Xcloud.id

Topik: THR

  • Indeks Bisnis UMKM BRI: Kinerja Terus Tumbuh dan Tetap Optimis

    Indeks Bisnis UMKM BRI: Kinerja Terus Tumbuh dan Tetap Optimis

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dalam Indeks Bisnis UMKM Q1-2025 dan proyeksi untuk kuartal II-2025 mengetahui bahwa pertumbuhan bisnis UMKM terus menunjukkan perbaikan. Ini tercermin dari capaian Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 104,3 pada kuartal I-2025, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 102,9 maupun kuartal IV-2024 yang sebesar 102,1.

    Kenaikan kinerja bisnis UMKM pada kuartal I-2025 ini tidak lepas dari pengaruh Ramadhan dan Idulfitri yang mendorong lonjakan permintaan dan harga, terutama pada produk pertanian, industri pengolahan, jasa angkutan, dan jasa lainnya. Kenaikan permintaan ini didukung oleh adanya THR dan bansos yang memperkuat daya beli masyarakat.

    Selain itu, panen raya tanaman pangan di beberapa sentra produksi yang ditopang harga jual yang menarik sehingga mendorong kinerja sektor pertanian meningkat signifikan dari kuartal sebelumnya. Selaras dengan kondisi tersebut, sejumlah pelaku UMKM juga menunjukkan inisiatif untuk memperkuat daya saing usahanya melalui peningkatan kualitas produk dan layanan dengan memanfaatkan kanal digital, termasuk dengan memanfaatkan penjualan secara online.

    Sejalan dengan pertumbuhan bisnis UMKM yang meningkat, kondisi likuiditas pada kuartal I-2025 turut membaik. Rentabilitas juga menunjukkan perbaikan dengan indeks di atas 100, didorong oleh kenaikan omset usaha.

    Namun, perbaikan rentabilitas relatif terbatas akibat naiknya harga barang input atau barang dagangan, terutama pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen Indeks Bisnis UMKM naik dan berada di atas 100, kecuali volume produksi (99,2).

    Kenaikan tertinggi dan indeks tertinggi terjadi pada rata-rata harga jual (116,0), didorong oleh lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Volume produksi dan harga jual yang membaik mendorong omset usaha tumbuh, dengan indeks 101,4 atau naik 3,0 poin dari 98,4 pada kuartal sebelumnya.

    Pemesanan dan persediaan barang input juga meningkat, masing-masing naik 2,6 dan 1,4 poin. Kenaikan volume produksi turut mendorong peningkatan penggunaan tenaga kerja. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat HBKN, pelaku UMKM menambah persediaan barang jadi. Sementara itu investasi tetap tumbuh, namun kenaikannya cenderung flat dibanding kuartal sebelumnya.

    Dilihat secara sektoral, hampir semua sektor masih ekspansif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, serta sektor hotel dan restoran. Ekspansi sektor pertanian didorong adanya panen raya tanaman pangan, meningkatnya permintaan hasil pertanian dan peternakan selama Ramadhan dan Idulfitri, harga jual yang tetap menarik, serta kemudahan akses barang input seperti pupuk dan obat-obatan.

    Aktivitas sektor pertambangan dan konstruksi mengalami kontraksi akibat cuaca yang kurang kondusif bagi sektor ini (musim hujan), lesunya permintaan dari proyek pemerintah dan swasta pada awal tahun anggaran, serta kenaikan harga material. Ekspansi sektor industri pengolahan dan perdagangan ditopang oleh meningkatnya permintaan selama puasa dan hari raya, adanya perbaikan daya beli konsumen seiring pemberian tunjangan hari raya, bantuan sosial, serta hasil panen tanaman pangan dan hortikultura yang bagus.

