Xcloud.id

Topik: Subsisdi BBM

  • Isyarat Terbaru Bahlil, Kendaraan Ini Bakal Dilarang Isi BBM Subsidi

    Isyarat Terbaru Bahlil, Kendaraan Ini Bakal Dilarang Isi BBM Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang mengkaji skema baru terkait dengan subsidi. Salah satu subsidi yang sedang dibahas yakni subsidi energi yakni untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya dengan beberapa lembaga terkait akan mengadakan rapat mengenai skema subsidi energi termasuk diantaranya subsidi BBM, listrik serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada pekan depan.

    Nantinya, rapat tersebut akan membahas mengenai siapa yang berhak menerima subsidi. Maklum, saat ini subsidi untuk energi terlalu besar hingga mencapai angka Rp 435 triliun.

    Dengan begitu, perlu ada skema yang pas supaya subsidi tersebut tidak terlalu membengkak dan tepat sasaran. “Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapat tim untuk menggodok. Dengan jumlah subsidi yang begitu besar, kalau tidak tepat sasaran itu kan tidak pas, sementara subsidi ini kan diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya,” ungkap Menteri Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip (3/11).

    Salah satu isyarat Bahlil diantaranya untuk subsidi BBM untuk lebih tepat sasaran adalah, kendaraan khususnya mobil dengan pelat hitam dan mobil dengan kapasitas CC besar sejatinya tidak boleh membeli BBM bersubsidi.

    “Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang akan kita kelola baik lah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada dua opsi skema subsidi energi yang bisa diterapkan pemerintah agar anggaran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

    Purnomo pun tidak menampik fakta bahwa saat ini subsidi energi, termasuk untuk BBM, LPG, saat ini belum tepat sasaran. Dia menjabarkan, saat ini ada dua kemungkinan skema subsidi BBM cs yang bisa diberlakukan di Indonesia. “Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).

    Pertama, Purnomo mengatakan bahwa skema subsidi energi yang saat ini masih dikerahkan untuk produknya, bisa diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Jika skema subsidi ini yang dipakai, kemungkinan bisa membuat harga BBM yang saat ini disubsidi akan naik bertahap menjadi harga keekonomian.

    “Satu, kalau aku mau make subsidi langsung, harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu,” kata Purnomo.

    Kedua, lanjut Purnomo, skema subsidi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut. “Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeting,” paparnya.

    Dengan begitu, kata Purnomo, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM cs. “Berarti kan nggak tepat sasaran, itu yang mesti direview juga untuk beberapa komoditi yang subsidi Pertalite, Solar, B35, LPG, minyak tanah, (listrik golongan) R1, R2,” tutupnya.

    (pgr/pgr)

  • Pemerintah Libatkan BPS Sisir Penerima Subsidi BBM Cs

    Pemerintah Libatkan BPS Sisir Penerima Subsidi BBM Cs

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyiapkan data terkait formula pendistribusian subsidi energi. Meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

    Semula, Bahlil membeberkan setidaknya terdapat dua skema penyaluran subsidi energi ke masyarakat. Salah satunya yakni dengan bantuan langsung tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

    “BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data. Baik yang ada di Mensos, Pertamina, maupun PLN,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Menurut Bahlil, pihaknya saat ini tengah melakukan pencarian data secara akurat dengan menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga tidak ada tumpang tindih terkait data.

    “Kita gabung supaya datanya tidak tumpang tindih. Kita bikin data yang pas,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami terkait kriteria yang tepat untuk penyaluran subsidi energi. Namun yang pasti salah satu skemanya adalah bantuan langsung tunai (BLT).

    “Kalau ESDM tuh tahu rumah tangga itu dapat listriknya itu seberapa KWH sih, nah ini yang akan ESDM itu ke apa namanya tentukan, kita sampaikan ke pak menteri, kita akan sampaikan kalau rumah tangga itu gimana kayak hari ini, tapi bawa siapa siapa yang akan dapet siapa yang tidak dapat itu kan wilayah-wilayah yang nanti di putuskanlah begitu, saya kami di sini di tim teknis opsi-opsi saja,” katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Mulai Godok Skema Baru Subsidi BBM Cs, Gelar Rapat Pekan Depan

    Bahlil Mulai Godok Skema Baru Subsidi BBM Cs, Gelar Rapat Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bakal menggelar rapat terkait dengan skema penyaluran subsisi energi agar lebih tepat sasaran pada pekan depan. 

    Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

    “Kami mulai rapatin untuk menggodok karena ditenggarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

    “Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang kita kelola baik lah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

    Bahlil menuturkan, Prabowo agar kebijakan skema baru penyaluran subsidi harus dikaji terlebih dahalu sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus dipastikan benar-benar menguntungkan rakyat.

    “Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

    Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

    Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat. 

    “Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

  • Bahlil akui siapkan opsi penyaluran subsidi energi selain BLT

    Bahlil akui siapkan opsi penyaluran subsidi energi selain BLT

    Ada beberapa opsi lah tapi belum ada keputusanJakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya tengah menyiapkan opsi selain menggunakan skema bantuan langsung tunai (BLT) dalam proses penyaluran subsidi tepat sasaran untuk BBM dan listrik.

     

    “Opsi A bisa ke BLT langsung, Opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah tapi belum ada keputusan,” kata Menteri Bahlil di Jakarta, Jumat.

     

    Disampaikan Bahlil, saat ini pihaknya masih mencari formulasi skema distribusi BBM dan listrik subsidi tepat sasaran, serta akan bertahap memberikan bantuan tersebut untuk penggunaan LPG.

     

    “Kalau untuk LPG karena itu terkait dengan UMKM, kemudian masyarakat ibu-ibu rumah tangga, dan saya pikir itu bertahap aja. Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM,” katanya.

     

    Selanjutnya, ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, dirinya yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi, diminta untuk mencari skema dan formulasi distribusi yang matang, sehingga beleid yang ditetapkan nantinya mencerminkan keputusan yang sesuai.

     

    “Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang maka siap untuk kita jalankan yang paling penting adalah skemanya yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” katanya.

     

    Bahlil menyampaikan, dirinya bakal mengadakan rapat dengan beberapa lembaga terkait guna membahas lebih jauh mengenai kriteria penerima subsidi tersebut.

     

    “Kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapatin untuk menggodok,” ujarnya.

     

    Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pihaknya turut menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengkaji data untuk formula distribusi. Hal ini karena institusi tersebut ditunjuk Presiden dalam menginventarisasi dan memadukan data.

     

    “BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mengumpulkan semua data baik yang ada di Mensos, Pertamina maupun PLN,” katanya.

     

    Sebelumnya, dirinya menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi subsidi langsung.

     

    Menteri Bahlil mengatakan, guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

     

    Bahlil menyampaikan kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat, itu karena pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak

    Baca juga: PGN sebut pembangunan jargas sejalan dengan target swasembada energi
    Baca juga: Formula subsidi BBM masih dikaji, bantuan langsung jadi opsi
    Baca juga: Kementerian ESDM masih dalami mekanisme pembatasan BBM subsidi

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemberian Subsidi BBM Dipertimbangkan Berbentuk Bantuan Langsung

    Pemberian Subsidi BBM Dipertimbangkan Berbentuk Bantuan Langsung

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM), termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Bahlil sebagai ketua tim khusus subsidi untuk mengoptimalkan subsidi tepat sasaran.

    “Ada beberapa formula yang sedang kaji. Salah satunya subsidi langsung. Apabila kajian ini rampung, kami melaporkannya kepada presiden,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

    Bahlil menyampaikan, subsidi tepat sasaran diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran, serta menjamin bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Pada 2025, fokus utama subsidi tetap pada BBM dan liquefied petroleum gas (LPG). Untuk alokasi BBM subsidi mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Perinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

  • Formula subsidi BBM masih dikaji, bantuan langsung jadi opsi

    Formula subsidi BBM masih dikaji, bantuan langsung jadi opsi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi subsidi langsung.

    Menteri Bahlil mengatakan, guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

    “Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden,” kata Bahlil dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan, kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat, itu karena pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

    “Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak,” katanya.

    Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak.

    Baca juga: Harga terbaru BBM nonsubsidi Pertamina per 1 November, beberapa naik

    Baca juga: Menjaga kelancaran pendistribusian demi BBM satu harga di tapal batas

    “Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden,” ujar Bahlil.

    Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

    Pemerintah berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina per 1 November 2024 – Page 3

    Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina per 1 November 2024 – Page 3

    Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa pembatasan BBM bersubsidi perlu segera diterapkan. Menurutnya, penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan negara mengeluarkan dana berlebih hingga Rp120 triliun per tahun.

