Xcloud.id

Topik: Subsisdi BBM

  • Skema Subsidi Listrik Bakal Sama dengan BBM? Ini Kata Bahlil

    Skema Subsidi Listrik Bakal Sama dengan BBM? Ini Kata Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan, rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi energi termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa ada kemungkinan rencana perubahan skema subsidi listrik di Indonesia sama dengan skema subsidi untuk BBM yang saat ini masih digodok. Namun, Bahlil menegaskan hal tersebut baru akan diputuskan bila dirinya sudah melakukan pelaporan pada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ada beberapa alternatif (subsidi listrik) dan kemungkinan bisa sama (dengan skema subsidi BBM). Kemungkinan ya, tapi belum diputuskan alternatif mana. Ini mungkin (setelah) Pak Presiden datang (dari Amerika Serikat), kami sudah bisa melaporkan,” jelas Bahlil saat ditanya perihal rencana perubahan skema subsidi listrik di Indonesia, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Yang pasti, perubahaan skema subsidi listrik dan BBM yang akan digunakan, demi subsidi tepat sasaran. Kemudian juga mempertimbangkan daya beli masyarakat. “Yang ketiga, subsidi ini kan dialihkan saja, sudah barang tentu untuk mendorong agar sebagian mempunyai daya beli masyarakat, merangsang daya beli masyarakat. Itu sih sebenarnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bahlil sempat membeberkan bahwa saat ini terdapat tiga opsi rencana perubahan skema subsidi BBM dan listrik di Indonesia.

    Formulasi pertama, memindahkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika ini dialihkan, kata Bahlil, maka Rumah Sakit, Sekolah, Gereja dan Masjid yang selama ini mendapatkan subsidi akan dicabut.

    “(Ini untuk) UMKM dan segala macamnya, transportasi umum. Nah, akhirnya kita membuat alternatif kedua,” ungkap Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Rabu (13/11/2024).

    Formulasi Kedua, yang sifatnya fasilitas umum. Tujuannya untuk bisa menahan inflasi dengan memberikan subsidi ke barang (Dalam hal ini BBM) sesuai dengan yang berhak. “Selebihnya kita pakai BLT,” jelas Bahlil.

    Formulasi Ketiga, pihaknya sedang memformulasikan supaya sebagian barang yang disubsidi bisa dinaikkan angkanya. Sayangnya, Bahlil belum menjelaskan detil maksud dari formulasi ketiga ini.

    “Karena masih dalam pembahasan, tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu. Kalau sudah putus baru kami laporkan kepada Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat,” tandas Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Bocoran 3 Skema Pengalihan Subsidi Menjadi BLT

    Bocoran 3 Skema Pengalihan Subsidi Menjadi BLT

    Jakarta –

    Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran subsidi energi, BBM dan listrik, agar lebih tepat sasaran. Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun membeberkan tiga skema disiapkan pemerintah.

    Skema tersebut disiapkan oleh tim khusus bentukan Presiden Prabowo Subianto lewat rapat terbatas (ratas), dan tugasnya merumuskan formulasi untuk subsidi energi.

    “Presiden Prabowo membentuk tim, yang mana tim itu adalah subsidi tepat sasaran. Dalam ratas sudah diputuskan, di mana kami yang ditugaskan sebagai ketua tim dari ESDM. Rapat kami sudah lakukan 2-3 kali. Sekarang tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Skema pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Namun, menurut Bahlil rumah sakit, transportasi, sekolah, hingga rumah ibadah yang selama ini menikmati subsidi, ke depannya tidak akan mendapat subsidi lagi.

    “Kalau ini kita alihkan ke BLT maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat. UMKM dan segala macamnya, transportasi umum,” beber Bahlil.

    Kedua, tetap menggunakan BLT, dan semua fasilitas umum tetap mendapat subsidi. Hal ini bertujuan untuk menahan laju inflasi. Ketiga, disiapkan agar sebagian yang disubsidi adalah barang.

    “Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail, karena masih dalam pembahasan,” tutur Bahlil.

    Bahlil menamahkan akan melapor dulu kepada Prabowo terkait ketiga formulasi tersebut. Setelah ada keputusan baru selanjutnya mengajukan ke DPR.

    Pada kesempatan itu Bahlil menyebut skema subsidi terhadap LPG tidak akan diubah menjadi BLT, karena ada aspirasi dari pelaku UMKM.

    (ily/hns)

  • Bahlil sebut ada tiga opsi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran

    Bahlil sebut ada tiga opsi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan formulasi untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu, kata Bahlil, sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.

    Bahlil mengatakan tim tersebut sudah menyiapkan tiga opsi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Baca juga: Bahlil sebut formula subsidi BBM-listrik hingga saat ini belum final

    “Namun, opsi ini akan membuat rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, UMKM, dan transportasi umum yang selama ini menerima subsidi tidak lagi menerima subsidi,” ujar Bahlil.

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    “Namun, hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan,” ucap Bahlil.

