Xcloud.id

Topik: THR

  • May Day 2025, Puan: Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan dan Perlindungan Hak Buruh – Page 3

    May Day 2025, Puan: Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan dan Perlindungan Hak Buruh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

    Memasuki panggung utama, Puan menyapa massa buruh yang diperkirakan mencapai 200.000 orang tersebut. Para buruh membalas sapaan Puan.

    Di momen Hari Buruh Internasional 2025, Puan pun mengajak semua pihak untuk merefleksikan semangat perjuangan pendiri bangsa dalam momen Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei ini.

    “Selamat Hari Buruh Internasional 2025 untuk semua buruh maupun pekerja di Indonesia. Momen May Day menjadi bukti bahwa perjuangan terhadap kesejahteraan buruh tak pernah berhenti sejak negara ini berdiri,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

    “Saya percaya di balik setiap peluh buruh, ada semangat perjuangan untuk membangun bangsa ini,” sambungnya.

    Puan mengingatkan, Hari Buruh di Indonesia tak terlepas dari semangat para pendiri bangsa dalam memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk proklamator sekaligus Presiden pertama RI Sukarno yang dikenal sebagai pemikir perburuhan di Indonesia.

    Adapun Sukarno dikenal dengan gagasannya tentang asas perjuangan kaum buruh yakni hak atas hasil keringat sendiri. Salah satunya perjuangan buruh terkait batas jam kerja. Perjuangan buruh untuk membatasi jam kerja dianggap menjadi salah satu simbol keberhasilan mereka.

    Di tahun 1950-an, Bung Karno juga mengeluarkan kebijakan tentang pemberlakuan Tunjangan Hari Raya (THR) yang hingga kini masih terus diterapkan. Menurut Bung Karno, Hari Buruh 1 Mei bukan hanya tentang keberhasilan membatasi jam kerja, tetapi juga simbol kemenangan nilai keadilan sosial.

    Oleh karenanya, Puan menilai Hari Buruh Sedunia harus menjadi momentum penting untuk merefleksikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak buruh selama ini.

    “Ke depan kita harus memperkuat kebijakan, pengaturan, dan program Pemerintah dalam memberikan jalan bagi buruh untuk mendapatkan perlindungan hak-hak buruh, penciptaan lingkungan kerja yang aman dan harmonis, serta masa depan buruh yang sejahtera,” ungkap Puan.

    “DPR RI akan mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan. Banyak yang harus kita kerjakan untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan,” lanjutnya. 

     

     

  • Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa sebanyak 493 daerah masih bergantung kepada pendanaan pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah atau TKD. 

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi II DPR dengan Sejumlah Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ribka menyampaikan bahwa 493 daerah tersebut tergolong memiliki kategori fiskal rendah. 

    “[Sebanyak] 493 daerah, 15 provinsi, 402 kabupaten, dan 70 kota masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujarnya, Selasa (29/4/2025). 

    Dalam hal ini, daerah dengan kategori fiskal rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Untuk itu, daerah kategori tersebut lebih mengandalkan dana dari Bendahara Negara alias Kementerian Keuangan. 

    Ribka menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terdapat 546 daerah dengan 26 daerah, 11 provindi, 4 kabupaten, dan 11 kota yang termasuk kategori fiskal kuat. 

    Artinya, daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana TKD sehingga lebih mandiri membiayai program pembangunan daerahnya. 

    Sementara itu, sebanyak 27 daerah, 12 provinsi dan 4 kabupaten dan 12 kota masuk pada kategori fiskal sedang yang ditandai dengan PAD dan TKD yang seimbang. 

    Ribka menegaskan bahwa pada dasarnya TKD bertujuan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang efisien dan efektif. 

    “Penyaluran dana itu untuk memberikan support kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro kepada rakyat,” ungkapnya. 

    Salah satu cara membuat daerah lebih mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan publik, yakni melalui keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

    Dirinya menyampaikan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

    Dalam APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan TKD senilai Rp919,9 triliun. Hingga 31 Maret 2025, telah terealisasi Rp207,1 triliun atau 22,5% dari pagu. 

    Tercatat penyaluran TKD dioptimalkan untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOS dan BOK. 

    Selain itu, juga mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN daerah. 

