Topik: THR

  • Perpres Ojek Online Diminta Atur Jam Kerja hingga Cuti Buat Pengemudi

    Perpres Ojek Online Diminta Atur Jam Kerja hingga Cuti Buat Pengemudi

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati meminta aturan tegas bagi ojek online (ojol) masuk dalam substansi Peraturan Presiden (Perpres) yang digodok pemerintah. Termasuk juga memuat jam kerja hingga hak cuti bagi pekerja ojol.

    Lily mengatakan, status mitra ojol perlu diubah menjadi pekerja. Sehingga, hak-hak dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan bisa dinikmati oleh ojol.

    “Masuk di UU Ketenagakerjaan, supaya hak-hak yang melekat terpenuhi,” kata Lily kepada Liputan6.com, Kamis (30/10/2025).

    Ada beberapa poin yang dimintanya masuk dalam Perpres ojol. Di antaranya, upah minimum, jam kerja 8 jam, waktu istirahat, upah lembur, THR, cuti haid dan melahirkan, dan jaminan sosial.

    Kemudian, hak mendirikan serikat pekerja, perundingan kerja bersama, serta jaminan tidak ada sanksi berupa suspend dan putus mitra sepihak. 

    “Untuk pelaksanaan Perpres ini harus ada pengawasan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan agar hak pengemudi ojol sebagai pekerja terjamin sepenuhnya,” tutur dia.

    Perlu Sanksi

    Tak cukup pengawasan, Lily meminta pemerintah mengatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Dia menilai ada indikasi pelanggaran dalam kebijakan bonus hari raya (BHR) yang diberlakukan tempo hari.

    “Kita belajar dari pengalaman aturan Bonus Hari Raya Ojol yang sebelumnya dilanggar dan disiasati platform untuk menghindar dari kewajibannya memberikan hak bagi pengemudi ojol, taksol dan kurir,” tegas dia.

    Pemerintah saat ini masih menggodok Perpres tentang perlindungan ojek online (ojol). Pembahasan itu masih berlangsung dan diharapkan bisa terbit dalam waktu dekat.

  • Menteri PANRB & Purbaya Segera Bahas Kenaikan Gaji ASN

    Menteri PANRB & Purbaya Segera Bahas Kenaikan Gaji ASN

    Jakarta

    Pemerintah akan membahas kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan akan membahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Untuk tahun ini, aturan gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Aturan itu diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

    “Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti (kalau kenaikan) saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu,” kata dia ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

    Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan dilakukan kenaikan gaji ASN tahun depan. Namun, Rini menegaskan kembali bahwa keputusan itu tetap harus dibahas.

    “Ya kalau semua peluang sih pasti ada. Cuma kan memang harus dibicarakan,” ucapnya.

    Sementara ini, dia mengatakan belum bertemu dengan Purbaya. Rini memastikan akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat untuk membahas kenaikan gaji ASN 2026. “Saya belum sempat bertemu (dengan Purbaya). Tapi saya sudah berencana mau bertemu beliau. Iya (dalam waktu dekat),” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah buka suara soal gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan akan naik atau tidak. Menurut Purbaya hal ini masih dalam proses diskusi

    “Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Purbaya menegaskan dirinya dituntut berhati-hati dan tidak terlalu terbuka dalam menyampaikan informasi ke publik.

    Lihat juga Video: Seputar THR-Gaji ke-13 ASN yang Merogoh APBN Rp 99,5 T

    (acd/acd)

  • Anas Urbaningrum minta Presiden Prabowo segera sahkan Perpres Ojol

    Anas Urbaningrum minta Presiden Prabowo segera sahkan Perpres Ojol

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur secara khusus sektor ojek online (ojol).

    Dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-4 PKN di Jakarta, Selasa, dia menuturkan ojol merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia lantaran ojol tidak hanya mengantarkan orang, barang, dan jasa, tetapi turut menghantar masa depan bangsa.

    “Kalau harapan itu macet di tengah jalan, bangsa ini pun macet. Karena itu agar bangsa ini tidak macet, pilihan terbaik PKN saat ini adalah bersama ojol,” kata Anas, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

    Anas menegaskan sejak dahulu, PKN berkomitmen harus ada pembagian hasil kerja yang adil antara perusahaan penyedia layanan aplikasi (aplikator) dan ojol.

