Xcloud.id

Topik: THR

  • Pengusaha Ungkap Banyak Pemda Minta Dibangun Mal di Daerahnya

    Pengusaha Ungkap Banyak Pemda Minta Dibangun Mal di Daerahnya

    Jakarta –

    Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan banyak pemerintah daerah (pemda) kini berharap memiliki pusat perbelanjaan atau mal di wilayahnya. Misalnya Bupati Kutai Kartanegara yang meminta agar di wilayah di bangun Mall.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam acara Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    “Dua hari lalu kami baru pulang dari Kutai Kartanegara karena Pak Bupati minta dibuka mall di sana. Jadi banyak sekali Pak Menteri, Ibu Menteri, pemerintah-pemerintah daerah yang berharap memiliki pusat belanja,” katanya.

    Ia optimistis pusat perbelanjaan di Indonesia akan semakin ramai pada akhir tahun ini hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini terjadi karena banyaknya program diskon yang diadakan.

    Misalnya dalam program Belanja di Indonesia Saja (BINA) Indonesia Great Sale 2025 yang resmi digelar mulai hari ini, 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 yang diikuti oleh 412 pusat perbelanjaan se-Indonesia.

    Dalam rangkaian BINA 2025, pelaku usaha ritel menawarkan diskon hingga 80% untuk berbagai produk diskon tambahan 11% khusus wisatawan mancanegara melalui skema value added tax atau VAT refund.

    “Kami optimis Q4 akan maksimal kinerja kita, karena Natal dan akhir tahun. Q1 2026 pun kami optimis karena Q1 ada Tahun Baru, ada Imlek, ada Ramadhan, dan Idul Fitri, upah minimum akan naik, pasti di Q1. Kemudian perusahaan-perusahaan akan memberikan bonus-bonus, akan cair, kemudian menjelang Ramadhan akan keluar THR. Jadi semuanya itu saya kira akan mendukung kinerja di Q4 dan juga Q1 2026,” katanya.

    Tonton juga video “Kebijakan Ujian Sekolah di Daerah Bencana Sumatera Diserahkan ke Pemda”

    (eds/eds)

  • Karyawan Dapur MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Penjelasannya

    Karyawan Dapur MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Penjelasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tunjangan Hari Raya (THR) selalu jadi hal yang ditunggu menjelang Lebaran. Tak hanya buruh pabrik atau pegawai kantor, para pekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mulai bertanya-tanya soal hak tersebut untuk Lebaran 2026.

    Program Makan Bergizi Gratis dijalankan pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam operasionalnya, dapur MBG merekrut banyak tenaga, mulai dari juru masak, petugas kebersihan, hingga tenaga ahli gizi. Status para pekerja yang beragam inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan: apakah mereka juga berhak menerima THR?

    Jawabannya bergantung pada status kepegawaian masing-masing.

    Bagi karyawan dapur MBG yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, CPNS, dan PPPK, hak atas THR sudah jelas. Pemerintah wajib memberikannya sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

    Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya kepada aparatur negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian. Meski PP khusus untuk 2026 belum terbit, regulasi tahun sebelumnya kerap dijadikan gambaran awal untuk kebijakan di tahun berikutnya.

    Namun, kondisi berbeda berlaku bagi pekerja dapur MBG yang direkrut sebagai pegawai non-ASN atau swasta. Untuk kelompok ini, pemberian THR mengikuti aturan ketenagakerjaan.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR merupakan hak pekerja. Besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja.

  • Nominal Donasi Diduga dari Syahrini ke Korban Banjir Dikecam Netizen

    Nominal Donasi Diduga dari Syahrini ke Korban Banjir Dikecam Netizen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ramai beredar di media sosial nilai nominal sumbangan yang diduga diberikan penyanyi Syahrini terhadap korban banjir di Sumatera tengah disoroti netizen. 

