Topik: THR

Buruh Menjerit THR Tak Dibayarkan, Ribuan Perusahaan Terancam Sanksi Berlapis

PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 1.536 perusahaan diadukan ke Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) karena telat hingga tidak membayar THR kepada karyawannya. Perusahaan yang tidak membayarkan THR pada H-6, akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

“Namun denda tersebut tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR karyawannya,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangan di Jakarta, Minggu (6/4/2025).

Berdasarkan data Kemnaker 12 Maret sampai 4 April 2025, jenis aduan mencakup THR terlambat dibayar sebanyak 452 laporan, THR tidak sesuai ketentuan 485 laporan, dan THR tidak dibayarkan sebanyak 1.446.

Laporan menyangkut THR berjumlah 1.629, sementara BHR sebanyak 69. Dari keseluruhan laporan yang berjumlah 1.698, 9% di antaranya sudah diselesaikan Kemnaker sementara 91% masih dalam proses.

Apa sanksinya?

Sunardi menegaskan, perusahaan juga akan mendapatkan sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan bahwa pada dasarnya pengusaha ingin memenuhi kewajiban membayar THR kepada pekerja. Namun, kondisi keuangan setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga perlu ada ruang dialog antara pengusaha dan pekerja.

“Pengusaha juga ingin bayar THR, karena itu sudah menjadi kultur di Indonesia, bukan hanya untuk pekerja formal, tapi juga pekerja informal, seperti asisten rumah tangga dan lainnya. Semua ingin berbagi THR,” ujarnya.

Bob menekankan, tidak semua perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik. Ada yang mengalami gangguan cash flow, terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang mengalami kesulitan.

“Bagi perusahaan yang cash flow-nya terganggu, kami imbau agar dibicarakan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai gara-gara THR, perusahaan justru terpaksa menutup usahanya. Itu namanya tiji tibeh, mati siji mati kabeh (mati satu, mati semua),” katanya.

Ketika ditanya berapa banyak anggota Apindo yang mampu membayar THR penuh, Bob mengatakan bahwa mayoritas pengusaha berupaya memenuhi kewajiban tersebut namun tergantung kondisi keuangan masing-masing perusahaan.

“Banyak perusahaan yang berusaha untuk bayar 100 persen, tapi butuh cash flow besar. Misalnya di sektor perkebunan sawit, ada yang bilang bahwa tiga bulan terakhir ini tidak ada panen, sehingga sangat mengganggu cash flow mereka,” katanya.

Menurut Bob, dalam kasus seperti itu, keputusan terbaik harus diambil melalui dialog bipartit di dalam perusahaan. “Kita yang di luar tidak bisa menghakimi. Yang paling tahu kondisi keuangan perusahaan adalah pengusaha dan pekerjanya sendiri,” ujarnya.

“Serahkan saja ke bipartit. Pemerintah cukup memfasilitasi dan memediasi. Di masing-masing daerah kan ada mediator, bisa digunakan,” ujarnya.

Gelombang PHK

Menanggapi isu beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menghindari pembayaran THR, Bob Azam membantah.

“PHK itu tidak gampang, karena butuh cash flow juga. Kalau PHK dilakukan setelah cash flow habis, malah pekerja bisa tidak mendapatkan pesangon. Jadi banyak pengusaha yang, kalau memang harus PHK, mereka lakukan saat masih punya cash flow,” ujarnya.

Dia berharap perusahaan dan pekerja dapat mencapai kesepakatan bersama untuk mengatasi situasi sulit, misalnya dengan opsi pembayaran bertahap atau pengurangan sementara gaji. “Kalau dibicarakan baik-baik, mungkin ada jalan tengah, misalnya gaji sementara tidak 100%, tapi nanti kalau ekonomi membaik akan dikembalikan. Yang penting ada komunikasi,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/04/2025 15:06
Bupati Bogor Bela Kades Klapanunggal soal THR Rp165 Juta, Singgung Pengabdian – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memberikan pembelaan kepada Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta kepada perusahaan di wilayahnya.

