Xcloud.id

Topik: Subsisdi BBM

  • Kewajiban Transaksi BBM JBKP (Pertalite) Menggunakan QR Code di Kediri

    Kewajiban Transaksi BBM JBKP (Pertalite) Menggunakan QR Code di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri membuka sekaligus memberikan arahan pada Sosialisasi Penerapan Kewajiban Transaksi BBM JBKP (Pertalite) menggunakan QR Code, Rabu (4/12/2024).

    Sosialisasi ini bertempat di Ruang Ki Hajar Dewantara BKPSDM Kota Kediri dan menghadirkan narasumber dari PT. Pertamina Patra Niaga Sales Brand Manager Kediri I Fuel Wicaksono Ardi Nugroho.

    Pada kesempatan ini, PJ Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengambil kebijakan baru terkait pembelian BBM jenis Pertalite. Mulai per 1 Oktober, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat akan menggunakan sistem QR Code.

    Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan distribusi dan memantau bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran. Adanya sosialisasi ini, menjadi bagian dari upaya Pemkot Kediri untuk mengimplementasikan teknologi dalam sistem pembelian bahan bakar guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan akurasi data para pengguna.

    “Tentunya kita semua berharap, edukasi berkelanjutan terkait transisi ke sistem baru ini tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari masyarakat,” imbuhnya.

    Zanariah menambahkan melalui data subsidi tepat, Pemerintah Kota Kediri akan dapat memberikan manfaat diantaranya, mengatur penyaluran kuota BBM subsidi secara lebih efektif, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya antrian panjang di SPBU.

    Lalu, dengan adanya data yang jelas, dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari BBM non-subsidi. Membantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran subsidi, sehingga dapat memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Di akhir arahannya, Pj Wali Kota Kediri berharap sosialisasi ini bisa menjadi forum yang produktif, di mana narasumber dan seluruh peserta dapat saling bertukar pikiran, bersama-sama mencari solusi serta memperkuat kolaborasi guna mencapai target-target yang telah ditentukan.

    Di samping itu, pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi ini, ke depan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait sistem baru dalam pengisian BBM ini.

    Perlu diketahui, Kota Kediri mendapatkan kouta Pertalite sebesar 59.973 kilo liter, dan telah terealisasi 80 persen atau sebanyak 49.192 kilo liter dan estimasi kuota habis pada 31 Desember 2024. Untuk tahun 2025, diusulkan sebanyak 65.970 kilo liter atau meningkat 10% dari kuota per 31 Oktober 2024.

    Hadir pula Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin Sukarno, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma Wardani, Camat Pesantren Widiantoro, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Kediri Hasanuddin, serta peserta sosialisasi dari kelurahan se-Kota Kediri. [nm/ted]

  • DPR Minta Truk ODOL dan Pajero-Fortuner Dilarang Beli Solar Subsidi

    DPR Minta Truk ODOL dan Pajero-Fortuner Dilarang Beli Solar Subsidi

    Jakarta –

    Skema baru subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih disiapkan. Kendaraan-kendaraan seperti Pajero Sport dan Fortuner diminta untuk dilarang menggunakan BBM subsidi.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap penggunaan BBM subsidi lebih tepat sasaran. Untuk itu, dibutuhkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

    “Tinggal Perpres 191/2014 itu direvisi, Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) bisa usulkan ke Presiden, itu jelas tuh, truk industri, truk ODOL (over dimension over loading), mobil-mobil kayak Pajero, Fortuner, kelas menengah itu nggak boleh (pakai BBM subsidi). Itu surplus Pertamina itu aman itu soal subsidi,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pertamina dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    Menurut Andre, kelemahan Perpres tersebut adalah masih banyak ditemukan kendaraan mewah dan kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya menggunakan BBM subsidi. Padahal menurutnya, BBM subsidi tersebut semestinya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu, ekonomi lemah.

    “Mulai dari yang tidak berhak seperti truk ODOL, truk industri bahkan mobil-mobil yang berharga Rp 700 juta, Pajero, Fortuner, dan rasanya orang mampu, bisa mengonsumsi solar subsidi,” ucap Andre.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, saat ini pengguna bahan bakar Solar subsidi sudah tercatat 100 persen. Profil pengguna dan pembeli serta aktivitas pembeli di SPBU sudah bisa didapatkan.

    “Sehingga sistem tersebut nantinya akan kita gunakan untuk men-support keputusan pemerintah pada saat nanti Perpres 191 itu ditetapkan siapa-siapa saja yang akan menjadi target yang akan diberikan izin untuk memperoleh produk subsidi,” kata Riva.

