THR untuk Wali Kelas Viral di Medsos, Mengundang Komentar Netizen
Topik: THR
-
Menilik cerita pabrik sepatu kulit rumahan di timur Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Siapa sangka, sepatu kulit dengan desain kekinian, lahir dari gang perumahan kecil di timur Jakarta.
Sedari pagi, para pekerja sudah mulai mengukur pola, memotong bahan kulit, melakukan pemasangan sol luar, hingga melakukan pengemasan.
Mereka juga jadi garda terdepan, saat pelanggan datang untuk menjajal langsung.
Sesekali, satu-dua kurir memarkir motor di halaman, mengambil pesanan yang perlu dikirim hari itu juga
Pabrik dari jenama sepatu kulit Flavio & Boston itu sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Di tengah gempuran sepatu impor dan pabrikan, pabrik rumahan itu tetap bertahan.
Pemiliknya, Rully, menjadi pewaris Flavio & Boston dari ayahnya, yang dulu merupakan pengrajin kulit.
Rully mempertahankan pembuatan secara manual, karena ia meyakini, sepatu kulit akan nyaman dikenakan, jika dibuat langsung oleh tangan dengan melibatkan sentuhan hati.
Dari Medan, Sumatera Utara, mereka sempat pindah ke Bandung, Jawa Barat, sebelum akhirnya bermukim di Jakarta.
Sejak pelanggan berbondong-bondong memindahkan transaksi pembelian ke platform dagang daring, ia memfokuskan penjualan secara online.
Namun, di lantai dua pabriknya, toko kecil dibuka untuk siapa saja yang ingin datang langsung mencoba sepatunya.
Di sana, sepatu kulit dengan beragam model, ukuran, dan warna, dipajang berjajar. Rully akan melayani calon pembelinya secata langsung, hingga mereka menemukan model dan ukuran yang diinginkan.
Kalau pelanggan belum kunjung mendapatkan sepatu yang jadi tambatan hari, dan punya permintaan khusus, Rully mempersilakan mereka melakukan pre-order.
Sepatu baru akan dibuat setelahnya, sesuai dengan pesanan yang diinginkan pelanggan. Biasanya pengerjaannya selesai dalam.beberapa hari.
Pelayanan serupa juga diberikan Rully kepada pelanggan-pelanggan yang melakukan pembelian secara online dengan cara yang sama.
Setiap hari, ia bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka melalui chat, terutama di jam-jam operasional. Beragam desain, model, warna, dan ukuran sepatu kulit permintaan pelanggan, siap disediakan Rully.
Menyesuaikan kebutuhan pelanggan
Sampai saat inj, Flavio & Boston sudah memiliki sekitar 80 desain sepatu kulit.
Beragam dibuat Rully untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar.
Ini juga menjadi salah satu keunggulan jenama Flavio & Boston dibandingkan jenama sepatu kulit impor dan lokal lain.
“Biasanya kan sepatu kulit itu identik dengan desain formal. Namun kami berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak muda, yang biasanya suka sepatu kulit yang bisa digunakan untuk kegiatan formal dan informal, ” katanya.
Salah satu sepatu terlaris Flavio & Boston ialah sepatu yang mengadopsi desain sepatu kets, dengan garis di sisi luar sepatu.
Pelanggan muda menyukai desain ini, karena dapat digunakan tak hanya untuk acara formal, tapi juga untuk berkumpul dan bermain bersama teman-teman.
Salah satu sepatu produk Flavio & Boston yang memadukan desain sepatu kets yang casual dengan sepatu kulit yang formal. (ANTARA FOTO/ Azhfar Muhammad)
Tak semua model dan desain dipasarkan dalam waktu yang sama. Pasalnya, desain atau model sepatu yang disukai pelanggan biasanya mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.
Rully mencontohkan, sepatu kulit ala Aladin, dengan ujung yang lancip ke atas, menjadi favorit pada masanya.
Kemudian, sepatu kulit yang populer bergeser ke sepatu-sepatu berbentuk boots.
Kini, sepatu kulit yang berbentuk menyerupai sepatu kets lah yang menjadi unggulan.
