Topik: THR

  • Lebih Tinggi dari Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Capai Segini – Page 3

    Lebih Tinggi dari Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Capai Segini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perekonomian DKI Jakarta, dengan pangsa 16,85% terhadap Nasional masih tumbuh kuat yaitu sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan I 2025, meski sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (5,01%; yoy). Hal tersebut berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan terutama didorong oleh LU informasi dan komunikasi (Infokom), LU perdagangan, serta LU jasa keuangan dan asuransi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (4,87%; yoy).

    Konsumsi RT tumbuh sebesar 5,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,14%; yoy). Meningkatnya pertumbuhan ditopang oleh berlangsungnya HBKN Ramadan-Idulfitri serta Nyepi.

    “Selain itu, penyaluran THR serta pemberian berbagai insentif pemerintah antara lain berupa diskon tarif listrik, dan bantuan pangan turut mendorong pertumbuhan konsumsi RT,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta  Arlyana Abubakar, Selasa (6/5/2025).

    Investasi juga turut menjadi penopang ekonomi Jakarta dengan pertumbuhan sebesar 2,89% (yoy) pada triwulan I 2025. Meskipun tetap menjadi penopang utama, kinerja investasi tersebut tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 7,54% (yoy). Perlambatan bersumber dari penurunan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).

    Selanjutnya, konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi pada triwulan I 2025 menjadi 9,22% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (5,20%; yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya belanja pegawai dan belanja bansos sejalan dengan berlangsungnya HBKN serta belanja subsidi sejalan dengan pemberian berbagai insentif kepada masyarakat.

    Selanjutnya dari sisi eksternal, ekspor tumbuh tinggi menjadi sebesar 17,59% (yoy) dari triwulan sebelumnya (14,66%; yoy), didorong terutama oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sejalan dengan membaiknya ekspor produk otomotif, serta peningkatan ekspor untuk komoditas lainnya seperti alas kaki. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, impor juga tumbuh tinggi dari 14,51% (yoy) menjadi 16,24% (yoy) sehingga Jakarta mencatatkan net impor pada triwulan I 2025.  

     

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 4,87% (yoy) pada kuartal I-2025 cukup resilien atau tangguh di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

    “Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Ke depan, dinamika perekonomian global diakui masih sangat menantang dan tidak mudah. Menurut Sri Mulyani, diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

    Selain itu, pemerintah secara dini disebut telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal itu telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu, Sidang Tahunan ADB, serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025.

    “Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru,” ungkap Sri Mulyani.

    Dari sisi internal, tantangan global ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.

    “Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain,” imbuhnya.

    Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) disebut akan terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

    Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung berbagai insentif pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

    “Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru,” ucap Sri Mulyani.

    Pemerintah mengklaim telah berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

    Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I-2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan Pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino.

    Meski demikian, belanja pemerintah mulai meningkat cepat di akhir triwulan I-2025. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36% dan 6,6%.

    Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.

    Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN, di mana produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy).

    Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh resilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sementara itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%.

    Kemudian sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01% dan 5,75%, yang dinilai mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

    Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik. Sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan.

    Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor, serta sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72% dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data.

    Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

    (kil/kil)

  • Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 ASN di 2025 dan Rincian Besaran Per Golongan – Halaman all

    Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 ASN di 2025 dan Rincian Besaran Per Golongan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN), pensiunan serta penerima tunjangan di tahun 2025.

    Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden RI Prabowo Subianto tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara.

    Adapun sebanyak 9,4 juta orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota TNI/Polri, hakim serta para pensiunan bakal menerima tambahan pendapatan tersebut.

    Kapan jadwal pencairan gaji ke-13 tahun 2025?

    Berdasarkan PP tersebut, di Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa gaji ke-13 akan cair pada Juni 2025, mendatang.

    “Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025,” demikian bunyi PP seperti dikutip, Selasa (6/5/2025).

    Dalam PP itu juga diatur bahwa dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

    Sementara, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembayaran gaji ke-13 paling lambat dilaksanakan pada Juli 2025. 

    Artinya, seluruh aparatur negara memiliki waktu maksimal satu bulan menanti dana tersebut masuk ke rekening mereka.