    Kinerja sektor hotel dan restoran menurun akibat waktu operasional yang lebih pendek dan sebagian tutup selama Ramadhan. Lebih lanjut, sektor pengangkutan tumbuh moderat ditopang permintaan jasa transportasi untuk mudik selama hari raya. Aktivitas sektor jasa tumbuh melambat karena turunnya permintaan jasa selama bulan puasa.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan bahwa meskipun ekspansi UMKM membaik di Triwulan I/2025, pelaku usaha masih menghadapi kendala seperti daya beli yang belum pulih sepenuhnya, naiknya harga barang input sektor industri pengolahan dan konstruksi, serta ketatnya persaingan di sektor perdagangan dan transportasi.

    “Oleh karena tantangan tersebut, pelaku UMKM memperkirakan pertumbuhan yang lebih moderat pada Q2-2025 seperti tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis yang turun ke 119,2 dari 120,4, namun tetap di atas 100,” ujar Hendy dalam keterangan resmi, Senin (2/6/2025).

    Moderasi pertumbuhan pada kuartal II-2025 juga didorong faktor beberapa faktor seperti, normalisasi permintaan dan produksi pada sektor manufaktur dan perdagangan pasca-Idulfitri, daya beli konsumen yang belum pulih dalam waktu dekat, naiknya harga barang input sektor industri dan konstruksi, serta prospek ekonomi yang diperkirakan tumbuh lebih lambat pada 2025.

    Sejalan dengan bisnis UMKM yang masih mengalami ekspansi, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum tetap baik. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM kuartal I-2025 yang berada pada level 114,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) naik 0,2 poin menjadi 93,7, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -1,2 poin menjadi 134,5. IE yang melemah sejalan dengan ekspektasi terbatasnya ekspansi bisnis UMKM pada kuartal II-2025.

    “Seiring dengan membaiknya kondisi bisnis UMKM di Kuartal I-2025 dan ekspektasi yang masih positif ke depan, pelaku UMKM tetap memberi penilaian tinggi terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya,” ujar Hendy.

    Hal ini tercermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) kuartal I-2025 yang tetap berada pada level yang tinggi (125,9). Semua komponen penyusunnya tetap bertahan di atas level 100, meski sedikit terkoreksi dari kuartal sebelumnya.

    Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,4), serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 137,1). Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa, dengan level indeksnya tetap di atas 100 (indeks terkait 111,5).

    “Hal ini terkait daya beli masyarakat yang belum pulih dan tingginya harga barang input di sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang berpotensi menggerus keuntungan pelaku usaha,” tambah Hendy.

    Metodologi Survei

    Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan oleh BRI Research Institute pada 25 Maret 2025 hingga 13 April 2025. Survei ini melibatkan 7.060 responden, yang merupakan debitur UMKM BRI dari berbagai sektor ekonomi dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

    Pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified systematic random sampling, sehingga hasil survei ini dapat merepresentasikan keberagaman sektor usaha, wilayah provinsi, dan skala usaha dari pelaku UMKM. Adapun, informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden.

    Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.

    Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi Early Warning System (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

    Dalam survei ini, responden diminta menjawab sejumlah pertanyaan yang mencerminkan persepsi mereka terhadap perkembangan dan prospek usaha. Untuk setiap pertanyaan, responden dapat memberikan salah satu dari tiga pilihan jawaban, yaitu positif (lebih tinggi atau lebih baik), negatif (lebih rendah atau lebih buruk), atau netral (sama saja atau tetap). Dalam penghitungan indeks difusi, hanya jawaban positif dan negatif yang diperhitungkan, sementara jawaban netral diabaikan.

    Nilai indeks di atas 100 menunjukkan bahwa persepsi positif lebih dominan dibandingkan persepsi negatif. Sebaliknya, apabila nilai indeks berada di bawah 100, hal tersebut mencerminkan bahwa jumlah responden yang memberikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan yang memberikan jawaban positif.

    (rah/rah)

  • Gaji ke-13 Cair Mulai 2 Juni, Segini Besarannya!