Rudy mengakui bahwa tindakan Kades Klapanunggal tersebut merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

Kalau soal itu Kades Klapanunggal minta THR kita harus akui yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” katanya pada Sabtu, 5 April 2024.

Ia juga menyoroti pengabdian kepala desa yang sering kali tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

“Kepala desa memiliki dedikasi tinggi terhadap masyarakat, terutama dalam penanganan bencana. Sayangnya, belum pernah ada yang mengucapkan terima kasih kepada mereka,” ungkap Rudy.

Ia menambahkan, kepala desa sering kali bertahan di lokasi bencana meski dalam kondisi sulit.

Rudy menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan aturan larangan terkait permintaan THR, yang dituangkan dalam peraturan Bupati Bogor berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, permintaan THR dari oknum-oknum tertentu sudah terjadi sebelum aturan tersebut diterbitkan.

“Permintaan THR bahkan sudah diajukan sebelum sampai ke kecamatan dan kepala desa,” jelasnya.

Reaksi Gubernur

Permintaan THR yang dilakukan oleh Kades Klapanunggal menuai reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia menilai tindakan tersebut mirip dengan aksi premanisme yang terjadi di Bekasi dan meminta agar Kades Klapanunggal diproses secara hukum.

“Saya cenderung Kades Klapanunggal sama dengan preman di Bekasi. Artinya, harus ada proses hukum yang dilakukan,” tegas Dedi, di Jakarta, Rabu, 24 April 2025.

Dedi juga menekankan pentingnya tanggung jawab Bupati Bogor dalam hal ini.

Sebelumnya, surat permintaan THR dari Pemerintah Desa Klapanunggal viral di media sosial.

Dalam surat tersebut, Kades Klapanunggal meminta THR senilai Rp165 juta untuk berbagai keperluan, termasuk paket bingkisan dan biaya penceramah.

Saat ditanya mengenai permintaan tersebut, Kades Klapanunggal mengaku bahwa pengajuan itu hanya bersifat imbauan dan berjanji untuk menarik kembali surat yang sudah diedarkan.

“Saya mengaku salah dan akan menarik kembali surat imbauan tersebut,” tutupnya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

06/04/2025 12:30
Deretan Artis yang Bagi-Bagi THR Lebaran 2025: Ada yang Beri iPhone hingga Umrah – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Lebaran Idul Fitri 2025 menjadi momen spesial bagi banyak artis Indonesia, tak hanya merayakan kemenangan, namun juga berbagi kebahagiaan dengan berbagi THR (Tunjangan Hari Raya) kepada orang-orang terdekat. Beragam bentuk THR diberikan, mulai dari uang tunai hingga hadiah mewah. Siapa saja artis yang berderma tahun ini? Dirangkum dari beberapa artikel Liputan6.com, Minggu (6/4/2025), simak selengkapnya!

Beberapa artis papan atas diketahui membagikan THR kepada karyawan dan keluarga mereka. Pemberian THR ini beragam bentuknya, mulai dari uang tunai hingga hadiah-hadiah menarik. Momen berbagi ini semakin memperkuat tali silaturahmi dan menambah semarak suasana Lebaran.

Tak hanya artis senior, artis muda pun turut serta dalam berbagi THR. Hal ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap sesama dan semangat berbagi di momen Lebaran. Pemberian THR artis ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada mereka yang telah bekerja keras sepanjang tahun.

Nagita Slavina, dikenal dengan kedermawanannya, memberikan THR kepada karyawannya dengan tambahan bonus berupa iPhone dan motor. Kejutan ini tentu membuat karyawannya sangat senang.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga tak ketinggalan. Mereka memberikan THR kepada karyawan, salah satunya bahkan mendapatkan bonus umrah! Sebuah hadiah yang sangat berkesan.