    Hal ini terungkap melalui akun Instagram @gosip_danu pada Kamis (11/12/2025) yang menunggah tangkapan layar nilai donasi yang digalang dari grup Hara untuk Sumatera. Dalam tangkapan layar di laman donasi terlihat ada nama Syahrini yang berdonasi sebesar Rp 10 juta. 

    Nilai donasi diduga dari Syahrini beredar di media sosial. – (Instagram.com/@gosip_danu)

    “Donasi di grup Incess (nama panggilan terkenal Syahrini),” tulis akun @gosip_danu. 

    Dalam kolom komentar, warganet menyoroti nominal donasi yang dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan gaya hidup mewah dan penampilan glamor yang diperlihatkan Syahrini selama ini. 

    “Enggak sesuai sama flexing-nya yang sundul langit,” kata akun o_s_evr**. 

    “Jadi ingat waktu jaman kapan yang dia bagi-bagi THR Rp 20.000 di rumah Bogor,” tambah netizen lain. 

    “Kalau enggak ngaku-ngaku kaya dari orok, uang bulanan Rp 3 miliar netizen juga enggak masalah dia mau nyumbang berapa pun. Tetapi masalahnya dia ngaku kaya dari orok, hobi flexing dan si paling Hermes. Tetapi menyumbang senilai itu jadi wajar netizen mempertanyakan,” jelas netizen lain. 

    “Sekelas istri yang katanya konglomerat donasi Rp 10 juta? Terpampang nyata flexing-nya fatamorgana,” tambah akun @mamakga*****. 

    Namun tak semua menghujat, sejumlah netizen ada juga yang membela dengan menyebutkan besar nominal donasi merupakan hak mutlak dari sang pendonor tersebut. 

    “Kenapa sih masalah donasi dipermasalahkan? Kalau kemampuan dan keikhlasannya segitu ya sudah. Masih mending mau donasi daripada cuma hujat dan banding-bandingin,” komentar @arm***lo_. 

    “Yang tidak berdonasi dan hanya menghujat, semoga hidupnya baik-baik saja dan tidak ada rasa iri hati,” kata @noviwulandari**_hu****pnk. 

     

  • Sidang Suap Perintangan Penyidikan Korupsi CPO Ungkap Aliran Dana Ratusan Juta ke Bareskrim Polri

    Sidang Suap Perintangan Penyidikan Korupsi CPO Ungkap Aliran Dana Ratusan Juta ke Bareskrim Polri

    GELORA.CO –  Sidang perkara dugaan suap perintangan penyidikan terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dengan terdakwa pengacara Marcella Santoso dan sejumlah pihak lainnya kembali mengungkap fakta mengejutkan.

    Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, pada Rabu (10/12/2025) hari ini, seorang saksi membeberkan adanya aliran dana ratusan juta rupiah ke Bareskrim Polri yang disebut-sebut sebagai jatah tunjangan hari raya (THR).

    Fakta mengejutkan tersebut terungkap saat seorang saksi bernama Rizki yang merupakan pegawai di Ariyanto Arnaldo Law Firm (AALF), memberikan kesaksiannya. Pernyataan Rizki disampaikan setelah Ketua Majelis Hakim Effendi membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya.

    Dalam BAP milik Rizki yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Effendi, Rizki disebut pernah diminta staf kantor bernama Titin untuk mengantarkan dana senilai Rp500 juta kepada seseorang bernama Victor di lantai 17 Mabes Polri.

    “Saat itu saya pernah diminta oleh ibu Titin untuk mengantarkan uang sebanyak Rp500 juta kepada Pak Victor di Mabes Polri lantai 17. Selain THR tersebut saya juga pernah sebanyak dua kali kepada Pak Rizki di lantai 17 Bareskrim Polri, namun berapa jumlah besarnya saya tidak tahu dan bulan apa penyerahan itu saya juga tidak tahu,” kata Ketua Majelis Hakim Effendi saat membacakan BAP milik Rizki.

    “Bagaimana dengan keterangan ini?” tanya Hakim Effendi usai membacakan BAP. 

