Xcloud.id

Topik: THR

  • OttoDigital Tawarkan Solusi Digital untuk Ekosistem Usaha

    OttoDigital Tawarkan Solusi Digital untuk Ekosistem Usaha

    Jakarta –

    OttoDigital, penyedia berbagai solusi digital untuk ekosistem usaha, mendukung transformasi digital di Indonesia dengan menghadirkan layanan inovatif berbasis teknologi.

    Ada empat pilar utama pada layanan OttoDigital, yaitu peningkatan loyalitas konsumen (OttoPoint), solusi keuangan bagi mahasiswa dan karyawan (OttoLoan), payment gateway (OttoPay), serta supply chain enabler (OttoPay Aplikasi UMKM).

    Masing-masing layanan ini dirancang untuk memberikan solusi yang spesifik dan inovatif sesuai dengan kebutuhan setiap bisnis di berbagai sektor.

    “Memasuki tahun 2025, kami optimis layanan OttoDigital akan mampu membantu perusahaan dalam menumbuhkan bisnis mereka. Kami percaya ekosistem digital kami akan menjadi solusi andal dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelaku usaha di berbagai industri,” kata Grace Sunarjo, Chief of Product Growth and Marketing OttoDigital, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Berikut adalah penjelasan terkait berbagai solusi yang ditawarkan OttoDigital:

    OttoPoint: Program Loyalitas untuk Konsumen
    OttoPoint adalah program loyalitas berbasis poin yang memungkinkan perusahaan dari berbagai sektor, seperti FMCG, ritel, dan perbankan, untuk memperkuat retensi pelanggan.

    Layanan ini memungkinkan brand untuk menawarkan berbagai reward menarik, berdasarkan behaviour konsumen, sambil memberikan analisis data yang membantu pengembangan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

    OttoLoan: Solusi Keuangan untuk Karyawan dan Mahasiswa
    Selain program loyalitas, OttoDigital juga menghadirkan solusi keuangan bagi karyawan dan mahasiswa melalui OttoLoan. Layanan ini terbagi menjadi dua produk, yaitu OttoKasbon untuk karyawan dan OttoEdu untuk mahasiswa.

    OttoKasbon memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi karyawan yang membutuhkan dana darurat untuk berbagai keperluan, seperti biaya pengobatan, perbaikan kendaraan, atau biaya pendidikan anak. Bagi perusahaan, OttoKasbon membantu dalam mengelola cash flow, terutama dalam momen tertentu seperti persiapan THR atau saat tahun ajaran baru dimulai.

    Sementara itu, OttoEdu hadir sebagai solusi pembiayaan pendidikan yang memungkinkan mahasiswa untuk tetap melanjutkan studi tanpa kendala finansial. Dengan skema cicilan yang fleksibel, OttoEdu mendukung universitas dalam mengelola cash flow mereka secara lebih terukur dan telah bermitra dengan Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung.

    OttoPay Payment Gateway: Solusi Pembayaran Digital
    Dalam mendukung transaksi digital, OttoDigital menghadirkan OttoPay Payment Gateway, sebuah solusi pembayaran yang memungkinkan bisnis menerima transaksi non-tunai dengan lebih mudah dan efisien.

    Layanan ini mendukung lebih dari 50 metode pembayaran, termasuk virtual account dari berbagai bank, QRIS, kartu debit dan kredit. OttoPay Payment Gateway dapat diintegrasikan dengan berbagai bisnis, baik secara online maupun offline. Untuk bisnis online, layanan ini menawarkan integrasi API yang sederhana atau opsi e-invoice tanpa integrasi, sehingga berbagai skala usaha dapat segera menggunakannya tanpa hambatan teknis.

    OttoPay Aplikasi UMKM: Solusi Digital untuk Pertumbuhan Bisnis Rantai Pasok
    Selain itu, OttoDigital juga menghadirkan OttoPay Aplikasi UMKM yang berperan sebagai solusi digital untuk ekosistem distributor dan outlet. Layanan ini mempermudah akses terhadap produk yang dijual, mengoptimalkan sistem distribusi, serta menyediakan fasilitas tambahan berupa pinjaman modal usaha. Dengan sistem pemesanan dan pembayaran yang sepenuhnya digital, distributor dapat mengelola operasional bisnis secara lebih praktis dan terstruktur.