  • MPR: Aksi premanisme di pabrik BYD, satu dari banyaknya gangguan ormas

    MPR: Aksi premanisme di pabrik BYD, satu dari banyaknya gangguan ormas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, merupakan salah satu dari banyaknya gangguan aksi premanisme oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di tanah air.

    “BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bahkan, kata dia, BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan melainkan, namun proses pembangunannya sudah diganggu oleh aksi premanisme oleh ormas.

    “BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.

    Dia menyebut aksi premanisme oleh ormas juga marak terjadi ketika jelang Hari Raya Idul Fitri, yang menagih paksa tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat.

    “Kita lihat yang rame di media sosial menjelang Idul Fitri kemarin banyak ormas yang kemudian meminta THR, memaksa, meminta THR bahkan melakukan pengerusakan, gangguan dan lain-lain,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menegaskan pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas karena dapat menghalangi iklim investasi di tanah air.

    “Jangan sampai kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat,” katanya.

    Eddy mengungkapkan bahwa kabar adanya gangguan dari ormas berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu disampaikannya saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Kunjungan saya ke China seminggu yang lalu, di mana saya juga di antaranya mengunjungi pabrik produsen mobil BYD dan di sana saya sampaikan bahwa investasi itu di Indonesia harus diproteksi, terutama dari aspek keamanannya apalagi kalau itu menyangkut aksi-aksi premanisme,” ucap dia.

    Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh Eddy ke publik melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Minggu (20/4).

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sisa THR Buat Kredit Mobil 7 Seater, Bisa Dicicil Rp 1,5 Jutaan per Bulan

    Sisa THR Buat Kredit Mobil 7 Seater, Bisa Dicicil Rp 1,5 Jutaan per Bulan

    Jakarta –

    Setelah Lebaran 2025 selesai, barangkali detikers masih menyimpan uang tunjangan hari raya (THR). Uang ini mungkin bisa digunakan untuk membeli mobil baru dengan skema cicilan Rp 1,5 jutaan.

    Mobil ini adalah Daihatsu Sigra tipe 1.0 M/T yang paling murah. Salah satu kelebihan dari Low Cost Green Car (LCGC) ini bisa memuat 7 orang. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp 141,7 juta.

    Spesifikasi Daihatsu Sigra 1.0 D M/T 2025

    Dengan harga terjangkau, detikers jangan terlalu berharap banyak dengan spesifikasinya. Berikut spesifikasi mulai dari mesin hingga fitur-fiturnya:

    Dimensi dan Sasis

    Dari segi dimensi, Sigra termurah ini memiliki panjang 4.110 mm, lebar 1.655 mm, dan tinggi 1.600 mm. Mobil ini memuat 7 orang dan dilengkapi lima pintu.

    Tipe ini menggunakan transmisi manual dengan ukuran ban 175/65 R14. Rem depannya menggunakan rem cakram berventilasi.

    Eksterior dan Interior

    Eksterior mobil ini tampak masih standar tanpa gril krom. Warna spion hitam belum senada dengan warna cat mobil. Lampu depan juga masih menggunakan halogen.

    Kemudian antenanya masih menggunakan model pole. Bagian velg-nya juga masih memakai model kaleng berukuran 13 inci.

    Pada bagian dalamnya, mobil ini hanya dilengkapi unit AC di bagian depan, namun tak ada blower untuk kabin belakang. Jendelanya sudah dilengkapi power window.

    Mesin

    Sigra 2025 ini dibekali mesin bensin dengan tipe 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i berkapasitas 1.197 cc. Mesin ini menghasilkan torsi maksimal 11 kgm pada 4.200 rpm.

    Fitur-fitur

    Mobil ini hanya dibekali fitur audio tanpa monitor LCD. Namun untuk kemudinya sudah dilengkapi electric power steering. Dari segi keselamatan, mobil ini belum punya fitur airbag.

    Skema Cicilan Daihatsu Sigra 1.0 D

    Dikutip dari situs pembiayaan kredit mobil, Daihatsu Sigra 1.0 D M/T bisa dicicil dengan berbagai skema. Untuk bisa mencicil dengan biaya Rp 1,5 jutaan, maka detikers harus memperbesar uang muka dan memperpanjang tenor angsuran.