Meskipun tak lagi menjual sepatu-sepatu dengan desain yang tidak populer, Rully tidak lantas menghapusnya sama sekali dari daftar. Ia hanya tidak memproduksi dan menjualnya lagi.
Apabila pelanggan memiliki permintaan sepatu kulit dengan desain khusus, Rully juga bersedia membuatnya, dan menyarankan mereka melakukan pre-order.
Ia juga bersedia meladeni pertanyaan-pertanyaan pelanggan terkait sepatu kulit yang paling cocok untuk mereka, hingga cara merawatnya.
Rully pun kerap memberikan bonus semir khusus sepatu kulit, bagi para pelanggannya.
Dengan pelayanan istimewa itu, Rully bisa terus mempertahankan Flavio & Boston. Dalam sebulan, pabrik rumahannya bisa memproduksi hingga seribu sepatu. Omzet yang didapatkan Rully pun bisa mencapai Rp100 juta.
Biasanya penjualan sepatu kulitnya akan mengalami peningkatan di hari raya seperti Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru.
“Mungkin di waktu itu pelanggan punya lebih banyak uang karena baru saja mendapatkan tunjangan hari raya, yang bisa digunakan untuk membeli produk-produk yang akan dikenakan di perayaan-perayaan itu. Jadi penjualan biasanya meningkat,” kata Rully.
Membidik naik kelas
Perjalanan Flavio & Boston tak selalu mulus. Saat penjualan masih dilakukan secara langsung kepada pelanggan dan distributor, Rully sempat berhenti berproduksi lantaran kesulitan bersaing dengan produsen sepatu kulit lain yang lebih besar.
Dengan kehadiran platform perdagangan dalam jaringan, Rully mulai menjual sepatu kulitnya secara online dengan lebih serius.
Ia bahkan meminta fotografer profesional untuk memotret sepatu-sepatunya agar menarik saat tampil di layar kaca.
Untuk mengembangkan usahanya, Rully kerap mengikuti berbagai kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan pemerintah.
Di sana ia mendapatkan wadah untuk mempromosikan dan menjual sepatunya, sekaligus berjejaring dengan pengusaha lokal lain maupun calon investor.
Ke depan, Rully berharap mendapatkan suntikan dana, baik dari investor dalam maupun luar negeri.
Dengan demikian, ia berharap sepatunya, yang telah terjual ke beberapa negara di Asia, dapat menarik lebih banyak peminat di seluruh Indonesia dan hingga mancanegara. Apalagi, ia juga ingin membuka toko fisik yang lebih besar ke depannya.
Dengan cara itu, ia yakin sepatu dan jenama yang dirintis ayahnya, tak lekang oleh zaman.
Adapun, sejumlah kebijakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas telah ditelurkan oleh pemerintah, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbunga rendah.
Hingga 23 Desember 2024, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp280,28 triliun atau sebesar 100,10 persen dari target Rp280 triliun.
Untuk 2025, pemerintah menargetkan penyaluran KUR dapat meningkat menjadi Rp300 triliun.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024 -
Kita Lagi Sibuk Natalan Dikasih ‘Hadiah’ Sekjen Tersangka
Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun menganggap bahwa penetapan Sekjen partainya, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK merupakan “hadiah” bersamaan dengan malam Natal 2024.
Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Komar itu dalam jumpa pers merespons kasus tersebut di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12) malam WIB.
“Masalahnya, kita lagi sibuk Natalan ini kita dikasih ‘hadiah’ Natal dengan Sekjen masuk, ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry,” kata Komar dalam paparannya.
Komar mengatakan penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 mengonfirmasi pernyataan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu.
Dalam pernyataannya, Megawati mengaku mengendus upaya pihak yang ingin mengacak-acak partainya menjelang Kongres PDIP yang akan digelar pada 2025.
“Jadi, ini sebenarnya penegasan, penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai, bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” kata Komar.
Sementara pada kesempatan itu, Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menuding ada upaya kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Hasto.
Dia menyebut ada upaya pembentukan opini publik yang terus menerus dengan mengangkat isu Harun Masiku yang kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.
“Adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi,” kata Ronny.