    Gaji ke-13 Cair Mulai 2 Juni, Segini Besarannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah resmi mengumumkan pencairan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS maupun PPPK, serta prajurit TNI dan Personel Polri, begitu juga dengan para pensiunannya. Pencairan ini akan dimulai pada 2 Juni 2025, khusus untuk para pensiunan dan purnabakti.

    Pencairan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Penerima Pensiun dan Tunjangan Tahun 2025, serta Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Corporate Secretary membenarkan perihal pencairan ini. Dia menegaskan, bahwa proses pembayaran akan dilakukan tanpa perlu pengajuan atau autentikasi ulang, sehingga peserta tidak perlu melakukan verifikasi data atau tindakan administratif tambahan.

    “Pembayaran ini mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan, serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra.

    TASPEN pun mengingatkan besaran gaji ke-13 dihitung dari komponen penghasilan Mei 2025 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Adapun, besaran ini tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun, kecuali potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Untuk pensiunan yang mulai menerima pensiun setelah 1 Mei 2025, pembayaran Gaji Ketiga Belas tetap dilakukan mulai 2 Juni 2025,” ungkap Henra.

    Sementara itu, bagi penerima pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya.

    TASPEN menyiapkan jadwal khusus juga ditetapkan bagi:

    TMT 1 Mei 2025: Pembayaran dilakukan oleh TASPEN.
    TMT 1 Juni 2025: Pembayaran dilakukan oleh satuan kerja.

    Bagaimana dengan PNS, PPPK dan TNI serta Polri aktif?

    Pemerintah juga menegaskan bahwa pembayaran akan tetap dilakukan pada Juni 2025. Sebagai catatan, komponen yang termasuk dalam gaji ke-13 meliputi:

    Gaji pokok;
    Tunjangan keluarga;
    Tunjangan pangan;
    Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
    Tunjangan kinerja
    Berikut ini, rincian kisaran besaran gaji ke-13 PNS:

    a. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp31.474.800,00

    b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan Lain Rp29.665.400,00

    c. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp28.104.300,00

    d. Anggota Rp28.104.300,00

    Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Nonstruktural; dan Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat:

    a. Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp24.886.200,00

    b. Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp19.514.800,00

    c. Eselon III/Pejabat Administrator Rp13.842.300,00

    d. Eselon IV/Pejabat Pengawas Rp10.612.900,00

    Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada Lembaga Nonstruktural dan Perguruan Tinggi Negeri Baru:

    Pendidikan SD/SMP/sederajat

    – masa kerja s.d. 10 tahun Rp4.285.200,00

    – masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp4.639.300,00

    – masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600,00

    b. Pendidikan SMA/DI/sederajat

    – masa kerja s.d. 10 tahun Rp4.907.700,00

    – masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp5.347.400,00

    – masa kerja di atas 20 tahun Rp5.861.500,00

    c. Pendidikan DII/DIII/sederajat

    – masa kerja s.d. 10 tahun Rp5.488.500,00

    – masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp5.966.100,00

    – masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200,00

    d. Pendidikan S1/D-IV/sederajat

    – masa kerja s.d. 10 tahun Rp6.591.000,00

    – masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp7.160.500,00

    – masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800,00

    E. Pendidikan S2/S3/sederajat

    – masa kerja s.d. 10 tahun Rp7.764.100,00

    – masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp8.357.500,00

    – masa kerja di atas 20 tahun Rp9.050.500,00

    Sementara itu, besaran gaji ke-13 pensiun dan penerima pensiun PNS akan mengikuti perhitungan di atas sesuai golongan terakhir. Patut diingat, tidak semua PNS menerima gaji ke-13 pada tahun ini. Hal tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025.

    Sebab dalam Pasal 8 aturan itu disebutkan THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara.

