Xcloud.id

Topik: THR

  • Menaker lakukan koordinasi lintas K/L terkait pemberian THR ojol

    Menaker lakukan koordinasi lintas K/L terkait pemberian THR ojol

    Tadi pagi saya sudah bicara dengan Ibu Menkomdigi (Meutiya Hafid), dan sebelumnya kita juga sudah sounding kepada Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait soal tuntutan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol).

    “Tadi pagi saya sudah bicara dengan Ibu Menkomdigi (Meutiya Hafid), dan sebelumnya kita juga sudah sounding kepada Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi). Kita sedang melihat bagaimana kita bisa mengeluarkan sebuah persepsi yang sama,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin.

    Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1). Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan bahwa salah satu bentuk acuan Kemnaker terkait pemberian bonus hari raya bagi pekerja angkutan daring oleh platform mereka adalah melihat THR sebagai salah satu “budaya” menjelang perayaan Idul Fitri setiap tahunnya.

    “Kata kuncinya, THR ini adalah budaya kita, dan kita jadikan momentum THR ini sebagai bukti bahwa pengusaha (platform) dan kemudian driver itu memang (harus) harmonis (dan saling menguntungkan) bersama-sama,” ujar Yassierli.

    Ia menegaskan, pemerintah hadir mendengarkan aspirasi para pengemudi ojek daring sebagai bentuk keberpihakan.

    “Kami hadir di sini, kita ingin wujudkan jaminan kesejahteraan, perhatian pengusaha, hubungan industrial yang baik, dan saling menguntungkan,” tegas Yassierli.

    “Kita inginkan bagaimana momentum soal (tuntutan pemberian) THR ini membangun kerja sama yang lebih baik antara pengusaha platform dan teman-teman driver. (Aspirasi dari pekerja) Ini adalah proses regulasi yang harus kita lewati,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demo Ojol, Pemerintah Minta Gojek-Grab Cs Kasih THR ke Driver Online

    Demo Ojol, Pemerintah Minta Gojek-Grab Cs Kasih THR ke Driver Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menemui para pendemo ojek online yang tengah berorasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (17/2/2025).

    Wakil Menteri Immanuel Ebenezer Gerungan keluar dari kantornya menemui para driver. Tidak lama setelah itu dirinya kemudian langsung naik salah satu mobil komando.

    Ia mengatakan akan bernegosiasi dengan para aplikator ojek online (ojol) terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR). Ia akan mengusahakan THR itu dalam bentuk uang.

    Menurutnya, mengenai THR menjadi tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh driver ojek online. Tuntutan ini, kata dia, sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar.

    “Jadi, kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini berilah mereka hak yang menjadi tuntutan merek,” ujar pria yang akrab disapa Noel kepada pendemo.

    “Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar buat kami sebagai pemerintah,” imbuhnya.

    Jadi, menurutnya driver ojol jangan pernah berhenti untuk berjuang karena kawan-kawan mereka adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya.

    Noel menekankan dan meminta kepada para aplikator agar memberikan THR dalam bentuk uang tunai, bukan berupa bantuan sembako maupun insentif lain.

    “Yang penting, yang kita harapkan adalah ada, kewajiban atau apapun namanya terkait bukan lagi beras dan lain-lainnya. Kita mau itu berbentuk duit atau uang,” tegasnya.

    “Agar apa? Yang namanya hari raya itu benar-benar ada di rumahnya kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun lah,” sambungnya.

    (fab/fab)

  • Prabowo Luncurkan Kebijakan Baru untuk Ekspor Emas, Umumkan Pembentukan Bank Khusus

    Prabowo Luncurkan Kebijakan Baru untuk Ekspor Emas, Umumkan Pembentukan Bank Khusus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    PP tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur soal DHE SDA, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, antara lain optimalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. (*)

  • Presiden bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Presiden bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    PP tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur soal DHE SDA, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, antara lain optimalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demo Ojol, Pemerintah Rumuskan Skema THR untuk Pengemudi Taksi dan Ojek Online

    Demo Ojol, Pemerintah Rumuskan Skema THR untuk Pengemudi Taksi dan Ojek Online

    JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa saat ini pihak pengusaha sedang merumuskan skema tunjangan hari raya (THR) untuk pengemudi taksi dan ojek online. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tuntutan para pengemudi ojek online yang menginginkan THR.