    Simulasinya, uang muka yang dibayarkan adalah sebesar 50% atau setara Rp 70.750.000, kemudian tenor angsurannya adalah 60 bulan atau 5 tahun. Maka cicilan per bulannya adalah Rp 1.548.000.

    Jika menggunakan DP minimal, yakni 20%, maka uang mukanya adalah Rp 28.300.000. Dengan tenor 5 tahun, maka cicilan per bulannya Rp 2.476.000.

    (bai/row)

  • Cara Cek Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    Cara Cek Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik kembali menghampiri para purnabakti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah Republik Indonesia dipastikan akan kembali mencairkan gaji ke-13 bagi para pensiunan PNS pada tahun 2025.

    Gaji ke-13 ini merupakan wujud penghargaan dan perhatian negara atas pengabdian para pensiunan selama bertugas. Tentunya, informasi mengenai jadwal pasti pencairan dan besaran dana yang akan diterima menjadi hal yang sangat dinantikan oleh para penerima manfaat.

    Meskipun tanggal pasti pencairan gaji ke-13 pensiunan tahun 2025 belum secara resmi diumumkan, terdapat beberapa langkah proaktif yang dapat dilakukan oleh para pensiunan PNS untuk memantau informasi terkini dan mempersiapkan diri.

    Artikel ini akan mengulas cara-cara efektif untuk mengecek jadwal pencairan, memahami potensi besaran yang akan diterima, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar proses pencairan berjalan lancar.

    Cara Cek Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    Bagi para pensiunan PNS yang ingin mendapatkan informasi terakurat mengenai jadwal dan besaran gaji ke-13 tahun 2025, berikut adalah beberapa saluran resmi dan terpercaya yang dapat diakses:

    1. Akses Laman Resmi PT Taspen (Persero)

    PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun PNS akan menjadi sumber informasi utama terkait pencairan gaji ke-13. Para pensiunan disarankan untuk secara berkala mengakses laman resmi PT Taspen.

    Biasanya, pengumuman resmi mengenai jadwal dan mekanisme pencairan akan dipublikasikan melalui situs web ini. Pastikan Anda mengakses situs resmi untuk menghindari informasi yang tidak valid.

    2. Pantau Pengumuman Resmi dari BKN dan Kementerian Keuangan

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memiliki peran penting dalam kebijakan dan pelaksanaan pembayaran gaji ke-13.

    BKN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi kepegawaian dan Kemenkeu sebagai pengelola anggaran negara akan mengeluarkan pengumuman resmi terkait hal ini. Para pensiunan dapat memantau situs resmi BKN untuk mendapatkan informasi yang valid.

    3. Hubungi Instansi Tempat Terakhir Bertugas

    Meskipun informasi utama akan disampaikan oleh Taspen, BKN, dan Kemenkeu, menghubungi instansi tempat terakhir Anda bertugas juga dapat menjadi langkah yang baik.

    Instansi terkait mungkin memiliki informasi administratif tambahan atau mekanisme internal terkait penyaluran gaji ke-13 kepada para pensiunannya.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan paparan dalam konferensi pers terkait kebijakan pemerintah untuk rakyat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Presiden Prabowo menyebutkan THR 2025 bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan mulai dicairkan Senin, 17 Maret 2025 dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah atau Juni 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO

    Waspada Hoaks

    Di era digital ini, informasi hoaks atau berita palsu dapat dengan mudah menyebar, terutama melalui media sosial. Para pensiunan PNS diimbau untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas.

    Pastikan setiap informasi mengenai pencairan gaji ke-13 selalu bersumber dari instansi pemerintah resmi atau media massa yang terpercaya dan kredibel. Verifikasi setiap informasi yang Anda terima sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

    Akses Aplikasi Andal By Taspen

    PT Taspen telah mengembangkan aplikasi Andal by Taspen yang dapat diakses melalui smartphone.

    Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan para pensiunan untuk mengakses informasi dan layanan terkait dana pensiun mereka, termasuk informasi mengenai status pembayaran gaji ke-13.

    Dengan memanfaatkan aplikasi ini, para pensiunan dapat memantau perkembangan informasi dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang langsung ke kantor Taspen.