Haldi Sabri dan Irish Bella

Haldi Sabri dan Irish Bella, melalui HAS Group, juga membagikan THR dan bonus kepada karyawannya, ditambah bonus tambahan saat buka puasa bersama. Keakraban antara bos dan karyawan terlihat jelas.

Maia Estianty menambahkan sedikit tantangan seru. Karyawan Kayaru Mest dan Al El Dul TV harus berjoget terlebih dahulu untuk mendapatkan THR. Cara unik ini menambah keceriaan suasana.

06/04/2025 10:00
Sosok Rudy Susmanto, Bupati Bogor Bela Kades Klapanunggual yang Buat Dedi Mulyadi Murka karena THR – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pasang badan untuk Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, murka.

Diketahui, Dedi Mulyadi meminta pihak kepolisian menangkap Ade Endang buntut meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta ke perusahaan di Klapanunggal.

Namun, menurut Rudy, tindakan Ade Endang itu merupakan kesalahannya.

Sebab, pihaknya telah memberlakukan larangan meminta THR, khususnya bagi lembaga pemerintahan.

Larangan itu merupakan turunan dari Pemerintah Provinsi Jabar yang sudah dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Bogor.

“Kalau soal itu (Kades Klapanunggal minta THR), kita harus akui, yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” kata Rudy, Sabtu (5/4/2025), dilansir TribunnewsBogor.com.

“Kebijakan itu (larangan minta THR) turun pada bulan Ramadan, dan ternyata (oknum minta THR) sudah berjalan, bahkan sebelum (aturan) sampai ke kecamatan dan kepala desa,” lanjutnya.

Rudy pun berjanji akan mengambil tindakan tegas terkait persoalan Kades Klapanunggal minta THR.

Dikutip dari Wartakotalive.com, Rudy Susmanto merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024.

Ia merupakan politisi Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai.

Saat terpilih menjadi wakil rakyat, ia ditunjuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Namun, pada 2024, posisi Ketua DPRD Kabupaten Bogor digantikan oleh Sastra Winara sebab Rudy maju Pilkada 2024 dan terpilih sebagai Bupati Bogor.

Meski menjadi pemimpin di tanah Sunda, nyatanya Rudy tidak lahir di Jawa Barat.

Ia lahir di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 15 Agustus 1985, dikutip dari laman pribadinya.

Namun, kedua orang tuanya diketahui asli Jawa Barat. Sang ayah merupakan kelahiran Bandung Selatan, sedangkan ibunya berasal dari Sumedang.

Rudy menghabiskan masa kecil hingga dewasa di Sukoharjo. Ia merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Sebelum terjun ke dunia politik, Rudy merupakan seorang pebisnis.

Ia pernah bergabung di PT Exsamap Asia, perusahaan yang bergerak di bidang pengolajan data citra radar satelit milik NASA.

Berikut riwayat karier Rudy:

PT Exsamap Asia (2007);
Special Asisten to the CEO PT Nusantara Energy (2007-2008);
Asisten Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto (2008-2010);
General Manager Nusantara Polo Club (2010-Sekarang);
Ketua DPRD Kabupaten Bogor (2019-2024).

Saat ini, Rudy menjabat sebagai Bupati Bogor. Ia resmi dilantik menjadi Bupati Bogor pada 20 Februari 2025.

Belum genap satu bulan menjabat, Rudy mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penghargaan ini diberikan karena Rudy dianggap berperan dalam mendukung pendirian SMA Unggulan Kemala Taruna Bhayangkara, di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dilansir jabarprov.go.id.

Rudy Susmanto terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2023, saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Kala itu, Rudy tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp8.280.087.61.

Namun, karena mempunyai utang senilai Rp230 juta, jumlah kekayaan Rudy berkurang menjadi Rp8.050.087.6.

Ia memiliki aset tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor senilai Rp4,6 miliar.

