Xcloud.id

Topik: Subsisdi BBM

  • Penyaluran Subsidi BBM, LPG, dan Listrik Bakal Pakai Data BPS

    Penyaluran Subsidi BBM, LPG, dan Listrik Bakal Pakai Data BPS

    Jakarta –

    Pemerintah terus mematangkan rencana penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sudah sejak lama mematangkan rencana tersebut dan saat ini masih dikaji.

    “Tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran. Saya sudah bersepakat sama ibu (Kepala BPS), nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi men-cross check-an, karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan sudah hampir selesai,” kata Bahlil usai melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Statistik dengan Kepala BPS di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Bahlil menambahkan, jika seluruh proses pendataan rampung akan segera diumumkan. Ketika ditanya apakah memungkinkan data tersebut akan diterapkan pada 2026, Bahlil hanya meminta doa dan mengatakan tidak ingin menerapkannya secara tergesa-gesa.

    Bahlil juga tidak menjawab apakah hanya masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN saja yang bisa mendapatkan subsidi BBM, LPG, serta listrik.

    “Insyaallah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik, tapi apalah artinya kita mau cepat, kalau datanya tidak akurat,” katanya.

    Subsidi Tetap Berbasis Komoditas

    Sebelumnya, Bahlil juga bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid Nasional 14 Oktober 2025

    Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid Nasional 14 Oktober 2025

    Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sidang dakwaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) mengungkap kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditaksir mencapai Rp 285,1 triliun.
    Perbuatan korupsi itu diduga dilakukan oleh anak saudagar minyak Riza Chalid sekaligus
    beneficial owner
    PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza bersama empat terdakwa lainnya
    “Itu rangkaian perbuatan daripada terdakwa yang menjadi rangkaian penuh dan akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 285 triliun, total seperti itu,” ujar Jaksa Triyana Setia Putra seusai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Angka tersebut memang tidak disebutkan secara spesifik dalam dakwaan Kerry dan kawan-kawan.
    Jaksa memastikan bahwa perbuatan lima orang ini masih berkesinambungan dengan perbuatan terdakwa atau tersangka lainnya.
    Perbuatan melawan hukum ini ditemukan dari hulu ke hilir tata kelola minyak mentah.
    “Semua klaster di dakwaan Pertamina itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tata kelola mulai dari hulu, dari impor-ekspor minyak mentah, sampai nanti ke ada penjualan solar maupun subsidi BBM,” kata Tri.
    Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, kerugian keuangan negara terjadi karena ada tiga perbuatan melawan hukum.
    Pertama, dalam pengadaan ekspor minyak mentah, negara dalam hal ini PT Pertamina dan anak perusahaannya, mengalami kerugian hingga 1.819.086.068,47 dollar AS.
    Sementara, pada pengadaan impor minyak mentah, negara mengalami kerugian hingga 570.267.741,36 dollar AS.
    Dalam pengadaan impor ini, sebanyak 19 perusahaan, termasuk pihak asing, diduga telah menerima keuntungan secara melawan hukum.
    Lalu, pada pengadaan penyewaan kapal, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.073.619.047,00 dan 11.094.802,31 dollar AS.
    Pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid dan anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza, diduga menerima keuntungan dalam pengadaan sewa kapal ini.
    Selain itu, pada pengadaan sewa terminal BBM, negara dinilai mengalami kerugian sebesar Rp 2.905.420.003.854,00.
    Biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan ini diduga telah masuk ke kantong Riza Chalid dan kroninya.
    Selain  itu, negara juga mengalami kerugian untuk kompensasi bahan bakar minyak (BBM) RON 90 alias Pertalite sebanyak  Rp 13.118.191.145.790,40.
    Sementara, dari penjualan solar murah, negara mengalami kerugian senilai Rp 9.415.196.905.676,86.
    Jika dijumlahkan, total kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp 25.439.881.674.368,30 dan 2.732.816.820,63 dollar AS.
    Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, para terdakwa maupun tersangka diduga juga telah menyebabkan kerugian perekonomian negara hingga Rp 171.997.835.294.293,00.
    Angka ini berasal dari harga pengadaan BBM yang lebih mahal dari yang seharusnya sehingga berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan.
    Selain itu, terdapat juga keuntungan ilegal senilai 2.617.683.340,41 dollar AS.
    Keuntungan ilegal ini dihitung dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri.
    Jika angka kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dijumlahkan dan dihitung dengan kurs Rp 16.000, total kerugian keuangan dan perekonomian negara mencapai Rp 285,1 triliun.
    Jaksa juga mengungkapkan bahwa ada 19 perusahaan yang diuntungkan dalam proses pengadaan impor dan ekspor minyak mentah.
    Di antaranya, terdapat 10 perusahaan asing yang mendapatkan perhatian khusus karena diusulkan langsung oleh terdakwa sebelum pengadaan dilakukan.
    Usulan ini diberikan oleh terdakwa Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, bersama dengan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin dan VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 2019-2020, Dwi Sudarsono.
    “Terdakwa Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, dan Dwi Sudarsono mengusulkan 10 mitra usaha sebagai pemenang pengadaan impor minyak mentah/kondensat meskipun praktik pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan,” ujar jaksa.
    Perusahaan asing ini juga mendapatkan bocoran harga perkiraan sendiri (HPS) yang merupakan persyaratan utama lelang dan semstinya bersifat rahasia.
    “(Para terdakwa juga) melakukan perubahan persyaratan utama berupa volume pengadaan dan waktu pengiriman. (Serta), mengundang perusahaan yang sedang dikenai sanksi untuk mengikuti pelelangan,” imbuh jaksa.
    Perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dalam proses pengadaan impor itu adalah Vitol Asia Pte Ltd, Socar Trading Singapore Ptd, Glencore Singapore Pte Ltd, ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd, BP Singapore Pte Ltd, Trafigura Asia Trading Pte Ltd, Petron Singapore Trading Pte, BB Energy (Asia) Pte Ltd, dan Trafigura Pte Ltd.
    Jaksa menyebut 10 perusahaan asing di atas memperoleh kekayaan 570.267.741,35 dollar AS dari praktik curang tersebut.
    Sementara itu, ada 9 perusahaan dalam negeri, baik anak perusahaan Pertamina dan swasta, yang memperoleh keuntungan lewat pengadaan ekspor minyak mentah.
    Perusahaan-perusahaan itu antara lain  PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina EP Cepu (PEPC), Exxon Mobil Cepu Ltd (EMCL), Medco E&P Natuna Ltd, Petronas Carigali Ketapang II Ltd, PT Pema Global Energi.
    Sejauh ini, sudah sembilan terdakwa dihadirkan dalam persidangan untuk mendengarkan dakwaan yang dituduhkan kepada mereka.
    Pada sidan kemarin, ada 5 terdakwa yang menghadapi dakwaan, yakni
    beneficial owner
    PT Navigator Khatulistiwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.
    Kemudian, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
    Sementara itu, empat tersangka lainnya sudah lebih dahulu mengikuti sidang pembacaan dakwaan pada Kamis (9/10/2025).
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya, serta VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sembilan tersangka lain yang berkasnya masih belum dilimpahkan ke Kejari Jakpus adalah Alfian Nasution, selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011-2015 dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2021-2023; Hanung Budya Yuktyanta, selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014.
    Kemudian, Toto Nugroho, selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017-2018; Dwi Sudarsono, selaku VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 2019-2020; Arief Sukmara, selaku Direktur Gas Petrochemical dan New Business Pertamina International Shipping; Hasto Wibowo, selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2018-2020.
    Lalu, Martin Haendra, selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021; Indra Putra, selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi; dan Mohammad Riza Chalid, selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria rapat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

    Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas proses percepatan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN dari pemerintah, yaitu pembayaran listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bahlil, dalam rapat tersebut pembayaran kompensasi listrik dan BBM sudah final dan selesai.

    Pembahasan kompensasi 2024 sempat disinggung dalam Rapat Kerja antara DPR dengan Menteri Keuangan pada Senin (30/9/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan ia mendapat laporan bahwa ada subsidi dan kompensasi 2024 yang belum dibayar pemerintah.

    “Oh tadi, kita tadi pertemuan dengan Menkeu dan Kepala BUMN itu kita bahas tentang percepatan pembayaran kompensasi, dari listrik dan BBM. Untuk 2024 sudah kita finalkan selesai,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

    Dalam rapat tersebut dibahas pembayaran kompensasi untuk kuartal I dan kuartal II-2025. Bahlil menyebutkan pembayaran kompensasi tersebut dipastikan akan segera dilakukan.