    “Begitu juga untuk produk Pertalite, bahwa per saat ini pendaftarannya itu sudah di angka 83 persen. Dan Insyaallah untuk tahun 2024 ini seluruh pengguna gasoline Pertalite itu nanti sudah bisa dicatatkan sehingga data tersebut juga nantinya akan bisa digunakan untuk me-manage siapa-siapa saja yang dapat memperoleh produk subsidi tersebut,” ujarnya.

    (rgr/din)

  • Wamen ESDM minta Pertamina tingkatkan produksi minyak guna tekan impor

    Wamen ESDM minta Pertamina tingkatkan produksi minyak guna tekan impor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meminta PT Pertamina (Persero) meningkatkan produksi minyak nasional guna menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

    Dikatakan Wamen dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, upaya ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam program Astacita untuk mewujudkan swasembada energi.

    “Ketahanan energi nasional adalah hal yang sangat penting untuk dicapai. Ini menyangkut kondisi terjaminnya ketersediaan energi yang dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, berjangka panjang, dan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup,” katanya.

    Ia mengatakan salah satu langkah yang diharapkan turut mendukung pengurangan impor adalah implementasi bahan bakar nabati melalui program biofuel B40.

    Lebih lanjut, ia menyatakan produksi minyak nasional saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan tingkat konsumsi. Padahal pada 1997, Indonesia sempat menjadi eksportir minyak karena produksi melebihi kebutuhan domestik, namun kondisi tersebut telah berubah drastis.

    Baca juga: Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    “Saat ini, produksi minyak bumi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari, sementara tingkat konsumsi lebih dari 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, kita harus memenuhi kebutuhan tersebut melalui impor,” kata Yuliot.

    Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah mendorong peningkatan produksi migas nasional, termasuk kontribusi dari Pertamina, mengingat perusahaan plat merah itu saat ini menyumbang 60 persen dari total produksi minyak nasional, atau sekitar 400.000 barel per hari.

    Baca juga: RI-Kanada perkuat kolaborasi mineral kritis dan transisi energi

    “Pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak nasional hingga 700.000 barel per hari pada 2025-2026. Dengan kontribusi Pertamina yang diproyeksikan tetap 60 persen, target produksi Pertamina diharapkan mencapai 480.000 barel per hari, meningkat sekitar 20 persen dari produksi saat ini,” katanya.

    Baca juga: Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, badan usaha, dan BUMN seperti Pertamina untuk mencapai target ketahanan energi nasional.

    “Kementerian ESDM dan Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat agar arahan Presiden untuk mewujudkan swasembada energi dapat terwujud,” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemarin, Apple harus bangun pabrik hingga ojol tetap dapat subsidi BBM

    Kemarin, Apple harus bangun pabrik hingga ojol tetap dapat subsidi BBM

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan bidang ekonomi mewarnai Rabu (4/12), mulai dari Menteri Perindustrian inginkan investasi Apple lewat skema bangun pabrik hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    1. Produksi padi RI capai 52,66 juta ton atau 95,02 persen dari target

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, per November 2024 realisasi produksi padi mencapai 52,66 juta ton atau 95,02 persen dari target sebesar 55,42 juta ton.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Erick Thohir: Pemerintah siapkan peta jalan untuk harga tiket pesawat

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan membuat rencana lima tahunan terkait dengan harga tiket di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) maupun musim libur lainnya.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Menaker: Permenaker No.16 Tahun 2024 pertimbangkan daya beli pekerja

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Menperin inginkan investasi Apple lewat skema bangun pabrik

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menginginkan agar investasi Apple sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dapat melalui skema investasi fasilitas produksi atau membangun pabrik di Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Duh! Begini Efek Domino Andai Ojol Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Duh! Begini Efek Domino Andai Ojol Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi mengurai efek domino ‘mengerikan’ seandainya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Selain penghasilan ‘pasukan hijau’ tersebut turun, ada transisi transportasi besar-besaran!

    Pertama-tama, Hadi menjelaskan, pencabutan subsidi membuat ojol harus membeli BBM yang harganya lebih mahal. Maka, dengan demikian, biaya operasional akan mengalami peningkatan dan memberatkan para penumpang.

    “Dampak yang terjadi adalah akan ada kenaikan biaya operasional. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa 30-40% biaya operasional pengemudi ojol berasal dari pengeluaran BBM,” ujar Hadi, dikutip dari laman resmi Partai Keadilan Sejahtera, Rabu (4/12).

    “Jika subsidi dihapus, tarif layanan diperkirakan naik sehingga memberatkan masyarakat. Selain itu akan ada peralihan transportasi, data menunjukkan bahwa sekitar 80% pengguna ojol berasal dari kalangan berpendapatan rendah, mereka kemungkinan besar akan beralih ke transportasi lain yang lebih murah,” tambahnya.