    Berdasarkan hitungan PKN, seharusnya sekitar 90 persen keuntungan dikembalikan ke ojol. Selain itu, aplikator juga diwajibkan menyediakan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi.

    Untuk itu, sambung dia, PKN sangat mendukung dan meminta Presiden Prabowo menyiapkan Perpres tentang Ojol.

    “Kami harapkan Perpres itu jadi. Kami suarakan agar Presiden Prabowo segera mengesahkannya,” ungkap dia.

    Oleh karenanya, meski PKN masih tergolong “balita” , dia menegaskan partai memiliki harapan yang besar akan kebangkitan bangsa Indonesia melalui para ojol.

    Sementara itu, perwakilan komunitas Gotha (Gojek Talib), Irwanto mendukung langkah PKN yang meminta Presiden Prabowo segera mengeluarkan Perpres tentang Ojol.

    “Sayang sampai saat ini masih wacana dan sepertinya pemerintah tidak serius,” ungkap Irwanto.

    Dirinya pun berharap agar PKN menjadi partai besar yang selalu memperjuangkan nasib rakyat kecil yang kerap diabaikan.

    Menurutnya, tidak banyak yang peduli terhadap nasib komunitas ojol, tetapi saat ini pihaknya menyaksikan sendiri PKN memperhatikan komunitas dan merasa sangat terhormat.

    Irwanto mengatakan jumlah pengemudi ojol saat ini sangat banyak dan tentu berdampak terhadap penghasilan yang diterima.

    Kalau dulu, kata dia, pengemudi ojol masih bisa membawa pulang uang mulai Rp300 ribu hingga Rp350 ribu, tetapi saat ini berkurang hanya sekitar Rp200 ribu saja.

    “Namun kami tetap bersyukur masih bisa bekerja dan mendapatkan rezeki dari setiap kilometer perjalanan kami,” kata dia.

    Lebih jauh, ia menyampaikan selain mencari rezeki untuk keluarga masing-masing, Komunitas Gothal juga mengelola sebuah rumah singgah untuk 33 anak yatim piatu, sehingga bantuan PKN yang diberikan dalam rangka HUT sangat membantu meringankan beban hidup anak-anak yatim tersebut.

    Mengenai pembiayaan rumah singgah, dia menuturkan seluruh anggota Komunitas Gothal yang berjumlah sekitar 125 orang sudah sepakat menyumbang Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan atau Rp 1.000 per hari.

    “Ini sudah komitmen kami harus menyisihkan rezeki untuk membantu anak-anak yatim. Walau berat, tetapi harus kami lakukan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan Perpres yang mengatur sektor ojol, terutama tentang perlindungan terhadap mitra pengemudi.

    “Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya,” kata Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

    Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5
                    
                         Ribuan Eks Karyawan Sritex Diterima Kerja Lagi, Disnaker: Ada yang Tak Masalah Umur di Atas 35 Tahun
                        Regional

