, padahal sifatnya menjelang Lebaran,” tegas Mustofa saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (17/3/2025).
    Mustofa mengaku sebelumnya pernah menyampaikan kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengenai antisipasi permintaan THR oleh ormas.
    “Ini juga pernah saya sampaikan kepada Pak Bupati, Bupati kita juga sudah sering memberikan imbauan,” ungkap Mustofa.
    Mustofa mengimbau agar instansi pemerintah dan masyarakat tak perlu melayani ormas yang meminta THR.
    Ia juga meminta masyarakat agar langsung melapor ke polisi apabila ada ormas yang meminta THR.
    “Tolong dikomunikasikan dengan kita, dengan aparat penegak hukum atau pemda sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya tidak jelas,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luthfi Tegaskan Tidak Ada Praktik Premanisme Ormas: Silakan Lapor Kalau Ada Regional 17 Maret 2025

    Luthfi Tegaskan Tidak Ada Praktik Premanisme Ormas: Silakan Lapor Kalau Ada Regional 17 Maret 2025

    Luthfi Tegaskan Tidak Ada Praktik Premanisme Ormas: Silakan Lapor Kalau Ada
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Tengah,
    Ahmad Luthfi
    , menegaskan bahwa tidak ada praktik premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya.
    Luthfi menyatakan bahwa tugas penertiban merupakan tanggung jawab kepolisian, sehingga ormas dilarang mengambil alih peran tersebut, terutama dengan cara kasar dan pemalakan.
    “Enggak ada. Di Jawa Tengah tidak ada premanisme ormas, yang melakukan tindakan, kepolisian. Itu ada Pak Kapolda maupun ada Pak Pangdam. Jadi siapapun ya di wilayah Jawa Tengah tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Mau
    nutup
    , mau
    nyegel
    , mau menertibkan apalagi sampai minta-minta. Enggak ada,” ujar Luthfi usai rapat koordinasi di kantornya, Senin (17/3/2025).
    Luthfi juga menegaskan bahwa bagi pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan ormas, mereka dapat melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
    Ia bahkan menyatakan siap turun tangan untuk menertibkan jika ditemukan adanya praktik premanisme.
    “Silakan lapor. Nek perlu lapor ke Polda, ada Kapolda, ada Pangdam. Lapor gubernur, nek perlu kita turun tangan untuk membasmi itu, enggak boleh premanisme dan lain sebagainya,” tegasnya.
    Menurutnya, praktik premanisme atau ormas yang meminta uang dari pengusaha maupun masyarakat dapat mengancam iklim investasi di Jawa Tengah.
    Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin kondusivitas keamanan dan ketertiban.
    “Karena itu kan, jaminan keamanan, ketertiban merupakan modal dasar dalam rangka membangun masyarakat dan investasi. Jadi enggak boleh diganggu,” tuturnya.
    Sebelumnya, menjelang Lebaran, fenomena ormas yang meminta dana tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan kembali muncul.
    Salah satu yang ramai di media sosial X adalah surat permohonan THR berkop Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebuah desa.
    Organisasi tersebut, yang beralamat di Kabupaten Tangerang, diduga meminta THR kepada perusahaan di wilayah sekitar mereka.
    Surat bernomor 005/LPM/2025 itu menyatakan permohonan dana THR mereka ajukan sehubungan dengan semakin dekatnya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah.
    Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
    “Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas,” ucap Trunoyudo dalam keterangan resminya Jumat (14/3/2025).
    Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan melalui hotline layanan 110 jika mengalami gangguan keamanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN di Lumajang Belum Terima THR, Pemda Tunggu Instruksi Kemendagri Surabaya 17 Maret 2025

    ASN di Lumajang Belum Terima THR, Pemda Tunggu Instruksi Kemendagri Surabaya 17 Maret 2025