    Abdul Hadi PKS. Foto: Doc. PKS

    Selain dampak terhadap transportasi publik, kata Hadi, pencabutan BBM subsidi terhadap ojol juga berdampak kepada perekonomian rakyat.

    “Kebijakan ini akan memicu kenaikan inflasi. Menurut analisis Bank Indonesia, peningkatan tarif transportasi akibat penghapusan subsidi dapat memicu inflasi hingga 0,5% dalam waktu enam bulan,” tuturnya.

    “Selain itu akan terjadi penurunan pendapatan pengemudi ojol, di mana pendapatan harian pengemudi ojol diprediksi turun hingga 30% akibat melemahnya permintaan layanan, sehingga berdampak langsung pada daya beli mereka,” lanjutnya lagi.

    Efek domino andai ojol tak dapat subsidi BBM Foto: Agung Pambudhy

    Lebih jauh, efek domino tersebut akan berlanjut ke menurunnya daya beli dan konsumsi driver ojol di Indonesia. Mereka harus menekan pengeluaran demi menutup ongkos bahan bakar. Hal tersebut kemudian akan berdampak juga pada kinerja ojol dan kepuasan penumpang selama di perjalanan.

    “Kebijakan ini harus dikaji ulang secara mendalam. Kita tidak bisa mengabaikan dampaknya pada kehidupan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan ojol untuk kebutuhan sehari-hari, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengemudi.” Kata Hadi.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)

  • Bahlil Kaji Ojek Online Terima Subsidi BBM dengan Skema Blending karena Tergolong UMKM

    Bahlil Kaji Ojek Online Terima Subsidi BBM dengan Skema Blending karena Tergolong UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah masih mengkaji soal pengemudi ojek online (ojol) menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Salah satu skema yang sedang dipersiapkan adalah mencampurkan atau blending, yakni kombinasi antara subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT).

    “Saya katakan bahwa dalam skema subsidi BBM itu kita masih godok sampai sekarang belum selesai. Salah satu di antaranya mungkin blending antara ada subsidi bahan dan pengalihan subsidi, seperti BLT,” ujar Bahlil seusai menghadiri “Indonesia Mining Summit” di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Bahlil menjelaskan, pengemudi ojek online akan masuk kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Nantinya, kelompok UMKM ini akan mendapat BBM subsidi.

    BBM subsidi sejatinya untuk kendaran berpelat kuning atau angkutan umum. Untuk itu, pemerintah masih mengkaji membedakan antara kendaraan pelat hitam yang digunakan untuk ojek online dan bukan.

    “Bagi ojek online yang sekarang terjadi dinamika itu kan kita lagi meng-exercise, bagaimana cara membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan bukan. Namun, untuk ojol tetap (dapat subsidi BBM) karena mereka UMKM. Hanya kemarin disalahditafsirkan saja,” jelasnya.

  • Data Penerima Subsidi BBM dan Listrik serta BLT Bakal Diumumkan Desember 2024 – Page 3

    Data Penerima Subsidi BBM dan Listrik serta BLT Bakal Diumumkan Desember 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, skema penyaluran BBM subsidi saat ini masih digodok. Salah satu rencananya melalui skema blending, dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai (BLT). 

    Bahlil menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin konversi daripada BBM subsidi tersebut salah sasaran. 

    Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggsk BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik. 

    “InsyaAllah bulan ini, semuanya (diumumkan). Tapi nanti kita laporkan dulu kepada bapak Presiden, apa arahan bapak Presiden, baru kami umumkan secara resmi,” ujar Bahlil di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. “Nanti setelah diputuskan, kami umumkan,” imbuh Bahlil. 

    Namun, Bahlil memperkirakan, seluruh pelaku UMKM nantinya akan dikelompokkan sebagai konsumen yang berhak menenggak langsung BBM subsidi, bukan dalam bentuk BLT. Termasuk para pengemudi ojek online, atau ojol. 

    “Terkait dengan UMKM, semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” ungkapnya. 

    Hanya saja, Bahlil mempersoalkan kendaraan para pengemudi ojol yang berpelat nomor hitam. Sehingga diperlukan uji coba lebih lanjut agar ojol tetap bisa menenggak BBM subsidi bersamaan dengan kendaraan berpelat nomor kuning. 

    “Bagi ojol yang sekarang lagi terjadi dinamika, itu kita lagi meng-excercise, agar bagaimana kita membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol, dan mana yang bukan. Tetapi untuk yang ojol, mereka ini kan UMKM. Cuman kemarin disalahtafsirkan saja,” tuturnya.

     

  • Duh! Begini Efek Domino Andai Ojol Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan rencana menghapus ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi BBM. Sebab, menurutnya, ‘pasukan hijau’ tersebut masuk kategori rentan.