Lalu, ada tiga mobil yang total nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

Berikut ini rincian harta kekayaan Rudy Susmanto:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp4.641.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/46 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp4.641.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.560.000.000

MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp400.000.000
MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp425.000.000
MOBIL, LEXUS LX 570 AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp735.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp2.000.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp—-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp79.087.610

F. HARTA LAINNYA Rp—-

Sub Total Rp8.280.087.610

III. HUTANG Rp230.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp8.050.087.610

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Gubernur Jabar Minta Kades Klapanunggal Dipenjara, Bupati Bogor Pasang Badan : Yang Salah Saya dan di WartaKotalive.com dengan judul Sastra Winara Ditunjuk Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ini Pesan Rudy Susmanto

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunnewsBogor.com/Muamaruddin Irfani, Wartakotalive.com)

06/04/2025 08:04
Balada PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Gegara Mogok Kerja, Salah Siapa?

Jakarta, Beritasatu.com – PT Yihong Novatex Indonesia menutup operasional pabriknya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 karyawannya imbas mogok kerja massal dilakukan karyawan selama empat hari.

Langkah perusahaan yang bergerak di sektor produksi tekstil dan sablon sepatu asal China yang beroperasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu dipertanyakan berbagai kalangan.

Mulanya PT Yihong Novatex Indonesia yang baru 2 tahun beroperasi di Cirebon memecat tiga karyawan. Kemudian muncul aksi solidaritas secara spontanitas dari pekerja lainnya.

Mereka berunjuk rasa memprotes PHK terhadap ketiga rekannya. Tak hanya itu, aksi mogok kerja massal selama empat hari pun dilakukan hingga pabrik tak beroperasi.

Akibat mogok kerja itu, manajemen PT Yihong Novatex Indonesia mengeklaim mengalami kerugian besar karena pemberi kerja membatalkan pesanan. Perusahaan manufaktur itu pun memutuskan menutup operasional dan mem-PHK 1.126 karyawan.

Dalam surat pemberitahuan ditandatangani oleh direktur PT Yihong Novatex Indonesia yang sempat viral di media sosial disebutkan, perusahaan memilih mem-PHK karyawan imbas dari mogok kerja massal.

“PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan (order) akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja pada awal bulan Maret 2025,” bunyi surat tersebut.

Bagi pekerja yang tidak mengajukan keberatan atas PHK tersebut, disebutkan perusahaan akan memberikan uang kompensasi pesangon, upah, dan tunjangan hari raya (THR) pada 17 Maret 2025.

“Bagi pekerja yang mengajukan keberatan maka uang kompensasi diberikan oleh perusahaan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan hubungan industrial,” tulisnya.

Sekarang, karyawan PT Yihong Novatex Indonesia yang terkena PHK sedang menanti kejelasan statusnya dan berharap perusahaan itu dapat beroperasi kembali.

Dinas Ketenagakerajaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon sedang mengkaji ulang keputusan PT Yihong Novatex Indonesia mem-PHK seribuan karyawannya.

“Kami menilai PT Yihong Novatex tidak dalam kondisi pailit,” kata Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto beberapa waktu lalu.

Disnaker Cirebon turut memfasilitasi mediasi antara manajemen PT Yihong Novatex Indonesia dengan serikat pekerja perusahaan itu terkait PHK karyawan, tetapi belum ada titik temu.

05/04/2025 22:59
Bupati Bogor Pasang Badan Terhadap Kades Klapanunggal yang Viral Minta THR: Salah Saya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan dirinya bersalah terkait aksi kepala desa atau kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin.

Kades Klapanunggal menjadi sorotan karena viral meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Rp165 juta ke perusahaan di Klapanunggal.

“Kalau soal itu, kita harus akui, yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Padahal Gubernur Jabar Dedi Mulyadi secara tegas meminta polisi segera menangkap Kades Klapanunggal.

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah melarang agar tidak ada pihak yang meminta THR khususnya lembaga pemerintahan.