    Jika para pensiunan mengalami kendala atau memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait pencairan gaji ke-13, jangan ragu untuk menghubungi layanan call center atau kantor cabang Taspen terdekat.

    Petugas Taspen akan siap membantu memberikan informasi dan solusi atas permasalahan yang Anda hadapi. Informasi kontak layanan Taspen dapat ditemukan di situs resmi mereka.

    Pemberian gaji ke-13 kepada pensiunan PNS merupakan bentuk apresiasi dan perhatian negara atas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama mengabdi sebagai abdi negara.

    Diharapkan, tambahan penghasilan ini dapat meringankan beban ekonomi para pensiunan, terutama dalam menghadapi berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat.

    Pemerintah terus berupaya untuk memastikan proses pencairan gaji ke-13 berjalan lancar dan tepat waktu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 April 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2025, di tengah tekanan global serta koreksi target pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Optimisme itu mempertimbangkan kinerja ekonomi pada kuartal I-2025 yang diperkirakan akan mencetak angka pertumbuhan yang positif.

    Kinerja konsumsi rumah tangga disebut tetap baik didukung oleh belanja pemerintah, termasuk di antaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya. Terlebih, belanja pemerintah itu berbarengan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, yang umumnya menjadi musim peningkatan permintaan.

    Selain itu, pemerintah yakin keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.

    Investasi swasta masih baik, kata Sri Mulyani, didukung keyakinan produsen yang tercermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif.

    Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.

    Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

    Adapun terkait koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Sri Mulyani mengatakan revisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan itu memicu ketidakpastian yang masif dan diperkirakan akan menyebabkan perlambatan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan.

    Dalam konteks itu, IMF memperkirakan negara-negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional akan mengalami dampak lebih besar. Hal itu yang melandasi IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menkeu menyatakan Indonesia tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal serta menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    “Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan akan terus dimonitor, sehingga kepercayaan dari perekonomian dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa dijaga atau bahkan diperkuat,” ujar Menkeu.

    Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025, yang mematok angka 5,2 persen, Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi target pada pertengahan tahun ketika pihaknya menyampaikan laporan semester kepada DPR.

    Evaluasi itu akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penundaan tarif resiprokal selama 90 hari dan perkembangan lainnya.

    Dalam dua bulan ke depan, yakni Mei dan Juni, Kementerian Keuangan akan mematangkan analisis terhadap dampak dari kondisi global sambil menyiapkan mitigasi risiko. Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan APBN sebagai instrumen shock absorber maupun counter-cyclical.

    “Untuk itu, kita juga akan lihat nanti apakah target dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen mengalami deviasi dan implikasinya,” kata Sri Mulyani pula.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen pada 2025

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen pada 2025

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2025, di tengah tekanan global serta koreksi target pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Optimisme itu mempertimbangkan kinerja ekonomi pada kuartal I-2025 yang diperkirakan akan mencetak angka pertumbuhan yang positif.

    Kinerja konsumsi rumah tangga disebut tetap baik didukung oleh belanja pemerintah, termasuk di antaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya. Terlebih, belanja pemerintah itu berbarengan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, yang umumnya menjadi musim peningkatan permintaan.

    Selain itu, pemerintah yakin keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.

    Investasi swasta masih baik, kata Sri Mulyani, didukung keyakinan produsen yang tercermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif.

    Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.

    Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

    Adapun terkait koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Sri Mulyani mengatakan revisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan itu memicu ketidakpastian yang masif dan diperkirakan akan menyebabkan perlambatan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan.

    Dalam konteks itu, IMF memperkirakan negara-negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional akan mengalami dampak lebih besar. Hal itu yang melandasi IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menkeu menyatakan Indonesia tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal serta menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    “Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan akan terus dimonitor, sehingga kepercayaan dari perekonomian dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa dijaga atau bahkan diperkuat,” ujar Menkeu.

    Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025, yang mematok angka 5,2 persen, Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi target pada pertengahan tahun ketika pihaknya menyampaikan laporan semester kepada DPR.

    Evaluasi itu akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penundaan tarif resiprokal selama 90 hari dan perkembangan lainnya.