    Rencananya, penataan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran akan dilakukan mulai 1 Oktober 2024. Namun, pelaksanaannya tertunda karena pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut.

    “Menurut saya, kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ini sudah sangat mendesak untuk segera diterapkan,” kata Fahmy kepada Liputan6.com, Jumat (4/10/2024).

    Fahmy menjelaskan bahwa BBM bersubsidi banyak dikonsumsi oleh golongan yang dinilai tidak berhak, dan secara nominal jumlahnya sangat besar.

    Berdasarkan perhitungannya, negara menanggung kelebihan penyaluran BBM subsidi sebesar Rp90 triliun pada tahun lalu, dan angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi Rp120 triliun pada tahun ini.

    “Subsidi BBM yang salah sasaran sudah mencapai jumlah yang sangat besar, sekitar Rp120 triliun. Jika tidak ada pembatasan, maka APBN akan terus menanggung beban ini,” ujarnya.

    Jadi PR Prabowo

    Fahmy menilai bahwa beban subsidi yang besar ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, terutama dengan adanya sejumlah program prioritas yang akan digenjot oleh Prabowo-Gibran.

    “Ini akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo dan bahkan dapat mengurangi alokasi dana APBN untuk program-program strategis yang mereka canangkan,” jelasnya.

     

  • Bukan Cuma Ubah Subsidi BBM cs Jadi BLT, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

    Bukan Cuma Ubah Subsidi BBM cs Jadi BLT, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebutkan, salah satu formulasi subsidi tepat sasaran yang tengah digodok pemerintah saat ini adalah dengan mengubah skema subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu (skema BLT). Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Namun, pihak lain menilai bahwa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk membuat anggaran negara tepat sasaran, tidak bisa dilakukan dengan program subsidi tepat sasaran saja. Lantas, apa yang perlu dilakukan pemerintah?

    Koordinator Peneliti The Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Massita Ayu Cindy mengungkapkan, selain dengan program subsidi tepat sasaran, pemerintah juga perlu memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan negara tepat guna.

    “Kita juga harus memaksimalkan, meminta pemerintah untuk memaksimalkan ke tepat sasaranan subsidi. Tetapi tepat sasaran saja menurut kami kurang. Selain tepat sasaran juga harus tepat guna,” kata Ayu dalam acara Press Briefing di Gedung PYC, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Alasannya, lanjut Ayu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, masih banyak masyarakat Indonesia yang termasuk dalam golongan penerima subsidi BBM Cs namun tidak menggunakan subsidi tersebut dengan tepat guna.

    Misalnya, orang-orang tersebut tahu bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi, namun mereka membeli misalnya motor yang memiliki sifat boros. “Itu kan jadi pemerintah memberikan subsidi lebih besar kepada orang-orang yang boros menggunakan energi dibanding orang yang efisien secara menggunakan energi. Nah sehingga selain tepat sasaran, maka tepat guna ini juga harus boleh dipertimbangkan,” jelasnya.

    Untuk bisa memastikan subsidi yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran dan tepat guna, Ayu mengatakan perlu adanya pembenahan data masyarakat yang memang berhak menerima subsidi energi dari negara.

    Hal itu pun dinilai bisa dilakukan dengan program digitalisasi data masyarakat. “Tidak hanya data kependudukan yang misalnya pendapatan, tapi berapa banyak sih rumah yang pemiliknya siapa, tapi kemudian langganan PLN-nya namanya berbeda. Kalau seperti itu harus mulai diperbaiki,” ungkapnya.

    Ayu menambahkan, pihaknya telah melakukan penelitian perihal subsidi energi oleh pemerintah terhadap 1.041 responden. Hasilnya, sejatinya sebanyak 31% masyarakat menilai bahwa subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah memang belum tepat sasaran.

    “Apakah menurut mereka subsidi itu tepat sasaran? Nah jawaban dari mereka adalah mereka tidak setuju bahwa subsidi tepat sasaran. 31% menjawab itu dan 28% netral. Jadi mereka cukup paham bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

    Bahkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, masyarakat menilai bahwa memang pemerintah harus melakukan reformasi terhadap subsidi energi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

    Ayu mengatakan, salah satu jenis reformasi subsidi yang disetujui masyarakat adalah dengan skema pemberian BLT pada masyarakat yang membutuhkan.