    “Benar Pak,” kata Rizki saat ditanya Hakim Effendi mengenai kebenaran BAP tersebut.

    Selain itu, Saksi tersebut juga mengaku pernah dua kali menyerahkan uang kepada seorang bernama Rizki di lantai 17 Bareskrim Polri. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang diserahakan dan waktu pasti penyerahan uang tersebut.

    Selain Rizki, Jaksa Penuntun Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menghadirkan empat saksi lainnya, yakni Melinda selaku Legal dan Litigasi Musim Mas Group, Feynita Susilo selaku mantan pegawai AALF, Anissa Saviranda Rury dan Tasya Caroline Uli selaku Junior Associate AALF. 

    Kesaksian para saksi tersebut dihadirkan untuk memperkuat dakwaan terkait upaya perintangan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO. 

    Sementara, para terdakwa dalam sidang perkara perintangan penyidkan kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) adalah advokat Marcella Santoso, Ariyanto, dan Junaedi Saibih.

    Lalu, terdakwa lainnya ialah Head of Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV, serta M. Adhiya Muzakki. 

  • Penuhi Kebutuhan Nasabah Saat Libur Nataru, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp25 Triliun

    Penuhi Kebutuhan Nasabah Saat Libur Nataru, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp25 Triliun

    JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) terus mempertegas komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelancaran transaksi keuangan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan dan libur nasional.

    Menyambut periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Bank Mandiri menyiapkan kebutuhan uang tunai secara net sebesar Rp25 triliun, atau meningkat 5,8 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

    Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menjelaskan dari nilai tersebut, sebagian akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian sekitar 12.958 Mandiri ATM/CRM yang mencapai sekitar Rp2 triliun.

    Ia menambahkan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama 33 hari sejak 1 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

    Adhika menyampaikan peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari sinergi dan akselerasi layanan keuangan guna memastikan seluruh jaringan perbankan siap melayani masyarakat selama periode puncak transaksi akhir tahun.

    “Kami memperkirakan transaksi nasabah pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026 akan mengalami peningkatan. Karena itu, kami memperkuat sinergi antara jaringan cabang dan layanan digital untuk menjaga ketersediaan uang tunai serta menghadirkan layanan transaksi yang lancar dan aman,”ujarnya dalam keterangannya, Selasa, 9 Desember.

    Ia menambahkan Perseroan telah menyiapkan langkah antisipatif terhadap lonjakan transaksi di jaringan ATM dan EDC.

    Adapun saat ini, Bank Mandiri mengoperasikan 12.958 unit ATM/CRM yang terhubung ke jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa/Plus di seluruh Indonesia, dan 290 CSM.

    Adhika menyampaikan pihaknya memproyeksikan puncak kebutuhan pengisian uang tunai ATM akan terjadi satu hari sebelum Hari Raya Natal dan satu hari sebelum Tahun Baru 2026.

    “Transaksi pada mesin EDC termasuk transaksi QRIS juga kami perkirakan meningkat seiring pembagian THR dan peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Natal. Untuk itu, kami telah menyiapkan lebih dari 307.000 jaringan EDC guna mendukung transaksi non-tunai,” jelas Adhika.

    Sebagai bagian dari akselerasi transaksi digital, Bank Mandiri juga menyebarkan uang elektronik e-money sebanyak 956.250 kartu ke seluruh Indonesia.

    Sementara itu, layanan Call Center 14000 dan Live Chat MITA di akun resmi WhatsApp (+62 811-84-14000) disiagakan untuk mendukung nasabah selama masa liburan.

    Selain layanan fisik, Bank Mandiri memastikan kesiapan penuh ekosistem digital banking seperti Super App Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, SMS Banking, dan Call Center 14000 agar nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah kapan pun dan di mana pun.

    Selain itu terdapat fitur Livin’ Sukha yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, konser, voucher gim, hingga pengajuan kredit dengan mudah.

    “Transformasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi berkelanjutan Bank Mandiri untuk memberikan solusi finansial yang cepat, mudah, dan aman bagi seluruh masyarakat,” papar Adhika.