    Besaran gaji ke-13 yang diterima berbeda-beda, bergantung pada jabatan dan golongan terakhir.

    ASN pusat, hakim, prajurit TNI dan Polri akan menerima komponen penuh berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

    Sementara ASN daerah memperoleh komponen serupa namun besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.

    Besaran Gaji ke-13 pensiunan PNS berbeda tergantung pada golongan dan jabatan terakhir. 

    Berikut estimasi besaran gaji ke-13 ASN sesuai golongan;

    Gaji PNS 2025 golongan I

    IA: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600 

    IB: Rp 1.840.800-Rp 2.670.000

    IC: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700

    ID: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400.

    Gaji PNS 2025 golongan II

    IIA: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400

    IIB: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500

    IIC: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200

    IID: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600.

    Gaji PNS 2025 golongan III

    IIIA: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200

    IIIB: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800

    IIIC: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500

    IIID: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700.

    Gaji PNS 2025 golongan IV

    IVA: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900

    IVB: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300

    IVC: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400

    IVD: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500

    IVE: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200.

     

  • Cerita Pak RT di Semarang Tegas Lawan Ormas Minta Sumbangan, Kabur Saat Ditantang Bukti Surat Resmi – Halaman all

    Cerita Pak RT di Semarang Tegas Lawan Ormas Minta Sumbangan, Kabur Saat Ditantang Bukti Surat Resmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Semarang, Jawa Tengah menceritakan kisahnya tegas melawan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dalam melancarkan modus minta sumbangan.

    Maraknya fenomena ormas demi mendapatkan sumbangan untuk kepentingannya membuat warga resah karena rentan terjadi intimidasi.

    Ketua RT di wilayah Kecamatan Barat, Kota Semarang bernama Muhammad ini, mengaku sempat berhadapan langsung dengan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota ormas.

    Terhitung Muhammad dua kali menghadapi ormas yang meminta sumbangan langsung ke warga dan pengusaha.

    Bahkan, dia mengatakan peristiwa itu jauh sebelum insiden bentrokan ormas terjadi di Kabupaten Blora.

    Oknum ormas tersebut yakni Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang meminta sumbangan dengan membawa proposal pembangunan pos.

    “Pertama kali mereka datang membawa proposal pembangunan pos GRIB Jaya di wilayah Semarang Barat. Waktu itu belum ada kejadian bentrok ormas yang di Blora,” ujar Muhammad melalui sambungan telepon, Senin (5/5/2025).

    Saat itu, warga sempat hampir memberikan uang kepada ormas itu. 

    Tetapi warga kemudian tidak memberikan sumbangan setelah berkonsultasi melalui grup WhatsApp RT.  

    Muhammad langsung meminta warga untuk menolak permintaan itu karena dianggap tidak jelas asal-usul dan legalitas proposal itu.

    Sebab, daripada membantu yang tidak berdampak positif bagi warga, Muhammad lebih memilih untuk fokus membangun fasilitas di wilayahnya.

    “Saya langsung larang. Warga sepakat, lebih baik bantu untuk perbaikan pos satpam atau masjid. Memberi uang ke ormas yang tidak jelas tidak ada dampak positifnya,” ujarnya.

    Tak lama berselang, beberapa oknum dari GRIB Jaya langsung mendatangi pos satpam lingkungan.

    Kemudian terjadi perdebatan panas hingga nyaris berujung adu fisik.

    Namun, saat ditanya terkait bukti surat resmi yang didukung oleh pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), oknum tersebut kebingungan.

    Bahkan, oknum yang bersangkutan tidak mengetahui tentang Kesbangpol.

    “Saya tanya, mana surat resminya? Mereka malah bingung dan tidak tahu apa itu Kesbangpol,” ujar Muhammad.

    Dia kemudian menegaskan, apabila ormas tidak mengetahui lembaga Kesbangpol, maka mustahil untuk memiliki nomor registrasi resmi.

    “Akhirnya mereka pergi. Saya hanya ingin memberi penegasan, bukan cari ribut,” lanjutnya.

    Masih dengan ormas yang sama, insiden kedua dialami Muhammad saat oknum ormas itu meminta sumbangan Tunjangan Hari Raya (THR) ke beberapa pemilik ruko di wilayahnya.