    5 Ribuan Eks Karyawan Sritex Diterima Kerja Lagi, Disnaker: Ada yang Tak Masalah Umur di Atas 35 Tahun Regional

    Ribuan Eks Karyawan Sritex Diterima Kerja Lagi, Disnaker: Ada yang Tak Masalah Umur di Atas 35 Tahun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyebut sebagian mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini telah kembali bekerja di industri tekstil.
    Dari total 11.025 karyawan terdampak PHK, sebanyak 1.300 orang kini bekerja di PT Citra Busana, dan 300 orang lainnya di PT Jutex.
    “Beberapa perusahaan membuka lowongan untuk menampung mereka. Bahkan ada yang tidak mempermasalahkan usia di atas 35 tahun karena para pekerja ini sudah berpengalaman,” ujar Aziz saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).
    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Disnaker Kabupaten Sukoharjo terus memfasilitasi penyaluran informasi lowongan kerja bagi eks buruh Sritex yang belum mendapatkan pekerjaan.
    “Sejak bulan Oktober 2024 ketika pailit, kami sudah mengantisipasi meminta perusahaan-perusahaan yang ada lowongannya, kita sudah punya datanya, untuk bisa memberikan kesempatan bagi eks karyawan Sritex untuk bekerja di perusahaan-perusahaan itu,” tuturnya.
    Pada awal November 2024, Disnakertrans Jateng mencatat ada enam perusahaan yang membuka lowongan dengan total hampir 8.000 posisi untuk diisi oleh para mantan pekerja Sritex.
    “Jadi sebenarnya akses pekerjaan bagi mereka masih terbuka,” ujar Aziz.
    Aziz memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah disalurkan kepada para mantan karyawan Sritex.
    “JHT sudah clear dalam 10 hari, dan JKP juga sudah disalurkan. Pekerja mendapat insentif total Rp1,4 juta per bulan selama maksimal enam bulan, plus pelatihan dan akses pekerjaan baru,” lanjutnya.
    Menurut Aziz, proses pembayaran JHT selesai dalam waktu 10 hari setelah PHK massal, sedangkan insentif JKP diberikan selama enam bulan sejak pemutusan hubungan kerja.
    Meski sebagian hak sudah diterima, hak pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR) masih menunggu hasil lelang aset perusahaan Sritex yang hingga kini belum rampung.
    Aziz mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kurator, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta pejabat terkait untuk mempercepat proses tersebut.
    “Kami kemarin sudah bertemu dengan kurator, Pemkab Sukoharjo, Asisten II dan III. Kami minta kurator lebih proaktif memantau proses di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan KPKNL agar lelang tidak berlarut-larut,” ujarnya.
    Proses lelang aset disebut memakan waktu cukup panjang karena melibatkan beberapa tahapan administratif.
    “Waktu identifikasi dan pendataan aset saja bisa dua sampai dua setengah bulan. Setelah itu masuk ke proses penilaian dan validasi di KPKNL. Kami berharap tahapan ini bisa selesai secepatnya,” kata Aziz.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Prabowo, SPAI Bongkar Daftar Skema Aplikator yang Rugikan Pengemudi

    Respons Prabowo, SPAI Bongkar Daftar Skema Aplikator yang Rugikan Pengemudi

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkapkan sejumlah skema aplikator ride hailing yang merugikan bagi mitra pengemudi ojek online. 

    SPAI juga menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. 

    Ketua SPAI, Lily Pujiati mendesak pemerintah memastikan pelindungan yang lebih kuat bagi para pekerja platform seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir dengan segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

    Dia mengatakan praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform transportasi online saat ini saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

    “Skema tersebut seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, pada Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, program dan skema tersebut justru menciptakan persaingan yang tidak sehat dan menekan kesejahteraan para pengemudi dengan upah atau pendapatan yang rendah dan tidak layak di bawah upah minimum. 

    Menurutnya skema tersebut juga memaksa pengemudi ojol untuk bekerja 12 hingga 18 jam sehari tanpa istirahat yang rawan kecelakaan kerja di jalan raya.

    Lily menambahkan akar persoalan utama terletak pada status hubungan kemitraan antara platform dan pengemudi yang membuat perusahaan tidak tunduk pada aturan ketenagakerjaan. 

    “Dengan demikian masing-masing platform membuat aturan mainnya sendiri untuk menimbun keuntungan semaksimal mungkin dengan ongkos seminimal mungkin,” imbuh Lily.

    Untuk itu, SPAI meminta negara hadir melalui regulasi yang mampu menjamin hak-hak dasar para pengemudi transportasi daring. 

    Lily juga mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan peraturan yang memuat ketentuan mengenai status sebagai pekerja, serta menjamin upah dan pendapatan yang layak setara dengan upah minimum.

    “Serta jam kerja 8 jam yang manusiawi, waktu dan hari istirahat, THR [Tunjangan Hari Raya], jaminan sosial, hak maternitas seperti cuti haid dan melahirkan, hak membentuk serikat pekerja, hak berunding dan perjanjian kerja bersama agar tidak dikenai sanksi suspend dan putus mitra sewenang-wenang,” katanya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong perusahaan ojek daring untuk bersaing secara sehat serta meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi. Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital saat ini terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

    Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo.

