Xcloud.id

Topik: THR

  • Sempat Terjadi Kericuhan di Demo ‘Indonesia Gelap’ Surabaya, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal

    Sempat Terjadi Kericuhan di Demo ‘Indonesia Gelap’ Surabaya, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal

    JABAR EKSPRES – Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ kembali di gelar di seluruh kota Indonesia termasuk Surabaya pada Jumat (21/2/2025).

    Melansir harian.disway. id, puluhan mahasiswa dan masyarakat sipil telah berkumpul di depan kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura sejak pukul 10.15 WIB untuk menyuarakan berbagai tuntutan.

    Aksi ini dimulai dengan orasi dari masing-masing kelompok secara bergantian menggunakan megafon. Kemudian, para demonstran menyoroti berbagai isu ketidak adilan seperti pemangkasan anggaran pendidikan, kenaikan harga bahan pokok serta kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat kecil.

    BACA JUGA: Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Demo Indonesia Gelap di Surabaya, Terduga Pelaku Langsung Diamankan Provam

    “Aksi ini diawali dengan orasi dan teatrikal, lalu dilanjutkan dengan salat Jumat. Setelah itu, kami akan melanjutkan aksi dan audiensi,” kata Koordinator aksi, Tanthowy Syamsudin dikutip dari harian.disway.id, Jumat (21/2/2025).

    Para demonstrasi melakukan aksi teatrikal pada pukul 13.46 WIB, di mana aksi tersebut menggambarkan berbagai peristiwa selama lebih dari 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

    Mereka juga menyoroti kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, pembentukan “kabinet gemuk”, serta upaya represif terhadap ekspresi seni yang mengandung kritik sosial.

    Salah satu bagian teatrikal yang dilakukan demonstrasi yaitu berguling-guling di aspal sebagai simbol ironi kemiskinan di Indonesia.

    BACA JUGA: Ojek Online Hari Ini Lakukan Demonstrasi untuk Tuntut THR!

    “Adegan ini menunjukan bagaimana kemiskinan terus berulang, setiap ganti penguasa selalu muncul kemiskinan baru. Ini adalah realitas pahit yang kita alami,” ujar salah satu perserta aksi, Muhammad Abdul Gani Bima.

    Tidak hanya itu, para demonstrasi ini mengecam tindakan pembungkaman kritik terhadap seni seperti pemberdelan lukisan dan pementasan teater di Bandung, serta pemblokiran lagu “Bayar Bayar Bayar”

    Menurut Bima, banyak karya seni yang dibungkam karena mengandung kirtik. Ini bukan sekedar seni tapi tentang kebebasan berekspresi yang semakin terancam.

    BACA JUGA: Aksi Demonstrasi Ricuh, Massa Buruh Robohkan Pagar Gedung Sate

    Sempat terjadi ketegangan kecil antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Akhirnya ketegangan itu mereda setalah anggota dewan meninggalkan gedung DPRD. Namun, para demosntrasi tetap bertahan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

  • Janji manis Pram-Doel untuk pasukan oranye “sang penjaga Jakarta”

    Janji manis Pram-Doel untuk pasukan oranye “sang penjaga Jakarta”

    bisa bahagia saat bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Pasukan oranye atau petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) boleh tersenyum lebar seiring “janji manis” yang dilontarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno untuk menyejahterakan mereka.

    Sebanyak 2.800 orang meliputi pasukan teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditambah 267 lurah menjadi saksi pengucapan janji Pramono saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

    Bisa dipahami, janji itu bukan sekadar basa-basi, melainkan upaya pemimpin DKI untuk memotivasi para pasukan oranye agar kembali menunjukkan kekuatannya sebagai garda terdepan yang menjaga kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut Jakarta.

    Pasukan teknis ini terdiri dari pasukan oranye (PPSU), pasukan biru (satuan teknis Dinas Sumber Daya Air), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), pasukan hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota), pasukan kuning (Bina Marga), personel Dinas Perhubungan, Pasukan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

    PPSU dijanjikan terbebas dari evaluasi setiap tahun asalkan rajin bekerja sesuai kontrak. Lalu, apabila kinerja mereka tak sesuai harapan, tentu saja ada konsekuensi yang menanti.