    Saat itu, mereka tertangkap basah oleh satpam hingga dilaporkan ke Muhammad.

    Dia pun turun tangan untuk meminta surat izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot).

    Namun, sama dengan sebelumnya, mereka hanya membawa proposal dengan kop surat GRIB Jaya tanpa bisa menunjukkan izin resminya.

    “Saya datangi, lagi-lagi saya tanya, mana aturan resminya? Mana izin dari pemerintah kota? Mereka hanya bawa proposal dengan kop surat GRIB Jaya, tapi tidak bisa memberi penjelasan,” jelasnya.

    Muhammad kemudian mengambil langkah tegas dan menantang oknum yang bersangkutan untuk membuktikan surat resmi dari Pemkot Semarang.

    “Saya bilang, kalau memang sudah ada izin resmi dari Pemkot, ayo saya antar sekalian cari sumbangan. Tapi kalau tidak ada, saya juga siap antar mereka ke Pemkot buat klarifikasi,” katanya.

    Mendengar pernyataan Muhammad, para oknum langsung pergi dengan tergesa-gesa.

    Dia menegaskan, aksi perlawanan ini untuk melindungi warganya di wilayahnya.

    Sebab, menurut Muhammad, apabila fenomena ini terus dibiarkan, oknum ormas akan berpotensi merugikan masyarakat.

    “Kalau dibiarkan, nanti masyarakat yang dirugikan. Jadi kita perlu tegas. Jangan sampai praktik-praktik seperti ini terus dibiarkan,” imbuhnya

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kisah Pak RT di Semarang Dimintai Dana Pembangunan Hingga THR Oleh Ormas, Nyaris Adu Jotos.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunJateng.com/Budi Susanto)

  • Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang

    Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. ANTARA/Risky Syukur

    Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 16:51 WIB

    Elshinta.com – Jumlah pelamar pekerjaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta mencapai lebih dari tujuh ribu orang.

    “Ini, sudah lebih dari komposisi yang dibutuhkan,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu. 

    Dengan demikian, lanjut Pramono, alokasi untuk PPSU tetap sehingga tak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang.  Pram menyebut akan mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme. Ia juga sudah menginstruksikan jajaran lurah, camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU yang akan direkrut.

    “Proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kita membuka diri terhadap berbagai masukan,” kata Pram.

    Ia menegaskan hanya Gubenur DKI Jakarta yang bisa menetapkan personel yang direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.

    “Sampai saat ini proses rekrutmen masih belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, akan saya buat secara transparan dan terbuka sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada,” demikian Pramono.

    Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) aktif di DKI Jakarta saat ini diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang.  Jumlah itu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing dari total 267 kelurahan, dengan setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas.

    Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.  Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, yaitu sebesar Rp5.396.791 per bulan . Selain gaji pokok, petugas juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) .

    Sumber : Antara

  • Kapan Gaji ke-13 2025 untuk Pensiunan PNS Cair? Ini Jadwal dan Besarannya – Halaman all

    Kapan Gaji ke-13 2025 untuk Pensiunan PNS Cair? Ini Jadwal dan Besarannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para pensiunan PNS selalu menantikan pencairan gaji ke-13 setiap tahunnya.

    Namun, kapan tepatnya pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan di tahun 2025 akan dilakukan?

    Simak penjelasan di bawah ini.

    Apa Itu Gaji Ke-13?

    Gaji ke-13 adalah tambahan penghasilan yang diberikan pemerintah kepada kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. 

    Gaji ke-13 ditujukan sebagai bantuan bagi aparatur negara dan pensiunan PNS dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

    Kapan Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 di Tahun 2025?

    Jadwal pencairan gaji ke-13 biasanya ditentukan oleh pemerintah setiap tahunnya.

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan, gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah 2025.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan keterangan terkait kebijakan pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu pada bulan Juni tahun 2025,” kata Prabowo dikutip dari menpan.go.id.

    Kepala Negara menuturkan, komponen gaji ke-13 bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

    Prabowo berharap dengan adanya kebijakan pemberian Gaji ke-13 di tahun 2025 dapat meningkatkan daya beli dan mendukung perekonomian.