    (haa/haa)

  • Komnas HAM: RUU PPRT perlu jamin sejumlah muatan kondisi kerja

    Komnas HAM: RUU PPRT perlu jamin sejumlah muatan kondisi kerja

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memaparkan sejumlah muatan kondisi kerja yang aman dan adil bagi pekerja rumah tangga (PRT), yang perlu dijamin dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    “Ini adalah kajian yang dilakukan Komnas HAM terkait dengan urgensi pengesahan RUU PPRT, di mana beberapa muatan kondisi kerja yang aman dan adil yang diusulkan oleh Komnas HAM,” kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan perempuan yang akan secara efektif menjabat sebagai Ketua Komnas HAM baru pada 2 Juni 2025, ketika rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga pakar manajemen dan kebijakan publik.

    Pertama, dia mengatakan bahwa RUU PPRT perlu mengatur ulang mengenai definisi PRT dan ruang lingkupnya.

    Dia menuturkan bahwa secara faktual PRT masuk sebagai pekerja, namun secara de jure istilah pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan didefinisikan terbatas sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah.

    “PRT sendiri sebenarnya juga menerima upah, tetapi hubungan industrialnya sejauh ini tergantung pada bagaimana relasi yang dibangun dengan majikannya sehingga ini yang kemudian memposisikan bagi PRT pelindungannya masih minim,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menilai yang paling mendasar ialah perlunya pengaturan definisi PRT sebagai kategori pekerja dengan adanya penegasan terkait penerimaan upah pada payung hukum yang ada.

    Dia menyebut muatan kondisi kerja yang aman dan adil bagi PRT yang perlu dijamin dalam RUU PPRT lainnya ialah terkait mekanisme kontrak atau perjanjian kerja.

    Dia mendorong beberapa unsur minimal diatur dalam kontrak kerja, yaitu terkait dengan identitas, hak dan kewajiban, jumlah upah dan jaminan sosial, tempat dan tanggal perjanjian, serta bagaimana perjanjian itu disepakati dan dipahami oleh kedua belah pihak.

    “Terutama bagi PRT yang pendidikannya terbatas, misalnya tidak dapat membaca, menulis, itu juga diberikan pemahaman terlebih dahulu, sebelum menyepakati isi perjanjian,” ujarnya.

    RUU PPRT, lanjut dia, perlu menjamin pula terkait ketentuan usia minimum bagi seseorang yang bekerja sebagai PRT guna mencegah potensi eksploitasi terhadap anak.

    “Penentuan usia minimum dapat mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak yakni 18 tahun,” ucapnya.

    Dia juga menyebut dalam RUU PPRT perlu menjamin terkait ketentuan hak upah yang layak bagi PRT berdasarkan kesepakatan bersama antara PRT dan pemberi kerja, serta pengaturan besaran THR dalam bentuk yang disepakati sekurang-kurangnya sebesar satu bulan kerja.

    “Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jala PRT, rata-rata sejauh ini upah PRT yang diterima adalah baru 20-30 persen dari upah minimum provinsi di tempat di mana bekerja,” katanya.

    Kemudian, sambung dia, RUU PPRT perlu menjamin hak atas batasan waktu kerja bagi PRT, yang di dalamnya mencakup jam kerja yang manusiawi, jam istirahat dan hari libur, serta hak PRT untuk cuti.

    Selain itu, RUU PPRT perlu menjamin pula
    hak atas kebebasan, keselamatan dan kesehatan kerja bagi PRT, hak atas jaminan sosial (jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan); akomodasi yang layak, dan mekanisme pengawasan sengketa dan pemidanaan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Festival Rujak Uleg, DPRD: Cermin Keberagaman dan Semangat Persatuan Warga Surabaya

    Festival Rujak Uleg, DPRD: Cermin Keberagaman dan Semangat Persatuan Warga Surabaya

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Festival Rujak Uleg kembali menjadi magnet budaya dalam perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 di Bekas Taman Remaja Surabaya (TRS) pada Sabtu (17/5/2025). Festival ini bukan sekadar pertunjukan kuliner, melainkan juga wujud semangat gotong royong dan persatuan warga Kota Pahlawan.