    “Kami sudah memberikan penjelasan terkait THR sebelumnya. Pengusaha juga sudah menyatakan mereka memahami tuntutan tersebut dan sedang mencari formula terbaik. Kami tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 17 Februari.

    Yassierli menambahkan bahwa pemerintah telah menampung aspirasi para pengemudi ojek online yang melakukan demonstrasi menuntut THR, dan komunikasi dengan pihak pengusaha telah berjalan dengan baik. Kementerian Ketenagakerjaan optimistis bahwa pengusaha akan memahami dan merespons aspirasi tersebut.

    “Yang kini menjadi fokus adalah besaran dan formula THR yang tepat. Hal ini sedang diformulasikan,” jelasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan berharap para pengemudi taksi dan ojek online bisa menerima THR sebagaimana layaknya pekerja pada umumnya. Namun, keputusan tersebut masih harus menunggu finalisasi formula yang sedang dilakukan oleh pihak pengusaha.

    Terkait dengan demonstrasi para pengemudi ojek online, Yassierli menyebutkan bahwa pihak Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu tiga kali dengan perwakilan mereka untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

    Ia juga berjanji akan menemui para pengemudi yang sedang menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin 17 Februari 2025.

    “Mereka menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga kondusivitas. Setelah rapat, saya akan menemui mereka,” tambah Yassierli menanggapi aksi demonstrasi tersebut.

  • Wamenaker Pastikan Sanksi Aplikator yang Tak Beri THR ke Driver Ojol: Negara Sifatnya Memaksa – Halaman all

    Wamenaker Pastikan Sanksi Aplikator yang Tak Beri THR ke Driver Ojol: Negara Sifatnya Memaksa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer berujar akan bernegosiasi dengan aplikator ojek online (ojol) mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR).

    Pria yang akrab disapa Noel itu menyebut, pihaknya mengusahakan supaya THR untuk para pengemudi atau driver ojol itu dalam bentuk uang.

    “Kemarin kita coba menyampaikan tunjangan hari raya, tapi kemudian kita negosiasi soal teknisnya seperti apa, entah itu bonus hari raya kemudian apalagi itu selain bonus banyaklah pokoknya bentuknya, tapi kita mau tetap harus ada hari rayanya lah,” ujarnya di depan Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Noel mengatakan bahwa THR dalam bentuk uang akan lebih bermanfaat untuk para driver ojol.

    Menurutnya, ia sudah mencoba berdiskusi dengan para manajemen aplikator ojek online.

    “Dari pihak aplikatornya sudah mau memberikan bonus nantinya untuk hari raya mereka sudah menyiapkan lah ya.” 

    “Soal tinggal teknis aja nih ini tinggal final teknis seperti apa, tapi harapan kita semoga mereka bisa memberikan hal yang terbaik buat driver,” terangnya.

    Saat disinggung apakah akan ada sanksi jika ada aplikator yang tidak memberikan bonus atau THR, Noel menegaskan bahwa dalam hal ini negara sifatnya memaksa.

    “Yang pasti iya. Artinya begini, negara ini jangan dibercandain. Negara ini hadir karena ada warga negaranya, bukan negara ini hadir karena ada para aplikator. Tidak,” tegasnya.

    Jika aplikator tidak bisa menghargai warga negara, jelas Noel, pemerintah juga bisa tidak menghargai mereka.

    “Kalau seandainya mereka (aplikator) tidak bisa menghargai ya, kami juga bisa tidak menghargai mereka.” 

    “Negara sifatnya memaksa, soal sanksi kita coba rumuskan dengan biro hukum kita ya,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, massa dari pengemudi ojol berdemo dan tiba di halaman Kantor Kemnaker sekitar pukul 10.30 WIB.

    Mereka tiba dengan mengenakan atribut aplikatornya masing-masing.

    Selain itu, massa juga tampak membawa bendera komunitasnya masing-masing.