    Sayang, Pramono tak menyebutkan secara rinci bentuk konsekuensi yang dimaksud. Namun para petugas terlanjur bertepuk tangan mendengar evaluasi setahun sekali yang ditiadakan.

    Selain itu, dia berjanji mempertimbangkan masa tua para petugas, serta mempermudah syarat rekrutmen mereka dari semula mensyaratkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) menjadi lulusan sekolah dasar (SD) dan bisa baca tulis.

    Ini menjadi upaya membuat para petugas nyaman dan yang terpenting, sebut Pram, bisa bahagia saat bekerja.

    Selama ini, kata Pram, mereka bekerja dengan luar biasa untuk membuat Jakarta menjadi nyaman dan aman tapi seringkali masih dianggap kurang oleh berbagai pihak.

    Selain itu, perubahan syarat perekrutan PPSU dilakukan mengingat Jakarta saat ini membutuhkan ribuan orang petugas yang salah satu tugasnya mempercepat perbaikan prasarana dan sarana publik yang rusak, kotor, dan atau mengganggu masyarakat tersebut.

    Karenanya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan pun akan dia revisi.

    Adapun jumlah PPSU di setiap kelurahan berkisar antara 40-70 orang, dan dengan jumlah kelurahan di Jakarta sebanyak 267 maka total petugas se-Jakarta antara 10.687-18.960 orang.

    Bagi Pram atau Bang Anung — demikian sapaan Rano Karno alias Bang Doel pada Pram —, PPSU dan pasukan teknis lintas OPD menjadi kekuatan utama dalam membuat Jakarta lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih enak dilihat.

    Dia berharap nantinya para petugas mau bekerja bersama-sama untuk kebaikan Jakarta yang dicita-citakan menjadi kota global.

    Jakarta, kata dia, diinginkan menjadi lebih aman, nyaman, bersih, terawat, dan rapi.

    Sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mengangkut tumpukan sampah yang terbawa banjir di kawasan Jalan Kapuk Bongkaran, Cengkareng, Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Kata pasukan oranye

    Janji manis Pram-Doel disambut hangat. Mulyana (35), PPSU di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat salah satunya menyoroti evaluasi tahunan.

    Menurut Mulyana, ketiadaan evaluasi setiap tahun berimbas pada tak perlu lagi dia melamar posisi yang sama di tahun depan, di samping status kerja dia kontrak.

    Selain menyoal evaluasi, dia juga menyambut positif menyoal persyaratan perekrutan. Tetapi, Mulyana yang sudah sembilan tahun mengabdi untuk Jakarta itu mengatakan sebenarnya syarat pendidikan SD sudah diterapkan sejak dia mendaftar dulu.

    Walau begitu, penegasan Pram-Doel memungkinan lebih banyak rekannya yang lulusan SD mendaftarkan diri.

    Apalagi, kata dia, tak ada dokumen pelengkap lainnya yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selebihnya, hanya KTP DKI dan surat keterangan sehat.

    Sementara perkara kesejahteraan, Mulyana mengatakan gajinya terbilang cukup, Rp5,3 juta sebulan ditambah tunjangan hari raya (THR) saat Lebaran yang besarannya satu kali gaji.

    Setali tiga uang dengan Mulyana, Muhammad Yusuf Habibie (33) dan Irfan Maulana (28) ikut bahagia dengan janji manis Pram-Doel.

    Yusuf yang bertugas di Lagoa, Koja Jakarta Utara sejak tahun 2019, sementara Irfan sejak 2017 di area sama, berpendapat syarat baru akan memudahkan lebih banyak warga Jakarta lainnya yang ingin melamar.

    Warga yang mau melamar bisa datang ke kelurahan terdekat. Perekrutan dilakukan tanpa memungut biaya.

    Bagi mereka, jumlah petugas di Lagoa masih kurang sementara tugas mereka banyak, apalagi beberapa waktu belakangan ini. Keduanya mengaku bekerja keras membersihkan saluran air dari sampah demi mengantisipasi banjir.

    “Kami kerja di saluran lagi berat banget. Banyak warga masih banyak yang kurang peduli, masih jahat sama lingkungan. Masih suka buang sampah di saluran penghubung,” kata Yusuf.

