Xcloud.id

Topik: Subsisdi BBM

  • Top 3: Nilai Pasaran Pemain Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Main di Piala AFF 2024 – Page 3

    Top 3: Nilai Pasaran Pemain Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Main di Piala AFF 2024 – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi yaitu BBM dan listrik pada tahun 2024 berpotensi tidak tepat sasaran, dengan nilai mencapai Rp100 triliun.

    “Sejujurnya, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik kemungkinan besar tidak tepat sasaran, dan nilainya cukup besar, sekitar Rp100 triliun,” ujar Bahlil setelah menghadiri Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Bahlil sebagai Menteri ESDM untuk menyusun skema subsidi yang lebih tepat sasaran bagi BBM, LPG, dan listrik.

    Selengkapnya

  • Bahlil Lahadalia Sebut Subsidi Energi Rp 100 Triliun Berpotensi Tidak Tepat Sasaran

    Bahlil Lahadalia Sebut Subsidi Energi Rp 100 Triliun Berpotensi Tidak Tepat Sasaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dana sekitar Rp 100 Triliun yang berasal dari dana subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) berpotensi tidak tepat sasaran. Ia mencurigai anggaran tersebut justru dinikmati oleh kalangan kaya.

    Bahlil menyatakan, sekitar 20 hingga 30 persen dari subsidi BBM dan listrik tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

    “Harus saya katakan, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik ini berpotensi tidak tepat sasaran, dan ini angka yang cukup besar, kurang lebih Rp100 triliun,” ungkap Bahlil Lahadalia seusai rapat dengan jajaran menteri bidang ekonomi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Ia menekankan, subsidi tersebut seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin atau mereka yang memiliki pendapatan rendah. Bahlil menyayangkan apabila dana subsidi justru jatuh ke tangan mereka yang ekonominya sudah mapan.

    “Kita tidak ingin subsidi ini justru dinikmati oleh orang-orang yang sudah berkecukupan. Subsidi seharusnya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” jelasnya.

    Data yang diungkapkan Bahlil berasal dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas. Bahlil terus mencari solusi agar tujuan subsidi dapat tercapai dengan baik.

    Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengadakan beberapa rapat untuk membahas masalah ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan timnya untuk menyelesaikan persoalan terkait subsidi ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi, termasuk Bahlil, pada akhir pekan lalu. Rapat tersebut membahas berbagai isu, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judical review UU Cipta Kerja.

  • Video: Bahlil Sebut Nilai Subsidi Energi Tak Tepat Sasaran Rp100 T

    Video: Bahlil Sebut Nilai Subsidi Energi Tak Tepat Sasaran Rp100 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut nilai subsidi BBM dan listrik yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 Triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 435 Triliun.

    Selengkapnya saksikan di CNBC Indonesia.

  • Bahlil Bantah Subsidi BBM cs Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah

    Bahlil Bantah Subsidi BBM cs Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik akan dialihkan ke program 3 juta rumah. Dia menegaskan tidak ada rencana pengalihan tersebut.

    “Nggak benar itu. Kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu,” kata Bahlil ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya,” ungkap dia dalam konferensi usai rapat koordinasi terbatas (rakortas).

    Skema baru untuk subsidi ini dilakukan karena diindikasi subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik

    “Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah,” terangnya.

    Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

    “Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, belakangan beredar kabar bahwa subsidi BBM hingga listrik akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dikutip dari detikproperti, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

    Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    (kil/kil)

  • Kebijakan Harga Minyak dan Gas Era Pemerintahan Prabowo, Menteri Bahlil Ungkap Dua Opsi Skema Subsidi

    Kebijakan Harga Minyak dan Gas Era Pemerintahan Prabowo, Menteri Bahlil Ungkap Dua Opsi Skema Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Skema baru subsidi akan membuat BBM dapat dipasarkan dalam harga keekonomian. 

    Dua opsi itu muncul sebagai rekomendasi tim pengkajian dengan Bahlil sebagai ketuanya.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah memiliki dua opsi skema penyaluran BBM yang sedang dikaji. Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, namun masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT. 

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    “Nah dalam rangka itu [kepastian skema subsidi], besok kami sudah mulai rapat perdana. Sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menuturkan kedua opsi itu masih dikaji dan akan diputuskan dalam dua pekan ke depan. “Jadi kami lagi tunggu aja dua Minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Jadi dua Minggu ini akan kami selesaikan,” katanya.

    Bahlil menyebut pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

    Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

    Dia mengatakan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya.

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Prabowo disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

    Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya. Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat. 

    “Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

  • Gawat! Subsidi Energi 2024 Rp 100 Triliun Tak Tepat Sasaran – Page 3

    Gawat! Subsidi Energi 2024 Rp 100 Triliun Tak Tepat Sasaran – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih akan menggodok skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik. Termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Rencana ini terungkap usai Nota Keuangan APBN 2025 pada Agustus 2024 lalu. Bahlil mengaku sudah menyiapkan berbagai opsi, salah satunya adalah BLT BBM.