    Besaran Gaji ke-13 2025 untuk Pensiunan

    Besaran Gaji ke-13 pensiunan PNS berbeda tergantung pada golongan dan jabatan terakhir. 

    Gaji pensiunan PNS diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2024. 

    Berikut estimasi besaran Gaji ke-13 2025 untuk pensiunan PNS:

    Pensiunan PNS Golongan I 

    Golongan IA: Rp 1.748.096 – Rp 1.962.128 
    Golongan IB: Rp 1.748.096 – Rp 2.077.264 
    Golongan IC: Rp 1.748.096 – Rp 2.165.184 
    Golongan ID: Rp 1.748.096 – Rp 2.256.688 

    Pensiunan PNS Golongan II 

    Golongan IIA: Rp 1.748.096 – Rp 2.833.824 
    Golongan IIB: Rp 1.748.096 – Rp 2.953.776 
    Golongan IIC: Rp 1.748.096 – Rp 3.078.656 
    Golongan IID: Rp 1.748.096 – Rp 3.208.800 

    Pensiunan PNS Golongan III 

    Golongan IIIA: Rp 1.748.096 – Rp 3.558.576 
    Golongan IIIB: Rp 1.748.096 – Rp 3.709.104 
    Golongan IIIC: Rp 1.748.096 – Rp 3.866.016 
    Golongan IIID: Rp 1.748.096 – Rp 4.029.536 

    Pensiunan PNS Golongan IV 

    Golongan IVA: Rp 1.748.096 – Rp 4.200.000 
    Golongan IVB: Rp 1.748.096 – Rp 4.377.744 
    Golongan IVC: Rp 1.748.096 – Rp 4.562.880 
    Golongan IVD: Rp 1.748.096 – Rp 4.755.856 
    Golongan IVE: Rp 1.748.096 – Rp 4.957.008

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Trade, Hope, and Reward – Dampak CSR Dupoin Ramadan untuk Anak Panti

    Trade, Hope, and Reward – Dampak CSR Dupoin Ramadan untuk Anak Panti

    Jakarta: Siapa yang tak suka dengan THR? Bukan sekadar Tunjangan Hari Raya, namun Ramadan tahun ini menjadi momentum berbeda yang dilakukan oleh Dupoin untuk berbagai kebaikan. THR: Trade, Hope, and Reward, tidak hanya CSR Dupoin namun juga melibatkan lebih dari 1.000 trader untuk berbagi dengan anak panti. Bagaimana keseruan acara THR Dupoin tahun ini?

    Kolaborasi Dupoin dan Trader dalam Aksi Sosial

     
    Program CSR dengan tema ‘THR Dupoin’ bukan hanya inisiatif internal, namun juga hasil kolaborasi antara perusahaan dan para trader yang tergabung di platform Dupoin. Kali ini Dupoin berbagi kebahagiaan dengan dua panti asuhan Panti Asuhan Cinta Kasih di Jakarta Timur dan Panti Asuhan Al-Hikmah di Jakarta Selatan.
     
    Tim Dupoin tidak hanya menyerahkan donasi berupa kebutuhan pokok dan santunan, tapi juga menghabiskan waktu bersama anak-anak panti, menciptakan momen yang hangat dan penuh kebersamaan.

    Kehadiran para trader dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa komunitas trading juga memiliki sisi sosial yang kuat. Ini adalah bentuk nyata bahwa semangat berbagi bisa tumbuh dari berbagai latar belakang, termasuk dunia finansial dan investasi.

    Dampak Positif Program CSR THR Ramadan

     
    Bagi anak-anak panti asuhan, kegiatan ini lebih dari sekadar bantuan materi. Ada semangat baru, harapan, dan rasa bahwa mereka tidak sendiri. Sering kali, perhatian dan kehadiran yang justru paling berarti, dan itulah yang berhasil diberikan oleh program CSR Dupoin kali ini.
     
    Beberapa anak bahkan mengungkapkan harapan mereka untuk bisa belajar lebih banyak tentang dunia teknologi dan keuangan di masa depan, mimpi yang bisa jadi awal dari perubahan hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa CSR bukan hanya soal memberi, tapi juga menginspirasi dan membuka cakrawala baru.