    Merujuk data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tahun 2023, jumlah timbunan sampah dari badan air di Jakarta tercatat sebanyak 62.979,3 ton.

    Sementara jumlah sampah yang dapat diolah atau berkurang dari badan air sebanyak 6.249 ton atau 10 persen.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan, sampah di badan air dapat berkurang antara lain dengan pembangunan saringan sampah di Kali Pesanggrahan dan Muara Teluk Jakarta.

    Selain itu, dilakukan juga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana, salah satunya saringan sampah eksisting.

    Namun upaya tersebut tetap membutuhkan bantuan masyarakat. Mereka diharapkan lagi tak membuang sampah di badan air, demikian yang disuarakan Irfan dan Yusuf.

    Delapan jam kerja, kata mereka, terasa berat dengan ceceran sampah di saluran air di hadapan mereka.

    “Minta kesadarannya buat warga. Jangan jahat sama lingkungan. Kebersihan kan buat kita bareng-bareng,” kata Yusuf.

    Untuk kesekian kalinya, Jakarta hanya bisa menanti realisasi janji ini kapan akan diketuk palunya dan semoga benar-benar berakhir manis.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Hitung THR Masa Kerja Kurang dari Setahun – Page 3

    Cara Hitung THR Masa Kerja Kurang dari Setahun – Page 3

    Pemberian THR merupakan hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai peraturan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

    Selalu pantau informasi terbaru dari perusahaan dan instansi terkait mengenai peraturan dan jadwal pembayaran THR. Peraturan ini dapat berubah, jadi selalu periksa peraturan terbaru yang berlaku.

    Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pemberian THR, termasuk UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

    Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga memberikan panduan teknis dan menegaskan kewajiban pemberian THR secara penuh tanpa cicilan.

    Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, sanksi yang diberikan bisa berupa denda administratif hingga sanksi pidana. Besaran denda administratif dapat mencapai 5% dari total THR yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi.

     

  • Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI

    Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam acara The Economic Insights 2025 yang diselenggarakan oleh Kumparan di Jakarta, Rabu (19/2/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

    Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan beberapa langkah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menilai, meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya.

    “Kalau kita lihat PDB kita itu berdasarkan PPP, Purchasing Power Parity, maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu 4,8 triliun dolar AS. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk di antaranya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.

    Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar 2 triliun dolar AS dengan 50 juta penduduk.

    “Jadi Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi itu 1,3 triliun dolar AS, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil,” ujar Airlangga.

    Lebih lanjut, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 akan menjadi landasan penting untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 8 persen. Ia mengakui target tersebut sangat tinggi namun bukan suatu kemustahilan.

    Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen pada 1986-1997, bahkan 8,2 persen pada 1995 melalui transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (manufaktur). Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan.

    Untuk mendorong ekonomi di triwulan I-2025, kebijakan yang disiapkan mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran, paket stimulus ekonomi, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan panen padi terealisasi secara optimal.

    Kemudian, pemerintah melanjutkan program hilirisasi yang telah menunjukkan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk nikel menjadi contoh, di mana pada 2023 ekspor produk hilirisasi nikel mencapai 33,52 miliar dolar AS, kemudian pada 2024 diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS, meningkat sekitar 800 persen dibandingkan pada 2017 yang hanya 4 miliar dolar AS.

    “Pemerintah mendorong banyak program yang dihilirisasi dan hilirisasi itu normal dilakukan di sektor manufaktur, termasuk di sektor otomotif. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membuat roadmap terkait dengan regionalisasi daripada hilirisasi dari segi produk, dari segi jenis, dari segi provinsi atau region yang didorong,” tutur Airlangga.

    Menko mengatakan, upaya hilirisasi tersebut didorong melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang sekaligus akan mendorong perekonomian daerah. Salah satunya yakni KEK Gresik, yang mana Indonesia pertama kali memproduksi emas di Gresik. Peningkatan produksi emas di dalam negeri ini akan didukung dengan adanya peluncuran bank emas (bullion bank), yang tidak hanya memperkuat industri pertambangan tetapi juga berfungsi sebagai bumper ekonomi dalam menghadapi fluktuasi pasar global.