    Cobek raksasa, kostum unik bertema The Legend of THR, hingga antusiasme ribuan warga menjadi pemandangan yang merefleksikan betapa dalamnya akar budaya ini di hati masyarakat.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan festival yang menurutnya telah menjadi simbol identitas kota pahlawan.

    “Festival Rujak Ulek ini sudah 20 tahun diadakan dan antusiasme masyarakat Surabaya untuk hadir, dan juga tadi ada dari Kementerian Pariwisata ini menunjukkan kita konsisten untuk menjaga kearifan lokal,” ujar Yona seusai mengikuti kegiatan.

    Tak hanya hadir sebagai tamu undangan, Yona juga ikut serta mengulek rujak bersama para pejabat Pemkot Surabaya. Dia menyebut pengalaman itu bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kebersamaan dan ketulusan dalam menjalani tradisi.

    “Karena kita nguleknya dengan hati, apapun kalau kita lakukan dengan hati pasti hasilnya yang terbaik,” tuturnya.

    Lebih jauh, Yona mengungkap filosofi mendalam dari kuliner khas ini. Menurutnya, keberagaman bahan dalam seporsi rujak adalah gambaran nyata dari keberagaman masyarakat Surabaya.

    “Rujak Uleg bahwa itu beragam kondimennya ada sayur, ada buah, rasanya nanu-nanu bercampur tetapi menjadi sebuah rasa yang sangat lezat,” jelasnya.

    Bagi politisi Partai Gerindra ini, filosofi tersebut selaras dengan wajah Kota Pahlawan yang plural dan inklusif. Dalam keberagaman itulah, Surabaya tumbuh sebagai kota yang kuat dan saling menghargai perbedaan.

    “Itulah warga Kota Surabaya, warga Kota Surabaya ini heterogen, majemuk, berbagai macam tetapi nampak sangat indah. Ini adalah bentuk dari sebuah unity in diversity,” imbuhnya.

    Yona berharap Festival Rujak Uleg akan terus dikembangkan agar bisa menjadi daya tarik wisata yang lebih luas. Ia menilai event budaya seperti ini harus dipertahankan sebagai penguat jati diri kota dan ajang silaturahmi warga.

    “Selamat Hari Jadi Kota Surabaya, mudah-mudahan event-event seperti ini tidak akan pernah lekang oleh waktu, semoga ke depan akan menjadi jauh lebih baik, tentu ini adalah wujud dari kebersamaan masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.[asg/aje]

  • Festival Rujak Uleg 2025 Usung Tema “The Legend of THR”: 3.300 Porsi Dibagikan Gratis

    Festival Rujak Uleg 2025 Usung Tema “The Legend of THR”: 3.300 Porsi Dibagikan Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) — Festival Rujak Uleg kembali digelar untuk ke-20 kalinya dengan mengusung tema unik dan penuh nostalgia, “The Legend of THR”. Bertempat di Surabaya Expo Center — kawasan yang dulunya dikenal sebagai Taman Hiburan Rakyat (THR) — festival tahunan ini sukses menarik perhatian ribuan warga Surabaya dan wisatawan dari berbagai daerah.

    Acara yang berlangsung meriah pada Sabtu malam ini menghadirkan total 131 tim peserta, mulai dari 38 perwakilan hotel, 38 komunitas masyarakat, hingga 28 delegasi khusus dari mahasiswa asing dan perguruan tinggi di Surabaya.

    Tidak hanya itu, sebanyak 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 31 kecamatan turut memeriahkan panggung festival lewat parade busana bertema Dangdut, menambah semarak suasana dengan sentuhan budaya populer Indonesia.

    Salah satu daya tarik utama tahun ini adalah hadirnya kategori khusus “Rujak Nusantara” yang diikuti oleh lima kabupaten sekitar, yakni Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan. Masing-masing daerah membawa cita rasa khas rujak mereka, memperkaya keberagaman kuliner lokal yang ditampilkan di festival ini.