    ASN di Lumajang Belum Terima THR, Pemda Tunggu Instruksi Kemendagri
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, belum menerima
    tunjangan hari raya
    (THR) untuk tahun 2025.
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa pencairan THR untuk ASN dimulai hari ini, Senin (17/3/2025).
    Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang,
    Agus Triyono
    , mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih menunggu instruksi dari Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) mengenai siapa saja yang berhak menerima THR.
    Agus menjelaskan bahwa pemerintah pusat baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) terkait penyaluran THR untuk ASN, sedangkan instruksi dari Mendagri belum diterima.
    “Sampai saat ini kami masih menunggu Inmendagri (instruksi Mendagri) terkait dengan siapa saja, kemudian bagaimana penyalurannya, apakah ada yang dikecualikan dan sebagainya,” ungkap Agus di Lumajang, Senin (17/3/2025).
    Meskipun demikian, Agus menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan draft keputusan bupati mengenai pemberian THR bagi ASN dan siap untuk ditandatangani segera setelah instruksi Mendagri diterima.
    Ia juga menambahkan bahwa postur anggaran pemerintah dari APBD untuk THR ASN dan pegawai sudah tersedia dan siap disalurkan, meskipun ia tidak menyebutkan berapa nominal yang disiapkan untuk pemberian THR tahun ini.
    “Prinsipnya, kami di daerah draft keputusan bupati sudah siap, jadi nanti begitu Inmendagri keluar, THR bisa langsung kami salurkan,” ujar Agus.
    Agus berharap instruksi Mendagri dapat segera dikeluarkan agar pemerintah daerah tidak terlambat mencairkan THR untuk ASN maupun pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Ancam Tindak Ormas yang Minta THR di Bekasi Megapolitan 17 Maret 2025

    THR ASN Kalteng Segera Cair Jelang Lebaran 2025 Regional 17 Maret 2025

    THR ASN Kalteng Segera Cair Jelang Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Hingga saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) belum menerima tunjangan hari raya (THR) menjelang
    Lebaran 2025
    .
    Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng,
    Katma F Dirun
    , memastikan bahwa THR ASN akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
    “Mudah-mudahan dalam minggu-minggu terakhir jelang Lebaran sudah dicairkan,” ujar Katma kepada wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, pada Senin (17/3/2025).
    Katma menambahkan bahwa THR ASN Pemprov Kalteng akan dibayarkan setidaknya satu minggu sebelum hari raya.
    “Selambat-lambatnya seminggu terakhir,” ucapnya.
    Mengenai nominal THR, Katma mengaku tidak mengetahui secara perinci dan mempersilakan awak media untuk menanyakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng.
    Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri, menjelaskan bahwa THR ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan dicairkan dengan nominal satu kali gaji.
    “Nominalnya untuk pemberian THR satu kali gaji,” ujarnya melalui sambungan telepon.
    Syahfiri juga menambahkan bahwa ia belum dapat memastikan nominal pasti karena masih dalam proses penghitungan oleh BKAD Kalteng.
    “Masih dihitung oleh tim, nanti akan dikabarkan lagi kepada rekan-rekan,” pungkasnya.
    Dengan instruksi dari pemerintah pusat, THR ASN diharapkan dapat dicairkan paling lambat seminggu sebelum hari raya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar HP Terbaru di RI Harga Rp 5-7 Jutaan, Cocok Buat Lebaran

    Daftar HP Terbaru di RI Harga Rp 5-7 Jutaan, Cocok Buat Lebaran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak orang yang menjadikan momen Lebaran sebagai alasan untuk upgrade HP. Pasalnya, banyak orang yang mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Lebaran.

    Jika punya budget lebih dan mencari HP keluaran paling baru dengan rentang harga Rp 5-7 jutaan, beberapa opsi ini bisa dijadikan pertimbangan. Simak selengkapnya!

    1. Samsung Galaxy A56 5G

    Foto: Samsung Galaxy A56, A36, A26. (Dok. Samsung)
    Samsung Galaxy A56, A36, A26. (Dok. Samsung)

    Galaxy A56 merupakan HP paling anyar dari Samsung yang resmi masuk ke Indonesia pada, Rabu (05/03/2025).

    HP mid-range ini mendapat banyak peningkatan besar, salah satunya dari segi kamera.

    Galaxy A56 memiliki formasi kamera utama 50MP, ultra-wide 8MP, dan macro 5MP di kamera belakang. Sementara kamera depan hadir dengan lensa 12MP yang dibenamkan teknologi Video HDR untuk hasil video lebih jernih.