    (asj/asj)

  • Driver Ojol Besok Demo Besar-besaran di Jakarta, Setop Narik Penumpang

    Driver Ojol Besok Demo Besar-besaran di Jakarta, Setop Narik Penumpang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menegaskan para pengemudi ojek online (driver ojol) akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran besok, Senin (17//2/2025). Demo dilakukan para driver ojol agar pemerintah memenuhi beberapa tuntutan, salah satunya soal hak tunjangan hari raya atau THR.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengungkapkan aksi akan dilakukan pada Senin (17/2/2025) pagi mulai pukul 10.00 WIB. Aksi akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    “Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

    Saat menjalankan aksi demonya, Lily meminta para driver ojol untuk off beat atau setop menarik penumpang. Hal itu juga dia umumkan kepada driver ojol lainnya bukan hanya di Jakarta tapi daerah lainnya.

    “Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off beat tanggal 17. Untuk wilayah Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off beat massal,” bebernya.

    Foto: Driver ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Driver ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir. Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

    “Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol,” sebutnya.

    Menurutnya, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, tapi di lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir. Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.

    “Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” sebutnya.

    Bagi dia, fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif) murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol dan kurir. Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak mensejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8 jam.

    Pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.

    “Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” sebutnya.

    (wur/wur)

  • Tuntut THR, Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok 17 Februari

    Tuntut THR, Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok 17 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengonfirmasi para pengemudi ojek online (driver ojol) akan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak tunjangan hari raya atau THR pada besok, Senin (17//2/2025).

    Ketua SPAI Lily Pujiati membenarkan aksi yang akan dilakukan pada Senin (17/2/2025) itu menuntut perihal THR Ojol. Aksi tersebut bakal digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    “Iya [driver ojol akan melakukan demonstrasi], tuntutan utama soal THR,” kata Lily kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Selain THR, Lily mengungkap tuntutan aksi lainnya adalah terkait potongan tarif yang terlalu tinggi bagi para driver ojol. Serta, menuntut untuk menghapus upah murah pada program layanan Aceng dan Slot.

    “Ada program namanya Aceng, upahnya murah jarak jauh maupun dekat Rp5.000. [Layanan] Slot itu ada aturanya per wilayah dan per jam, kalau tidak mengikuti wilayah dan jam yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    Lily menyebut bahwa program ini bersifat memaksa para driver ojol untuk bekerja di tempat atau wilayah lain dan jauh dari lokasi rumah. “Padahal tidak semua wilayah ramai dan diupah murah,” imbuhnya,

    Dalam undangan aksi tuntut THR ojol, Lily yang juga merupakan penanggung jawab aksi akan menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi demonstrasi tuntutan THR ojol ini akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

    Adapun sebelumnya, SPAI telah mendesak pemerintah untuk mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo, dan lainnya memberikan THR bagi para pengemudinya.

    Lily menyebut bahwa pemberian THR kepada pengemudi transportasi online harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Selain itu, SPAI juga menuntut agar THR diberikan paling lambat 30 hari sebelum hari raya Idulfitri atau lebaran, dengan besaran THR satu kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

    “Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” tuturnya melalui keterangannya, Selasa (4/2/2025).

  • Bocoran Jadwal Pencairan Gaji ke-13 dan 14 PNS, Tidak Terdampak Efisiensi?

    Bocoran Jadwal Pencairan Gaji ke-13 dan 14 PNS, Tidak Terdampak Efisiensi?

    PIKIRAN RAKYAT – Isu penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) muncul di tengah efisiensi anggaran yang digalakkan oleh pemerintah.

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun dari APBN dan APBD tahun 2025. Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menerbitkan surat yang menetapkan 16 pos belanja yang akan dipangkas dengan persentase yang berbeda-beda, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. Namun, dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menyentuh belanja pegawai dan bantuan sosial.

    Lantas, benarkah gaji ke-13 serta 14 PNS juga terdampak efisiensi?