    Mereka tiba membawa mobil komando dan sejumlah aspirasi yang tertulis di kardus-kardus.

    Kardus-kardus itu bertuliskan di antaranya “THR: Hak Ojol, Taksi, Kurir Online”.

    Selain itu ada juga kardus yang tertulis antara lain:

    “Lindungi driver online perempuan!!! Berikan hak-hak khusus kepada Lady Ojol dalam bekerja”, “Hak cuti driver perempuan”, “Ojol= Pekerja, Bukan Mitra”, “Hapuskan potongan aplikator”, “Kemitraan Biang Kerok”, dan “Jam kerja 8 jam”.

    Terlihat juga kardus bertuliskan “Tolak suspend putus mitra”, “Cuti haid driver perempuan”, dan “Hapus double order”.

    Sekitar pukul 11.00 WIB, Wamenaker Noel menemui massa aksi.

    Ia naik ke atas mobil komando dan menyampaikan harapannya agar demonstrasi tersebut tidak menjadi hal yang menakutkan.

    Noel juga meminta kepada para driver ojol untuk melaporkan kepada pihaknya bila setelah demonstrasi tersebut mereka dikenakan sanksi.

    Menurutnya, THR juga merupakan permintaan yang wajar diminta oleh para driver ojol kepada aplikator.

    Ia pun mengajak mereka untuk tetap memperjuangkan haknya.

    “Negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi.”

    “Jadi kawan-kawan ojol ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya, entah itu THR atau bonus hari raya. Kita mau itu berbentuk uang.”

    “Agar yang namanya hari raya benar-benar ada di rumahnya teman-teman driver,” kata Noel di atas mobil komando.

    (Tribunnews.com/Deni/Gita)

  • Driver Ojol Demo Minta THR, Bagaimana Aturannya? – Page 3

    Driver Ojol Demo Minta THR, Bagaimana Aturannya? – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan aplikator atau platform transportasi daring.

    Menurut Wamenaker Noel, status kemitraan antara pekerja ojek online dan angkutan online dengan platform ini memiliki definisi yang vital. Status kemitraan seharusnya memiliki posisi yang sejajar dan tidak merugikan satu sama lain.

    “Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (tarif bersih untuk pengemudi), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin.

    Hubungan kemitraan ini seringkali menguntungkan aplikator untuk menetapkan tarif yang murah, hingga memotong penghasilan mitranya secara sepihak.

    Untuk itu, salah satu perhatian khusus bagi Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukumnya) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Noel.

    “(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” ujar dia menambahkan.

     

  • Pemerintah Susun Aturan, Driver Ojol Bakal jadi Pekerja Bukan Lagi Mitra Aplikator – Page 3

    Pemerintah Susun Aturan, Driver Ojol Bakal jadi Pekerja Bukan Lagi Mitra Aplikator – Page 3

    Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, pada Senin (17/2/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary menyebut, personel yang diturunkan berjumlah 356, terdiri dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaksel.

    “356 personel. Iya gabungan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Senin.

    Ade Ary mengatakan, pihak kepolisian juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, pemberlakuan bersifat situasional.

    “Iya situasional,” ucap dia.

    Rencana aksi unjuk rasa tersebar lewat pamflet bertajuk seruan aksi “ojol-kurir online-Taksi online”.

    Adapun, tuntutan mereka terkait janji THR, potongan driver dan meminta pihak aplikator menghapus layanan slot dan Aceng.

    “Jakarta, 17 Februari 2025, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Waktu 10-00 WIB sampai menang,” tulis isi pamflet seperti dikutip, Senin.

  • Menaker Buka Suara soal Demo Besar-besaran Ojol Hari Ini

    Menaker Buka Suara soal Demo Besar-besaran Ojol Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait demo ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online pada hari ini, Senin (17/2/2025). Para pekerja ojol menuntut pemberian THR oleh penyedia aplikasi transportasi online.