  • Tere Liye Ingatkan Purbaya Soal Nasib Tragis Sri Mulyani

    Tere Liye Ingatkan Purbaya Soal Nasib Tragis Sri Mulyani

    “Kalian cepat sekali menjilat Purbaya deh,” sambungnya.

    Menurutnya, Sri Mulyani juga dulu berlaku seperti Purbaya. Sampai akhirnya lengser dari jabatannya setelah rumahnya digeruduk massa.

    “Kalian lupa, Sri Mulyani itu dulu juga begitu. Oh iya, itu benar, dia turun setelah rumahnya diserbu. Tapi Sri Mulyani, menteri keuangan terbaik dunia bukan omong kosong,” jelasnya.

    “Di awal-awal jabatannya, duh Rabbi, yang mengelu-elukannya, yang love sekebon, yang memujanya jutaan,” tambahnya.

    Tere Liye memaparkan sejumlah kebijakan Sri Mulyani kaa itu. Sehingga dipuja-puji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Tukin, gaji ke-13, THR, kenaikan gaji PNS dua digit, 10%, 15%, krisis 2008 Indonesia tetap stabil. Bla bla, panjang daftarnya. Dulu, aduh aduh, kebijakan Sri Mulyani itu dipuja-puji, dan betulan berdampak setidaknya bagi jutaan PNS,” ucapnya.

    “Dia juga mengawal sertifikasi guru (meskipun yang mutusin Menkeu sebelumnya). Nah, Purbaya, dia sudah naikin gaji PNS 15% belum?” tambahnya.

    Sejelek-jeleknya Sri Mulyani, menurutnya hanya butuh 12 jam saja menyetujui penulis bisa pakai NPPN. Memang, PPN buku percetakan masih dikenakan sekarang, tapi setidaknya sebagian masalah penulis diatasi.

    “Lantas apa nasib Sri Mulyani di akhir?
    Paham tidak? Sungguh malang sebuah bangsa, yang bersorak sorai menurunkan paksa pemimpinya, untuk kemudian bersorak sorai mengangkat pengganti baru, memuja-mujinya,” paparnya.

    “Lantas besok-besok kembali bersorak sorai menurunkannya lagi, menggantinya dengan pemimpin baru yang lagi-lagi, besok-besok di turunkan paksa, begituuuu saja,” tambahnya.

  • Dari Dapur Kakek ke Genggaman Digital: Esti Menjaga Warisan Berniaga, Berlari bersama Zaman
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        30 September 2025

    Dari Dapur Kakek ke Genggaman Digital: Esti Menjaga Warisan Berniaga, Berlari bersama Zaman Bandung 30 September 2025