    Selain itu, dalam upaya meningkatkan cadangan devisa (cadev) hasil ekspor, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan akan berlaku per 1 Maret 2025. Dalam kebijakan ini, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA Sistem Keuangan Indonesia (SKI) akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan.

    Pemerintah memperkirakan cadev Indonesia akan bertambah sekitar 80 miliar dolar AS sampai 100 miliar dolar AS.

    “Dengan demikian, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden langkah-langkahnya sudah banyak. Tentu dampaknya tidak harian, tapi mid to long term, dan ekonomi Indonesia saat sekarang posisinya relatif kuat. Tentu dengan pengelolaan yang lebih optimal diharapkan investasi kita bisa dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund kita sendiri sehingga bisa memperkuat engine of growth ke depan,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Penelitian Produk Tembakau Alternatif Dinilai Perlu Dilakukan untuk Tekan Prevalensi Merokok – Halaman all

    Penelitian Produk Tembakau Alternatif Dinilai Perlu Dilakukan untuk Tekan Prevalensi Merokok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dihadapkan pada pertumbuhan perokok aktif yang semakin meningkat, terutama pada usia anak remaja.

    Penelitian mengenai metode Pengurangan Risiko Tembakau atau Tobacco Harm Reduction (THR) dinilai bisa sebagai alternatif berhenti merokok dan menjadi salah satu strategi dalam dasar penyusunan aturan.

    Sejumlah praktisi menilai penelitian sejauh ini didominasi sudut pandang tembakau sebagai komoditas.

    Sementara dari sisi kesehatan, studi untuk memanfaatkan produk alternatif tembakau yang rendah risiko belum dilakukan.

    Sebuah studi yang dipublikasikan oleh JAMA Network pada Januari lalu bertajuk “Prevalence of Popular Smoking Cessation Aids in England and Associations With Quit Success” mengungkapkan produk tembakau alternatif, termasuk rokok elektronik, menjadi alat bantu berhenti merokok yang populer digunakan di Inggris.

    Studi tersebut melibatkan 25.094 perokok berusia minimal 16 tahun dan ditemukan bahwa rokok elektronik merupakan alat bantu berhenti merokok yang paling umum digunakan sepanjang tahun 2023-2024 yakni mencapai 40,2 persen dan menjadi metode dengan peluang keberhasilan berhenti merokok tertinggi jika dibandingkan dengan metode lain.

    “Temuan-temuan ini menunjukkan tingkat keberhasilan berhenti merokok dapat ditingkatkan dengan mendorong orang untuk menggunakan metode yang lebih efektif. Pada tahun 2023 hingga 2024, alat bantu berhenti merokok yang paling umum digunakan adalah rokok elektronik, yang digunakan dalam 40 persen upaya berhenti merokok. Kami menemukan bahwa upaya berhenti merokok yang dibantu oleh rokok elektronik lebih mungkin berhasil daripada yang tidak,” tulis laporan tersebut.

    Menanggapi temuan itu, praktisi kesehatan dr. Jeffrey Ariesta Putra membenarkan bahwa perokok yang mencoba berhenti tanpa beralih ke produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko cenderung menghadapi tingkat kegagalan yang lebih tinggi.

    Menurutnya, tanpa adanya metode transisi yang efektif, banyak perokok mengalami kesulitan dalam mengatasi ketergantungan, sehingga kemungkinan untuk kembali merokok menjadi lebih besar.

    “Sebagai praktisi kesehatan, saya sulit meminta pasien secara mentah untuk berhenti merokok, karena sudah menjadi kebiasaan dan edukasi terkait bahaya merokok tidak kurang banyak. Menurut saya, produk rokok elektronik merupakan alternatif yang diharapkan dapat menjadi substitusi,” ungkap dr. Jeffrey, baru-baru ini.

    Dia menambahkan prevalensi merokok di Indonesia masih sangat tinggi, salah satunya disebabkan oleh harga produk tembakau alternatif yang dinilai lebih mahal dibandingkan rokok konvensional.

    dr. Jeffrey menilai keterjangkauan produk alternatif berperan penting dalam mendorong perokok untuk beralih ke pilihan yang lebih rendah risiko.

    Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif atau kebijakan yang mendukung aksesibilitas produk tembakau alternatif, sehingga lebih banyak perokok dapat beralih dan mengurangi risiko akibat kebiasaan merokok. 

     

  • Asosiasi Pesimis Ojol Dapet THR Tahun 2025, Ini Alasannya

    Asosiasi Pesimis Ojol Dapet THR Tahun 2025, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengaku ragu mitra driver bakal mendapat tunjangan hari raya (THR) tahun ini. Sebab, prosesnya masih berjalan dan Lebaran hanya tinggal menghitung pekan.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono berharap, ojol bisa mendapat THR 2025. Namun, dia juga sadar, aturan terkait belum ada. Sehingga akan sulit untuk mewujudkannya tahun ini.

    “Tahun ini THR sepertinya memang tidak akan diberikan ke pengemudi mitra karena regulasinya memang belum tersedia,” ujar Igun kepada detikOto, dikutip Kamis (20/2).

    Ojek online beroperasi menggunakan aplikasi dalam pelayanannya. Yuk lihat driver ojol ‘ngebid’ di tengah tuntutan dapat THR dari aplikator. Foto: Rifkianto Nugroho

    Igun menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih mengkaji aturan terkait. Sehingga, tahun ini, mereka kemungkinan hanya sebatas mengirim surat edaran ke aplikator seperti Gojek atau Grab.

    “Kemenaker masih proses mengkaji dan pada hari raya tahun ini hanya dapat berupa surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) kepada seluruh aplikator, sehingga masih tidak ada kewajiban memberikan THR,” tuturnya.

    Di kesempatan yang sama, Igun berharap, ketika kelak ojol mendapat jatah THR dari aplikator, maka besarannya disesuaikan upah minimum provinsi atau UMP setempat.

    “Kami berpatokan pada parameter UMP yang berlaku pada masing-masing provinsi namun variabel rumusannya kami mempersilakan Kemenaker untuk berikan draft kepada kami dan stakeholder hingga tercapai kesepakatan,” kata dia.

    Sebagai catatan, gabungan driver ojol telah melakukan demo besar-besaran di Gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin (17/2). Mereka meminta pemerintah untuk ‘mendesak’ aplikator seperti Gojek-Grab agar memberikan THR ke mereka.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengaku, sebelum ada demo besar-besaran, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan driver ojol untuk membahas rencana pemberian THR. Bukan sekali, pertemuan tersebut digelar hingga tiga kali!

    Selain dengan mitra ojol, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah dua kali bertemu perwakilan pengusaha. Dia mengklaim, pengusaha telah memahami permintaan tersebut.

    “Ya, ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya terkait dengan THR kemarin. Pengusaha juga sudah katanya memahami,” jelasnya.

    Menaker dan Wamenaker Lesehan Temui Drivel Ojol Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

    Meski sudah berkumpul dan ada kata memahami rencana pemberian THR itu, ia mengatakan sampai saat ini belum ada titik temu, terutama soal penentuan dan formula perhitungan THR bagi driver ojol.

    “Kami mencoba mencari formula terbaiknya itu yang kita tunggu nanti. Karena ini kan masalah keuangan mereka harus ada simulasi yang harus dipersiapkan kan? Kita tunggu nanti dari sini dalam beberapa hari akan finalisasi dengan pengusaha,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • Kemenaker Bakal Terbitkan Surat Edaran (SE) THR Ojol Awal Ramadan

    Kemenaker Bakal Terbitkan Surat Edaran (SE) THR Ojol Awal Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman pelaku usaha dalam memberikan tunjangan hari raya bagi pengemudi transportasi online, seperti ojek online, taksi online, dan kurir.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pedoman tersebut diperkirakan terbit pada awal Ramadan.

    Merujuk Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), 1 Ramadan 1446H jatuh pada 1 Maret 2025. Itu artinya, SE tersebut diharapkan terbit pada akhir Februari 2025.

    “Insya Allah awal Ramadan [SE terbit],” kata Indah kepada Bisnis, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Sejauh ini, Indah menyebut bahwa pihaknya masih mendiskusikan terkait skema pemberian THR kepada pengemudi transportasi online. Ada dua kemungkinan, yakni dalam bentuk uang tunai atau berupa barang.