    Tanggapan Menkeu Sri Mulyani

    Pada awal Februari lalu, Sri Mulyani memberi sinyal bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14  atau Tunjangan Hari Raya/THR bagi ASN atau PNS tahun ini.

    Meskipun demikian, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai besaran anggaran yang disiapkan.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani di Jakarta.

    Sri Mulyani juga meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman lebih lanjut terkait perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS.

    Jadwal Pencairan Gaji ke-13 dan 14 bagi PNS

    Meskipun Sri Mulyani belum mengumumkan kapan tepatnya waktu pencairan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS, jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya pencairan tersebut dilakukan di waktu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024.

    – THR 2025 atau Gaji ke-14: Diperkirakan akan dicairkan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, atau sekitar tanggal 20 Maret 2025. 

    – Gaji ke-13 2025: Direncanakan akan dibayarkan pada bulan Juni atau Juli 2025. Waktu ini bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru, di mana terdapat peningkatan kebutuhan di sektor pendidikan.

    Besaran Gaji ke-13 dan 14

    Besaran gaji ke-13 dan 14 yang akan diterima oleh PNS akan setara dengan gaji pokok mereka, ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang melekat, antara lain:

    Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Kinerja (Tukin)

    Perlu dicatat bahwa besaran totalnya akan bervariasi, tergantung pada golongan jabatan dan masa kerja masing-masing PNS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Strategi Atur Keuangan Selama Bulan Ramadan – Page 3

    Strategi Atur Keuangan Selama Bulan Ramadan – Page 3

    Sebelumnya, jelang perayaan Idul Fitri, masyarakat Indonesia tak asing dengan Tunjangan Hari Raya atau THR. Selain untuk menyemarakkan dan memenuhi kebutuhan perayaan hari raya hingga bayar utang, uang THR pada dasarnya merupakan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk tabungan masa depan melalui investasi.

    Oleh sebab itu, uang THR dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Community Lead IPOT, Angga Septianus menegaskan, ketimbang hanya menghabiskannya untuk kebutuhan konsumtif, memanfaatkan uang THR untuk investasi agar keuangan makin sehat bisa menjadi dan keputusan bijak, dengan salah satu strateginya yakni diversifikasi.

    “Penting untuk diingat bahwa setiap investasi memiliki risiko, dan diversifikasi adalah kunci untuk mengelola risiko tersebut. Diversifikasi investasi adalah prinsip menginvestasikan uang di berbagai aset atau instrumen keuangan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang mendapatkan hasil yang stabil dalam jangka panjang,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Senin (8/4/2024).

    Namun, diversifikasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap individu memiliki profil risiko yang berbeda-beda tergantung pada toleransi risiko dan tujuan investasi masing-masing.

    “Reksa dana adalah pilihan investasi yang cocok untuk diversifikasi karena memungkinkan investor memilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi,” ujar dia.

     

  • THR Ojol Belum Ada Kepastian, Diver Gojek Cs Demo Besar-besaran 17 Februari

    THR Ojol Belum Ada Kepastian, Diver Gojek Cs Demo Besar-besaran 17 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025). Pihaknya menuntut hak tunjangan hari raya atau THR untuk ojek online (ojol), taksi online, dan kurir.

    Ketua Spai Lily Pujiati menyampaikan, aksi tersebut akan dihadiri sekitar 700 – 1.000 pengemudi transportasi online dan komunitas ojol dari Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya.

    “Sekitar 700 sampai 1.000 [peserta aksi, tidak hanya dari Jakarta], ada dari daerah juga,” kata Lily kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Dalam undangan yang diterima Bisnis, SPAI akan menggelar aksi di Kantor Kemenaker yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi digelar mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai dengan tuntutan hak THR bagi pengemudi transportasi online.

    SPAI sebelumnya telah mendesak pemerintah untuk mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo, dan lainnya memberikan THR bagi para pengemudinya.

    Dia mengatakan, pemberian THR kepada pengemudi transportasi online harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Pihaknya juga menuntut agar THR diberikan paling lambat 30 hari sebelum hari raya Idulfitri, dengan besaran THR satu kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. 