Bahkan, kebijakat tersebut diturunkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Bogor.

“Kebijakan itu turun pada bulan suci Ramadan, dan ternyata sudah berjalan (oknum meminta THR) bahkan sebelum sampai ke kecamatan dan kepala desa,” katanya.

Akan hal tersebut, Rudy Susmanto menegaskan bahwa telah mengambil langkah-langkah melalui Inspektorat untuk menindaklanjuti permasalahan yang muncul kemarahan publik.

Namun di samping itu, eks Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 itu mengatakan kepala desa memiliki dedikasi yang besar terhadap masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana.

“Di lokasi bencana, para kepala desa tidak pulang. Saat sembako habis, mereka tetap bertahan. Anggota gabungan kelelahan, tapi mereka tetap bekerja. Pernahkah ada yang mengucapkan terima kasih kepada mereka?” katanya.

Penulis: Muamarrudin Irfani

05/04/2025 22:46
Soal Kades Minta THR, Bupati Bogor: yang Salah Saya!

JABAR EKSPRES – Belakangan ini ramai kepala desa di Kabupaten Bogor yang meminta Tunjungan Hari Raya (THR) kepada perusahaan di wilayahnya.

Surat edaran permohonan THR Kepala Desa Klapanunggal itu ramai di media sosial dan menuai perhatian publik.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto merespon terkait ramainya kejadian itu. Kata dia, kesalahannya ada pada dirinya selaku kepala daerah.

BACA JUGA: Arus Balik di Stasiun Bandung dan Kiaracondong Meningkat, Puncaknya Diperkirakan Besok

“Kalau soal itu, kita harus akui, yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” ujarnya, di Podcast Pokwan DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (4/4/2025) malam.

Rudy menjelaskan, kebijakan yang memicu polemik tersebut (Larangan meminta THR) sebenarnya merupakan kebijakan dari tingkat provinsi Jawa Barat yang kemudian dituangkan dalam peraturan bupati.

“Kebijakan itu turun pada bulan suci Ramadan, dan ternyata sudah berjalan (Banyak kades sudah meminta THR ke perusahaan), bahkan sebelum sampai ke kecamatan dan kepala desa,” katanya.

Kendati begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak tinggal diam. Langkah demi langkah telah diambil melalui ispektorat untuk menidaklanjuti polemik tersebut.

BACA JUGA: Pemkot Bandung Kecolongan, Pungli di Bonbin Masih Terjadi!

Politisi Partai Gerinda ini juga menyoroti akibat polemik itu, banyak kades yang justru ikut terseret citra negatif.

Padahal, menurutnya, banyak kepala desa telah menunjukkan dedikasi luar biasa, terutama dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah.

“Di lokasi bencana, para kepala desa tidak pulang. Saat sembako habis, mereka tetap bertahan. Anggota gabungan kelelahan, tapi mereka tetap bekerja. Pernahkah ada yang mengucapkan terima kasih kepada mereka?” ungkapnya.

BACA JUGA: Pembangunan Sekolah Rakyat Dinilai Merugikan dan Bibit Driskiminasi Baru

Disisi lain, sebagai Bupati yang baru menjabat, ia mengaku siap menerima kritik dan tekanan.

“Dijelekkan, dijatuhkan, itu hal biasa. Kalau tidak mau dibusukkan, jangan jadi Bupati,” pungkasnya.

05/04/2025 19:34
Fahri Hamzah Dulu Jagoan Oposisi Kini Jago Nambah Posisi, Jadi Komisaris Kantongi Miliaran Per Bulan?

GELORA.CO – Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah mendadak menjadi sorotan publik.

Fahri Hamzah yang terkenal sebagai singa politik kini berubah sikap sejak mendapat promo jabatan di Kabinet Merah Putih.

Seperti diketahui selain menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah kini juga merangkap sebagai Komisaris BTN.