    Rieka menjelaskan, ojol merupakan pekerja informal yang semua kebutuhan kerjanya dipenuhi sendiri, mulai dari kendaraan, bahan bakar, sampai keperluan sehari-hari. Mereka tidak ditanggung perusahaan seperti pekerja formal. Itulah mengapa, mencabut subsidi BBM, membuat hidup mereka makin berat.

    “Rencana kementerian terkait yang mau menghapus ojol dari penerima BBM subsidi, tolong diusulkan agar dikaji ulang. Karena ojol pekerja sektor informal yang termasuk rentan, mereka tidak punya jaminan apapun selain bayar sendiri,” ujar Rieke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina.

    Rieke Diah Pitaloka alias Oneng. Foto: Grandyos Zafna

    Kata Rieke, hidup ojol sudah susah dengan potongan aplikasi yang besar. Maka, sudah selayaknya mereka mendapat kemudahan melalui subsidi BBM.

    “Kemudian ada masalah dengan operator, potongan tinggi dan sebagainya. Karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, maka terindikasi kuat mereka masuk definisi fakir miskin,” tuturnya.

    [Gambas:Youtube]

    Di kesempatan yang sama, Rieke berkisah soal pengalamannya berbaur dengan ojol. Dia pernah membantu memulangkan jenazah anak driver ojol yang terkena online scamming ke Kamboja. Pekerja tersebut, saking susahnya, sampai harus menyewa motor. Bukan milik pribadi.

    “Mohon dukungannya, agar pencabutan subsidi ojol dibatalkan. Kasihan mereka, kasihan betul,” kata dia.

    Bahlil Lahadalia Foto: Ilyas Fadilah

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)

  • Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    “Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” kata Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Rabu.

    Dikatakan Menteri Bahlil, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian (exercise) untuk membedakan kendaraan milik ojol dan yang bukan, mengingat skema subsidi BBM untuk transportasi sebelumnya disalurkan bagi kendaraan yang berpelat nomor kuning atau transportasi publik.

    “Bagi ojol yang saat ini terjadi dinamika, itu kita lagi meng-erxercise agar bagaimana membedakan mana plat hitam usaha ojol mana yang bukan,” kata dia.

    Dijelaskan Bahlil, skema pemberian subsidi BBM untuk UMKM ini akan dilakukan melalui insentif atau pengurangan harga barang, serta bukan melalui bantuan langsung tunai (BLT).

    “Semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak kita tidak akan mengalihkan ke BLT,” katanya.

    Menurut dia, pihaknya saat ini masih menunggu pemadanan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan satu data formulasi subsidi BBM dan listrik tepat sasaran. “Kalau sudah selesai, kami akan umumkan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, ia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil Beri Sinyal Driver Ojol Tetap Dapat Subsidi BBM, Sempat Tuai Protes Keras

    Bahlil Beri Sinyal Driver Ojol Tetap Dapat Subsidi BBM, Sempat Tuai Protes Keras

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol bakal tetap menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Hal ini merespons gejolak di kalangan driver ojol yang menolak rencana pemerintah tak akan memberikan subsidi BBM kepada angkutan tersebut.

    Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

    Adapun subsidi barang akan hanya diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.

    Kendati, Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpotensi tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang.

    “Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM,” ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati, Bhalil mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha.

    Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi. 

    “Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Pasalnya, ojol tak masuk kategori kendaraan berpelat kuning.

    Bahlil menjelaskan ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    Dengan fakta tersebut, maka kendaraan untuk usaha sejatinya tak berhak menenggak BBM subsidi.

    “Mungkin juga ada teman-teman saya yang punya motor, habis itu diambillah saudara-saudaranya dari daerah, datang [dipekerjakan] bawa ojek,” jelas Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    “Masa yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung, yang jelas [subsidi dilakukan secara] bijaksana,” imbuhnya.

    Pernyataan Bahlil pun direspons negatif oleh para driver ojol. Mereka merasa cemas akan memikul beban yang lebih berat seiring dengan rencana pemerintah yang akan membatasi akses BBM subsidi. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mengatakan bahwa pengemudi ojek daring selama ini berpenghasilan rendah. Dengan penghasilan yang tidak terlalu besar itu, mereka harus menyetorkan uang kepada perusahaan aplikasi karena menggunakan jasa aplikasi.  

    Dia menilai rencana pembatasan BBM Subsidi akan membuat nasib driver makin sulit. Garda mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika pemerintah tidak membatalkan rencana pembatasan BBM subsidi bagi mitra driver. 

    “Bahlil harus lihat di lapangan, jangankan untuk membeli bensin nonsubsidi, terkadang untuk mengisi bensin subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi, Garda menilai hal yang tidak populer yang dinyatakan oleh Bahlil akan menyusahkan semua pihak,” kata Igun kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).