    Ia menambahkan, Bank Mandiri juga terus mengedukasi nasabah untuk terus menjaga kerahasian data pribadi dalam melakukan transaksi digital banking, terutama berhati-hati dalam memberikan data rahasia kepada pihak manapun yang mengatasnamakan Bank Mandiri.

    Adhika menjelaskan Bank Mandiri tidak pernah meminta kerahasiaan data nasabah termasuk nomor kartu, OTP, CVV, CVC, dan lainnya. Selain itu, nasabah dihimbau untuk tidak mudah terpancing untuk mengklik atau menginstal file berformat APK.

    Adapun hingga Oktober 2025, Livin’ by Mandiri telah diunduh hampir sebanyak 35,8 juta kali dan juga telah mengelola hingga 3,3 miliar transaksi atau meningkat 5 persen secara year-on-year (yoy).

    Selain itu, jumlah nilai transaksi Livin’ by Mandiri mencapai Rp3.621,8 triliun atau naik 9 persen (yoy), selaras dengan kebutuhan akan solusi finansial nasabah.

    “Digitalisasi bukan hanya tentang transformasi teknologi, tetapi tentang sinergi, akselerasi, dan komitmen dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kami ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri menjadi bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Adhika.

  • Bank Mandiri Siapkan Rp 25 Triliun buat Libur Natal & Tahun Baru

    Bank Mandiri Siapkan Rp 25 Triliun buat Libur Natal & Tahun Baru

    Bandung –

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan uang tunai Rp 25 triliun untuk kebutuhan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Nominal ini meningkat 5,8% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

    Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyebut dari nilai tersebut, sebagian akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian sekitar 12.958 Mandiri ATM/CRM yang mencapai sekitar Rp2 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama 33 hari sejak 1 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

    Peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari sinergi dan akselerasi layanan keuangan guna memastikan seluruh jaringan perbankan siap melayani masyarakat selama periode puncak transaksi akhir tahun.

    “Kami memperkirakan transaksi nasabah pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026 akan mengalami peningkatan. Karena itu, kami memperkuat sinergi antara jaringan cabang dan layanan digital untuk menjaga ketersediaan uang tunai serta menghadirkan layanan transaksi yang lancar dan aman,” ujar Adhika dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Adhika menjelaskan Bank Mandiri telah menyiapkan langkah antisipatif terhadap lonjakan transaksi di jaringan ATM dan EDC. Saat ini, Bank Mandiri mengoperasikan 12.958 unit ATM/CRM yang terhubung ke jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa/Plus di seluruh Indonesia, dan 290 CSM. Bank Mandiri memproyeksikan puncak kebutuhan pengisian uang tunai ATM akan terjadi satu hari sebelum Hari Raya Natal dan satu hari sebelum Tahun Baru 2026.

    “Transaksi pada mesin EDC termasuk transaksi QRIS juga kami perkirakan meningkat seiring pembagian THR dan peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Natal. Untuk itu, kami telah menyiapkan lebih dari 307.000 jaringan EDC guna mendukung transaksi non-tunai,” tambah Adhika.

    Sebagai bagian dari akselerasi transaksi digital, Bank Mandiri juga menyebarkan uang elektronik e-money sebanyak 956.250 kartu ke seluruh Indonesia. Sementara itu, layanan Call Center 14000 dan Live Chat MITA di akun resmi WhatsApp (+62 811-84-14000) disiagakan untuk mendukung nasabah selama masa liburan.

    Selain layanan fisik, Bank Mandiri memastikan kesiapan penuh ekosistem digital banking seperti Super App Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, SMS Banking, dan Call Center 14000 agar nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah kapan pun dan di mana pun. Selain itu terdapat fitur Livin’ Sukha yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, konser, voucher gim, hingga pengajuan kredit dengan mudah.

    “Transformasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi berkelanjutan Bank Mandiri untuk memberikan solusi finansial yang cepat, mudah, dan aman bagi seluruh masyarakat,” jelas Adhika.