    “Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” ujar Lily melalui keterangannya, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pembahasan THR untuk bagi pekerja platform online seperti ojek online, taksi online, dan kurir akan selesai dalam dua pekan ke depan. 

    Yassierli mengungkap, ada dua faktor yang masih menjadi pertimbangan Kemnaker sebelum merampungkan pembahasan ihwal THR Ojol Cs.Pertama, persoalan aturan yang menghambat THR untuk Ojol cs. 

    “Karena isunya regulasinya harus duduk dulu. Baru kemudian dari situ hasilnya kita akan sounding [sampaikan] ke para pengusaha platform online nanti,” jelas Yassierli di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). 

    Kedua, perlunya partisipasi yang bermakna dari para pemegang kepentingan. Oleh sebab itu, sambungnya, Kemnaker masih akan terus menerima masukan dari pengusaha dan serikat buruh.

  • THR buat Ojol Kewajiban atau Imbauan? Ini Jawaban Kemnaker

    THR buat Ojol Kewajiban atau Imbauan? Ini Jawaban Kemnaker

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka-bukaan soal nasib tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol) tahun ini. Seperti diketahui, ojol telah menuntut agar mereka mendapat THR selayaknya karyawan di perusahaan.

    Menurut Indah THR untuk menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya THR adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia untuk sama-sama bergembira menyambut hari raya keagamaan.

    “Untuk THR Ojol, memang menjadi perhatian pemerintah. Karena THR Keagamaan adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia untuk sama-sama bergembira menyambut hari raya keagamaan,” katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (14/2/2025).

    Saat dikonfirmasi apakah pemberian THR untuk ojol bersifat wajib atau imbauan seperti tahun-tahun sebelumnya, Indah menyebut hal itu masih dibicarakan. Dalam hal ini pemerintah mengajak ojol hingga manajemen penyedia layanan untuk berdialog.

    “Sedang kami pelajari dulu soal ini ya, saat ini kami masih terus mendiskusikan dengan para pekerja online angkutan dan manajemen perusahaan platform,” jelas Indah.

    Pengumuman soal THR akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Menurut Indah hal ini berlaku seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    “Imbauan pemberian THR keagamaan akan diumumkan oleh Pak Menaker, seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • THR dan Gaji Ke-13 Tetap Dibayar, Ketua DPD Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    THR dan Gaji Ke-13 Tetap Dibayar, Ketua DPD Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    loading…

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong ASN meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik. Itu disampaikan Sultan saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran. Foto: Ist

    JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik. Itu disampaikan Sultan saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran pemerintah.

    Hal ini juga senada dengan keterangan Istana Kepresidenan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan gaji ke-13 dan THR ASN tahun 2025 tetap cair.

    “Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan hak keuangan ASN. Pendekatan efisiensi anggaran sudah dilakukan secara proporsional dan memenuhi asas keseimbangan belanja pemerintah,” ujar Sultan, Kamis (13/2/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, kinerja birokrasi dan pelayanan publik adalah mutlak dijaga dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam kondisi apa pun, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

    “Abdi negara baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN di bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan insentif yang cukup untuk memastikan tugas pelayanan publik dapat terselenggara secara optimal. Kami harap pemerintah juga memberikan atensi pada dosen, guru, dan petugas kesehatan di daerah,” ungkapnya.

    Mantan aktivis KNPI itu juga mengapresiasi kesediaan penyelenggara pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini.

    “Kebijakan efisiensi harus dimaknai sebagai transformasi budaya birokrasi yang berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Efisiensi anggaran harus memacu kreativitas dan inovasi teknokratis penyelenggara pemerintahan,” ujar Sultan.

    Pihaknya sangat setuju dengan pendekatan fiskal pemerintah dengan istilah efisiensi ini. “Agar sehat dan bugar kita perlu mengurangi lemak yang tidak perlu dan menguatkan otot. Efisiensi harus berujung pada efektivitas menyentuh esensi program-program prioritas pemerintah,” katanya.

    (jon)

  • Heboh Penambahan Stafsus di Tengah Efisiensi, Istana Buka Suara

    Heboh Penambahan Stafsus di Tengah Efisiensi, Istana Buka Suara

    Bisnis.com, BOGOR – Istana merespons isu penambahan staf khusus (stafsus) di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa jumlah staf khusus yang ditunjuk oleh Presiden atau Menteri tidak signifikan dibandingkan dengan anggaran yang diefisienkan.