    Komitmen Dupoin untuk Berkontribusi secara Berkelanjutan

     
    Bagi Dupoin, program CSR bukanlah agenda musiman. Ini adalah bagian dari visi jangka panjang untuk terus berkontribusi terhadap masyarakat. Tak hanya bulan Ramadan, namun juga pada momen-momen lainnya, Dupoin berkomitmen untuk tetap hadir dan berperan aktif.
     
    Dengan mengusung semangat “THR: Trade, Hope, and Reward,” Dupoin ingin menyampaikan pesan bahwa di balik setiap transaksi, selalu ada kesempatan untuk berbagi. Karena kesuksesan sejati bukan hanya soal profit, tapi juga soal makna dan dampak yang bisa diberikan kepada sesama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja meminta agar pemerintah memastikan buruh/pekerja mendapatkan hak yang adil jika sistem kerja alih daya (outsourcing) dihapus.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai penghapusan outsourcing sejatinya juga membutuhkan kajian dan pertimbangan yang matang lantaran akan berdampak luas agar tidak merugikan berbagai pihak, termasuk para buruh.

    Meski begitu, Elly menuturkan, serikat pekerja akan terus mengingatkan kepala negara RI yang memiliki kuasa untuk menghapus sistem outsourcing.

    “Saya kira itu kan tidak mungkin hapus outsourcing besok langsung dihapus, kan ada kajian-kajian, analisa, dan kebijakan lainnya yang akan kita lihat,” kata Elly saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Di sisi lain, jika sistem outsourcing diganti dengan sistem kontrak, Elly meminta agar semua hak pekerja dilindungi dan tak ada diskriminasi, termasuk menerima pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga jaminan sosial.

    “Sistem kontrak atau hal lainnya memang tidak boleh didiskriminasi dari perlindungan apapun, dari menerima pesangon, THR, lalu jaminan sosial, misalnya kecelakaan kerja, kematian, dan yang lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut agar pemerintah menghapus outsourcing. Dia juga meminta agar karyawan kontrak juga harus dibatasi.

    “Kalaupun outsourcing masih ada, hanya lima jenis pekerjaan, catering, cleaning service, security, driver, dan jasa pertambangan dan perminyakan,” kata Said.

    Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja. 

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.

    Di samping itu, dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional, yang diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

  • Hari Buruh 2025, Eks Karyawan Sritex Berharap THR dan Pesangon Segera Dibayar: Itu Hak Kami – Halaman all

    Hari Buruh 2025, Eks Karyawan Sritex Berharap THR dan Pesangon Segera Dibayar: Itu Hak Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kini masih menanti hak-haknya setelah perusahaan dinyatakan pailit.

    Sebagaimana diketahui, pabrik tekstil yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut resmi tutup pada 1 Maret 2025 setelah putusan pailit dari Pengadilan Niaga Kota Semarang.

    Akibatnya, ribuan buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara mendadak.

    Namun, sampai Hari Buruh pada 1 Mei 2025 ini, banyak mantan karyawan Sritex yang masih menghadapi ketidakpastian.

    Pasalnya, hak-hak normatif seperti Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 dan pesangon belum juga diberikan.

    Berdasarkan pengakuan mantan karyawan PT Sritex bagian petugas keamanan, Sri Cahyaningsih mengaku, sampai bulan Mei ini, para bekas karyawan, termasuk dirinya belum menerima THR dan pesangon.

    “Kalau THR dan Pesangon belum ada,” kata Sri saat dikonfirmasi Tribun Solo, Kamis (1/5/2025).

    Sri yang sudah bekerja di Sritex selama kurang lebih 25 tahun, kini hanya bisa menunggu THR dan pesangon diberikan.

    “Harapan di Hari Buruh ini, saya berharap hak-hak eks karyawan Sritex diberikan.” 

    “Karena itu hak kami selama mengabdi di Sritex dan hak karyawan tiap setahun sekali menerima THR,” terangnya.

    Sri mengaku akan tetap menunggu haknya diberikan meskipun harus menunggu lama.