    Tak lupa, ia mengimbau nasabah untuk terus menjaga kerahasian data pribadi dalam melakukan transaksi digital banking. Terutama berhati-hati dalam memberikan data rahasia kepada pihak manapun yang mengatasnamakan Bank Mandiri.

    Bank Mandiri tidak pernah meminta kerahasiaan data nasabah termasuk nomor kartu, OTP, CVV, CVC, dan lainnya. Selain itu, nasabah dihimbau untuk tidak mudah terpancing untuk mengklik atau menginstal file berformat APK.

    Tonton juga Video: Bank Mandiri Raih Anugerah Pertumbuhan Ekonomi & Ekosistem Digital Detikcom Awards 2025

    (rea/hns)

  • Sistem Deposit Coretax Disebut jadi Penyebab Turunnya Realisasi Penerimaan Pajak

    Sistem Deposit Coretax Disebut jadi Penyebab Turunnya Realisasi Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, DENPASAR — Sistem deposit pajak pada platform Coretax dinilai menjadi salah satu penyebab data realisasi sejumlah jenis pajak mengalami kontraksi, baik secara bruto maupun neto, menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

    Berdasarkan laporan APBN hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak secara neto mencapai Rp1.459,03 triliun atau 70,2% dari outlook semester I/2025. Adapun realisasi bruto tercatat sebesar Rp1.799,5 triliun.

    Sejumlah jenis pajak menunjukkan penurunan realisasi. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) dan PPh Pasal 21, serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kompak terkontraksi. Penerimaan neto merupakan realisasi yang telah memasukkan restitusi.

    Secara bruto, PPh OP dan PPh 21 hingga Oktober 2025 tercatat Rp192,19 triliun atau terkontraksi 12,6% year on year. Realisasi bruto PPN dan PPnBM mencapai Rp796,12 triliun atau turun 22,1%. Secara neto, kontraksi tercatat lebih dalam. PPh OP dan PPh 21 tercatat Rp191,66 triliun atau turun 12,8%, sedangkan PPN dan PPnBM sebesar Rp556,61 triliun atau turun 10,3%.

    Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi sistem deposit dalam Coretax. Sistem itu memungkinkan wajib pajak mendepositkan pembayaran sebelum melaporkan SPT. Selama berada dalam deposit, pembayaran tersebut masuk kategori “pajak lainnya”.

    Yon menuturkan bahwa kondisi tersebut membuat pos “pajak lainnya” meningkat, sementara alokasi ke jenis pajak seperti PPh OP, PPh badan, atau PPN belum terlihat. “Ketika nanti SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, misalnya SPT 21, nah itu mungkin pada saat itulah di deposit nanti dia akan dipindah-pindahkan ke jenis pajak. Apakah dia dicatat sebagai penerimaan? Sudah kami catat sebagai penerimaan, tetapi tempatnya belum di rumahnya ini,” ujar Yon dalam media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

    Dalam paparannya, realisasi penerimaan “pajak lainnya” mencapai Rp246 triliun, di mana sekitar Rp70 triliun merupakan deposit yang belum dialokasikan. “Jadi negatif itu tidak disebabkan oleh karena dia memang [tumbuh] negatif, bukan. Sebagian disebabkan karena masih ada di deposit, nah deposit ini yang belum kami alokasikan itu ada sekitar Rp70 triliun,” kata Yon.

    Yon juga mengakui bahwa kontraksi PPh 21 turut dipengaruhi penerapan tarif efektif rata-rata (TER) sejak 2024. Dengan skema tersebut, pembayaran pajak karyawan merata sepanjang tahun, tidak lagi terkonsentrasi pada bulan tertentu seperti saat pembagian THR atau akhir tahun. Meski demikian, ia menilai perbedaan data realisasi itu bersifat sementara dan akan normal kembali pada 2026. “Kalau kami normalisasi, kami keluarkan dampak TER, deposit, sebenarnya untuk PPh itu sendiri masih tumbuh sekitar 3,6%,” ujarnya.