Menarik, jagoan oposisi ini kini seakan luntur idealismenya semenjak merapak ke pemerintah.

Iming-iming jabatan dengan gaji fantastis seakan memudarkan karakter garang Fahri Hamzah yang dulu.

Tak ayal cuitan pria 53 tahun itu tentang rangkap jabatanpun kini kembali menjadi bomerang bagi dirinya.

“Bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. #StopRangkapJabatan #StopConflicOfInterest” tulis @Fahrihamzah pada 16/07/2020.

Saat dikritik oleh Pakwie Topan terkait perubahan sikapnya, Fahri Hamzah kekeh membela diri.

“@Fahrihamzah anda jauh berbeda dengan dulu sebagai seorang yang idealis, kritis, pesimis bahkan berani tampil dg tanpa memandang siapa lawan anda, Tapi sekarang setelah diberi jabatan oleh penguasa dan didalam kekuasaan anda sama seperti yang lain, Abs keluarlah dari zona nyaman,” tulis @PakwieTopan.

Mendapat kritikan pedas tersebut, Fahri ngeles bahwa kini dirinya kini telah pindah kamar.

“Pak De yth, mohon izin saya, Sekarang sy menjadi anggota kabinet di kamar eksekutif. Kalau saya di kamar legislatif maka secara konstitusional tugasnya memang pengawasan,” balas Fahri Hamzah.

“Ini perpindahan tugas yg mungkin sulit pak de pahami. Maafkan Lahir Batin,” lanjutnya.

Semenjak berada di lingkup Kabinet Merah Putih Fahri Hamzah memang kerap memberikan penyataan dukungan dan pembelaan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jabatan bertambah tentu kantong dan cuan ikut bertambah bukan? Banyak yang penasaran berapa rupiah yang mengucur deras ke saku polisiti Gelora tersebut?

Melihat Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, telah diatur bahwa gaji pokok menteri negara Rp 5.040.000 per bulan.

Selain itu, jika melihat Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2025 pasal 2 ayat (1) huruf a terdapat tunjangan jabatan Wakil Menteri sebesar 85% dari tunjungan jabatan menteri negara atau sekitar Rp 11.566.800 per bulan.

Para Wakil Menteri ini juga mendapat berbagai fasilitas dari negara seperti rumah dinas, kendaraan dinas, jaminan kesehatan, THR, gaji ke-13 dan lain sebagainya.

Sementara itu, gaji komisaris utama di BUMN diperkirakan sekitar 45% dari direktur utama.

Rata-rata gaji komisaris utama di suatu perusahaan berkisar antara Rp 1 miliar hingga Rp 11 miliar.

Bukan tidak mungkin gaji yang dikantongi Fahri Hamzah bisa lebih sedikit atau justru melambung tinggi dari kisaran gaji tersebut.

Dari kasus rangkap jabatan yang dialami Fahri Hamzah publikpun menilai bahwa tidak diperlukan banyak pengalaman untuk bisa menjadi ‘orang keren’ sebab bermodal kedekatan semua bisa jadi keren.***

05/04/2025 18:14
Sisa THR Masih Ada? Jangan Dihambur-Hamburkan, Ini 7 Cara Bijak Pakainya!

Jakarta: Lebaran sudah lewat, baju baru sudah dipakai, kue kering sudah tandas tapi THR masih nyisa.

THR atau Tunjangan Hari Raya memang sering bikin semangat belanja naik dua kali lipat. Tapi kalau ada sisanya, bukan berarti harus dihabiskan juga.

Justru, di sinilah letak peluangnya. Kamu bisa mengubah sisa THR jadi pijakan keuangan yang lebih stabil.

Merangkum berbagai sumber, berikut beberapa ide cerdas untuk mengelola sisa THR-mu!

1. Sisihkan untuk dana darurat
Dana darurat adalah tabungan wajib untuk hal-hal tak terduga seperti sakit, PHK, atau kendaraan yang tiba-tiba mogok. Idealnya, kamu punya dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran.