    Namun, yang paling dinanti-nantikan para pengunjung adalah pembagian 3.300 porsi rujak uleg secara gratis. Tradisi ini menjadi ikon festival yang selalu ditunggu-tunggu, mengajak warga dan wisatawan untuk menikmati kelezatan rujak cingur bersama-sama.

    Festival Rujak Uleg sendiri pertama kali digelar pada 2004 oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk pelestarian kuliner khas daerah, terutama rujak cingur — makanan tradisional berbahan dasar petis, sayur, dan irisan cingur (hidung sapi). Sejak saat itu, festival ini berkembang menjadi salah satu event budaya kuliner terbesar di Indonesia.

    Puncak prestasi festival ini terjadi pada 2019, ketika berhasil mencatatkan diri di Museum Rekor Indonesia (MURI) atas penggunaan cobek (ulekan) terbesar serta jumlah peserta terbanyak yang secara bersamaan mengulek rujak.

    Lebih dari sekadar festival kuliner, Rujak Uleg telah menjadi bagian penting dari identitas budaya Kota Surabaya. Kehadiran berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga komunitas lokal dan mahasiswa internasional, menjadikan acara ini sebagai simbol kebersamaan dalam keberagaman.

    Dengan konsep yang terus berinovasi tiap tahunnya, Festival Rujak Uleg tak hanya melestarikan warisan kuliner, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya yang mendukung branding Surabaya sebagai kota kreatif dan inklusif. (fyi/suf)

  • Koalisi Ojol Nasional Desak Pemerintah Hentikan Politisasi Driver: “Kami Bukan Komoditas Politik!”

    Koalisi Ojol Nasional Desak Pemerintah Hentikan Politisasi Driver: “Kami Bukan Komoditas Politik!”

    JABAR EKSPRES — Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai komunitas yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) melakukan aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 8 Mei 2025. Aksi ini menyuarakan keresahan mendalam para mitra pengemudi atas berbagai kebijakan dan narasi publik yang dinilai menyesatkan, memecah belah, dan mempolitisasi keberadaan ojol.

    Dalam orasinya, Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyampaikan bahwa isu pengemudi ojol belakangan ini bukan lagi sekadar persoalan kesejahteraan atau perlindungan, tapi telah berubah menjadi alat komoditas politik oleh sejumlah pihak yang tidak memahami akar persoalan di lapangan.

    “Yang perlu kita ketahui, ojol sedang tidak baik-baik saja. Banyak kepentingan elite yang memanfaatkan ojol dengan cara membelah-belah kami demi kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tegas Andi.

    Menurutnya, isu-isu seperti THR, jaminan pensiun, hingga desakan perubahan status menjadi pekerja tetap, kerap muncul bukan dari aspirasi asli komunitas pengemudi, tetapi digulirkan oleh kelompok tertentu demi pencitraan atau kepentingan elektoral. Pengemudi, kata Andi, kerap dijadikan panggung, tetapi tidak pernah dilibatkan secara sejati dalam proses pengambilan keputusan.

    “Kita bukan panggung politik. Kita bukan properti narasi. Jangan jadikan driver ojol sebagai alat untuk meraih dukungan, menambah suara, atau memperkuat posisi tawar di politik nasional.”

    Andi menyatakan bahwa sejak awal para pengemudi sadar bahwa hubungan kerja mereka bersifat kemitraan, dan bukan sebagai buruh formal. Namun, selama ini, sistem kemitraan itu belum didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga menempatkan driver dalam posisi yang serba tidak pasti.

    “Kami tahu dari awal, saat mendaftar, status kami adalah mitra. Tapi yang kami sayangkan, sampai sekarang belum ada aturan yang menjamin kemitraan ini adil dan seimbang. Kami tidak ingin jadi buruh, tapi juga tidak mau terus-menerus jadi mitra yang dirugikan.”