    “Terus tadi untuk kuartal I, kuartal II 2025 sudah diketok. Jadi kita melakukan percepatan agar Kementerian Keuangan bisa membayar BUM kita yang kompensasi BBM dan listrik, dan itu sudah clear,” katanya.

    Lihat juga Video: Purbaya Akan Ganti Dirjen Kemenkeu Jika Subsidi BBM Tak Beres

    (ara/ara)

  • Eddy Soeparno Konsisten Dorong Alihkan Subsidi LPG 3 Kg Jadi Subsidi Uang

    Eddy Soeparno Konsisten Dorong Alihkan Subsidi LPG 3 Kg Jadi Subsidi Uang

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya integrasi data acuan. Hal ini dia nilai untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak.

    Diketahui, pernyataan Eddy merupakan tanggapan atas data subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk LPG 3kg dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sementara Menteri Bahlil menilai data yang disampaikan Purbaya kurang akurat.

    “Saya meyakini baik Menteri Keuangan maupun Menteri ESDM ingin agar subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu kami mendorong agar data penerima subsidi LPG maupun subsidi BBM terintegrasi dan menjadi acuan bersama. Dengan data acuan yang sama ini diharapkan tidak ada lagi subsidi salah sasaran,” Kata Eddy saat berdialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Cianjur dalam keterangan tertulis, Jumat, (3/10/2023).

    “Dengan begitu data yang dipakai Kementerian Keuangan maupun Kementerian ESDM dan kementerian lainnya yang berkaitan dengan penyaluran subsidi selalu sama,” lanjutnya.

    Eddy menjelaskan pada awalnya produk LPG 3 kg ini telah menjadi kebutuhan esensi hampir setiap rumah tangga di Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera.

    Selain integrasi data penerima subsidi, Eddy juga konsisten untuk terus mendorong pengalihan subsidi barang menjadi subsidi uang yang diterima langsung oleh masyarakat penerima.

    “Sejak awal masalah subsidi energi ini menjadi diskusi publik, saya sudah sampaikan bahwa lebih baik jika subsidi barang ini dialihkan menjadi subsidi uang yang diberikan langsung kepada penerima masyarakat miskin dan tidak mampu,” ungkap Eddy.

    “Ini sebagai gambaran saja. Misalnya jika subsidi pemerintah di dalam satu tabung LPG 3 kg adalah Rp 33.000 dan setiap kepala keluarga diasumsikan menggunakan 3 tabung per bulannya, maka sang penerima subsidi akan mendapatkan Rp 99.000 secara tunai dari pemerintah dan dikirim langsung pada penerima,”

    “Jika mekanisme ini berjalan, hanya akan ada satu harga LPG 3 kg di pasaran yang merupakan harga eceran tetap sesuai ketetapan regulator dan Pertamina,” lanjutnya.

    Eddy menjelaskan gagasannya untuk memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat akan tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat sekaligus bagian dari upaya meringankan beban APBN.

    “Pilar utama pembiayaan negara selain meningkatkan pendapatan adalah dengan melakukan penghematan anggaran. Di antara yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran adalah memastikan subsidi diberikan tepat sasaran hanya kepada mereka yang berhak yakni saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu. Ini penting sebagai implementasi asas keadilan,” tutup Eddy.

    (akn/ega)

  • Harga Asli BBM Pertalite Dibongkar Menkeu Purbaya, Bukan Rp 10 Ribu!

    Harga Asli BBM Pertalite Dibongkar Menkeu Purbaya, Bukan Rp 10 Ribu!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap harga asli bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Dia menegaskan, harga yang dipatok sekarang tak mencerminkan angka keekonomiannya!

    Itulah mengapa, Purbaya menegaskan, harga asli BBM Pertalite tentu lebih mahal dibandingkan nominal yang saat ini ditawarkan ke konsumen. Pemerintah memberikan bantuan melalui skema subsidi.

    “Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (2/10).

    Suasana rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melunasi pembayaran subsidi energi tahun anggaran 2024 ke PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Purbaya mengklaim, harga asli BBM Pertalite adalah Rp 11.700/liter. Artinya pemerintah harus menanggung selisih Rp 1.700/liter agar harga BBM yang diterima masyarakat dapat mencapai Rp 10.000/liter.

    Menurutnya, ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar pemberiannya lebih tepat sasaran.

    “Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” kata Purbaya.