    Selain itu, Kemnaker masih mempertimbangkan istilah yang tepat mengenai pemberian tunjangan hari raya ini. Sebab, pekerja dan pelaku usaha memiliki pendapat yang berbeda soal istilah tersebut.

    Indah mengungkap, manajemen aplikator ingin agar istilah yang digunakan adalah Bantuan Hari Raya (BHR), sedangkan para pekerja ingin menggunakan istilah THR.

    Untuk itu, pihaknya tengah mempertimbangkan istilah mana yang paling pas digunakan. “Kita masih mempertimbangkan mana yang lebih pas,” ujarnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sebelumnya memastikan bahwa formulasi pemberian THR untuk pengemudi transportasi online masih tersebut berjalan.

    Dia menyebut perusahaan aplikasi atau aplikator seperti Gojek maupun Grab Indonesia sudah merespons soal tuntutan dari mitra pengemudi terkait dengan THR ojol. 

    “Sudah ada  [respons dari aplikator], tapi kan kita coba mencari solusi yang terbaik ya,” kata Yassierli ke wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

    Yassierli juga berkomunikasi dengan eselon I Kemnaker mengenai pemberian THR untuk pengemudi transportasi online. Kendati begitu, dia enggan untuk membeberkan progres pembahasan yang masih bergulir.

    “Belum bisa disampaikan [progres pembahasan],” pungkasnya. 

  • Kemenaker: THR Ojol Antara Uang atau Barang

    Kemenaker: THR Ojol Antara Uang atau Barang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih membahas skema pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi pengemudi transportasi online seperti ojek online (ojol), taksi online, dan kurir. 

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, ada dua skema yang dipertimbangkan yaitu pemberian THR ojol dalam bentuk uang tunai atau barang.

    “[Skema pemberian] THR ojol masih didiskusikan, cuma ya nanti bisa uang atau barang,” kata Indah kepada Bisnis, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Selain mempertimbangkan skema pemberian THR, Indah menyebut bahwa pemerintah mendapat masukan terkait istilah THR. Pekerja ingin menggunakan istilah THR, sedangkan manajemen aplikator mengharapkan agar istilah tersebut diganti dengan Bantuan Hari Raya (BHR).

    Dua masukan itu, lanjutnya, masih dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menemukan istilah yang paling pas mengenai hal ini.

    “Kita masih mempertimbangkan mana yang lebih pas,” ujarnya.

    Skema pemberian THR tersebut nantinya akan tertuang dalam Surat Edaran atau SE yang mengatur soal pemberian THR bagi pengemudi transportasi online.

    Dalam catatan Bisnis, Kemnaker dalam waktu dekat akan meluncurkan SE yang mengatur soal pemberian THR bagi pengemudi transportasi online. Penetapan SE itu sebagai pedoman bagi pengusaha untuk menyusun aturan THR kepada ojol, taksi online, dan kurir.

    “Dalam jangka pendek Insya Allah akan dikeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan tentang tunjangan hari raya,” Indah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (18/2/2025). 

    Kendati begitu, Kemenaker masih menemui tantangan dalam menerbitkan SE tersebut. Sebab, baik Kemenaker maupun pengusaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai istilah THR.

    Dalam hal ini, kata Indah, Kemenaker ingin menggunakan istilah THR, sedangkan pelaku usaha mengharapkan agar istilah tersebut diganti dengan Bantuan Hari Raya (BHR).  

    “Kalau disebutnya THR, mereka [pengusaha] takutnya mengikat karena pekerja,” ujarnya. 

  • Menaker soal Progres Aturan THR Ojol: Masih Cari Solusi Terbaik

    Menaker soal Progres Aturan THR Ojol: Masih Cari Solusi Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli masih menutup rapat informasi soal progres negosiasi dengan perusahaan aplikasi, terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk para pengemudi ojek online (ojol). 

    Menaker Yassierli hanya memastikan bahwa formulasi pemberian THR untuk pengemudi atau driver ojol masih dirumuskan dan terus berjalan. 