    Menteri ESDM menyebut bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

    Sementara itu, terkait subsidi LPG, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan penyalurannya dalam bentuk barang. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas aspirasi dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Baca juga: Dukung misi Asta Cita, Polda Metro Jaya bentuk Subsatgas Gakkum

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Tiga Bocoran Pengalihan Subsidi BBM ke BLT

    Ini Tiga Bocoran Pengalihan Subsidi BBM ke BLT

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal skema penyaluran subsidi energi, termasuk BBM dan LPG, agar lebih tepat sasaran. Menurut Bahlil pemerintah sedang menyiapkan tiga skema untuk subsidi tepat sasaran.

    Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah membentuk tim khusus untuk membahas hal tersebut. Tim tersebut lah yang kemudian merumuskan formulasi untuk subsidi energi.

    “Presiden Prabowo membentuk tim, yang mana tim itu adalah subsidi tepat sasaran. Dalam ratas sudah diputuskan, di mana kami yang ditugaskan sebagai ketua tim dari ESDM. Rapat kami sudah lakukan 2-3 kali. Sekarang tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Berikut bocorannya:

    Pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai. Namun, kata dia, rumah sakit, transportasi, sekolah, hingga gereja yang menikmati subsidi dari skema yang ada saat ini ke depannya tidak akan mendapat subsidi lagi.

    “Kalau ini kita alihkan ke BLT maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat. UMKM dan segala macamnya, transportasi umum,” beber Bahlil.

    Kedua, tetap menggunakan skema BLT, namun semua fasilitas umum tetap mendapat subsidi. Hal ini bertujuan untuk menahan inflasi agar tidak melonjak.

    “Atau alternatif ketiga, kita lagi memformulasikan agar sebagian yang disubsidi barang, itu bisa dinaikkan angkanya. Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail, karena masih dalam pembahasan,” tuturnya.

    Bahlil menyatakan akan melapor dulu kepada Prabowo terkait ketiga formulasi tersebut. Setelah ada keputusan barulah pihaknya akan melapor ke DPR RI.

    Pada kesempatan itu Bahlil menyebut skema subsidi terhadap LPG tidak akan diubah menjadi BLT. Hal itu merupakan aspirasi dari pelaku UMKM.

    (ily/kil)

  • Energy Corner Video: Bebani APBN, Tepat Jika Prabowo Ubah Subsidi BBM Jadi BLT? News 19 menit yang lalu

    Energy Corner

    Video: Bebani APBN, Tepat Jika Prabowo Ubah Subsidi BBM Jadi BLT?

    News

    19 menit yang lalu

  • Pjs Walkot Makassar Hadiri FGD Percepatan Investasi Sulsel, Bahas soal Tingkat Investasi di Daerah Regional 12 November 2024

    Pjs Walkot Makassar Hadiri FGD Percepatan Investasi Sulsel, Bahas soal Tingkat Investasi di Daerah Regional 12 November 2024

    Pjs Walkot Makassar Hadiri FGD Percepatan Investasi Sulsel, Bahas soal Tingkat Investasi di Daerah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kepala
    Kejaksaan Tinggi
    (Kajati)
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) Agus Salim menyampaikan inspirasinya dalam menggelar
    Focus Group Discussion
    (FGD) bertajuk “Percepatan
    Investasi
    untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”.
    Diskusi yang dihadiri secara langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota (Walkot) Makassar Andi Arwin Azis itu diselenggarakan di Hyatt Place, Sulsel, Senin (11/11/2024).
    Acara tersebut bertujuan untuk menggalang komitmen antarpemangku kebijakan untuk mendorong
    investasi
    yang dapat mendongkrak perekonomian Sulsel.
    Agus menjelaskan, diskusi tersebut dibuat berdasarkan pengalamannya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng). Provinsi ini disebut menjadi salah satu wilayah dengan investasi terbesar di Indonesia.
    “(Ada) potensi yang sama di Sulsel, meski masih dihadapkan pada tantangan, termasuk ego sektoral yang menghambat kelancaran berbagai proyek infrastruktur,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024).
    Satuan tugas (satgas) khusus percepatan investasi, lanjut dia, perlu dibentuk guna menembus berbagai hambaran yang menghalangi masuknya investasi. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021.
    “Saya yakin dengan adanya satgas percepatan investasi ini, semua hambatan akan dapat diterobos, serta mendorong kolaborasi antarlembaga,” imbuhnya.
    Selain itu, Agus juga membahas arahan Presiden RI yang menjadi fokus utama dalam penegakan hukum ke depan, termasuk ketahanan pangan yang beririsan dengan program peningkatan gizi masyarakat.
    Serta, program energi terbarukan, di mana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai masih sering tidak tepat sasaran.
    “Untuk mencapai target nasional, sinergi dan kontribusi seluruh pengambil keputusan sangat dibutuhkan,” tambahnya. 
    Agus berharap, hasil diskusi tersebut dapat menjadi
    pilot project
    yang dapat diterapkan lebih luas hingga di tingkat kejaksaan agung.
    “Target ini adalah PR besar untuk kita semua di Sulsel. Jika berhasil, saya akan usulkan model satgas ini ke Kejaksaan Agung agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
    Perlu diketahui, FGD tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh sebagai narasumber, antara lain Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Aminuddin Ilmar, Guru Besar Ekonomi Unhas Marsuki DEA dan Hendrian.
    Turut hadir melalui sambungan daring, Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh, serta sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulsel.
    Serta, para Wali Kota, Pj Wali Kota, Bupati, dan Pj Bupati se-Sulsel.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah Pagi-pagi Menguat Tipis

    Rupiah Pagi-pagi Menguat Tipis

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini mengalami penguatan.
     