    Dalam konteks ini, Andi menilai bahwa narasi elite soal perubahan status kerja pengemudi bukanlah solusi—melainkan jebakan yang justru berpotensi merugikan banyak pihak, khususnya driver yang sudah tidak memenuhi kriteria usia kerja formal.

  • Sempat Viral Minta THR Rp 165 Juta, Kades Klapanunggal Bogor Disorot Lagi, Kini Anaknya yang Berulah – Halaman all

    Sempat Viral Minta THR Rp 165 Juta, Kades Klapanunggal Bogor Disorot Lagi, Kini Anaknya yang Berulah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin lagi-lagi menjadi sorotan.

    Pak Kades di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) itu sempat viral karena meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 165 juta kepada pengusaha.

    Ia kembali diperbincangkan karena kini giliran anaknya yang berulah.

    Putra dari Ade, LR (26) ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan penganiayaan terhadap warga berinisial MWM (27).

    Penetapan status tersangka terhadap LR ini dilakukan oleh Polsek Klapanunggal kurang dari sepekan setelah korban melaporkan kasus tersebut.

    Meski antara korban dengan pelaku bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini melalui musyawarah, tetapi proses hukum di kepolisian tetap berlanjut.

    “Kami tetap menjalankan proses sesuai prosedur, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut terkait masalah pengajuan permohonan Restorative Justice yang telah diajukan oleh pelapor yang juga merupakan korban,” kata Kapolsek Klapanunggal, AKP Silfi Adi Putri, Rabu (7/5/2025), dilansir TribunnewsBogor.com.

    Penetapan tersangka oleh Polsek Klapanunggal ini dilakukan pada Senin (5/5/2025), setelah memeriksa saksi-saksi dan gelar perkara.

    Pelaku LR dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

    Sementara itu, korban mengalami luka sobek dan memar di bagian wajah akibat dianiaya oleh pelaku menggunakan tangan kosong.

    “Korban mengalami luka sobek pada pelipis kiri dan memar di pelipis kanan, kemudian menjalani pengobatan di RSIA Kenari Graha Medika. Korban baru melapor keesokan harinya, tanggal 30 April,” ungkap Silfi Adi.

    Kasus Pak Kades Klapanunggal

    Mengulik kembali pada momen lebaran 2025, saat Ade sang Kades Klapanunggal mendapat kecaman karena surat edarannya yang meminta THR senilai Rp 165 juta viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu.

    Bahkan Ade sampai kena semprot oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi imbas surat edaran meresahkan itu.

    Surat permintaan THR itu ditandatangani Ade selaku Kades Klapanunggal.

    Dalam surat tertera rencana anggaran THR untuk aparatur desa yang mencapai Rp 165 juta, dengan rincian 200 paket bingkisan, 200 amplop THR, 200 paket kain sarung, dan 200 paket konsumsi.

    Kemudian ada biaya untuk penceramah, pembaca ayat suci Alquran, sewa sound system, dan tambahan biaya tak terduga.

    Uang THR yang terhimpun tersebut nantinya akan digunakan untuk menggelar halal bi halal pada Jumat (21/3/2025) di Kantor Desa Klapanunggal.

    Ade berdalih bahwa surat edaran yang viral di medsos itu hanya bersifat imbauan.

    “Maksudnya hanya bersifat imbauan,” ujar Ade, dilansir TribunnewsBogor.com.

    Ade pun meminta maaf atas tindakannya meminta THR kepada perusahaan dan pabrik di Klapanunggal, Bogor.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” tuturnya.

    Ade juga mengatakan akan menarik kembali surat edaran yang meresahkan tersebut.

    “Mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut, dan saya akan menarik kembali surat imbauan tersebut,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Anak Kades Kalapanunggal Bogor Jadi Tersangka Penganiayaan, Terancam 5 Tahun Penjara

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

  • Susun BHR Ojol, Menaker Curhat Dipandang Sebelah Mata Kalangan Profesor – Page 3

    Susun BHR Ojol, Menaker Curhat Dipandang Sebelah Mata Kalangan Profesor – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan tunjangan tunai kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online.