    Samsung Galaxy A56 5G hadir dengan layar 6,7 inci Super AMOLED HDR10+ dengan refresh rate tinggi 120 Hz.

    Bicara soal spesifikasi, Galaxy A56 5G hadir dengan prosesor Exynos 1580 terbaru, dan mampu memberikan peningkatan performa CPU 1,18x lebih cepat dibanding pendahulunya.

    Untuk pengalaman yang lebih canggih, Galaxy A56 5G dengan Awesome Intelligence membawa teknologi AI dari lini flagship ke tangan pengguna.

    Best Face, Auto Trim, Object Eraser, Circle to Search, turut hadir di Galaxy A56 5G.

    Berikut harga Samsung Galaxy A56 5G di Indonesia:

    Samsung Galaxy A56 5G 8GB/128GB : Rp6.199.000

    Samsung Galaxy A56 5G 8GB/256GB : Rp 6.699.000

    Samsung Galaxy A56 5G 12GB/256GB: Rp7.199.000

    2. Oppo Reno 13F

    Oppo resmi meluncurkan seri Reno 13 di Indonesia pada Januari lalu. Salah satu varin di series tersebut adalah Reno 13 F.

    Oppo menghadirkan Reno 13 F dengan dua varian yakni 5G dan 4G. Ponsel 5G memiliki opsi warna Graphite Gray, Plume Purple dan Luminious Blue. Sementara di ponsel 4G, pilihan warnanya Plume Purple dan Luminious Blue.

    Dari segi kamera, terdapat tiga lensa belakang yakni 50 MP main camera, 8 MP wide angle, dan 2 MP untuk lensa monochrome. Sementara bagian depannya sebesar 32 MP.

    Reno 13 F memiliki baterai 5.800 mAh dengan dukungan 45 Watt SuperVooc. Untuk chipsetnya varian 5G menggunakan Snapdragon 8 gen 1 dan Reno 13F 4G didukung Media Tek Helio G100 4G.

    Dari sisi penyimpanan Reno 13 F 5G tersedia opsi RAM 8GB dan 12GB serta ROM256 GB. Varian 4G hanya tersedia satu pilihan penyimpanan 8GB + 256GB.

    Berikut harga Oppo Reno 13F:

    Oppo Reno 13F 5G 8GB/256GB: Rp 5.599.00

    Oppo Reno 15F 4G 12GB/256GB: Rp 5,9 juta

    3. Redmi Note 14 Pro Plus

    Foto: Redmi Note 14 Pro Plus. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)
    Redmi Note 14 Pro Plus. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)

    Redmi Note 14 Pro Plus rilis secara resmi di Indonesia pada Januari 2025. Ponsel ini merupakan model tertinggi dari Redmi Note 14 Series.

    Redmi Note 14 Pro Plus menawarkan beberapa spesifikasi yang ‘mentereng’. Salah satunya desain baru yang mewah dan tahan banting. Ponsel ini nyaman digenggam berkat adanya sisi lengkung bodinya.

    Soal performa, Xiaomi membekali Redmi Note 14 Pro Plus dengan Snapdragon 7s Gen 3 dengan pilihan RAM dan storage 8 GB/256 GB dan 12 GB/512 GB.

    Redmi Note 14 Pro+ 5G membawa IP68, sertifikasi yang masih jarang ditemui pada HP kelas menengah.

    Redmi Note 14 Pro Plus memiliki sistem kamera belakang yang terdiri dari sensor 200MP dengan Optical Image Stabilization (OIS). Sementara untuk kamera utama terdiri dari lensa 50MP, lensa telefoto 50MP dengan zoom optik 2.5x, dan lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP.

    Harga Redmi Note 14 Pro Plus:

    Redmi Note 14 Pro Plus 12GB/512GB : Rp 5.999.000

    Redmi Note 14 Pro Plus 8GB/256GB : Rp 5.499.000

    4. Vivo V40

    Foto: Vivo V40 lite. (CNBC Indonesia/Novina)
    Vivo V40 lite. (CNBC Indonesia/Novina)

    Vivo merilis V40 di Indonesia pada September tahun lalu.