    Mengutip data Bloomberg, Senin, 11 November 2024, rupiah hingga pukul 09.48 WIB berada di level Rp15.668 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik tipis empat poin atau setara 0,03 persen dari Rp15.672 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.659 per USD, juga menguat tipis lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp15.664 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan menguat.
     
    “Untuk perdagangan Senin ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.600 per USD hingga Rp15.690 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    DHE SDA bakal disimpan di Indonesia

    Ibrahim mengungkapkan, kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Umum (Pemilu) AS 2024 akan mengkhawatirkan perekonomian negara berkembang, salah satunya Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengantisipasi efek Trump yang dapat membuat berlanjutnya perang dagang hingga suku bunga AS. 
     
    Suku bunga AS sendiri akan tetap tinggi atau higher for longer yang berdampak pada pelemahan mata uang rupiah dan juga berdampak pada arus modal, serta berpengaruh pada dinamika ketidakpastian pasar keuangan.
     
    Guna untuk mengantisipasi tekanan terhadap rupiah, BI dan pemerintah perlu segera merealisasikan revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) agar DHE disimpan di Indonesia dalam proporsi yang lebih besar dan periode yang lebih lama serta memastikan BI Rate tetap membuat rupiah menarik bagi investor.
     
    Selain itu, pemerintah juga perlu mengedepankan program yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. rencana pengurangan dan realokasi subsidi BBM merupakan langkah yang tepat.
     
    “Kemudian, pemerintah perlu mengantisipasi banjirnya produk impor ke Indonesia, khususunya dari Tiongkok. Di samping itu, eksportir di dalam negeri juga harus diberikan stimulus,” tegas Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Bahlil Sebut Tak Tepat Sasaran, Sri Mulyani sudah Kucurkan Rp139,6 Triliun Subsidi BBM Cs

    Bahlil Sebut Tak Tepat Sasaran, Sri Mulyani sudah Kucurkan Rp139,6 Triliun Subsidi BBM Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024. 

    Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.

    “[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

    Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY. 

    Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

    Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. 

    Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

    “Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

  • Tunda Pengalihan Subsidi BBM ke BLT, Ini Alasannnya – Page 3

    Tunda Pengalihan Subsidi BBM ke BLT, Ini Alasannnya – Page 3

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menyebut melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2024 sebesar 4,95 persen dikarenakan penurunan daya beli masyarakat.

    Menarik ini jika kita melihat memang terjadi penurunan daya beli masyarakat dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Artinya, daya beli masyarakat yang menurun tidak bisa dielakkan lagi oleh pemerintah. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi melambat lagi dari 5,05 persen menjadi 4,95 persen,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Kamis (7/11/2024).

    Dari sisi sektoral, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi juga melambat. Ia melihat yang menguat justru industri pengolahan dan pertambangan. Menurutnya, industri pengolahan hasil tambang mempunyai pertumbuhan yang positif.

    Maka dengan struktur ekonomi seperti itu, baginya, dimana daya beli masyarakat melambat, terutama di barang jadi seperti ke makanan dan minuman, maka pemerintah harus fokus terlebih dahulu dalam mengerek daya beli masyarakat terutama untuk kelas menengah.

    “Kelas menengah ini yang biasanya ke kafe dan sebagainya, sudah mengurangi konsumsi tersebut karena sudah berkurang kemampuan membeli barang-barang bersifat leisure,” ujarnya.

    Subsidi BBM ke BLT Kurang Tepat?

    Nailul menyarankan Pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang membuat kelas menengah semakin tertekan. Misalnya, kebijakan terkait dengan subsidi BBM harus dipertimbangkan ulang karena bisa menekan daya beli kela menengah. 

    “Bansos sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, juga tidak dinikmati oleh kelas menengah,” pungkasnya.

  • Pakar Tolak Subsidi Energi dalam Bentuk Produk, Ini Alasannya

    Pakar Tolak Subsidi Energi dalam Bentuk Produk, Ini Alasannya

    Jakarta: Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyerukan penolakan terhadap pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk, karena terbukti selama ini tidak tepat sasaran.
     
    “Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product,” tegas Fahmy dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.
     
    Saat ini, jelas Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran. Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun.
    “Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran,” tutur dia.
     
    Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, yang seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai (BLT). “Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu,” ketus Fahmy.
     

     

    Hemat anggaran negara

    Selain itu, Fahmy juga menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran sehingga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik.
     
    “Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang,” tambah dia.
     
    Fahmy juga menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
     
    “Jika subsidi energi tidak diberikan by target, berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya,” katanya.
     
    Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
     
    Dalam rapat tersebut diputuskan pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.
     
    “Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT,” ujar Fahmy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)