    Isu deposit pajak juga menjadi perhatian anggota Komisi XI DPR. Dalam rapat pada Senin (24/11/2025), Wakil Ketua Komisi XI Mohammad Hekal menyoroti tingginya angka deposit dan menduga sebagian besar berasal dari PPnBM. “Tadi ada yang deposit terkait PPnBM ya?,” tanyanya kepada Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Dirjen Bimo menjelaskan bahwa jenis pajak dalam pos tersebut baru dapat diidentifikasi setelah SPT disampaikan wajib pajak.

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun turut mempertanyakan efektivitas Coretax dalam mendorong penerimaan. Ia menilai tujuan peningkatan tax ratio dan penguatan pengawasan melalui teknologi informasi belum sepenuhnya terlihat. “Di sini Coretax tujuan utamanya adalah untuk menaikkan tax ratio dan kemudian terjadi sistem pengawasan yang makin bagus dengan menggunakan teknologi informasi. Di sini saya belum bisa mendapatkan itu dari apa yang Bapak sampaikan tadi,” ujar Misbakhun.

  • Apa Peran 4 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Proyek PUPR OKU?

    Apa Peran 4 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Proyek PUPR OKU?

    Apa Peran 4 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Proyek PUPR OKU?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – KPK mengungkapkan peran empat tersangka baru yang baru saja resmi ditahan dalam kasus korporasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
    Keempatnya adalah Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto, anggota DPRD OKU Robi Vitergo, pihak swasta bernama Ahmad Thoha alias Anang, dan pihak swasta Mendra SB.
    Ini merupakan pengembangan kasus terhadap enam tersangka sebelumnya yang saat ini tengah menjalani proses persidangan.
    Enam tersangka itu adalah Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin, Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati, anggota DPRD OKU Ferlan Juliansyah, serta M Fauzi alias Pablo, dan Ahmad Sugeng Santoso dari pihak swasta.
    Ahmat Thoha, Muhammad Fauzi, dan Mendra SB bersama-sama dengan Ahmad Sugeng Santoso berperan sebagai pihak pemberi kepada penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU pada 2024–2025.
    “(Robi Vitergo dan Parwanto) yang secara bersama-sama dengan tersangka NOP (Nopriansyah), MFR (Muhammad Fakhrudin) dan tersangka UM (Umi Hariati) telah menerima pemberian uang dari pihak swasta terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU tahun 2024 sampai dengan tahun 2025,” ungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di KPK, Kamis (20/11/2025).
    Asep menuturkan, dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025 Pemkab OKU, terjadi pengondisian jatah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR.
    “Di mana jatah pokir disepakati sebesar Rp 45 miliar dengan pembagian untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Rp 5 miliar, serta masing-masing anggota senilai Rp 1 miliar,” ujar Asep.
    Namun, karena keterbatasan anggaran, nilai jatah pokir tersebut turun menjadi Rp 35 miliar.
    Alhasil, para anggota DPRD OKU itu meminta jatah sebesar 20 persen sehingga total
    fee
    adalah Rp 7 miliar dari total anggaran.
    Saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kabupaten OKU disetujui, pembahasan anggaran Dinas PUPR justru mengalami kenaikan dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar.
    “Bahwa sudah menjadi praktik umum di Pemkab OKU, praktik jual-beli proyek dengan memberikan sejumlah
    fee
    kepada Pejabat Pemkab OKU dan/atau DPRD,” ungkap Asep.
    Terkait proyek “jatah” DPRD, Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah diduga mengondisikan
    fee
    atau jatah tersebut pada sembilan proyek yang ia atur pengadaannya melalui e-katalog.
    Kesembilan proyek tersebut terdiri dari rehabilitasi rumah dinas (rumdin) Bupati senilai Rp 8,39 miliar, rehabilitasi rumdin Wakil Bupati Rp 2,46 miliar, pembangunan Kantor Dinas PUPR Kabupaten OKU senilai Rp 9,88 miliar, pembangunan jembatan Desa Guna Makmur senilai Rp 983 juta dan peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus–Desa Bandar Agung senilai Rp 4,92 miliar.
    Ada juga peningkatan jalan desa Panai Makmur–Guna Makmur senilai Rp 4,92 miliar, peningkatan jalan unit XVI–Kedaton Timur Rp 4,92 miliar, peningkatan Jalan Let. Muda M Sidi Junet Rp 4,85 miliar dan peningkatan Jalan Desa Makarti Tama Rp 3,93 miliar.
    Nopriansyah kemudian menawarkan sembilan proyek tersebut kepada tersangka Muhammad Fakhrudin, Ketua Komisi III DPRD OKU, serta tersangka Ahmad Sugeng Santoso selaku pihak swasta, dengan komitmen
    fee
    sebesar 22 persen dengan rincian 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.
    “Selanjutnya, NOP (Nopriansyah) juga mengondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK, untuk menggunakan CV yang ada di Lampung Tengah dengan dilanjutkan penandatanganan kontrak antara penyedia dan PPK di Lampu Tengah,” ujar dia.
    Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pihak DPRD yang diwakili tersangka Ferlan Julianysah (Anggota Komisi III DPRD OKU), tersangka Muhammad Fakhrudin (Ketua Komisi III DPRD OKU), dan tersangka Umi Hariati (Ketua Komisi II DPRD OKU) menagih jatah
    fee
    proyek kepada Nopriansyah sesuai komitmen.
    Pada 11-12 Maret 2025, Muhammad Fakhrudin mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek.
    Kemudian pada 13 Maret 2025 sekitar pukul 14.00, Muhammad Fakhrudin mencairkan uang muka.
    “Bahwa Pemda OKU saat itu mengalami permasalahan
    cash flow
    , karena uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP dan penghasilan perangkat daerah. Meskipun demikian, uang muka untuk proyek tetap dicairkan,” kata dia.
    Pada 13 Maret 2025, Muhammad Fakhrudin menyerahkan Rp 2,2 miliar kepada Nopriansyah sebagai bagian dari komitmen
    fee
    proyek.
    Atas permintaan Nopriansyah, uang itu kemudian dititipkan kepada saksi A (PNS Dinas Perkim). Dana tersebut berasal dari pencairan uang muka proyek.
    Parwanto dan Robi Vitergo sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
    Sementara itu, Ahmat Thoha dan Mendra SB sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Nataru Terancam Sepi, Masyarakat Tunggu Mudik Lebaran 2026