    “Ya sebenarnya kan sebelum demo kami sudah beberapa 3 kali [bertemu] dengan perwakilan dari teman-teman pekerja [ojol]. Kemudian sudah dua kali kami ketemu dengan pengusaha, mereka janji bahwa kami sambut ya. Mereka menyampaikan aspirasi dan menyampaikan akan tetap kondusif. Dan nanti dari habis rapat saya menemui mereka,” kata Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan penyedia platform aplikasi transportasi online sudah memahani tuntutan pekerja ojol terkait THR. Selanjutnya, pengusaha dikatakan akan mencoba mencari formula terbaik.

    “Itu yang kita tunggu nanti,” ujarnya.

    Yassierli mengatakan pihaknya berharap pengemudi ojol akan mendapatkan hak THR. Ia yakin pengusaha bisa memahami aspirasi pekerja ojol terkait THR.

    “Ini masalahnya, besarannya dan formulasinya seperti apa, ini yang sedang kami [dorong],” ia menuturkan.

    Demo Ojol Minta Hapus Aceng dan Slot

    Selain menuntutTHR, para pekerjaojol juga meminta penghapusanAceng dan Slot. Mereka merasa diperbudak dengan adanya Aceng dan Slot.

    Aceng adalah angkutan yang ongkosnya hanya Rp. 5.000. Pengemudi ojol menilai Aceng sangat merugikan karena tarif yang ditetapkan murah meskipun jarak tempuhnya jauh. Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat.

    Sedangkan sistem Slot yang ada di GoRide dianggap membatasi jangkauan pengemudi dan mengurangi pendapatan. Ia menilai ada pengkotak-kontakan wilayah dengan sistem slot ini.

    “Bukan tarif promo, ini terlalu murah. Mereka menyebutnya aceng, karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya,” kata ketua SPAI Lily Pujiastuti.

    “Kalau kami dari serikat hanya satu (bertemu aplikator), dengan hijau sekali. Dan mereka sebetulnya welcome ya, Pak Menteri sendiri sudah memanggil aplikator,” terang Lily.

    Ia percaya Kementerian Tenaga Kerja mempunyai jurus jitu untuk mengatasi tuntutan mereka.

    (fab/fab)

  • Wamenaker Dukung Driver Ojol Dapat THR, Ini Alasannya

    Wamenaker Dukung Driver Ojol Dapat THR, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyampaikan dukungan penuh kepada para pengemudi Ojek Online (ojol) yang tengah berjuang untuk mendapat hak pekerja berupa Tunjangan Hari Raya (THR).

    Immanuel memastikan tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol itu bakal mendapat dukungan penuh oleh pemerintah. Dia juga menegaskan tidak akan membiarkan warga negara untuk dieskploitasi oleh para aplikator. 

    “Kalau itu tuntutan berat [diterima aplikator] saya hanya ingin sampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa, negara tak akan membiarkan warga negaranya di eksploitasi,” kata Wamenaker yang akrab disapa Noel ini saat ditemui di Kantor Kemenaker, Senin (17/2/2025).

    Untuk itu, dia menyebut aplikator harus dapat memahami situasi dan tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol tersebut. 

    Kemenaker juga meminta agar aplikator dapat membayarkan THR Ojol atau bonus hari raya itu dalam bentuk kas, bukan sembako dan lainnya. Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan para driver ojol selama momentum hari raya.

    “Itu [THR atau bonus] harus berbentuk duit atau uang, agar hari raya itu benar-benar ada di rumahnya karyawan driver. Tak lagi gula atau apapun karena, nuansa Lebaran yang dubutuhkan oleh kawan-kawan driver,” tegas Immanuel.

    Seiring dengan hal itu, Kemenaker menyebut telah melakukan pembicaraan dengan aplikator, sedangkan saat ini rencana pemberian THR atau bonus hari raya itu dalam tahap finalisasi teknis.

    Bahkan, tambah Immanuel, apabila nantinya didapati aplikator nakal yang menolak melakukan pembayaran bonus atau tunjangan hari raya tersebut, Kemenaker dipastikan bakal langsung bertindak mengenakan sanksi.

    “Yang pasti iya [ada sanksi bagi aplikator yang tak berikan bonus]. Artinya gini, negara ini jangan dibercandakan. Negara ini hadir karena ada warganegaranya. Bukan negara ini hadir karena ada para aplikator, tidak,” pungkasnya.