    Menurutnya, meskipun ada penunjukan staf khusus, tetapi anggaran yang mereka terima tetap terjangkau dan efisien.

    “Coba cek saja, berapa gaji staf khusus. Totalnya berapa? Apakah sampai Rp15 juta? Gaji mereka tidak besar. Jadi, jika ada 3 staf khusus yang dilantik, itu tidak akan mempengaruhi anggaran secara signifikan,” kata Hasan kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Menurutnya, staf khusus ini bertugas untuk mendukung kinerja menteri dan bukan menjadi beban anggaran. Bahkan, kata Hasan setiap menteri dibatasi untuk memiliki maksimal lima staf khusus dan di kantor Hasan Nasbi sendiri hanya ada tiga staf khusus.

    “Dari sisi efisiensi, ini bukan apple to apple. Anggaran untuk staf khusus tidak perlu dibandingkan dengan penghematan besar yang dilakukan di sektor lain. Angka gaji staf khusus cukup kecil, tidak signifikan,” jelasnya.

    Terkait dengan staf khusus di pemerintah daerah (Pemda), Hasan menjelaskan bahwa kebijakan pengangkatan staf khusus di Pemda saat ini memang dilarang, dan mekanisme pengangkatan staf khusus tetap diatur oleh masing-masing kementerian atau lembaga di tingkat pusat.

    “Di Pemda, mereka punya mekanisme sendiri. Jadi kebijakan ini tetap sesuai arahan Presiden,” tandas Hasan.

    Untuk diketahui, belum lama ini Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan pada Selasa (11/2/2025).

    Deddy mengaku siap melanjutkan tugas dan pekerjaan baru sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di bidang Komunikasi Sosial dan Publik pada Kementerian Pertahanan.

    “Sebuah kehormatan besar dapat melanjutkan tugas dan pekerjaan baru saya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin,” tuturnya melalui akun Instagram @dc.kemhan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Deddy mengatakan bahwa selama dua tahun terakhir dirinya telah ditunjuk oleh Menhan sebelumnya Prabowo Subianto jadi Komcad di Kemenhan.

    Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, pada Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa staf khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator atau Menteri sesuai penugasan Menko atau Menteri. Dijelaskan pula pada Pasal 71 ayat (1) bahwa staf khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS.

    Adapun, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus diberikan paling tinggi setara dengan jabatan struktural eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.

    Namun, dalam hal staf khusus berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon. Demikian bunyi Pasal 73 ayat (1) dan (3).

    Perlu diketahui, jabatan struktural eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya ini setara dengan PNS golongan IV/d. Ini artinya, gaji pokok stafsus Menhan seperti Deddy Corbuzier berada di rentang Rp3.723.000–Rp6.114.500 per bulan. Hal ini mengacu Perpres Nomor 10 Tahun 2024.

    Selain itu, stafsus Menhan juga akan mendapatkan tunjangan kinerja (tukin). Dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan membagi klasifikasi tukin ke dalam 17 kelas jabatan, yakni dari rentang Rp1.968.000–Rp29.085.000 per bulan.

    Namun, pendapatan yang diperoleh stafsus Menhan bukan hanya gaji pokok dan tukin saja, melainkan juga berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas.

    Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2024, tunjangan ini diberikan paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.

  • Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan tarif air bersih sebesar 71,3 persen untuk penghuni apartemen dan kondominium turut merugikan para pebisnis di Jakarta.

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, mengatakan bahwa sektor industri dan niaga juga mengalami kenaikan tarif tinggi hingga 71,3 persen, sama seperti kelompok pengguna K III lainnya, seperti penghuni apartemen dan kondominium.

    “Jelas ini mengganggu dunia usaha di Jakarta, apalagi di tengah gencarnya efisiensi yang perlu dilakukan para pelaku usaha setelah adanya kenaikan UMP dan pembayaran THR sebentar lagi,” kata Francine dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    PSI terus mendesak pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih oleh PAM Jaya.