    Libur Nataru Terancam Sepi, Masyarakat Tunggu Mudik Lebaran 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewaspadai adanya perilaku masyarakat menahan belanja rumah tangga kelompok tersier, alias liburan, pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mendatang.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena momen Nataru dengan puasa dan Lebaran cukup berdekatan. 

    Tak heran bila nantinya banyak masyarakat yang akan mengurungkan niatnya untuk berlibur pada Nataru, dan lebih memilih untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran. 

    “Masyarakat tampaknya lebih memilih mudik [Lebaran]. Ada potensi menahan jalan saat Nataru karena kondisi ekonomi belum membaik,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025). 

    Puasa atau Ramadan diperkirakan akan jatuh pada tanggal 19 Februari 2026, sementara Lebaran atau Idulfitri akan jatuh pada 21 Maret. 

    Strategic Research Manager Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet pun melihat dinamika menjelang Nataru yang jaraknya semakin dekat dengan momentum puasa dan Lebaran tahun depan, membuat pola belanja akan cukup beragam antarkelompok pendapatan. 

    Untuk kelompok menengah atas, minat untuk bepergian relatif tidak banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi jangka pendek. Kelompok tersebut memiliki ruang belanja yang cukup, sehingga kemungkinan besar akan tetap menikmati liburan Nataru, termasuk untuk perjalanan udara yang memang diprediksi meningkat.