KPK secara resmi mengumumkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku, Selasa (24/12) petang.
Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
“Dengan uraian dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022,” ucap Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK.
(thr/wiw)
[Gambas:Video CNN]
-
KPK Beberkan Peran Hasto di Kasus Dugaan Suap Harun Masiku
Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan bahwa pihaknya menemukan bukti keterlibatan Hasto dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dalam proses penyidikan dan pencarian DPO Harun Masiku yang lebih dulu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2020.
Menurut Setyo, Hasto diduga ikut terlibat memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nama terakhir telah bebas setelah divonis tujuh tahun penjara.
“Bahwa saat penyidikan berkas perkara dan upaya pencarian Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Hasto selaku Sekjen PDIP dan Donny selaku orang kepercayaan Hasto,” kata Setyo dalam jumpa pers di KPK, Selasa (24/12).
Menurut Setyo, suap itu diberikan Hasto terkait proses pergantian waktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024. Hasto disebut berupaya agar Harun Masiku bisa menggantikan Nazaruddin Kiemas, caleg PDIP terpilih dari Dapil Sumsel I, yang meninggal dunia.
Padahal, posisi Nazaruddin mestinya digantikan Riezky Aprilia yang memperoleh suara terbanyak kedua dari dapil yang sama, yakni 44.402. Sementara, Harun yang hanya memperoleh sekitar 5 ribu suara berasal dari dapil yang berbeda, yakni Sulawesi Selatan.
“Bahwa yang seharusnya memperoleh suara dari Nazaruddin Kiemas (alm) adalah Riezky Aprilia. Namun, ada upaya dari Hasto untuk memenangkan Harun Masiku,” kata Setyo.
Sejumlah upaya yang dilakukan Hasto untuk memenangkan Harun yakni dengan mengajukan judicial review ke MA pada 24 Juni 2019. Lalu, menandatangani surat DPP PDIP tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan judicial review.
“Selain upaya-upaya tersebut, Hasto secara paralel mengupayakan agar Riezky mau mengundurkan diri untuk diganti Harun Masiku. Namun upaya tersebut ditolak Riezky,” katanya.
KPK resmi menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku.
Selain itu, Hasto dijerat sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. Ia diduga telah memerintahkan Harun Masiku merendam handphone untuk menghapus barang bukti dan memintanya segera melarikan diri.
(thr/gil)
[Gambas:Video CNN]
-
Jika Benar Hasto Tersangka, Kasus Ini Sangat Politis
Jakarta, CNN Indonesia —
Pengurus PDIP pusat masih berusaha mengklarifikasi informasi tentang kabar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku.
Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyatakan partainya baru akan menyatakan sikap resmi jika kabar tentang penetapan tersangaka Hasto tersebut sudah tervalidasi.
“Saya baru baca di media dan belum dapat info yang jelas. Kami masih mencari tahu kebenaran informasi ini, nanti partai akan menyatakan sikap,” ujar Ronny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12).
Ronny mengatakan jika penetapan Hasto ini benar, maka persoalan ini sangat berbau politis, mengingat Hasto belakangan terbilang lantang menyampaikan kritik terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
“Kalau berita ini benar, penetapan tersangka sekjen ini beda dengan kasus-kasus lain. Ini kasus sangat politis, muncul lagi sejak sekjen bersikap kritis terhadap pemilu dan menyampaikan banyak kritik terhadap kualitas demokrasi kita,” ujar Ronny.
Kabar penetapan Hasto sebagai tersangka sebelumnya telah dikonfirmasi oleh sumber CNNIndonesia.com di internal KPK. Nama Hasto sebagai tersangka juga tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Dia juga menyertakan Sprindik yang memuat nama Hasto sebagai tersangka.
“Bersama ini diinformasikan, bahwa KPK sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masiku,” demikian kutipan Sprindik tersebut.
Gelar perkara atau ekspose terkait Hasto dilakukan KPK pada Jumat, 20 Desember 2024.
Harun Masiku yang merupakan eks calon anggota legislatif dari PDIP sudah buron selama lima tahun. Dia diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner KPU agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR tetapi meninggal dunia.