    Disitat dari CNN Indonesia, total anggaran untuk subsidi BBM jenis Pertalite sebesar Rp56,1 triliun pada APBN 2024 dan sudah dinikmati sebanyak 157,4 juta kendaraan.

    Kemudian untuk Solar, seharusnya dibanderol Rp 11.950/liter. Namun, masyarakat bisa membelinya seharga Rp 6.800/liter. Artinya, ada subsidi Rp 5.150/liter atau sekitar 43 persen dari harga asli yang ditanggung APBN.

    Untuk tahun anggaran 2024, total nilai subsidi solar mencapai Rp 89,7 triliun dan dinikmati lebih dari 4 juta kendaraan di Indonesia.

    (sfn/rgr)

  • Harga BBM di Malaysia Turun, Langsung Diserbu 3 Juta Orang

    Harga BBM di Malaysia Turun, Langsung Diserbu 3 Juta Orang

    Jakarta –

    Harga bahan bakar minyak (BBM) di Malaysia ‘terjun bebas’. Pemerintah di sana memberikan subsidi BBM dengan research octane number (RON) 95. Bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dipangkas harganya jadi jauh lebih murah dibanding Pertalite dengan RON 90 di Indonesia.

    Dikutip dari situs resminya, Pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025 kemarin.

    Bersamaan dengan penerapan ini, harga bensin RON 95 di Malaysia juga turun. Harga bensin itu dari awalnya 2,05 ringgit (Rp 8.113) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 7.875) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.269) per liter.

    Turunnya harga BBM di Malaysia tersebut langsung diserbu masyarakat Malaysia. Dikutip dari akun Facebook kementerian, Menteri Keuangan II Malaysia Datuk Seri Amir Hamzah Azizan turun ke lapangan meninjau pelaksanaan program subsidi tersebut. Hingga semalam, hampir 3 juta pengguna telah merasakan manfaat dari program subsidi BBM RON 95 tersebut.

    Program BUDI95 sejatinya telah diterapkan secara bertahap sejak 27 September 2025. Saat ini sebanyak 16 juta warga Malaysia yang memiliki MyKad (KTP) dan SIM aktif telah mulai menikmati subsidi RON95 dengan harga 1,99 per liter liter. Setiap orang berhak membeli BBM subsidi hingga 300 liter per bulan.

    Perbandingan dengan Harga BBM di Indonesia

    Di saat harga BBM di Malaysia turun, harga BBM di Indonesia justru banyak yang naik per 1 Oktober 2025. Ditambah, beberapa SPBU swasta di Indonesia juga masih mengalami kelangkaan stok BBM.

    Terpantau BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina, Shell, Vivo, dan BP banyak yang naik. Di SPBU Pertamina misalnya, harga BBM jenis Pertamina Dex dan Dexlite mengalami kenaikan. Pertamina Dexlite naik menjadi Rp 13.700 per liter dari sebelumnya Rp 13.600 per liter. Selanjutnya harga Pertamina Dex dari sebelumnya Rp 13.850 per liter menjadi Rp 14.000 per liter.

    Namun, harga Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green tak berubah. Banderol Pertamax per liter masih Rp 12.200, Pertamax Turbo Rp 13.100, dan Pertamax Green Rp 13.000.

    Sedangkan di SPBU Shell, harga seluruh jenis BBM-nya naik. Shell Super, bila pada bulan sebelumnya dijual Rp 12.580 per liter, maka pada 1 Oktober dibanderol Rp 12.890 per liter. Shell V-Power kini dijual Rp 13.420 per liter naik dari sebelumnya Rp 13.140 per liter. Sementara V-Power Diesel naik tipis dari Rp 14.130 per liter menjadi Rp 14.270 per liter. Terakhir V-Power Nitro+ kalau pada September harga per liternya Rp 13.300, kini Rp 13.590 per liter. Sayangnya, stok BBM di SPBU Shell kian menipis. Bahkan untuk Shell Super, di kawasan Jabodetabek sudah tak ada lagi stok yang tersisa.

    BBM di SPBU Vivo juga kompak naik. Revvo 92 misalnya dari Rp 12.610 per liter kini menjadi Rp 12.890 per liter. Revvo 90 juga naik harga dari Rp 12.530 per liter menjadi Rp 12.810 per liter.

    SPBU BP juga demikian, harga seluruh BBM yang dijual kompak naik. BP 92 kini dijual Rp 12.890 per liter, BP Ultimate Rp 13.420 per liter, dan BP Ultimate Diesel Rp 14.270 per liter.