    Dalam dua bulan ke depan, yakni Mei dan Juni, Kementerian Keuangan akan mematangkan analisis terhadap dampak dari kondisi global sambil menyiapkan mitigasi risiko. Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan APBN sebagai instrumen shock absorber maupun counter-cyclical.

    “Untuk itu, kita juga akan lihat nanti apakah target dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen mengalami deviasi dan implikasinya,” kata Sri Mulyani pula.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di Tengah Gempuran Global

    Menkeu Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di Tengah Gempuran Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimistis ekonomi Indonesia (RI) masih dapat tumbuh 5 persen pada 2025 di tengah ketidakpastian perkonomian global yang tinggi. Optimisme itu muncul karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia dan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. 

    Meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini sebesar 0,4 persen dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen akibat dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Dia mengungkapkan, besaran koreksi dari IMF itu lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara lain yang intensitas perdagangan internasionalnya lebih besar dari Indonesia. Lebih detail dia menjelaskan, Thailand yang besaran koreksinya mencapai 1,1 persen, Vietnam 0,9 persen, Filipina 0,6 persen, dan Meksiko 1,7 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi RI pada 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5 persen,” ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (24/5/2025).

    Menkeu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2025 masih cukup positif di tengah gempuran dinamika global. Hal ini karena perekonomian Indonesia ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga yang didukung oleh belanja pemerintah berbentuk tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan insentif.

    Selain itu, keberlanjutan dari proyek-proyek strategis nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan dapat meningkatkan kinerja investasi. 

    Investasi swasta di Indonesia juga masih baik, didukung oleh keyakinan produsen yang terlihat pada aktivitas manufaktur Indonesia yang masih pada zona ekspansif. Menurutnya, investasi khususnya nonbangunan tetap menopang pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama impor alat-alat berat.

    Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan juga tetap baik didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025 terutama komoditas crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga aktif menjajaki potensi perluasan ekspor produk-produk unggulan di pasar ASEAN+3, BRICS, dan di Eropa di tengah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

    Dengan kondisi perekonomian domestik tersebut, dia optimistis ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan

    “Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” pungkas Menkeu Sri Mulyani mengenai pertumbuhan ekonomi RI.

  • IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sejalan dengan proyeksi IMF. Ia berkenyakinan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tetap tumbuh di atas 5 persen meski ada gejolak ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif perdagangan.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar lima persen,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 akan tetap positif meksi ada ketidakpastian perekonomian global. 

    Sebab menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap baik didukung oleh belanja pemerintah terutama dalam bentuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial dan berbagai insentif jelang Idul Fitri 1445.

    “Selain itu keberlanjutan dari proyek-proyek strategi nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi,” jelas dia.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025, dengan World Bank memperkirakan 5,1 persen dan OECD di angka 4,9 persen. 

    Pemerintah RI Terlalu Optimis

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,  Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berisiko jatuh ke angka 4,2 persen bila tim ekonomi tidak cukup adaptif terhadap perubahan geopolitik global. 

    Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia tampaknya terlalu percaya diri. Dalam berbagai pernyataan resmi, target pertumbuhan ekonomi tetap diklaim realistis di atas 5 persen.

    Namun, kenyataannya menunjukkan tren yang berbeda. Ekonomi Indonesia terus menurun secara struktural. 

    “Ketergantungan terhadap harga komoditas, lemahnya permintaan domestik, dan lambatnya diversifikasi industri menjadi bukti bahwa narasi optimisme tidak cukup untuk menopang kinerja ekonomi,” ujar Achmad.

    Ia menyampaikan, kebijakan ekonomi saat ini lebih berpihak pada kepentingan elite dan investor besar daripada memperkuat kelas menengah. 

    Di mana, janji-janji untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sejalan dengan kenyataan dibukanya kran impor berbagai produk secara agresif. 

    “Industri dalam negeri justru dipukul mundur oleh barang impor murah. Dalam situasi ini, kelas menengah justru terhimpit di tengah tekanan harga, stagnasi pendapatan, dan minimnya perlindungan kebijakan,” katanya.

    Ia melihat, Indonesia butuh strategi ekonomi baru yang lebih berani dan adaptif. 

    Pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus ditingkatkan secara cerdas, bukan proteksionis buta. 