    Dia menyebut perusahaan aplikasi atau aplikator seperti Gojek maupun Grab Indonesia sudah merespons soal tuntutan dari mitra pengemudi terkait dengan THR ojol.

    “Sudah ada  [respons dari aplikator], tapi kan kita coba mencari solusi yang terbaik ya,” kata Yassierli ke wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

    Selain dengan perusahaan aplikasi, Yassierli menyebut terus berkomunikasi juga dengan pejabat eselon I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) soal THR untuk ojol. Namun, dia masih menutup rapat progres pembahasan yang bergulir. 

    “Belum bisa disampaikan [progres pembahasan],” ujarnya.

    Meski demikian, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyebut dalam waktu dekat akan meluncurkan Surat Edaran atau SE yang mengatur soal pemberian THR untuk ojol hingga kurir online. 

    Adapun, penetapan SE itu sebagai pedoman bagi pengusaha menyusun aturan THR kepada ojol, taksi online, dan kurir online. 

    “Dalam jangka pendek Insya Allah akan dikeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan tentang tunjangan hari raya,” kata Indah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Kendati begitu, Kemenaker masih menemui tantangan dalam menerbitkan SE tersebut. Sebab, baik Kemenaker maupun pengusaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai istilah THR.

    Dalam hal ini, kata Indah, Kemenaker ingin menggunakan istilah THR, sedangkan pelaku usaha mengharapkan agar istilah tersebut diganti dengan Bantuan Hari Raya (BHR). 

    “Kalau disebutnya THR, mereka [pengusaha] takutnya mengikat karena pekerja,” ujarnya. 

    Sebelumnya, para mitra pengemudi ojol berdemo di Kantor Kemnaker, Senin (17/2/2025). Korlap Aksi dan Ketua Serkat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menjelaskan bahwa pihaknya bakal melakukan aksi damai menuntut agar para driver ojol bisa mendapat THR.

    “Yang pasti adalah tuntutan kami. Bahwa kami harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (17/2/2025).

  • Mantan Menaker Soroti Wacana THR buat Ojek Online, Ini Katanya – Halaman all

    Mantan Menaker Soroti Wacana THR buat Ojek Online, Ini Katanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri ikut menyoroti soal wacana pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk driver ojek online (ojol).

    Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini pemerintah harus mencari solusi jangka panjang yang tidak berisiko bagi dunia usaha dan investasi.

    Hanif mengatakan kebijakan populis tanpa kepastian hukum bisa menurunkan minat investasi di sektor digital dan gig economy. 

    “Pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang yang melindungi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan bisnis,” katanya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Dia mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi, beban finansial tambahan bagi perusahaan atau aplikator bisa berdampak negatif, seperti kenaikan tarif, pemotongan insentif, atau pengurangan mitra pengemudi. 

    “Regulasi yang terburu-buru dapat merusak keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan pekerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Kerja periode 2014 – 2019 ini.

    Dia menjelaskan ojol beroperasi dalam gig economy berbasis kemitraan, bukan hubungan kerja formal, sehingga tidak otomatis berhak atas THR. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan tinggi pada platform, yang membuat hubungan ini lebih kompleks.

    “Menekan perusahaan platform untuk memberikan THR tanpa dasar regulasi yang jelas bisa menjadi preseden buruk. Solusi yang lebih baik adalah memperkuat regulasi perlindungan sosial bagi gig workers, misalnya melalui jaminan sosial berbasis kontribusi.”

    Pada Senin ini, 17 Februari, sekitar 30 perwakilan mitra pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

    Para mitra tersebut menyampaikan beberapa tuntutan yang utamanya adalah meminta pemberian THR untuk para mitra pengemudi.

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan ketika menemui perwakilan pengunjuk rasa bahwa pihaknya akan menampung masukan-masukan para mitra.

    Ia mengatakan bahwa perlu regulasi yang lebih menyeluruh untuk menyediakan perlindungan untuk para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojol.

    “Ya, ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya terkait dengan THR kemarin kan pengusaha juga sudah katanya mereka memahami dan mencoba mencari formula terbaiknya itu yang kita tunggu nanti,” kata Yassierli, Senin (17/2/2025)