    (rgr/dry)

  • Batu hingga Molotov Sasar Konvoi Presiden Ekuador Protes BBM Naik Tajam

    Batu hingga Molotov Sasar Konvoi Presiden Ekuador Protes BBM Naik Tajam

    Quito –

    Protes penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Ekuador terus memanas. Konvoi Presiden Ekuador Daniel Noboa bahkan disasar massa yang protes karena kenaikan tajam harga BBM.

    Seperti dilansir BBC dan CNN, Selasa (30/9/2025), konvoi kendaraan itu dipimpin Noboa. Duta besar dan diplomat asing yang ada dalam konvoi turut menjadi target serangan massa yang melemparkan batu dan bom molotov.

    Juru bicara pemerintah Ekuador Caroline Jaramillo mengatakan konvoi tersebut juga membawa para diplomat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa yang terlibat penyaluran bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, konvoi turut diikuti diplomat Vatikan Andres Carrascosa, Duta Besar Uni Eropa Jekaterina Dorodnova, dan Duta Besar Italia Giovanni Davoli.

    Komentar Presiden Ekuador

    Noboa mengunggah foto-foto dalam postingan media sosial X. Postingan itu menunjukkan kerusakan pada kendaraan dalam konvoi.

    Terlihat dalam foto-foto tersebut bahwa kaca depan dan kaca samping kendaraan yang digunakan utusannya pecah dan retak.

    Demonstran memblokir jalanan dalam aksi memprotes kenaikan bahan bakar di Ekuador pada 24 September. (AP Photo/Dolores Ochoa)

    “Mereka menolak kemajuan di Ekuador dan memilih kekerasan,” tulis Noboa, merujuk pada para demonstran bersenjata.

    “Kita terus maju: Ekuador tidak boleh mundur,” tegasnya.

    Ratusan Orang Sergap Konvoi Presiden

    Pemerintah Ekuador melaporkan konvoi tiba-tiba disergap oleh sekitar 350 orang. Konvoi tersebut dalam perjalanan mengirimkan bantuan kepada masyarakat terdampak di Provinsi Imbabura.

    Batu, kembang api, hingga bom molotov dilemparkan massa ke konvoi kendaraan. Serangan itu terjadi di wilayah Cotacachi, Provinsi Imbabura, di mana puluhan demonstran memblokir jalanan dan bentrok dengan pasukan keamanan.

    Sekitar 50 tentara yang mengawal konvoi itu, sebut Jaramillo, berusaha memukul mundur para pelaku penyerangan. Belum ada informasi apakah ada korban luka dalam peristiwa tersebut.

    Pemerintah Ekuador menyampaikan terdapat 17 personel militer yang diculik dalam insiden itu dan keberadaan mereka tidak diketahui.

    Polisi antihuru-hara disiagakan menghadapi aksi memprotes penghapusan subsidi BBM di Ekuador (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

    Sementara, Angkatan Bersenjata Ekuador menuduh para demonstran melukai 12 tentara dan menyandera 17 tentara lainnya. Militer Ekuador menuduh para pelaku sebagai “kelompok teroris” dan menegaskan “tindakan seperti ini tidak akan dibiarkan begitu saja”.

    Pemerintah menegaskan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas penyerangan itu tidak mewakili warga Ekuador, melainkan para penjahat.

    Warga Dilaporkan Tewas

    Unjuk rasa diwarnai kerusuhan menyelimuti Ekuador sudah belasan hari. Organisasi hak masyarakat adat terbesar, Conaie, menyerukan aksi mogok nasional tanpa batas waktu untuk menentang langkah Noboa memangkas subsidi BBM.

    Conaie menyebut salah satu anggota komunitas adat bernama Efrain Fuerez, yang berusia 46 tahun, “ditembak tiga kali” dan meninggal dunia di rumah sakit di area Cotacachi. Dalam pernyataannya, Conaie menyebut Fuerez tewas dalam “kejahatan negara, yang dilakukan atas perintah Daniel Noboa”.

    Kepolisian dan Angkatan Bersenjata Ekuador belum memberikan komentar, sedangkan kantor kejaksaan Ekuador mengatakan akan melakukan penyelidikan terhadap “dugaan kematian” tersebut.