    Vivo V40 memiliki keunggulan di sektor kamera, yang didukung dengan teknologi dari pabrikan lensa asal Jerman, Zeiss. Di bagian depannya berukuran 50 MP dan bagian belakang 50 MP (lensa utama) dan 50 MP (ultra wide).

    Baterai ponsel ini tergolong jumbo, yakni berdaya 5.500 mAh dengan membawa 80W flash charge.

    Vivo V40 menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 dengan teknologi fabrikasi 4 nm. Chip ini dipadukan dengan tiga varian RAM dan memori penyimpanan, yang terdiri dari 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB, dan 12 GB/512 GB.

    Harga vivo V40:

    Vivo V40 8GB/256GB: Rp 6.499.000

    Vivo V40 12 GB/256GB: Rp 6.999.000

    Vivo V40 12GB/512GB: 7.999.000

    5. Poco F6

    Foto: Profil Poco F6. (CNBC Indonesia/Rindi Salsabilla)
    Profil Poco F6. (CNBC Indonesia/Rindi Salsabilla)

    Poco F6 resmi dirilis di Indonesia Juli tahun lalu. Ponsel ini menjagokan chip Snapdragon 8s Gen 3 sebagai fitur andalannya.

    Chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 12GB dan memori internal UFS 4.0 hingga 512GB.

    Poco F6 memiliki dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 MP dengan OIS dan EIS plus kamera ultrawide 8 MP.

    Kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX882 dengan bukaan lensa f/1,59, sedangkan kamera ultrawide-nya menggunakan sensor Sony IMX355.

    Di bagian depan terdapat kamera 20 MP untuk mengambil selfie.

    Berikut harga Poco F6:

    Poco F6 8/256GB: Rp 4.999.000

    Poco F6 12/512GB: Rp 5.699.000

    (fab/fab)

  • Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerimaan negara melalui pajak tercatat menurun hingga 30% pada Februari 2025. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta Mualim Wijoyo menilai, kontraksi ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga mencerminkan pelemahan ekonomi Indonesia. Ia pun merasakan dampaknya secara langsung, terutama di sektor ritel.

    “Di sektor ritel, penurunan ini terasa sekali. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan beberapa perusahaan. Ini menjadi cerminan bahwa perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Mualim Wijoyo dalam Investor Market Today, Senin (17/3/2025).

    Mualim menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mulai melemah sejak semester kedua 2024. Saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta perayaan Imlek, tingkat konsumsi jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Ia juga menyoroti kondisi pusat perbelanjaan yang biasanya ramai di minggu kedua Ramadan, khususnya di sektor food and beverage (F&B) untuk agenda buka bersama.

    “Namun, kali ini beberapa tempat tidak seramai dulu. Dampaknya terasa sekali bagi pusat perbelanjaan tahun ini. Mungkin juga karena Tunjangan Hari Raya (THR) belum cair,” tambahnya menegaskan pelemahan ekonomi Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini menjadi yang pertama sejak pandemi, setelah APBN selalu mencatat surplus pada awal tahun selama periode 2022-2024.

    Penurunan penerimaan negara menjadi faktor utama defisit ini. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, dengan realisasi pajak Rp 187,8 triliun.

    Saat pajak turun jadi cerminan ekonomi Indonesia melemah, pendapatan negara secara keseluruhan juga mengalami kontraksi 21,48%, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,52%. Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan pajak, yang anjlok hingga 30%, jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,93% pada tahun sebelumnya.

  • Sahroni Desak Polisi Tegas Tertibkan Preman Berkedok Ormas: Negara Jangan Kalah!

    Sahroni Desak Polisi Tegas Tertibkan Preman Berkedok Ormas: Negara Jangan Kalah!

    loading…

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta polisi agar bertindak lebih tegas menertibkan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta polisi agar bertindak lebih tegas menertibkan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Tindakan tegas kepolisian misalnya dengan melakukan sweeping langsung ke lapangan dan menangkap mereka yang melakukan pungutan liar (pungli).

    “Polisi wajib sikat oknum ormas bergaya premanisme karena mereka ini parasit yang merusak iklim investasi. Contoh kecil, misalnya urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan dan uang parkirnya? Ini kan meresahkan,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    “Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, dan tentunya diperingatkan agar tidak mengulang kembali kelakuannya,” sambungnya.