Harun Masiku diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta sebagai pelicin melenggang ke Senayan untuk periode 2019-2024.
Terdapat dua orang lain yang juga diproses hukum KPK dalam kasus ini yaitu orang kepercayaan Wahyu yang bernama Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.
Pada Kamis, 2 Juli 2020, jaksa eksekutor KPK Rusdi Amin menjebloskan Saeful Bahri ke Lapas Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pid. Sus-Tpk/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 28 Mei 2020, Saeful divonis dengan pidana 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.
Sedangkan Agustiani divonis dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.
(thr/gil)
[Gambas:Video CNN]
-
Alasan DPR Setujui Kenaikan PPN 12 Persen Lewat UU HPP
Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap alasan DPR menyetujui kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12 persen lewat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2021.
UU HPP menjadi dasar hukum kenaikan PPN dari semula 10 persen pada 2021 menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan berlangsung secara bertahap dimulai pada 2022 yang naik menjadi 11 persen dan kini menjadi 12 persen.
Menurut Muzani, UU HPP kala itu didorong saat negara dalam situasi pandemi Covid-19. Menurut dia, kondisi keuangan negara sedang tidak baik dan karenanya membutuhkan sumber pemasukan tambahan guna menopang APBN.
“2021 ketika undang-undang ini dibahas, situasinya ketika itu sedang Covid. Negara ketika itu dalam kondisinya sedang dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan penerimaan,” ucap Muzani di kompleks parlemen, Senin (23/12).
Walhasil, pemerintah dan DPR kala itu berpikir untuk membuat aturan agar negara mendapat tambahan sumber penerimaan. Dalam UU HPP, sumber pendapatan salah satunya yakni dengan menaikkan pajak lewat pajak pertambahan nilai (PPN).
“DPR bersama pemerintah ketika itu tahun 2021 melakukan pembahasan tentang kemungkinan penerimaan PPN yang bersumber dari masyarakat dari 10 persen, menjadi 11 persen sampai 12 persen. Kenaikan itu dilakukan secara bertahap,” kata Muzani.
UU HPP diusulkan pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Awalnya, RUU itu bernama RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
RUU KUP didasarkan pada Surat Presiden (Surpes) Nomor R-21/Pres/05/2021 yang dikirim ke DPR pada 5 Mei 2021, serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor PW/08529/DPR RI/VI/2021 yang ditekan pada 22 Juni 2021.
Sejak dimulai dibahas pada 28 Juni 2021, RUU HPP persis memakan waktu sekitar tiga bulan hingga kemudian disahkan di tingkat I pada 29 September 2021. Dalam rapat kerja yang turut dihadiri pemerintah, delapan fraksi menyetujui RUU HPP dibawa ke Paripurna.
Mereka masing-masing yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, dan PPP. Hanya PKS yang menolak.
Sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, Gerindra menurut Muzani menyetujui UU HPP. Dan kini, sebagai Presiden, Prabowo memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah untuk menaikkan PPN.
Pada prosesnya, Muzani menganggap partai yang kini menolak kenaikan PPN sebagai dinamika yang lumrah. Menurut dia, hal itu sebagai bagian dari dinamika berdemokrasi.
“Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi semua pandangan, kritik, saran yang berkembang di masyarakat kami terima sebagai sebuah catatan sebelum presiden mengambil keputusan,” katanya.
Muzani mengatakan Prabowo memahami berbagai keberatan yang disampaikan masyarakat. Menurut dia, semua itu akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
“Dan Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan,” kata Muzani.
(thr/DAL)
[Gambas:Video CNN]
-
Gerindra Bantah Pojokkan PDIP Soal Kenaikan PPN 12 Persen
Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani membantah fraksi partainya di DPR tengah menyudutkan PDIP yang dianggap balik badan soal kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Muzani mengatakan Gerindra hanya mengingatkan bahwa kenaikan PPN 12 Persen merupakan amanat UU HPP yang sudah disetujui PDIP.
“Enggak, saya baca semuanya, saya ikutin semuanya. Cuma teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senin (23/12).
“Jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya ini kan produk bersama gitu loh kira-kira,” imbuhnya.