    Dari Dapur Kakek ke Genggaman Digital: Esti Menjaga Warisan Berniaga, Berlari bersama Zaman
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Esti Pramudji tak pernah membayangkan dirinya akan memimpin lima pabrik soun dengan ratusan pekerja. Namun hidup menuntunnya ke sana. Sejak wafatnya sang ayah, amanat kakek pun jatuh ke pundaknya: menjaga usaha keluarga agar tetap berdenyut, menyalakan dapur, dan memberi nafkah bagi banyak keluarga.
    CV Esti Ganda Sari yang memproduksi Soun “Cap Mangkok” bukan sekadar nama perusahaan, di baliknya ada jejak tiga generasi yang membentang. Dari dapur sederhana sang kakek, diteruskan ayahnya, hingga kini Esti berdiri di garda terdepan.
    Soun yang awalnya hanya dibuat untuk kebutuhan rumah tangga, kini diproduksi dalam jumlah besar dan dikirim ke penjuru daerah.
    Permintaan soun hasil produksi Esti meluas ke berbagai pasar. Untuk menopang kebutuhan ini, Esti menambah pekerja. Dari hanya lingkar keluarga, kini Esti bergerak bersama 250 pekerja untuk menghidupi keluarga mereka dari balik kepulan uap pabrik-pabrik soun.
    Semakin besar kapal berlayar, semakin besar pula gelombang yang harus dihadapi. Salah satu tantangan besar bagi Esti adalah soal perbankan. Esti harus mengelola arus keuangan, membayar ratusan karyawan, hingga memastikan semuanya berjalan aman, efektif dan efisien.
    Salah satu yang dia pikirkan adalah keamanan uang saat harus membayar upah ke pekerjanya. Dia khawatir bila harus mengambil uang sendiri ke bank, lalu membawanya kembali ke kantor tempatnya bekerja. Di sinilah CIMB Niaga masuk dengan menawarkan layanan antar uang.
    “Jadi saya buka rekening, langsung masuk ke prioritas, CIMB memberi kemudahan itu, petugas antar uang ke tempat saya kapan pun saya butuhkan, ini gratis dan buat saya sangat nyaman,” tutur Esti. Fasilitas antar uang menjadi penyelamat, terutama menjelang Idul Fitri, saat ia harus membayar upah, menyalurkan THR, dan kebutuhan lainnya.
    Tak hanya sekedar menikmati fasilitasnya, Esti juga aktif meningkatkan laju sirkulasi uang dengan rekening CV atas nama usahanya. Termasuk permintaan Esti ke pelanggan agar melakukan pembayaran secara transfer usai pembelian.
    Sebelumnya, Esti sempat kerepotan saat menjadi nasabah bank lain, lantaran mengharuskan penggunaan token fisik saat hendak transaksi. Aturan ini membuatnya harus membawa fisik lima buah token itu ke mana pun pergi.
    “Kalau di rekening CV bank sebelumnya, tiap kali mau transaksi, saya harus pakai token fisik, jadi saya harus bawa token itu kemana-mana, itu repot banget. Nah, kalau rekening CV CIMB ini, cukup di handphone, jadi saya gak perlu bawa-bawa token fisik lagi, ini sangat membantu terutama kalau ke luar kota dan ke luar negeri,” katanya.
    Kebebasan bertransaksi lewat ponsel memberi ketenangan bagi Esti. Dia beberapa kali mengalami kesibukan luar biasa di tengah rapat, di perjalanan, atau bahkan saat berada di luar negeri, namun harus tetap bertransaksi. Dengan layanan ini, semua bisa diselesaikan dari genggaman tangan saat itu juga.
    Selain fasilitas perbankan, Esti juga mendapat layanan tambahan. Salah satunya
    safe deposit