    Menurut Sahroni, upaya sapu bersih ormas pelaku pungutan liar (pungli) ini penting untuk menjaga nyamannya investor di Tanah Air. “Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang ingin mendorong investasi berkembang di Tanah Air. Artinya polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tidak main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” ujar politikus Partai Nasdem ini.

    Selain ormas yang suka memalak, dia juga mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang men-sweeping warung yang buka di siang hari di Bulan Ramadan. “Saya perhatikan juga di tahun ini kok mulai bermunculan lagi berita tentang sweeping warung-warung yang buka di siang hari di Bulan Ramadan. Ini juga pelakunya harus ditertibkan, karena jelas ada kebutuhan orang tidak berpuasa di situ,” jelasnya.

    “Mungkin ada non-muslim, ibu hamil, orang sakit, jadi mereka ini bertindak tidak jelas juga atas perintah agama yang mana. Saya minta ini diberantas juga,” sambungnya.

    SCOPE: RUU TNI Tuai Polemik, Tetap Dikebut atau Dilanjut setelah Reses?

    Sahroni pun turut menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas, yang kerap memanfaatkan momentum Lebaran sebagai ladang pungli. “Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR-lah, bikin proposal, pungli, dan sebagainya. Padahal itu kan bukan urusan pemilik usaha, mereka sudah bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” pungkasnya.

    Diketahui sebelumnya, Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmennya yang akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam aksi premanisme sehingga menghambat iklim investasi di Tanah Air.

    (rca)

  • THR PNS 2025 Cair Hari Ini, Tak Ada Potongan Pajak – Page 3

    THR PNS 2025 Cair Hari Ini, Tak Ada Potongan Pajak – Page 3

    Kapan THR 2025 cair? Pertanyaan ini banyak diajukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah telah menetapkan jadwal resmi pencairan THR 2025 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai , pensiunan, dan karyawan swasta.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker), serta mempertimbangkan prediksi Lebaran  yang jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025, pencairan THR telah dijadwalkan.

    Pencairan THR untuk aparatur negara juga seiring Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13. Pemberian THR dan gaji ke-13 ini untuk seluruh aparatur negara baik di tingkat pusat dan daerah.

    “THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan. Total penerima mencapai 9,4 juta orang,” ujar Prabowo dalam konferensi pers, Selasa, 11 Maret 2025.

    Presiden Prabowo menuturkan, pencairan THR akan dilakukan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, tepatnya mulai hari Senin, 17 Maret 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

    “Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Presiden juga menegaskan tunjangan kinerja bagi aparatur negara dalam kebijakan ini diberikan sebesar 100 persen.

  • Sejarah dan Perkembangan THR di Indonesia hingga Jadi Hak Pekerja Jelang Hari Raya Keagamaan

    Sejarah dan Perkembangan THR di Indonesia hingga Jadi Hak Pekerja Jelang Hari Raya Keagamaan

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya (THR) telah menjadi bagian dari tradisi yang dinantikan oleh pekerja di Indonesia, terutama menjelang perayaan hari raya keagamaan seperti Idulfitri dan Natal.

    Namun, tak banyak yang mengetahui sejarah pemberian THR di Indonesia. Bagaimana awal mula kebijakan ini muncul, dan bagaimana perkembangannya hingga menjadi hak normatif bagi pekerja? Berikut ulasannya.

    Sejarah THR di Indonesia

    Tradisi pemberian tunjangan atau bonus menjelang hari raya keagamaan sebenarnya telah ada sejak masa kolonial Belanda. Namun, bentuk resmi dari THR di Indonesia baru mulai diterapkan pada era 1950-an. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri (PM) Indonesia saat itu, Soekiman Wirjosandjojo, yang menjabat pada periode 1951-1952.

    Kebijakan THR awalnya ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja mereka. Besaran tunjangan ini berbeda-beda tergantung pada jabatan dan golongan pegawai. Pada masa itu, kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra, terutama dari kalangan pengusaha swasta yang merasa terbebani dengan kewajiban membayar THR kepada pekerjanya.