    “Kemungkinan, kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan,” ujar Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Dia menjelaskan subsidi energi mencakup BBM, listrik, dan lpg 3 kilogram (kg). Meski begitu, dia tak mau buru-buru mengubah skema subsidi untuk LPG, tapi lebih dahulu meracik formula subsidi BBM dan listrik.

    “Tapi kita akan mengecek kalau untuk LPG, karena itu terkait dengan UMKM ya, kemudian ibu-ibu rumah tangga Dan saya pikir itu bertahap saja. Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM,” ucapnya.

    Terkait target pelaksanaannya sendiri, Bahlil tak berbicara banyak, pun belum memastikan dilakukan tahun ini. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan skema baru subsidi BBM itu dilakukan segera setelah semuanya siap.

    “Oh iya, Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” jelasnya.

    Terkait acuan data penerima, Bahlil mengaku akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data-data juga dikumpulkan dari Kementerian Sosial, Pertamina sebagai operator penyalur BBM, dan PLN selaku penyedia sambungan listrik.

    “Arahnya begitu, tapi kita gabung supaya datanya tidak tumpang tindih. Kita bikin data yang exercise pas,” tegasnya.

  • Terungkap! Kebocoran Subsidi BBM-Listrik Tembus Rp 100 Triliun

    Terungkap! Kebocoran Subsidi BBM-Listrik Tembus Rp 100 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal ini dilakukan karena menurutnya, angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun.

    Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

    “Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah,” kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.

    Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

    “Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

    Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

    “Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan,” ujar dia.

    (kil/kil)

  • Aturan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Rampung 2 Pekan Lagi, Ini Bocorannya – Page 3

    Aturan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Rampung 2 Pekan Lagi, Ini Bocorannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

  • Bahlil Sebut Rp100 Triliun Uang Subsidi Energi Dinikmati Orang Kaya

    Bahlil Sebut Rp100 Triliun Uang Subsidi Energi Dinikmati Orang Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

    Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. 

    Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu.

    “Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%-30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil mengatakan data itu didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

    Ketua umum Golkar itu pun menegaskan bahwa subsidi energi harus tepat sasaran. Pasalnya, subsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu.

    “Subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus,” ucapnya.

    Subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima. 

    Pada rapat tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

    Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat. 

    “Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu,” kata Hasan.

  • Isyarat Terbaru Bahlil, Kendaraan Ini Bakal Dilarang Isi BBM Subsidi

    Isyarat Terbaru Bahlil, Kendaraan Ini Bakal Dilarang Isi BBM Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang mengkaji skema baru terkait dengan subsidi. Salah satu subsidi yang sedang dibahas yakni subsidi energi yakni untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya dengan beberapa lembaga terkait akan mengadakan rapat mengenai skema subsidi energi termasuk diantaranya subsidi BBM, listrik serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada pekan depan.

    Nantinya, rapat tersebut akan membahas mengenai siapa yang berhak menerima subsidi. Maklum, saat ini subsidi untuk energi terlalu besar hingga mencapai angka Rp 435 triliun.

    Dengan begitu, perlu ada skema yang pas supaya subsidi tersebut tidak terlalu membengkak dan tepat sasaran. “Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapat tim untuk menggodok. Dengan jumlah subsidi yang begitu besar, kalau tidak tepat sasaran itu kan tidak pas, sementara subsidi ini kan diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya,” ungkap Menteri Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip (3/11).

    Salah satu isyarat Bahlil diantaranya untuk subsidi BBM untuk lebih tepat sasaran adalah, kendaraan khususnya mobil dengan pelat hitam dan mobil dengan kapasitas CC besar sejatinya tidak boleh membeli BBM bersubsidi.

    “Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang akan kita kelola baik lah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada dua opsi skema subsidi energi yang bisa diterapkan pemerintah agar anggaran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

    Purnomo pun tidak menampik fakta bahwa saat ini subsidi energi, termasuk untuk BBM, LPG, saat ini belum tepat sasaran. Dia menjabarkan, saat ini ada dua kemungkinan skema subsidi BBM cs yang bisa diberlakukan di Indonesia. “Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).

    Pertama, Purnomo mengatakan bahwa skema subsidi energi yang saat ini masih dikerahkan untuk produknya, bisa diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Jika skema subsidi ini yang dipakai, kemungkinan bisa membuat harga BBM yang saat ini disubsidi akan naik bertahap menjadi harga keekonomian.

    “Satu, kalau aku mau make subsidi langsung, harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu,” kata Purnomo.

    Kedua, lanjut Purnomo, skema subsidi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut. “Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeting,” paparnya.

    Dengan begitu, kata Purnomo, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM cs. “Berarti kan nggak tepat sasaran, itu yang mesti direview juga untuk beberapa komoditi yang subsidi Pertalite, Solar, B35, LPG, minyak tanah, (listrik golongan) R1, R2,” tutupnya.

    (pgr/pgr)