Kalau sisa THR-mu cukup, alokasikan sebagian untuk mulai atau menambah dana darurat. Nggak harus langsung besar, yang penting mulai dulu.

2. Lunasi utang kecil
Masih punya cicilan kartu kredit atau pinjaman online yang bunganya mencekik? Gunakan sisa THR untuk membayar utang konsumtif yang berbunga tinggi.

Semakin cepat lunas, makin ringan beban pikiran dan dompetmu bulan depan.
3. Investasi untuk masa depan
Daripada dibelanjakan barang-barang yang cepat rusak, mending investasikan sisa THR ke:

Reksadana
Emas
Saham
Obligasi

Investasi adalah cara cerdas untuk menggandakan sisa THR, apalagi kalau tujuanmu jangka panjang seperti beli rumah, pendidikan anak, atau pensiun.
4. Ikut kelas atau upgrade skill
Sisa THR juga bisa kamu pakai buat ikut pelatihan atau sertifikasi yang relevan dengan pekerjaan. Ini investasi non-tangible yang sering diabaikan, padahal sangat berdampak ke penghasilan jangka panjang.

Contohnya: kelas digital marketing, UI/UX design, atau workshop public speaking.

5. Berbagi rezeki lagi
Nggak ada salahnya menyisihkan sedikit sisa THR untuk berbagi lebih luas lagi, misalnya ke panti asuhan, penggalangan dana, atau tetangga yang butuh.

Semakin banyak kamu memberi, biasanya rezeki juga balik dengan cara tak terduga.
6. Tabung untuk liburan atau kebutuhan khusus
Kalau kamu punya rencana jalan-jalan ke destinasi impian, sisa THR bisa jadi tabungan awal buat liburan. Atau, simpan untuk keperluan besar lainnya seperti servis motor, gadget baru, atau biaya sekolah anak.

Dengan menabung sejak sekarang, kamu nggak perlu gali tabungan utama saat waktunya tiba.
7. Tambah tabungan rumah atau kendaraan
Mimpi punya rumah atau mobil? Gunakan sisa THR untuk nambahin pundi-pundi DP rumah atau kendaraan idaman. Meskipun belum cukup, sedikit demi sedikit akan terasa dampaknya di kemudian hari.

Sisa THR bukan uang ‘sisa’ yang harus dihabiskan. Justru ini bisa jadi modal awal untuk membangun kondisi finansial yang lebih sehat dan terencana.

Entah itu untuk investasi, bayar utang, atau nabung buat liburan impian. Yang penting, gunakan dengan bijak. Karena, siapa tahu, keputusan keuangan kecil hari ini bisa berdampak besar di masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

05/04/2025 15:18
Gokil, Desa BRILiaN Ini Bagikan THR Hingga Sediakan Jaminan Sosial

Jakarta, CNBC Indonesia – Nama Desa Wunut mungkin tidak begitu familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun, desa di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, ini menyimpan potensi yang dikelola oleh pemerintah desa setempat dan BUMDes, sehingga memberikan dampak untuk kesejahteraan warga.

Di area seluas 110,5 hektar, Desa Wunut dikenal dengan sumber mata air. Potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk membangun wisata air yang kemudian berkontribusi pada roda ekonomi masyarakatnya, yaitu Umbul Pelem.

Menurut Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistya Setiawan, pembangunan Umbul Pelem dimulai sejak 2016 yang memanfaatkan dana desa.

“Dulu di daerah tersebut hanya ada hamparan air. Lalu setelah dana desa, kita mulai berpikir untuk merancang mau digunakan untuk apa. Kalau desa yang lain kan ada yang membuat jalan dan sebagainya. Tapi kami memilih fokus membangun wisata air Umbul Pelem itu,” terang Iwan dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

Umbul Pelem berada di bawah pengelolaan BUMDes Sumberkamulyan yang berdiri pada 2023. Menurut Ketua BUMDes Sumberkamulyan, Sariyanto atau yang biasa disapa Ari, Umbul Pelem merupakan satu-satunya unit usaha yang digeluti hingga sekarang.