    Perkembangan THR Menjadi Hak Pekerja

    Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan untuk memperluas cakupan THR ke sektor swasta semakin menguat. Pada tahun 1961, pemerintah mulai menetapkan regulasi yang mengatur pemberian THR bagi pekerja di perusahaan swasta.

    Kebijakan ini akhirnya diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 04 Tahun 1994 yang mewajibkan pemberian THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal tiga bulan di suatu perusahaan.

    Mengiringi perkembangannya, peraturan mengenai THR terus mengalami penyempurnaan. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 yang memperjelas hak pekerja untuk menerima THR.

    Dalam aturan tersebut disebutkan pekerja mendapatkan Tunjangan Hari Raya minimal satu kali gaji bagi yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih, serta pemberian secara proporsional bagi yang bekerja kurang dari satu tahun.

    Makna dan Tujuan Pemberian THR

    Pemberian THR memiliki berbagai tujuan dan manfaat, baik bagi pekerja maupun perekonomian secara keseluruhan, di antaranya meningkatkan kesejahteraan pekerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempererat hubungan industrial.

    Menyoal meningkatkan kesejahteraan pekerja, THR dapat membantu pekerja dalam memenuhi ekonomi terlebih dalam menyambut hari raya keagamaan masing-masing.

    Lalu meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan adanya Tunjangan Hari Raya ini maka konsumsi masyarakat meningkat. Hal ini tentu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

    Terakhir memperat hubungan industri. Pemberian THR juga dapat meningkatkan hubungan baik antara pekerja dan pengusaha karena memperlihatkan kepeduliaan perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya.***

    Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor manusia untuk kenyamanan pembaca.

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Idulfitri 2025, Apa Saja?

    Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Idulfitri 2025, Apa Saja?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, langkah ini bertujuan meningkatkan permintaan dan pasokan guna mendukung aktivitas ekonomi selama libur Lebaran.

    Sejumlah program terkait kebijakan ekonomi telah disiapkan, termasuk promosi pariwisata selama periode Idulfitri. Tahun ini, jumlah perjalanan wisata diproyeksikan mencapai 122,1 juta perjalanan.

    Pemerintah juga memberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar tambahan 6% untuk tiket transportasi, serta diskon tarif tol 20% untuk perjalanan jarak jauh atau barrier gate to barrier gate di beberapa ruas tol pada H-7 hingga H-4 Idulfitri dan H+7 hingga H+8 Idulfitri.

    Selain itu, percepatan program kendaraan listrik turut menjadi bagian dari kebijakan ini, dengan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit motor listrik.

    Dalam aspek kesejahteraan pekerja, pemerintah menetapkan pemberian tunjangan hari raya (THR) Keagamaan bagi pekerja dan buruh, serta bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi, yang harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

    ASN, pegawai daerah, serta pensiunan juga akan menerima THR dua minggu sebelum Idulfitri.

    Pemerintah turut menggelar program belanja nasional, seperti Friday Mubarak pada 28 Februari-28 Maret 2025 dengan target transaksi Rp 75-77 triliun, BINA Lebaran pada 14-30 Maret 2025 dengan target Rp 30 triliun, serta kampanye belanja daring Ramadan di berbagai platform e-commerce.

    Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat. Menurut data Bloomberg Februari 2025, risiko resesi Indonesia berada di bawah 5%, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38%), Kanada (35%), dan AS (25%).

    Airlangga menegaskan, fondasi ekonomi nasional yang kokoh, diversifikasi mitra dagang, serta penguatan hilirisasi menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

    Pada 2024, ekonomi nasional mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,03% (yoy), dengan sejumlah provinsi, seperti Papua Barat dan Maluku Utara mengalami pertumbuhan pesat berkat sektor industri pengolahan serta pertambangan.

    elain itu, berbagai kebijakan ekonomi turut berkontribusi terhadap stabilitas nasional, seperti indeks keyakinan konsumen (IKK) di level 126,4 pada Februari 2025, indeks pembelian manufaktur atau PMI manufaktur berada di zona ekspansi di level 53,6, serta deflasi 0,48% (mtm) yang masih dialami Indonesia karena adanya program diskon tarif listrik, dengan komponen inti mengalami inflasi 0,25% (mtm).