    Sementara itu, Ketua Forum Peduli Buruh Sukoharjo, Sukarno, juga memiliki harapan supaya pemerintah bisa membantu memenuhi hak eks karyawan PT Sritex.

    “Jadi, harapan kami Forum Peduli Buruh Sukoharjo berharap dari pemerintah bisa membantu, agar teman-teman yang ter-PHK dari teman Sritex ini bisa menikmati jeri payahnya,” Kata Sukarno, Kamis.

    Ia menyebut, hak yang harus diberikan kepada eks karyawan Sritex, mulai dari THR dan pesangon.

    “Informasinya, sampai sekarang belum ada kejelasan dan belum ada yang terbayarkan.” 

    “Harapan kami pemerintah pusat bisa membantu untuk menyelesaikan hal tersebut,” sambungnya.

    Sukarno menegaskan, Forum Peduli Buruh terus berusaha mengawal dan selalu berkoordinasi dengan serikat pekerja Sritex.

    “Masih berjalan komunikasinya dengan serikat pekerja Sritex,” ungkapnya.

    Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Sritex

    Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut tengah mengusut adanya dugaan korupsi pada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

    Kabar tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

    Hanya saja pengusutan dugaan korupsi yang tengah dilakukan tersebut masih bersifat penyidikan umum.

    “Masih penyidikan umum,” jelas Harli saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/5/2025).

    Dirinya lantas menerangkan, saat ini penyidik tengah mencari adanya dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank terhadap PT Sritex.

    “(Dugaan korupsi) dalam hal pemberian kredit bank kepada Sritex,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Suara Eks Karyawan Sritex Sukoharjo Pada Hari Buruh: THR dan Pesangon Belum Dibayar, Itu Hak Kami.

    (Tribunnews.com/Deni/Fahmi)(TribunSolo.com/Anang Maruf)

  • Hari Buruh, Puan Minta Buruh Kenang Perjuangan Bung Karno

    Hari Buruh, Puan Minta Buruh Kenang Perjuangan Bung Karno

    Bisnis.com, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para buruh agar mengenang perjuangan kakeknya Presiden Sukarno atau Bung Karno.

    Pasalnya, menurut Puan, kakeknya bersama para pendiri bangsa lain, selama ini selalu memperjuangkan hak-hak buruh. Bahkan, kata Puan, Soekarno juga dikenal sebagai pemikir perburuhan Indonesia.

    Beberapa gagasan Bung Karno ihwal buruh di antaranya tentang asas perjuangan kaum buruh yakni hak atas hasil keringat sendiri. Salah satunya, perjuangan buruh terkait batas jam kerja. Perjuangan buruh untuk membatasi jam kerja dianggap menjadi salah satu simbol keberhasilan mereka.

    “Pada tahun 1950-an, Bung Karno juga mengeluarkan kebijakan pemberlakuan THR yang hingga kini masih terus diterapkan. Hari Buruh 1 Mei bukan hanya tentang keberhasilan membatasi jam kerja, tetapi juga simbol kemenangan nilai keadilan sosial,” tutur Puan di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Puan berjanji bahwa dirinya bakal terus melanjutkan gagasan kakeknya itu untuk memperkuat kebijakan, pengaturan dan program pemerintah terhadap buruh. Dia mengatakan bahwa buruh harus mendapat perlindungan dan hak yang jelas, sekaligus mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan harmonis.

    “DPR RI akan mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan. Banyak yang harus kita kerjakan untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan,” kata Puan.

    Tidak lupa Puan pun mengajak semua pihak untuk merefleksikan semangat perjuangan pendiri bangsa dalam momen Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.

    “Selamat Hari Buruh Internasional 2025 untuk semua buruh maupun pekerja di Indonesia. Momen May Day menjadi bukti bahwa perjuangan terhadap kesejahteraan buruh tak pernah berhenti sejak negara ini berdiri,” ujarnya.

    Puan pun optimistis perjuangan para buruh selama ini telah membuat Indonesia jadi bangsa yang semakin maju.“Saya percaya di balik setiap peluh buruh, ada semangat perjuangan untuk membangun bangsa ini,” tuturnya.