Meski begitu, Muzani mengaku tak keberatan jika PDIP kemudian menyampaikan masukan soal kebijakan itu saat ini. Dia menganggap hal itu bagian dari dinamika berdemokrasi.
“Kalau mau beri pandangan ya pandangan saja gitu kira-kira seperti itu. Enggak, enggak, enggak [menyerang],” kata Muzani.
Muzani juga angkat suara soal peluang pemerintah kembali menurunkan PPN pada pada 2026 atau di tahun berikutnya karena RAPBN 2025 sudah disetujui. Peluang itu merujuk pada Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP.
Di dalamnya menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5-15 persen (bisa menurunkan maupun menaikkan), dengan persetujuan DPR.
Menurut Muzani, semua kemungkinan bisa terjadi. Dia memastikan bahwa Prabowo akan mengambil semua kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ya semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh Pemerintah, Pak Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat,” katanya.
(thr/isn)
[Gambas:Video CNN]
-
Electronic City Hadirkan Promo Menarik di Big Bang Festival 2024
Jakarta, CNN Indonesia —
PT. Electronic City Indonesia Tbk kembali menghadirkan kejutan di Big Bang Festival 2024 yang berlangsung sejak 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara.
Mengusung tema “Promo Belanja Pasti Untung,” Electronic City siap memanjakan pengunjung melalui booth di Hall A3 yang penuh dengan beragam penawaran dan promo menarik.
Penawaran menarik di booth Electronic City mulai dari Diskon Serba Wow s/d 50% dengan tambahan diskon hingga 1 juta, serta promo bank dengan cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan bank BNI, BCA, BRI, Cimb Niaga dan Mandiri.
Selain itu Booth Electronic City juga menyajikan berbagai aktivitas menarik bagi para pengunjung yaitu Lelang Produk Wow yang akan diisi dengan berbagai produk elektronik pilihan.
Menariknya, harga produk elektronik itu mulai dari 100Rb serta Tangkap Hujan Rupiah (THR) yang dapat diikuti oleh para pengunjung terpilih yang telah melakukan transaksi minimal Rp3.500.000 di booth Electronic CIty dan telah terdaftar menjadi member E-Cityzen.
Selain itu, akan ada berbagai merchandise eksklusif dari Electronic City yang akan dibagikan kepada para pengunjung booth dalam program Wow Merchandise Gratis.
Direktur Merchandising & Marketing PT. Electronic City Indonesia, Tbk Michael Iskandar menjelaskan bahwa dalam menyambut tahun baru 2025, Electronic City turut berpartisipasi dan menjadi bagian dari pagelaran akhir tahun Big Bang Festival 2024.
“Electronic City mempersembahkan kegiatan dan promo menarik untuk produk elektronik dengan penawaran spesial,” ujar Iskandar dalam keterangannya dikutip Senin (23/12).
“Kami sadar bahwa liburan akhir tahun adalah momen yang tepat bagi para pengunjung untuk merasakan suguhan aktivitas menarik dan promo terbaik yang tersedia di booth bersama dengan keluarga, rekan-rekan dan juga sahabat,”
Hal ini juga sebagai jawaban dan komitmen Electronic City yang memberikan Pelayanan Mantap, Banyak Untungnya. Serta hadir di setiap keseharian konsumen kami, yang tercantum dalam tagline Light Up Your Moments.
(inh/inh)
-
NasDem Sebut PDIP Kritik PPN 12 Persen Demi Simpati Publik
Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro mengkritik sikap PDIP yang terkesan balik badan terkait keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak pertambangan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Menurut Fauzi, sikap PDIP yang kini menolak kenaikan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan. PDIP dinilai hanya lempar batu sembunyi tangan dan hanya hendak mempolitisasi isu kenaikan PPN untuk meraih simpati publik.
“Sikap ini seperti ‘lempar batu sembunyi tangan’ dan berpotensi mempolitisasi isu untuk meraih simpati publik,” kata Fauzi dalam keterangannya, Senin (23/12).
Menurut Fauzi, kenaikan PPN merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah diresmikan DPR pada 7 Oktober 2021. Bahkan, kata dia, PDIP melalui Dolfie Othniel Frederic Palit, memimpin penyusunan UU tersebut.