    Hal tersebut dapat berimbas pada harga energi termasuk BBM yang akan naik mengikuti harga pasar sebenarnya, karena tidak disubsidi oleh pemerintah.

    “Surprisingly, 88% mereka setuju bahwa harus ada reformasi. Jadi masyarakat setuju perlu ada reformasi walaupun mereka tidak tahu sebetulnya apa dampak subsidi ini,” bebernya.

    Hal tersebut dengan catatan, reformasi subsidi yang dinilai perlu dilakukan oleh pemerintah harus diiringi dengan peningkatan kenyamanan transportasi umum hingga peningkatan kualitas fasilitas lainnya. “Misalnya subsidi BBM dicabut, tapi transportasi publik ditingkatkan, kualitas-kualitas dimaksimalkan, mereka setuju dengan itu,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus Megapolitan 30 Oktober 2024

    Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus Megapolitan 30 Oktober 2024

    Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji ke program pembangunan rumah rakyat mendapat respons yang beragam dari masyarakat.
    Salah seorang warga Bogor, Faisal Basri (29) menyambut baik wacana ini, mengingat penyaluran subsidi BBM terkadang tidak tepat sasaran.
    “Niatnya bagus karena subsidi BBM dan elpiji memang sering tidak tepat sasaran. Tapi realistis tidak ya semuanya bakal dapat rumah? Sepertinya agak sulit, soalnya jumlah rakyat yang butuh rumah banyak banget, sementara anggaran terbatas,” ujar Faisal saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (30/10/2024).
    Menurut Faisal alangkah lebih bijak jika subsidi ini dialihkan ke program pendidikan atau kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
    “Mungkin lebih baik subsidi dialihkan untuk program pendidikan atau kesehatan yang terasa manfaatnya buat kita,” ujarnya.
    Rahmat (27), juga menyambut baik inisiatif pemerintah jika program subsidi perumahan rakyat ini benar-benar terlaksana.
    Namun, dia meragukan efektivitas pemerataan program tersebut ke seluruh wilayah Indonesia.
    “Kalau memang rumah untuk rakyat benar-benar terealisasi, bagus banget buat yang belum punya rumah. Tapi kayaknya berat ya buat meratakan ke seluruh Indonesia,” ujarnya.
    Rahmat berharap pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi perumahan rakyat benar-benar diberikan ke warga yang membutuhkan.
    “Kalau tidak, lebih baik fokus ke kesejahteraan lain dulu,” tambahnya.
    Sementara itu, Leons (26) menganggap,
    pengalihan subsidi BBM
    ke program rumah rakyat sah-sah saja asalkan ada transparansi dan lahan yang mencukupi.
    Menurutnya, program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini cukup menarik, terutama dengan antusiasme presiden terhadap masyarakat yang belum memiliki rumah.
    “Gua berharap, dengan disahkannya program ini, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal, baik di perkotaan maupun pedesaan, bisa dapat terlaksana secara menyeluruh dan efisien,” ungkap Leons.
    Sebelumnya, muncul wacana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji yang tidak tepat sasaran untuk program pengadaan 3 juta rumah rakyat.
    Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto yang juga merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).
    “Kalau enggak salah nanti akan ada perubahan alokasi subsidi dari subsidi bahan bakar, subsidi LPG, subsidi bensin, subsidi gas, saat ini kan dihitung kurang tepat sasaran, ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran pada saatnya,” ujar Joko.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Malang, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor. Salah satunya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Tujuan dari akselerasi digitalisasi adalah untuk memperluas akses teknologi digital bagi masyarakat, mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat nasional dan global.

    Digitalisasi ini juga sebagai langkah terpadu untuk membantu efisiensi sistem pengelolaan satu data, serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya melakukan transformasi digital sebagai upaya menguatkan positioning di mata dunia. Hal ini dilakukan untuk merubah pola bisnisnya serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

    Transformasi digital yang diterapkan Pertamina, yakni teknologi quick response code atau QR code untuk BBM subsidi Pertalite dan Solar. Hal ini bertujuan untuk pengetatan penjualan BBM bersubsidi kendaraan roda empat agar tepat sasaran.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat yang akan membeli BBM Bersubsidi Pertalite maupun Solar di SPBU, harus menunjukkan barcode QR code subsidi tepat Pertalite. 

    Jika masyarakat tidak bisa menunjukkan QR code My Pertamina, maka pelanggan tidak akan dilayani petugas.