“Karena potensi desa kami ini yang terbesar adalah mata air, jadi yang dikembangkan di sisi wisata air. Jadi kami fokus di situ. Kalau sisi peternakan, kami masih merintis dan mencoba untuk ketahanan pangan. Karena prinsip BUMDes kami fokus satu per satu, jadi kami memang ingin menyempurnakan yang ada dulu baru kemudian membuat terobosan baru,” ungkap Ari.

Desa Wunut merupakan salah satu peserta kompetisi Program Desa BRILiaN BRI 2023, program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa, melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dengan semangat kolaborasi demi mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs).

Banyak pelajaran berharga yang menurut Ari sangat bermanfaat untuk mengelola dan mengembangkan desanya.

“Semua program Desa BRILiaN itu sangat baik dan mengedukasi. Manfaatnya tetap dirasakan hingga saat ini oleh pengurus desa, terutama dalam hal membangun dan menata ekonomi desa,” jelasnya.

Kolaborasi dengan BRI juga terus berlanjut dalam mendorong kemajuan pariwisata di Desa Wunut. Pihak desa mendapatkan bantuan berupa branding loket tiket Umbul Pelem dari BRI, termasuk fasilitas pembayaran seperti mesin EDC dan QRIS.

“Selain itu, jika nanti kolam renang syari Umbul Gedhe ini sudah mulai beroperasi, rencananya penghasilan dari kolam tersebut akan kami sisihkan 30% untuk tabungan masyarakat, di mana kami menggunakan rekening BRI. Karena saya melihat ada banyak potensi desa yang bisa kami kembangkan,” tutup Iwan.

Desa Wunut mencuri perhatian berbagai media di tanah air karena berita viralnya terkait bagi-bagi THR warga. Iwan bercerita bahwa hal ini menjadi tradisi sejak 2023 lalu.

Semua dana yang digunakan untuk program tersebut diambil dari penghasilan objek wisata Umbul Pelem yang pada 2024 lalu mencatatkan omset sebesar Rp6 miliar. Adapun besaran THR yang diberikan untuk warga adalah Rp200.000 per jiwa.

Desa Wanut juga mendaftarkan warganya mengikuti program jaminan sosial. Menurut Iwan, tujuan diadakan program jaminan sosial ini adalah agar pemerintah desa bisa hadir untuk warganya, baik itu ketika ada yang sakit, meninggal, atau di momen penuh suka cita seperti Idulfitri.

Awalnya pengurus desa hanya mendaftarkan perangkat desa, BPD, ketua RT/RW ke program BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKN dan JHT di tahun 2018. Seiring berjalannya waktu dan pendapatan usaha bertambah, pada 2020 pihak desa mendaftarkan semua kepala keluarga di program BPJS Ketenagakerjaan.

“Tahun 2021 kami mulai daftarkan juga semua pekerja perempuan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tahun 2022 warga kami yang belum punya BPJS Kesehatan, kami daftarkan juga. Karena perlindungan diri sudah tercapai, akhirnya di tahun 2023 kami mulai memberikan bantuan tunai langsung berupa THR itu di momen Ramadan,” Imbuh Iwan.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang dilakukan oleh BRI sejak 2020. Hingga akhir 2024 Program Desa BRILiaN diikuti 4.327 desa yang aktif tergerak berinisiatif dan berkomitmen untuk maju melalui program-program yang direncanakan.

“Desa BRILiaN merupakan Program pemberdayaan desa yang bertujuan untuk menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis SDGs,” pungkas Hendy.

(dpu/dpu)

05/04/2025 15:09

Topik: THR

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Haldi Sabri dan Irish Bella