    box
    (SDB) gratis, tempat aman untuk menyimpan dokumen dan barang berharga. Fasilitas ini memberi rasa tenang, seolah ada ruang kecil yang kokoh di balik ruang tahan api bank, menjaga apa yang paling berharga.
    Ada satu layanan sederhana yang diam-diam sangat berkesan baginya:
    Airport Transfer
    . Baginya, waktu adalah segalanya. Dengan layanan ini, perjalanannya ke luar negeri untuk urusan bisnis menjadi lebih tenang dan efisien.
    “Mungkin ini hal sepele, tapi bagi saya sangat menguntungkan, fasilitas airport transfer. Setahun saya dapat kesempatan 4 kali jemputan. Jadi saya dijemput di apartemen terus diantar ke airport. Saya tinggal
    booking
    , tanggal sekian, dan tempat, nanti dijemput, tinggal duduk, dan sampai lokasi, ini juga gratis,” ungkap Esti.
    Dua tahun sudah Esti membuka rekening CV. Ia menemukan bukan hanya bank, melainkan teman usaha yang selalu membuka ruang membuka diri, komunikasi, memberi layanan ekstra, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan.
    Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi, menyampaikan,
    airport transfer
    ,
    airport pick up
    dan
    airport service
    serta sejumlah fasilitas yang dinikmati Esti adalah bagian dari upaya CIMB memberikan ekstra layanan untuk nasabah prefered. Fasilitas ini untuk nasabah tertentu, terutama mereka yang memiliki kesibukan bisnis tinggi ke luar negeri, suka bepergian, dan lainnya.
    Yang paling sangat membantu adalah layanan aktifitas digital banking OCTO Mobile dan OCTO Clicks yang melayani pelanggan 24 jam. Dengan aplikasi ini, nasabah bisa bertransaksi kapan pun dan di mana pun hanya melalui
    smartphone
    .
    Dengan OCTO Mobile dan OCTO Clicks, Nasabah CIMB Preferred bisa transfer hingga Rp2 miliar per hari, membeli produk investasi dengan subscription fee hingga 65%, membuka Deposito, Tabungan Xtra Valas dan produk investasI, serta masih banyak lagi fitur lainnya.
    “PT Bank CIMB Niaga melalui layanan CIMB Preferred, menawarkan layanan perbankan premium. Beragam fasilitas ini diberikan untuk memudahkan nasabah segmen premium dalam bertransaksi dan mengelola keuangannya. Dengan slogan More Value, Better Experience, dan Easier, CIMB Preferred menghadirkan solusi untuk pemenuhan kebutuhan bagi nasabahnya,” kata Noviady dalam rilis yang diterima Kompas.com pada Senin (29/9/2025) siang.
    Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menyampaikan, pada ulang tahun ke 70 ini, PT Bank CIMB Niaga berkomitmen terus menghadirkan layanan finansial yang inovatif, cepat, dan aman melalui penguatan ekosistem digital.
    Sejak berdiri pada 1955, CIMB Niaga konsisten terus bertransformasi mengikuti kebutuhan nasabah hingga tumbuh menjadi bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia dengan 9,1 juta nasabah.
    Selama tujuh dekade, beberapa terobosan digital di industri perbankan Indonesia telah dilahirkan. Sejak menjadi bank pertama yang memperkenalkan ATM (1987), melayani sistem online banking (1991), hingga meluncurkan aplikasi OCTO Mobile (2020) yang kini berkembang menjadi solusi finansial digital lengkap. Inovasi tersebut mendapat apresiasi tinggi dari nasabah, tercermin dari capaian Net Promoter Score (NPS) 57 pada 2024.
    “Di usia ke-70 ini, kami menegaskan posisi sebagai bank yang relevan di setiap era: stabil secara finansial, inovatif secara digital, sekaligus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Semua pencapaian ini menjadi fondasi untuk melangkah ke depan, mendampingi nasabah mewujudkan mimpinya dengan semangat bekerja dari hati,” kata Lani melalui rilis yang diterima
    Kompas.com, 
    Senin (29/9/2025) siang.
    Sebagai simbol transformasi layanan, CIMB Niaga juga meresmikan kantor cabang Graha Sudirman menjadi Digital Branch. Cabang ini dilengkapi fasilitas digital yang mempercepat transaksi sekaligus menjadi pusat edukasi finansial modern. Dengan desain yang lebih interaktif, Digital Branch menghadirkan pengalaman baru yang menggabungkan kekuatan teknologi dan pendekatan personal.
    Esti adalah satu dari 9,1 nasabah CIMB Niaga di Indonesia. Kini, dia hanya butuh telepon genggam untuk transfer, membeli emas, menukar dolar, hingga mengelola seluruh urusan bisnisnya. Baginya, 70 tahun berulang tahun, CIMB bukan sekedar bank, melainkan teman yang memudahkan berniaga untuk terus menjaga warisan keluarga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Tolak Tax Amnesty, Pengusaha & Bos Buruh Buka Suara

    Purbaya Tolak Tax Amnesty, Pengusaha & Bos Buruh Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan pengusaha dan buruh satu suara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak kembali bergulirnya program tax amnesty atau pengampunan pajak.

    Program yang sudah digelar pemerintahan sebelumnya sebanyak dua kali kini memasuki babak baru setelah DPR memasukkan RUU Pengampunan Pajak masuk ke dalam longlist atau daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku setuju dengan cara pandang Purbaya yang menolak pelaksanaan program tax amnesty jilid III, sebab program itu ia anggap tak adil.

    Said lebih cenderung meminta pemerintah mereformasi kebijakan pajak seperti dinaikkannya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTPK) menjadi Rp 7,5 juta per bulan dan menghapus pajak pesangon serta pajak THR.