    THR dengan sebutan Bantuan Hari Raya (BHR) itu harus dibayarkan ke mitra ojol maksimal 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 2025 mendatang.

    Dia mengisahkan, ketentuan pemberian Bonus Hari Raya ojek online ini jadi kebijakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini juga menjadi THR tunai perdana buat pengemudi ojol, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pada tahun ini pemerintah memberi perhatian kepada pengumudi dan kurir online,” ungkap Yassierli dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Ketenakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Harus Tunai

    Dia meminta betul kepada para perusahaan aplikasi ojek online untuk memberikan BHR itu ke mitra pengemudi dan kurir online. Ditetapkan kalau BHR harus diberikan dalam bentuk uang tunai.

    “Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Hari Raya kepada pengumudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai,” tegasnya.

     

  • Pemerintah andalkan Danantara guna pacu kinerja investasi dan ekonomi

    Pemerintah andalkan Danantara guna pacu kinerja investasi dan ekonomi

    Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk memacu kinerja investasi dan perekonomian nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Fitch Ratings’ Annual Indonesia Conference di Jakarta, Rabu.

    Setelah struktur organisasi terbentuk, kini Danantara tengah menyusun daftar proyek strategis sebagai permulaan.

    Anggito mengaku telah melihat daftar proyek yang disasar oleh Danantara dan meyakini lembaga ini bisa menjadi saluran komersial bagi Indonesia.

    “Jadi, mereka menargetkan sejumlah return on investment (pengembalian investasi),” tambah Anggito.

    Selain Danantara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ekonomi domestik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Dari data terakhir, 3,4 juta anak telah menikmati program ini dan akan terus bertambah ke depannya. Harapannya program ini bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kita di masa depan. Program ini juga memberikan dampak ekonomi, tercermin di dapur-dapur di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Wamenkeu.

    Sebagai catatan, komponen investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh terbatas 2,12 persen pada kuartal I-2025. Kinerja investasi utamanya dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas. Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat.

    Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen berkat dukungan dari libur tahun baru serta Ramadhan hingga Idul Fitri.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN berperan dalam kinerja positif itu. Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif seperti THR, diskon tarif listrik dan tarif tol, hingga insentif pajak serta menjaga stabilitas harga pangan dengan memberikan suntikan dana kepada Bulog.

    Menkeu mengakui dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah ke depannya.

    Maka, pemerintah mengambil strategi deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta perlindungan dunia usaha dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Deregulasi diarahkan untuk mengatasi hambatan perdagangan dan investasi, terutama dari sisi global.

    Kemudian, pemerintah juga akan mempercepat realisasi penyerapan dengan menyesuaikan rekonstruksi belanja negara yang lebih produktif. Fokus utamanya mencakup perluasan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak mulai Kamis 1 Mei 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Operasi besar tersebut menyasar kepada praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, langkah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Alamudin Dimyati Rois alias Gus Alam dikabarkan meninggal dunia setelah sempat terlibat dalam kecelakaan maut yang terjadi di KM 315 ruas Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.40 WIB lalu.

    Gus Alam meninggal dunia pada Selasa dini hari 6 Mei 2025 setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di RS Budi Rahayu Pekalongan pasca-kecelakaan. Kabar duka ini dikonfirmasi Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq.

    Mahfud yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kendal itu mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi Gus Alam dan sebuah truk.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya PSU berulang. Menurut dia, komitmen politik tanpa intervensi merupakan kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi.

    Bima Arya menekankan, pentingnya menutup celah sejak awal agar tidak menimbulkan gugatan, serta perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dari sisi teknis.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 6 Mei 2025:

    Seorang preman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap di sebuah kebun. Preman tersebut sebelumnya viral usai meminta THR ke seorang pengusaha.