    Sementara itu, untuk kelompok menengah ke bawah, perilakunya lebih beragam. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menahan sebagian pengeluaran karena mereka juga perlu menyiapkan biaya mudik Lebaran, yang biasanya menjadi prioritas utama. 

    Namun di sisi lain, sebagian masyarakat di kelompok ini juga akan menerima stimulus pada kuartal IV/2025—diskon transportasi pesawat, kereta, dan kapal—yang sedikit banyak melonggarkan ruang konsumsi sehingga dapat melakukan pengeluaran tersier. 

    “Ditambah lagi, menjelang Lebaran nanti ada faktor THR yang historis selalu menjadi pendorong tambahan bagi konsumsi rumah tangga, terutama untuk kebutuhan perjalanan,” tuturnya kepada Bisnis.

    Adapun, potensi menahan belanja tetap ada dan akan berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha transportasi maupun ekonomi secara umum. 

    Meski demikian, Yusuf memandang jika minat bepergian tetap terjaga, terutama dari segmen menengah atas, maka dampaknya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. 

    Sementara bagi sektor transportasi dan pergudangan, peningkatan mobilitas menjelang Nataru berpotensi menjadi penopang awal, yang kemudian akan berlanjut ketika puncak arus mudik Lebaran tiba.  

    “Artinya, secara keseluruhan outlook pertumbuhan sektor ini masih cukup solid, meskipun sensitivitasnya terhadap sentimen harga dan pendapatan tetap harus diwaspadai,” tambahnya. 

    Pasalnya sejak 2022 atau pascapandemi Covid-19, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh cenderung melambat. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal III/2022 sebesar 25,80% year on year (YoY). 

    Sementara pada kuartal III/2025 mampu tumbuh sebesar 8,62% YoY, lebih rendah dari kuartal III/2024 sebesar 8,62% dan pada kuartal III/2023 sebesar 14,74%. 

  • BCA Buka Lowongan Kerja Relationship Officer Program, Cek Syarat dan Lokasi Kerjanya!

    BCA Buka Lowongan Kerja Relationship Officer Program, Cek Syarat dan Lokasi Kerjanya!

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali membuka lowongan kerja bagi talenta muda Indonesia melalui Relationship Officer Program 2025, sebuah program pengembangan intensif yang dirancang untuk mencetak tenaga profesional di bidang perbankan.

    Program ini terbuka untuk fresh graduate S1 dari semua jurusan dan dapat diikuti hingga 31 Desember 2025.

    Dalam konteks kebutuhan industri perbankan yang terus berkembang, posisi Relationship Officer (RO) memegang peran strategis dalam memperkuat hubungan antara bank dan nasabah, sekaligus memastikan kebutuhan finansial masyarakat terpenuhi secara tepat sasaran.

    Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, BCA menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan finansial yang dapat diandalkan.

    Melalui peran Relationship Officer, BCA berupaya memberikan solusi keuangan yang sesuai kebutuhan, mulai dari konsultasi produk perbankan, rekomendasi pembiayaan, hingga analisis kelayakan kredit bagi calon debitur. Posisi ini menjadi tulang punggung dalam menjaga kepercayaan nasabah serta meningkatkan kualitas layanan di seluruh kantor cabang BCA.

    Program trainee berdurasi satu tahun ini tidak hanya memberikan pembekalan materi perbankan, tetapi juga pengalaman lapangan yang intensif agar peserta mampu mengemban tanggung jawabnya secara optimal.

    Menariknya, lulusan program akan langsung diangkat menjadi karyawan tetap BCA, sebuah peluang yang sangat dicari di dunia kerja saat ini. Peserta juga akan mendapatkan berbagai fasilitas pendukung seperti uang saku, jaminan kesehatan, hingga tunjangan hari raya dan akhir tahun.

    Dengan peluang penempatan sesuai lokasi tes, program ini menjadi kesempatan besar bagi para pencari kerja yang ingin membangun karier jangka panjang di industri perbankan.