    “Reformasi pajak. Kami minta PTKP naik menjadi Rp 7,5 juta. Sepertinya Menteri Keuangan Pak Purbaya merespons itu dengan baik. Karena beliau juga menolak tax amnesty. Kami juga menolak tax amnesty. Masa orang ngemplang pajak diampuni, kami buruh pajaknya tetap dibebani. Masa orang kaya yang tidak bayar pajak diampuni, kami buruh yang sedang bekerja, suruh bayar pajak. Itu tidak adil,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers persiapan aksi damai pada 30 September, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Said Iqbal pun berharap Menteri Purbaya juga tidak seperti menteri-menteri lainnya yang dinilai terlalu kapitalis.

    “Maka kita menolak tax amnesty, sekaligus minta dinaikkan PTKP menjadi dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Akibatnya apa? Kalau kita bayar pajaknya, naik PTKP, ada data saving. Nah kalau data saving kita belanja. Purchasing power bisa naik, konsumsi naik, ekonomi growth naik, terbukalah lapangan kerja. Tidak ada PHK. Itu logisnya sederhana,” ucap Said Iqbal.

    Adapun penolakan program tax amnesty jilid III dari kalangan pengusaha disampaikan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam. Ia mengakui program tax amnesty dapat merusak kredibilitas pajak. Menurutnya, saat ini yang lebih penting membangun sistem yang menarik wajib pajak untuk membayar pajak.

    “Yang penting bagaimana dibangun environment orang senang bayar pajak karena merasa dihargai dan mendapat kehormatan. Tidak seperti sekarang kita sebagai pesakitan,” ujar Bob Azam.

    Saat ini, Bob menilai masyarakat seperti terkesan ditargetkan untuk membayar pajak. Ketimbang membentuk sistem seperti itu, Bob menyebut lebih baik membangun iklim saling percaya, mengedepankan self-assessment system, serta pemberian insentif bagi yang konsisten membayar pajak.

    “Di luar negeri warga masyarakat yang menerima pengembalian pajak tanpa pengajuan dari mereka dan menjadi surprising bagi mereka. Sekarang hampir tidak pernah terjadi di kita hal seperti itu,” imbuh Bob.

    Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang menambahkan, program tax amnesty selama ini belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

    Menurutnya, harus ada strategi khusus sebagai pengganti tax amnesty agar tingkat kepatuhan para wajib pajak lebih tinggi untuk membayar pajak atas pendapatan dari hasil usahanya.

    “Menyangkut kebijakan Menkeu yang tindakakan menerapkan tax amnesty, selama ini kita rasakan bahwa program itu masih belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak,” kata Sarman kepada detikcom.

    Sarman menjelaskan pelayanan pajak berbasis digital, seperti Coretax sebetulnya makin mudah diakses oleh pengusaha. Akses menggunakan Coretax yang lebih mudah ini kata dia dapat menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk sukarela membayar pajak.

    “Komunikasi dan sosialisasi berbagai kebijakan perpajakan harus sering dilakukan kepada dunia usaha, dengan pelayanan yang prima dan ramah. Kita yakin jika tingkat kepatuhan semakin tinggi maka target penerimaan pajak untuk kas negara akan dapat tercapai,” ungkap Sarman.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bluebird Buka Loker, Usia 53 Tahun Bisa Daftar

    Bluebird Buka Loker, Usia 53 Tahun Bisa Daftar

    Jakarta

    PT Blue Bird Tbk tengah membuka lowongan kerja untuk posisi pengemudi atau driver penempatan Pool Marga Mulya milik perusahaan taksi tersebut. Lowongan ini dibuka baik untuk pria dan wanita mulai dari umur 23 hingga 53 tahun.

    Lowongan kerja ini disampaikan oleh Blue Bird Taksi Pool Marga Mulya, Bekasi dalam program “Cari(in) Kerja!” dari detikcom. Dalam informasi yang diterima program detikcom Cari(in) Kerja!”, Blue Bird menawarkan pendapatan Rp 5.000.000-7.000.000.

    Kualifikasi dan persyaratan:

    1. Pria/Wanita berusia 23-53 tahun.

    2. Tidak bertindik atau bertato.

    3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ramah.