    Pantauan Beritasatu.com, di sejumlah SPBU Pertamina di Kota Malang, telah melakukan uji coba teknologi QR code subsidi Pertalite yang dimulai pada 25 Oktober 2024. Namun, banyak pengendara kendaraan roda empat yang belum mendaftarkan QR code My Pertamina, sehingga mereka harus gigit jari tidak mendapatkan BBM Pertalite.

    Ironisnya, jika biasanya, setiap hari SPBU tersebut ramai penuh antrean, tapi setelah dilakukan uji coba QR code, SPBU kelihatan sepi. Tidak terlihat lagi mobil antre panjang di barisan Pertalite.

    Warga Tulungagung Quna mengaku kecewa karena tidak dilayani petugas SPBU di Kota Malang gara-gara dirinya belum mendaftar QR code.

    “Saya waktu itu akan membeli BBM Pertalite di salah satu SPBU di Kota Malang tidak dilayani petugas dengan alasan tidak bisa menunjukkan QR Code,” ungkapnya, kepada Beritasatu.com, Selasa (29/10/2024).

    Menurut dia, selain kurangnya sosialisasi, syarat menunjukkan QR Code tersebut menyulitkan masyarakat. Padahal, Presiden Prabowo sendiri pun menegaskan di era pemerintahannya, ia tidak ingin ada birokrasi yang membuat resah dan mempersulit kebutuhan masyarakat.

    Quna mengaku tidak hanya dirinya saja yang tidak dilayani petugas SPBU, tetapi puluhan kendaraan yang tidak bisa menunjukkan QR code juga tidak dilayani. Akhirnya kendaraan yang tidak mendapatkan Pertalite memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina.

    “Karena saya tidak mendapatkan BBM Pertalite, maka saya dan pengendara lain akhirnya memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina. Cepat dan tidak ribet,” ujarnya.

    Sementara, warga Kota Malang Anwar mengaku sebagai pelanggan BBM, dirinya sangat setuju dengan kebijakan Pertamina menerapkan teknologi QR Code Subsidi BBM. Selain untuk literasi kepada masyarakat, juga agar subsidi tepat sasaran.

    “Saya setuju dengan kebijakan teknologi QR Code. Tujuannya baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh konsumen nakal. Namun, harusnya saat sosialisasi di SPBU-SPBU petugas menjelaskan kendaraan jenis apa saja yang boleh atau tidak boleh membeli Subsidi Pertalite agar masyarakat tidak dibuat bingung,” katanya.

    Sementara itu, pengusaha SPBU Kota Malang, yang hanya mau ditulis inisial namanya, SS, menyatakan mendukung program uji coba QR Code yang dilakukan Pertamina. Bahkan, di SPBU miliknya juga mulai dilakukan uji coba pembelian Pertalite.

    “Kami sebagai mitra Pertamina harus mematuhi dan ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat membeli BBM subsidi  harus menunjukkan QR Code Subsidi Pertalite maupun Solar,” katanya.

    Meskipun dirinya setuju, SS mengaku dengan adanya peraturan membeli BBM subsidi dengan syarat QR Code, berdampak pada berkurangnya pelanggan BBM di SPBU-nya. Ia menilai sejak uji coba penerapan QR Code subsidi diberlakukan mulai 25 Oktober 2024, keadaannya menjadi ribet dan tidak efektif.

    “Bukannya kami tidak setuju dengan uji coba QR Code, tetapi sangat tidak efektif dari segi waktu, dan menjadi ribet, karena harus memerlukan beberapa waktu untuk melayani satu pelanggan,” ungkap SS.

    Dengan adanya aturan pembelian BBM bersubsidi ini, kata SS, para pengusaha SPBU tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dengan terpaksa mengikuti kebijakan tersebut.

    “Kita sebagai pengusaha tidak punya wewenang untuk itu (mengusulkan pembatalan QR Code Subsidi Pertalite dan Solar, red). Seandainya mengusulkan pun suara kita kecil, karena sebagai mitra sangat tergantung sekali suplai BBM ke Pertamina,” jelasnya.

    Menurut SS dengan diberlakukannya syarat pembelian BBM bersubsidi tersebut, Pertamina seharusnya memberi margin tambahan ke SPBU, atau setidaknya Pertamina tidak membatasi kiriman BBM ke SPBU. “Karena kita membantu mengurangi penyalahgunaan subsidi,” tandasnya.