    “Kepgub 730 Tahun 2024 harus dicabut karena cacat hukum, melanggar peraturan, dan merugikan tidak hanya penghuni apartemen dan kondominium, tetapi juga industri dan niaga yang berdampak pada roda perekonomian,” ujar Francine.

    Francine menjelaskan bahwa tarif batas atas air minum PAM Jaya yang ditetapkan dalam Kepgub 730/2024 seharusnya adalah 4 persen kali UMP tahun 2024 dibagi 10, sehingga tarif tertinggi PAM Jaya tidak boleh lebih dari Rp 20.269/m⊃3;.

    “Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024,” jelasnya.

    Namun, dalam Kepgub 730/2024, ada dua tarif pada kelompok pelanggan K III yang melanggar batas atas tersebut.

    Tarif Rp 23.000/m⊃3; untuk pelabuhan laut dan udara, tarif Rp 21.500/m⊃3; untuk apartemen, kondominium, pusat perbelanjaan, motel, hotel bintang 1 hingga bintang 5, salon kecantikan, kafe, bank, bengkel besar, ruko, rukan, pabrik, pergudangan, tongkang air, tempat wisata, maupun industri lainnya.

    Francine menyesalkan kebijakan PAM Jaya yang justru membebani dan merugikan warga Jakarta, terutama penghuni apartemen dan kondominium serta pelaku usaha, dengan kenaikan tarif air bersih hingga 71,3 persen yang melanggar aturan.

    “Padahal sejak tahun 2017, PAM Jaya tidak pernah merugi. Tahun 2023 perusahaan mencatat keuntungan Rp 1,2 triliun dan pada tahun 2024 untuk pertama kalinya membayar dividen sejak 2017,” ungkapnya.

    Pada tahun 2024, PAM Jaya membagikan dividen sebesar Rp 62,36 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham tunggal perusahaan.

    “Jadi kenaikan ini sangat janggal dan tidak masuk akal,” tegas Francine.

    Francine juga meminta agar PAM Jaya tidak berlindung di balik Kepgub 730/2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “PAM Jaya jangan berlindung di balik Kepgub 730 Tahun 2024, seolah-olah melimpahkan semua tanggung jawab kepada Kepgub tersebut. Padahal PAM Jaya yang menyusun dan mengusulkan rancangan kenaikan tarif air minum sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk ditetapkan oleh Gubernur,” ujarnya.

    Ia juga merujuk pada Laporan Capaian Kinerja Keuangan hingga Triwulan III 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 PAM Jaya yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya menyerap Penyertaan Modal Daerah (PMD).

    PAM Jaya berencana melakukan realokasi sisa saldo PMD sebesar Rp 252,55 miliar yang tidak jadi dilaksanakan, dan dialihkan untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Pesanggrahan serta Jaringan Pipa Distribusi SPAM Pesanggrahan Tahap III.

    Karena belum sepenuhnya menyerap PMD yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur air minum di Jakarta, menurut Francine, PAM Jaya seharusnya memiliki opsi lain selain menaikkan tarif.

    “Selain tidak membagikan dividen dulu, PAM Jaya juga bisa menggunakan PMD untuk mengejar target penyediaan 100 persen layanan air minum bagi warga Jakarta, sehingga tidak perlu membebani warga dengan kenaikan tarif yang melanggar aturan,” katanya.

    17 Tahun Tidak Naik

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau PAM Jaya menaikkan tarif air bersih di Jakarta mulai Januari 2025. 
    Kenaikan tarif air ini berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025,” ujar Arief Nasrudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/12/2024). 

    Menurut dia, penyesuaian tarif bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh masyarakat Jakarta. Terlebih, selama 17 tahun, PAM Jaya belum pernah menaikan tarif. 

    Di sisi lain, kebutuhan penyediaan air bersih di Jakarta terus meningkat. “

    Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat,” kata Arief. 

    Menurut Arief, tidak semua kelompok konsumen PAM Jaya mengalami kenaikan tarif air bersih. Khusus untuk kelompok pelanggan yang masuk kategori KI dan penggunaan air 0-10 meter kubik justru mengalami penurunan tarif.