    4. Memiliki ponsel android.

    5. Melampirkan SIM A/SIM B, KTP, dan Ijazah terakhir minimal SMA.

    Fasilitas:

    1. Mess atau penginapan mewah full furnished+water heater bagi pelamar luar kota.

    2. Multi channel order.

    3. THR dan berbagai bonus.

    4. Jaminan kesehatan.

    5. Beasiswa pendidikan anak.

    6. Lokasi dekat dengan pusat keramaian (terminal dan mall)

    7. Water heater untuk pengemudi

    8. Makan bersama untuk setiap pengemudi

    9. Layanan Laundry Pool

    Bagi detikers yang berminat akan lowongan kerja ini segera hubungi nomor Whatsapp di 081290721997 atau mendatangi langsung Pool Blue Bird Marga Mulya, Bekasi.

    Disclaimer: Informasi lowongan kerja ini merupakan kiriman pembaca. detikcom hanya mempublikasikan dan tidak bertanggung jawab atas keabsahan isi maupun proses rekrutmen. Harap berhati-hati serta lakukan pengecekan lebih lanjut sebelum melamar.

    detikcom membantu memudahkan pencarian lowongan kerja sekaligus memfasilitasi perusahaan atau lembaga yang membuka lowongan melalui program Cari(in) Kerja! Informasi selengkapnya bisa langsung klik Cari(in) Kerja! di sini, dan dengan mengakses program tersebut maka Anda bisa berbagi sekaligus mendapatkan informasi lowongan kerja.

    Cari(in) Kerja merupakan platform lowongan kerja yang menyambungkan profesional, fresh graduates, hingga pekerja informal dan semi-formal dengan peluang kerja dari perusahaan besar, startup, hingga UMKM di seluruh Indonesia.

    (igo/eds)

  • Eks Kolam Renang THR Surabaya Disulap Jadi Arena Olahraga, Ada Mini Soccer hingga Padel

    Eks Kolam Renang THR Surabaya Disulap Jadi Arena Olahraga, Ada Mini Soccer hingga Padel

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merencanakan alih fungsi aset bekas kolam renang Taman Hiburan Rakyat (THR) di Jalan Kusuma Bangsa menjadi arena olahraga baru. Salah satunya yang dipastikan akan dibangun adalah lapangan mini soccer.

    Kabid Bangunan Gedung DPRKPP Surabaya, Iman Krestian, menjelaskan bahwa area belakang eks THR saat ini tengah dilakukan revitalisasi berupa pengurukan lahan. Nantinya, area tersebut akan disewakan dan dikomersialkan kepada pihak swasta atau investor untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Tepatnya mau dijadikan lapangan mini soccer di atas bekas arena kolam renang THR,” kata Iman, Jumat (26/9/2025).

    Sesuai perencanaan, satu unit lapangan mini soccer akan menempati area bekas kolam renang. Sementara dua lahan terbuka lainnya akan diserahkan pengelolaannya kepada investor. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain lapangan padel, tree on tree basketball, atau lapangan pickle.

    “Ada sisa lahan, jadi lahannya itu kan menyempit ya. Jadi dua lahan dari sisa lapangan mini soccer ini yang kita belum bisa putusin. Apakah itu nanti lapangan padel, atau mau tree on tree, atau mau lapangan pickle,” jelas Iman.

    Menurutnya, alih fungsi lahan bekas THR dilakukan setelah melalui pertimbangan matang agar aset yang sudah lama terbengkalai bisa dimanfaatkan sekaligus mendukung peningkatan PAD. “Anggaran pengadaan nanti dari investor sih semuanya, harapan kami sih nggak keluar duit pemkotnya. (Namun) intinya, pemkot berupaya manfaatin semaksimal mungkin lahan yang ada di sana,” terangnya.

    Iman menargetkan pengerjaan lapangan mini soccer bisa rampung dalam kurun waktu satu bulan, yakni pada Oktober 2025. Saat ini, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) sudah mulai melakukan pengurukan serta menata skema peta lapangan.

    “Sudah mulai pengurukan dari DSDABM. Estimasi sih harusnya bisa dalam waktu sebulan ke depan,” ucapnya. [rma/beq]