“Sekarang PDIP menolak kenaikan PPN 12 persen, berarti mereka mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR RI,” katanya.
Fauzi mengatakan PPN 12 persen adalah bagian dari reformasi perpajakan untuk memperkuat penerimaan negara serta mendukung konsolidasi fiskal.
Dia menegaskan bahwa fraksi partainya mendukung pelaksanaan kebijakan ini sembari meminta pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar tidak terjadi distorsi di pasar. Meski begitu, dia juga mendorong program kompensasi atau subsidi bagi kelompok masyarakat rentan untuk meminimalkan dampak kenaikan tersebut.
“Komisi XI DPR RI akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan berkomitmen membuka ruang dialog dengan pemerintah serta pelaku usaha untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat,” kata Fauzi.
Sementara, Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus membantah kenaikan PPN 12 persen diinisiasi PDIP. Menurutnya, hal itu diusulkan oleh Presiden Jokowi.
Dia mengakui memang kader PDIP menjadi ketua panja undang-undang yang mengatur kenaikan PPN 12 persen. Namun, menurut Deddy UU HPP merupakan keputusan DPR sebagai lembaga, bukan perorangan.
Dia menjelaskan saat itu PDIP setuju kenaikan PPN 12 persen karena kondisi perekonomian sedang baik-baik saja. Namun saat ini, kenaikan PPN 12 persen perlu dipertimbangkan ulang karena ekonomi memburuk.
“Angkanya sekitar 9,3 juta kelas menengah itu sudah tergerus. Lalu kita melihat dolar naik gila-gilaan,” ungkap Deddy.
“Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, enggak. Karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” imbuhnya.
(thr/DAL)
[Gambas:Video CNN]
-
Kabar Gembira! Gaji dan THR PNS Bakal Naik di 2025, Berikut Rinciannya
JABAR EKSPRES – Kamu salah satu PNS yang penasaran soal kabar naik gaji dan THR di tahun 2025? Wah, kabar ini pasti bikin semangat!
Tahun depan, PNS nggak cuma berencana naik untuk gaji pokok, tapi juga Tunjangan Hari Raya (THR) untuk semua golongan, mulai dari I hingga IV.
Kami tahu, berita ini pastinya disambut dengan penuh harapan, apalagi THR selalu jadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu setiap tahun.
Kalau beneran terealisasi, ini akan jadi kabar manis buat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
BACA JUGA: 1x Login AMBIL Saldo DANA Rp250.000 Gratis Langsung Cair!
Gaji dan THR yang Akan Cair Mulai 2025
Rencana kenaikan ini diproyeksikan mulai berlaku sejak Januari 2025. Artinya, nggak hanya gaji bulanan yang bertambah, THR juga bakal ikut naik!
Sebagai informasi, THR untuk PNS biasanya diberikan sejumlah satu kali gaji yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan kinerja, dan tunjangan keluarga.
Bagi umat Muslim, THR ini bakal cair sebelum Hari Raya Idul Fitri yang tahun depan jatuh pada bulan Maret 2025.
Tapi jangan khawatir, PNS dari agama lain juga akan menerima THR menjelang hari raya masing-masing.
BACA JUGA: 1 Kali Kesempatan Klaim Rp300.000 di Link DANA Kaget
Nominal Gaji PNS Golongan I-IV
Sebagai gambaran, berikut nominal gaji pokok PNS sesuai PP Nomor 5 Tahun 2024:
Golongan I:
Golongan Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600Golongan Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700Golongan Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700Golongan Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400
Golongan II:
Golongan IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400Golongan IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500Golongan IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200Golongan IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600
Golongan III:
Golongan IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200Golongan IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800Golongan IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500Golongan IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700
Golongan IV:
Golongan IVa: Rp3.287.800 – Rp5.399.900Golongan IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300Golongan IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400Golongan IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500Golongan IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200
Meskipun angka pastinya masih dalam tahap pembahasan, harapannya kenaikan ini akan memberi kesejahteraan lebih bagi PNS dan keluarganya.