    “Pemerintah perlu menyasar substitusi impor untuk produk-produk strategis dan menciptakan ekosistem inovasi berbasis teknologi domestik,” tuturnya.

    Kedua, pendekatan fiskal harus lebih progresif dan selektif. Alih-alih memperluas subsidi konvensional, pemerintah harus mendorong belanja berbasis produktivitas seperti pendidikan vokasi, memperkuat UMKM, dan insentif bagi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

    Ketiga, pemerintah harus berani mengambil langkah pro-kelas menengah. 

    “Kelas ini adalah motor konsumsi dan stabilitas ekonomi. 
    Dengan memberikan stimulus pajak penghasilan, pembiayaan pendidikan murah, dan akses perumahan terjangkau, konsumsi domestik bisa kembali digenjot secara berkelanjutan,” ujar Achmad.

    Keempat, pemerintah harus mulai melakukan restrukturisasi utang jangka panjang dan mengevaluasi ulang proyek-proyek infrastruktur yang tidak produktif. 

    Fokus harus dialihkan pada proyek berbasis kebutuhan rakyat, seperti transportasi publik, sanitasi, dan energi terbarukan.

    Kelima, Indonesia perlu mendesain ulang insentif investasi dengan target yang jelas: investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan transfer teknologi. 

    “Pengawasan terhadap investasi yang hanya bersifat spekulatif harus diperketat,” ucapnya.

  • Pendaftar Rekrutmen PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Berapa Gajinya? – Halaman all

    Pendaftar Rekrutmen PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Berapa Gajinya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pendaftar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye di Jakarta membludak.

    Sejauh ini Pemprov Jakarta sudah menerima lebih dari 7.000 surat lamaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kaget.

    “Secara pribadi saya kaget, saya dilaporkan yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih dari 1.100 yang akan diterima,” ucapnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) petang.

    Pramono menduga, tingginya antusiasme masyarakat ini terjadi lantaran syarat untuk mendaftar PPSU kini semakin mudah.

    Pasalnya, kini lulus Sekolah Dasar (SD) juga bisa ikut mendaftar sebagai pasukan oranye.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memastikan, proses rekrutmen PPSU ini akan dilakukan secara transparan.

    “Begitu ngomongin PPSU yang paling banyak itu urusan ordal (orang salam), soal transparansi. Maka saya putuskan, nanti yang memutuskan itu level wali kota dan bupati, tetapi harus dilaporkan kepada gubernur,” ujarnya.

    “Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau enggak, karena saya pasti enggak akan nitip orang dalam, enggak lah itu,” sambungnya.

    Dengan mekanisme rekrutmen yang transparan dan syarat yang makin dipermudah, Pramono berharap, setiap pelamar mempunyai peluang yang sama dalam proses rekrutmen ini.

    “Memang mekanismenya sata ubah lebih transparan, lebih terbuka, SD pun bisa sehingga demikian bisa memberikan ruang orang bekerja di Jakarta,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, pelamar PPSU kian membludak, Balai Kota Jakarta pun diserbu masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini.

    Seperti yang terlihat pada Rabu kemarin dimana antrean panjang mengular hingga ke area luar Balai Kota Jakarta.

    Mengenakan pakaian rapi sambil menenteng map coklat, para pelamar tampak sabar mengantre menunggu giliran untuk menyerahkan berkas lamaran.

    Mereka datang daei berbagai latar belakang, ada yang benar-benar baru lulus, namun tak sedikit pula yang ingin banting setir jadi PPSU lantaran tak puas dengan pekerjaan mereka sekarang.

    Namun yang jelas tujuan mereka hanya satu, yaitu memperbaiki nasib keluar mereka. 

    Gaji dan Tunjangan PPSU

    Gaji petugas PPSU di Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

    Selain gaji pokok, petugas PPSU juga memperoleh jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya (THR).

    Untuk gaji PPSU Jakarta 2025, sesuai dengan Pergub yang berlaku, gaji tersebut disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yang berkisar di angka Rp5,3 juta per bulan.

    Namun, besaran gaji ini dapat berubah setiap tahunnya tergantung kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

    Selain itu, PPSU juga berhak atas berbagai tunjangan yang setara dengan hak-hak pekerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan THR.

     

    Penulis: Dionisius Arya Bima Suci