    Ekuador Tetapkan Starus Darurat

    Presiden Ekuador Daniel Noboa menetapkan status darurat terhadap tujuh provinsi dari puluhan provinsi di wilayahnya. Status darurat ditetapkan menyusul unjuk rasa memprotes penghapusan subsidi BBM yang dilanda kekerasan.

    Personel kepolisian dam militer dikerahkan untuk menjaga keamanan di penjara di Esmeraldas, Ekuador, yang dilanda bentrokan berdarah (Photo by Antony QUINTERO / AFP)

    Noboa, yang terpilih kembali pada April lalu karena para pemilih mendukung pendekatannya yang keras terhadap kekerasan kartel yang merajalela, mengumumkan pada Selasa (17/9) bahwa keadaan darurat akan diberlakukan selama 60 hari di sebanyak tujuh provinsi dari 24 provinsi di Ekuador.

    Noboa mengumumkan penghapusan subsidi BBM itu pekan lalu, dalam upaya menghemat anggaran US$ 1,1 miliar (Rp 18 triliun) yang menurutnya akan dialihkan untuk program bantuan sosial dan dukungan pertanian.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (17/9), Kebijakan itu membuat harga diesel melonjak drastis dari US$ 1,80 (Rp 29 ribu) menjadi US$ 2,80 (Rp 46 ribu) per galon — sekitar 48 sen (Rp 7.887) menjadi 74 sen (Rp 12.160) per liter — di negara yang hampir sepertiga penduduknya tergolong miskin.

    Dalam aksi protes pada Selasa (17/9) waktu setempat, para demonstran memblokir jalan raya Pan-American North di luar ibu kota Quito dengan bebatuan yang diletakkan di tengah jalanan. Aksi ini menyusul blokade beberapa ruas jalan raya oleh para pengemudi truk sehari sebelumnya.

    Lihat juga Video: Ekuador Membara! Status Darurat Berlaku Gegara Demo BBM

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/rfs)

  • Harga BBM di Malaysia Turun, Langsung Diserbu 3 Juta Orang

    BBM RON 95 di Malaysia Lebih Murah dari Pertalite, SPBU Swasta Disubsidi

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia memberikan subsidi bensin dengan research octane number (RON) 95. Dengan subsidi itu, harga bensin RON 95 di Malaysia jauh lebih murah ketimbang Pertalite dengan RON 90 di Indonesia. Bahkan, perusahaan swasta yang menjual bensin di negeri itu juga disubsidi harga bensinnya.

    Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

    Bersamaan dengan penerapan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.097) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 7.860) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.269) per liter.

    Di Malaysia, tak cuma bahan bakar yang dijual BUMN Petronas yang disubsidi. Bensin RON 95 yang dijual SPBU swasta di Malaysia juga mendapatkan subsidi dari pemerintah. Di sana, ada beberapa SPBU selain Petronas seperti Shell, Caltex, BHPetrol, dan Petron.

    Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 7.860 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi. Anwar Ibrahim meminta masyarakat Malaysia memastikan chip di KTP pintar MyKad berfungsi dengan baik.

    Selain itu, untuk mendapatkan subsidi BBM warga Malaysia juga harus memiliki SIM yang sah.

    “Warga negara dengan SIM yang sah (bisa menerima subsidi). Jadi, yang belum diperbarui, (segera) perbarui,” kata Anwar Ibrahim dikutip Kantor Berita Bernama.

    Selain pakai MyKad atau KTP cerdas Malaysia, mekanisme lain yang sedang dipertimbangkan adalah dompet elektronik dan aplikasi perusahaan minyak. Jadi, aplikasi pembayaran dari masing-masing perusahaan BBM di Malaysia bisa digunakan untuk mendapatkan subsidi tersebut. Sejauh ini, menurut media lokal Malaysia, Paultan, masing-masing perusahaan minyak memiliki aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Tapi, hanya Petronas, Shell, dan Caltex yang memiliki fitur pembayaran.

    (rgr/dry)

  • Harga BBM di Malaysia Turun, Langsung Diserbu 3 Juta Orang

    Warga Malaysia Bisa Beli Bensin RON 95 Rp 7.860/Liter, Syaratnya Cuma Ini!

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia mengumumkan skema subsidi BBM terbaru yang berlaku mulai akhir bulan ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Malaysia juga menurunkan harga bensin RON 95 untuk rakyatnya. Harga bensin RON 95 di Malaysia jadi jauh lebih murah daripada harga Pertalite RON 90 di Indonesia.

    Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

    Bersamaan dengan penerapan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.097) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 7.860) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.269) per liter.

    Menurut Anwar Ibrahim, melalui BUDI95, semua warga negara Malaysia, terlepas dari tingkat pendapatannya, dan yang memiliki SIM yang sah dan aktif, akan otomatis menikmati manfaatnya.

    “Upaya ini bertujuan untuk memastikan subsidi didistribusikan secara lebih adil kepada warga negara yang memenuhi syarat, sekaligus mencegah segala bentuk kebocoran,” ujarnya melalui laman media sosialnya.

    Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 7.860 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi. Anwar Ibrahim meminta masyarakat Malaysia memastikan chip di KTP pintar MyKad berfungsi dengan baik.

    Selain itu, untuk mendapatkan subsidi BBM warga Malaysia juga harus memiliki SIM yang sah.

    “Warga negara dengan SIM yang sah (bisa menerima subsidi). Jadi, yang belum diperbarui, (segera) perbarui,” kata Anwar Ibrahim dikutip Kantor Berita Bernama.

    Bagi yang lebih memilih teknologi digital, terdapat opsi seperti Touch n Go dan aplikasi perusahaan SPBU seperti aplikasi Setel oleh Petronas dan Shell App dari Shell. Penggunaan aplikasi itu bisa dimanfaatkan tanpa perlu menggunakan KTP untuk setiap transaksi.

    (rgr/dry)

  • Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak Regional 20 September 2025

    Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak Regional 20 September 2025

    Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengaku sudah mendengar isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
    Herman pun mengingatkan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar hidup orang banyak, selain air dan pangan.
    Jika kekosongan ini dibiarkan, dampaknya berbahaya karena akan memicu mahalnya harga BBM.
    “Ini semestinya dibebaskan saja, jangan ada pembatasan. Karena semakin dibatasi, komoditas tersebut akan semakin mahal. ini sudah menjadi hukum ekonomi supply and demand,” ujar dia saat ditemui usai kegiatan di Hotel Swiss-Belinn Indramayu, Sabtu (20/9/2025).
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat itu menilai, pemerintah seharusnya tidak perlu repot mengurusi BBM komersial atau nonsubsidi.
    Lebih baik pemerintah mengurusi soal subsidi BBM agar penyalurannya tepat sasaran karena pengadaan subsidi ini menggunakan uang negara.
    SPBU swasta seperti Shell maupun Vivo pun, menurutnya, tanpa dibatasi pun tidak akan berdampak signifikan kepada Pertamina yang merupakan SPBU milik pemerintah.
    “Dan mereka juga saya kira akan menjadi kompetitor yang sehat. Oleh karenanya, menurut saya kurang tepat dengan pembatasan ini,” ucap Herman.
    Herman sendiri mempertanyakan soal alasan pemerintah yang katanya melakukan pembatasan BBM dalam rangka menjaga neraca perdagangan.
    Menurut legislator dari Dapil Cirebon-Indramayu itu, seharusnya pemerintah fokus saja menjaga BBM subsidi agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
    “Biarkan mereka (SPBU swasta) sebagai penopang. Karena kalau sudah langka, untuk mengembalikan ke sirkulasi normal itu agak sulit. Harga akan dipengaruhi oleh situasi ini, nah saya kira ini yang harus dijaga,” ujar dia.
    Lebih lanjut, Herman menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto punya program yang sangat bagus untuk menuju swasembada energi.
    Para pembantu presiden pun seharusnya jeli untuk menerjemahkan program Prabowo tersebut dengan menyusun berbagai strategi dan cara.
    “Ya bisa saja kita tidak harus menggenjot terhadap bagaimana lifting dinaikkan karena memang sumber daya alamnya terbatas, tetapi ya kita kurangi penggunaannya. Seperti dengan mobil listrik, rumah tangga dengan peralatan listrik, kemudian energi listriknya menggunakan energi baru terbarukan. Ini kan harus ke sana arahnya,” ujar dia.
    Adapun terkait kekosongan BBM di SPBU swasta ini, kata Herman Khaeron, kondisi ini berbahaya jika dibiarkan dan akan ia bawa pembahasannya di rapat DPR RI.
    “Masalah ini pasti dikritisi. Saya pasti bicara terkait dengan itu dan kami juga akan rapat-rapat dengan BUMN terkait,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.